RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR i

i

KATA PENGANTAR

Dengan seantiasa memohon Maghfirah dan Ridho Allah Azza Wajallah dan

Atas berkah dan hidayah-Nya jualah serta didorong oleh dedikasi yang tinggi

untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas

pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkugan Hidup

Kota Makassar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2016 - 2019. Renstra ini adalah

merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis

Pemerintah Kota Makassar.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang

sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini

disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2016-2019, Renstra Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Sulawesi Selatan serta dokumen terkait lainnya. Serta Isu-isu strategis terkait

masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kota Makassar juga menjadi

acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai Dinas

Lingkugan Hidup Kota Makassar dalam jangka menengah, untuk mendukung

pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna

mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana

program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga

memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikator untuk

mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis,

berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan

berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini

maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dilandasi sikap mental, disiplin dan


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR ii

ii

konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat melaksanakan tugas pengabdian

dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Makassar, 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Makassar

DRS. H. ABD GANI SIRMAN, MS.i Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19570822 198301 1 003


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR iii

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas 9

Lingkungan Hidup

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 26

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 31

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup 36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 39

Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil 41

Walikota Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Lingkungan Hidup 44


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR iv

iv

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 50

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas 54

Lingkungan Hidup

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 59

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 63

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang 90

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP 96

LAMPIRAN


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 4 (empat)

tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program

dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan

instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta

menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai

pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek

akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang

berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang

strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan

masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal

dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan

melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang

akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang

harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan

mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur

kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau

media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk

mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya

ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah dengan

mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang



menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah,

sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-

masing lingkup/tingkat. Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra

dimaksud meliputi tahapan :

(a) Persiapan penyusunan Renstra;

(b) Penyusunan rancangan Renstra;

(c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan

(d) Penetapan Renstra.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain :

pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat

Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi;

penelahaan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta

perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan

terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan

harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu

komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan

dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk

kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras

dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam

rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari



penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan

dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota MakassarTahun 2016

– 2019 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan

sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota MakassarTahun

2016 – 2019 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan

permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar

pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 –

2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang

tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah

dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan

kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju

pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator

kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan

indikatif pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar Tahun 2016 – 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun

2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun

2005 – 2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034;

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2016 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2016-

2019;


Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;



1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2016 – 2019 disusun

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

b. Kota Makassar pada selang periode 2014-2019;

c. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

pembangunan di Kota Makassar.

Tujuan :

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota MakassarTahun 2016 – 2019;

c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam kurun

waktu tahun 2016 – 2019;

d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kota Makasar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2016–2019 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan

Hidup.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Oraganisasi Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kota Makassar

sebagaimana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada

Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan

Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, meliputi :

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Penataan Dan Penaatan, terdiri dari :

Seksi Inventarisasi RPPLH Dan KLHAS

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup terdiri dari :

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Konservasi lingkungan

Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan

5. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,

terdiri dari :



Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Sisrtem Persampahan Dan

Limbah B3

Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring Dan Evaluasi Persampahan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

6. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :

Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Seksi Pengelolaan Dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Seksi Pengendalian Dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau

Struktur organisasi tersebut juga didukung oleh Kelompok Jabatan

Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) yang akan mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas

terdiri dari :

UPTD tpa Sampah

UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah

UPTD Pemakaman

UPTD Laboratorium Lingkungan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar secara lebih jelas

adalah sebagai berikut.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR



Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar meliputi :

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan

hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang

lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang

lingkungan hidup;

e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan

pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan

hidup;

b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;

c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan

kegiatan Sekretariat dan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH,

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

Bidang Persampahan, Bidang Persampahan, Limbah B3 dan

Penigkatan Kapasitasdan BidangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan



Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK)dinas;

e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dinas;

g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan (SP) dinas;

h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas

organisasi dan tata laksana;

i. merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH) Kota Makassar;

j. merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota

Makassar;

k. melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

pencemaran data/ataukerusakan lingkungan hidup dalam wilayah

Kota Makassar;

l. mengelola keanekaragaman hayati dalam wilayah Kota Makassar;

m. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah

Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dalam wilayah Kota Makassar;

n. membina dan mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH) yang diterbitkan dalam wilayah Kota Makassar;

o. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

p. memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Makassar;



q. menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan dan berdampak di

Kota Makassar;

r. mengelola, membina dan mengawasi pengelolaan persampahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan

oleh swasta;

s. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya;

t. melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke

pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

v. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai

pedoman dalam melaksanakan tugas;

w. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;

x. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai

dengan lingkup tugasnya;

y. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

z. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

aa. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;

bb. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota

melalui sekretaris Daerah;

cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

walikota.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit

organisasi di lingkungan dinas.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian;

c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.


dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan

kegiatan Sekretariat;

b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan

dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan

Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA

Sekretariat;

e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;



f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK),

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;

g. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan laporan dan

penerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;

h. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala

bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

i. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;

j. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan

pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

k. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta

urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup

dinas;



p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

(1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan

lingkungan hidup secara berkelanjutan.

(2) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang penataan dan

penaatan PPLH;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penaatan PPLH;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan

penaatan PPLH;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

bidang penataan dan penaatan PPLH;


dan fungsinya.


dan ayat (2), Bidang Penataan dan Penaatan PPLHmempunyai uraian

tugas :


kegiatan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;

b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang

Penataan dan Penaatan PPLH;



c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penataan dan

Penaatan PPLH;

d. melaksanakan inventarisiasi data dan informasi sumberdaya alam;

e. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH);

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam

RPJP dan RPJM;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

h. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

i. melaksnakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya

dukung dan daya tampung lingkungan;

j. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB

hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan

hidup);

k. melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan

Ekoregion;

l. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

m. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

n. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

o. menyusun dan melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis;

p. memfasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);



r. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-

UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

s. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan

UKL/UPL);

t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

u. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

v. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

w. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

x. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

y. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

z. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan

pelaporan tata cara pengaduan dan hasil tindak lanjut pengaduan;

å. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ä. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

ö. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

bb. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil





cc. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. pelaksanaan kegiatan di bidangpengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;


dan fungsinya.


dan ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkunganmempunyai uraian tugas :


kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan;



Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;




Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan

pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

e. melaksanakan pemantauan kualitas air udara, tanah serta pesisir

dan laut;

f. menentukan baku mutu sumber pencemar lingkungan dan kriteria

baku kerusakan lingkungan;

g. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber

pencemar institusi dan non institusi;

h. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

i. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

j. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan (pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

l. melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber

daya alam;

m. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

n. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

o. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan

penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

p. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

q. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman

hayati;



r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati;

s. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

t. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base

keanekaragaman hayati;

u. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap

usaha dan/atau kegiatan yang memilki izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

w. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



x. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

y. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



z. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

(1) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang

mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan

kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan.

(2) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitasdalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :



a. perencanaan kegiatan operasional di bidang persampahan, limbah

B3 dan peningkatan kapasitas;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan

peningkatan kapasitas;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan

peningkatan kapasitas;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;


dan fungsinya.


dan ayat (2), Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan

Kapasitas mempunyai uraian tugas :


kegiatan Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan

Kapasitas;



Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;


Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Persampahan,

Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;

d. menyusun bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di

kota;

e. menyusun perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan

persampahan kota;

f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan

kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

persamapahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan

peningkatan kapasitas lingkungan;

g. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kota;



h. melaksanakan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan

sampah;

i. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

j. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan

sistem pembuangan open dumping;

k. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam

menyelenggarakan pengelolaan sampah;

l. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan

sampah;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan

penyelenggaraan persampahan kota;

n. merumuskan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan perizinan

penyimpanan sementara, penimbunan, penguburan dan

pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam

lingkup Kota Makassar;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



5. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(1) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun,

melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan

pengelolaan ruang terbuka hijau.

(2) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan ruang

terbuka hijau;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka

hijau;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

pengelolaan ruang terbuka hijau;


dan fungsinya.


dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai

uraian tugas :


kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;



Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;


Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau;

d. menyusun bahan rancangan peraturan daerah bidang penataan

ruang terbuka hijau;

e. menyusun bahan perencanaan kebutuhan dan teknik

pengelolaan/pembangunan, penghijauan dan tata keindahan kota

pada kawasan dan jalur hijau;



f. menyusun bahan perumusan standar pelaksanaan umum dan

teknis pembangunan, pemeliharaan kawasan dan jalur hijau kota

dan tata keindahan;

g. menyusun bahan evaluasi penghijauan kota meliputi pelaksanaan

pembangunan dan pemeliharaan pada kawasan dan jalur

penghijauan kota serta kegiatan pengawasan dan pengusutan;

h. melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pengawasan dan

pengusutan dibidang penghijauan;

i. melaksanakan pengawasan, monitoring dan pengelolaan kerjasama

pengembangan kawasan ruang terbuka hijau;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil



n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan

sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan

lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimiabiologi, memahami

proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan

berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur

yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana



yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas

Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM.

Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS

Bidang Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar

Pengadilan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA

Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan

Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3,

Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu,

Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan

Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional

Persampahan, Perencanaan Penentuan TPA Sampah Berbasis Biologi,

Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta

Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar saat ini

menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur

sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti

masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau

kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan

pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian

pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah

Kaca (GRK).

Ditinjau dari kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar disusun berdasarkan :

a. Status Kepegawaian :

PNS = 220 Orang

Kontrak = 177 Orang

Jumlah = 397 Orang



b. Pendidikan :

Strata 2 (S2) = 27 Orang

Strata 1 (S1) = 95 Orang

Diploma = 5 Orang

SLTA = 167 Orang

SLTP = 29 Orang

SD = 74 Orang

Jumlah = 397 Orang

c. Pangkat Golongan :

Pembina Utama Muda (IV-c) = 1 Orang

Pembina Tingkat I (IV-b) = 3 Orang

Pembina (IV-a) = 14 Orang

Penata Tingkat I (III-d) = 17 Orang

Penata (III-c) = 16 Orang

Penata Muda Tingkat I (III-b) = 15 Orang

Panata Muda (III-a) = 18 Orang

Pengatur Tingkat I (II-d) = 4 Orang

Pengatur (II-c) = 65 Orang

Pengatur Muda Tingkat I (II-b) = 6 Orang

Pengatur Muda (II-a) = 31 Orang

Juru Tingkat I (I-d) = 2 Orang

Juru (I-c) = 20 Orang

Juru Muda Tingkat I (I-b) = 2 Orang

Juru (I-a) = 6 Orang

Jumlah = 220 Orang

d. Diklat Teknis :

AMDAL A = 6 Orang

AMDAL B = 24 Orang

Jumlah = 30 Orang



Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah

terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang

operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota

Makassar. Sarana dimaksud terdiri dari :

a. Kendaraan roda 4 sebanyak 18 unit dan roda 2 sebanyak 18 unit dengan

rincian :

b. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari

20 unit Personal Computer, 10 unit Laptop/ notebook, 25 unit Printer, 4

unit OHP dan 8 unit scanner.

c. Peralatan pengujian kualitas air.

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum

dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum

tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk

laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji paramater kualitas

lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat

beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih

dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji

parameter kualitas lingkungan.

d. Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Mobil Skylift = 4 unit

Dump Truck = 6 unit

Mobil Tangki Penyiram 6000 Liter = 2 unit

Motor Tiga Roda = 6 unit

Motor Tangki Penyiram = 8 unit

Chainsaw = 20 unit

Stick Chainsaw = 12 unit

Jack Hammer = 2 unit

Cutting Aspal = 2 Unit



e. Sarana Dan Prasarana Pengelolaan TPA.

Lokasi : Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Dibangun Sejak : Tahun 1993, berdasarkan SK. Walikotamadya Ujung

Pandang No.816/S.Kep/608/13 Tanggal 11 Maret 1993

Luas : 16,86 Ha Metode Landfill : semula dengan sistem Controled landfill, namun oleh

karena berbagai kendala mengarah ke sistem open

dumping (tidak direkomendasi). Pada tahun 2011 dibuat percontohan system sanitary

land fill dengan bantuan dana Dari Satker Penyehatan Lingkungan Pemukinan (PLP) Sulawesi

Selatan seluas 1 Ha. Prasarana : - Jembatan Timbang 1 (satu) unit

- Kantor Pengelola

- Garasi Alat Berat - Pencucian Alat Berat

- Kolam Lecheate - Instalasi Lecheate.

Sarana : - 4 (empat) unit Buldozer (kondisi Rusak) - 2 (dua) unit Excavator

- 1 (satu) Unit Buldozer Type WDA D5R XL (barun 2015)

- 2 (dua) Unit Excavator PC 200 2016 (Bantuan DPU Mks)

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan persampahan kota

dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 175,77 Km2

2. Jumlah Penduduk : 1.741.310 Jiwa

3. Jumlah kecamatan : 15 Kecamatan

4. Jumlah Kelurahan/Desa : 153 Kelurahan/Desa

5. Jumlah RW dan RT : 996 RW dan 4.968 RT

6. Data Teknis Persampahan :

a. Timbulan sampah : ± 5.931,40 m3/hr

b. Sampah Tertangani : ± 5.623,61 m3/hr

g. Prosentase sampah organic : 70,62 %

h. Prosentase sampah an–organik : 29,38 %



Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana

berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat ...... SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum

dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan)

dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak

lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan,

pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan.

SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain

Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan

Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi

dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan,

Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus

Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL,

Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-

UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga

mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan

kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD) dan Dinas Pertamanan Dan Kebersihan (DPK) pada Bidang

Persampahan dan Pertamanan. Untuk mengetahui gambaran kinerja

pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan

tahun 2009– 2013 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja

Pelayanan.



NO. INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

TARGET SPM (%)

TARGET IKK

(%)

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- (%) REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%) RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

INDIKATOR KINERJA SPM a

1. Pencegahan Pencemaran Air 100 20 40 60 80 100 0 22 38 59 61 0 55 63 74 61

2. Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak

100 20 40 60 80 100 0 0 0 11 75 0 0 0 14 75

3. Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

100 20 40 60 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

100 50 60 70 80 90 0 100 100 100 100 0 167 143 125 111

INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Pencemaran Mutu Status Air 100% 43 43 43 43 - - - 100 100

2. Cakupan Pengawasan Terhadap Pengawasan AMDAL

100% 100 92 96 100 92 96 - - 100 100 100

3. Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100 100 66.67 66.67 100 100 66.67 66.67 - 100 100 100 100

INDIKATOR MDG'S

1. Kelestarian Lingkungan Hidup 4.400 bibit ditanam

100 100 100 377.27 - - - 100 377.27

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Lingkungan Hidup

Dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)



Dari Dinas Pertamanan Dan Kebersihan



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun

terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara

umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan

dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Rata-rata capaian kinerja pelayanan

menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa

capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada

diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi

biomassa disebabka karena wilayah Kota Makassar merupakan wilayah kota

metropolitan, sulit ditemukan adanya lahan yang dimanfaatkan untuk

produksi biomassa, pada rancangan RTRW tidak nampak adanya kawasan

yang dikhususkan untuk wilayah biomassa. Hal ini perlu mendapat perhatian

dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian

target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama

periode sebelumnya secara total per tahun pada Badan Lingkungan Hidup

Daerah (BLHD) dan Dinas Pertamanan Dan Kebersihan (DPK) adalah

sebagaimana terinci pada Tabel 2.3.2 Dukungan anggaran sampai dengan

periode ini masih terpecah pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Pertamanan Dan Kebersihan

(DPK) khususnya untuk pengelolaan sampah di bidang kebersihan dan

dibidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

PROGRAM

PERSAMPAHAN21.057.915.000 14.982.290.500 21.057.915.000 26.827.887.000 24.853.128.000 12.564.133.227 14.418.570.835 20.038.576.265 26.315.583.570 23.481.868.970 59,66% 96,24% 95,16% 98,09% 94,48% 2.392.080.527 12%

PROGRAM RTH 8.347.378.300 6.342.993.800 8.347.378.300 9.819.853.300 11.259.481.800 4.560.217.920 5.192.846.500 7.348.342.176 8.865.498.285 10.500.749.045 54,63% 81,87% 88,03% 90,28% 93,26% 2.392.080.527 12%

PROGRAM PENUNJANG 4.690.858.700 4.899.660.200 4.690.858.700 4.723.587.700 4.802.538.200 3.189.747.935 4.459.228.650 4.562.929.350 4.409.914.500 4.135.115.388 68,00% 91,01% 97,27% 93,36% 86,10% 2.392.080.527 12%

JUMLAH 34.096.152.000 26.224.944.500 34.096.152.000 41.371.328.000 40.915.148.000 20.314.099.082 24.070.645.985 31.949.847.791 39.590.996.355 38.117.733.403 59,58% 91,79% 93,71% 95,70% 93,16% 2.392.080.527 12%

Rata-rata Pertumbuhan

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-Anggaran Pada Tahun Ke-

Uraian ***)

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

KE- (%) RATA-RATA PERTUMBUHAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ANGGARAN REALISASI

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA DAERAH JUMLAH

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai 1,480,463,000 1,778,770,000 2,106,089,000 1,440,166,888 1,772,761,315 2,078,046,706 97.28 99.66 98,66 1,788,440,667 1,763,658,303

II. BELANJA LANGSUNG JUMLAH

- Belanja Pegawai

448,850,000 867,750,000 1,105,650,000 978,070,000 1,951,945,000 412,644,000 853,450,000 1,103,800,000 945,737,195 1,933,975,000 91.93 98.35 99.83 96.69 99.08 1,070,453,000 1,049,921,239

- Belanja Barang & Jasa

260,404,200 1,101,050,000 2,180,348,200 2,737,435,200 3,216,535,000 221,487,152 1,100,975,000 2,195,614,789 2,712,359,515 3,199,151,329 85.06 99.99 100.70 99.08 99.46 1,899,154,520 1,885,917,557

- Belanja Modal 1,069,461,600 36,200,000 2,287,201,800 1,605,618,800 532,520,000 990,409,000

36,200,000 2,230,021,800 1,533,576,800 532,520,000 92.61 100.00 97.50 95.51 100.00 1,106,200,440 1,064,545,520

Anggaran Pada Dinas Pertamanan Dan Kebersihan (DPK)



Tabel 2.3.2 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima)

tahun sebelumnya pada Badan Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari

nilai terendah 96,69% sampai dengan 100%. Rata-rata rasio antara realisasi

dan anggaran adalah sebesar 95,08%. Ditinjau dari realisasi anggaran

belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 99,08%,

dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah

sebesar 99,46%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran

adalah sebesar 28,12% dan untuk realisasi sebesar 30,38%. Anggaran dan

realisasi untuk pelaksanaan program terkait layanan persampahan

menunjukkan nilai rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 91,79%

sampai 98,88%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar

85,90% dan realisasi sebesar 86,76%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Kondisi spesifik Kota Makassar yang menjadi tantangan dalam

penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah

administratif yang cukup luas mencapai 175,77 km2 yang terdiri dari 15

wilayah kecamatan dan 145 kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tinggi

mencapai 1.741.310 Jiwa.

.Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan

pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam

satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini

hanya sebesar 2,86% obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang

ada pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 44

usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (data Badan

Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2015). Sedangkan ditinjau dari jumlah

usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya

sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20% belum dapat tertangani

terutama karena keterbatasan sumber daya yang ada.



Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang

permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara

signifikan jumlah penduduk Kota Makassar yang akan berdampak pada

peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks

permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas

perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih,

kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang

rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah

yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan

sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik

dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya

partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan

persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta

luasnya cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan

kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap

penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam

implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini

terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang,

khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam. Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan

resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk

dan mata air, serta pelestarian keanekaragam hayati menjadi peluang yang

mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung

dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi

lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya,

Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat,

serta Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu

organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan



yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada

kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk

memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam

penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti

yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan

juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target

pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur

yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk

mencapai target pelayanan secara optimal. Beberapa peluang sinergi dan

sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi

Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan

Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c)

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan

program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh

baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak

menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program

khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan

mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan

adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu

diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan

dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan

meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

1) Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup di Kota Makassar;

2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat

daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;

3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;

4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otoda;

3.1.2. Kelemahan

1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat

belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;

2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;

3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang

profesional;

4) Belum terpadunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kota

Makassar;



5) Keterbatasan data yang akurat;

6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk belum

berfungsinya laboratorium lingkungan.

3.1.3. Peluang

1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan

Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarajat (LSM)

dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang

mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup;

3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh

pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru,

Lorong Garden (Longgar), Makassar Bebas Sampah (MABASA), Makassar

Bersih Lorong (MABELO), MakasSar Majukan Lorong (MAJURONG),

Badan Usaha Lorong (BULO);

4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan

teknologi ramah lingkungan;

5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan;

6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.

3.1.4. Tantangan

1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak

sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang telah dilakukan;

2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga

dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;

3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan

pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaran bermotor;



4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain

baik yang berskala besar, menengah maupun yang kecil;

5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen

lingkungan;

6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan

industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan

cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena

motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Daerah

Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah

diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Walikota dan Wakil

Walikota terpilih periode 2014 – 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Kota Makassar Tahun 2014 – 2019. Visi dan misi yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 adalah "Makassar Kota Dunia Yang

Nyaman Untuk Semua”.

Kota Dunia dimaksudkan sebagai kota yang memiliki keunggulan komparatif,

kompetitif dan inklusifitas yang berdaya saing dan memukau dalam banyak

hal.

Nyaman dimaksudkan sebagai perwujudan proses pembangunan yang

semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan kermandirian secara

stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang mernjamin kenyamanan bagi

berkembangnya masyarakat yang mengendepankan prinsip inklusifitas serta

pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam

pembangunan. Pokok visi ini dikristalkan sebawai terwujudnya “ Kota

Nyaman Kelas Dunia”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

3 (tiga) misi yakni :



(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar

dunia. Misi ini mencakup upaya umum dalam hal :

a. Pengurangan pengangguran;

b. Pemberian jaminan sosial keluarga;

c. Pelayanan kesehatan gratis;

d. Pelayanan pendidikan gratis;

e. Penukaran sampah dengan beras;

f. Pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir;

g. Pembanguan rumah murah;

h. Pengembangan kebun kota.

Misi ini diarahkan pada perwujudan pokok visi „ Masyarakat Sejahterra

Standar Dunia”.

(2) Merestorasi Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia.

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal :

a. Penyelesaian masalah banjir;

b. Pembentukan badan pengendali pembangunan kota;

c. Pembangunan Water Front City;

d. Penataan transfortasi publik;

e. Pengembangan infrastruktur kota;

f. Pengembangan pinggiran kanal;

g. Pengembangan taman tematik;

h. Penataan lorong.

Misi ini diarahkan pada perwujudan pokok visi “ Kota Nyaman Kelas Dunia‟.

