KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil’alamin puja dan puji syukur kehadiratAllah SWT yang telah memberikan rahmat

serta hidayahnya kepada kami semua sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-

baiknya.

Shalawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad yang telah

membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Tersusunlah sudah tugas rangkuman dan presentase kelompok dengan judul “SISTEM POLITIK

ISLAM”. Dengan ini semoga bermanfaat sebagai pengetahuan tentang sisi dari politik islam bagi kami

sendiri maupun orang lain.

Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama,penyusunan kata,pengetikan maupun kesalahan

sejarahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kritik dan saran yang membangun, kami

ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

PENDAHULUAN Kegiatan Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau memiliki kekuasaan politik yang pertama

di Madinah yaitu pada saat nabi dan para sahabat hijrah ke madinah,kegiatan yang beliau lakukan

adalah mempersatukan seluruh penduduk madinah dalam satu sistem sosial-politik dibawah kekuasaan

beliau yang dikenal denag Perjanjian Madinah untuk menciptakan sistem kehidupan yang stabil dan

harmonis melalui perjanjian yang telah disepakati tanpa paksaan.

Setelah madinah,nabi juga menjalin kesepakatan dengan penguaa mekah agar tidak terjadi

perselisihan di antara kedua kekuasaan tersebut walaupun pada akhirnya penguasa Mekah mengingkari

perjanjian tersebut sehingga memicu perang Badar,Uhud,dan lain-lain.

KELOMPOK 4 BAB 9

Aplistyajun, Irwansyah

Luinambi Vesiano, Yusuf Habibi

- -

TIGA ALIRAN TENTANG

SISTEM POLITIK DALAM ISLAM 1. Pendapat pertama menyatakan bahwa islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di

dalamnya terdaat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik,dalam bahasa lain sistem

politik atau disebut juga fiqih siasah merupakan bagian intergral dari ajaran islam.

Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem

yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafah Al-Rasyidin yaitu

sistem khalifah.

2. Ke dua,kelompok yang berpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya

agama tidak ada urusannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad SAW

hanyalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi

tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara.

3. Aliran ke tiga menolak bahwa islam adala agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya

segala sistem kehidupan termasuk sistem ketatanegaraan,tetapi juga menolak bawa islam

sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran

ini berpendirian bahwa pada islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan,tetapi terdapat

seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

SEJARAH POLITIK ISLAM

SETELAH WAFATNYA NABI MUHAMMAD SAW Sejarah membuktikan bahwa Nabi kecuali sebagai Rasul,meminjam istilah Harun Nasution,kepala

agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrib yang kemudian

menjadi Madinah Al-Munawarah sebagai wilayah kekuasaan nabi sekaligus menjadi pusat

pemerintahannya dengan piagam madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya.

Sepeninggalan nabi kedudukan kepala negara beliau digantikan olah Abu Bakar yang disebut

“Khalifah”,beliau dipilih dari hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat dan sistem pemerintahannya

disebut “Khilafah”. Sistem khilafah ini berlanjut hingga kekuasaan khalifah terakhir.

Ali “karrama Allahu Wajhahu”. Sistem setelahnya mengambil bentuk kerajaan,didalam sistem kerajaan

rajanya bukan dipilih secara demokratis melainkan secara turun temurun. Sistem kerajaan ini

berlangsung hingga akhir abad ketujuh belas,saat turi mengalami kekalahan dari bangsa Eropa.

Akhir abad tujuh belas hampir semua negara islam masuk dalam perangkat penjajahan Barat. Awal abad

sembilan belas negara-negara islam mulai melepaskan diri satu persatu dari kolonialisme Barat. Sistem

pemerintahan bagi negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme berbeda-beda,ada yang

menjadi kerajaan,keemiran,kesultanan,presidensial kabinet dan parlementer kabinet.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP

LEMBAGA- LEMBAGA POLITIK YANG

BERKEMBANG SAAT INI Menurut Harun Nasution,khalifah (pemerintahan) yang timbul sesudah wafatnya Nabi

Muhammad tidak mempunyai bentuk kerajaan,tetapi lebih dekat merupakan republik,dalam

arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun.

Menurut Ibnu Khaldun secara pragmatis menganggap tidak ada perbedaan prinsipil antara

sistem khalifah dengan sistem kerajaan.

