Slide 1

I.Prosedur Evaluasi Raperda RTRWOUTLINEI.Prosedur Evaluasi Raperda RTRWII. Simulasi Proses PendampinganIII. Kerja Mandiri

BHK-DJPR9PRINSIP DASAR PERSETUJUAN SUBSTANSI

Mengecek kesesuaian/konsistensi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan RTRWN dan kebijakan nasional bidang penataan ruang

Berdasarkan pendekatan self assesment oleh Pemda

Penekanan peran pemerintah (Direktorat Wilayah) sebagai pembina agar daerah mampu melakukan self assesment

4.Pembahasan melalui forum BKPRNProses EVALUASI TEKNISPROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG RTRW KABUPATEN/KOTA,BESERTA RENCANA RINCINYAPENYIAPAN RAPERDAPenyusunanRaperdaPenilaian sendiriRaperda SiapPENGAJUAN RAPERDASuratpermohonanPemeriksaan dokumenDokumen lengkapEVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS RAPERDAEvaluasi oleh Tim EvaluasiProses evaluasi (Pemda & BKTRN)Berita acara pernyataan kesesuaianPERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDAPermohonan penanda-tangananPersetujuan substansi oleh MenteriPENETAPAN RAPERDABupati/Walikota Evaluasi GubernurPenetapan

TIM TEKNIS BKPRN (A.L. DITJEN PENATAAN RUANG)

PEMBINAAN / FASILITASI

PEMANTAUANDPRD EVALUASI SUBSTANSI RAPERDA OLEH PROVINSISuratpermohonanPemeriksaan dokumenEvaluasiRekomendasiRaperda RTRWRekomendasiGubernurSuratWalikotakeMenteri PUBeritaAcara BKPRNSuratPersetujuanSubstansiMenteriPUPerda RTRW5

Tahapan Pengajuan RaperdaPenyiapan raperda oleh pemerintah daerah mendapat pembinaan teknis oleh Kemen. PU dan dapat dilakukan dengan instansi pemerintah anggota BKPRN lainnya;Pengajuan rancangan perda tentang RTRW untuk memperoleh persetujuan substansi harus dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan substansi yang disampaikan oleh walikota dengan disertai Raperda dan dokumen pendukung lainnya; Pengajuan Raperda RTRW Kota harus melampirkan surat rekomendasi dari gubernur terkaitPengajuan Raperda harus disertai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen materi teknis RTRW Kota dan album peta serta dokumen administrasi lainnya.Setelah dokumen Raperda Kota provinsi berserta lampirannya dinyatakan lengkap selanjutnya pada tahap evaluasi

Tahapan EvaluasiEvaluasi teknis Raperda tentang RTRW Kota dilakukan oleh Dep. PU melalui Ditjen PR yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi;Evaluasi menyeluruh dilakukan bersama dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRNPermasalahan yang bersifat khusus dapat dilakukan pembahasan dengan instansi terkait (sektoral) / daerah yang berbatasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Setelah dokumen Raperda RTRW Kota berserta lampirannya dinyatakan lengkap selanjutnya pada tahap persetujuan substansi

PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDAPersetujuan substansi raperda kota tentang RTRWP diberikan berdasarkan hasil evaluasi materi muatan teknis raperda tentang RTRWKHasilevaluasiterdiriatas :Tabel hasil pemeriksaan pencantuman muatan materi teknis Raperda Provinsi tentang RTRWK dan kesesuainya dengan UU No. 26/2007 tentang PR, RTRWN beserta rencana rincinya, pedoman RTR dan Perpubidang PR lainnya;BA Rapat Koordinasi Kelompok kerja teknis BKPRN dalam pembahasan Raperda Kota tentang RTRWK.Menteri memberikan persetujuan substansi dilampiri dengan dokumen hasil evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri Dalam Negeri

Tahapan Pemberian Persetujuan SubstansiSetelah mendapat persetujuan substansi maka Raperda RTRW Kota disampaikan oleh Walikota kepada DPRD Kota untuk disetujui bersama.Selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi dengan ketentuan Perpu.