Dari misi tersebut mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan

urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang

dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas

Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran ketiga yakni Merestorasi

Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan

RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota



Makassar menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Pengendalian Polusi; Peningkatan

Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan serta Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi

acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan

dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota

Makassar Tahun 2014-2019, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum yang salah

satunya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan

dimasukkannya peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu

strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau

kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kota

Makassar. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi

pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam

RPJMD Kota Makassar. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat

pencapaian misi antara lain :

1) Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan

pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan

kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya

pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat

dilakukan

2) Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha

dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

3) Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya

jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke Air Badan Air (ABA)

sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban

pencemaran semakin menurun.



3.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar mengingat bahwa wilayah Kota Makassar

merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga

permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah Kota sesungguhnya juga

merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala Kota. Dan

bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat

atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan

pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015-2019 yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber

daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel

meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan

sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan

pembangungan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung,

pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati

serta pengendalian perubahan iklim;

2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat

dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered

species;

3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.



4) Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

5) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 –

68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama

pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air,

udara dan tutupan hutan;

6) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan

secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan

kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa

dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi

hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan

satwa liar) dan ekspor;

7) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati

serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja

derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini

merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot

kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam

punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh

para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup

menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kota

Makassar (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor

yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas



Lingkungan Hidup Kota Makassar berdasarkan sasaran strategis tersebut

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1) Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya

perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada

kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;

2) Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas

manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak

negatif pada lingkungan;

3) Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak

hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara,

penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan

lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan

pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan

peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap

kesehatan;

4) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku

usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan

Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar

acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan

yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,



sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan

oleh Pemerintah Kota/Kota mencakup :

1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase

jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran udara;

3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya;

4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatgor

prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti.

Sebagaimana peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir

pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian,

pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagaimana pencapaian pada tahun-

tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu

pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM

Bidang Lingkungan Hidup.



Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor

penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada

pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan

sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.3.2 Telaah Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi

Selatan

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan

lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya

berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat,

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan visi untuk

memberikan pelayanan berupa “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar

Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018”,

dengan misi berupa :

1) Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari

pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;

2) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup;

3) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

4) Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran

pelayanan yang akan dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas air

2) Meningkatnya kualitas udara

3) Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap

pengelolaan LH



4) Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup

5) Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

6) Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

7) Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

8) Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

9) Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berdasarkan sasaran tersebut

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1) Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum

sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya

peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam

pemantauan dan pengawasan lingkungan;

2) Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan

dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM

bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan

lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

1) Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan

melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk

perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti dukungan untuk

penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan

RTH/taman;



2) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah

khususnya di wilayah Malang Raya seperti dalam penanganan GRK,

adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar terlihat bahwa penetapan pola ruang

wilayah Kota Makassar terdiri dari 4 (Empat) Pusat Pelayanan Kota (PPK):

1. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat

kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, landmark kota dan

ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota

ditetapkan di :

a. Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan

Kecamatan Makassar;

b. Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang;

c. Kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan

Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian

Kecamatan Ujung Pandang;

d. Kawasan Pecinan dan sekitarnya di Kecamatan Wajo;

e. Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang;

dan

f. Kawasan Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang.

2. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional,

nasional, dan regional ditetapkan di kawasan pengembangan pesisir

bagian Utara di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian

wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea,

dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan pusat kegiatan yang

menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala

internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan

Biringkanaya.



3. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi di

Kecamatan Panakkukang, pusat kegiatan pendidikan dan penelitian

skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan

Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea, serta pusat kegiatan

industri dan pergudangan dengan skala pelayanan tingkat internasional,

nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.

4. PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis global skala

internasional, nasional, dan regional ditetapkan pada kawasan

pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian

Kecamatan Mariso, pusat kegiatan bisnis di sebagian wilayah

Kecamatan Rappocini, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan

sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan

Tamalate.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian

terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga

menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya

upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata

guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya

seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan

setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seyogianya menggambarkan

:

1) Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung

dan kemampuan untuk memulihkannya;

2) Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan

potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;

3) Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan

limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;



4) Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan

ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;

5) Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin

alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan pada RPJMD terdapat keterkaitan yang

menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-

masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan

sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air

baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air

tanah, resapan dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang

pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah)

yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur,

penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat

daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan

dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas

akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan

persampahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas

dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program

Walikota, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis

yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan

peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan

sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isuisu strategis

dimaksud adalah :



Terjadinya degradasi lingkungan;

1) Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya

pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau

industri.

2) Peningkatan beban pencemaran;

3) Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah

sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban

pencemaran semakin menurun.

Perubahan iklim;

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya

pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan

ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat

bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan

hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta

pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya

mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi, Misi

Seiring dengan Perkembangan Pembangunan Kota Makassar saat ini

serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan

lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung

tercapainya Visi dan Misi Walikota Makassar selama 5 (lima) tahun

kedepan (2014-2019), maka Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota

Makassar Tahun 2017-2019 adalah:

“Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Nyaman dan

Berwawasan Lingkungan”, yang dapat diartikan sebagai

membangun Makassar yang berkelanjutan sebagai kota bertaraf dunia

yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Teknis Aparatur DLH yang didukung oleh

Peningkatan Kualitas Intelektual, Mental Spritual, Keterampilan

serta Sarana dan Prasarana.

b. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat untuk mendapatkan

Lingkungan Hidup yang Nyaman.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan

Hidup

Tujuan Walikota Dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang

pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2016 – 2019 yang terkait dengan



urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup

adalah meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya

adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung

pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menetapkan

tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara;

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam

pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Terpeliharanya kualitas air;

2. Terpeliharanya kualitas udara;

3. Meningkatnya penanganan sampah;

4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan;

5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air;

6. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan

vegetasi;

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun

2016 – 2019 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.



Tabel 4.1.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula/Rumus Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019

1

Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui

upaya pencegahan dan pengendalian

pencemaran air dan udara

Terpeliharanya

kualitas air

Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :

n = realisasi tahun berjalan

(n – 1) = realisasi tahun lalu

Terpeliharanya

kualitas udara

Persentase peningkatan

pemenuhan baku mutu

kualitas udara

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :



Meningkatnya

penanganan

sampah

Persentase

peningkatan

penanganan sampah

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :





2

Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiat an dalam perlindungan dan pengelolaan LH

Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangundangan

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang

telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

𝑥 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :

n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu

Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :





3

Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan

Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber

air

Persentase sumber air yang dikonservasi

Jumlah sumber air yang dikonservasi pada tahun berjalan

𝑥 100% Jumlah seluruh sumber air yang menjadi prioritas untuk dikonservasi

Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan

vegetasi

Persentase peningkatan tutupan vegetasi

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :



Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim

Persentase peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA

𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 %

(𝑛 − 1)

Keterangan :





4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk

mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang

dilaksanakan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;

2. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;

3. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;

4. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;

5. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi

usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan;

6. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian

lingkungan;

7. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih,

hijau dan teduh (Adipura);

8. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program

sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);

9. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;

10. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya

akibat produksi biomassa;

11. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi;

12. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam

pelestarian lingkungan hidup;

13. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai

berikut :

1. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;

2. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;

3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan

sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan

pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan

teknologi pengolahan persampahan;



4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah

secara mandiri;

5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan

pencemaran;

6. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;

7. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian

lingkungan;

8. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi

koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan nyaman (Adipura);

9. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya

lingkungan (Adiwiyata);

10. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;

11. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;

12. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi;

13. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup;

14. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang

melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

Identifikasi hubungan antara misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana

tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara

lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR 62

Tabel 4.2 Identifikasi Hubungan antara Misi Pemerintah Kota dengan Tujuan dan Sasaran

serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR 63

Lanjutan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai tanggung jawab untuk

mendukung tercapainya misi daerah yang ketujuh dengan tujuan

meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan

yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait

dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu

meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan

tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya

dilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) program Utama sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan dalam Pengembangan, Pemeliharaan,

Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota.

Program ini bertujuan dalam Pembangunan Kawasan Penghijauan Kota

dan Ruang Terbuka Hijau Kota baik kawasan Sekolah, Pemukiman,

Sungai, Kanal dan juga Areal Lorong/Gang.

3. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Limbah B3.

Program ini bertujuan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam

penangan persampahan dengan persoalan sasaran khusus yang hendak

dicapai adalah berkurangnya timbunan sampah, menurunnya

pencemaran terhadap kualitas lingkungan, sungai, kanal dan saluran

drainase, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan

persampahan serta memberdayakan sampah sebagai sumber daya

ekonomi.



4. Progaram Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.

Program ini bertujuan Meningkatkan Kesadaran dan peran serta

Masyarakat dalam penangan persampahan, Pengendalian Lingkungan

Hidup serta memberdayakan sampah sebagai sumber daya ekonomi

dengan pembinaan terhadap kelompok masyarakat.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran

pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan

lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak

ingkungan.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan,

dan mempertahankan kualias DAS sebagai sistem penyangga

kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta

mengendalikan dampak perubahan iklim.

7. Program Penaatan Lingkungan

Program ini bertujuan mewujudkan Penaatan usaha dan/atau kegiatan

dan masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini

Penguatan instrumen Kebijakan Lingkungan Hidup Kota, Evaluasi dan

tindak lanjut Pengaduan Masyarakat serta Pelaksanaan Penyelesaian

Sengketa di Bidang Lingkungan Hidup

8. Program Penataan Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan efektifitas Pelayanan Perijinan dan

mengkaji dampak lingkungan serta Penyusunan Amdal.

9. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan Pengelolaan dan Pemeliharaan

UPTD TPA Tamangapa.

10. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan Meningkatkan Pengelolaan Bank Sampah dan

TPS 3R.



11. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program ini bertujuan Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemakaman

dan meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat dibidang

Pemakaman.

12. Program Fasilitasi Laboratorium Lingkungan Hidup

Program ini adalah Bidang baru yang masih membutuhkan banyak dana

untuk melengkapi sarana dan prasarana Laboratorium serta perlunya

SDM yang memiliki Kemampuan dalam Mengelola Laboratorium

Lingkungan.

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin

pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana pendukung kegiatan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan

laporan kinerja dan keuangan.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1



Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capai

an

Pada

Tahun

Awal

Peren

canaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Pena

nggu

ng

Jawa

b

KET

Tahun-1

(2015)

Tahun- 2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir

periode

Renstra SK

Targe

t

Rp

(000.0

00)

Targe

t

Rp

(000.0

00)

Targe

t

Rp

(000.0

00)

Targe

t

Rp

(000.0

00)

Targe

t

Rp

(000.0

00)

Targe

t

Rp

(000.0

00)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

[20] [22]

Peningkat

an kinerja

pelayanan

publik

Terwujudn

ya

pelayanan

publik yang

cepat dan

berkualitas

(44)

Indeks

kepuasan

masyaraka

t

11 1 XX 01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

70% 75%

1.319.

316.7

00

78%

1.451.

248.3

70

100%

2.796.

806.5

05

100%

2.720.

847.76

6

100%

2.790.

803.19

9

100%

11.079

.022.5

39

DLH

01 Penyediaan

jasa surat

Persentase

surat yang

100% 100%

56.35

100

61.99

100 118.35

1.590

-



menyurat ditindaklanju

ti

7.900 3.690

Jumlah jasa

surat

menyurat

yang tersedia

13

Orang

13

Oran

g

54.60

0.000

13

Oran

g

54.732

.156

13

Oran

g

56.374

.121

13

Oran

g

165.70

6.277

02 Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Jumlah (unit)

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

yang tersedia

2 Unit 2

Unit

33.60

0.000

2

Unit

36.96

0.000

2

Unit

28.80

0.000

2

Unit

28.800

.000

2

Unit

29.664

.000

2

Unit

157.82

4.000

Penyediaan

Jasa perizinan

dan sertifikasi

Persentase

tersedianya

jasa perizinan

kendaraan

dinas

100% 100%

15.90

0.000

100%

17.49

0.000

100% 33.390

.000

Berlan

jut Ke

Prog.

Pening

katan

Sarana

Dan

Prasar

ana

Aparat

ur



Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

persentase

tersedianya

bahan

kebersihan

kantor (17

jenis) dan

jasa

kebersihan

kantor (3

orang)

100% 100%

31.00

0.000

100%

34.10

0.000

100% 65.100

.000

Jumlah jasa

kebersihan

kantor yang

tersedia

5

Oran

g

33.00

0.000

5

Oran

g

33.000

.000

5

Oran

g

33.990

.000

5

Oran

g

99.990

.000

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

tersedianya

komponen

listrik

1

tahun

1 thn

20.20

5.000

1 thn

22.22

5.500

1 thn 42.430

.500

Berlan

jut Ke

Prog.

Pening

katan

Sarana

Dan

Prasar

ana

Aparat

ur



Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah jenis

koran setiap

bulan

4 4,00

9.120.

000

4

10.03

2.000

8 19.152

.000

Berub

ah

Nama Penyediaan

bahan bacaan

Jumlah

bahan

bacaan yang

tersedia

4

Jenis

10.89

6.000

4

Jenis

10.896

.000

4

Jenis

11.222

.880

16

Jenis

33.014

.880

Penyediaan

jasa

pengamanan

kantor

jumlah jasa

keamanan

kantor yang

tersedia

0

bulan

-

-

-

-

-

-

2

Oran

g

190.00

0.000

2

Oran

g

190.00

0.000

2

Oran

g

380.00

0.000

Baru

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

persentase

terpenuhinya

kebutuhan

konsultasi

dan

koordinasi

100% 100%

371.0

00.00

0

100%

408.1

00.00

0

100%

779.10

0.000

Jumlah

kegiatan

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

76

Perja

lanan

456.0

00.00

0

78

Perjal

anan

469.68

0.000

80

Perjal

anan

483.77

0.400

234

Perjal

anan

1.409.

450.40

0



Penyediaan

Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi

Kantor / Teknis

Lainnya

persentase

tersedianya

jasa pegawai

honorer

100% 100%

246.0

00.00

0

100%

270.6

00.00

0

100%

516.60

0.000

Jumlah jasa

pegawai

honorer yang

tersedia

177

Oran

g

1.168.

200.0

00

177

Oran

g

1.203.

246.00

0

177

Oran

g

1.239.

343.38

0

177

Oran

g

3.610.

789.38

0

Pengelolaan

Keuangan

SKPD

persentase

tersedianya

biaya untuk

pengelolaan

keuangan

SKPD

100% 100%

169.8

00.00

0

100%

186.7

80.00

0

100%

356.58

0.000

Berlan

jut Ke

Prog.

Pening

katan

penge

mban

gan

sistem

pelap

oran

capaia

n

kinerja

dan

keuan

gan



Penyediaan

Pengelolaan

Administrasi

Perkantoran

persentase

Tersedianya

kebutuhan

ATK, cetakan,

dan

penggandaan

100% 100%

366.3

33.80

0

100%

402.9

67.18

0

100%

769.30

0.980

Berub

ah

Nama Pengelolaan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah

administrasi

perkantoran

yang tersedia

4

Jenis

400.7

34.18

5

4

Jenis

199.00

0.000

4

Jenis

199.00

0.000

16

Jenis

798.73

4.185

Sosialisasi

Kinerja

Pelayanan

Publik

Jumlah jasa

publikasi

yang tersedia

4

Jenis

614.0

00.00

0

4

Jenis

500.00

0.000

4

Jenis

515.00

0.000

16

Jenis

1.629.

000.00

0

Penyediaan

Jasa Jaminan

Sosial

Ketenaga

Kerjaan

Jumlah jasa

jaminan

sosial

ketenagakerj

aan yang

tersedia

177

Oran

g

30.57

6.320

177

Oran

g

31.493

.610

177

Oran

g

32.438

.418

177

Oran

g

94.508

.347

Peningkat

an kinerja

pelayanan

publik

Terwujudn

ya

pelayanan

publik yang

cepat dan

Indeks

kepuasan

masyaraka

t

11 1 XX 02 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Cakupan

Ketersediaan

sarana dan

prasarana

Aparatur

48,60

%

65%

1.263.

668.5

00

70%

1.369.

985.3

50

75%

1.518.

566.0

00

100%

1.068.

407.77

0

100%

927.94

6.047

85%

6.827.

573.66

7



berkualitas

(44)

Penyediaan

peralatan

rumah

tangga/Pengad

aan Alat rumah

tangga

persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana/

prasarana

rumah

tangga

100% 100%

69.00

0.000

100%

75.90

0.000

100%

144.90

0.000

Jumlah alat

rumah

tangga yang

tersedia

7

Unit

43.00

0.000

5

Unit

25.000

.000

-

-

12

Unit

68.000

.000

Pengadaan

Alat-alat

Laboratorium

Jumlah Alat

Ukur Yang

Tersedia

315.0

00.00

0

364.0

00.00

0

679.00

0.000

jumlah COD

meter

0 0 0 1

70.00

0.000

0 70.000

.000

jumlah alat

uji emisi

0 1

125.0

0 0 0 125.00

0.000



bensin 00.00

0

jumlah alat

uji emisi solar

0 1

125.0

00.00

0

0 0 0 125.00

0.000

jumlah GPS 0 1

10.00

0.000

1

11.00

0.000

0 21.000

.000

Jumlah alat

ukur Air

Quality

Monitoring

System

0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

spektrofotom

eter

0 0 0 0 0 0 0

jumlah alat

ukur

kecepatan

arus

0 1

25.00

0.000

0 0 0 25.000

.000

jumlah paket

alat-alat

gelas

0 0 0 1

40.00

0.000

0 40.000

.000



Jumlah paket

reagen

0 1

30.00

0.000

1

33.00

0.000

1 63.000

.000

jumlah alat

ukur water

quality

0 0 0 1

210.0

00.00

0

0 210.00

0.000

Pengadaan alat

ukur

Jumlah alat

ukur yang

tersedia

3

unit

120.0

00.00

0

2 unit

25.000

.000

145.00

0.000

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

persentase

terpenuhinya

kebutuhan

perlengkapan

gedung

kantor

85% 85%

168.5

00.00

0

85%

185.3

50.00

0

353.85

0.000,

00

Pengadaan

mebeleur

persentase

terpenuhinya

kebutuhan

mebeleur

85% 85%

46.00

0.000

85%

50.60

0.000

85% 96.600

.000,0

0

Berub

ah

Nama Pengadaan

Meja Dan Kursi

Kerja / Rapat

Jumlah meja

dan kursi

kerja/rapat

15

Unit

55.25

0.000

10

Unit

30.000

.000

-

-

25

Unit

85.250

.000,0

0



yang tersedia

Pengadaan

peralatan

gedung kantor

persentase

terpenuhinya

kebutuhan

peralatan

gedung

kantor

85% 85%

33.00

0.000

85%

10.00

0.000

43.000

.000,0

0

Berub

ah

Nama

Pengadaan

Alat Kantor

Jumlah alat

kantor yang

tersedia

6

Unit

85.50

0.000

5

Unit

50.000

.000

-

-

11

unit

135.50

0.000,

00

Pengadaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

persentase

terpenuhinya

peralatan

dan

perlengkapan

kantor

85% 85%

117.5

00.00

0

85%

118.0

00.00

0

85% 235.50

0.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

persentase

sofa dan

lemari dalam

kondisi baik

85% 85%

9.000.

000

85%

9.900.

000

85% 18.900

.000

Berub

ah

Nama Pemeliharaan

rutin/berkala

Meja dan kursi

Jumlah meja

dan kursi

kerja/rapat

yang

245

Unit

24.10

0.000

170

Unit

20.000

.000

-

-

170

Unit

44.100

.000



kerja / rapat dipelihara

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

jumlah paket

kegiatan

Pengecatan

dan

Perbaikan

Gedung

Kantor

1 1

50.00

0.000

1

55.00

0.000

1 105.00

0.000

Berub

ah

Nama Pemeliharaan

rutin/berkala

bangunan

gedung tempat

kerja

Jumlah

bangunan

gedung

tempat kerja

yang

dipelihara

1 Unit 1

Unit

138.2

70.00

0

1

Unit

130.00

0.000

1

Unit

100.00

0.000

1

Unit

368.27

0.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

mobil jabatan

persentase

mobil jabatan

dalam kondisi

baik

85% 85%

39.67

9.000

85%

43.64

6.900

85% 83.325

.900

Jumlah mobil

jabatan yang

dipelihara

1

Unit

40.00

0.000

1

Unit

40.000

.000

1

Unit

41.200

.000

1

Unit

121.20

0.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

persentase

kendaraan

dalam kondisi

85% 85%

276.1

89.50

85%

303.8

08.45

18 579.99

7.950,

Berub

ah



dinas/operasio

nal

baik 0 0 00 Nama

Pemeliharaan

rutin/berkala

alat angkutan

darat

bermotor

Jumlah alat

angkutan

darat

bermotor

yang

dipelihara

36

Unit

589.9

59.00

0

40

Unit

607.65

7.770

50

Unit

668.42

3.547

100

Unit

1.866.

