Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh...
Transcript of Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh...
1
EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH (Studi pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh :
Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1429 H/ 2008
2
“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH” (Studi Pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:
Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724
Dibawah Bimbingan
Pembimbing
Prof. Dr.H. Fathurrahman Djamil,MA NIP 150 222 824
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PRORAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1429 H / 2008 M
3
EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH (Studi pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh :
Muhammad Ridwan Setiawan
NIM : 203046101724
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1429 H/ 2008
4
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Maret 2008
M.Ridwan Setiawan
5
“EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PRAKTIK MORAL HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH” (Studi Pada Bank Bukopin Syariah)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:
Muhammad Ridwan Setiawan NIM : 203046101724
Dibawah Bimbingan
Pembimbing
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA NIP 150 222 824
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1429 H / 2008 M
6
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah
Dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bukopin Syariah, telah diujikan
dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tanggal 27 Maret 2008, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi
Muamalat
Jakarta, 23 April 2008
Disahkan oleh
Dekan,
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422
Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua : Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (…………………) NIP. 150 210 422 Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, MA (……………. ......) NIP. 150 269 678 Pembimbing : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA (…..…......…....…) NIP. 150 222 824 Penguji I : Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA (…………………) NIP. 150 789 745 Penguji II : Kamarusdiana, S.Ag, MH (…………………) NIP. 150 285 972
7
Abstraksi
Sistem operasional perbankan syariah dewasa ini, meskipun dijalankan dengan
prinsip-prinsip islami, tetapi belum tentu terbebas dari unsur-unsur kelalaian yang
sengaja dilakukan oleh nasabah. Apabila tidak segera dilakukan penanganan dan
upaya pencegahan teradap prilaku moral hazard nasabah, maka akan berakibat
negatif terhadap kesehatan bank.
Analisis pembiayaan merupakan metode yang digunakan perbankan dalam
menganalisis keadaan calon nasabah (debitor), salah satunya analisis yang berkaitan
dengan character risk. Analisis inilah berhubungan dengan kejujuran, moral dan
kesediaan nasabah bekerja sama dengan bank serta memiliki komitmen yang tinggi
untuk memenuhi kewajibannnya sesuai perjanjian.
Bertitik tolak dari hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas
permasalahan tersebut dengan judul “Upaya pencegahan terjadinya praktik moral
hazard nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Bukopin Syariah”.
Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif analisis
yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada
lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan
pendekatan dituju pada Bank Bukopin Syariah cabang Melawai. Sumber data yang
digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada kepala divisi syariah dan
8
beberapa pihak yang terkait dalam program Bank Bukopin Syariah serta data-data
yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Syariah.
Tehnik analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data kualitatif yaitu
dimulai dengan analisa teoritis tentang moral hazard atas murabahah. Selanjutnya
data-data yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak Bank
Bukopin Syariah dianalisis berdasarkan pengelompokan data yang sesuai dengan
tema/masalah yang sedang dibahas. Tenik analisa teoritis tentang moral hazard
nasabah atas pembiayaan murabahah digunakan untuk mengetahui sejauh mana Bank
Bukopin Syariah dalam mencegah dan menangani kasus moral hazard nasabah.
Selain itu bertujuan untuk mengetahui upaya Bank Bukopin Syariah dalam melinduni
produk pembiayaannya teradap para pelaku kecurangan nasabah atau moral hazard
nasabah yang semata-mata berdampak negatif terhadap kesehatan bank.
9
حيم الر الرحمن اهللا بسم
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridha dan
rahmat-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari`ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Shalawat serta salam penulis haturkan kepada penutup segala nabi dan rasul
Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umatnya. Insya
Allah dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya.
Selama proses skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut
tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak,
oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM, selaku Dekan Fakultas
Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Euis Amalia, M.Ag., selaku ketua Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Negeri
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Djawahir Hejazziey, SH,MA dan Ahmad Yani, M.Ag, selaku ketua dan
sekretaris koordinator program Non-Reguler Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10
4. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA selaku dosen pembimbing, yang
telah banyak memberikan bimbingan dan masukan atas penyelesaian skripsi
ini.
5. Manajemen perusahaan Bank Bukopin dan seluruh staf Divisi Syariah
terutama Pak Noor Kholis dan Bu Dina yang telah membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang amat terhormat, masing-masing adalah Ibu
Imas Setiawati dan Bapak Maman Hermawan yang telah mendidik, serta
kakak-kakak, khususnya kak Sugeng Hariyanto dan ponakan-ponakan yang
saya sayangi yang telah memberi dorongan dan dukungan kepada penulis
serta memberikan semangat.
7. Kepada seluruh staf bagian perpustakaan syari`ah dan utama yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kampus seangkatan yang telah melakukan studi
bersama di kampus UIN, khususnya Goday, Fachri, Arizan, Suci, dan
lainnya.
9. Kepada sahabat Mustofa, Asih, Indah, Ewin, Blao, Ii dan semua teman-
teman motor club yang banyak memberikan dukungan dan semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini.
Besar harapan penulis bahwa penulisan ini dapat memberikan konstribusi yang
positif bagi pihak-pihak yang memberikan, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa
11
Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbankan Syariah, untuk menambah Khasanah
ilmu perbankan Islam,
Penulis sangat sadar bahwa masih banyak sekali diperlukan penyempurnaan,
karena menusia bukanlah makhluk yang sempurna. Demikian sedikit pengantar dan
ucapan terima kasih dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan penulis
mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 12 Maret 2008
Penulis
12
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL .............................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah .......................................................................... 1
B. Pembatasan dan perumusan masalah ...................................................... 8
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ............................................... 9
D. Kajian pustaka ....................................................................................... 9
E. Kerangka konsep .................................................................................... 11
F. Metode penelitian dan teknik penulisan ................................................. 12
G. Sistematika penulisan ............................................................................. 15
BAB II GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH
A. Sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah ................................. 18
B. Struktur organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta .................. 21
C. Visi dan misi Bank Bukopin Syariah ..................................................... 22
D. Produk dan jasa Bank Bukopin Syariah .............................................. 22
13
BAB III MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD
A. Pengertian murabahah ............................................................................. 30
B. Landasan hukum murabahah .................................................................. 31
C. Rukun dan syarat murabahah ............................................................... 33
D. Jenis-jenis murabahah ............................................................................ 34
E. Pengertian moral ................................................................................... 35
F. Definisi moral hazard ............................................................................. 36
G. Pandangan Islam terhadap moral hazard menurut etika bisnis
syariah ..................................................................................................... 38
H. Moral hazard nasabah dipandang sebagai salah satu faktor negatif bagi
tingkat kesehatan bank ........................................................................... 43
BAB IV ANALISIS
A. Indikasi moral hazard nasabah ............................................................... 46
B. Bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan
murabahah di Bank Bukopin Syariah ..................................................... 51
C. Upaya pencegahan praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan
murabahah di Bank Bukopin Syariah ..................................................... 53
D. Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank
Bukopin Syariah ...................................................................................... 92
E. Analisa hasil pencegahan moral hazard nasabah pada pembiayaan
murabahah di Bank Bukopin Syariah ..................................................... 103
14
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 108
B. Saran ........................................................................................................ 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
15
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta …...... 34
Tabel 2.1 Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah .…………....….. 97
Tabel 2.2 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibiitas tahun
2005 pada Bank Bukopin Syariah ……………………..…….…. 103
Tabel 1.3 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibiitas tahun
2006 pada Bank Bukopin Syariah ….……………………............ 105
16
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sudah terlalu lama Islam ditinggalkan pemeluknya dalam percaturan ekonomi
dan bisnis, kecuali dalam porsi yang sangat kecil atau pemain pinggiran. Umat
seolah sudah terbelah antara dunia bisnis dan ekonomi yang “kotor dan berliku”
dengan syariah yang “bersih dan suci”. Islam harus “dipisahkan” dari bisnis dan
ekonomi agar tetap “mulia dan bersih”. Dampak dari dualisme ini kita saksikan
kegersangan yang cukup panjang disentra-sentra ekonomi kita dari nilai-nilai
luhur religi. Satu dari sekian faktor yang bertangung jawab dari keterasingan
Islam dari dunia ekonomi adalah pola pendidikan kita yang menceraikan ekonomi
dari syariah atau muamalah dari bisnis.1 Dihampir semua fakultas ekonomi dunia,
demikian Indonesia, kita hanya mengajarkan ekonomi mikro, ekonomi makro,
akutansi biaya, pasar modal, pasar uang, dan sebagainya dengan filosofi ekonomi
kapitalis. Dampak langsung dari dualisme ini adalah; keterasingan Islam dari
kebijakan-kebijakan makro ekonomi, kegersangan kurikulum ekonomi nasional
dari prinsip-prinsip syariah muamalah, para praktisi bisnis jauh dari nilai-nilai
Islam, keterpisahan hazanah keilmuan muamalah Islam
1 Muh. Syafi’i Antonio, Urgensi SDM Ekonomi Syariah, dalam Bambang Supriyanto, ed., Ekonomi Islam : Ekonomi Alternatif?, (Jakarta: Fak. Syariah/Muamalah STAI-PTDII,2003), h.9.
17
dari aplikasi lapangan, kegagalan umat Islam dalam memberikan solusi Islam
untuk masalah-masalah ekonomi modern.
Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis
untuk dipahami. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, Islam juga
memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan
penciptanya dan interaksi horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.
Serta postulat akhlak yang menjadi built in control dalam diri seorang muslim 2
Dengan demikian, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah
prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh
ajaran-ajaran Islam.3
Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi
yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.4 Seiring dengan perkembangan
perbankan syariah di Indonesia, sejak keluarnya UU No 10 Tahun 1998 itu,
pertumbuhan perbankan syariah maju pesat. Jaringan kantor bank syariah
mengalami peningkatan signifikan, baik dalam jumlah bank maupun kantor
cabang syariah. Sebab dengan berdirinya lembaga keuangan (perbankan syariah)
dapat terwadahi keinginan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai
dengan kemampuan dan keinginan mereka sehingga dapat terpenuhi
kebutuhannya.
2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan
Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 13. 3 Aminuddin, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam”, Etikonomi II, no.3, (Desember 2003): h. 343. 4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), h.20.
18
Berdasarkan salah satu dari tujuan bank syariah yaitu menciptakan suatu
keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan
investasi,agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal
denganpihak yang membutuhkan dana.5 Maka bank syariah melakukan
kegiatannya yaitu memberikan jasa pembiayaan, salah satuya pembiayaan
murabahah. Pembiayaan murabahah adalah menjual suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai laba.6 Dengan kata lain; jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pada
perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh
nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya
kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau mark up.
) ٢:٢٧٥/ البقرة (
Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang
menjadi kunci perkembangan bank syariah dimasa datang. Idealnya pembiayaan
bank syariah didominasi oleh akad mudharabah/musyarakah dimana keduanya
dijalankan dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi pembiayaan murabahah saat ini
masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah. Hal ini
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga keuangan syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, ed.
II,(Yogyakarta: EKONISIA kampus fakultas ekonomi UII, 2004), h.40. 6 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syariah (T.tt.,
DSN/MUI dan BI, 2001), h.21.
19
karena pembiayaan murabahah cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan
lebih mengamankan bagi stakeholder, sehingga memastikan bank dapat
memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis
bunga.
Pada dasarnya segala sesuatu tidak luput dari suatu risiko, begitu pula pada
pembiayaan murabahah. Teknologi informasi dalam usaha bank menentukan
keberhasilan kinerja suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah,
dan sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut membuat rencana jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yang biasanya tertuang dalam
rencana bisnis (bussines plan) dan rencana strategi (strategi plan). Rencana
teknologi informasi suatu bank harus mengacu pada rencana strategi dan rencana
bisnis bank tersebut. Meskipun bank memiliki rencana strategi yang baik,
belumlah menjamin keberhasilannya, sebab harus masih melewati tahap
berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu berupaya atau berusaha mencegah
terjadinya tindak kejahatan atas nasabahnya (moral hazard) yang bisa merugikan
suatu bank.
Kebahagiaan seringkali disamakan dengan kepuasan. Kepuasan dapat
diperoleh ketika seseorang memiliki apa yang ia inginkan. Tapi kenyataanya tidak
dapat disangsikan, orang tidak pernah cukup dengan kenyataan yang diberikan
Tuhan kepadanya. Pangkal ketidakpuasan ini adalah hawa nafsu yang tidak
terkendali, sehingga banyak diantara mereka khususnya bagi nasabah yang
melanggar ketentuan Allah. Dalam upaya mencapai kepuasan tersebut, telah
20
keluar dari rules of game Allah SWT, etika tidak lagi menjadi standar kehidupan
mereka, sehingga timbullah moral hazard sebagai akibat keluarnya mereka dari
moral Islam. Didasari pengertian diatas hazard adalah kondisi potensial
menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. 7 Oleh karena itu moral hazard
dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kehidupan, bergelimang
dalam keburukan dengan pelanggaran penyelewengan terhadap norma-norma
yang berlaku. Moral hazard adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah
moral dari etika berbisnis sehingga melanggar etika bisnis Islam.
Oleh karena itu, melihat betapa andil yang diberikan oleh moral hazard
terhadap kehancuran suatu perekomian. Sehinga pilihan yang ditetapkan hanya
menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain.
روى فيما –وسلم عليه اهللا صلي الني عن عنه اهللا ررضي ذ أبي عن
نفسى‘ على الظلم حرمت إنى عبادى يا ”:قال انه وتعالى تبارك اهللا عن
8 مسلم أخرجه تظالمو“ فال محرما‘ مبينآ وجعلتهArtinya; Dari Abi Dzarr, dari Rasululla saw dalam meriwayatkan firman Allah
Subhaanahu wa Ta'ala yang berbunyi: “Hai hamba-hamba ku, sesungguhnya Aku telah haramkan kezhaliman pada diriKu, dan Aku haramkan pula terjadi kezhaliman diantara kamu, oleh karena itu janganlah kamu saling menganiaya”. (Dikeluarkan oleh muslim)
7 Zainul Arifin, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah; edisi revisi, (Jakarta : Pustaka
Alvabet, 2006), cet. 4, h. 229 8 Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj al Kusyairi an Naysaa Buuri, Sohih Muslim, (Daarul
Hayaa al Kitab Arabiyyah, 203-261 H), h. 1994.
21
Berdasarkan pengamatan perkembangan Bank Bukopin Syariah Cabang
Melawai. Index presentase pelanggaran pada pembiayaan murabahah sejak
berdirinya dari tahun 2001 sampai 2003 adalah 78% kredit macet dan 22% adalah
unsur pelanggaran nasabah. Pada tahun 2004 sampai 2006, data presentase
pelanggaran telah menunjukan 76% kredit macet dan 19% merupakan unsur
pelanggaran nasabah. Dari data presentase pelanggaran atas pembiayaan akad jual
beli tersebut terlihat ada perkembangan positif dengan berkurangnya angka
presentase pelanggaran nasabah pada Cabang Syariah Jakarta dikarenakan 2
faktor yaitu internal dan eksternal. Unsur internal Bank Bukopin Syariah Cabang
Melawai melakukan peningkatan kinerja karyawan, khususnya bagi karyawan
yang bertugas menganalisis kelayakan pembiayaan pada nasabah yaitu Bagian
Account Officer, Unit Support dan Komite Pembiayaan. Faktor eksternal yaitu
berdekatannya jarak Bank Bukopin Syariah Cabang Melawai dengan Bank
Bukopin Pusat, sehingga apabila terjadi suatu kasus, Bank Bukopin Pusat pun
cepat ikut turun tangan (membantu) bila terjadi permasalahan, dampaknya
masalah cepat terselesaikan. 9
Berdasarkan fakta pada tahun 2004 telah terjadi kasus penyalah gunaan
identitas yaitu seseorang telah menggunakan data-data (identitas) saudaranya
untuk memperoleh pembiayaan murabahah, namun data-data yang diperoleh
tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sehingga setelah tejadi kemacetan pembayaran
9 Wawancara Pribadi dengan Noor Cholis. Manajer II Divisi Syariah Bukopin. Jakarta, 17 April 2007.
22
pihak bank menyita aset lalu menjualnya. Beberapa bulan kemudian, pihak yang
dirugikan (korban) mengajukan pelawanan banding bahwa korban tidak pernah
merasa mengajukan pembiayaan dengan pihak bank. Namun pada akhir kasus ini,
meski dimenangkan oleh bank, tetapi bank juga merasa dirugikan karena banyak
uang yang dikeluarkan untuk menyewa pengacara (lawyer) dan besarnya dana
yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian persengketaan tersebut.10 Dengan
demikian, faktor kerugian bank atas macetnya pembayaran dan pelanggaran
nasabah sangat berindikasi pada keefektifitasan manajemen bank.