Al –Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menyatakan bahwa kekhalifahan

maupun kerajaan adala khalifah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan

diantar manusia. Menurutnya Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan

merupakan pokok wewenang bagi negara.

Ali Abd Al-Raziq berpendapat bahwa sistem pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh Al-

Qur’an dan Al-Sunnah.

SYARAT IDEAL

MENJADI SEORANG KHALIFAH Memiliki Keadilan

Punya cukup ilmu bagi penafsiran dan pelaksanaan hukum

Berwatak taat

Memiliki keberanian untuk memimpin perang

Sehat fisik

Keturunan Quraisy yakni pasukan nabi,dsb.

Soal corak dan bentuk agama bukanlah soal agama,tetapi soal duniawi dan diserahkan kepada akal

manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu Mustafa Kamal pada tahun 1942 M menghapuskan

khalifah dari sistem kerajaan Usmani.

Menurut Rasyid Ridha khalifah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan didunia islam

untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam.

OBYEK PEMBAHASAN

SISTEM POLITIK ISLAM 1. Siasah “Dusturiyyah”

Dalam fiqih moderen juga disebut Hukum Tata Negara. Siasah ini membahas tentang :

a. Persoalan imamah,hak dan kewajibannya

b. Persoalan rakyat,status,hak,dan kewajibannya

c. Persoalan bai’at

d. Persoalan waliyyul’ahdi

e. Persoalan perwakilan

f. Persoalan ahl al-halli wa al-‘aqdi

g. Wizarah dan pembagiannya

2. Siasah ”Dauliyah”

Biasa disebut Hukum Internasional dalam Islam. Pembahasan siasah dauliyah dalam islam

berorientasi pada permasalahan :

a. Damai adalah asas hubungan internasional

b. Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi

c. Kewajiban suatu negara terhadap negara lain

d. Perjanjian internasional

e. Perjanjian ada yang selamanya dan sementara

f. Perjanjian terbuka dan tertutup

g. Menaati perjanjian

h. Siasah dauliyyah dan orang asing

3. Siasah “Maaliyyah”

Siasah maaliyyah yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan,pengelolaan dan pengeluaran

uang milik negara. Pembahasan siasah ini adalah :

a. Prinsip-prinsip kepemilikan harta

b. Tanggung jawab sosial yang kokoh,tanggung jawab terhadap diri sendiri,

keluarga,masyarakat,dan sebaliknya

c. Zakat : zakat hasil bumi,emas perak,ternak,dan zakat fitrah

d. Harta karun

e. Pajak

f. Harta peninggalan bagi orang yang tidak meninggalkan ahli waris

g. Jizyah

h. Ghanimah dan fa’i

i. Bea cukai barang import

j. Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Islam sebagai sebuah agama yang mencangkup

persoalan spiritual dan politik telah

memberikan kostribusi yang cukup signifikan

terhadap kehiduan politik di indonesia. Pertama

ditandai dengan munculnya partai-partai yang

berasakan islam sertai partai nasionalis yang

berbasis umat islam.

Ke dua ditandai dengan siap pro aktifnya tokoh-

tokoh politik islam dan umat islam terhadap

keutuhan negara.

Kata “Kuntowijoyo” islam telah menyumbang

banyak pada Indonesia, islam membentuk “civic

culture” ( budaya bernegara ), ”national

solidarity”,ideologi jihad,dan kontrol sosial.

Sumbangan besar islam berujung pada

keutuhan negara dan terwujudnya persatuan

dan kesatuan.

Pancasila bukan merupan sesuatu yang ber-

tentangan dengan islam, karena nilai nilai yang

terdapat pada pancasila juga merupakan bagian

dari nilai-nilai yang terdapat pada Al-Qur’an.

Dalam sejarah juga terbukti bahwa demi

keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa umat

islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila ke

satu dari pancasila, yaitu “ kewajiban

melaksanakan syariat bagi para pemeluknya”.

Pancasila juga berfungsi sebagai nuktah-nuktah

kesepakatan antara berbagai golongan untuk

mewujudkan kesatuan politik bersama demi

kejayaan bangsa indonesia.

Agama islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar sistem politik islam dalam Al-Qur’an,yaitu :