040.31

7,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

persentase

perlengkapan

kantor/opera

sional yang

kondisinya

baik

85% 85%

30.00

0.000

85%

33.00

0.000

85% 63.000

.000

Penyediaan

jasa perbaikan

peralatan kerja

persentase

alat ukur

kerja yang

kondisinya

baik

85% 85%

30.00

0.000

85%

33.00

0.000

85% 63.000

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

persentase

peralatan

gedung

kantor yang

kondisinya

85% 85%

20.00

0.000

85%

22.00

0.000

85% 42.000

.000



baik

Operasional

dan

Pemeliharaan

rutin/berkala

alat-alat

laboratorium

persentase

alat-alat

laboratorium

yang

kondisinya

baik

85% 85%

30.00

0.000

85%

33.00

0.000

85% 63.000

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan dan

perlengkapan

kantor

persentase

peralatan

dan

perlengkapan

kantor dalam

kondisi baik

85% 85%

29.80

0.000

85%

32.78

0.000

85% 62.580

.000

Pengadaan

Komputer

Jumlah

komputer,

laptop,

printer,

hardisk dan

kelengkapan

komputer

lainnya yang

tersedia

13

Unit

66.70

0.000

10

Unit

30.000

.000

-

-

23

Unit

96.700

.000

Pengadaan Jumlah alat

studio alat

1

10.75

1 10.750



Alat Studio komunikasi Unit 0.000 - - - - Unit .000

Pengadaan

Alat

Komunikasi

Jumlah alat

komunikasi

alat

komunikasi

5

Unit

17.50

0.000

-

-

-

-

5

Unit

17.500

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

alat rumah

tangga

Jumlah alat

rumah

tangga yang

dipelihara

20

Unit

21.00

0.000

10

Unit

15.000

.000

12

Unit

15.450

.000

25

Unit

51.450

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

komputer

Jumlah

komputer,

laptop,

printer,

hardisk dan

kelengkapan

komputer

lainnya yang

dipelihara

61

Unit

25.00

0.000

20

Unit

15.000

.000

25

Unit

15.450

.000

75

Unit

55.450

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

alat studio

Jumlah alat

studio yang

dipelihara

16

Unit

24.11

2.000

20

Unit

10.000

.000

25

Unit

10.300

.000

30

Unit

44.412

.000

Rehabilitasi

sedang/berat

rumah gedung

Jumlah

rumah

gedung

kantor yang

1

Unit

190.0

00.00

-

-

-

1

Unit

190.00

0.000



kantor dipelihara 0

Penyediaan

Jasa perizinan

dan sertifikasi

Jumlah

kendaraan

yang

mendapatkan

perizinan dan

sertifikasi

22

Unit

18.07

0.000

35

Unit

25.000

.000

45

unit

30.000

.000

88

unit

73.070

.000

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

Jumlah

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

345

Unit

24.35

5.000

355

Unit

20.000

.000

355

Unit

20.600

.000

355

Unit

64.955

.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

aplikasi sistem

informasi

manajemen

(SIM)

Jumlah SIM

yang

terupdate

1

Unit

25.00

0.000

1

Unit

25.750

.000

1

Unit

26.522

.500

1

Unit

77.272

.500

Mewujud

kan

percepata

n

reformasi

Terwujudn

ya

pendayagu

naan

aparatur

% SDM

Aparatur

yang

menempa

ti unit

11 1 XX 03 Program

peningkatan

disiplin

aparatur

Presentase

Penurunan

Jumlah

Pelanggaran

Disiplin

93% 100%

82.50

0.000

100%

88.75

0.000

100%

190.0

00.00

0



birokrasi pemerintah

daerah (42)

kerja

sesuai

dengan

kompeten

si nya

Berpakaian

Dinas

Presentase

ketersediaan

Pakaian Dinas

Pegawai

59% 100%

280.00

0.000

100%

288.40

0.000

100% 929.65

0.000

Terciptany

a disiplin

aparatur

dalam

berseraga

m

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapann

ya

persentase

pemenuhan

kebutuhan

pakaian dinas

100% 100%

62.50

0.000

100%

68.75

0.000

100% 131.25

0.000

Jumlah

pakaian dinas

dan

perlengkapan

yang tersedia

300

Oran

g

170.0

00.00

0

350

Oran

g

250.00

0.000

400

Oran

g

257.50

0.000

1050

orang

677.50

0.000

tersediany

a alat

pelindung

diri

Pengadaan

pakaian kerja

lapangan

Jumlah

kebutuhan

Alat

Pelindung

Diri (APD)

0 20

20.00

0.000

30

20.00

0.000

60

40.000

.000

Jumlah

pakaian kerja

10

Oran

20.00

15

Oran

30.000

20

Oran

30.900

45

Oran

80.900



lapangan

yang tersedia

g 0.000 g .000 g .000 g .000

Mewujud

kan

percepata

n

reformasi

birokrasi

Terwujudn

ya

pendayagu

naan

aparatur

pemerintah

daerah (42)

% SDM

Aparatur

yang

menempa

ti unit

kerja

sesuai

dengan

kompeten

si nya

11 1 XX 04 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber daya

Aparatur

Cakupan

Aparatur

yang

mendapatkan

pelatihan

kompetensi

di bidangnya

86% 86%

646.4

00.00

0

87%

711.0

40.00

0

80%

500.2

98.50

0

85%

954.04

8.860

90%

1.057.

920.32

6

90%

3.869.

707.68

6

Pendidikan dan

pelatihan

formal

jumlah

aparatur

yang

mengikuti

Pendidikan

dan pelatihan

bidang

lingkungan

hidup

30 30

Oran

g

300.0

00.00

0

50

Oran

g

330.0

00.00

0

38

Oran

g

330.8

00.00

0

85

Oran

g

525.00

0.000

105

Oran

g

616.00

0.000

308

Oran

g

2.101.

800.00

0

Monitoring

dan evaluasi

ASN dalam

pengelolaan

sampah

Jumlah

Aparat yang

mengikuti

diklat

keterampilan

0 0

-

0

-

47

Oran

g

169.4

98.50

0

47

Oran

g

169.49

8.500

Berub

ah

nama



teknis dan

umum

Monitoring

dan evaluasi

dalam

pengelolaan

sampah

Jumlah

Sektor publik,

privat dan

komunitas

150

Unit

174.58

3.455

200

Unit

179.82

0.959

350

Unit

354.40

4.414

Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Program dan

Kegiatan DLH

Jumlah

laporan Hasil

Monev

Pelaksanaan

Program dan

DLH

0

lapora

n

-

-

12

lapor

an

254.46

5.405

12

lapor

an

262.09

9.367

24

Bulan

516.56

4.772

baru

Peningkatan

kinerja

pelayanan dan

administrasi

persentase

peningkatan

kinerja

pelayanan

keuanan dan

administrasi

perkantoran

90% 90% 346.4

00.00

0

90%

381.0

40.00

0

90% 727.44

0.000

Berlan

jut Ke

Prog.

Pening

katan

Penge

mban

gan

sistem

pelap

oran

capaia



n

kinerja

dan

keuan

gan

Peningkat

an kinerja

pelayanan

publik

Terwujudn

ya

pelayanan

publik yang

cepat dan

berkualitas

(44)

Indeks

Kepuasan

Masyarak

at

11 1 XX 05 Program

peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Persentase

Capaian

kinerja yang

termuat

dalam citizen

charter

80% 80%

180.0

00.00

0

84%

198.0

00.00

0

100%

689.6

00.00

0

Persentase

Capaian

kinerja yang

termuat

dalam

Perjanjian

Kerja

Perangkat

Daerah

100% 100%

1.163.

538.07

0

100%

1.198.

444.21

2

100%

3.429.

582.28

2

Penyusunan

laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

Jumlah

laporan

capaian

realisasi

kinerja dan

10 10

25.00

0.000

10

27.50

0.000

20 52.500

.000

Berub

ah

Nama



SKPD ikhtisar

realisasi kerja

SKPD

Penyusunan

LAKIP

Jumlah

dokumen

LAKIP-SKPD

yang disusun

1

Doku

men

45.00

0.000

1

Doku

men

50.000

.000

1

Doku

men

51.500

.000

3

Doku

men

146.50

0.000

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah

Laporan

keuangan

akhir tahun

15 15

25.00

0.000

15

27.50

0.000

30 52.500

.000

Berub

ah

Nama

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

dan laporan

keuangan akhir

tahun serta

perhitugan

penyusutan

aset OPD

Jumlah

laporan

Keuangan

Semesteran

dan Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

serta

Perhitungan

Penyusutan

Aset SKPD

yang disusun

2

Doku

men

20.00

0.000

2

Doku

men

25.000

.000

2

Doku

men

25.750

.000

6

Doku

men

70.750

.000

Penetapan

target kinerja/

jumlah

dokumen

6 6 15.00

0.000

6

16.50

6 31.500

.000

Berub

ah



Penyusunan

perjanjian

kinerja

laporan

Penetapan

Target

Kinerja tahun

0.000 Nama

Jumlah

dokumen

Perjanjian

Kinerja yang

disusun

1

Doku

men

15.00

0.000

1

Doku

men

20.000

.000

1

Doku

men

20.600

.000

3

Doku

men

55.600

.000

Penyusunan

dokumen

Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Jumlah

laporan

penilaian

Mandiri

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

6 6

20.00

0.000

6

22.00

0.000

6 42.000

.000

Penyusunan

RKA - SKPD

Jumlah

Dokumen

RKA - SKPD

(Pokok dan

Perubahan)

15 15

30.00

0.000

15

33.00

0.000

2

Doku

men

30.00

0.000

2

Doku

men

40.000

.000

2

Doku

men

41.200

.000

36

Doku

men

174.20

0.000

Penyusunan

DPA - SKPD

Jumlah

Dokumen

DPA - SKPD

(Pokok dan

15 15

15.00

0.000

15

16.50

0.000

2

Doku

men

15.00

0.000

2

Doku

men

25.000

.000

2

Doku

men

25.750

.000

36

Doku

men

97.250

.000



Perubahan)

Penyusunan

Renja SKPD

Jumlah

Dokumen

Renja SKPD

15 15

50.00

0.000

15

55.00

0.000

1

Doku

men

50.00

0.000

1

Doku

men

55.000

.000

1

Doku

men

56.650

.000

33

Doku

men

266.65

0.000

Penyusunan

Renstra SKPD

Jumlah

Dokumen

Renstra SKPD

20 0 0 1

Doku

men

50.00

0.000

1

Doku

men

50.000

.000

1

Doku

men

51.500

.000

3

Doku

men

151.50

0.000

Pengelolaan

Keuangan-

OPD

Jumlah jasa

Pengelola

keuangan

SKPD

25

oran

g

348.2

00.00

0

27

Oran

g

358.64

6.000

30

Oran

g

369.40

5.380

90

Oran

g

1.076.

251.38

0

Peningkatan

kinerja

pelayanan dan

administrasi

Jumlah

kinerja

pelayanan

dan

administrasi

yang

ditingkatkan

2

Jenis

116.4

00.00

0

2

Jenis

119.89

2.000

2

Jenis

123.48

8.760

2

Jenis

359.78

0.760

Pengembanga

n data dan

informasi

lingkungan

Jumlah

kegiatan

pengembang

an data dan

informasi

1

Doku

men

270.00

0.000

1

Doku

men

278.10

0.000

2

Doku

men

548.10

0.000

Pinda

han

dari

Prog.

Progra

m



lingkungan Perlin

dunga

n dan

Konse

rvasi

Sumb

er

Daya

Alam

Penyusunan

Dokumen

Dinas

Lingkungan

Hidup dalam

angka

Jumlah

Dokumen

Dinas

Lingkungan

Hidup dalam

angka

1

Doku

men

150.00

0.070

1

Doku

men

154.50

0.072

2

Doku

men

304.50

0.142

Baru

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Meningkat

nya luas

ruang

terbuka

hijau publik

privat (30)

% Luas

dan

Sebaran

RTH

Publik,

Privat dan

Taman

Tematik

11 1 xx 09 Program

pengelolaan

ruang terbuka

hijau (RTH)

Luas RTH

publik yang

dibangun

luas RTH

privatyang

direalisasikan

1006,

04 Ha

RTH

Publik

dan

145,2

7 Ha

RTH

Privat

e

1006,

44

Ha

(Publ

ik)

153,2

7 Ha

(Priv

at)

1.082.

301.2

00

1006,

84

Ha

publi

k

161,2

7 Ha

Priva

t

1.490.

323.2

90

1007,

24

Ha

publi

k dan

169,2

7 Ha

Priva

t

346.5

81.07

0

1041,

77 Ha

publi

k dan

233,1

4 Ha

Privat

3.793.

000.00

0

1041,

77 Ha

publi

k dan

233,1

8 Ha

Privat

3.649.

290.00

0

1041,

77 Ha

publi

k dan

233,1

8 Ha

Privat

10.361

.495.5

60

DLH



Pemantauan

dan

pengendalian

RTH Privat

Jumlah titik

pengawasan

RTH privat

0 80

254.0

40.90

0

85

279.4

44.99

0

-

-

-

-

-

-

85 533.48

5.890

Rehabilitasi

RTH

Jumlah RTH

yang

direhabilitasi

0 1

250.1

04.00

0

2

275.0

00.00

0

-

-

-

-

-

-

2 525.10

4.000

Sosialisasi

Pengembanga

n Ruang

Terbuka Hijau

Jumlah

Peserta yang

mengikuti

sosialisasi

Pengembang

an RTH di

kota

Makassar dan

1 contoh

taman

vertikal

percontohan

0

orang

200

156.2

53.00

0

400

171.8

78.30

0

300

Oran

g

181.7

59.43

0

600

Oran

g

393.00

0.000

800

Oran

g

404.79

0.000

2300

Oran

g

1.307.

680.73

0

Koordinasi

Pengembanga

n Ruang

Terbuka Hijau

Jumlah

koordinasi

yang

dilakukan

untuk

pengembang

0 6

Doku

men

128.6

62.50

0

6

Doku

men

141.0

00.00

0

6

Doku

men

164.8

21.64

0

6

Doku

men

434.48

4.140



an RTH kota

makassar

dengan SKPD

terkait

Jumlah

Dokumen

hasil

koordinasi

pengembang

an RTH kota

makassar

dengan SKPD

terkait

0 dok 8

Doku

men

300.00

0.000

8

Doku

men

309.00

0.000

16

Doku

mem

609.00

0.000

Bantuan bibit

penghijauan

jumlah paket

penyediaan

bibit

tanaman

0

1

100.0

00.00

0

2

110.0

00.00

0

0

-

-

-

-

-

3 210.00

0.000,

00

Vertical garden Jumlah

vertical

garden

0 1

193.2

40.80

0

2

200.0

00.00

0

-

-

-

-

-

2 393.24

0.800,

00

Festival Kota

Hijau / Green

Festival

Jumlah

pelaksanaan

festival kota

1 -

-

1

313.0

00.00

-

-

1 313.00

0.000,

00



Hijau 0

Jumlah Event

Green

Festival

65

Unit

600.00

0.000

65

Unit

618.00

0.000

65

Unit

1.218.

000.00

0,00

Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

RTH

Jumlah lokasi

yang dibina

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

RTH

0

lokasi

-

-

-

-

-

-

8

Lokas

i

350.00

0.000

10

Lokas

i

360.50

0.000

18

Lokas

i

710.50

0.000,

00

Pengadaan/Up

dating Sistem

Informasi RTH

Jumlah

Sistem

Informasi

RTH

0

siste

m

-

-

-

-

-

-

1

Unit

450.00

0.000

1

Unit

463.50

0.000

1

Unit

913.50

0.000,

00

Koordinasi

Kemitraan RTH

/ Koordinasi

Pengelolaan

RTH

Jumlah

laporan hasil

koordinasi

kemitraan /

pengelolaan

RTH

0

lapora

n

-

-

-

-

-

-

3

Lapor

an

250.00

0.000

4

Lapor

an

257.50

0.000

4

Lapor

an

507.50

0.000,

00

Pelatihan

Pengelolaan

RTH

Jumlah

peserta

pelatihan

0

orang

-

-

-

-

-

-

200

Oran

g

250.00

0.000

250

Oran

g

257.50

0.000

450

Oran

g

507.50

0.000



Pemeliharaan

dan

Pembersihan

Pohon

Jumlah

Pohon yang

dipelihara

dan

dibersihkan

0

pohon

-

-

-

-

-

-

100

Poho

n

200.00

0.000

150 206.00

0.000

#VAL

UE!

406.00

0.000

Survey,

Evaluasi dan

Monitoring

pohon

penghijauan

pada Jalur

Hijau dan RTH

Lainnya

Jumlah

Dokumen

pada Jalur

Hijau dan

RTH yang

terinventarisi

r

0 dok -

-

-

-

-

-

6

Doku

men

180.00

0.000

6

Doku

men

185.40

0.000

12

Doku

men

365.40

0.000

Posko Pohon

Tumbang

Laporan

Jumlah

Pohon

Tumbang

yang

tertangani

0

lapora

n

-

-

-

-

-

-

7

Lapor

an

250.00

0.000

7

Lapor

an

257.50

0.000

14

Lapor

an

507.50

0.000

Identifikasi

RTH

Jumlah

Dokumen

penambahan

luas RTH

0 dok -

-

-

-

-

-

10

Doku

men

320.00

0.000

10

Doku

men

329.60

0.000

10

Doku

men

649.60

0.000



Penyusunan

Kebijakan dan

Norma Standar

Prosedur dan

Manual

Pengelolaan

RTH

Jumlah

Dokumen

yang

terancang

dan tersusun

0 dok -

-

-

-

-

-

1

Doku

men

250.00

0.000

-

-

1

Doku

men

250.00

0.000

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

Pencemara

n Tanah,

Air, Udara

dan

Kerusakan

Lingkungan

karena

Dampak

Pembangu

nan (32)

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

11 1 11 10 Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Jumlah dan %

titik

pencemaran

tanah, air dan

udara yang

dipantau dan

dikendalikan

129

titik

panta

u 55

titik

diken

dalika

n

(42,63

%)

169

titik

dipan

tau

50 %

diken

dalik

an

2.106.

831.5

00

210

titik

dipan

tau

50 %

diken

dalik

an

2.317.

514.6

50

250

titik

di

pant

au 55

%

diken

dalik

an

2.406.

272.3

40

280

titik

dipan

tau

60%

diken

dalik

an

2.728.

443.57

6

308

titik

dipan

tau

60 %

diken

dalik

an

2.810.

296.88

3

308

titik

dipan

tau

60 %

diken

dalik

an

12.369

.358.9

49

DLH

Cakupan

usaha yang

taat hukum

75% 80% 85% 85%

Pemantauan

Kualitas

Lingkungan

Jumlah titik

pantau

7 titik 15

183.4

60.60

0

20

201.8

06.66

0

20

titik

175.4

44.95

0

20

titik

180.70

8.299

20

titik

186.12

9.548

20

titik

927.55

0.057



Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan

bidang

lingkungan

hidup

Jumlah

perusahaan

yang diawasi

40

usaha

40

163.3

93.30

0

60

179.7

32.63

0

70

Unit

152.9

70.65

0

50

Unit

157.55

9.770

50

Unit

162.28

6.563

50

Unit

815.94

2.913

Pengelolaan B3

dan Limbah B3

Jumlah

usaha/kegiat

an yang

diawasi

48% 48

221.0

41.80

0

50

243.1

45.98

0

55

Unit

201.0

41.35

0

-

-

-

-

55

Jenis

665.22

9.130

Berlan

jut ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

mpah

an dan

Limba

h B3

Koordinasi

Tindak Lanjut

Hasil

Pengawasan

Jumlah Usaha

dan/atau

Kegiatan

Hasil

Pengawasan

0

usaha

/keg

40

126.2

32.40

0

45

138.8

55.64

0

50

Unit

143.6

67.45

0

70

Unit

147.97

7.474

70

Unit

152.41

6.798

70

Unit

709.14

9.762



yang di

Tindaklanjuti

Pengendalian

dan

Pengawasan

Udara sumber

tidak bergerak

Jumlah

kegiatan atau

usaha

penyebab

pencemaran

udara yang

diawasi

0

usaha

/keg

50

151.4

33.30

0

60

166.5

76.63

0

65

Unit

139.6

00.50

0

40

Unit

131.66

8.238

40

Unit

135.61

8.285

255

Unit

724.89

6.953

Sosialisasi

Kebijakan

Pengelolaan

Limbah B3

Jumlah

kegiatan atau

usaha yang

mengikuti

sosialisasi

kebijakan

PLB3

100

usaha

/keg

100

169.0

39.00

0

100

185.9

42.90

0

50

Oran

g

257.3

41.65

0

-

-

-

-

55 612.32

3.550

Berlan

jut ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

Penyusunan

Data Potensi

Limbah B3

Laporan data

potensi

Limbah B3

50

lapora

n

50

102.9

28.30

0

60

113.2

21.13

0

70

Lapor

an

107.7

83.44

0

-

-

-

-

70 323.93

2.870



Koordinasi

pengawasan

Pengelolaan

sampah

Jumlah

Laporan

Pelaksanaan

Rapat

koordinasi

pengawasan

pengelolaan

sampah

dengan SKPD

terkait setiap

bulan selama

1 tahun

0

lapora

n

6

160.4

89.70

0

6

176.5

38.67

0

7

Lapor

an

162.6

29.55

0

-

-

-

-

6 499.65

7.920

mpah

an dan

Limba

h B3

Pengujian

emisi

kendaraan

bermotor

Jumlah

kendaraan

bermotor

yang diuji

1500

kenda

raan

1500

132.6

85.00

0

3000

145.9

53.50

0

1750

Unit

170.0

59.50

0

1750

Unit

175.16

1.285

1750

Unit

180.41

6.124

9750

Unit

804.27

5.409

Pengujian

kadar polusi

limbah padat

dan limbah cair

Jumlah titik

uji limbah

cair pada

penaatan

usaha

dan/atau

kegiatan yang

berpotensi

mencemari

lingkungan

32

titik

50

244.5

48.60

0

55

269.0

03.46

0

50

titik

199.0

57.30

0

25titi

k

205.02

9.019

30

titik

211.17

9.890

240

Lokas

i

1.128.

818.26

9



Penyuluhan

dan

pengendalian

polusi dan

pencemaran

Jumlah

kegiatan/usa

ha yang

mengikuti

sosialisasi

pengelolaan

limbah cair

100 100

68.08

2.300

100

74.89

0.530

200 142.97

2.830

Jumlah

Peserta yang

Mengikuti

Penyuluhan

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

orang 450

Oran

g

319.0

50.00

0

150

Oran

g

135.00

0.000

150

Oran

g

139.05

0.000

750

Oran

g

593.10

0.000

Pengujian

Kualitas Udara

Ambien Kota

jumlah titik

uji kualitas

udara

ambien

30

titik

40

147.7

59.60

0

45

162.5

35.56

0

30

Titik

117.7

67.35

0

15

titik

121.30

0.371

15

Titik

124.93

9.382

145

Titik

674.30

2.263

Pengujian

emisi/polusi

udara akibat

aktivitas

industri

Jumlah titik

uji petik

cerobong

0 titik 10

132.2

74.60

0

10

145.5

02.06

0

10

Titik

107.1

30.90

0

10

titik

110.34

4.827

10

Titik

113.65

5.172

10

Titik

608.90

7.559



Pemantauan

kerusakan

biomassa /

Pengawasan

biomassa di

kota Makassar

Jumlah titik

pantau

kerusakan

biomassa

0 4

103.4

63.00

0

5

113.8

09.30

0

9 217.27

2.300

Jumlah

dokumen

kerusakan

biomassa

0 dok 1

Doku

men

152.7

27.75

0

-

-

-

-

1

Doku

men

152.72

7.750

Pengawasan

pelaksanaan

RKL-RPL,

UKL/UPL dan

ijin lingkungan

dalam tahap

konstruksi

Persentase

jumlah RKL-

RPL, UKL/UPL

dan ijin

lingkungan

pada tahap

konstruksi

yang

terlaksana

dibagi

dengan

jumlah titik

yang diawasi

0 -

-

-

-

-

-

Pinda

han

dari

Progra

m

Penaa

tan

Lingku

ngan

Jumlah

Dokumen

pelaksanaan

RKL-RPL,

UKL/UPL dan

0 dok 2

Doku

men

202.00

7.411

2

Doku

men

208.06

7.633

4

Doku

men

410.07

5.044



ijin

lingkungan

pada tahap

konstruksi

Penegakan

hukum

lingkungan

terhadap hasil

pengawasan

Persentase

hasil

pengawasan

yang tidak

memenuhi

persyaratan

administrasi

dan teknis

pengendalian

pencemaran

yang

ditindaklanju

ti

0 -

-

-

-

-

-

Pinda

han

dari

Progra

m

Penaa

tan

Lingku

ngan Jumlah

dokumen

Penegakan

hukum

lingkungan

terhadap

hasil

pengawasan

0 dok 2

Doku

men

120.80

6.115

2

Doku

men

124.43

0.298

4

Doku

men

245.23

6.413



Pemantauan

kualitas

lingkungan

pada wilayah

pesisir, laut,

pulau-pulau

kecil

Jumlah titik

pantau

kualitas

lingkungan

pada wilayah

pesisir, laut,

pulau-pulau

kecil

0 titik -

-

-

-

-

-

20

titik

391.22

5.595

20

titik

402.96

2.363

40

titik

794.18

7.958

Pinda

han

dari

Prog.