Bank harus tetap berupaya menjaga agar produk yang baik ini tetap
dilaksanakan secara efektif sehingga selalu berpegang teguh pada nilai-nilai
syariah dan terhindar dari praktik moral hazard pada setiap manusia. Karena dana
pinjaman merupakan sarana bagi orang yang membutuhkannya untuk
mengentaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. Jadi amat sayang jika produk
ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan keluar dari etika
bisnis Islam.
Didasari uraian diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam terhadap
upaya-upaya yang dilakukan perbankan dalam mencegah atas penyimpangan-
penyimpangan pada pembiayaan murabahah. Maka dalam skripsi ini diberi judul
“Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan
Murabahah”(Studi Pada Bank Bukopin Syariah)
10 Wawancara Pribadi dengan Dina, Sekretaris Divisi Syariah. Jakarta, 17 April 2007.
23
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Meskipun prinsip syariah dalam perbankan bersal dari nilai-nilai ilahiah
namun kegiatan perekonomiannya juga tidak terlepas dari masalah moral hazard.
Namun penelitian ini hanya dibatasi untuk melihat kemungkinan terjadinya moral
hazard pada bank syariah dalam mengeluarkan dananya kepada pihak nasabah.
Moral hazard digambarkan sebagai suatu sikap ketidak hati-hatian dalam
memberikan pembiayaan dan monitoring sehingga berpotensi menimbulkan
terjadinya moral hazard dikalangan nasabah bank syariah, khususnya bank umum
yang digunakan sebagai penelitian.
Maka dari itu, penulis berasumsi, meskipun kegiatan perbankan syariah
berdasarkan nilai-nilai syariat Islam belum tentu terbebas dari kejahatan manusia,
maka perlu diadakan suatu sistem yang dapat memproteksi atau melindungi
kekayaan bank syariah sehingga selalu terpantau dan terhindar dari adanya tindak
penyelewengan hak, baik dari oknum luar maupun dari dalam bank syariah, serta
untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang
peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
Agar pembahasan skripsi ini teratur dan sistematis, maka penulis
merumuskan permasalahan sebatas pada bagaimanakah efektifitas pencegahan
moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah, bagaimanakah indikasi dan
bentuk moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin
Syariah, serta bagaimana pandangan moral hazard menurut etika bisnis syariah?
24
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui efektifitas pencegahan moral hazard nasabah pada
pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah.
2. Untuk mengetahui indikasi dan bentuk moral hazard nasabah pada
pembiayaan murabahah.
3. Serta memperoleh penilaian tentang moral hazard menurut sisi etika bisnis
syariah.
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:
1. Untuk penulis, agar mendapatkan pengetahuan tentang pandangan hukum
Islam tehadap moral hazard jika dilihat dari sisi etika bisnis syariah,
khususnya pada produk perbankan syariah.
2. Untuk kalangan akademis dan mahasiswa, sebagai bahan bacaaan tambahan
dan sumber referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat umum, sebagai wahana untuk meningkatkan wawasan dan
pemahaman tentang bank syariah.
D. Kajian Pustaka
1. Pada dasarnya penulis mengacu pada skripsi terdahulu yang telah dilakukan,
yaitu skripsi dengan judul “Moral Hazard Dalam Transaksi Jual Beli Menurut
25
Hukum Islam”.Ditulis oleh Ahmad Hudri, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah
dan Hukum 2004.
Penelitian ini hanya secara garis besar menerangkan tertentu moral hazard
dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli. Dimana moral hazard
telah membawa seseorang untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma
kehidupan, bergelimang dalam keburukan dan pelanggaran etika. Sehingga
etika tidak lagi diindahkan oleh para pelaku moral hazard. Penelitian ini bersifat
analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian
pustaka.
Dari penelitian tersebut tidak ditemukan upaya-upaya perbankan dalam
mencegah terjadinya praktik moral hazard, karena lebih bersifat umum hanya
penjabaran yang secara garis besar moral hazard pada akad jual beli. Oleh
karena itu dijadikan sebagai tolak ukur dan akan dikaji oleh penulis khususnya
didunia perbankan.
2. Selanjutnya penulis mengacu pula pada judul skripsi yang berjudul “Moral
Hazard dalam aplikasi bagi hasil pada penyaluran dana pihak ketiga Bank
Umum syariah”. Ditulis oleh Risa Mahdalena, Jurusan Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum 2006.
Dalam penelitian ini, hanya pendeskripsian masalah tentang terjadinya
praktek moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga pada aplikasi bagi
hasil (mudharabah). Adapun dalam penelitian tersebut bersifat analisis
deskriptif yaitu penarikan kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian pustaka
26
dan penelitian lapangan atas terjadinya moral hazard dalam penyaluran dana
pihak ketiga dalam aplikasi mudharabah.
Didasari penelitian tersebut belum diketahui adanya moral hazard pada
produk-produk lain pada perbakan syariah, sehingga penulis ingin mengkaji
tentang moral hazard dalam pembiayaan murabahah.
E. Kerangka Konsep
Moral secara bahasa adalah “moras” kata jama dari “mos” yang berarti adat
kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan dalam arti “susila” yang
dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima
dengan tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi, sesuai dengan ukuran-
ukuran tindakan umum yang diterima meliputi sosial atau lingkungan tertentu.
Menurut istilah, moral digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat,
perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan
benar, salah, baik, dan buruk. Sedangkan dalam istilah hazard adalah yang
digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang membahayakan.
Arti hazard itu adalah “something cousing danger, risk or difficulty”. Dengan
kata lain hazard adalah kondisi potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau
kerusakan. Oleh karena itu moral hazard dipandang sebagai perbuatan yang
melanggar norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dengan pelanggaran
penyelewengan terhadap norma-norma yang berlaku. Moral hazard adalah
perbuatan yang tidak di indahkannya masalah moral dari etika berbisnis. Jadi
27
dalam mengidentifikasi hazard adalah dengan mempertimbangkan semua aspek
dari situasi saat ini dan yang akan datang.
Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan tidak baik yang haram atau makruh
dikerjakan, membawa kepada kemudharatan dan kesengsaraan.11). Dari
pemahaman tentang moral hazard, masalah seputar indikasinya maupun
bentuknya dalam perbankan syariah serta upaya pencegahannya, penulis akan
menjelaskan pada bab-bab kemudian.
F. Metode Penelitian dan teknik Penulisan
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian in terdiri dari:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu
penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang
ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Dengan
metode deskriptif analisis ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan data
terlebih dahulu yang telah diperoleh dari hasil interview dilapangan kemudian
menganalisanya dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis yang
didapatkan dari perpustakaan.
11 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, ( Jakarta, Universitas Indonesia, 2001), h. 47.
28
2. Pendekatan
Adapun dalam penentuan lokasi, menjadi objek penelitian atau pendekatan
ini adalah Kantor Cabang Bukopin Syariah Melawai. Jl.Melawai Raya
no.5 Jakarta Selatan-12160.
3. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang penulis gunakan dalam rangka kelangsungan memperoleh
sumber data adalah:
a. Library Research (Penelitian Pustaka)
Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang dapat
menganalisis data. Penulisan ini digunakan untuk dalam rangka
menelusuri dan meneliti literatur serta menelaah kerangka studi ilmiah
yang ada perpustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan data
menganalisa suatu pengertian yang besifat teoritis untuk menguji
kebenaran serta menguji relevansi antara teori dan praktek lapangan,
diantaranya dari Alquran dan as Sunnah, kitab-kitab klasik, buku-buku
umum, buku-buku Islam dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan
dengan materi pembahasan skripsi ini.
b. Field Research (Penelitian Lapangan)
Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk
mengadakan pengangkatan dan pengumpulan data yang dianalisa. Selain
itu, untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini secara langsung dari lembaga ataupun pihak-
29
pihak yang terkait maka penulis menggunakan metode wawancara yakni
upaya pengumpulan data dengan menggali informasi sebanyak mungkin
sebagai objek pada salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah
diIndonesia yakni bank Bukopin Syariah salah satu bank yang
menerapkan sistem syariah di Jakarta.
Sumber data yang akan penulis kumpulkan adalah dengan melakukan
wawancara dengan kepala divisi syariah (kantor pusat Bank Bukopin),
pimpinan cabang Bank Bukopin Syariah dan beberapa pihak yang terkait
dalam program Bank Bukopin Syariah serta data-data yang dikeluarkan
oleh bank Bukopin Syariah.
4. Tehnik Pengumpulan Data
Adapun metode yang penulis gunakan dalam rangka mengumpulkan data
sebagai bahan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara, yaitu dilakukan oleh penulis ketika melakukan studi kasus
diBank Bukopin Syariah. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang
terkait yang dapat menjelaskan berbagai aspek mengenai Bank Bukopin
Syariah tentang upaya pencegahan terjadinya praktik moral hazard
nasabah dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara.
b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dengan
cara mencari data dokumentasi tertentu Bank Bukopin Syariah dengan alat
pengumpulan data berupa form isian dokumentasi.
30
5. Tehnik Pengolahan Data
Dengan penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan
mengedit data kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang
sedang dibahas.
6. Tehnik Analisis Data
Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menganalisa data kualitatif
yaitu dimulai dengan analisa teoritis tentang moral hazard atas murabahah.
Selanjutnya data-data yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara
dengan pihak Bukopin Syariah dianalisis berdasarkan pengelompokan data
yang sesuai dengan tema/masalah yang sedang dibahas.
7. Pedoman Penulisan Skripsi
Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan
Skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi empat bab uraian
yang terdiri dari:
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka,
kerangka konsep, metode penelitian dan teknik penulisan yang digunakan; jenis
31
penelitian, pendekatan, jenis data dan sumber data, tehnik pengumpulan data,
tehnik pengolahan data, tehnik analisis data, pedoman penulisan skripsi serta
sistematika penulisannya.
Bab III MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD
Dalam bab ini pembahasan terbagi menjadi dua pokok bahasan. Pertama
membahas masalah seputar murabahah yang meliputi pengertian, landasan
hukum, rukun dan syarat-syarat murabahah serta jenis-jenis murabahah. Kedua
membahas masalah seputar moral, moral hazard, penilaian moral hazard dalam
perspektif etika bisnis syariah dan pandangan moral hazard nasabah sebagai salah
satu faktor penentu tingkat kesehatan bank.
Bab II GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH
Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Bukopin
Syariah, bab yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah,
visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk dan jasa yang ditawarkan.
Bab IV ANALISIS
Dalam bab ini mencakup kajian masalah seputar indikasi moral hazard
dalam pembiayaan murabahah, gambaran atau bentuk moral hazard nasabah
pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah, upaya Bank Bukopin
Syariah dalam mencegah praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan
murabahah, Upaya penanganan pembiayaan bemasalah, serta analisa hasil
32
pencegahan praktik moral hazard nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank
Bukopin Syariah
Bab V PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti sari dari pokok-pokok
bahasan tersebut diatas disertai saran.
33
BAB II
GAMBARAN UMUM BANK BUKOPIN SYARIAH
A. Sejarah Singkat Bank Bukopin Syariah
Bank Bukopin cabang Syariah di awali dengan di bentuknya tim Syariah
Bank Bukopin pada tahun 2001. Bank Bukopin Syariah di dirikan setelah di
keluarkannya undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, di mana dalam
undang-undang tersebut di mungkinkan bagi bank konvensional untuk
membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang di dirikan oleh Bank
Bukopin berkedudukan diKantor pusat Bank Bukopin. Agar dalam operasional
Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bank Bukopin
Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ;
Ketua : Bpk. K.H. Dr. Didin Hafidhuddin
Anggota : Bpk. K.H. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA.
Bpk. Ikhwan Abidin, MA, Msc. 12
Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan
perbankan syariah yang telah di terima oleh masyarakat secara bergairah.
Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan
perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan Desember 2001
12 Bukopin, “Produk Profil Syariah”, artikel diakses pada 17 April 2007 dari http://WWW.Bukopin.Co.Id/2007/04/produk-profil-syariah.html.
34
Bank bukopin membuka cabang syariah yang pertama yaitu di Jalan
Melawai Raya, Jakarta.
Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan
bergairah. Produk-produk yang di tawarkan dapat dengan cepat di terima
masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat di capai lebih cepat dari rencana.
Berbekal dari pengalaman ini, pada akhir 2002 telah di buka cabang syariah
kedua di kota Bukittinggi, Sumatra Barat dan berikutnya pada tahun 2003 telah di
buka di kota Bandung dan kota Surabaya. Dari dua cabang syariah yang telah
beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana
sebesar Rp 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 52,33 miliar13. Dengan
seuiring perkembangan jaringannya keseluruh Indonesia, sampai dengan tahun
2006 telah memiliki 5 cabang Syariah serta 2 cabang pembantu. Dalam tahun
2006 Bank Bukopin telah membuka Kantor Cabang Syariah di Medan, yang di-
ikuti dengan pembukaan layanan (office channeling) Syariah di 7 kantor di-
wilayah Jabodetabek yang relevan dengan profil nasabah dan segmentasi
usahanya. Kinerja keuangan Divisi Syariah menunjukan kemajuan yang positif.
Kegiatan penghimpunan dana secara konsolidasi meningkat menjadi Rp338,13
miliar atau naik 68,51% dari Rp200,66 miliar ditahun 2005, sedangkan kegiatan
13 Ibid., h. 3.
35
pembiayaan mengalami pertumbuhan sekitar 19,26% dari Rp304,48 miliar pada
tahun sebelumnya menjadi Rp363,11 miliar ditahun 2006.14
Produk-produk perbankan syariah yang di tawarkan Bank Bukopin Syariah
antara lain produk simpanan seperti Tabungan SiAga Wadiah, Tabungan Haji,
Giro Wadiah dan Mudharabah. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan
antara lain adalah pembiayaan Murabahah (berdasarkan prinsip jual beli),
Mudharabah dan Musyarakah (berdasakan prinsip bagi hasil) serta Ijarah
(berdasarkan prinsip sewa).
Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin juga
menawarkan layanan perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank
garansi, letter of credit, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah,
pembayaran gaji melalui tabungan SiAga wadiah dan sebagainya.
Sebagaimana produk dan layanan Bank Bukopin lainnya, produk dan layanan
perbankan syariah tersebut juga didukung oleh infrastruktur teknologi Bank
Bukopin untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah Bank Bukopin
Syariah tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas jaringan layanan Bank Bukopin
Syariah, namun juga dapat memanfaatkan jaringan Bank Bukopin Konvensional
yang tersebar diseluruh Indonesia. Demikian juga sebaliknya, nasabah Bank
Bukopin konvensional dapat memanfaatkan jaringan layanan Bank Bukopin
Syariah.
