SK POKJA

7
/ BUPATI PASURUAN KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 050/ Lel tHK424.013t2011 TENTANG PEMBENTUI(AN KELOMPOK KERJA (POKJA) SAN|TAS| KABUPATEN PASURUAN BUPATI PASURUAN, Menimbang : a. Mengingat : 1. bahwa dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Program PpSp) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dapat terencana dan terkoordinasi dengan baik yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasuruan; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1gS0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Datam Lingkungan Provinsi Jawa Tinrur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1g65; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. 3.

Transcript of SK POKJA

Page 1: SK POKJA

/

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUANNOMOR: 050/ Lel tHK424.013t2011

TENTANG

PEMBENTUI(AN KELOMPOK KERJA (POKJA) SAN|TAS|KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (Program PpSp)

di Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dapat terencana

dan terkoordinasi dengan baik yang menghasilkan

dokumen perencanaan pembangunan sanitasi di

Kabupaten Pasuruan;

bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu

dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten

Pasuruan Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1gS0 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Datam

Lingkungan Provinsi Jawa Tinrur sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1g65;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

2.

3.

Page 2: SK POKJA

lX. lsekretariat " Staf Bappeda Kab. Pasuruan 3 (tiga)orang

- Staf Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan1 (satu) orang

PASURUAN,

Page 3: SK POKJA

Vl. lAnggota Bidang | -Komunikasi

Anggota BidangPenyehatan Lingkungandan PemberdayaanMasyarakat

Vlll. lAnggotaAnggota BidangMonitoring dan Evaluasi

Seksi Humas lBl (lkatan Bidanlndonesia) Cabang Kab. PasuruanStaf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)

Kepala Bidang Humas pada DinasKomunikasi dan lnformatika Kab.PasuruanKepala Bidang Pemberdayaanlnformasi pada Dinas Komunikasi danlnformatika Kab. PasuruanKepala Bidang Pengendalian masalahkesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Pasuruan.Kepala Sub Bagian Program danLaporan pada Dinas Komunikasi danlnformatika Kab. PasuruanUnsur Fatayat Cabang Kab. Pasuruan(1 orang)

Kasubid Ekonomi Masyarakat padaBappemas Kab. PasuruanKasubag Program dan Pelaporan padaBappemas Kab. PasuruanKepala Seksi Kesehatan Lingkunganpada Dinas Kesehatan Kab. PasuruanUnsur Muslimat Cabang Kab.'Pasuruan (1 cang)Staf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)

Kepala Bidang Data dan Statistik padaBappeda Kab. PasuruanKasubag Penyusunan Program danPelaporan pada Dinas Kesehatan Kab.PasuruanKasubag Penyusunan Program danPelaporan pada Dinas Cipta KaryaKab. PasuruanStaf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)

vil.

Page 4: SK POKJA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUANNOMORTANGGAL

: 050/ {rl 1HK1424.0131201116 r 20fi

susuNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SAN|TAS|KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 201{

No. Jabatan dalam Tim Nama/ Jabatan Dalam lnstansi

1 2 3t.

il.ilt.

V.

tv.

Koordinasi/

AnggotaKelembagaanPendanaan

Bidangdan

Anggota Bidang Teknis

KetuaSekretarisTimPengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten PasuruanKepala Bappeda Kabupaten Pasuruan- Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Setda Kab, Pasuruan- Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kab. Pasuruan- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.

Pasuruan- Kepala Dinas Cipta Karya Kab.

Pasuruan- Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Pasuruan- Kepala Dinas Komunikasi dan

lnformatika Kab. Pasuruan- Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Pasuruan- Ketua Tim Penggerak PKK Kab.

Pasuruan

- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Pasuruan

- Kasie Anggaran Pada DPKDKabupaten Pasuruan

- Kasubag Kerja Sama Pihak Ke tigaBagian Kerjasama SetdaKab.Pasuruan

- Sanitarian Ahli pada HimpunanKesehatan Lingkungan lndonesia(HAKLI) Cabang Kab. Pasuruan

- Kepala Bidang Fisik Sarana danPrasarana Bappeda Kab. Pasuruan

- Kasie Pengembangan Air Bersih danair Limbah Lingkungan PermukimanDinas Cipta Karya Kab. Pasuruan.

- Kasubid Permukiman dan PrasaranaWilayah pada Bappeda Kab. Pasuruan

Page 5: SK POKJA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDEI.APAN :

Masa kerja tim pokja sanitasi sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan.

Memberikan honorarium kepada tim pokja sebagaimana

diktum KESATU sebanyak 3 kali yang besarnya sesuai

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011.

Membebankan segala biaya sebagai pelaksanaan

Keputusan ini pada kode rekening nomor

1.06.01 .5.2.1.01.01 Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.

Apabila terjadi penggantian pejabat dan atau mutasi staf,

maka terhadap pejabat yang baru ditetapkan sebagai

pengganti berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

Ditetapkan di Pasuruanpadatanggal lg-g-2011

TEMBUSAN :

1. lnspekturPasuruan;

Kabupaten

2. Kepala Dinas PengelolaanKeuangan Daerah KabupatenPasuruan;

3. Kepala Bagian HukumSetda. Kabupaten Pasuruan;

4. Anggota Pokja SanitasiKabupaten.

Page 6: SK POKJA

Menetapkan

KESATU

KEDUA

l5.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan

Tahun 2011;

l6.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten

Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai peran dan tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan

sanitasi di Kabupaten Pasuruan;

Menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi

lGbupaten (SSK) sertia memberikan input strategis

pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka

meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi;

Memfasilitasi peningkatan kesadaran dan komitmen

berbagai stakeholder utama sanitasi di tingkat

Kabupaten untuk terlibat dalam pembangunan sanitasi,

serta memfasilitasi pengembangan sistem pemantauan

dan evaluasi sanitasi ditingkat kabupaten.

Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati

Pasuruan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud diktum KEDUA, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi

Kabupaten Pasuruan dibantu oleh Sekretariat Pokja.

b.

KETIGA

Page 7: SK POKJA

4. Undang-Undang Nomor 33 Tah'un 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabu paten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

bntang Frcsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010

tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

l2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 .35-622

Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati

Pasuruan Provinsi Jawa Timur ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nornor 1 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Q11;