Perlin

dunga

n dan

Konse

rvasi

Sumb

er

Daya

Alam

Evaluasi

Kualitas Udara

Perkotaan

Jumlah titik

evaluasi

kualitas

udara

perkotaan

0 titik -

-

-

-

-

-

3 titik 300.00

0.000

3 titik

309.00

0.000

3 titik

609.00

0.000

Pemantauan

Kualitas Alat

Air Quality

Monitoring

System

(AQMS)

Jumlah ALat

Air Quality

Monitoring

System

(AQMS)

0 alat -

-

-

-

-

-

1

Unit

99.655

.172

1

Unit

102.64

4.827

1

Unit

202.29

9.999

Verifikasi

Pengelolaan

Jumlah Usaha

dan/atau

0

usaha

-

-

-

-

-

-

20

Unit

150.00

0.000

20

Unit

154.50

20

Unit

304.50



dan

Pembuangan

Limbah Cair

Kegiatn yang

di Verifikasi

/keg 0.000 0.000

Evaluasi

Pelaporan

Rencana

Pengelolaan

Lingkungan

(RKL) dan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan

(RPL)

Jumlah

dokumen

hasil evaluasi

0 dok -

-

-

-

-

-

3

Doku

men

100.00

0.000

3

Doku

men

103.00

0.000

6

Doku

men

203.00

0.000

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

Pencemara

n Tanah,

Air, Udara

dan

Kerusakan

Lingkungan

karena

Dampak

Pembangu

nan (32)

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

1 11 01 11

Program

Penaatan

Lingkungan

Jumlah dan

persentase

rekomendasi

AMDAL dan

UKL/UPL

yang

dipantau dan

dikendalikan

pelaksanaann

ya

40% 40%

1.986.

150.4

00

45%

2.184.

765.4

40

50%

2.690.

265.0

70

55%

1.720.

000.00

0

60%

1.920.

000.00

0

60%

10.501

.180.9

10

DLH

% Ketaatan

pelaku usaha

terhadap

76,47

%

76,47

%

86,67

%

91,67

%

91,67

%



rekomendasi

yang

dikeluarkan

Pengkajian

dampak

lingkungan

persentase

jumlah

usaha/kegiat

an yang telah

terlaksana

kajian

dampak

lingkunganny

a

100% 1,00

310.7

99.90

0

100%

341.8

79.89

0

2

Lapor

an

170.3

13.09

0

2

Lapor

an

822.99

2.880,

00

Berlan

jut ke

Progra

m

Penat

aan

Lingku

ngan

Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

hidup

Peraturan

daerah

tentang air

tanah dan

peraturan

daerah

tentang

pengelolaan

lingkungan

hidup

0

Perda 1,00

400.0

01.90

0

1

440.0

02.09

0

2

Perd

a

296.7

85.50

0

4

Perda

1.136.

789.49

0

Jumlah

Peraturan

Walikota

tentang

4

Perwa

li

1

150.00

0.000

1

150.00

0.000

2 300.00

0.000



Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Koordinasi

penyusunan

AMDAL

Persentase

jumlah rapat

koordinasi

tim teknis

dan komisi

AMDAL

dibagi

dengan

jumlah

usulan

dokumen

AMDAL

100 100

280.1

00.00

0

100

308.1

10.00

0

8

Lapor

an

284.4

62.65

0

100 872.67

2.650

Berlan

jut ke

Progra

m

Penat

aan

Lingku

ngan

Pengawasan

pelaksanaan

RKL-RPL,

UKL/UPL dan

ijin lingkungan

dalam tahap

konstruksi

Persentase

jumlah RKL-

RPL, UKL/UPL

dan ijin

lingkungan

pada tahap

konstruksi

yang

terlaksana

dibagi

dengan

jumlah titik

0 70,00

180.5

09.50

0

80

198.5

60.45

0

2

Doku

men

196.1

23.70

0

2

Doku

men

575.19

3.650

Berlan

jut ke

Progra

m

Penge

ndalia

n

Pence

maran

dan

Perusa

kan



yang diawasi Lingku

ngan

Hidup

Penyusunan

standar

pengelolaan

lingkungan

untuk Usaha

Mikro dan

Kecil

Jumlah

Dokumen

standar

pengelolaan

lingkungan

hidup untuk

usaha skala

kecil

0 dok 10

116.2

52.20

0

10

127.8

77.42

0

12

Doku

men

78.96

6.000

12

Doku

men

323.09

5.620

Berlan

jut ke

Progra

m

Penat

aan

Lingku

ngan

Evaluasi dan

Tindak lanjut

pengaduan

masyarakat LH

dan

Penyelesaian

sengketa

LH/Evaluasi

dan Tindak

lanjut

pengaduan

masyarakat

persentase

jumlah

pengaduan

masyarakat

dan sengketa

LH yang

ditindaklanju

ti

100 100,0

0

233.6

00.00

0

100

256.9

60.00

0

100 490.56

0.000

Jumlah

pengaduan

masyarakat

yang

10

penga

duan

10

Peng

adua

251.7

77.72

12

Peng

adua

400.00

0.000

12

Peng

adua

400.00

0.000

34

Peng

adua

1.051.

777.72

0

Ganti

nama



ditindaklanju

ti

n 0 n n n

Pendukung

Kegiatan pos

pengaduan

dan

penyelesaian

LH

Jumlah

Laporan data

pelayanan

pos dan

penyelesaian

sengketa LH

10 10,00

118.0

30.00

0

10

129.8

33.00

0

20 247.86

3.000

Jumlah

pengaduan

dan

penyelesaian

sengketa LH

12

Penga

duan

12

Peng

adua

n

270.8

92.92

0

12

Peng

adua

n

300.00

0.000

12

Peng

adua

n

350.00

0.000

36

Peng

adua

n

920.89

2.920

Operasional

pelayanan

administrasi

perijinan

lingkungan

hidup

Jumlah

Laporan data

perijinan

lingkungan

hidup

10 10,00

75.10

0.000

10

82.61

0.000

10

Lapor

an

174.6

41.05

0

30

Lapor

an

332.35

1.050

Berlan

jut ke

Progra

m

Penat

aan

Lingku

ngan



Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

mengenai

dokumen

lingkungan dan

penegakan

hukum

lingkungan

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

mengenai

dokumen

lingkungan

dan

Penegakan

Hukum

lingkungan

100 100

197.7

94.50

0

200

217.5

73.95

0

800

Oran

g

849.0

14.95

0

1100

Oran

g

1.264.

383.40

0

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

mengenai

dokumen

lingkungan dan

tata cara

pengaduan

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

mengenai

dokumen

lingkungan

dan tata cara

pengaduan

0

orang

200

Oran

g

220.00

0.000

200

Oran

g

220.00

0.000

400

Oran

g

440.00

0.000



Penegakan

hukum

lingkungan

terhadap hasil

pengawasan

Persentase

hasil

pengawasan

yang tidak

memenuhi

persyaratan

administrasi

dan teknis

pengendalian

pencemaran

yang

ditindaklanju

ti

0

Orang 100

73.96

2.400

100

81.35

8.640

100

Oran

g

117.2

87.49

0

100

Oran

g

272.60

8.530

Berlan

jut ke

Progra

m

Penge

ndalia

n

Pence

maran

dan

Perusa

kan

Lingku

ngan

Hidup

Pelaksanaan

Penyelesaian

Sengketa LH

Jumlah

Dokumen

Penyelesaian

Sengketa LH

0 dok

-

-

2

Doku

men

200.00

0.000

2

Doku

men

200.00

0.000

4

Doku

men

400.00

0.000

Pembinaan

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Dokumen

Lingkungan

SPPL

Jumlah Usaha

dan/atau

kegiatan

wajib SPPL

yang dibina

dan

dievaluasi

0

usaha

/keg

-

-

50

Unit

250.00

0.000

60

Unit

300.00

0.000

110

Unit

550.00

0.000



Pendataan

kegiatan

usaha yang

wajib memiliki

dokumen

lingkungan

Jumlah titik

kegiatan

usaha

0 titik

-

-

20

Titik

200.00

0.000

30

titik

300.00

0.000

50

Titik

500.00

0.000

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

Pencemara

n Tanah,

Air, Udara

dan

Kerusakan

Lingkungan

karena

Dampak

Pembangu

nan (32)

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

Program

Penataan

Lingkungan

%

Rekomendasi

Amda, UKL

dan UPL yang

diterbitkan

81,81

% 88%

3.215.

000.00

0

90,9

%

2.470.

000.00

0

90,9

%

5.685.

000.00

0

DLH

%

Ketersediaan

Instrumen

Lingkungan

20% 40% 40% 40%

Pengkajian

dampak

lingkungan

Persentase

jumlah

usaha/kegiat

an yang telah

terlaksana

kajian

dampak

lingkunganny

Dari

Progra

m

Penaa

tan

Lingku

ngan



a

Jumlah

laporan RKL-

RPL

10

lapora

n

2

Lapor

an

200.00

0.000

2

Lapor

an

200.00

0.000

4

Lapor

an

400.00

0.000

Koordinasi

penyusunan

AMDAL

Persentase

jumlah rapat

koordinasi

tim teknis

dan komisi

AMDAL

dibagi

dengan

jumlah

usulan

dokumen

AMDAL

Dari

Progra

m

Penaa

tan

Lingku

ngan

Jumlah

rekomendasi

AMDAL &

UKL-RPL yang

dihasilkan

dari rapat

36

rekom

endas

i

42

Reko

mend

asi

315.00

0.000

45

Reko

mend

asi

340.00

0.000

87

Reko

mend

asi

655.00

0.000



koordinasi

Penyusunan

standar

pengelolaan

lingkungan

untuk Usaha

Mikro dan

Kecil

Jumlah

Dokumen

standar

pengelolaan

lingkungan

hidup untuk

usaha skala

kecil (SPPL)

20

Doku

men

12

Doku

men

100.00

0.000

12

Doku

men

115.00

0.000

24

Doku

men

215.00

0.000

Dari

Progra

m

Penaa

tan

Lingku

ngan

Pendukung

Kegiatan

Sekretariat

Komisi Penilai

AMDAL

Jumlah

permohonan

rekomendasi

Amdal & UKL

UPL

44

perm

ohona

n

48

Perm

ohon

an

300.00

0.000

50

Perm

ohon

an

315.00

0.000

98

Perm

ohon

an

615.00

0.000

Koordiansi

Penyusunan

Dokumen

Informasi

Kinerja

Pengelolaan LH

Jumlah

dokumen

informasi

kinerja

pengelolaan

LH

0 dok

2

Doku

men

250.00

0.000

2

Doku

men

300.00

0.000

4

Doku

men

550.00

0.000

Nama

Lama :

Peny.

SLHD



Penyusunan

Rencana

Penataan

Lingkungan

Jumlah

Dokumen

Rencana

Penataan

Lingkungan

yang disusun

0 dok

2

Doku

men

500.00

0.000

2

Doku

men

250.00

0.000

4

Doku

men

750.00

0.000

Penyusunan

Dokumen Daya

Dukung dan

Daya Tampung

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Dokumen

Daya Dukung

dan Daya

Tampung

Lingkungan

yang disusun

0 dok

1

Doku

men

300.00

0.000

1

Doku

men

350.00

0.000

2

Doku

men

650.00

0.000

Penyusunan

Data Base

Dokumen

Lingkungan

Jumlah

Aplikasi Data

Base

Dokumen

Lingkungan

0

aplika

si

1

Unit

200.00

0.000

1

Unit

200.00

0.000

Updating Data

Base Dokumen

Lingkungan

Jumlah

Aplikasi Data

Base

Dokumen

Lingkungan

0

aplika

si

1

Unit

150.00

0.000

1

Unit

150.00

0.000



Penyusunan

Dokumen

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup (IKLH)

Jumlah

dokumen

IKLH

0 dok

1

Doku

men

250.00

0.000

1

Doku

men

250.00

0.000

2

Doku

men

500.00

0.000

Sosialisasi

Dokumen

Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

(Pelaku

Usaha/Indust

ri dan Istansi

Terkait)

0

orang

100

Oran

g

200.00

0.000

100

Oran

g

200.00

0.000

200

Oran

g

400.00

0.000

Penyusunan

KLHS

Jumlah

Dokumen

KLHS

0 dok

-

-

1

Doku

men

600.00

0.000

-

-

1

Doku

men

600.00

0.000

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

Pencemara

n Tanah,

Air, Udara

dan

Kerusakan

Lingkungan

karena

Dampak

Pembangu

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

11 1 11 12 Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Jumlah dan %

titik sumber

daya alam

yang

dipantau dan

dikendalikan

94

titik,

50 %

167

titik

50%

1.596.

424.8

00

170

titik

50%

1.908.

577.2

80

145

2.090.

427.7

45

145

959.46

5.023

145

988.24

8.701

772

ttk

7.543.

143.54

9



nan (32)

Konservasi

Sumber Daya

Air dan

Pengendalian

Kerusakan

Sumber-

sumber Air

Jumlah titik

/lubang

biopori

0

luban

g

300

53.70

0.000

600

59.07

0.000

300

Luba

ng

62.04

2.440

300

Luba

ng

71.474

.700

300

Luba

ng

71.474

.700

1800

Luba

ng

317.76

1.840

Penyusunan

Status

Lingkungan

Hidup Daerah

(SLHD)

Jumlah

dokumen

status

lingkungan

hidup kota

Makassar

setiap tahun

20

dok

20

182.8

00.90

0

20

201.0

80.99

0

2

Doku

men

233.8

22.70

0

-

-

-

-

2

Doku

men

617.70

4.590



Pengembanga

n data dan

informasi

lingkungan

Tersajinya

informasi

berbasis IT

12 bln 12

242.2

80.80

0

12

266.5

08.88

0

1

Doku

men

266.9

98.80

0

#VAL

UE!

775.78

8.480

Berlan

jut ke

Progra

m

pening

katan

penge

mban

gan

sistem

pelap

oran

capaia

n

kinerja

dan

keuan

gan

Pengendalian

Dampak

Perubahan

Iklim

Jumlah titik

pantau untuk

Inventarisasi

Gas Rumah

Kaca (GRK)

dan Bahan

Perusak Ozon

0 titik 60

83.50

0.000

65

91.85

0.000

60

Titik

179.3

43.55

0

60

Titik

114.69

5.092

60

Titik

120.69

5.092

60

Titik

590.08

3.734



Sosialisasi

Pengembanga

n Konservasi

Air tanah

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

0

orang

100

106.7

07.90

0

100

117.3

78.69

0

300

Oran

g

123.2

09.90

0

300

Oran

g

142.02

8.215

300

Oran

g

142.02

8.215

1100

Oran

g

631.35

2.920

Pemantauan

Pemanfaatan

Air Tanah

Jumlah titik

monitoring

pengelolaan

dan

pendayaguna

an air tanah

60

titik

65

131.8

03.80

0

70

144.9

84.18

0

75

Lokas

i

253.1

10.60

0

75

Titik

175.43

0.858

75

Titik

181.43

0.585

75

Titik

886.76

0.023

Koordinasi

pengelolaan

konservasi

Sumber Daya

Alam dan

Keanekaragam

an hayati

Jumlah

Koordinasi

Pengelolaan

konservasi

SDA dengan

Kementerian

ESDM,

Kementerian

Kehutanan,

dan

Kementerian

Lingkungan

Hidup setiap

tahun

0 2

69.54

8.900

4

76.50

3.790

6 146.05

2.690



Jumlah lokasi

Pengelolaan

konservasi

SDA dengan

Kementerian

ESDM,

Kementerian

Kehutanan,

dan

Kementerian

Lingkungan

Hidup setiap

tahun

0

lokasi

2

Lokas

i

72.58

8.950

4

Lokas

i

140.00

0.000

4

Lokas

i

140.00

0.000

10

Lokas

i

352.58

8.950

Pemantauan

penyelenggara

an pengelolaan

DAS (Fasilitasi

penyelenggara

an DAS)

Jumlah titik

monitoring/

pantau

perlindungan

, konservasi

DAS Tallo dan

Jeneberang

5 titik 10

162.1

60.90

0

10

178.3

76.99

0

10

Titik

241.2

24.00

0

10

Titik

215.83

6.158

10

Titik

222.62

0.109

50

Titik

1.020.

218.15

7

Pemantauan

kualitas

lingkungan

pada wilayah

pesisir, laut,

pulau-pulau

Jumlah titik

pantau

0 titik 20

320.4

79.20

0

20

352.5

27.12

0

20

Titik

379.8

30.67

5

0 0 0

-

20

Titik

1.052.

836.99

5

Berlan

jut ke

Progra

m

Penge

ndalia

n



kecil Pence

maran

dan

Perusa

kan

Lingku

ngan

Hidup

Identifikasi

sumber

pencemar

pada wilayah

pesisir dan laut

Jumlah

dokumen

laporan

identifikasi

sumber

pencemar

pada wilayah

pesisir dan

laut

20

Doku

men

0

-

20

Doku

men

152.5

10.00

0

0 0 0 0 0

-

20

Doku

men

152.51

0.000

Pengujian

kualitas air

laut, sedimen

dan biota laut

pada wilayah

pesisir industri

Jumlah titik

pantau

pengujian

kualitas air

laut, sedimen

dan biota

laut pada

wilayah

pesisir

9 titik 15

243.4

42.40

0

20

267.7

86.64

0

20

Titik

278.2

56.13

0

0 0 0 0 55

Titik

789.48

5.170

Berlan

jut ke

Progra

m

Penge

ndalia

n

Pence

maran

dan



industri Perusa

kan

Lingku

ngan

Hidup

Verifikasi

Permohonan

Pengambilan/P

engeboran Air

tanah

Jumlah

permohonan

pengambilan

/pengeboran

airtanah yang

diverifikasi

0

perm

ohona

n

-

-

-

-

-

-

25

Perm

ohon

an

100.00

0.000

25

Perm

ohon

an

110.00

0.000

50

Perm

ohon

an

210.00

0.000

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

Pencemara

n Tanah,

Air, Udara

dan

Kerusakan

Lingkungan

karena

Dampak

Pembangu

nan (32)

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

1 11 01 13 Program

Pengembanga

n Kapasitas

dan Partisipasi

Masyarakat

Jumlah

lembaga dari

pilar

pemerintah,

swasta dan

masyarakat

yang

berpartisipasi

dalam

pengelolaan

lingkungan

28

kanto

r

peme

rintah

, 30

sekola

h, 0

swast

a, 20

kelom

pok

masya

rakat

(total

108

2.162.

406.9

00

148

2.395.

797.7

90



78)

Presentase

partisipasi

lembaga dari

pilar

pemerintah,

swasta dan

masyarakat

yang

berpartisipasi

dalam

pengelolaan

lingkungan

51% 51%

2.658.

567.3

20

70%

2.738.

324.34

0

85%

2.670.

779.66

1

85%

12.625

.876.0

10

DLH

Koordinasi

penilaian Kota

Sehat/Adipura

Jumlah

Koordinasi

Kota Sehat

Adipura

dengan SKPD

terkait

5 keg. 5,00

249.5

00.00

0

5

274.4

50.00

0

6

Lapor

an

297.4

22.04

0

6

Lapor

an

297.42

2.040

6

Lapor

an

306.34

4.701

6

Lapor

an

1.425.

138.78

1

Dewan

Pembina

Adipura tingkat

Jumlah

Laporan

monitoring

0

lapora

10,00

149.6

00.50

10

164.5

60.55

12

Lapor

255.7

16.26

12

Lapor

255.71

12

Lapor

275.00

36

Lapor

1.100.

593.57



Kota Makassar dan evaluasi

kegiatan

adipura

n 0 0 an 0 an 6.260 an 0.000 an 0

Pengembanga

n produksi

ramah

lingkungan

(daur ulang)

Jumlah bank

sampah yang

pengelolaann

ya telah

mengikuti 3 R

3

Lokasi

Bank

Samp

ah

5,00

200.0

00.00

0

10

220.0

00.00

0

420.00

0.000

Jumlah orang

yang

berpartisipasi

dalam

pengembang

an daur ulang

0

orang

470

Oran

g

289.0

16.95

0

0

-

0

-

470

Oran

g

289.01

6.950

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengendalian

lingkungan

hidup

Jumlah

kelurahan

yang dibina

0 14

100.0

00.20

0

28

110.0

00.22

0

42

Kelur

ahan

120.0

88.25

0

0

-

0

-

330.08

8.670

Penilaian

sekolah

berbudaya dan

berwawasan

Jumlah

sekolah yang

dinilai untuk

meraih piala

8

sekola

h

15

100.0

00.00

0

30

110.0

00.00

0

100

Unit

124.1

32.05

0

125

Unit

130.00

0.000

150

Unit

133.90

0.000

420

Unit

598.03

2.050



lingkungan Adiwiyata

Peningkatan

edukasi dan

komunikasi

masyarakat di

bidang

lingkungan

hidup

Jumlah

kantor yang

berwawasan

lingkungan

yang dibina

14 14

141.9

17.00

0

28

156.1

08.70

0

0

-

0

-

0

298.02

5.700

Pembinaan

sekolah

berbudaya dan

berwawasan

lingkungan

Jumlah

sekolah yang

dibina dalam

melakukan

pengelolaan

lingkungan

hidup

8

sekola

h

10

87.50

0.000

15

96.25

0.000

200

Unit

189.2

04.80

0

300

Unit

250.00

0.000

400

Unit

270.26

3.786

400

Unit

893.21

8.586

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

lingkungan

hidup

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

100

orang

200

176.8

39.60

0

400

194.5

23.56

0

750

Oran

g

393.0

37.50

0

600

Oran

g

250.00

0.000

600

Oran

g

250.00

0.000

2550

Oran

g

1.264.

400.66

0



Penguatan

jejaring

informasi

lingkungan

pusat dan

daerah

Jumlah

Laporan

Pelaksanaan

kegiatan

Pekan

Lingkungan

Hidup

Indonesia,

climate

Change dan

peringatan

hari

lingkungan

hidup

sedunia

10 10

276.7

30.60

0

10

304.4

03.66

0

0

-

0 0

-

581.13

4.260

Penyusunan

Data Non Fisik

Adipura

Jumlah

dokumen

Data non fisik

Adipura kota

Makassar

setiap tahun

10

dok

10,00

200.0

00.00

0

10

220.0

00.00

0

4

Doku

men

247.0

17.27

0

4

Doku

men

271.71

8.997

4

Doku

men

279.87

0.567

43

Doku

men

1.218.

606.83

4



Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

bidang

lingkungan

hidup

Jumlah

peserta yang

mengikuti

Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

bidang

lingkungan

hidup

50

orang

50

85.00

0.000

50

93.50

0.000

200

Oran

g

193.5

48.63

0

200

Oran

g

189.01

6.950

200

Oran

g

189.01

6.950

700

Oran

g

750.08

2.530

Pembinaan

Kampung

Proklim Kota

Makassar

Jumlah

kawasan/loka

si kampung

proiklim yang

di bina

0

lokasi

1

120.0

01.00

0

2

132.0

01.10

0

1

Doku

men

149.0

96.60

0

1

Doku

men

149.09

6.600

1

Doku

men

153.56

9.498

6

Doku

men

703.76

4.798

Pembinaan

Kader

Lingkungan

Jumlah kader

lingkungan

hdup yang

dibina

0

orang

100

200.0

00.00

0

200

220.0

00.00

0

100

Oran

g

250.5

92.56

0

200

Oran

g

250.59

2.560

300

Oran

g

303.21

0.398

900

Oran

g

1.224.