14 Bank Bukopin, Laporan Tahunan 2006, (T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006), h. 26.
36
B. Struktur Organisasi
Tabel 1.1
Struktur Organisasi Bank Bukopin Syariah Cabang Jakarta
OPERASI
CS & DEPOSITO
TKI
SUNDRIES
SDI & SARLOG
OPS. KOMPUTER
ACCOUNT OFFICER MANAGER OPERASI
INTERNAL CONTROL
LEGAL
SEKRETARIS
TELLER
PIMPINAN CABANG
37
C. Visi dan Misi Bank Bukopin Syariah
1. Visi
Menjadi bank syariah terpercaya, unggul dalam pelayanan, berdasarkan
prinsip syariah Islam.
2. Misi
Berperan dalam pengembangan ekonomi umat, memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan dan perkembangan Bank Bukopin serta meningkatkan kesejahteraan
karyawan.15
D. Produk dan Jasa Bank Bukopin Syariah
1. Produk Penghimpunan Dana-Funding Products
a. Tabungan SiAga Wadiah adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin Cabang
Syariah bagi perorangan dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat di
lakukan dengan cara tertentu. Tabungan SiAga Wadiah merupakan
simpanan yang berprinsip titipan (Wadiah Yad Dhamanah) yang dapat di
15 Bukopin, Produk Profil Syariah, h.2.
SUPPORT PEMBIAYAAN
CAPEM-CAPEM
INV. PEMBIAYAAN
ADM. PEMBIAYAAN
ADM, DOK & LAP
ADM. DAN PELAYANAAN
KANTOR KAS
38
gunakan oleh bank dengan seijin penabung di mana bank menjamin akan
mengembalikan titipan secara utuh (sebesar pokok yang di titipkan).16
b. Deposito Investa Mudhorobah adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin
Syariah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya).17 Deposito ini
menggunakan prinsip mudharabah yakni suatu perkongsian antara dua pihak
dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shohibul maal) menyediakan
dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana(mudharib) bertanggung jawab
atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/mudharib akan
memberitahukan kepada pihak deposan/shohibul maal mengenai
nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan /atau perhitungan
pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan
dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akan di tuangkan dalam akad.
c. Giro Wadiah adalah simpanan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu
dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan lainya. Dana
tersebut merupakan titipan wadiah yad dhomanah pada Bank Bukopin
Syariah yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seijin penitip
dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif
yang halal dan menguntugkan.18
16 Ibid., h. 4. 17 Ibid., h. 5. 18 Ibid., h. 6.
39
d. Tabungan SiAga Haji adalah jenis simpanan pada Bank Bukopin Syariah
yang diperuntukan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji.
2. Produk Pembiayaan Dana
a. Pembiayaan Murabahah
1) Murabahah Investasi adalah fasilitas yang diberikan guna membiayai
pengadaan harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha yang
pengembaliannya dapat di lakukan secara bertahap (diangsur).
Murabahah investasi ini di pergunakan untuk membeli barang modal
atau barang-barang tahan lama seperti tanah, membangun pabrik,
mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering pembiayaan
murabahah investasi ini disebut sebagai pembiayaan bantuan proyek.
2) Murabahah Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan
kepada nasabah yang di gunakan membiayai kebutuhan modal kerja
yang pengembaliaanya dapat di lakukan dengan cara
angsuran/instalement atau commited sesuai cash flow. Murabahah
modal kerja merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam opersionalnya, sebagai contoh di
berikan untuk pembelian bahan baku membayar gaji pegawai atau
biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi
perusahaan.
40
3) Murabahah Konsumsi adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan calon debitur untuk memiliki
barang yang dapat untuk di konsumsi.
4) Murabahah Pemilikan Mobil adalah Pembiayaan yang di berikan oleh
Bank Bukopin Syariah kepada nasabah, untuk membantu nasabah
memiliki mobil yang di gunakan untuk pribadi. Dalam murabahah
penjual harus memberitahukan harga produk yang di beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan,
dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada
bank untuk membelikan suatu barang tertentu yang di inginkan.
5) Murabahah Pemilkan Rumah adalah fasilitas pembiayaan konsumen
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan calon debitur untuk
memiliki rumah baik rumah baru maupun rumah lama dan
membangun/merenovasi/memperluas rumah yang di miliki.
b. Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal
untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu,
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati,
sedangkan kerugian di tanggung semua semua pemilik dana/modal
berdasarkan dana/modal masing-masing.
c. Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antar bank dengan mudharib
(nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola
41
usaha. Dalam hal ini pemilik modal/shahibul maal menyerahkan
modalnya kepada nasabah (mudharib) untuk di kelola.
d. Konsep Sewa Ijarah-Leasing Concept
1) Pembiayaan Sewa (Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atau
menfaat atas barang dan jasa, melalui pembayaran upa sewa, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
2) Sewa-Beli (Ijarah Muntahia Bittamlik) adalah akad sewa menyewa
suatu barang antar Bank dengan nasabah di beri kesempatan untuk
membeli objek sewa pada akhir akad.
e. Dana Talangan Haji adalah fasilitas pinjaman yang di berikan Bank
Bukopin Syariah kepada penabung SiAga haji yang sudah mencapai nilai
tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk
mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji
f. Pembiayaan Qard Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan
dalam jangka tertentu.
g. Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuik warkat yang di terbitkan oleh
bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang
menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
3. produk Jasa-Service Product
42
a. Transfer adalah produk jasa yang di sediakan Bank untuk memindahkan
sejumlah dana atas perintah sipemberi amanat kepada penerima transfer
pada kantor Cabang Bank Bukopin Syariah kepada penerima transfer pada
Kantor Cabang Bank Bukopin lainnya, bank lain atau perpindahan dana
dari bank lain untuk nasabah Bank Bukopin sebagai penerima.
b. Kliring adalah suatu jasa yang di sediakan untuk menjembatani tukar-
menukar surat-surat berharga yang di terbitkan perbankan antara bank-
bank yang menjadi anggota kliring di tentukan oleh Bank Indonesia.
Penyelenggara kliring dalam perbankan menurut syariah islam adalah
wakalah al muqayyadah dimana nasabah memberikan kuasa terbatas
kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan atau urusan
tertentu (mengeliringkan warkat nasabah).
c. Inkasso adalah suatu cara penagihan dengan cara mengiimkan dokumen
kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau ekseptasi
atau berdasarkan syarat-syarat lainnya. Penyelenggaraan inkaso dalam
perbankan menurut syariah islam adalah Wakalah al-Muqayyadah di
mana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili
nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer
dengan sesuai permohonan nasabah). Atas pemberian jasa penagihan
tersebut bank mendapat imbalan berupa upah (ujrah) dari nasabah.
d. Safe Deposit adalah fasilitas bank untuk menyimpan barang-barang
berharga dan dokumen pribadi rahasia dengan sistem keamanan
43
berteknologi modern, terhindar dari risiko kebakaran, kebanjiran,
perampokan, dsb.
e. Cash Mangement merupakan layanan pengelolaan keuangan perusahaan
untuk tujuan optimalisasi dana baik penerimaan dana (collection),
pembayaran/pengeluaran dana (disburstment) perusahaan, pemusatan
keuangan perusahaan (concentration) serta lebih jauh lagi untuk menjaga
likuiditas dana perusahaan (Liquidity Management). Aplikasi perbankan
elektronik dari Bank Bukopin yang memudahkan nasabah dalam
melakukan akses Inquiry Saldo & Akses Transaksional (untuk mengelola
keuangan perusahaan) secara Real Time On-Line melalui komputer dari
lokasi usahanya masing-masing.
f. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, telepon seluler dan kartu kredit
adalah suatu jasa yang di sediakan untuk memudahkan masyarakat dalam
membayar tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler dan kartu kredit.
g. Pembelian Pulsa Seluler yang merupakan layanan kepada masyarakat
dalam bertransaksi pembelian pulsa telepon seluler
4. Jasa Layanan-Service Products
a. Kartu ATM SiAga Syariah yaitu Fasilitas layanan nasabah untuk
melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM
(Automated Teller Machine) yang di miliki atau di tunjuk oleh Bannk
Bukopin. Sarana ini memudahkan nasabah untuk melakukan cek
44
Informasi saldo, penarikan tunai, pemindah bukuan di rekening Bank
Bukopin, fund transfer diBank jaringan ALTO, ATM Bersama dan ATM
BCA/prima, layanan pembayaran ZIS, dan membayar tagihan (listrik,
pam, telepon, handphone, dan kartu kredit dan pembelian voucher seluler).
b. Kartu SiAga Visa Elektron Syariah yaitu Jasa yang di berikan kepada
nasabah untuk melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di
merchant atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Elektron. Fasilitas ini
memudahkan nasabah untuk mengetahui informasi saldo, penarikan tunai,
pemindah bukuan direkening Bank Bukopin, pembayaran segala tagihan,
dapat di gunakan untuk bertransaksi di mesin ATM Bukopin dan Jaringan
yang berlogo ALTO, ATM Bersama, BCA/Prima, VISA/Plus dan atau
VISA Elektron dan lain-lain.
c. SMS Banking Bank Bukopin Syariah yaitu Fasilitas layanan kepada
nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi
selluler. Melalui SMS Banking ini nasabah mendapat pelayanan informasi
saldo, pembayaran tagihan (telepon, seluler, kartu kredit), pembayaran
ZIS, dll. Untuk penggunaan SMS Banking anda, ketik HELP dan kirim
SMS ke 3663.
d. Internet Banking Bukopin Syariah yaitu Fasilitas layanan kepada nasabah
untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Melalui fasilitas
ini nasabah dapat pelayanan pembayaran tagihan (telepon, seluler, dan
kartu kredit), transfer antar rekening, pembelian voucher, dan layanan
45
informasi saldo. Untuk penggunaan internet banking dapat melakukan
login ke www.bukopin.co.id
f. Phone Banking yaitu merupakan Fasilitas layanan kepada nasabah untuk
melakukan transaksi perbankan dengan perangkat telepon. Dalam
melakukan transaksi melalui Halo Bukopin 14005 diperlukan 2 (dua) buah
PIN yaitu PIN kartu anda dan PIN khusus Halo Bukopin 14005. Melalui
fasilitas ini nasabah mendapat pelayanan informasi bagi hasil, informasi
saldo, transfer antar rekening dan lain-lain.
46
BAB III
MURABAHAH DAN PERMASALAHAN MORAL HAZARD
A. Pengertian Murabahah
Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas para ulama dalam fiqih
muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan
jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis
jual beli yang telah banyak di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam
pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al-
murabahah, bai’ as salam, dan bai’ al istishna.
Menurut jumhur ulama murabahah adalah;
السلعة به اشترى الذي الثمن للمشتري آرالبائع يذ أن هي المرابحة أن
19ربحا عليه ويشترط Artinya: “Menurut ulama ialah, jika penjual menyebutkan harga pembelian
barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu” 20
Dalam teknis perbankan syariah, konsep jual beli di namakan pembiayaan
bai’ al Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjajian yang di
sepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan
19 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-
Andali, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid, juz I (T.tt, Putra semarang, 595 H), h. 161 20 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-
Andali, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. Penerjemah Ibnu Rusyd, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1990), h 181
47
untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah,
yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank
+ margin keuntungan pada saat jatuh tempo21. Jadi singkatnya, murabahah adalah
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.
B. Landasan Hukum Murabahah
Al-Quran :
)٢:٢٧٥/ البقرة (
Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Al-Hadist,
فيهن ثالث :قال وسلم اهللا صلي النبي أن عنه اهللا رضي صهيب عن
للبيع ال للبيت بالشعير البر خلط و المقارضة و اجل الى البيع : البرآة
)ماجه ابن رواه(Artinya; Tiga yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh,
Muqaradah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.(Riwayat Ibnu Majah)
21 Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana bank Islam,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 106
48
Dari hadist di atas nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga
hal salah satunya adalah secara tangguh, di mana bertransaksi jual beli dengan
memberikan masa tenggang dalam pembayaran (tangguh) karena di dalamnya
tersirat sifat baik hati, memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan bagi
orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran. Seperti diketahui
bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk
membantu nasabah pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah
tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran
secara tunai akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur atau
secara tangguh.
Berdasarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah
adalah No.04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
di sepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tesebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus kuntungannya. Dalam kaitan ini bank
49
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah
berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank.
Malalui akad murabahah inilah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya tanpa
harus memiliki uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah dapat
memperoleh pembiayaan murabahah dari bank untuk pengadaan sebuah barang.
C. Rukun dan Syarat Murabahah
a. Rukun :
1) Pihak yang berakad :
a) penjual
b) pembeli
2) objek yang di lakukan :
a) barang yang di perjualbelikan
b) harga
3) akad/sigot :
50
a) serah (ijab)
b) terima (qabul)
b. Syarat :
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah di
tetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli
memiliki pilihan:
1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang
yang di jual.
3) Membatalkan kontrak.
D. Jenis-jenis Murabahah
a. Murabahah Konsumsi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada
perorangan atau perusahaan yang sumber pengembaliannya dari
51
penghasilan atau hasil usaha, untuk membiayai suatu kebutuhan yang
bersifat konsumtif.
b. Murabahah Investasi adalah fasilitas yang diberikan guna membiayai
pengadaan harta tetap untuk menunjang kelancaran usaha yang
pengembaliannya dapat di lakukan secara bertahap (diangsur). Murabahah
investasi ini di pergunakan untuk membeli barang modal atau barang-
barang tahan lama seperti tanah, membangun pabrik, mesin, dan
sebagainya. Namun demikian, sering pembiayaan murabahah investasi ini
disebut sebagai pembiayaan bantuan proyek.
c. Murabahah Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan
kepada nasabah yang di gunakan membiayai kebutuhan modal kerja yang
pengembaliaanya dapat di lakukan dengan cara angsuran/instalement atau
commited sesuai cash flow. Murabahah modal kerja merupakan
pembiayaan yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi
dalam opersionalnya, sebagai contoh di berikan untuk pembelian bahan
baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan
dengan proses produksi perusahaan.
E. Pengertian Moral
Moral berasal dari kata latin “mos” (bentuk jamaknya yaitu “mores”) yang
berarti adat dan cara hidup,22 atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa
22 Faisal Badrun, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 5.
52
indonesia moral di terjemahkan sebagai “(ajaran tt.) baik buruk yang di terima
umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb. akhlak, budi pekerti, susila23.
Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang di gunakan untuk
menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan
yang secara layak dapat di katakan benar, salah, baik, atau buruk
Disamping itu, moral juga di definisikan sebagai berikut:
a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk;
b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah;
c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.24
Berdasarkan kutipan diatas, dapat di pahami bawa bahwa moral adalah istilah
yang di gunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan
nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-
hari di katakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang di maksudkan adalah
bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Singkatnya moral adalah sesuatu hal
yang mengatur kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruknya perbuatan
selaku manusia.
Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, menurut penulis moral adalah istilah
yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan
nilai (ketentuan) baik/buruk, benar/salah.
23 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 754 24 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, cet. II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 90.
53
F. Definisi Moral Hazard
Arti hazard adalah bahaya: asr. Suatu situasi yang dapat menambah
terjadinya kerugian (loss) si tertanggung (insured) mis. Kondisi lingkungan tak
sehat, rumah tak dijaga.25
Sedangkan isilah hazard itu sendiri merupakan “ a think can be dangerous or
cause damage: a danger or risk”,26 yang dapat diartikan bahwa berfikir atas
sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan
kerusakan maupun risiko. Hazard merupakan istilah yang di gunakan untuk
menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan.