Tahapan Penetapan Perda RTRW KotaII. Simulasi Proses Pendampingan

Rekapitulasi Hasil Simulasi Proses(Perkiraan Jadwal Pembahasan BKPRN)

BHK-DJPR

EVALUASITERHADAPMATERIMUATANTEKNISRAPERDATENTANGRTRWKOTA

MUATAN YANG DIEVALUASIPROSES1. Evaluasi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kotaDilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota terhadap tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi serta kesesuaian dan kesinambungan lintas kabupaten/kota2. Evaluasi terhadap rencana struktur ruang wilayah Kota3. Evaluasi terhadap rencana pola ruang wilayah Kota4.Evaluasi terhadap substansi RTR wilayah Provinsi yang menyangkut kepentingan Nasional5. Evaluasi terhadap arahan pemanfaatan ruang wilayah kota6. Evaluasi terhadap arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota14Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kesesuaian rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota terhadap rencana struktur ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan lintas Kabupaten/KotaDilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kesesuaian fungsi ruang wilayah Kabupaten/Kota terhadap fungsi ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan lintas Kabupaten/KotaDilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset nasional yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota dan hal-hal yang menyangkut kepentingan Nasional, Provinsi, dan lintas Kabupaten/KotaDilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota dengan indikasi program wilayah NasionalDilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfatan ruang wilayah nasional yang meliputi:Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, provinsi, dan lintas Kabupaten/Kota;Arahan perizinan;Arahan insentif dan disinsentif; danArahan sanksi.

PERSANDINGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTABINJAITENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTABINJAISEBAGAI TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS BKPRN TANGGAL 13 DESEMBER 2010BerisimateriraperdaKetikadibahasdiBKPRNBerisimateriraperdaPascadibahasdiBKPRNBerisimasukandariBKPRNMengingatPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang No 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di dalam Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).Mengingat :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).Masukan Bagian Hukum, Kementerian PU :PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 2010 tentangBentukdan Tata Cara PeranMasyarakatDalamPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);Sudahditambahkan (cetak miring)Masukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri :Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);Sudahditambahkan (cetak miring)Masukan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemenhan :Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan keamanan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)Jawab :Tidak diakomodir karena Peraturan yang bukan dasar kewenangan pembuatan perda dan tidak memerintahkan pembuatan perda tidak perlu dicantumkan. (Sumber UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan)SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM PETA RTRW KOTA (1)

SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM PETA RTRW KOTA (2)

III. Kerja MandiriSasaran Tugas Kerja Mandiri

Mengumpulkan Informasi mengenai progres penyelesaian RTRW dan kondisi di masing-masing wilayah.Mengenali Permasalahan dan Kendala di masing-masing Cluster (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) Menyusun Strategi dan Prioritas PenyelesaianMenyusun Rencana Kerja KMR / TPD dan target penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pelaksanaan Tugas Mandiri

Pelaksanaan tugas mandiri dilakukan secara kelompok untuk Core Team KMR dan secara individual untuk masing-masing TPD.Penyusunan rencana kerja dilakukan menggunakan informasi yang diperoleh selama pelatihan maupun dari sumber-sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.Format laporan hasil kerja mandiri disajikan dalam bentuk bahan tayangan (Power Point) dan minimal terdiri atas :a. Gambaran umum wilayah kerjab. Pemetaan masalah dan potensi wilayah c. Penyusunan Strategi Pendampingan d. Penyusunan Rencana Kerja Core Team dan TPDWaktu yang disediakan untuk menyelesaikan tugas mandiri selama 90 menit.Hasil laporan disampaikan kepada masing-masing fasilitator/Supervisi Kelas pada akhir sesi pelajaran

TERIMAKASIH

1. Tujuan, Kebijakan, danStrategiPenataanRuang Wilayah Kota, yang terdiriatas :TujuanPenataanRuang Wilayah KotaKebijakandanStrategiPenataanRuang Wilayah Kota2. RencanaStrukturRuang Wilayah Kota, yang memuat:RencanaPengembanganSistemPusat dan Subpusat PelayananRencanaPengembanganSistemJaringanPrasarana: Sistem prasarana utama:Sistem jaringan transportasi daratSistem jaringan transportasi lautSistem jaringan transportasi udara2) Sistem prasarana lainnya:Sistem jaringan energi/kelistrikanSistem jaringan telekomunikasiSistem jaringan sumberdaya airInfrastruktur perkotaan: Sistem penyediaan air minum Sistem pengelolaan air limbah kota Sistem persampahan kota Sistem drainage kota Prasarana dan sarana pejalan kaki Jalur evakuasi bencana prasarana dan sarana perkotaan lainnyaMuatan Materi Teknis Raperda RTRW Kota (1)