395.51

8

Penyediaan

Prasarana dan

Sarana

Pengelolaan

Persampahan

Jumlah

pengadaan

alat

komposter

0 60

75.31

8.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

75.318

.000



(DAK)

Penyusunan

profil bank

sampah

Jumlah

laporan /

dokumen

profil bank

sampah

10 lap 0

-

10

100.0

00.00

0

1 dok

149.6

94.41

0

0

-

0

-

1 dok

249.69

4.410

Climate

Change dan

Pekan

Lingkungan

Indonesia

Expo,

Makassar Expo

dan F8

Jumlah

kegiatan

expo tentang

lingkungan

hidup yang

diikuti oleh

Dinas

Lingkungan

Hidup

1 kali -

-

-

-

-

4

Jenis

494.76

0.933

4

Jenis

509.60

3.761

8

Jenis

1.004.

364.69

3

Penyusunan

Data dan

Informasi Profil

Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah

dokumen

data dan

informasi

profil

masyarakat

hukum adat

0

doku

men

-

-

-

-

-

1

Doku

men

200.00

0.000

0

-

1

Doku

men

200.00

0.000



Mengopti

malkan

pemanfaa

tn dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Meningkat

nya

kapasitas

penangana

n sampah

dan

kebersihan

(31)

Volume

dan %

Sampah

yang

ditangani

dalam

bentuk

penukaran

sampah

dengan

beras,

pengangk

utan dan

Reduksi

Program

Pembangunan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

dan Limbah B3

Jumlah Unit

Sektor Publik,

Swasta dan

Komunitas

yang

ditingkatkan

kapasitasnya

dalam

pengelolaan

persampahan

dan Limbah

B3

55

titik

diken

dalika

n

0

- 0

- 0

-

260

sekto

r dan

80

Titik

Diken

dalik

an

2.692.

042.55

0

330

sekto

r dan

90

Titik

Diken

dalik

an

2.794.

503.82

7

590

sekto

r dan

225

Titik

Diken

dalik

an

5.486.

546.37

7

Lomba-lomba

kebersihan dan

Keindahan

Lingkungan

Jumlah

peserta

lomba-lomba

kebersihan

dan

keindahan

leingkungan

0

pesert

a

-

-

-

-

100

Oran

g

408.83

1.600

100

peser

ta

421.09

6.548

100

peser

ta

829.92

8.148

Pinda

han

dari

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa



mpah

an

Koordinasi

pengawasan

pengelolaan

sampah

Jumlah

Laporan hasil

koordinasi

pengawasan

pengelolaan

sampah

0

Lapor

an

-

-

-

-

6

Lapor

an

168.58

4.300

6

Lapor

an

173.64

1.829

6

Lapor

an

342.22

6.129

Sosialisasi

pengelolaan

limbah B3

Jumlah

peserta yang

mengikuti

Sosialisasi

Limbah B3

0

Orang -

-

-

-

250

Oran

g

249.27

4.200

300

Oran

g

256.75

2.426

300

Oran

g

506.02

6.626

Sosialisasi

peningkatan

kapasitas

kebijakan

pengelolaan

persampahan

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

pengelolaan

persampahan

0

Orang -

-

-

-

240

Oran

g

186.26

5.150

270

Oran

g

191.85

3.105

270

Oran

g

378.11

8.255

Pinda

han

dari

Progra

m

Pening

katan

Kapasi

tas

Pengel

olaan



Persa

mpah

an

Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Persampahan

Lokasi

Pembinaan

Masyarakat

0

Orang -

-

-

-

250

Oran

g

310.00

0.000

250

Oran

g

341.00

0.000

750

Oran

g

651.00

0.000

Pengelolaan

sampah

terpadu 3 R

berbasis

masyarakat

Jumlah

peserta

pelatihan

Pengelolaan

sampah

terpadu 3 R

berbasis

masyarakat

0

Orang -

-

-

-

200

Oran

g

168.23

9.900

220

Oran

g

173.28

7.097

220

Oran

g

341.52

6.997

Pelaksanaan

Pendataan

Limbah B3 di

kota Makassar

Jumlah usaha

dan kegiatan

Potensi

Limbah B3

70

Unit -

-

-

-

80

Unit

173.80

0.000

90

Unit

179.01

4.000

90

Unit

352.81

4.000



Pengelolaan B3

dan Limbah B3

Jumlah

Usaha/Kegiat

an yang B3

dan Limbah

B3 yang di

pantau dan

diawasi

55

Unit -

-

-

-

70

Unit

298.26

0.000

80

Unit

307.20

7.800

80

Unit

605.46

7.800

Pelaksanaan

Penilaian

Teknis

Kelayakan

Perizinan TPS

limbah B3 di

Kota Makassar

Jumlah

rekomendasi

Limbah B3

yang

diberikan

kelayakan

penerbitan

izin TPS

-

-

-

- 0 0

Kelayakan

teknis TPS

Limbah B3 di

kota makassar

Jumlah

rekomendasi

Limbah B3

yang

diberikan

kelayakan

penerbitan

izin TPS

0

Jenis -

-

-

- 0 0

30

Jenis

161.48

8.000

35

Jenis

166.33

2.640

35

Jenis

327.82

0.640



Pemantauan

dan

pengawasan

TPS limbah B3

Jumlah

Usaha/Kegiat

an yang

memiliki TPS

Limbah B3

yang di awasi

0

Usaha

/kegia

tan

-

-

-

- 0 0

50

Unit

186.15

0.000

60

Unit

191.73

4.500

60

Unit

377.88

4.500

Penyusunan

hasil tinjauan

laporan neraca

limbah B3

Jumlah

laporan

neraca

limbah B3

usaha/dan

kegiatan yang

dievaluasi

0

Lapor

an

-

-

-

- 0 0

80

Unit

191.89

4.000

90

Lapor

an

197.65

0.820

90

Lapor

an

389.54

4.820

Penyusunan

informasi

pengelolaan

sampah tingkat

kota Makassar

Jumlah

dokumen

informasi

pengelolaan

sampah

setiap tahun

0

Doku

men

-

-

-

- 0 0

2

Doku

men

189.25

5.400

2

Doku

men

194.93

3.062

2

Doku

men

384.18

8.462

Mengopti

malkan

pemanfaa

tn dan

pelestaria

n

lingkunga

Meningkat

nya

kapasitas

penangana

n sampah

dan

kebersihan

Volume

dan %

Sampah

yang

ditangani

dalam

bentuk

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Persampahan

Indeks

Kepuasan

masyarakat

terhadap

pengelolaan

sampah

dalam

0

20

Kelur

ahan

12.69

5.000.

000

50

Kelur

ahan

4.381.

000.0

00

70

Kelur

ahan

17.076

.000.0

00



n hidup

kota

(31) penukaran

sampah

dengan

beras,

pengangk

utan dan

Reduksi

wilayah

kelurahan

Cakupan

sampah yang

dipilah

90%

1.003.

571.3

50

90%

8.000.

000.00

0

95%

10.000

.000.0

00

95%

19.003

.571.3

50

Sampah tukar

beras

657

Ton

Samp

ah

159

ton

175

ton

192

ton

4.250

ton

1 08 xx 15 10

Gerakan

Makassar Tidak

Rantasa

Indeks

Kepuasan

masyarakat

terhadap

pengelolaan

sampah

dalam

wilayah

kelurahan

0

20

Kelur

ahan

2.500.

000.0

00

50

Kelur

ahan

2.875.

000.0

00

70

Kelur

ahan

5.375.

000.00

0

Sampah

Tukar Beras

657

Ton

657

Ton

8.820.

000.0

00

1.314

Ton

1.971

Ton

8.820.

000.00

0



1 08 xx 15 10

Sosialisasi

kebijakan

pengelolaan

persampahan

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

250

Orang

300

Oran

g

200.0

00.00

0

350

Oran

g

230.0

00.00

0

600

Oran

g

430.00

0.000

Pinda

h ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

mpah

an dan

Limba

h B3

1 08 xx 15 11

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan

Lokasi

Pembinaan

Masyarakat

0

14

Keca

mata

n

150.0

00.00

0

14

Keca

mata

n

173.0

00.00

0

8

Keca

mata

n

310.2

33.70

0

14

Keca

mata

n

633.23

3.700

Pinda

h ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan



Persa

mpah

an dan

Limba

h B3

1 08 xx 15 12

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah

Dokumen

Monitoring

1

Doku

men

4

Doku

men

75.00

0.000

4

Doku

men

85.00

0.000

8

Doku

men

160.00

0.000

1 08 xx 15 13 Kampanye

Peduli Sampah

Jumlah

Pelaksanaan

Kegiatan

Peduli

Sampah

0 2 Kali

100.0

00.00

0

2 Kali

115.0

00.00

0

4 Kali

215.00

0.000

1 08 xx 15 14

Pengelolaan

Sampah

Terpadu 3 R

Berbasis

Masyarakat

Jumlah

Peserta

Pelatihan

150

Kelom

pok

100

Kelo

mpo

k

100.0

00.00

0

150

Kelo

mpo

k

115.0

00.00

0

250

Oran

g

507.0

72.60

0

250

Oran

g

722.07

2.600

Pinda

h ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

mpah



an dan

Limba

h B3

1 08 xx 15 15

Survey dan

Pemetaan

Lokasi

Pengelola

Sampah 3R

Jumlah

Laporan

Survey

0

1

Lapor

an

100.0

00.00

0

1

Lapor

an

115.0

00.00

0

2

Lapor

an

215.00

0.000

1 08 xx 15 18 Lomba-lomba

Kebersihan

Jumlah

Kegiatan

Lomba

Kebersihan

2

Kegiat

an

2

Kegia

tan

150.0

00.00

0

2

Kegia

tan

173.0

00.00

0

4

Kegia

tan

323.00

0.000

Pinda

h ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

mpah

an dan

Limba

h B3



Pemberdayaan

Masyarakat

Melalui Bank

Sampah

Jumlah Bank

Sampah yang

mendapatkan

pemberdayaa

n

20

Bank

Samp

ah

20

Bank

Samp

ah

500.0

00.00

0

20

Bank

Samp

ah

500.0

00.00

0

40

Bank

Samp

ah

1.000.

000.00

0

Sosialisasi

peningkatan

kapasitas

kebijakan

pengelolaan

persampahan

Jumlah

peserta yang

mengikuti

sosialisasi

pengelolaan

persampahan

0

Orang -

-

-

-

400

Oran

g

186.2

65.05

0

400

Oran

g

186.26

5.050

Pinda

han ke

Progra

m

Pemb

angun

an

Kinerj

a

Pengel

olaan

Persa

mpah

an dan

Limba

h B3

Pengelolaan

bank sampah

Jumlah BSU

yang di kelola

oleh bank

sampah

707

Unit 0

- 0

-

1000

Unit

8.000.

000.00

0

1300

Unit

10.000

.000.0

00

1300

Unit

18.000

.000.0

00



Pengelolaan

TPS 3R

Jumlah TPS

3R yang

terkelola

0 0

- 0

- 0

-

6

Unit 0

6

Unit

-

6

Unit

-

Pelatihan

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia

tentang total

Quality Control

Barang Pilahan

sampah di

Ruang Lingkup

Pegawai UPTD

pengelolaan

sampah dan BS

Unit, , BS

Sekolah, BS

Sektoral DAN

BS SKPD.

Jumlah

peserta

Pelatihan

peningkatan

kapasitas

SDM

pemilahan

sampah an

organik

0 org 0

- 0

- 0 0

150

org

-

300

org

-

300

org

-

Bimtek

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia

tentang

Pengawasan,

Evaluasi dan

Pembinaan

jumlah

peserta

Bimtek

peningkatan

kapasitas

pengawasan

evaluasi dan

pembinaan

0 org 0

- 0

- 0 0

168

org

-

208

org

-

208

org 0



pada BS Unit,

BS Sekolah, BS

Sektoral DAN

BS SKPD.

BSU

Mengopti

malkan

pemanfaa

tn dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Meningkat

nya

kapasitas

penangana

n sampah

dan

kebersihan

(31)

Volume

dan %

Sampah

yang

ditangani

dalam

bentuk

penukaran

sampah

dengan

beras,

pengangk

utan dan

Reduksi

1 08 xx 15

Program

Pembangunan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Volume dan

% sampah

yang

diangkut dan

direduksi

90,16

% 91%

67.02

8.000.

000

91%

61.84

8.000.

000

92%

16.01

5.308.

000

92%

10.717

.500.0

00

95%

11.117

.500.0

00

95%

166.72

6.308.

000

1 08 xx 15 01

Penyusunan

kebijakan

manajemen

Dan Regulasi

pengelolaan

sampah

Jumlah

Peraturan

dan standar

pedoman

pengelolaan

Persampahan

1

Doku

men

2

Doku

men

750.0

00.00

0

0

863.0

00.00

0

2

Doku

men

1.613.

000.00

0



1 08 xx 15 02

Penyediaan

prasarana dan

sarana

pengelolaan

persampahan

Luas Lahan

TPA dan

jumlah

Sarana yang

tersedia

14,54

Ha

50.00

0 M2

10.00

0.000.

000

0

-

50.00

0 M2

10.000

.000.0

00

0 Unit 2

Unit

30.00

0.000.

000

2

Unit

30.000

.000.0

00

Jumlah

Armada

Pengangkut

Sampah

157

Unit

50

Unit

24.27

5.000.

000

50

Unit

24.275

.000.0

00

Jumlah

TPST/Transfe

r Depo yang

terbangun

2

Buah

5

Buah

4.000.

000.0

00

5

Buah

4.000.

000.00

0

Jumlah

kontainer

253

Unit

25

Unit

943.0

00.00

0

30

Unit

1.121.

000.0

00

55

Unit

2.064.

000.00

0



1 08 xx 15 04

Peningkatan

Operasi &

Pemeliharaan

Sarana Dan

Prasarana

Persampahan

Jumlah

Sarana

Kendaraan

dan Sarana

Persampahan

yang

terpelihara

157

Kend

dan

223

Kontai

ner

207

Kend

dan

248

Kont

ainer

20.00

0.000.

000

207

Kend

dan

278

Kont

ainer

23.00

0.000.

000

1

Unit

190.0

00.00

0

0

- 0

-

486

Kend

/

Konta

iner/

Unit

43.190

.000.0

00

1 08 xx 15 05

Pengembanga

n teknologi

pengelolaan

persampahan

Jumlah

Inovasi

teknologi

Pengelolaan

Persampahan

0 1

Unit

1.500.

000.0

00

1

Unit

1.725.

000.0

00

1

Unit

3.225.

000.00

0

1 08 xx 15 07

Peningkatan

kemampuan

aparat

pengelolaan

persampahan

Jumlah

Aparat yang

memiliki

kemampuan

dalam

mengelola

persampahan

0

25

Oran

g

50.00

0.000

25

Oran

g

55.00

0.000

25

Oran

g

105.00

0.000

1 08 xx 15 16

Petugas

Supervisi,

Penagih dan

Staf

Jumlah Staf

dan Petugas

Penagihan

Retribusi

50

Orang

50

Oran

g

510.0

00.00

0

50

Oran

g

587.0

00.00

0

50

Oran

g

1.097.

000.00

0

1 08 xx 15 16 Pengelolaan

UPTD TPA

Jumlah Lokasi

TPA yang

1

Lokasi 1

Lokas

3.250.

1

Lokas

3.738. 1

Lokas

6.988.



Tamangapa terpelihara i 000.0

00

i 000.0

00

i 000.00

0

Jumlah

sampah yang

tertangani

43800

0 Ton 0 0

-

4380

00

Ton

8.547.

695.0

00

4380

00

Ton

9.017.

500.00

0

4380

00

Ton

9.017.

500.00

0

4380

00

Ton

26.582

.695.0

00

1 08 xx 15 17

Revisi Perda

Retribusi

Persampahan

Jumlah Perda

yang direvisi

1

Perda

1

Perd

a

750.0

00.00

0

1

Perda

750.00

0.000

intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

potensi wajib

pajak retribusi

dan

peningkatan

kelembagaan

pengelola

Retribusi

Persampahan

Tersusun

Data dan

Potensi Wajib

retribusi

kebersihan

0

1

Doku

men

350.0

00.00

0

1

Doku

men

350.00

0.000

1 08 xx 15 19

Pengendalian

dan Koordinasi

Penilaian Kota

Sehat/ Adipura

Pelaksanaan

Pengendalian

Kota Sehat

Adipura

3 Kali 3 Kali

250.0

00.00

0

3 Kali

300.0

00.00

0

6 Kali

550.00

0.000

Pinda

h ke

Progra

m



Penge

mban

gan

Kapasi

tas

dan

Partisi

pasi

Masya

rakat

1 08 xx 15 21

Pengkajian

Pengembanga

n sistem

Insentif dan

disinsentif

dalam

pengelolaan

persampahan

Jumlah

Dokumen

pengembang

an sistem

insentif dan

disentif

dalam

pengelolaan

persampahan

0

1

Lapor

an

400.0

00.00

0

1

Lapor

an

460.0

00.00

0

2

Lapor

an

860.00

0.000

Lomba-lomba

kebersihan dan

Keindahan

Lingkungan

Jumlah

peserta

lomba-lomba

kebersihan

dan

keindahan

leingkungan

0

Orang -

-

-

-

100

Oran

g

580.2

95.35

0

100

peser

ta

580.29

5.350

Pinda

han

dari

Progra

m

Pening

katan

Kapasi



tas

Pengel

olaan

Persa

mpah

an

Pengelolaan

bank sampah

Jumlah BSU

yang di kelola

oleh bank

sampah

707

Unit 0

- 0

-

707

Unit

6.562.

267.6

50

707

Unit

6.562.

267.65

0

Pinda

h/berl

anjut

ke

Progra

m

Pening

katan

Kapasi

tas

Pengel

olaan

Persa

mpah

an

Pengadaan

Sarana dan

prasarana bank

sampah

Jumlah

sarana dan

prasarana

bank sampah

yang tersedia

0

- 0

-

500

Unit

135.0

50.00

0

0 0

-

135.05

0.000



Pengadaan

Tanah

Timbunan

Penutup

Sampah

Jumlah

volume tanah

timbunan

penutup

sampah

0 m3 0 0

-

0

unit

-

2360

m3

500.00

0.000

2360

m3

750.00

0.000

2360

m3

1.250.

000.00

0

Pemeliharaan

Kolam Lindi

TPA

jumlah

bangunan

kolam lindi

yang di

pelihara

0 unit 0 0

-

0

unit

-

1

Unit

400.00

0.000

1

Unit

400.00

0.000

1

Unit

800.00

0.000

Operasional

Pengolahan

Kompos

Jumlah

Volume

produksi

kompos yang

diolah

0 kg 0 0

- 0 kg

-

1000

kg

100.00

0.000

1000

kg

100.00

0.000

2000

kg

200.00

0.000

Pemeliharaan

Landasan

Pembuangan

TPA

jumlah

bangunan

landasan

pembuangan

yang di

pelihara

0

lokasi 0 0

-

0

lokas

i

-

1

Lokas

i

500.00

0.000

1

Lokas

i

750.00

0.000

1

Lokas

i

1.250.

000.00

0

Pengadaan

Instalasi

Pemanfaatan

Gas Metan

jumlah

instalasi

pemanfaatan

gas metan

0 unit 0 0

-

0

unit

-

1

Unit

200.00

0.000

1

Unit

100.00

0.000

2

Unit

300.00

0.000



yang

terbangun

Mewujud

kan

pemukima

n sehat

bagi

masyarak

at

Tercukupin

ya

ketersediaa

n lahan

pemakama

n (36)

%

Cakupan

luas lahan

pemakam

an yang

tertata

secara

jenazah

bersusun

1 04 xx 20

Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman

Luas

Pemakaman

dan Kapasitas

Jenazah yang

ditampung

231.8

94 M2

262.9

65

M2

45.51

5.000.

000

0

5.992.

000.0

00

324.6

94

m2

4.382.

509.2

00

341.0

37

m2

4.513.

980.00

0

341.0

37

m2

4.649.

193.40

0

341.0

37

m2

13.545

.682.6

00

Kapasitas

Jenazah yang

di tampung

115.8

47

Jenas

ah

150,0

00

Jenaz

ah

150,0

00

Jenaz

ah

150,0

00

Jenaz

ah

150,0

00

Jenaz

ah

1 04 xx 20 01

Penyusunan

kebijakan,

norma,

standar,

prosedur dan

manual

pengelolaan

areal

pemakaman

Jumlah

Dokumen

Kebijakan,No

rma standar

dan

Prosedure

Pengelolaan

Pemakaman

0

1

Doku

men

50.00

0.000

0

-

1

Doku

men

50.000

.000



1 04 xx 20 02

Pengumpulan

dan analisis

data base

jumlah jiwa

yang

meninggal

Jumlah

Laporan data

Pemakaman

0

1 04 xx 20 03

Koordinasi

pengelolaan

areal

pemakaman

Rapat

Koordinasi

dalam

Pengelolaan

Area

Pemakaman

0

1 04 xx 20 04

Koordinasi

penataan areal

pemakaman

Rapat

Koordinasi

Penataan

Area

Pemakaman

0 2 Kali

15.00

0.000

2 Kali

17.00

0.000

4 Kali

32.000

.000

1 04 xx 20 06

Pembangunan

sarana dan

prasarana

pemakaman

Luas

Pembanguna

n sarana

pemakaman

23189

4 M2

31.03

1 M2

40.00

0.000.

000

-

-

31.03

1 M2

40.000

.000.0

00

Jumlah

Pelayanan

Bebas

5.500

Pelay

anan

6.000

Pelay

anan

1.950.

000.0

00

6.000

Pelay

anan

1.950.

000.0

00

6.000

Pelay

anan

40.000

.000.0

00



Jumlah lahan

tempat

pemakaman

umum (TPU)

bagi warga

kota

makassar

0

Lokasi

Pema

kama

n

0

- 0

- - -

3

lokasi

114.8

19 m²

325.00

0.000

4

lokasi

34.57

0 m²

424.36

0.000

7

lokasi

34.57

0 m²

749.36

0.000

1 04 xx 20 07

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

pemakaman

Jumlah Lahan

Tempat

Pemakaman

Umum (TPU)

bagi warga

kota

Makassar

7

Lokasi

Pema

kama

n

7

Lokas

i

Pema

kama

n

3.500.

000.0

00

7

Lokas

i

Pema

kama

n

4.025.

000.0

00

7

Lokas

i

Pema

kama

n

7.525.

000.00

0

Luasan lokasi

- lokasi

pemakaman

dan daya

tampung.

6

lokas

i

4.382.

509.2

00

7

lokasi

3.785.

780.00

0

7

lokasi

3.899.