Dengan kata lain, hazard itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang
memperlihatkan/meningkatkan kemugkinan terjadinya hal-hal yang akan
menimbulkan kerugian.27 Dalam lapangan kajian tentang akhlak, moral hazard
lazim di sebut dengan akhlak buruk (akhlak al-madzmumah), sebagai kebalikan
dari akhlak yang baik (akhlak al-mahmudah). Imam al-Ghazali menyebutkan
bahwa hazard itu termasuk sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia
yang dapat membawanya kapada kebinasaan.
Pada dasarnya moral hazard itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah
meninggalkan/melupakan suatu ketaatan.
25 T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992) h. 137. 26 Jonathan Crowter, Oxford: Advanced & learner’s Dictionary, cet.V, (Amerika: Oxford University Press, 1995), h. 549. 27 A. Hasyim Ali, dkk, Kamus Asuransi, cet.II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002 ), h. 141.
54
28لنهي ارتآابا ألمرأو ترآا آان ءسوا الطاعة ف خال هي: المعصية Artinya; maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan atau bisa
dikatakan meninggalkan perintah dan menjalankan apa yang dilarang.
Dan maksiat dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan
maksiat bathin. Maksiat lahir adalah segala sifat tercela yang di lakukan oleh
anggota lahir seperti tangan, mata dan sebagainya. Sedangkan maksiat bathin
adalah segala sifat tercela yang di perbuat oleh anggota bathin yakni hati.
Maksiat lahir akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat seperti
mencuri, merampok dan sebagainya. Tetapi disamping itu, terdapat pula maksiat
yang lebih berbahaya pada manusia, karena ia tidak kelihatan dan kurang
diperhatikan serta lebih sukar di hilangkan yaitu maksiat bathin. Maksiat ini
merupakan pendorong lahirnya maksiat lahir.
Kedua maksiat tersebut dapat membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh
karena itu Imam al-Ghazali menamakannya dengan muhlikat, yaitu sifat-sifat
yang merusakbinasakan, bukan saja bagi si pelaku, tetapi juga akan merusak
keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian muhlikat
dapat di artikan sebagai moral hazard atau perbuatan manusia yang dapat
menimbulkan bahaya atau penyebab kerusakan.
28 Qismu al Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah, At Tauhid,(Jakarta: Qismul buhutsi wal manhaaj bidaarinnajaah, 1416 H/1995 M), hal.19.
55
G. Pandangan Islam Terhadap Moral Hazard Jika Dilihat Dari Etika Bisnis
Syariah.
Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri
dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang unik,
yaitu ekonomi ketuhanan, etika dan kemanusiaan.
1. Sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan
Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada didunia ini:
langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, baik benda
hidup maupun mati, yang berfikir maupun tidak berpikir, manusia dan non
manusia, yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
☺ )٣١: ٥٣/ النجم (
Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada
di- bumi
Seluruh harta adalah milik Allah. Allahlah yang memberikan harta itu kepada
hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan
ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan
sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis,29 dan individualistis.30 Dengan
demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang
29 Egoistis adalah Bersifat mementingkan diri sendiri. 30 Individualistis adalah Watak kepribadian yang dimiliki seeorang yang membeda-bedakannya dari orang lain.
56
dinamakan homo economicus. Akan tetapi, dengan tegas memberi batasan bahwa
semangat ekonomi tidak sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat.
☺ ☯
)٢٨:٧٧/ القصص...( Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi
Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang
timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup
pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk
kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.31
Secara tersirat, ayat ini menegaskan bahwa manusia agar tidak melupakan bagian
dunianya, dalam hal ekonomi. Segala usaha atau segala kegiatan manusia guna
memenuhi kebutuhannya akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah di
akhirat nanti. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus
sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini ekonomi syariah.
2. Sistem ekonomi berdasarkan etika
Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak
pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah
memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan kerabat sedarah
31 Abdullah Zakiy al-Kaaf, Ekonomi Dalam Persepektif Islam, (Bandung: Pustaka Seetia, 2002), hal.106.
57
sedaging dengan kehidupan islami.32 Islam adalah risalah yang di turunkan Allah
melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia, sebagaimana dalam hadist di
terangkan bahwa (“Sesungguhya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk
menyempurnakan akhlak”).
Berkenaan dengan ini, Islam tetap mengajarkan umatnya untuk senantiasa
mengintegralkan akhlak, etika dan norma-norma agama dalam setiap kegiatan
ekonominya. Begitu pula, integralisasi nilai-nilai akhlak dalam praktik ekonomi
Islam harus di realisasikan juga dalam setiap langkah-langkah ekonomi Islam,
baik produksi, distribusi dan konsumsi.
Pada lapangan produksi yaitu tidak mengambil sesuatu yang haram dan tidak
pula melakukan cara-cara yang haram. Pada lapangan distribusi, setiap hasil yang
sesudah tercapai dapat dibagi-bagi menurut cara yang di rihai Allah, menentukan
kemana dan untuk apa harta benda yang di perolehnya itu di pergunakan.
Kemudian pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam
kebutuhan yang tidak berlebih-lebihan. baik kebutuhan primer maupun sekunder
3. Sistem ekonomi berdasarkan kemanusiaan
Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman
dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia,
32 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.
58
baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, senang atau susah serta
manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.33
Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan kepada nash Al-Quran dan as-
Sunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusialah berperan sebagai yang di
serukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan,
menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk di aplikasikannya dalam
praktik. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia di wajibkan
melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya,
umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja.
Manusialah yang menjadi wakil Allah dibumi ini.
)٣٠: ٢/ البقرة (… ⌧Artinya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi
Dan manusia pula yang di jadikan Allah sebagai pemakmur bumi.
:١١ /هود ( … ☺
٦١( Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya Dalam sistem ekonomi kemanausian, manusia merupakan suatu tujuan dan
sarana. Dalam hal ini bahwa sasaran/tujuan ekonomi Islam adalah berorientasi
kepada kesejahteraan bersama, di mana ekonomi merupakan pilar dari fase
kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
33 Ibid., h. 60
59
Sebagaiman uraian dari sistem ekonomi di atas, tentu kita mengetahui bahwa
dalam mencari kebutuhan hidup maka ada batasan-batasan yang telah mengatur
pola kehidupan manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari
bahwa moral hazard merupakan bukan dari tindakan ekonomi Islam, karena
moral hazard dilakukan semata-mata dengan kesengajaan menipu guna
mendapatkan keuntungan baginya sendiri, sedangkan pihak lain di rugikan.
Apabila di kaitkan dengan ciri ekonomi Islam, moral hazard tidak mencapai
kepada ciri-ciri tersebut.
Pada ekonomi ilahiaah, moral hazard sudah barang tentu sudah keluar dari
ajaran Allah yang menghendaki umatNya mencari rizki yang halal. Dalam
ekonomi etika yang menghendaki kita mempunyai akhlak yang mulia pada setiap
kegiatan perekonomian yang kita jalani, moral hazard tidaklah mencerminkan
akhlak mulia. Pencapaian moral hazard pada ekonomi kemanusiaan juga tidak
terealisasikan, karena dengan moral hazard nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran
dan lain-lain tidak dihiraukan.
H. Moral Hazard Nasabah di Pandang Sebagai Salah Satu Faktor Negatif Bagi
Tingkat Kesehatan Bank
Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang
terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun
60
Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank.34 Sesuai dengan tanggung
jawabnya, masing–masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara
bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya
ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank salah satunya adalah sebagai tolak
ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah
dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari ketentuan tersebut,
pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara mengkuantifikasikan
sala satu aspeknya yaitu aspek yang berpenaruh terhadap kondisi dan
perkembangan suatu bank, contohnya; suatu bank dikatakan bermasalah jika bank
yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan
usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai
dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta
pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit atau pembiayaan dan asas perbankan yang sehat.
Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari pembiayaan bank adalah
adanya kehati-hatian dalam penyaluran dana dan kepercayaan dari bank sebagai
shaibul maal kepada nasabah peminjam. Kepercayaan tersebut timbul karena
dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan
34 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hal. 128.
61
bank oleh nasabah peminjam antara lain; jelasnya tujuan peruntukan pembiayaan,
adanya benda jaminan, dan yang lebih penting yaitu karakter dari nasabah.
Faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen,
yaitu orang-orang yang menggunakan jasa produk perbankan. Karakter ini
berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan manajemen bekerja sama
dengan bank. Bank selalu ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat
dikembalikan sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan
pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan memiliki komitmen
yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
Moral hazard nasabah merupakan suatu fenomena perbuatan yang melanggar
norma keidupan, berelimang dalam keburukan dengan penyelewengan teradap
norma-norma yang berlaku, tidak dibelakukannya suatu etika berbisnis, atau
dengan kata lain pelanggaran nasabah dari ketentuan-ketentuan yang tela
disepakati. Moral hazard terjadi dalam keadaan di mana nasabah melakukan
wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah di sepakati
pada akad. Seperti jika nasabah tidak menggunakan modal yang di biayai secara
benar atau modal tersebut di salah gunakan, nasabah yang melakukan tindakan-
tindakan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, kelalaian nasabah dalam
memenuhi kewajibannya dengan segala tindakan yang dapat merugikan, nasabah
yang bertindak tidak koorporatif juga dapat di kategorikan kepada moral hazard.
Moral hazard yang di lakukan nasabah merupakan pendzaliman kepada pihak
bank.
62
Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah
yang memiliki itikad tidak baik. Menilai karakter memang sulit, malah dapat
dikatakan paling sulit. Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan.
Dengan demikian, bank harus tetap berupaya mencegah terhadap indikasi-
indikasi yang berpotensi menyebabkan kerugian atas bank, salah satunya
disebabkan oleh wanprestasinya nasabah atau moral hazard nasabah, karena
moral hazard nasabah merupakan sala satu bagian dari aspek yang berpengaruh
pada kondisi dan perkembangan suatu bank dan berdampak pula pada tingkat
kesehatan bank. Semakin berkurangnya moral hazard nasabah maka semakin baik
pula pengelolaan manajemen yang ada.
63
BAB IV
ANALISIS
A. Indikasi Moral Hazard Nasabah
Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan pembiayaan,
seharusnya bank melakukan analisis pembiayaan yang seksama, teliti, dan cermat
dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan
keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian
pembiayaan tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan
asas pembiayaan yang sehat. Demikian pula pemberian pembiayaan juga harus
didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-
pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan. Bank harus meyakini
bahwa pembiayaan yang diberikannya tersebut dapat dilunasi kembali pada
waktunya oleh nasabah debitor dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan
bermasalah atau macet.
Untuk itu, sebelum memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank harus melakukan penilaian seksama terhadap pelbagai aspek. Akad
murabahah yang merupakan pembiayaan juga tidak luput pada risiko yang akan
dihadapi oleh bank, diantaranya:
1. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik
setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga
jual beli tersebut.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bank Bukopin Syariah mempunyai trik-trik tersendiri dalam melindungi salah
satu prodak pembiayaannya yaitu pembiayaan murabahah, antara lain prinsip-
prinsip mengenai pemberian pembiayaan, aspek-aspek pemberian pembiyaan,
analisa kualitatif (variabel internal maupun variabel eksternal) serta analisa
kuantitatif dan penggolongan kelayakan nasabah berdasarkan analisis SWOT
2. Berdasarkan dari hasil analisis menyatakan bahwa Bank Bukopin syariah
telah berhasil dalam melakukan upaya pencegahannya terhadap praktik moral
hazard nasabah. Terbukti pada tahun 2006 tidak ditemukan adanya nasabah
yang tergolong kolektibilitas macet berdasarkan jenis mata uang asing.
Sedangkan pada mata uang rupiah masih terjadi kenaikan angka kolektibilas
macet, namun sebagian besar nasabah yang tergolong kolektibilitas macet
disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pelunasan
kembali atau faktor lainnya yang masih tergolong pada nasabah koorporatif
Adapun bagi nasabah yang tergolong tidak korporatif (moral hazard nasabah),
Bank Bukopin telah menyelesaikannya dengan baik. Terbukti pada tahun
2005 telah terjadi 3 kasus dibanding tahun 2006 yang hanya terdapat 2 kasus.
3. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang
terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank
65
2. Penolakan nasabah; barang yang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga
nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan
asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang
tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangani kontrak
pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank.
Dengan demikian, bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
3. Di jual; karena bai’al murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika
kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas
melakukan apapun terhadap aset mliknya tersebut, termasuk untuk
menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.
4. Default atau kelalaian yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran, atau
dengan kata lain character risk dipengaruhi oleh kelalaian dalam menjalankan
bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah
disepakati sehingga nasabah dalam menjalani bisnis yang dibiayaai bank tidak
sesuai lagi dengan kesepakatan, dan pengelolaan internal perusahaan seperti
manajemen, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang di lakukan tidak
dengan cara-cara profesional sesuai standar pengelolaan yang di sepakati bank
dengan nasabah. Character risk ini merupakan keadaan moral hazard atau
moral yang buruk sehingga akan menyebabkan risiko-risiko yang seharusnya
tidak terjadi dapat terjadi yang di sebabkan ketidakpatuhan atau keluarnya
nasabah dari aturan-aturan yang sudah di buat.
66
Dalam pemberian pembiayaan, suatu bank pada hakikatnya harus menganut
asas “mengambil risiko sekecil mungkin”. Risiko yang di maksud adalah risiko
terhadap kemungkinan pembiayaan itu tidak dapat dibayar kembali oleh
nasabahnya. Untuk itu, sebelum terjadinya pembiayaan macet, bank harus
menganalisis atas indikasi yang memperlihatkan terjadinya kemacetan pada
pembiayaan, sebagaimana tercantum pada pasal 8 Akad Jual-Beli dan Pengakuan
Hutang al-Murabahah tentang peristiwa cidera janji, yaitu:
1. Nasabah lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat
pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam akad
ini,
2. Nasabah tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 bulan berturut-turut
dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban yang telah di sepakati dan
di beritahukan oleh bank.
3. Dokumen yang di serahkan/di berikan kepada bank sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 4 akad ini, palsu, tidak sah, atau tidak benar.
4. Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut
dalam pasal 11 akad ini.
5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
kemudian berlaku, nasabah tidak dapat berhak menjadi nasabah, suatu izin
/lisensi atas persetujuan yang di berikan oleh instansi yang berwenang kepada
nasabah untuk menjalankan usahanya di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
sehingga nasabah tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah.
67
6. Nasabah di nyatakan dalam keadaan pailit, di bubarkan, dan/atau likuidasi.35.
7. Nasabah atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan kepada pengadilan
terhadap nasabah.
8. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan
batal.
9. Nasabah atau penjamin terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melanggar
hukum lainnya yang menurut pertimbangan bank mencemarkan nama baik
nasabah atau penjaminnya, dan untuk itu bank tidak perlu menunggu sampai
adanya keputusan Pengadilan.
10. Apabila nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam akad ini menjadi
pemboros, pemabuk, penjudi, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan
karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya.
11. Jika Penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau ditaruh dibawah
perwakilan (curatele) atau karena sebab-sebab lainnya kehilangan haknya
untuk mengurus harta bendanya.
12. Jika apa yang dijaminkan dengan bank tidak memberikan jaminan yang cukup
guna pembayaran lunas kewajiban nasabah sedangkan nasabah tidak sanggup
lagi untuk menyerahkan pengganti jaminan yang nilainya sesuai atau jaminan
tambahan sehingga nilainya dianggap mencukupi oleh bank dan dalam batas
waktu yang ditentukan oleh bank.