3. RencanaPolaRuang Wilayah Kota, yang terdiriatas:RencanaKawasanLindung: Hutan lindung Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya Kawasan perlindungan setempat RTH kota Kawasan suaka alam dan cagar budaya Kawasan rawan bencana alam Kawasan lindung lainnyab.RencanaKawasan Budi Daya: Kawasan perumahan Kawasan perdagangan dan jasa Kawasan perkantoran Kawasan industri Kawasan pariwisata Kawasan ruang terbuka non hijau Kawasan ruang evakuasi bencana Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal Kawasan peruntukan lainnya4. PenetapanKawasanStrategis Kota;5. ArahanPemanfaatanRuang Wilayah Kota;6. ArahanPengendalianPemanfaatanRuang, yang terdiriatas:IndikasiArahanPeraturanZonasiSistem Kota;ArahanPerizinan;ArahanInsentifdanDisinsentifArahanSanksi.

Muatan Materi Teknis Raperda RTRW Kota (2)ContohTabelEvaluasiPencantumanMateriTeknisRancanganPerdaRTRW Kota

Lampiran II.b. :Pencantuman Materi Muatan Teknis Rancangan Perda Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta Rencana Rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya Nomor : Tanggal : No.MuatanRancanganPerda RTRWPenelaahanMateriMuatanTeknisRancanganPerdaterhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NasionalBidangPenataanRuang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi MuatanRaperda RTRW denganMateriTeknisCatatanPenyempurnaan1TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 1. 1. Tujuan Penataan Ruang1. 2.Kebijakan Penataan Ruang 1. 3. Strategi Penataan Ruang 2RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 2. 1.Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah KotaPusat Pelayanan Kotab. Sub Pusat Pelayanan Kotac. Pelayanan Lingkungan2. 2. SistemJaringanPrasarana 1.Sistemjaringantransportasia.Sistem jaringan transportasi darat1) Jaringanjalan2) Jaringanjalurkeretaapi3) Jaringantransportasisungai, danau, danpenyeberanganb.Sistem jaringan transportasi laut c.Sistem jaringan transportasi udara2.SistemjaringanenergiJaringanpipaminyakdan gas bumib. Pembangkittenagalistrikc. Jaringantransmisitenagalistrik3.Sistem jaringan telekomunikasiJaringanterestrialb. Jaringansatelit4.Sistem jaringan sumber daya air5.Sistem prasarana pengelolaan lingkungan a. Sistemdrainaseb. Sistempersampahanc. Sistempenyediaan air bersihd. Sistempengelolaanlimbah6.Sistem jaringan/prasarana lainnya

No.MuatanRancanganPerda RTRWPenelaahanMateriMuatanTeknisRancanganPerdaterhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NasionalBidangPenataanRuang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi MuatanRaperda RTRW denganMateriTeknisCatatanPenyempurnaan3RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA 3.1Kawasanlindung 1. Kawasan yang memberikanperlindunganterhadapkawasanbawahannya 2. Kawasanperlindungansetempat 3. Kawasansuakaalam, pelestarianalamdancagarbudaya 4. Kawasanrawanbencanaalam 5. Kawasanlindunggeologi 6. Kawasanlindunglainnya3.2Kawasan budidayaKawasanperuntukanhutanproduksi 2. Kawasan peruntukan hutan rakyat 3. Kawasan peruntukan pertanian 4. Kawasan peruntukan perikanan 5. Kawasan peruntukan pertambangan 6. Kawasanperuntukanindustri 7. Kawasan peruntukan pariwisata 8.Kawasan peruntukan permukiman 9. Kawasanperuntukanperdagangandanjasa 10. Kawasan peruntukan pendidikan 11. Kawasanperuntukanperkantoranpemerintah12. Kawasan peruntukan lainnya4PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 1. Bidang pertahanan keamanan 2. Bidang pertumbuhan ekonomi 3. Bidang sosial dan budaya 4. Bidangpendayagunaansumberdayaalamdan / atauteknologitinggi 5. Bidangfungsidandayadukunglingkunganhidup