353.40

0

7

lokasi

12.067

.642.6

00

Pengawasan

dan

Pengendalian

Areal

Pemakaman

Jumlah Lokasi

Pemakaman

yang

dikendalikan

7

lokasi

216.00

0.000

7

lokasi

222.48

0.000

7

lokasi

438.48

0.000



Sosialisasi

Perda

peningkatan

kapasitas

pengelolaan

pemakaman

Jumlah

peserta

Sosialisasi

Perda

peningkatan

kapasitas

pengelolaan

pemakaman

0

Orang 0

- 0

- 0 0

100

Oran

g

100.00

0.000

200

Oran

g

103.00

0.000

300

Oran

g

203.00

0.000

Pembangunan

Sistem

Informasi data

pemakaman

Jumlah

Sistem

Informasi

data

Pemakaman

yang

dibangun

0 0 1

Unit

87.200

.000 -

-

1

Unit

87.200

.000,0

0

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Meningkat

nya luas

ruang

terbuka

hijau publik

privat (30)

% Luas

dan

Sebaran

RTH

Publik,

Privat dan

Taman

Tematik

1 08 xx 24

Program

Peningkatan

Kapasitas

Penghijauan

Kota

Jumlah

Pohon yang

Tertanam

dan

Terpelihara

5000

Pohon

7500

Poho

n

10.41

5.000.

000

5000

Poho

n

9.050.

000.0

00

9.500

Poho

n

11.68

6.752.

400

13.00

0

Poho

n

13.601

.333.4

74

14.00

0

Poho

n

14.116

.873.4

78

49.00

0

Poho

n

57.175

.705.8

52



1 08 xx 24 01

Penyusunan

Kebijakan,

Norma Standar

Prosedure dan

manual

Pengelolaan

RTH

Jumlah

Dokumen

Kebijakan,

Norma

standar

Prosedure

dan Manual

Pengelolaan

RTH

0

1

Doku

men

500.0

00.00

0

0

1

Doku

men

500.00

0.000

1 08 xx 24 03

Penyusunan

dan Ananlisis

Data/

Informasi

Pengelolaan

RTH

Jumlah

Laporan dan

Analisis Data/

Informasi

Pengelolaan

RTH

0

3

Lapor

an

250.0

00.00

0

3

Lapor

an

275.0

00.00

0

11

Lapor

an

158.9

28.20

0

6

Lapor

an

525.00

0.000

1 08 xx 24 11

Pengelolaan

RTH Area

Lorong/Gang

berbasis

masyarakat

Jumlah

Lorong yang

terbina

0

50

Loro

ng

500.0

00.00

0

50

Loro

ng

510.0

00.00

0

45

Loro

ng

193.6

78.10

0

45

Loron

g

200.00

0.000

45

Loron

g

206.00

0.000

235

Loron

g

599.67

8.100

1 08 xx 24 08

Pengawasan

dan

Pengendalian

RTH

Jumlah

Laporan

Pengawasan

dan

Pengendalian

0

1

Doku

men

40.00

0.000

1

Doku

men

45.00

0.000

12

Doku

men

525.3

25.30

0

14

Doku

men

85.000

.000



Jumlah

Dokumen

Pohon dan

RTH Yang

Terawasi

12

Doku

men

541.08

5.059

12

Doku

men

557.31

7.611

24

Doku

men

1.098.

402.67

0

1 08 xx 24 09

Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat

Dalam

Pengelolaan

RTH

Jumlah

Kelompok

Masyarakat

yang terbina

0

30

Kelo

mpo

k

300.0

00.00

0

20

Kelo

mpo

k

200.0

00.00

0

50

Kelo

mpok

500.00

0.000

1 08 xx 24 13

Pemeliharaan

Kawasan

Penghijauan

Kota

Luas Kawasan

Hijau yang

terpelihara

0

14

Keca

mata

n

5.500.

000.0

00

14

Keca

mata

n

6.000.

000.0

00

1050

0

Poho

n

9.877.

411.8

00

14

Keca

mata

n

21.377

.411.8

00

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Kawasan

Penghijauan

Kota dan RTH

Kota

Jumlah

Pohon yang

tertanam dan

terpelihara

6980

Pohon 0

- 0

-

1100

0

Poho

n

3.500.

000.00

0

1150

0

Poho

n

3.862.

500.00

0

2250

0

Poho

n

7.362.

500.00

0

1 08 xx 24 14

Penghijauan

Sekolah dan

Pemukiman

Jumlah

Pohon yang

Tertanam

5000

Pohon

7.500

Poho

n

615.0

00.00

5.000

Poho

n

90.00

0.000

12.50

0

Poho

705.00

0.000



0 n

Jumlah

Sekolah yang

Terdistribusik

an Pohon

Penghijau

1750

Unit

317.40

0.000

1855

Unit

326.92

2.000

1855

Unit

644.32

2.000

1 08 xx 24 15

Pengadaan

sarana

Penunjang

Pengelolaan

RTH

Jumlah

Sarana

Penunjang

Pengelolaan

RTH

8 Unit

Tiga

Roda

dan 5

Unit

Mobil

9

Unit

Tiga

Roda

2.300.

000.0

00

2

Unit

Tiga

Roda

dan 1

Unit

Mobi

l

1.500.

000.0

00

44

Unit

250.00

0.000

44

unit

257.50

0.000

44

unit

4.307.

500.00

0

Sarana

Penunjang

Operasional

Penghijauan

Jumlah

Peralatan

Kerja yang

diadakan

untuk

Operasional

Kegiatan

Pemeliharaan

RTH

56

Unit

363.4

25.00

0

56

unit

363.42

5.000



1 08 xx 24 16

Peningkatan

Sarana

Operasional

Pemeliharaan

Kawasan Hijau

Jumlah

Sarana

Operasional

Pemeliharaan

Kawasan

Hijau

16 Bh

Chain

saw

dan 2

Pengg

ali

Tanah

12

Bh

Chain

saw

dan 1

Peng

gali

Tana

h

235.0

00.00

0

12

Bh

Chain

saw

dan 1

Peng

gali

Tana

h

250.0

00.00

0

12 Bh

Chain

saw

dan 1

Peng

gali

Tana

h

485.00

0.000

Jumlah

Kendaraan

Operasional

yang

diadakan

untuk

Operasional

Kegiatan

Pemeliharaan

RTH

0 0 0 0 0 1

Unit

567.9

84.00

0

2 unit

1.000.

000.00

0

2 unit

1.030.

000.00

0

5 unit

2.597.

984.00

0

1 08 xx 24 17

Peningkatan

kemampuan

SDM (GIS dan

Pemangkasan)

Jumlah Staf

Pemangkas 0

25

Oran

g

175.0

00.00

0

25

Oran

g

180.0

00.00

0

0

- 0

- 0

-

50

Oran

g

355.00

0.000



Peningkatan

Pelaksanaan

Kegiatan

Brigade Pohon

Jumlah

Tenaga

Pendukung

Brigade

Pohon

Penunjang

Kegiatan

Pemeliharaan

RTH

0 0

- 0

- 0 0

30

Oran

g

750.00

0.000

30

Oran

g

772.50

0.000

60

Oran

g

1.522.

500.00

0

Pembangunan

Taman Tematik

Jumlah

Taman

Tematik yang

terbangun

8

Tama

n

0

- 0

- 0 0

1

Titik

Tama

n

1.502.

710.16

5

1

Titik

Tama

n

1.547.

791.47

0

2

Titik

Tama

n

3.050.

501.63

5

Pinda

han

dari

Progra

m

Pening

katan

Kualit

as

Taman

Kegiatan

Penghijauan

Bantaran

Sungai dan

Kanal

Jumlah

Pohon yang

tertanam di

Bantaran

Sungai

0

pohon 0

- 0

- 0 0

1000

Poho

n

220.13

8.250

1100

Poho

n

226.74

2.398

1100

Poho

n

446.88

0.648



Peningkatan

Kapasitas RTH

dengan

Vertical

Garden dan

Roof Garden

Jumlah

Peserta

sosialisasi

Vertical

Garden dan

Roof Garden

0

pesert

a

0

- 0

- 0 0

500

Oran

g

320.00

0.000

500

Oran

g

329.60

0.000

1000

Oran

g

649.60

0.000

Penataan

Kawasan Hijau

Perkotaan dan

RTH

Jumlah

Pohon yang

tertata pada

kawasan

Ruang

Terbuka

Hijau

4000

Poho

n

5.000.

000.00

0

4000

Poho

n

5.000.

000.00

0

8000

Poho

n

10.000

.000.0

00

Mengopti

malkan

pemanfaa

tan dan

pelestaria

n

lingkunga

n hidup

kota

Berkurangn

ya

pencemara

n tanah,

air, udara

dan

kerusakan

lingkungan

karena

dampak

pembangu

nan (32)

Status

Mutu Air,

Tanah dan

Udara

Program

fasilitasi

laboratorium

lingkungan

hidup

Cakupan uji

laborotarium

yang

difasilitasi

0 0

- 0

- 0

-

20%

pelay

anan

conto

h uji

600.00

0.000

25%

pelay

anan

conto

h uji

2.900.

000.00

0

25%

pelay

anan

conto

h uji

3.500.

000.00

0



Peningkatan

kemampuan

aparat

pengelola

laboratorium

Lingkungan

Jumlah

aparat yang

memiliki

kemampuan

dalam

mengelola

laboratorium

lingkungan

Orang 0

- 0

- 0 0

20

Oran

g

200.00

0.000

20

Oran

g

200.00

0.000

40

Oran

g

400.00

0.000

Pengadaan

Alat-alat

Laboratorium

Jumlah alat-

alat

laboratorium

untuk analisis

air dan udara

Paket 0

- 0

- 0 0 - -

4

Paket

2.000.

000.00

0

4

Paket

2.000.

000.00

0

Penyusunan

Kebijakan

Penetapan

Tarif

Laboratorium

Jumlah

regulasi Tarif

Laboratorium

yang

tersusun

Regul

asi 0

- 0

- 0 0

1

Regul

asi

100.00

0.000

- -

1

Regul

asi

100.00

0.000

Operasional

Laboratorium

Lingkungan

Terlaksanany

a Operasional

Laboratorium

Lingkungan

Bulan 0

- 0

- 0 0 - -

4

Jenis

400.00

0.000

4

Jenis

400.00

0.000

Sosialisasi

Kebijakan

Pengelolaan

Jumlah

Peserta

Sosialisasi

Orang 0

- 0

- 0 0

300

Oran

g

300.00

0.000

300

Oran

g

300.00

0.000

600

Oran

g

600.00

0.000



Laboratorium

Lingkungan

TOTAL

61.465

.931.4

28

66.350

.199.7

33

Mengetahui

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MAKASSAR

Drs. ABDUL AZIS HASAN,

M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19600925 198003 1

007



Terkait tabel di atas, berikut usulan nomenklatur program dan kegiatan

utama non kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup :


Program ini didukung oleh kegiatan :

a. Sosialisasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

b. Koordinasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

c. Pengadaan/Updating Sistem Informasi RTH

d. Koordinasi Pengelolaan RTH

e. Pelatihan Pengelolaan RTH

f. Pemeliharaan dan Pembersihan Pohon

g. Posko Pohon Tumbang

h. Identifikasi RTH

2. Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota.


a. Pengelolaan RTH Area Lorong/Gang berbasis masyarakat

b. Pengawasan dan Pengendalian RTH

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Penghijauan Kota dan

RTH Kota

d. Penghijauan Sekolah dan Pemukiman

e. Pengadaan sarana Penunjang Pengelolaan RTH

f. Kegiatan Penghijauan Bantaran Sungai dan Kanal

g. Peningkatan Kapasitas RTH dengan Vertical Garden dan Roof

Garden

h. Penataan kawasan hijau perkotaan dan RTH



3. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan

Limbah B3.


a. Lomba-lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan

b. Koordinasi pengawasan pengelolaan sampah

c. Sosialisasi pengelolaan limbah B3

d. Sosialisasi peningkatan kapasitas kebijakan pengelolaan persampahan

e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

f. Pengelolaan sampah terpadu 3 R berbasis masyarakat

g. Pelaksanaan Pendataan Limbah B3 di kota Makassar

h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

i. Kelayakan Teknis TPS limbah B3 di Kota Makassar

j. Pemantauan dan pengawasan TPS limbah B3

k. Penyusunan hasil tinjauan laporan neraca limbah B3

l. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota Makassar

4. Program Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.


a. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

b. Dewan Pembina Adipura tingkat Kota Makassar

c. Penilaian sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan

d. Pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan

e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup



f. Penyusunan Data Non Fisik Adipura

g. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

bidang lingkungan hidup

h. Pembinaan Kampung Proklim Kota Makassar

i. Pembinaan Kader Lingkungan

j. Climate Change dan Pekan Lingkungan Indonesia Expo, Makassar

Expo dan F8

k. Penyusunan Data dan Informasi Profil Masyarakat Hukum Adat

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup


a. Pemantauan Kualitas Lingkungan

b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

c. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

d. Pengendalian dan Pengawasan Udara sumber tidak bergerak

e. Pengujian emisi kendaraan bermotor

f. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

g. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

h. Pengujian Kualitas Udara Ambien Kota

I. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

j. Pemantauan kualitas lingkungan pada wilayah pesisir, laut, pulau

pulau kecil

k. Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan

l. Pemantauan Kualitas Alat Air Quality Monitoring System (AQMS)

m. Verifikasi Pengelolaan dan Pembuangan Limbah Cair



n. Evaluasi Pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

o. Pengawasan pelaksanaan RKLRPL, UKL/UPL dan ijin lingkungan

dalam tahap konstruksi

p. Penegakan hukum lingkungan terhadap hasil pengawasan



a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

b. Sosialisasi Pengembangan Konservasi Air tanah

c. Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah

d. Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam dan

Keanekaragaman hayati e. Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan DAS (Penyelenggaraan

DAS)

f. Verifikasi Permohonan Pengambilan/Pengeboran Air tanah



a. Evaluasi dan Tindak lanjut pengaduan masyarakat LH dan

Penyelesaian sengketa LH/Evaluasi dan Tindak lanjut pengaduan

masyarakat

b. Pendukung kegiatan pos pengaduan dan penyelesaian LH

c. Sosialisasi peraturan perundangundangan mengenai dokumen

lingkungan dan tata cara pengaduan

d. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan SPPL



a. Pengkajian dampak lingkungan



b. Koordinasi penyusunan AMDAL

c. Penyusunan standar pengelolaan lingkungan untuk Usaha Mikro dan

Kecil

d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

e. Koordiansi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH

f. Pendukung Kegiatan Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)

g. Penyusunan Data Base Dokumen Lingkungan



a. Pengelolaan UPTD TPA Tamangapa

10. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan


a. Pengelolaan bank sampah

b. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia tentang total Quality

Control Barang Pilahan sampah di Ruang Lingkup Pegawai UPTD

pengelolaan sampah dan BS Unit, , BS Sekolah, BS Sektoral DAN BS

SKPD.

c. Bimtek Peningkatan Sumber Daya Manusia tentang Pengawasan,

Evaluasi dan Pembinaan pada BS Unit, BS Sekolah, BS Sektoral DAN

BS SKPD.



a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

c. Pengawasan dan Pengendalian Areal Pemakaman



d. Sosialisasi Perda peningkatan kapasitas pengelolaan pemakaman

e. Pembangunan Sistem Informasi data pemakaman

12. Program Fasilitasi Laboratorium Lingkungan Hidup


a. Peningkatan kemampuan aparat pengelola laboratorium Lingkungan

b. Penyusunan Kebijakan Penetapan Tarif Laboratorium

c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan



BAB VI

INDIKATOR KINERJA


YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019,

dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar,

maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai kewajiban untuk

mendukung pencapaian misi ke 1 dan ke 2 yang terkait dengan bidang

lingkungan hidup yakni :

Misi ke 1 “Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar

dunia”. Sasaran pada misi tersebut meliputi : (1) Penukaran sampah dengan

beras; (2) Pengembangan kebun kota.

Misi ke 2 “Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia”.

Sasaran pada misi tersebut meliputi : (1) Penyelesaian masalah banjir; (2)

Pembangunan waterfront city; (3) Pengembangan pinggiran kota; (4)

Pengembangan taman tematik; (5) Penataan lorong. Maka Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran

yang pertama dan yang kedua yaitu pengendalian dan p[enanganan masalah

sampah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH

nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode

tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD

menunjukkan nilai IKLH Kota Makassar sebesar 51,07. Target capaian mulai

tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target

nasional yaitu sebesar 54,56; 59,78; 65,02 dan 68,50. Sedangkan target

sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir



target nasional sebesar 68,50. Guna pencapaian sasaran tingkat daerah

tersebut, ditetapkan 2 (dua) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam mendukung sasaran

daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta

pengelolaan persampahan;

2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan

Sumber Data Alam yang berkelanjutan.

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu

indikator kinerja utama dari kinerja utama pertama :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Persentase SDM Aparatur Yang Menempati Unit Kerja Sesuai Dengan

Kompetensinya

3. Luas Dan Sebaran RTH Publik, prifat dan Taman Tematik

4. Luas Dan Sebaran RTH Publik, prifat dan Taman Tematik

5. Status Mutu Air, Tanah dan Udara

6. Volume dan % SAmpah yang ditangani dalam bentuk penukaran

sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi

7. cakupan luas lahan pemakaman yang tertata secara bersusun

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja

utama adalah melalui 11 (sebelas) program utama yaitu :


2. Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota

3. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup




7. Program Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat



8. Program Fasilitasi Laboratorium LIngkungan Hidup

9. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah

B3



Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 3 (tiga) tahun

mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan

pada Tabel 6.1. Tabel 6.2



Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)

Jumlah dan Persentase

Titik pencemaran tanah, air

dan udara yang di pantau

dan dikendalikan

129 titik

dipantau 55

titik

dikendalikan

(42,63%)

250 titik

dipantau 55%

dikendalikan

180 titik

dipantau 69%

dikendalikan

280 titik

dipantau 60%

dikendalikan

280 titik

dipantau 60%

dikendalikan

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Cakupan usaha yang taat

Hukum75%

50 %

Rekomendasi80% 85% 85%

412

Rekomendasi

50 %

Rekomendasi

55 %

Rekomendasi

60 %

Rekomendasi

60 %

Rekomendasi

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

101 dipantau

dan

dikendalikan

(24,5%)

100 % Dipantau

dan

Dikendalikan

100 %

Dipantau dan

Dikendalikan

100 % Dipantau

dan

Dikendalikan

100 %

Dipantau dan

Dikendalikan

Persentase Ketaatan

pelaku usaha terhadap

rekomendasi yang

dikeluarkan

76,47% 76,47% 86,67% 1.508.885 91,67% 1.508.885 91,67%

Persentase Izin Lingkungan

yang di terbitkan 81,81% 81,81% 88,88% 91,30% 91,30%

Persentase Ketersediaan

Instrumen Lingkungan 20% 20% 40% 40% 40%

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah dan % Titik sumber

daya alam yang di pantau

dan dikendalikan

94 Titik 145 Titik 2.090.427 145 Titik 145 Titik 145 Titik

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Persentase Partisipasi

lembaga dari pilar

pemerintah Swasta dan

Masyarakat yang

berpartisipasi dalam

pelestarian lingkungan

51% 51% 2.658.567 70% 85% 85%

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Persentase Partisipasi

lembaga dari pilar

pemerintah Swasta dan

Masyarakat yang


pelestarian lingkungan

51% 51% 70% 85% 85%

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pengelolaan sampah

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Akhir Tahun RPJMDKODE

URUSAN / FUNGSI / BIDANG

URUSAN / SKPD / PROGRAM

RPJMD

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL RPJMD

3.860.436 4.051.166 3.041.955

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

lingkungan Hidup

2.406.272

3.609.595 3.041.955

Program Penataan Lingkungan

Program Pengembangan

Kapasitas dan Partisipasi

Masyarakat

2.690.265 3.372.359

Program Penaatan Lingkungan

Jumlah rekomendasi

Amdal, UKL dan UPL yang

dipantau dan dikendalikan

pelaksanaannya

Tabel 6.1

Indikator Kinerja DLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD




1 11 LINGKUNGAN HIDUP


DAERAH

1 11 01 Program pelayanan administrasi

perkantoran

Indeks Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran100% 100% 2.796.806 100% 2.481.200 100% 2.727.826 100% 8.005.832

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah1 11 02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan

sarana dan Prasana

Aparatur

100% 100% 1.518.566 100% 1.049.397 100% 948.086 100% 3.516.049

Dinas

Lingkungan

Hidup DaerahPrensentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran

Disiplin Berakaian Dinas 190.000 221.620 260.082 671.702

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Persentase Ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai100% 100% 100% 100% 100%

1 11 04 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparaturCakupan aparatur yang

mendapatkan pelatihan

kompetensi dibidangnya

100% 100% 500.298 100% 1.098.950 100% 1.208.845 100% 2.808.093

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Presentase capaian kinerja

yang termuat dalam citizen

charter

68.960 1.313.950 1.659.045 3.041.955

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Persentase Capaian Kinerja

yang termuat dalam

Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100 % 100% 100% 100% 100%

1006,04 Ha

RTH Publik1007,24 Ha 1041,77 Ha 1041,77 Ha 1041,77 Ha

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah145,27 Ha RTH

Privat169,27 Ha 233,14 Ha 233,18 Ha 233,18 Ha

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Akhir Tahun RPJMDINDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI

1 11 05

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 11 03

Program peningkatan disiplin

aparatur

KODE



RPJMD

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

(Luas RTH publik dan Luas

RTH Privat) Luas RTH

Publik dan RTH Privat yang

teridentifikasi

346.581 3.372.359 3.609.595 3.041.955

Lanjutan




Program Pembangunan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan

Limbah B3

Jumlah Unit Sektor Publik,

Swasta dan Komunitas yang

ditingkatkan kapasitasnya

dalam pengelolaan

persampahan dan limbah

B3 serta lingkungan secara

umum

55 titik

dikendalikan

55 titik

dikendalikan

80 Titik

Dikendalikan

90 Titik

Dikendalikan

90 Titik

Dikendalikan

Dinas

Lingkungan

Hidup Daerah

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pengelolaan sampah di

wilayah Kecamatan dan

Keluarahan

90% 1.003.571 90% 95% 95%

UPTD

Pengelolaan

Sampah

Cakupan sampah yang

dipilah

Sampah tukar beras 657 Ton 158.94 ton 174,82 ton 192,30 ton 526 ton

Program pembangunan kinerja

pengelolaan persampahan

Volume dan Persentase

Sampah yang diangkut dan

direduksi92% 92% 16.015.308 92% 95% 95% UPTD TPA

Luas pemakaman dan

kapasitas jenazah yang

ditampung231,894 m2 324.694 m2 341.037 m2 341.037 m2 262,965 m2

UPTD

Pemakaman

Kapasitas jenazah yang

ditampung115,847

jenazah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

Program peningkatan kapasitas

penghijauan kota

Jumlah pohon yang

tertanam dan terpelihara5.000 Pohon 9500 Pohon 11.686.752 13.000 Pohon 14.000 Pohon 14.000 Pohon Bid Penghijauan

Program fasilitasi laboratorium

lingkungan hidup

Cakupan uji laborotarium

yang difasilitasi

20%

pelayanan

contoh uji

25% pelayanan

contoh uji

25% pelayanan

contoh uji

UPTD

Laboratorium

Lingkungan

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Akhir Tahun RPJMDKODE



RPJMD

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI

KINERJA

AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI

Program peningkatan kapasitas


Program pengelolaan areal

pemakaman4.382.509

Lanjutan



2016 2017 2018 2019

1 Indeks Pencemaran Air (IPA)

2 Indeks Pencemaran Udara (IPU)

100,04 Ha Publik 107,24 Ha 1041,77 Ha 1041,77 Ha 1041,77 Ha

145,37 Ha Privat 169,27 Ha 233,14 Ha 233,18 Ha 233,18 Ha

3 Indeks Tutupan Hijau (ITH)

42,63% 75% 78,93% 80% 80%

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD (2019)

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

2015

IndokatorNo

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama DLH yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Catatan :

Ketiga Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makasar

tersebut merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kota

Makassar.