35 Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
68
Selain harus menganalisis pada indikasi pembiayaan bermasalah, terdapat
pula klausul-klausul yang mengatur tentang batasan dari tindakan nasabah,
sebagaimana tercantum pada pasal 11 Akad Jual Beli dan Pengakuan hutang al-
Murabahah tentang pembatasan terhadap tindakan nasabah yaitu:
1. Melakukan akuisisi36, merger37, restrukturisasi38 konsolidasi39 perusahaan
nasabah dengan perusahaan atau perorangan lain;
2. Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan nasabah yang nyata-nyata
akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi hutang
atau sisa hutang nasabah kepada bank, kecuai menjual barang dagangan yang
menjadi kegiatan usaha nasabah;
3. Membuat hutang lain kepada Pihak Ketiga;
4. Mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, komisaris, dan/atau
direksi perusahaan nasabah;
5. Tanpa ijin tertulis nasabah di larang mengajukan permohonan kepailitan
(likuidasi);
6. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung
dengan tujuan perusahaan nasabah;
36 Akuisisi adalah Pemindahan kepemilikan perusahaan/aset. (dl industri perbankan terjadi apabila pembelian saham diatas 50%), pengambil alihan kepemilikan perusahaan/aset. 37 Merger adalah penyatuan atau penggabungan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/ pengawasan bersama. 38 Restrukturisasi adalah penataan kembali (tentang peristiwa yang terjadi). Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memanga membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. 39 Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.
69
7. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari
kedudukan / lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau
mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada
pihak lain,
8. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk
eksekutor,40 kurator41, likuidator42 atau pengawas atas sebagian atau seluruh
harta kekayaan.
B. Bentuk Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank
Bukopin Syariah
Proses realisasi pembiayaan dibank syariah adalah tidak semulus yang
dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama
satu dengan yang lain.
Karakter nasabah ada dua yaitu koorporatif dan tidak koorporatif. Nasabah
yang koorporatif merupakan nasabah yang jujur terhadap segala keadaan usaha
nasabah maupun dalam pendapatan nasabah. Nasabah yang tidak korporatif yaitu
nasabah yang mengumpat atau tdak bertanggung jawab atas kewajibanya kepada
bank, nasabah seperti ini juga dapat di katakan sebagai nasabah yang melakukan
moral hazard.
40 Eksekutor adalah orang yang melakukan eksekusi 41 Kurator adalah pengurus harta benda orang yang pailit 42 Likuidator adalah orang yang melakukan likuidasi
70
Moral hazard yang di lakukan oleh nasabah atas pembiayaan yang di berikan
adalah berupa ketidaktaatan nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai
bank dengan ketentuan yang telah di perjanjikan dan di sepakati. Dalam hal ini
nasabah terkadang memberikan informasi atau laporan-laporan yang tidak sesuai
pada keadaan yang sesungguhnya.
Akibat dari pelanggaran perjanjian jual beli (murabahah) yang di lakukan
nasabah, maka akibatnya timbul Non Performing Loan, yaitu pembiayaan
bermasalah di mana bank tidak mendapatkan laba dari usaha yang di biayai.
Contoh kasus/bentuk moral hazard yang di lakukan nasabah Bank Bukopin
Syariah
Pada tanggal 13 Februari 2003, Seorang nasabah telah menandatangani
kontrak pembiayaan murabahah investasi dengan PT. Bank Bukopin Syariah
yaitu berupa pembelian sebuah alat mesin bubut senilai Rp 170.000.000.
Pembiayaan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2003 sampai 13 Februari 2005
dengan jaminan berupa sebuah rumah. Sampai pada bulan Juni 2004 nasabah
tersebut mulai tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai
dengan waktu yang di tentukan, hal ini terus berlanjut hingga pada bulan Oktober
2004 nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Bukopin Syariah.
Bank dalam hal ini telah berulang kali mengingatkan nasabah baik secara lisan
maupun tulisan untuk memenuhi kewajibannya, namun nasabah tetap tidak
mengindahkannya atau tidak menanggapinya. Di karenakan nasabah tidak
71
memenuhi kewajibannya, maka bank telah menyita seluruh aset yang telah di
jadikan jaminan oleh nasabah tersebut.
Setelah dilakukan penyelidikan atas ketidaktaatan nasabah, ternyata pihak
bank telah membuktikan bahwa nasabah telah menjual sebagian aset perusahaan
miliknya tanpa adanya persetujuan dari bank yaitu menjual beberapa alat mesin
bubut lainnya. Dengan demikian, nasabah telah terbukti melanggar ketentuan-
ketentuan dari pasal 11 akad ini. Akibat dari penjualan sebagian asetnya tersebut,
perusahaan nasabah mengalami penurunan tingkat jumlah konsumen dan di ikuti
dengan turunnya tingkat marjin usaha, sehingga dampaknya perusahaan pun
menjadi bangkrut dan tidak bisa membayar hutang–hutangnya kepada pihak bank.
Dari contoh kasus di atas, nasabah di anggap telah melakukan ingkar/cidera
janji, dalam hal ini nasabah dapat di katakan melakukan moral hazard yaitu dari
segi penjualan sebagian aset perusahaan yang berpengaruh pada kemampuan/tata
cara membayar atau melunasi hutang kepada bank. Hal ini nasabah telah
melakukan ingkar/cidera janji pada pasal 11 Akad Jual Beli dan Pengakuan
Hutang al-Murabahah tentang Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah.
C. Upaya Bank Bukopin Syariah Dalam Mencegah Terjadinya Moral Hazard
Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah
Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan maka bank harus merasa yakin
bahwa pembiayaan yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan
tersebut di peroleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan di
72
salurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat di lakukan dengan berbagai cara
untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur
penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh.
Sebelum melakukan analisis pembiayaaan pada calon nasabah debitur maka
terlebih dahulu dilakukan pembagian dari jenis pengguna pembiayaan murabahah,
yaitu:
1. Pribadi/Individu
Dalam konsep pribadi, nasabah dapat mengajukan pembiayaan
murabahah yang bersifat konsumtif maupun produktif. Contoh pembiayaan
murabahah konsumtif yaitu; murabahah pembelian rumah, pembelian mobil
dan murabahah konsumsi lainnya. Sedangkan contoh pada pembiayaan
murabahah yang bersifat produktif yaitu; pembelian beberapa mesin jahit
(murabahah investasi) guna untuk kelangsunagan usaha bisnis nasabah.
2. Bentuk perusahaan.
Bentuk perusahaan dibagi menjadi 4 yaitu:
a. Perusahaan perorangan adalah bentuk yang paling sederhana. Ini adalah
bisnis yang di kelola oleh orang tertentu, misalnya pengusaha toko,
pedagang mobil bekas biasa, konveksi kecil-kecilan dan businessman
lainnya yang menjalankan bisnisnya sendiri. Bentuk modal umumnya
terbatas. Mereka menjalankan bisnisnya sendirian, sehingga seluruh
tanggung jawab ada padanya. Seluruh hartanya dipertaruhkan untuk
menjamin hutang-hutangnya, termasuk kepada bank. Dalam istilah
73
hukum, pada perusahaan perorangan ini tanggung jawab adalah tidak
terbatas.43
b. Firma merupakan persekutuan dagang yang dimiliki dan dipakai untuk
berdagang oleh beberapa orang secara bersama. Ia merupakan perserikatan
yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama.
Dalam firma setiap orang berhak bertindak mewakili perusahaan dan
setiap perikatan yang di lakukan oleh salah satu persero akan mengikat
persero lainnya.
c. Perseroan komandier (CV) adalah suatu persekutuan modal yang
membentuk perseroan yang di lakukan oleh beberapa orang di mana
sebagian bertindak aktif sebagai pengurus perseroan dan sebagiannya lagi
tidak. Persero yang mengurus perusahaan disebut dengan persero aktif,
sedangkan persero yang tidak mengurus perseroan disebut persero diam
atau persero komanditer. Tanggung jawab persero aktif adalah tidak
terbatas dan renteng.44
d. Perseroan terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang membentuk
perseroan di mana ada keterbatasan pada tanggung jawab terhadap
kekayaan (saham) yang telah di masukan kedalam peseroan tersebut.
43 Tanggung jawab tidak terbatas adalah harta pribadi juga ikut menanggung utang yang diterima oleh perusahaan 44 Renteng adalah tanggung jawab atas utang perusahaan dibebankan kepada seluruh persero aktif, sedangkan persero diam hanya terbatas pada modal yang disetor kepada perusahaan
74
Dari keempat macam bentuk perusahaan, maka dapat kita klasifikasikan
terhadap sifat pembiayaan murabahah yang diajukan yaitu murabahah produktif
(murabahah investasi dan murabahah modal kerja) dan murabahah konsumtif
(murabahah pembelian mobil, murabahah pembelian rumah dan murabahah
konsumsi).
1. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap nasabah pribadi yang
mengajukan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif
a. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan:
1) Character (penilaian watak)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan
untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk
melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan
menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama
di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon
debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui
moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.
2) Capacity (penilaian kemampuan)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah
dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti
tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan
kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang
75
akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga
calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau
mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan
nasabah dalam mengelola bisnis.
3) Capital (penilaian terhadap modal)
Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah
secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang,
sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam
menunjang pembiayaan konsumsi bagi calon nasabah debitor, atau
dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah modal yang di
perlukan calon nasabah.
4) Collateral (penilaian terhadap agunan)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor
umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar
jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di
pergunakan secepat mungkin.
5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor)
Penilaian kondisi atau prospek nasabah yang di biayai hendaknya
benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan
pembiayaan bermasalah relatif kecil.
76
6) Personality (kepribadian)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari dan masa lalunya.
7) Party (para pihak)
Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap
pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal
harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini
mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
8) Purpose (tujuan)
Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan. Harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benar-
benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu
perjanjian akad.
9) Payment (pembayaran)
Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
pembiayan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan
debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya
merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya.
10) Prospect (kedepan)
Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan
atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
77
Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang
dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi
juga nasabah.
11) Profitability (perolehan laba)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba.
12) Protection (perlindungan)
Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di
berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan
yang di berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan
oleh si peminjam dapat berupa jaminan barang atau orang atau
jaminan asuransi.
b. Analisis kualitatif dalam Pembiayaan murabahah
Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variabel
internal dan eksternal. Variabel internal yaitu yang variabel-variabelnya
berada dalam kendali nasabah, sedangkan variabel eksternal yaitu yang
variabelnya berada diluar kendali nasabah, namun nasabah tidak memiliki
kemampuan sama sekali untuk mengendalikan pada faktor ini.
78
1) Variabel Internal.
Pada variabel ini nasabah harus memperoleh perhatian dari
Account Officer dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya
yaitu:
a) Karakter
Yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari calon
nasabah debitur, yaitu orang yang mengajukan pembiayaan.
Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan
manajemen nasabah bekerja sama dengan bank. Bank selalu ingin
agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan sesuai
perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan
pembiayaan kepada debitor yang memiliki itikad baik dan
memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya
sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan
pembiayaan kepada debitor yang memiliki itikad tidak baik.
Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit.
Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan.
Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat
mengumpulkan informasi nasabah berupa Bank Checking. Sesama
Account Officer, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang
berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank lain, ini disebut bank
checking.
79
b) Latar belakang dan reputasi
Faktor kedua adalah latar belakang dan reputasi. Latar
belakang suatu karakter berhubungan langsung dengan reputasi
nasabah. Karakter yang baik cenderung dapat menjaga reputasi
dengan baik walaupun tidak ada satu ukuran yang pasti mengenai
hal ini. Bila nasabah tidak bisa menjaga reputasi, maka kegagalan
dalam memperoleh pembiayaan akan besar.
c) Objek pembiayaan
Sebagai seorang Account Officer harus melakukan investigasi
terhadap objek pembiayaan, apakah bertentangan dengan Al-quran
dan As-Sunnah atau tidak, diantaranya yaitu:
(1) Apakah objek pembiayaan halal/haram?
(2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat?
(3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
(4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
(5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal?
(6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik
secara langsung/tidak langsung?
80
2. Variabel eksternal.
Pada variabel ini seorang Account Officer melakukan analisis
pembiayaan pada nasabah yang berupa siklus atau konjungtur
ekonomi.
Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau
konjungtur ekonomi dari calon debitur yang bersangkutan. Suatu
siklus atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik
puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery
(pemulihan).
Pada saat keadaan nasabah berada pada peak (posisi puncak),
segala sesuatunya berjalan dengan lancar, pendapatan relatif tetap
stabil dan pendapatan berada pada titik tertinggi. Sampai suatu waktu
tertentu, tingkat kebutuhan nasabah membludak, tingkat konsumsi
nasabah naik dan atau karena dorongan faktor ekonomi lainnya
sehingga dapat memungkinkan timbulnya nasabah kurang mengaudit
manajemen keuangannya, pendapatannya lebih cepat habis sebelum
waktunya dan atau membuat hutang kepada pihak lain. Keadaan itulah
dapat menyebabkan daya nasabah dalam melakukan pelunasan hutang
kepada bank mengalami decline (menurun). Selain itu, banyak dari
nasabah-nasabah mulai membuat atau melakukan wanprestasi atau
melakukan tindak pidana untuk dapat melunasi hutangnya kepada
bank. Itulah masa recession (titik terendah). Pada titik ini sebagian
81
nasabah debitur yang tidak kuat akan mulai berguguran dan banyak
bermunculan pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Masa ini tidak
akan berlangsung selamanya, pada suatu saat nasabah bisa kembali
mengalami recovery (pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya
pendapatan lain dan atau karena faktor ekonomi lainnya.
Siklus ekonomi tersebut berhubungan langsung dengan risiko
pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom umumya segala
sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang paling di takuti adalah
decline dan recession. Pada tahap ini umumnya pembayaran ke bank
mulai tersendat. Beberapa nasabah mulai mengajukan restrukturisasi45
atau penjadwalan kembali pinjaman yang telah diperoleh.
Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu
mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus atau konjungtur
ekonomi. Kita harus mengupayakan pemberian pembiayaan kepada
nasabah yang berada dalam posisi recovery atau boom.
c. Pengklasifikasian nasabah atas layak atau tidaknya pembiayaan murabahah
di berikan berdasarkan analisis SWOT
Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif
maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam
45 Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membetuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
82
bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam
mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis.
Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variable-variabel tersebut
sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai
posisi dan kondisi nasabah di lingkungannya. SWOT analisis adalah suatu
analisis terhadap strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan),
opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi calon
nasabah debitor. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di ambil
dari variabel internal nasabah, sedangkan peluang dan ancaman adalah
kondisi yang diambil dari variabel eksternal.
a. Strengths (kekuatan)
1) Kekuatan relatif di identifikasi terhadap kelangsungan keadaan
ekonomi nasabah. Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat
terhadap nasabah dan ada variabel yang memliki pengaruh yang
lemah.
2) Sejauh mana kekuatan setiap variabel di bandingkan nasabah-
nasabah lain di sektor pembiayaan yang sama.
3) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Misalnya bila
kita menyebutkan bahwa salah satu kekuatannya terletak pada
karakter. bulanan. Kita harus bertanya, berapa lama kekuatan ini
dapat bertahan.
83
4) Apa upaya dan tindakan yang diambil nasabah untuk
mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.
b. Weaknesses (kelemahan)
1) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan
pelunasan hutang nasabah.
2) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang
bersifat sementara atau permanen.
3) Apa upaya nasabah dalam menanggulangi atau memperbaiki
kelemahan ini.
c. Opportunities (peluang)
1) Seberapa besar peluang yang ada.
2) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen.
Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi nasabah.
3) Apakah nasabah siap menerima peluang tersebut.
d. Threats (ancaman)
1) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi
kelangsungan kemampuan bayar nasabah.
2) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap nasabah di bandingkan
nasabah lainnya.
3) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen
84
4) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh
nasabahsehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman
tersebut.
Setelah menganalisis variabel-variabel tersebut, kita harus mengambil
kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Suatu
pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account
Officer) bila:
Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu proposal
pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa nasabah memiliki sumber
daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman
yang di hadapinnya. Hanya nasabah seperti itulah yang dapat bertahan di
bisnis.
2. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap nasabah pribadi yang
mengajukan pembiayaan murabahah bersifat Produktif (perusahaan
perorangan)
a. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan:
1) Character (penilaian watak)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan
untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk
STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS
85
melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan
menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama
di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon
debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui
moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.
2) Capacity (penilaian kemampuan)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah
dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti
tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan
kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang
akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga
calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau
mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan
nasabah dalam mengelola bisnis.
3) Capital (penilaian terhadap modal)
Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah
secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang,
sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam
menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang
bersangkutan, atau dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah
modal yang di perlukan calon nasabah.
86
4) Collateral (penilaian terhadap agunan)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor
umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar
jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di
pergunakan secepat mungkin.
5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor)
Bank harus menganalisis keadaan pasar dalam negri dan di luar
negri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa
depan pemasaran dari proyek atau usaha calon debitor yang di biayai
bank dapat di ketahui. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha
yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik,
sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
6) Personality (kepribadian)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya
sehari-hari dan masa lalunya
7) Party (para pihak)
Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap
pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal
harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini
mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
87
8) Purpose (tujuan)
Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan. Harus dilihat apakah dana yang akan di gunakan untuk
hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikan income
perusahaan. Dan harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benar-
benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu
perjanjian akad.
9) Payment (pembayaran)
Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayan
yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan
debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya
merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya.
10) Prospect ( kedepan)
Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau
tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal
ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai
tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi juga
nasabah.
11) Profitability (perolehan laba)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari
laba.
88
12) Protection (perlindungan)
Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di berikan
mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang di
berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh si
peminjam dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan
asuransi.
b. Analisis kualitatif dalam pemberian Pembiayaan murabahah
Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variabel
internal dan eksternal. Variabel internal yaitu yang variabel-variabelnya
berada dalam kendali nasabah, sedangkan variabel eksternal yaitu yang
variabelnya berada diluar kendali nasabah, namun nasabah tidak memiliki
kemampuan sama sekali untuk mengendalikan pada faktor ini.
1) Variabel Internal.
Pada variabel ini nasabah harus memperoleh perhatian dari Account
Officer dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan, diantaranya yaitu:
a) Manajemen
Faktor pertama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter
dari manajemen, yaitu orang-orang yang mengelola bisnis yang
dibiayai. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan
kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank. Bank selalu
ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan
89
sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan
pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan
memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya
sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan
pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik.
Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit.
Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan.
Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:
(1) Sesama Account Officer, baik dari bank yang sama maupun
dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank
lain, ini disebut bank checking.
(2) Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan
(calon) debitor.
(3) Supplier atau mitra bisnis dari calon debitor. Dari para mitra
bisnis kita dapat menetahui berbagai hal yang berhubungan
dengan debitor, misalnya kebiasaan membayar (tepat waktu
atau suka terlambat), ketepatan pengiriman barang, dan lain-
lain. Pengecekan informasi ke mitra dagang ini seirng disebut
sebagai trade checking.
90
Faktor kedua adalah orientasi manajemen terhadap tujuan atau
sasaran bisnis. Tujuan/sasaran menunjukan persepsi manajemen
tentang masa depan perusahaan dipasar dan langkah-lagkah yang
harus diambil untuk mencapai tujuannya. Banyak perusahaan yang
memiliki tujuan hanya dimimpi saja. Mereka dapat berbicara
panjang lebar mengenai mimpi-mimpi mereka tentang perusahaan
yang ia kelola 10 tahun yang akan datang, tetapi tidak ada satupun
langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan
(atau tepatnya mimpi) seperti itu tidak ada gunanya sama sekali.
Oleh karena itu, lebih dari sekedar mengetahui sasaran perusahaan,
kita juga ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil
menajemen untuk mencapai tujuan tersebut.
b) Organisasi
Erat kaitannya dengan manajemen adalah organisasi dari
perusaaan nasaba (perusaaan peroranan) . Yang dimaksud dengan
organisasi adalah bentuk kerja sama yang di kembangkan oleh
perusahaan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah struktur
organisasi perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tidak
memiliki struktur yang jelas. Segala sesuatu berjalan sebagaimana
adanya. Akibatnya, selain timbul masalah potensial berupa alur
tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi yang jelas
91
memberikan gambaran tentang wewenang dan tanggung jawab
seseorang. Dengan demikian, sistem pelaporan dan tanggung
jawab dapat berjalan dengan baik.
Struktur organisasi juga berhubungan dengan sistem pembagi
kerja diperusahaan. Semakin jelas pembagian kerja, semakin fokus
pekerjaan orang (unit) tertentu. Hal ini akan memberikan efesiensi
yang lebih tinggi karena orang menjadi ahli di bidangnya masing-
masing.
c) Produksi
Dalam variabel produksi kita mencoba mengetahui berbagai
aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau proses
penyediaan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar.
Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah melakukan
investigasi terhadap objek pembiayaan (hasil produksi/jasa),
apakah bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah atau tidak?
diantaranya yaitu:
(1) Apakah objek pembiayaan halal/haram?
(2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat?
(3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
(4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
(5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal?
92
(6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik
secara langsung/tidak langsung?
Faktor kedua adalah manajemen produksi itu sendiri.
Manajemen produksi meliputi segala aspek yang berhubungan
dengan proses pembuatan barang, mulai dari perencanaan jadwal
produksi, pengawasan barang dalam proses, sampai pengendalian
kualitas produk akhir. Tanpa manajemen produksi yang memadai,
pengiriman produk dapat terlambat, produk yang di hasilkan tidak
sesuai dengan pesanan atau kehendak pembeli dan seterusnya,
yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan adalah
pertanda buruk untuk para bankir karena hal tersebut berhubungan
langsung dengan kemampuan melunasi kewajiban bank
2) Variabel eksternal.
a. Siklus atau konjngtur ekonomi
Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau
konjungtur ekonomi dari industri yang bersangkutan. Suatu siklus
atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik
puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery
(pemulihan).
Pada saat industri berada pada peak (posisi puncak), segala
sesuatunya berjalan lancar, penjualan mencapai titik tertinggi,
93
permintaan membludak dan memperoleh laba yang besar. Sampai
suatu waktu tertentu, permintaan mencapai titik jenuh atau karena
dorongan faktor ekonomi, permintaan mulai menurun (decline),
penjualan sulit di lakukan dan para produsen mulai melakukan
potongan harga, memberikan hadiah besar-besaran dan
sebagainya. Itulah masa recession (titik rendah). Pada titik ini
sebagian produsen yang tidak kuat akan mulai berguguran. Masa
ini tidak akan berlangsung selamanya, pada suatu saat perusahaan
bisa kembali mengalami permintaan yang mulai menanjak,
penjualan mulai lancar kembali. Inilah yang disebut recovery
(pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya mode, atau faktor
ekonomi lainnya.
Siklus ekonomi (industri) tersebut berhubungan langsung
dengan risiko pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom
umumya segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang
paling di takuti adalah decline dan recession. Pada tahap ini
umumnya pembayaran ke bank mulai tersendat. Beberapa
perusahaan mulai mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan
kembali pinjaman yang telah di peroleh.
Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu
mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus industri. Kita harus
94
mengupayakan pemberian pembiayaan kepada bisnis yang berada
dalam posisi recovery atau boom.
b. Peraturan pemerintah
Tidak ada bisnis yang terlepas dari aspek ini. Setiap terdapat
peraturan teretntu, selalu terdapat konsekuensi tertentu. Kita harus
mengetahui konsekuensi tersebut terhadap bisnis yang kita biayai.
Peraturan pemerintah dapat membawa angin segar untuk bisnis
yang kita biayai, tetapi dapat juga merupakan ancaman.
Sebelum membiayai suatu bisnis, Account Officer juga harus
memeriksa Daftar Negatif Industri (DNI) untuk memastikan
bahwa bisnis yang ia biayai tidak terdapat didalamnya. DNI adalah
suatu daftar jenis-jenis industri yang tidak akan di keluarkan izin
operasinya oleh pemerintah. Secara berkala daftar ini diperbaiki
oleh pemerintah.
c. Pengklasifikasian nasabah atas layak atau tidaknya pembiayaan murabahah
di berikan berdasarkan analisis SWOT.
Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif
maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam
bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam
mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis.
95
Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variabel-variabel tersebut
sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai
posisi dan kondisi uasaha nasabah di lingkungannya. SWOT analisis
adalah suatu analisis terhadap strengths (kekuatan), weaknesses
(kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang
dihadapi perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di
ambil dari variabel internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman
adalah kondisi yang diambil dari variabel eksternal.
a. Strengths (kekuatan)
1) Kekuatan relatif yang di identifikasi terhadap kelangsungan bisnis
usaha nasabah . Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat
terhadap bisnis dan ada variabel yang memliki pengaruh yang
lemah.
2) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Apa upaya
dan tindakan yang di ambil manajemen untuk mempertahankan
kekuatan yang dimilikinya.
b. Weaknesses (kelemahan)
1) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan
hidup usaha nasabah.
2) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang
bersifat sementara atau permanen.
96
3) Apa upaya manajemen dalam menanggulangi atau memperbaiki
kelemahan ini.
c. Opportunities (peluang)
1) Seberapa besar peluang yang dimaksud di bandingkan kapasitas
perusahaan.
2) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen.
Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi perusahaan.
3) Apakah manajemen siap menerima peluang tersebut.
d. Threats (ancaman)
1) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi
kelangsungan bisnis usaha nasbah.
2) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap usaha nasbah di
bandingkan perusahaan sejenis lainnya.
3) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen
4) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh
nasabah sehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman
tersebut.
Setelah menganalisis variabel-variabel tersebut, kita harus
mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan.
Suatu pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account
Officer) bila:
97
Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu
proposal pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa perusahaan
memiliki sumber daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi
kelemahan dan ancaman yang di hadapinnya. Hanya perusahaan seperti
itulah yang dapat bertahan di bisnis.
3. Upaya pencegahan moral hazard nasabah terhadap perusahaan yang
mengajukan pembiayaan murabahah bersifat produktif/konsumtif
a. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan:
1) Character (penilaian watak)
Penilaian watak atau kepribadian calon debitor di maksudkan
untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk
melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan
menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama
di dasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon
debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui
moral, kepribadian dan calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.
2) Capacity (penilaian kemampuan)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah
dalam membayar kembali pinjaman yang diambil. Bank harus meneliti
STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS
98
tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan
kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang
akan di biayainya di kelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga
calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau
mengembalikan pinjamannnya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan
nasabah dalam mengelola bisnis.
3) Capital (penilaian terhadap modal)
Bank dengan ini menganalisis pada posisi keuangan nasabah
secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang,
sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam
menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang
bersangkutan, atau dengan kata lain bank harus mengetahui jumlah
modal yang di perlukan calon nasabah.
4) Collateral (penilaian terhadap agunan)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor
umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar
jumlah kredit atau pembiayaan yang di berikan kepadanya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat
di pergunakan secepat mungkin.
99
5) Condition (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor)
Bank harus menganalisis keadaan pasar dalam negri dan di luar
negri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa
depan pemasaran dari proyek atau usaha calon debitor yang di biayai
bank dapat di ketahui. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha
yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik,
sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
6) Personality (kepribadian)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari dan masa lalunya
7) Party (para pihak)
Para pihak merupakan titik sentral yang di perhatikan dalam setiap
pemberian pembiayaan. Untuk itu pihak pemberi dana shahibul maal
harus memperoleh kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini
mudharib. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
8) Purpose (tujuan)
Yaitu bank harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan. Harus dilihat apakah dana yang akan di gunakan untuk
hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikan income
perusahaan. Dan harus pula diawasi agar pembiayaan tersebut benar-
benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu
perjanjian akad.
100
9) Payment (pembayaran)
Mengenai ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
pembiayan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan
debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya
merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya.
10) Prospect ( kedepan)
Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan
atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang
dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan bank yang rugi akan tetapi
juga nasabah.
11) Profitability (perolehan laba)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba.
12) Protection (perlindungan)
Tujuannya bagaimana menjaga agar pembiayaan yang di berikan
mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang di
berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh si
peminjam dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan
asuransi.
101
b.. Aspek-aspek pemberian pembiayaan
1) Aspek Yuridis/hukum
Yang dinilai dari aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta
izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan.
Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte
pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya
dan besarnya modal masaing-masing pemilik. Kemudian juga di teliti
keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:
a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sector industri
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sector perdagangan.
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e) Keabsahaan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah
f) Serta dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti KTP.
2) Aspek AMDAL
Analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap
lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia
apabila proyek itu dijalankan. Analisis ini dijalankan secara mendalam
sebelum pembiayaan ini disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai
tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.
102
c. Analisis kualitatif dalam pemberian pembiayaan murabahah
Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua golongan, yaitu variable
internal dan eksternal. Variabel internal yaitu variabel-variabelnya berada
dalam kendali perusahaan, dan variable eksternal yaitu yang variabel-
variabelnya berada diluar perusahaan, namun perusahaan tidak memiliki
kemampuan sama sekali untuk mengendalikan faktor-faktor ini.
1) Variabel Internal.
Pada variabel ini perusahaan harus memperoleh perhatian dari
Account Officer dalam melakukan analisis pembiayaan, diantaranya
adalah:
a) Manajemen
Faktor pertama yang perlu mendapat perhatian adalah karakter
dari manajemen, yaitu orang-orang yang mengelola bisnis yang di
biayai. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan
kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank. Bank selalu
ingin agar pembiayaan yang diberikannya dapat dikembalikan
sesuai perjanjian. Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan
pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik dan
memiliki komitmen yang tinggi unuk memenuhi kewajibannya
sesuai perjanjian. Bank tidak akan dan tidak boleh memberikan
pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad tidak baik.
103
Menilai karakter memang sulit, malah dapat dikatakan paling sulit.
Walaupun demikian, penilaian ini harus tetap dilakukan.
Untuk menilai karakter debitor, Account Officer dapat
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:
(1) Sesama Account Officer, baik dari bank yang sama maupun
dari bank yang berbeda. Bila pengecekan dilakukan ke bank
lain, ini disebut bank checking.
(2) Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan
(calon) debitor.
(3) Supplier atau mitra bisnis dari calon debitor. Dari para mitra
bisnis kita dapat menetahui berbagai hal yang berhubungan
dengan debitor, misalnya kebiasaan membayar (tepat waktu
atau suka terlambat), ketepatan pengiriman barang, dan lain-
lain. Pengecekan informasi ke mitra dagang ini seirng disebut
sebagai trade checking.
Faktor kedua adalah orientasi manajemen terhadap tujuan
atau sasaran bisnis. Tujuan/sasaran menunjukan persepsi
manajemen tentang masa depan perusahaan dipasar dan langkah-
lagkah yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Banyak
perusahaan yang memiliki tujuan hanya dimimpi saja. Mereka
dapat berbicara panjang lebar mengenai mimpi-mimpi mereka
104
tentang perusahaan yang ia kelola 10 tahun yang akan datang,
tetapi tidak ada satupun langkah yang diambil untuk mencapai
tujuan tersebut. Tujuan (atau tepatnya mimpi) seperti itu tidak ada
gunanya sama sekali. Oleh karena itu, lebih dari sekedar
mengetahui sasaran perusahaan, kita juga ingin mengetahui
langkah-langkah yang diambil menajemen untuk mencapai tujuan
tersebut.
Langkah-langkah pencapaian tersebut dituangkan dalam
bentuk strategi-strategi. Strategi adalah petunjuk umum mengenai
cara-cara perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi
ini harus diterjemahkan kedalam rencana tindakan (action plan)
yang rinci yang merupakan pedoman dalam bekerja sehari-hari.