No.MuatanRancanganPerda RTRWPenelaahanMateriMuatanTeknisRancanganPerdaterhadap: 1. UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NasionalBidangPenataanRuang 4. RTRWP. 5.NSPK 6.Konsistensi MuatanRaperda RTRW denganMateriTeknisCatatanPenyempurnaan5RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA, SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM1. Ruangterbukahijaukota2. Ruangterbuka non hijaukota3. Jaringanpejalan kaki 4. Jaringanangkutanumum,5. Ruangkegiatansektor informal6. Ruangevakuasibencana6ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNANStruktur ruang kota a. Perwujudan pusat pelayanan wilayah kota b. Perwujudan sistem transportasi c.Perwujudansistemjaringanenergid.Perwujudan sistem jaringan telekomunikasie.Perwujudan sistem jaringan sumber daya airf.Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan g. Perwujudan sistem jaringan/prasarana lainnya2. Polaruangkotaa. Perwujudankawasanlindungb. Perwujudankawasanbudidaya7KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG7. 1.KetentuanUmumPeraturanZonasi7. 2. Ketentuan Perizinan7. 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif7. 4. Sanksi AdministratifContohTabelPersandinganPencantumanMateriTeknisRancanganPerda RTRW Kota (Pasca BKPRN)

KONSIDERANS

BAB I KETENTUAN U MUM

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTABagianKesatu:UmumBagian Kedua:Rencana Sistem Pusat-pusat PelayananBagian Ketiga:Rencana Sistem Jaringan TransportasiParagraf 1:Sistem Jaringan Transportasi DaratParagraf 2:Sistem Jaringan Transportasi LautParagraf 3:Sistem Jaringan Transportasi UdaraParagraf 4: Sistem Jaringan PerkeretaapianBagian Keempat:Sistem prasarana lainnya:Paragraf 1:Sistem jaringan energi/kelistrikanParagraf 2:Sistem jaringan sumberdaya airParagraf 3:Sistem Jaringan Transportasi UdaraParagraf 4:Infrastruktur perkotaan:Sistem penyediaan air minum Sistem pengelolaan air limbah kota Sistem persampahan kota Sistem drainage kota Prasarana dan sarana pejalan kaki Jalur evakuasi bencana prasarana dan sarana perkotaan lainnya

BHK-DJPR21ContohSistematikaPerda RTRW Kota

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTABagianKesatu:UmumBagian Kedua:Rencana Pola Ruang Kawasan LindungBagian Ketiga: Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTABagianKesatu:UmumBagian Kedua:Kawasan Strategis KotaParagraf 1:Kawasan Strategis Bidang EkonomiParagraf 2:Kawasan Strategis Bidang Sosial BudayaParagraf 3:Kawasan Strategis Bidang Daya Dukung Lingkungan Hidup

BAB V ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA BINJAIBagian Kesatu:UmumBagian Kedua:Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur RuangBagian Ketiga:Indikasi Program Utama Perwujudan Pola RuangBagian Keempat:Indikasi Sumber PendanaanBagian Kelima:Indikasi Pelaksanaan Kegiatan

BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGBagian Kesatu: UmumBagian Kedua :Arahan Peraturan ZonasiParagraf 1:Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur RuangParagraf 2:Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola RuangBagian Ketiga:Ketentuan PerizinanParagraf 1:UmumParagraf 2:Tata Cara Pemberian IzinBagian Keempat:Ketentuan Insentif dan Disinsentif Paragraf 1:UmumParagraf 2:Bentuk dan Tata Cara Pemberian InsentifParagraf 3:bentuk dan tata Cara Pemberian DisinsentifBagian Kelima:Arahan Sanksi

ContohSistematikaPerda RTRW Kota37ContohSistematikaPerda RTRW KotaBagian Kelima:Arahan SanksiParagraf 1:UmumParagraf 2:Jenis Sanksi AdministratifParagraf 3:Sanksi PidanaParagraf 4:Penyidikan

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAANBagian Kesatu:Peran MasyarakatBagian Kedua:Kelembagaan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CONTOH PETA RTRW KOTA

KAWASAN RAWAN BENCANA ALAMKOTA BINJAI