BAB VII

P E N U T U P

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2019 ini merupakan salah

satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan organisasi

perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 3 tahun. Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2019 ini didalam implementasinya

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengelolaan lingkungan hidup, sehingga konsistensi dan

keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya

dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam

RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2016-2019 dapat dipedomani dan

direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap

memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik

dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata

ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan

birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam

prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen

perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap

dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian

sebagaimana mestinya.

Makassar, Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makasar

Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19600925 198003 1 007

Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)

[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22]

Peningkatan

kinerja pelayanan

publik

Terwujudnya

pelayanan

publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

Indeks

kepuasan

masyarakat

11 1 XX 01 Indeks Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

70% 75% 1.319.316.700 78% 1.451.248.370 100% 2.796.806.505 100% 2.720.847.766 100% 2.790.803.199 100% 11.079.022.539 DLH

01 Persentase surat yang

ditindaklanjuti

100% 100% 56.357.900 100 61.993.690 100 118.351.590 -

Jumlah jasa surat

menyurat yang tersedia

13 Orang 13 Orang 54.600.000 13 Orang 54.732.156 13 Orang 56.374.121 13 Orang 165.706.277

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah (unit) jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik yang

tersedia

2 Unit 2 Unit 33.600.000 2 Unit 36.960.000 2 Unit 28.800.000 2 Unit 28.800.000 2 Unit 29.664.000 2 Unit 157.824.000

Penyediaan Jasa perizinan

dan sertifikasi

Persentase tersedianya

jasa perizinan kendaraan

dinas

100% 100% 15.900.000 100% 17.490.000 100% 33.390.000 Berlanjut Ke Prog.

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

persentase tersedianya

bahan kebersihan kantor

(17 jenis) dan jasa

kebersihan kantor (3

orang)

100% 100% 31.000.000 100% 34.100.000 100% 65.100.000

Jumlah jasa kebersihan

kantor yang tersedia

5 Orang 33.000.000 5 Orang 33.000.000 5 Orang 33.990.000 5 Orang 99.990.000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

tersedianya komponen

listrik

1 tahun 1 thn 20.205.000 1 thn 22.225.500 1 thn 42.430.500 Berlanjut Ke Prog.

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah jenis koran setiap

bulan

4 4,00 9.120.000 4 10.032.000 8 19.152.000

Penyediaan bahan bacaan Jumlah bahan bacaan

yang tersedia

4 Jenis 10.896.000 4 Jenis 10.896.000 4 Jenis 11.222.880 16 Jenis 33.014.880

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

jumlah jasa keamanan

kantor yang tersedia

0 bulan - - - - - - 2 Orang 190.000.000 2 Orang 190.000.000 2 Orang 380.000.000Baru

persentase terpenuhinya

kebutuhan konsultasi

dan koordinasi

100% 100% 371.000.000 100% 408.100.000 100% 779.100.000

Jumlah kegiatan Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

76

Perjalana

n

456.000.000 78

Perjalan

an

469.680.000 80

Perjalan

an

483.770.400 234

Perjalana

n

1.409.450.400

persentase tersedianya

jasa pegawai honorer

100% 100% 246.000.000 100% 270.600.000 100% 516.600.000

Jumlah jasa pegawai

honorer yang tersedia

177

Orang

1.168.200.000 177

Orang

1.203.246.000 177

Orang

1.239.343.380 177

Orang

3.610.789.380

Pengelolaan Keuangan SKPD persentase tersedianya

biaya untuk pengelolaan

keuangan SKPD


Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Penyediaan Pengelolaan

Administrasi Perkantoran

persentase Tersedianya

kebutuhan ATK, cetakan,

dan penggandaan

100% 100% 366.333.800 100% 402.967.180 100% 769.300.980

Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah administrasi

perkantoran yang

tersedia


Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi

Kantor / Teknis Lainnya

Berubah Nama

[4] [5]

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat

menyurat

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Berubah Nama

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SK

Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab


periode Renstra SKTujuan Sasaran

Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Sosialisasi Kinerja Pelayanan

Publik

Jumlah jasa publikasi

yang tersedia

4 Jenis 614.000.000 4 Jenis 500.000.000 4 Jenis 515.000.000 16 Jenis 1.629.000.000

Penyediaan Jasa Jaminan

Sosial Ketenaga Kerjaan

Jumlah jasa jaminan

sosial ketenagakerjaan

yang tersedia

177

Orang

30.576.320 177

Orang

31.493.610 177

Orang

32.438.418 177

Orang

94.508.347

Peningkatan

kinerja pelayanan

publik

Terwujudnya

pelayanan

publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

Indeks

kepuasan

masyarakat

11 1 XX 02 Cakupan Ketersediaan

sarana dan prasarana

Aparatur

48,60% 65% 1.263.668.500 70% 1.369.985.350 75% 1.518.566.000 100% 1.068.407.770 100% 927.946.047 85% 6.827.573.667

persentase pemenuhan

kebutuhan sarana/

prasarana rumah tangga

100% 100% 69.000.000 100% 75.900.000 100% 144.900.000

Jumlah alat rumah

tangga yang tersedia

7 Unit 43.000.000 5 Unit 25.000.000 - - 12 Unit 68.000.000

Jumlah Alat Ukur Yang

Tersedia

315.000.000 364.000.000 679.000.000

jumlah COD meter 0 0 0 1 70.000.000 0 70.000.000

jumlah alat uji emisi

bensin

0 1 125.000.000 0 0 0 125.000.000

jumlah alat uji emisi solar 0 1 125.000.000 0 0 0 125.000.000

jumlah GPS 0 1 10.000.000 1 11.000.000 0 21.000.000

Jumlah alat ukur Air

Quality Monitoring

System

0 0 0 0 0 0 0

Jumlah spektrofotometer 0 0 0 0 0 0 0

jumlah alat ukur

kecepatan arus

0 1 25.000.000 0 0 0 25.000.000

jumlah paket alat-alat

gelas

0 0 0 1 40.000.000 0 40.000.000

Jumlah paket reagen 0 1 30.000.000 1 33.000.000 1 63.000.000

jumlah alat ukur water

quality

0 0 0 1 210.000.000 0 210.000.000

Pengadaan alat ukur Jumlah alat ukur yang

tersedia

3 unit 120.000.000 2 unit 25.000.000 145.000.000

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor


kebutuhan perlengkapan

gedung kantor

85% 85% 168.500.000 85% 185.350.000 353.850.000,00

Pengadaan mebeleur persentase terpenuhinya

kebutuhan mebeleur

85% 85% 46.000.000 85% 50.600.000 85% 96.600.000,00

Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja / Rapat

Jumlah meja dan kursi

kerja/rapat yang tersedia

15 Unit 55.250.000 10 Unit 30.000.000 - - 25 Unit 85.250.000,00

Pengadaan peralatan gedung

kantor


kebutuhan peralatan

gedung kantor

85% 85% 33.000.000 85% 10.000.000 43.000.000,00

Pengadaan Alat Kantor Jumlah alat kantor yang

tersedia

6 Unit 85.500.000 5 Unit 50.000.000 - - 11 unit 135.500.000,00

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor


peralatan dan

perlengkapan kantor

85% 85% 117.500.000 85% 118.000.000 85% 235.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

persentase sofa dan

lemari dalam kondisi baik

85% 85% 9.000.000 85% 9.900.000 85% 18.900.000


Meja dan kursi kerja / rapat

Jumlah meja dan kursi

kerja/rapat yang

dipelihara

245 Unit 24.100.000 170 Unit 20.000.000 - - 170 Unit 44.100.000


gedung kantor

jumlah paket kegiatan

Pengecatan dan

Perbaikan Gedung

Kantor

1 1 50.000.000 1 55.000.000 1 105.000.000

Berubah Nama

Berubah Nama

Berubah Nama

Berubah Nama

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Penyediaan peralatan rumah

tangga/Pengadaan Alat

rumah tangga

Pengadaan Alat-alat

Laboratorium


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan


bangunan gedung tempat

kerja

Jumlah bangunan

gedung tempat kerja

yang dipelihara

1 Unit 1 Unit 138.270.000 1 Unit 130.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 368.270.000

persentase mobil jabatan

dalam kondisi baik

85% 85% 39.679.000 85% 43.646.900 85% 83.325.900

Jumlah mobil jabatan

yang dipelihara

1 Unit 40.000.000 1 Unit 40.000.000 1 Unit 41.200.000 1 Unit 121.200.000


kendaraan dinas/operasional

persentase kendaraan

dalam kondisi baik

85% 85% 276.189.500 85% 303.808.450 18 579.997.950,00


alat angkutan darat

bermotor

Jumlah alat angkutan

darat bermotor yang

dipelihara

36 Unit 589.959.000 40 Unit 607.657.770 50 Unit 668.423.547 100 Unit 1.866.040.317,00


perlengkapan gedung kantor

persentase perlengkapan

kantor/operasional yang

kondisinya baik

85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

persentase alat ukur

kerja yang kondisinya

baik

85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000


peralatan gedung kantor

persentase peralatan

gedung kantor yang

kondisinya baik

85% 85% 20.000.000 85% 22.000.000 85% 42.000.000

Operasional dan


alat-alat laboratorium

persentase alat-alat

laboratorium yang

kondisinya baik

85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000


peralatan dan perlengkapan

kantor

persentase peralatan

dan perlengkapan kantor

dalam kondisi baik

85% 85% 29.800.000 85% 32.780.000 85% 62.580.000

Pengadaan Komputer Jumlah komputer,

laptop, printer, hardisk

dan kelengkapan

komputer lainnya yang

tersedia

13 Unit 66.700.000 10 Unit 30.000.000 - - 23 Unit 96.700.000

Pengadaan Alat Studio Jumlah alat studio alat

komunikasi

1 Unit 10.750.000 - - - - 1 Unit 10.750.000

Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah alat komunikasi

alat komunikasi

5 Unit 17.500.000 - - - - 5 Unit 17.500.000


alat rumah tangga

Jumlah alat rumah

tangga yang dipelihara



komputer

Jumlah komputer,

laptop, printer, hardisk

dan kelengkapan

komputer lainnya yang

dipelihara



alat studio

Jumlah alat studio yang

dipelihara


Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Jumlah rumah gedung

kantor yang dipelihara

1 Unit 190.000.000 - - - 1 Unit 190.000.000

Penyediaan Jasa perizinan

dan sertifikasi

Jumlah kendaraan yang

mendapatkan perizinan

dan sertifikasi

22 Unit 18.070.000 35 Unit 25.000.000 45 unit 30.000.000 88 unit 73.070.000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor



aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah SIM yang

terupdate


11 1 XX 03 Presentase Penurunan

Jumlah Pelanggaran

Disiplin Berpakaian

Dinas

93% 100% 82.500.000 100% 88.750.000 100% 190.000.000 Mewujudkan

percepatan

reformasi birokrasi

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur

pemerintah

daerah (42)

% SDM

Aparatur yang

menempati

unit kerja

sesuai dengan

kompetensi

nya

Program peningkatan

disiplin aparatur

Berubah Nama


mobil jabatan

Berubah Nama


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Presentase ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai

59% 100% 280.000.000 100% 288.400.000 100% 929.650.000

Terciptanya

disiplin aparatur

dalam

berseragam

persentase pemenuhan

kebutuhan pakaian dinas

100% 100% 62.500.000 100% 68.750.000 100% 131.250.000

Jumlah pakaian dinas

dan perlengkapan yang

tersedia

300

Orang

170.000.000 350

Orang

250.000.000 400

Orang

257.500.000 1050

orang

677.500.000

tersedianya alat

pelindung diri

Jumlah kebutuhan Alat

Pelindung Diri (APD)

0 20 20.000.000 30 20.000.000 60 40.000.000

Jumlah pakaian kerja

lapangan yang tersedia

10 Orang 20.000.000 15 Orang 30.000.000 20 Orang 30.900.000 45 Orang 80.900.000

Mewujudkan

percepatan

reformasi birokrasi

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur

pemerintah

daerah (42)

% SDM

Aparatur yang

menempati

unit kerja

sesuai dengan

kompetensi

nya

11 1 XX 04 Cakupan Aparatur yang

mendapatkan pelatihan

kompetensi di

bidangnya

86% 86% 646.400.000 87% 711.040.000 80% 500.298.500 85% 954.048.860 90% 1.057.920.326 90% 3.869.707.686

Pendidikan dan pelatihan

formal

jumlah aparatur yang

mengikuti Pendidikan

dan pelatihan bidang

lingkungan hidup

30 30

Orang

300.000.000 50 Orang 330.000.000 38 Orang 330.800.000 85 Orang 525.000.000 105

Orang

616.000.000 308

Orang

2.101.800.000

Monitoring dan evaluasi ASN

dalam pengelolaan sampah

Jumlah Aparat yang

mengikuti diklat

keterampilan teknis dan

umum

0 0 - 0 - 47 Orang 169.498.500 47 Orang 169.498.500

Monitoring dan evaluasi

dalam pengelolaan sampah

Jumlah Sektor publik,

privat dan komunitas

150 Unit 174.583.455 200 Unit 179.820.959 350 Unit 354.404.414

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan DLH

Jumlah laporan Hasil

Monev Pelaksanaan

Program dan DLH

0 laporan - - 12

laporan

254.465.405 12

laporan

262.099.367 24 Bulan 516.564.772

baru

Peningkatan kinerja

pelayanan dan administrasi

persentase peningkatan

kinerja pelayanan

keuanan dan

administrasi perkantoran


Peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

11 1 XX 05 Persentase Capaian

kinerja yang termuat

dalam citizen charter

80% 80% 180.000.000 84% 198.000.000 100% 689.600.000

Persentase Capaian

kinerja yang termuat

dalam Perjanjian Kerja

Perangkat Daerah

100% 100% 1.163.538.070 100% 1.198.444.212 100% 3.429.582.282

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian

realisasi kinerja dan

ikhtisar realisasi kerja

SKPD

10 10 25.000.000 10 27.500.000 20 52.500.000

Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen LAKIP-

SKPD yang disusun

1

Dokumen

45.000.000 1

Dokume

n

50.000.000 1

Dokume

n

51.500.000 3

Dokumen

146.500.000

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan

keuangan akhir tahun

15 15 25.000.000 15 27.500.000 30 52.500.000

Penyusunan laporan

keuangan semesteran dan

laporan keuangan akhir

tahun serta perhitugan

penyusutan aset OPD

Jumlah laporan

Keuangan Semesteran

dan Laporan Keuangan

Akhir Tahun serta

Perhitungan Penyusutan

Aset SKPD yang disusun

2

Dokumen

20.000.000 2

Dokume

n

25.000.000 2

Dokume

n

25.750.000 6

Dokumen

70.750.000

jumlah dokumen laporan

Penetapan Target Kinerja

tahun

6 6 15.000.000 6 16.500.000 6 31.500.000

Jumlah dokumen

Perjanjian Kinerja yang

disusun

1

Dokumen

15.000.000 1

Dokume

n

20.000.000 1

Dokume

n

20.600.000 3

Dokumen

55.600.000

Berubah Nama

Berubah Nama

Penetapan target kinerja/

Penyusunan perjanjian

kinerja

Berubah Nama

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Berubah nama

Peningkatan

kinerja pelayanan

publik

Terwujudnya

pelayanan

publik yang

cepat dan

berkualitas (44)

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Mewujudkan

percepatan

reformasi birokrasi

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur

pemerintah

daerah (42)

% SDM

Aparatur yang

menempati

unit kerja

sesuai dengan

kompetensi

nya

Program peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian kerja

lapangan


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Penyusunan dokumen

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Jumlah laporan penilaian

Mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

6 6 20.000.000 6 22.000.000 6 42.000.000

Penyusunan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA -

SKPD (Pokok dan

Perubahan)

15 15 30.000.000 15 33.000.000 2

Dokumen

30.000.000 2

Dokume

n

40.000.000 2

Dokume

n

41.200.000 36

Dokumen

174.200.000

Penyusunan DPA - SKPD Jumlah Dokumen DPA -

SKPD (Pokok dan

Perubahan)

15 15 15.000.000 15 16.500.000 2

Dokumen

15.000.000 2

Dokume

n

25.000.000 2

Dokume

n

25.750.000 36

Dokumen

97.250.000

Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja

SKPD

15 15 50.000.000 15 55.000.000 1

Dokumen

50.000.000 1

Dokume

n

55.000.000 1

Dokume

n

56.650.000 33

Dokumen

266.650.000

Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra

SKPD

20 0 0 1

Dokumen

50.000.000 1

Dokume

n

50.000.000 1

Dokume

n

51.500.000 3

Dokumen

151.500.000

Pengelolaan Keuangan- OPDJumlah jasa Pengelola

keuangan SKPD

25 orang 348.200.000 27 Orang 358.646.000 30 Orang 369.405.380 90 Orang 1.076.251.380

Peningkatan kinerja

pelayanan dan administrasi

Jumlah kinerja pelayanan

dan administrasi yang

ditingkatkan


Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Jumlah kegiatan

pengembangan data dan


1

Dokume

n

270.000.000 1

Dokume

n

278.100.000 2

Dokumen

548.100.000 Pindahan dari Prog.

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Penyusunan Dokumen Dinas

Lingkungan Hidup dalam

angka

Jumlah Dokumen Dinas

Lingkungan Hidup dalam

angka

1

Dokume

n

150.000.070 1

Dokume

n

154.500.072 2

Dokumen

304.500.142 Baru

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Meningkatnya

luas ruang

terbuka hijau

publik privat

(30)

% Luas dan

Sebaran RTH

Publik, Privat

dan Taman

Tematik

11 1 xx 09 Luas RTH publik yang

dibangun luas RTH

privatyang

direalisasikan

1006,04 Ha RTH

Publik dan 145,27

Ha RTH Private

1006,44

Ha

(Publik)

153,27

Ha

(Privat)

1.082.301.200 1006,84

Ha publik

161,27 Ha

Privat

1.490.323.290 1007,24

Ha publik

dan

169,27

Ha Privat

346.581.070 1041,77

Ha

publik

dan

233,14

Ha

Privat

3.793.000.000 1041,77

Ha

publik

dan

233,18

Ha

Privat

3.649.290.000 1041,77

Ha publik

dan

233,18

Ha Privat

10.361.495.560

DLH

Pemantauan dan

pengendalian RTH Privat

Jumlah titik pengawasan

RTH privat

0 80 254.040.900 85 279.444.990 - - - - - - 85 533.485.890

Rehabilitasi RTH Jumlah RTH yang

direhabilitasi

0 1 250.104.000 2 275.000.000 - - - - - - 2 525.104.000

Sosialisasi Pengembangan

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi

Pengembangan RTH di

kota Makassar dan 1

contoh taman vertikal

percontohan

0 orang 200 156.253.000 400 171.878.300 300

Orang

181.759.430 600

Orang

393.000.000 800

Orang

404.790.000 2300

Orang

1.307.680.730

Jumlah koordinasi yang

dilakukan untuk

pengembangan RTH kota

makassar dengan SKPD

terkait

0 6

Dokume

n

128.662.500 6 Dokumen 141.000.000 6

Dokumen

164.821.640 6

Dokumen

434.484.140

Jumlah Dokumen hasil

koordinasi

pengembangan RTH kota

makassar dengan SKPD

terkait

0 dok 8

Dokume

n

300.000.000 8

Dokume

n

309.000.000 16

Dokume

m

609.000.000

Bantuan bibit penghijauan jumlah paket penyediaan

bibit tanaman

0 1 100.000.000 2 110.000.000 0 - - - - - 3 210.000.000,00

Vertical garden Jumlah vertical garden 0 1 193.240.800 2 200.000.000 - - - - - 2 393.240.800,00

Jumlah pelaksanaan

festival kota Hijau

1 - - 1 313.000.000 - - 1 313.000.000,00

Jumlah Event Green

Festival

65 Unit 600.000.000 65 Unit 618.000.000 65 Unit 1.218.000.000,00

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengelolaan RTH

Jumlah lokasi yang dibina

Masyarakat dalam

Pengelolaan RTH

0 lokasi - - - - - - 8 Lokasi 350.000.000 10 Lokasi 360.500.000 18 Lokasi 710.500.000,00

Pengadaan/Updating Sistem

Informasi RTH

Jumlah Sistem Informasi

RTH

0 sistem - - - - - - 1 Unit 450.000.000 1 Unit 463.500.000 1 Unit 913.500.000,00

Festival Kota Hijau / Green

Festival

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Koordinasi Pengembangan

Ruang Terbuka Hijau


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Koordinasi Kemitraan RTH /

Koordinasi Pengelolaan RTH

Jumlah laporan hasil

koordinasi kemitraan /

pengelolaan RTH

0 laporan - - - - - - 3

Laporan

250.000.000 4

Laporan

257.500.000 4

Laporan

507.500.000,00

Pelatihan Pengelolaan RTH Jumlah peserta pelatihan 0 orang - - - - - - 200

Orang

250.000.000 250

Orang

257.500.000 450

Orang

507.500.000

Pemeliharaan dan

Pembersihan Pohon

Jumlah Pohon yang

dipelihara dan

dibersihkan

0 pohon - - - - - - 100

Pohon

200.000.000 150 206.000.000 #VALUE! 406.000.000

Survey, Evaluasi dan

Monitoring pohon

penghijauan pada Jalur Hijau

dan RTH Lainnya

Jumlah Dokumen pada

Jalur Hijau dan RTH yang

terinventarisir

0 dok - - - - - - 6

Dokume

n

180.000.000 6

Dokume

n

185.400.000 12

Dokumen

365.400.000

Posko Pohon Tumbang Laporan Jumlah Pohon

Tumbang yang

tertangani

0 laporan - - - - - - 7

Laporan

250.000.000 7

Laporan

257.500.000 14

Laporan

507.500.000

Identifikasi RTH Jumlah Dokumen

penambahan luas RTH

0 dok - - - - - - 10

Dokume

n

320.000.000 10

Dokume

n

329.600.000 10

Dokumen

649.600.000

Penyusunan Kebijakan dan

Norma Standar Prosedur dan

Manual Pengelolaan RTH

Jumlah Dokumen yang

terancang dan tersusun

0 dok - - - - - - 1

Dokume

n

250.000.000 - - 1

Dokumen

250.000.000

11 1 11 10 Jumlah dan % titik

pencemaran tanah, air

dan udara yang dipantau

dan dikendalikan

129 titik pantau

55 titik

dikendalikan

(42,63%)