Manajemen yang memiliki visi, sasaran, dan rencana yang
jelas menunjukan tingkat kesiapan mereka dalam mengelola
bisnisnya. Tanpa sasaran, mereka tidak tahu apa yang harus dituju
oleh perusahaan yang mereka kendalikan. Dari sudut teori
manajemen, keadaan seperti itu sangat berbahaya.
Faktor ketiga dari manajemen adalah latar belakang dan
reputasi. Latar belakang manajemen berhubungan dengan
pengalaman manajemen di bisnis secara umum dan industri yang
sekarang secara khusus. Manajemen yang berpengalaman
cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik
105
walaupun tidak ada satu ukuran yang pasti mengenai hal ini. Bila
manajemen yang mengurus bisnis tidak berpengalaman sama
sekali dibidang yang sama sebelumnya, risiko kegagalan akan
lebih besar. Reputasi berhubungan dengan kredibilitas manajemen
dimata mitra bisnisnya.
b) Organisasi
Erat kaitannya dengan manajemen adalah organisasi
perusahaan. Yang dimaksud dengan organisasi adalah bentuk kerja
sama yang di kembangkan oleh perusahaan dalam upaya mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Faktor yang harus di perhatikan adalah struktur organisasi
perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki struktur
yang jelas. Segala sesuatu berjalan sebagai adanya. Akibatnya,
selain timbul masalah potensial berupa alur tanggung jawab yang
jelas. Struktur organisasi yang jelas memberikan gambaran tentang
wewenang dan tanggung jawab seseorang. Dengan demikian,
sistem pelaporan dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik.
c) Perusahaan
Dalam pemberian pembiayaan, penting sekali bagi Account
Officer untuk mengetahui latar belakang dan sejarah perusahaan
yang di biayainya. Dengan mengetahui berbagai aspek latar
belakang ini kita dapat mengetahui perkembangan yang dilalui
106
seperti pada perkembangan susunan pemegang saham, manajemen
dan modal perusahaan. Bila sering terjadi penggantian pemegang
saham/manajemen tanpa alasan yang jelas, itu merupakan satu
indikasi yang harus diperhatikan. Ada kemungkinan bahwa para
pemegang saham tidak pernah cocok satu dengan yang lainnya.
Di samping itu, bentuk perusahaan juga merupakan aspek
yang harus diperhatikan. Secara umum, bentuk perusahaan dibagi
empat jenis, yaitu perusahaan perorangan, firma, perseroan
komanditer (CV) dan perseroan tebatas (PT). Masing-masing jenis
perusahaan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Mengetahui
bentuk perusahaan adalah suatu hal mutlak bagi seorang Account
Officer agar risiko kredit/pembiayaan dapat dikendalikan.
(1) Perusahaan perorangan adalah bentuk yang paling sederhana.
Ini adalah bisnis yang di kelola oleh orang tertentu, misalnya
pengusaha toko, pedagang mobil bekas biasa, konveksi kecil-
kecilan dan businessman lainnya yang menjalankan bisnisnya
sendiri. Bentuk modal umumnya terbatas. Mereka menjalankan
bisnisnya sendirian, sehingga seluruh tanggung jawab ada
padanya. Seluruh hartannya dipertaruhkan untuk menjamin
hutang-hutangnya, termasuk kepada bank. Dalam istilah
107
hukum, pada perusahaan perorangan ini tanggung jawab adalah
tidak terbatas.46
(2) Firma adalah persekutuan dagang yang dimiliki dan dipakai
untuk berdagang oleh beberapa orang secara bersama. Ia
merupakan perserikatan yang didirikan untuk menjalankan
suatu perusahaan dibawah satu nama. Dalam firma setiap
orang berhak bertindak mewakili perusahaan dan setiap
perikatan yang di lakukan oleh salah satu persero akan
mengikat persero lainnya.
(3) Perseroan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan modal
yang membentuk perseroan yang di lakukan oleh beberapa
orang di mana sebagian bertindak aktif sebagai pengurus
perseroan dan sebagiannya lagi tidak. Persero yang mengurus
perusahaan disebut dengan persero aktif, sedangkan persero
yang tidak mengurus perseroan disebut persero diam atau
persero komanditer. Tanggung jawab persero aktif adalah tidak
terbatas dan renteng.47
(4) Perseroan terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang
membentuk perseroan di mana ada keterbatasan pada tanggung
46 Tanggung jawab tidak terbatas adalah harta pribadi ikut menanggung hutang yang diterima oleh perusahaan 47 Renteng adalah tanggung jawab atas hutang perusahaan dibebankan kepada seluruh persero aktif, sedangkan persero diam hanya terbatas pada modal yang disetor kepada perusahaan
108
jawab terhadap kekayaan (saham) yang telah di masukan
kedalam peseroan tersebut.
Ada beberapa ketentuan penting yang berhubungan dengan PT
yang harus diketahui oleh Account Officer, yaitu:
(1) Perusahaan ini harus di dirikan dengan akta notaris. Bila terjadi
perubahan, seluruh perubahan tersebut juga harus dibuat
didepan notaris.
(2) Akta pendirian perusahaan harus di sampaikan kepada Mentri
(Departemen) Kehakiman untuk memperoleh persetujuan
pengesahan.
(3) Setelah memperoleh persetujuan dan pengesahan, akta tersebut
didaftarkan kepada register umum yang di adakan untuk itu di
Kepaniteraan Pengadilan Negri setempat.
(4) Di umumkan dalam berita Negara.
Selain masalah tipe, Account Officer juga mengetahui
independensi dari perusahaan. Apakah perusahaan adalah anak
perusahaan dari suatu grup atau suatu binis yang tersendiri. Bila
perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu grup,
kita perlu mengetahui sampai sejauh mana hubungannya dengan
grup tersebut. Jangan sampai pembiayaan yang kita berikan kepada
PT A masuk ke PT B yang masuh se-grup. Hal ini sudah tidak
109
sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Untuk mengetahui hal
tersebut, kita harus memperhatikan susunan pemegang saham dan
manajemennya.
d) Produksi
Dalam variabel produksi kita mencoba mengetahui berbagai
aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau proses
penyediaan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar.
Faktor pertama yang harus di perhatikan adalah melakukan
investigasi terhadap objek pembiayaan (hasil produksi/jasa),
apakah bertentangan dengan Al-quran dan As-Sunnah atau tidak?
Diantaranya yaitu:
(1) Apakah objek pembiayaan halal/haram?
(2) Apakah proyek menimbulkan kemudhoratan bagi masyarakat?
(3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
(4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
(5) Apakah proyek berkaitan dengan industri senjata yang illegal?
(6) Apakah preyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik
secara langsung/tidak langsung?
Faktor kedua adalah manajemen produksi itu sendiri.
Manajemen produksi meliputi segala aspek yang berhubungan
dengan proses pembuatan barang, mulai dari perencanaan jadwal
110
produksi, pengawasan barang dalam proses, sampai pengendalian
kualitas produk akhir. Tanpa manajemen produksi yang memadai,
pengiriman produk dapat terlambat, produk yang di hasilkan tidak
sesuai dengan pesanan atau kehendak pembeli dan seterusnya,
yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan adalah
pertanda buruk untuk para bankir karena hal tersebut berhubungan
langsung dengan kemampuan melunasi kewajiban bank
2) Variabel ekstenal
Yaitu variabel yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan.
Walaupun tidak dapat di kendalikan, variable ini mempengaruhi
hidup-matinya perusahaan, terkadang sering dominan. Dan karena
kelangsungan hidup perusahaan berhubungan erat dengan kelancaran
pembiayaan yang kita beikan, maka kita perlu menaruh perhatian
terhadap variabel-variabel tersebut, diantaranya:
a) Siklus atau konjngtur ekonomi
Risiko pembiayaan memiliki hubungan dengan siklus atau
konjungtur ekonomi dari industri yang bersangkutan. Suatu siklus
atau konjungtur ekonomi terdiri dari empat tahap: peak (titik
puncak), decline (menurun), recession (titik rendah) dan recovery
(pemulihan).
111
Pada saat industri berada pada peak (posisi puncak), segala
sesuatunya berjalan lancar, penjualan mencapai titik tertinggi,
permintaan membludak dan memperoleh laba yang besar. Sampai
suatu waktu tertentu, permintaan mencapai titik jenuh atau karena
dorongan faktor ekonomi, permintaan mulai menurun (decline),
penjualan sulit di- lakukan dan para produsen mulai melakukan
potongan harga, memberikan hadiah besar-besaran dan
sebagainya. Itulah masa recession (titik rendah). Pada titik ini
sebagian produsen yang tidak kuat akan mulai berguguran. Masa
ini tidak akan berlangsung selamanya, pada suatu saat perusahaan
bisa kembali mengalami permintaan yang mulai menanjak,
penjualan mulai lancar kembali. Inilah yang disebut recovery
(pemulihan) yang bisa di sebakan oleh adanya mode, atau faktor
ekonomi lainnya.
Siklus ekonomi (industri) tersebut berhubungan langsung
dengan risiko pembiayaan yang di berikan bank. Pada tahap boom
umumya segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Tahap yang
paling di takuti adalah decline dan recession. Pada tahap ini
umumnya pembayaran ke bank mulai tersendat. Beberapa
perusahaan mulai mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan
kembali pinjaman yang telah di peroleh.
112
Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan kita perlu
mengetahui posisi bisnis tersebut dalam siklus industri. Kita harus
mengupayakan pemberian pembiayaan kepada bisnis yang berada
dalam posisi recovery atau boom.
b) Peraturan pemerintah
Tidak ada bisnis yang terlepas dari aspek ini. Setiap terdapat
peraturan teretntu, selalu terdapat konsekuensi tertentu. Kita harus
mengetahui konsekuensi tersebut terhadap bisnis yang kita biayai.
Peraturan pemerintah dapat membawa angin segar untuk bisnis
yang kita biayai, tetapi dapat juga merupakan ancaman.
Sebelum membiayai suatu bisnis, Account Officer juga harus
memeriksa Daftar Negatif Industri (DNI) untuk memastikan
bahwa bisnis yang ia biayai tidak terdapat didalamnya. DNI adalah
suatu daftar jenis-jenis industri yang tidak akan di keluarkan izin
operasinya oleh pemerintah. Secara berkala daftar ini diperbaiki
oleh pemerintah.
d. Pengklasifikasian perusaaan atas layak atau tidaknya pembiayaan
murabahah di berikan berdasarkan analisis SWOT.
Setelah mendapatkan hasil dari analisis, baik bersifat kuantitatif
maupun kualitatif, maka calon debitor dapat di klasifikasikan kedalam
113
bentuk kesimpulan berupa analisis keadaan calon debitor. Dalam
mengambil kesimpulan ini, dapat menggunakan prinsip SWOT analisis.
Dalam SWOT analisis, kita menggolongkan variabel-variabel tersebut
sehingga akhirnya memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai
posisi dan kondisi perusahaan di lingkungannya. SWOT analisis adalah
suatu analisis terhadap strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan),
opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi perusahaan.
Kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang di ambil dari variabel
internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman adalah kondisi yang
diambil darri variabel eksternal.
1) Strengths (kekuatan)
a) Kekuatan relatif yang di identifikasi terhadap kelangsungan bisnis
perusahaan. Ada variabel yang memiliki pengaruh yang kuat
terhadap bisnis dan ada variabel yang memliki pengaruh yang
lemah.
b) Sejauh mana kekuatan setiap variabel di bandingkan perusahaan-
perusahaan lain di industri yang sama.
c) Sejauh mana kekuatan setiap variabel akan bertahan. Misalnya bila
kita menyebutkan bahwa salah satu kekuatan manajemen adalah
pada pengendalian kualitas produk. Kita harus bertanya, berapa
lama kekuatan ini dapat bertahan.
114
d) Apa upaya dan tindakan yang di ambil manajemen untuk
mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.
2) Weaknesses (kelemahan)
a) Berapa signifikan kelemahan ini mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan.
b) Apakah kelemahan yang di identifikasi adalah kelemahan yang
bersifat sementara atau permanen.
c) Apa upaya manajemen dalam menanggulangi atau memperbaiki
kelemahan ini.
3) Opportunities (peluang)
a) Seberapa besar peluang yang dimaksud di bandingkan kapasitas
perusahaan.
b) Apakah peluang ini hanya bersifat sementara atau permanen.
Berapa lama peluang ini akan terbuka bagi perusahaan.
c) Apakah manajemen siap menerima peluang tersebut.
4) Threats (ancaman)
a) Seberapa besar ancaman yang di identifikasi dapat mempengaruhi
kelangsungan bisnis perusahaan.
b) Bagaimana pengaruh ancaman terhadap perusahaan di bandingkan
perusahaan sejenis lainnya.
c) Apakah ancaman tersebut bersifat sementara atau permanen
115
d) Bagaimana langkah-langkah yang di siapkan dan di ambil oleh
perusahaan sehubungan dengan kemungkinan timbulnya ancaman
tersebut.
Setelah menganalisis variabel-variabel tersebut, kita harus mengambil
kesimpulan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan. Suatu
pembiayaan baru boleh di berikan (di rekomendasikan oleh Account
Officer) bila:
Dengan kata lain, kita hanya boleh merekomendasikan suatu proposal
pembiayaan bila kita percaya dan yakin bahwa perusahaan memiliki
sumber daya (kekuatan) dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan
ancaman yang di hadapinnya. Hanya perusahaan seperti itulah yang dapat
bertahan di bisnis.
D. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank
Bukopin Syariah
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu pembiayaan
murabahah mengandung risiko, khususnya default/kelalaian. Akibatnya muncul
pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank dan nasabah. Sepandai
apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan,
kemungkinan pembiayaan macet pasti ada, hanya saja dalam hal ini, bagaimana
STRENGTHS + OPPORTUNITIES > WEAKNESS + THREATS
116
meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan
suatu pembiayaan disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:
1. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga
apa yang seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah
dalam melakukan perhitungan.
2. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah kemacetan pembiyaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:
a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak
bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayan
yang diberikan macet. Dengan kata lain tidak ada unsur kemauan untuk
membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. Atau nasabah sengaja
melanggar ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian.
b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki unsur kemauan
membayar akan tetapi tidak mampu. Contoh nasabah mengalami musibah
seperti kebakaran, banjir dan sebagianya.
Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan,
sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan oleh Bank
Bukopin Syariah terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:
117
1. Penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang masih memiliki prospek
Yaitu bank menilai nasabah bahwa nasabah masih memiliki prospek dalam
pengembalian pembiayaan atau loan (hutang).
a. Resceduling (penjadwalan ulang)
Yaitu masalah perubahan jadwal waktu angsuran dan perubahan
perpanjanan jangka pembiayaan. Misal, perpanjangan jangka waktu
pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai
waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang
angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini
jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang, pembayarannyapun
misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah
angsuran mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran
b. Restructuring (penataan ulang)
Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal
kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutukan
tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan
ini meliputi:
1) Dengan menambah jumlah pembiayaan
2) Dengan menambah equity:
a) Dengan menyetor uang tunai
b) Tambahan dari pemilik
118
c. Reconditioning (persyaraan ulang)
Bank merubah berbagai persyaratan pembiayaan seperti:
1) Kapitalisasi bagi hasil atau marjn,yaitu marjin dijadikan hutang pokok
2) Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.
3) Pembebasan marjin
Dalam pembebasan marjin yang diberikan kepada nasabah dengan
pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan
tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk
membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
2. Penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang tidak memiliki prospek
Yaitu bank menilai bahwa nasabah sudah tidak memiliki prospek lagi
dalam pengembalian pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Bukopin Syariah
melakukan penyelesaian dengan dua cara:
a. Penyelesaian dengan cara Non Litigasi
Non Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan
secara sukarela oleh nasabah kepada bank. Pada penyelesaian dengan cara
ini, terdapat 3 alternatif yaitu:
1) Agunan dijual oleh nasabah
Jika penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah, maka harga penjualan
ditetapkan oleh bank dengan harga pasaran ketika barang jaminan
dijual.
