SK POKJA
-
Upload
hasanbasrie -
Category
Documents
-
view
1.082 -
download
110
Transcript of SK POKJA
/
BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUANNOMOR: 050/ Lel tHK424.013t2011
TENTANG
PEMBENTUI(AN KELOMPOK KERJA (POKJA) SAN|TAS|KABUPATEN PASURUAN
BUPATI PASURUAN,
Menimbang : a.
Mengingat : 1.
bahwa dalam rangka Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (Program PpSp)
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dapat terencana
dan terkoordinasi dengan baik yang menghasilkan
dokumen perencanaan pembangunan sanitasi di
Kabupaten Pasuruan;
bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu
dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten
Pasuruan Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1gS0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Datam
Lingkungan Provinsi Jawa Tinrur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1g65;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
2.
3.
lX. lsekretariat " Staf Bappeda Kab. Pasuruan 3 (tiga)orang
- Staf Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan1 (satu) orang
PASURUAN,
Vl. lAnggota Bidang | -Komunikasi
Anggota BidangPenyehatan Lingkungandan PemberdayaanMasyarakat
Vlll. lAnggotaAnggota BidangMonitoring dan Evaluasi
Seksi Humas lBl (lkatan Bidanlndonesia) Cabang Kab. PasuruanStaf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)
Kepala Bidang Humas pada DinasKomunikasi dan lnformatika Kab.PasuruanKepala Bidang Pemberdayaanlnformasi pada Dinas Komunikasi danlnformatika Kab. PasuruanKepala Bidang Pengendalian masalahkesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Pasuruan.Kepala Sub Bagian Program danLaporan pada Dinas Komunikasi danlnformatika Kab. PasuruanUnsur Fatayat Cabang Kab. Pasuruan(1 orang)
Kasubid Ekonomi Masyarakat padaBappemas Kab. PasuruanKasubag Program dan Pelaporan padaBappemas Kab. PasuruanKepala Seksi Kesehatan Lingkunganpada Dinas Kesehatan Kab. PasuruanUnsur Muslimat Cabang Kab.'Pasuruan (1 cang)Staf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)
Kepala Bidang Data dan Statistik padaBappeda Kab. PasuruanKasubag Penyusunan Program danPelaporan pada Dinas Kesehatan Kab.PasuruanKasubag Penyusunan Program danPelaporan pada Dinas Cipta KaryaKab. PasuruanStaf pada Badan Lingkungan HidupKab. Pasuruan (1 orang)
vil.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUANNOMORTANGGAL
: 050/ {rl 1HK1424.0131201116 r 20fi
susuNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SAN|TAS|KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 201{
No. Jabatan dalam Tim Nama/ Jabatan Dalam lnstansi
1 2 3t.
il.ilt.
V.
tv.
Koordinasi/
AnggotaKelembagaanPendanaan
Bidangdan
Anggota Bidang Teknis
KetuaSekretarisTimPengarah
Sekretaris Daerah Kabupaten PasuruanKepala Bappeda Kabupaten Pasuruan- Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kab, Pasuruan- Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kab. Pasuruan- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.
Pasuruan- Kepala Dinas Cipta Karya Kab.
Pasuruan- Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Pasuruan- Kepala Dinas Komunikasi dan
lnformatika Kab. Pasuruan- Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Pasuruan- Ketua Tim Penggerak PKK Kab.
Pasuruan
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Pasuruan
- Kasie Anggaran Pada DPKDKabupaten Pasuruan
- Kasubag Kerja Sama Pihak Ke tigaBagian Kerjasama SetdaKab.Pasuruan
- Sanitarian Ahli pada HimpunanKesehatan Lingkungan lndonesia(HAKLI) Cabang Kab. Pasuruan
- Kepala Bidang Fisik Sarana danPrasarana Bappeda Kab. Pasuruan
- Kasie Pengembangan Air Bersih danair Limbah Lingkungan PermukimanDinas Cipta Karya Kab. Pasuruan.
- Kasubid Permukiman dan PrasaranaWilayah pada Bappeda Kab. Pasuruan
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDEI.APAN :
Masa kerja tim pokja sanitasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan.
Memberikan honorarium kepada tim pokja sebagaimana
diktum KESATU sebanyak 3 kali yang besarnya sesuai
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.
Membebankan segala biaya sebagai pelaksanaan
Keputusan ini pada kode rekening nomor
1.06.01 .5.2.1.01.01 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.
Apabila terjadi penggantian pejabat dan atau mutasi staf,
maka terhadap pejabat yang baru ditetapkan sebagai
pengganti berdasarkan Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.
Ditetapkan di Pasuruanpadatanggal lg-g-2011
TEMBUSAN :
1. lnspekturPasuruan;
Kabupaten
2. Kepala Dinas PengelolaanKeuangan Daerah KabupatenPasuruan;
3. Kepala Bagian HukumSetda. Kabupaten Pasuruan;
4. Anggota Pokja SanitasiKabupaten.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
l5.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2011;
l6.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten
Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai peran dan tugas :
Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan
sanitasi di Kabupaten Pasuruan;
Menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi
lGbupaten (SSK) sertia memberikan input strategis
pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka
meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi;
Memfasilitasi peningkatan kesadaran dan komitmen
berbagai stakeholder utama sanitasi di tingkat
Kabupaten untuk terlibat dalam pembangunan sanitasi,
serta memfasilitasi pengembangan sistem pemantauan
dan evaluasi sanitasi ditingkat kabupaten.
Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati
Pasuruan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi
Kabupaten Pasuruan dibantu oleh Sekretariat Pokja.
b.
KETIGA
4. Undang-Undang Nomor 33 Tah'un 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabu paten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
bntang Frcsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
l2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 .35-622
Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati
Pasuruan Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nornor 1 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Q11;