119
2) Agunan dijual oleh Bank
Yaitu penjualan barang jaminan dilakukan oleh bank melalui
pelelangan dimuka umum dengan menerima harga yang telah
dikurangi oleh biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.
3) Agunan dibeli sementara oleh bank (Off Set Jaminan)
Bank melakukan pembelian sementara pada barang jaminan nasabah
dengan jangka waktu 3-6 bulan, guna memberikan kesempatan pada
nasabah untuk memiliki kembali barang jaminan nasabah.
b. Penyelesaian denan cara Litigasi
Litigasi merupakan penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang
dapat dilakukan melalui pengadilan. Terdapat 3 tahap dalam Litigasi,
yaitu:
1) Melakukan cek dan evaluasi terhadap dokumen surat menyurat bank
kepada nasabah dan dokumen-dokumen nasabah kepada Bank
2) Mencari lawyer yang cakap, pengalaman dalam bidang penagihan
yang bekerjasama dengan Bank Bukopin Syariah.
3) Proses Litigasi melalui pegnadilan.
a) Gugatan perdata
Pada gugatan ini dikekenakan pada nasabah yang sudah tidak ada
harapan lagi untuk menyelesaiakn kewajibannya secara Non
Litigasi. hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan
120
berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh
pihak terkait dalam perkara gugatan.
b) Gugatan pidana
Pada proses gugatan pidana ini dikenakan bagi nasabah atau
pemilik jaminan yang terlibat dalam tindak pidana yang
menimbulkan kerugian atas bank.
Tabel 2.1 Penanganan pembiayaan bermasalah
Tingginya pembiayaan bermasalah pada Bank Bukopin Syariah sangat ditentukan
oleh penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat bank. Penilaian pembiayaan
yang baik akan dapat meminimalkan timbulnya kegagalan pembiayaan. Pemeriksaan
pembiayaan merupakan suatu cara yang sangat penting dalam usaha mengurangi
kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang disalurkan. Analisis
Rescheduling
Reconditioning
Restructuring
Pengadilan
Agunan dijual oleh Bank
Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Masih Ada Prospek Tidak Ada Prospek
Non Litigasi
Agunan dijual oleh Nasabah
Litigasi
Agunan di beli oleh Bank
121
pembiayaan merupakan suatu kegiatan untuk menilai atau memeriksa kembali
keadaan nasabah debitur yang berupa data-data dan informasi yang disampaikan
kepada bank, karena hal ini bertujuan untuk dapat meminimalkan terjadinya
pembiayaan bermasalah atau terjadinya praktik moral hazard nasabah pada
pembiayaan murabahah.
E. Analisa Hasil Pencegahan Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan
Murabahah di Bank Bukopin Syariah
Berikut ini penulis memberikan rincian kredit yang diberikan oleh bank,
termasuk pembiayaan murabahah (syariah) berdasarkan kolektibilitasnya adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.2 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibilitas
Tahun 2005 pada Bank Bukopin Syariah
BANK BUKOPIN CABANG SYARIAH MELAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PEMBIAYAAN atau KREDIT YANG DIBERIKAN a. Rincian pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank, adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas:
2005
Dalam Perhatian Kurang
Lancar Khusus Lancar Diragukan Macet Jumlah
Rupiah Modal Kerja 8.351.766.264 56.195.961 11.935.925 82.989.548 92.619.227 8.595.506.925 Investasi 2.448.290.639 122.992.677 15.475.268 23.615.086 116.659.301 2.727.003.025 Konsumsi 932.933.526 56.704.790 8.165.103 7.518.119 32.534.307 1.037.855.845
122
Sindikasi 239.717.804 _ _ _ 33.600.000 273.317.804 Program pemerintah 172.620.286 80.602.604 4.109.063 1.983.571 4.370.477 263.686.001 Karyawan dan direksi 22.973.150 _ _ _ _ 22.973.150 Bank lain 13.157.083 _ _ _ _ 13.157.083 Subordinasi 1.113.618 _ _ _ _ 1.113.618 Jumla Rupiah 12.182.572.424 316.496.032 39.685.359 116.106.324 279.783312 12.934.643.451 Penyisihan Penghapusan (72.192.550) (12.056.730) (4.221.550) (9.226.814) (72.458.976) (170.156.620) 12.110.379.874 304.439.302 35.436.809 106.879.510 207.324.336 12.764.486.831 Mata Uang Asing Investasi 556.688.382 _ _ _ 3.048.000 559.736.382 Modal Kerja 299.034.002 _ _ 16.809.300 9.643.000 436.006.774 Konsumsi _ 887.157 _ _ _ 887.157 Jumlah Dollar AS885.722.384 887.157 _ 16.809.300 12.691.000 886.109.841 Penyisihan Penghapusan (8.415.863) (7.894) _ (8.404.650) _ (16.828.407) 847.306.521 879.263 _ 8.404.650 12.691.000 869.281.434 Jumlah Kredit 13.038.294.808 317.383.189 39.685.359 132.915.624 292.474.312 13.820.753.292 Penyisihan Penghapusan (80.608.413) (12.064.624) (4.221.550) (17.631.464) (72.458.976) (186.985.027) 12.957.686.395 305.318.565 35.463.809 115.284.160 220.015.336 13.663.768.265
Dari rincian kredit yang diberikan oleh bank termasuk pembiayaan syariah
diatas, menunjukan bahwa berdasarkan mata uang rupiah pada pembiayaan
murabahah yang tergolong kolektibilitas macet yaitu: murabahah modal kerja
sebesar Rp92.619.227 M, murabahah investasi Rp116.659.301 M dan murabahah
jenis konsumsi Rp32.534.307 M. Sedangkan jika berdasarkan mata uang asing,
pembiayaan murabahah investasi sebesar $3.048.000, murabahah modal kerja
$9.643.000 dan tidak terdapat kolektabilitas macet pada murabahah konsumsi.
Adapun pada rincian kredit/pembiayaan tahun 2006 yaitu:
123
Tabel 2.3 Penggolongan pembiayaan berdasarkan jenis kolektibilitas
Tahun 2005 pada Bank Bukopin Syariah
BANK BUKOPIN CABANG SYARIAH MELAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMBIAYAAN atau KREDIT YANG DIBERIKAN a. Rincian pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank, adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas:
2006
Dalam Perhatian Kurang
Lancar Khusus Lancar Diragukan Macet Jumlah
Rupiah Modal Kerja 8.467.898.259 316.659.238 9.741.636 57.404.140 97.072.346 8.948.775.619 Investasi 2.110.604.071 215.851.446 21.505.650 3.966.660 159.735.445 2.511.663.292 Konsumsi 1.069.950.960 68.849.354 8.684.955 8.644.658 46.144.303 1.202.274.230 Sindikasi 190.962.473 _ _ _ 33.200.000 224.162.473 Program Pemerintah 668.217.605 30.294.143 3.579.354 7.921.313 87.526.213 797.538.628 Karyawan dan direksi 12.836.475 _ _ _ _ 12.836.475 Bank lain 21.352.851 _ _ _ _ 21.352.851 Subordinasi 513.617 _ _ _ _ 513.617 Jumlah Rupiah 12.542.336.311 631.654.201 43.511.595 77.936.771 423.678.307 13.719.117.185 Penyisihan Penghapusan (75.674.051) (11.680.410) (1.762.861) (12.152.956) (163.791.807) (256.062.085) 12.466.662.260 619.973.791 41.748.734 6.783.815 259.886.500 13.454.055.100 Mata Uang Asing Modal Kerja 436.006.774 _ _ _ _ 436.006.774 Investasi 491.038.484 _ _ _ _ 491.038.484 Sindikasi 36.012.000 _ _ _ _ 36.012.000 Konsumsi 812.521 _ _ _ _ 812.521 Jumlah Dollar AS 963.869.779 _ _ _ _ 963.869.779 Penyisihan Penghapusan (9.330.115) _ _ _ _ (9.330.115) 954.539.664 _ _ _ _ 954.539.664 Jumlah Kredit 13.506.206.090 631. 654.201 43.511.595 77.936.771 423.678.307 14.682.986.964 Penyisihan Penghapusan (85.004.166) (11.680.410) (1.762.861) (12.152.956) (163.791.807) (274.392.200) 13.421.201.924 619.973.791 41.748.734 65.783.815 259.886.500 14.408.594.764
124
Dari data tabel diatas, berdasarkan jenis mata uang rupiah pada pembiayaan
murabahah yang tergolong kolektibilitas macet yaitu: murabahah modal kerja
sebesar Rp 97.072.346 M, murabahah investasi Rp 159.735.445 M dan
murabahah jenis konsumsi Rp 46.144.303 M. Sedangkan jika berdasarkan pada
mata uang asing, tidak terdapat pembiayaan murabahah yang tergolong
kolektibilitas macet, baik murabahah modal kerja, investasi maupun konsumsi.
Menurut hasil pengamatan dan analisa penulis, berdasarkan jenis mata uang
rupiah di nyatakan terjadi kenaikan angka kolektibilitas macet tahun 2006
Rp302.952.094M dari tahun 2005 Rp241.812.885M. Sedangkan pada mata uang
asing, hanya terdapat pada tahun 2005 saja yaitu sebesar $691.000. Asumsi
penulis yaitu Bank Bukopin Syariah telah berhasil dalam meminimalisir
kolektibilitas macet hingga titk nol berdasarkan jenis mata uang asing, tetapi
berdasarkan jenis mata uang rupiah masih terjadi lonjakan kenaikan kolektibilitas
macet. Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang ada, terjadinya kenaikan
jumlah angka kolektibilitas macet tahun 2006, sebagian besar disebabkan oleh
ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pelunasan kembali, atau dengan kata
lain masih tergolong pada nasabah yang koorporatif.
Adapun nasabah yang tergolong tidak koorporatif, pada tahun 2005 Bank
Bukopin menangani 3 kasus, dimana ketiganya Bank Bukopin sebagai penggugat
dan semuanya telah berhasil ditangani dengan baik. Sedangkan sepanjang tahun
2006 Bank Bukopin menangani 2 perkara penting. Satu dari 2 perkara dimana
posisi Bank Bukopin sebagai penggugat, telah berhasil diselesaikan dengan baik.
125
Sedangkan salah satu perkara dimana posisi Bank Bukopin sebagai tergugat, nilai
gugatannya sebesar Rp200 miliar atau 11,99% dari equity Bank Bukopin per-
Desember 2006 yang sebesar Rp1.668,00 miliar. gugatannya tersebut ditolak oleh
Pengadilan Negeri dan saat ini sedang menunggu putusan banding di Pengadilan
Tinggi.48
48 Bank Bukopin, Laporan Tahunan 2006, (T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006), h. 45.
126
maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan
tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri
dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.
5. Moral hazard terjadi dalam keadaan di mana nasabah melakukan
wanprestasi/melanggar/menyimpang dari aturan-aturan yang telah di sepakati
pada akad. Seperti jika nasabah tidak menggunakan modal yang di biayai
secara benar atau modal tersebut di salah gunakan, nasabah yang melakukan
tindakan-tindakan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, kelalaian nasabah
dalam memenuhi kewajibannya dengan segala tindakan yang dapat
merugikan, nasabah yang bertindak tidak koorporatif juga dapat di
kategorikan kepada moral hazard. Moral hazard yang di lakukan nasabah
merupakan pendzaliman kepada pihak bank.
6. Moral hazard di lihat dari sudut etika bisnis dalam Islam merupakan sesuatu
yang keluar dari bisnis yang Islami. Etika bisnis yang Islami adalah
seperangkat nilai tertentu baik buruk, benar salah, etis dan tidak etis dalam
dunia bisnis menurut prinsip-prinsip ajaran Islam. Moral hazard merupakan
sikap yang tidak amanah/tidak jujur dan juga dapat di katakan dalam suatu
transakasi yang di larang yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur
penipuan.
127
B. Saran
1. Karakter dari calon debitor harus menjadi pertimbangan pertama. Bila ada
keraguan akan integritas dan itikad baik dari debitor, tidak perlu melakukan
analisis lagi. Tolak dengan tegas proposal yang di ajukan, karena untuk
menghindari dari upaya nakal dari calon debitor-debitor.
2. Karyawan-karyawan dan seluruh staf di dalam Bank Bukpin Syariah juga
harus mensyariahkan kehidupannya terutama dalam bertransaksi. Agar
menjadi Bank Syariah yang benar-benar syariah baik sistem maupun para staf
yang ada dalam Bank Bukopin syariah.
3. Bank Bukopin Syariah harus lebih banyak lagi dalam menyalurkan dana
kepada sektor riil yang dapat memberikan dana tambahan
4. Dalam kebijakan pembiayaan harus di pilih orang yang benar-benar
mempunyai kemampuan untuk menilai calon nasabah dan usahanya, sehingga
pembiayaan yang diberikan tidak salah sasaran.
5. Penilaian-penilaian terhadap nasabah harus lebih selektif, tidak hanya
memonitori pendapatan nasabah dan juga jaminan, namun juga harus
membantu nasabah agar dapat memajukan usaha yang di biayai sehingga
dampak baik pula bagi bank. Dan moral hazard yang akan di lakukan oleh
nasabah kecil kemungkinan akan terjadi atau bahkan bisa sama sekali tidak
terjadi.
128
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-Andali, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. juz I. T.tt, Putra semarang, 595 H. Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi al-Andali, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid. Penerjemah Ibnu Rusyd. Juz I. Semarang: CV. Asy-Syifa,1990. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989. Ali, A. Hasyim, dkk. Kamus Asuransi. cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Arifin, Zainul. Dasar-dasar manajemen Bank Syariah. Cet IV. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006. As, Asmaran. Pengantar Studi Ahlak. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994. Badrun, Faisal, dkk. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Bank Bukopin. Laporan Tahunan 2006. T.tt., PT. Bank Bukopin, 2006. Bukopin. “Produk Profil Syariah”. Artikel diakses pada 17 April 2007 dari http://www.Bukopin.Co.Id/produk-profil-syariah.html. Crowter, Jonathan. Oxford: Advanced & learner’s Dictionary. cet.V. Amerika: Oxford University Press, 1995. Dewan Syariah Nasional(DSN). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN,2003. Guritno, T. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992. Hassan, A. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: CV Diponegoro, 1999. Hazar al Asqalani, Hafidz bin. Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Darul Ihya, 773 H-852 H. Imaduddin, Muhammad. “Murabahah dan Optimalisasi Sektor riil.” Artikel diakses pada 3 April
2007 dari http://www.google.com.html.
129
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Nata, Abudin.Akhlak Tasawuf. cet. II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997. Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001. Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafii. Apa dan Bagaimana bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992. Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Qismu al Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah. At Tauhid. Jakarta: Qismul buhutsi wal manhaaj bidaarinnajaah, 1416 H/1995 M. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga keuangan syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.
Ed.II. Yogyakarta: EKONISIA kampus fakultas ekonomi UII, 2004. Supriyanto, Bambang. Ekonomi islam ; Ekonomi alternative ?. Jakarta: Fak. Syariah/Muamalah STAI -PTDII Jakarta, 2003. Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2001. Tim Penyusun Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. ed. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. UIN Syarif Hidayatullah. “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.” Etikonomi II. No.3. (Desember 2004): h.343. Wawancara Pribadi dengan Noor Cholis. Jakarta. 17 April 2007. Wawancara Pribadi dengan Bu Dina. Jakarta. 17 April 2007. Zakiy al-Kaaf, Abdullah. Ekonomi Dalam Persepektif Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
130