169

titik

dipanta

u 50 %

dikenda

likan

2.106.831.500 210 titik

dipantau

50 %

dikendalik

an

2.317.514.650 250 titik

di pantau

55 %

dikendali

kan

280 titik

dipantau

60%

dikendal

ikan

308 titik

dipantau

60 %

dikendal

ikan

308 titik

dipantau

60 %

dikendali

kan

DLH

Cakupan usaha yang taat

hukum

75% 80% 85% 85%

Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Jumlah titik pantau 7 titik 15 183.460.600 20 201.806.660 20 titik 175.444.950 20 titik 180.708.299 20 titik 186.129.548 20 titik 927.550.057

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

Jumlah perusahaan yang

diawasi

40 usaha 40 163.393.300 60 179.732.630 70 Unit 152.970.650 50 Unit 157.559.770 50 Unit 162.286.563 50 Unit 815.942.913

Pengelolaan B3 dan Limbah

B3

Jumlah usaha/kegiatan

yang diawasi

48% 48 221.041.800 50 243.145.980 55 Unit 201.041.350 - - - - 55 Jenis 665.229.130 Berlanjut ke

Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

Koordinasi Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

Jumlah Usaha dan/atau

Kegiatan Hasil

Pengawasan yang di

Tindaklanjuti

0 usaha /keg 40 126.232.400 45 138.855.640 50 Unit 143.667.450 70 Unit 147.977.474 70 Unit 152.416.798 70 Unit 709.149.762

Pengendalian dan

Pengawasan Udara sumber

tidak bergerak

Jumlah kegiatan atau

usaha penyebab

pencemaran udara yang

diawasi

0 usaha /keg 50 151.433.300 60 166.576.630 65 Unit 139.600.500 40 Unit 131.668.238 40 Unit 135.618.285 255 Unit 724.896.953

Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Limbah B3

Jumlah kegiatan atau

usaha yang mengikuti

sosialisasi kebijakan PLB3

100 usaha /keg 100 169.039.000 100 185.942.900 50 Orang 257.341.650 - - - - 55 612.323.550

Penyusunan Data Potensi

Limbah B3

Laporan data potensi

Limbah B3

50 laporan 50 102.928.300 60 113.221.130 70

Laporan

107.783.440 - - - - 70 323.932.870

Koordinasi pengawasan

Pengelolaan sampah

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Rapat

koordinasi pengawasan

pengelolaan sampah

dengan SKPD terkait

setiap bulan selama 1

tahun

0 laporan 6 160.489.700 6 176.538.670 7 Laporan 162.629.550 - - - - 6 499.657.920

Pengujian emisi kendaraan

bermotor

Jumlah kendaraan

bermotor yang diuji

1500 kendaraan 1500 132.685.000 3000 145.953.500 1750 Unit 170.059.500 1750

Unit

175.161.285 1750

Unit

180.416.124 9750

Unit

804.275.409

2.728.443.576 2.810.296.883 12.369.358.949

Berlanjut ke

Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

Pencemaran

Tanah, Air,

Udara dan

Kerusakan

Lingkungan

karena Dampak

Pembangunan

(32)

Status Mutu

Air, Tanah dan

Udara

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

2.406.272.340


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cair

Jumlah titik uji limbah

cair pada penaatan

usaha dan/atau kegiatan

yang berpotensi

mencemari lingkungan

32 titik 50 244.548.600 55 269.003.460 50 titik 199.057.300 25titik 205.029.019 30 titik 211.179.890 240

Lokasi

1.128.818.269

Jumlah kegiatan/usaha

yang mengikuti

sosialisasi pengelolaan

limbah cair

100 100 68.082.300 100 74.890.530 200 142.972.830

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Penyuluhan

Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Hidup

orang 450

Orang

319.050.000 150

Orang

135.000.000 150

Orang

139.050.000 750

Orang

593.100.000

Pengujian Kualitas Udara

Ambien Kota

jumlah titik uji kualitas

udara ambien

30 titik 40 147.759.600 45 162.535.560 30 Titik 117.767.350 15 titik 121.300.371 15 Titik 124.939.382 145 Titik 674.302.263

Pengujian emisi/polusi udara

akibat aktivitas industri

Jumlah titik uji petik

cerobong

0 titik 10 132.274.600 10 145.502.060 10 Titik 107.130.900 10 titik 110.344.827 10 Titik 113.655.172 10 Titik 608.907.559

Jumlah titik pantau

kerusakan biomassa

0 4 103.463.000 5 113.809.300 9 217.272.300

Jumlah dokumen

kerusakan biomassa

0 dok 1

Dokumen

152.727.750 - - - - 1

Dokumen

152.727.750

Persentase jumlah RKL-

RPL, UKL/UPL dan ijin

lingkungan pada tahap

konstruksi yang

terlaksana dibagi dengan

jumlah titik yang diawasi

0 - - - - - -

Jumlah Dokumen

pelaksanaan RKL-RPL,

UKL/UPL dan ijin


konstruksi

0 dok 2

Dokume

n

202.007.411 2

Dokume

n

208.067.633 4

Dokumen

410.075.044

Persentase hasil

pengawasan yang tidak

memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis

pengendalian

pencemaran yang

ditindaklanjuti

0 - - - - - -

Jumlah dokumen

Penegakan hukum

lingkungan terhadap

hasil pengawasan

0 dok 2

Dokume

n

120.806.115 2

Dokume

n

124.430.298 4

Dokumen

245.236.413

Pemantauan kualitas

lingkungan pada wilayah

pesisir, laut, pulau-pulau

kecil

Jumlah titik pantau

kualitas lingkungan pada

wilayah pesisir, laut,

pulau-pulau kecil

0 titik - - - - - - 20 titik 391.225.595 20 titik 402.962.363 40 titik 794.187.958Pindahan dari Prog.

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Evaluasi Kualitas Udara

Perkotaan

Jumlah titik evaluasi

kualitas udara perkotaan

0 titik - - - - - - 3 titik 300.000.000 3 titik 309.000.000 3 titik 609.000.000

Pemantauan Kualitas Alat

Air Quality Monitoring

System (AQMS)

Jumlah ALat Air Quality

Monitoring System

(AQMS)

0 alat - - - - - - 1 Unit 99.655.172 1 Unit 102.644.827 1 Unit 202.299.999

Verifikasi Pengelolaan dan

Pembuangan Limbah Cair


Kegiatn yang di Verifikasi

0 usaha /keg - - - - - - 20 Unit 150.000.000 20 Unit 154.500.000 20 Unit 304.500.000

Evaluasi Pelaporan Rencana

Pengelolaan Lingkungan

(RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan

(RPL)

Jumlah dokumen hasil

evaluasi

0 dok - - - - - - 3

Dokume

n

100.000.000 3

Dokume

n

103.000.000 6

Dokumen

203.000.000

Pemantauan kerusakan

biomassa / Pengawasan

biomassa di kota Makassar


RKL-RPL, UKL/UPL dan ijin

lingkungan dalam tahap

konstruksi

Pindahan dari

Program Penaatan

Lingkungan

Penegakan hukum

lingkungan terhadap hasil

pengawasan

Pindahan dari

Program Penaatan

Lingkungan

Penyuluhan dan

pengendalian polusi dan

pencemaran


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

1 11 01 11 Jumlah dan persentase

rekomendasi AMDAL

dan UKL/UPL yang

dipantau dan

dikendalikan

pelaksanaannya

40% 40% 1.986.150.400 45% 2.184.765.440 50% 55% 60% 60%

% Ketaatan pelaku

usaha terhadap

rekomendasi yang

dikeluarkan

76,47% 76,47% 86,67% 91,67% 91,67%

Pengkajian dampak

lingkungan

persentase jumlah

usaha/kegiatan yang

telah terlaksana kajian

dampak lingkungannya

100% 1,00 310.799.900 100% 341.879.890 2 Laporan 170.313.090 2

Laporan822.992.880,00

Berlanjut ke

Program Penataan

Lingkungan

Peraturan daerah

tentang air tanah dan

peraturan daerah

tentang pengelolaan

lingkungan hidup

0 Perda 1,00 400.001.900 1 440.002.090 2 Perda 296.785.500 4 Perda 1.136.789.490

Jumlah Peraturan

Walikota tentang


Hidup

4 Perwali 1 150.000.000 1 150.000.000 2 300.000.000

Koordinasi penyusunan

AMDAL

Persentase jumlah rapat

koordinasi tim teknis dan

komisi AMDAL dibagi

dengan jumlah usulan

dokumen AMDAL

100 100 280.100.000 100 308.110.000 8 Laporan 284.462.650 100 872.672.650

Berlanjut ke

Program Penataan

Lingkungan


RKL-RPL, UKL/UPL dan ijin

lingkungan dalam tahap

konstruksi

Persentase jumlah RKL-

RPL, UKL/UPL dan ijin


konstruksi yang

terlaksana dibagi dengan

jumlah titik yang diawasi

0 70,00 180.509.500 80 198.560.450 2

Dokumen 196.123.700

2

Dokumen575.193.650

Berlanjut ke

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Penyusunan standar

pengelolaan lingkungan

untuk Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Dokumen standar


hidup untuk usaha skala

kecil

0 dok 10 116.252.200 10 127.877.420 12

Dokumen 78.966.000

12

Dokumen323.095.620

Berlanjut ke

Program Penataan

Lingkungan

persentase jumlah

pengaduan masyarakat

dan sengketa LH yang

ditindaklanjuti

100 100,00 233.600.000 100 256.960.000 100 490.560.000

Jumlah pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

10 pengaduan10

Pengadua

n

251.777.720 12

Pengadu

an

400.000.000 12

Pengadu

an

400.000.000 34

Pengadua

n

1.051.777.720 Ganti nama

Jumlah Laporan data

pelayanan pos dan

penyelesaian sengketa

LH

10 10,00 118.030.000 10 129.833.000 20 247.863.000

Jumlah pengaduan dan

penyelesaian sengketa

LH

12 Pengaduan12

Pengadua

n

270.892.920 12

Pengadu

an

300.000.000 12

Pengadu

an

350.000.000 36

Pengadua

n

920.892.920

Operasional pelayanan

administrasi perijinan

lingkungan hidup

Jumlah Laporan data

perijinan lingkungan

hidup

10 10,00 75.100.000 10 82.610.000 10

Laporan 174.641.050

30

Laporan332.351.050

Berlanjut ke

Program Penataan

Lingkungan

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

mengenai dokumen

lingkungan dan penegakan

hukum lingkungan

Jumlah peserta yang


peraturan perundang-

undangan mengenai

dokumen lingkungan dan

Penegakan Hukum

lingkungan

100 100 197.794.500 200 217.573.950 800

Orang 849.014.950

1100

Orang1.264.383.400

Pendukung Kegiatan pos

pengaduan dan penyelesaian

LH

1.920.000.000 10.501.180.910 DLH

Penyusunan kebijakan

pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

Evaluasi dan Tindak lanjut

pengaduan masyarakat LH

dan Penyelesaian sengketa

LH/Evaluasi dan Tindak lanjut

pengaduan masyarakat

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

Pencemaran

Tanah, Air,

Udara dan

Kerusakan

Lingkungan

karena Dampak

Pembangunan

(32)

Status Mutu

Air, Tanah dan

Udara

Program Penaatan

Lingkungan 2.690.265.070 1.720.000.000


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan


perundang-undangan

mengenai dokumen

lingkungan dan tata cara

pengaduan

Jumlah peserta yang



undangan mengenai

dokumen lingkungan dan

tata cara pengaduan

0 orang200

Orang 220.000.000

200

Orang 220.000.000

400

Orang440.000.000

Penegakan hukum

lingkungan terhadap hasil

pengawasan

Persentase hasil

pengawasan yang tidak

memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis

pengendalian

pencemaran yang

ditindaklanjuti

0 Orang 100 73.962.400 100 81.358.640 100

Orang 117.287.490

100

Orang272.608.530

Berlanjut ke

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Penyelesaian

Sengketa LH

Jumlah Dokumen

Penyelesaian Sengketa

LH

0 dok - - 2

Dokume

n

200.000.000 2

Dokume

n

200.000.000 4

Dokumen 400.000.000

Pembinaan dan Evaluasi

Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan SPPL


kegiatan wajib SPPL yang

dibina dan dievaluasi

0 usaha /keg - - 50 Unit 250.000.000 60 Unit 300.000.000 110 Unit 550.000.000

Pendataan kegiatan usaha

yang wajib memiliki

dokumen lingkungan

Jumlah titik kegiatan

usaha0 titik - - 20 Titik 200.000.000 30 titik 300.000.000 50 Titik 500.000.000

% Rekomendasi Amda,

UKL dan UPL yang

diterbitkan

81,81% 88% 90,9% 90,9%

% Ketersediaan

Instrumen Lingkungan20% 40% 40% 40%

Persentase jumlah

usaha/kegiatan yang

telah terlaksana kajian

dampak lingkungannya

Jumlah laporan RKL-RPL 10 laporan2

Laporan 200.000.000

2

Laporan 200.000.000

4

Laporan400.000.000

Persentase jumlah rapat

koordinasi tim teknis dan

komisi AMDAL dibagi

dengan jumlah usulan

dokumen AMDAL

Jumlah rekomendasi

AMDAL & UKL-RPL yang

dihasilkan dari rapat

koordinasi

36 rekomendasi

42

Rekomen

dasi

315.000.000

45

Rekomen

dasi

340.000.000

87

Rekomen

dasi

655.000.000

Penyusunan standar


untuk Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah Dokumen standar


hidup untuk usaha skala

kecil (SPPL)

20 Dokumen

12

Dokume

n

100.000.000

12

Dokume

n

115.000.000 24

Dokumen215.000.000

Dari Program

Penaatan

Lingkungan

Pendukung Kegiatan

Sekretariat Komisi Penilai

AMDAL

Jumlah permohonan

rekomendasi Amdal &

UKL UPL

44 permohonan

48

Permoho

nan

300.000.000

50

Permoho

nan

315.000.000

98

Permoho

nan

615.000.000

Koordiansi Penyusunan

Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan LH

Jumlah dokumen

informasi kinerja

pengelolaan LH

0 dok2

Dokume

n

250.000.000 2

Dokume

n

300.000.000 4

Dokumen550.000.000

Nama Lama : Peny.

SLHD

Penyusunan Rencana

Penataan Lingkungan

Jumlah Dokumen

Rencana Penataan

Lingkungan yang disusun

0 dok

2

Dokume

n

500.000.000

2

Dokume

n

250.000.000 4

Dokumen750.000.000

Penyusunan Dokumen Daya

Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Daya

Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan

yang disusun

0 dok

1

Dokume

n

300.000.000

1

Dokume

n

350.000.000 2

Dokumen650.000.000

Dari Program

Penaatan

Lingkungan

Koordinasi penyusunan

AMDAL

Dari Program

Penaatan

Lingkungan

3.215.000.000 2.470.000.000 5.685.000.000 DLH

Pengkajian dampak

lingkungan

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

Pencemaran

Tanah, Air,

Udara dan

Kerusakan

Status Mutu

Air, Tanah dan

UdaraProgram Penataan

Lingkungan


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Penyusunan Data Base

Dokumen Lingkungan

Jumlah Aplikasi Data

Base Dokumen

Lingkungan

0 aplikasi 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000

Updating Data Base

Dokumen Lingkungan

Jumlah Aplikasi Data

Base Dokumen

Lingkungan

0 aplikasi 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000

Penyusunan Dokumen Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH)

Jumlah dokumen IKLH 0 dok

1

Dokume

n

250.000.000

1

Dokume

n

250.000.000 2

Dokumen500.000.000

Sosialisasi Dokumen Kinerja


Hidup

Jumlah Peserta

Sosialisasi (Pelaku

Usaha/Industri dan

Istansi Terkait)

0 orang100

Orang 200.000.000

100

Orang 200.000.000

200

Orang400.000.000

Penyusunan KLHS Jumlah Dokumen KLHS 0 dok

- - 1

Dokume

n

600.000.000 - - 1

Dokumen600.000.000

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

Pencemaran

Tanah, Air,

Udara dan

Kerusakan

Lingkungan

karena Dampak

Pembangunan

(32)

Status Mutu

Air, Tanah dan

Udara

11 1 11 12 Jumlah dan % titik

sumber daya alam yang

dipantau dan

dikendalikan

94 titik, 50 % 167

titik

50%

1.596.424.800 170 titik

50%

1.908.577.280 145 2.090.427.745 145 959.465.023 145 988.248.701 772 ttk 7.543.143.549

Konservasi Sumber Daya Air

dan Pengendalian Kerusakan

Sumber-sumber Air

Jumlah titik /lubang

biopori

0 lubang 300 53.700.000 600 59.070.000 300

Lubang

62.042.440 300

Lubang

71.474.700 300

Lubang

71.474.700 1800

Lubang

317.761.840

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

Jumlah dokumen status

lingkungan hidup kota

Makassar setiap tahun

20 dok 20 182.800.900 20 201.080.990 2

Dokumen

233.822.700 - - - - 2

Dokumen

617.704.590

Pengembangan data dan


Tersajinya informasi

berbasis IT

12 bln 12 242.280.800 12 266.508.880 1

Dokumen

266.998.800 #VALUE! 775.788.480 Berlanjut ke

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim

Jumlah titik pantau

untuk Inventarisasi Gas

Rumah Kaca (GRK) dan

Bahan Perusak Ozon

0 titik 60 83.500.000 65 91.850.000 60 Titik 179.343.550 60 Titik 114.695.092 60 Titik 120.695.092 60 Titik 590.083.734

Sosialisasi Pengembangan

Konservasi Air tanah

Jumlah peserta yang


0 orang 100 106.707.900 100 117.378.690 300

Orang

123.209.900 300

Orang

142.028.215 300

Orang

142.028.215 1100

Orang

631.352.920

Pemantauan Pemanfaatan

Air Tanah

Jumlah titik monitoring

pengelolaan dan

pendayagunaan air

tanah

60 titik 65 131.803.800 70 144.984.180 75 Lokasi 253.110.600 75 Titik 175.430.858 75 Titik 181.430.585 75 Titik 886.760.023

Jumlah Koordinasi

Pengelolaan konservasi

SDA dengan

Kementerian ESDM,

Kementerian Kehutanan,

dan Kementerian

Lingkungan Hidup setiap

tahun

0 2 69.548.900 4 76.503.790 6 146.052.690

Jumlah lokasi

Pengelolaan konservasi

SDA dengan

Kementerian ESDM,

Kementerian Kehutanan,

dan Kementerian

Lingkungan Hidup setiap

tahun

0 lokasi 2 Lokasi 72.588.950 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 140.000.000 10 Lokasi 352.588.950

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Koordinasi pengelolaan

konservasi Sumber Daya

Alam dan Keanekaragaman

hayati


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Pemantauan

penyelenggaraan

pengelolaan DAS (Fasilitasi

penyelenggaraan DAS)

Jumlah titik monitoring/

pantau perlindungan,

konservasi DAS Tallo dan

Jeneberang

5 titik 10 162.160.900 10 178.376.990 10 Titik 241.224.000 10 Titik 215.836.158 10 Titik 222.620.109 50 Titik 1.020.218.157

Pemantauan kualitas

lingkungan pada wilayah

pesisir, laut, pulau-pulau

kecil

Jumlah titik pantau 0 titik 20 320.479.200 20 352.527.120 20 Titik 379.830.675 0 0 0 - 20 Titik 1.052.836.995 Berlanjut ke

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Identifikasi sumber

pencemar pada wilayah

pesisir dan laut

Jumlah dokumen laporan

identifikasi sumber

pencemar pada wilayah

pesisir dan laut

20 Dokumen 0 - 20

Dokumen

152.510.000 0 0 0 0 0 - 20

Dokumen

152.510.000

Pengujian kualitas air laut,

sedimen dan biota laut pada

wilayah pesisir industri

Jumlah titik pantau

pengujian kualitas air

laut, sedimen dan biota

laut pada wilayah pesisir

industri

9 titik 15 243.442.400 20 267.786.640 20 Titik 278.256.130 0 0 0 0 55 Titik 789.485.170 Berlanjut ke

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Verifikasi Permohonan

Pengambilan/Pengeboran Air

tanah

Jumlah permohonan

pengambilan/pengebora

n airtanah yang

diverifikasi

0 permohonan - - - - - - 25

Permoho

nan

100.000.000 25

Permoho

nan

110.000.000 50

Permoho

nan

210.000.000

1 11 01 13 Jumlah lembaga dari

pilar pemerintah,

swasta dan masyarakat

yang berpartisipasi

dalam pengelolaan

lingkungan

28 kantor

pemerintah, 30

sekolah, 0 swasta,

20 kelompok

masyarakat (total

78)

108 2.162.406.900 148 2.395.797.790

Presentase partisipasi

lembaga dari pilar

pemerintah, swasta dan

masyarakat yang



51% 51% 2.658.567.320 70% 2.738.324.340 85% 2.670.779.661 85% 12.625.876.010

DLH

Koordinasi penilaian Kota

Sehat/Adipura

Jumlah Koordinasi Kota

Sehat Adipura dengan

SKPD terkait

5 keg. 5,00 249.500.000 5 274.450.000 6 Laporan 297.422.040 6

Laporan

297.422.040 6

Laporan

306.344.701 6

Laporan

1.425.138.781

Dewan Pembina Adipura

tingkat Kota Makassar

Jumlah Laporan

monitoring dan evaluasi

kegiatan adipura

0 laporan 10,00 149.600.500 10 164.560.550 12

Laporan

255.716.260 12

Laporan

255.716.260 12

Laporan

275.000.000 36

Laporan

1.100.593.570

Jumlah bank sampah

yang pengelolaannya

telah mengikuti 3 R

3 Lokasi Bank

Sampah

5,00 200.000.000 10 220.000.000 420.000.000

Jumlah orang yang


pengembangan daur

ulang

0 orang 470

Orang

289.016.950 0 - 0 - 470

Orang

289.016.950

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengendalian lingkungan

hidup

Jumlah kelurahan yang

dibina

0 14 100.000.200 28 110.000.220 42

Kelurahan

120.088.250 0 - 0 - 330.088.670

Penilaian sekolah berbudaya

dan berwawasan lingkungan

Jumlah sekolah yang

dinilai untuk meraih piala

Adiwiyata

8 sekolah 15 100.000.000 30 110.000.000 100 Unit 124.132.050 125 Unit 130.000.000 150 Unit 133.900.000 420 Unit 598.032.050

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan hidup

Jumlah kantor yang

berwawasan lingkungan

yang dibina

14 14 141.917.000 28 156.108.700 0 - 0 - 0 298.025.700

Pembinaan sekolah

berbudaya dan berwawasan

lingkungan

Jumlah sekolah yang

dibina dalam melakukan


hidup

8 sekolah 10 87.500.000 15 96.250.000 200 Unit 189.204.800 300 Unit 250.000.000 400 Unit 270.263.786 400 Unit 893.218.586

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

Pencemaran

Tanah, Air,

Udara dan

Kerusakan

Lingkungan

karena Dampak

Pembangunan

(32)

Status Mutu

Air, Tanah dan

Udara

Program Pengembangan

Kapasitas dan Partisipasi

Masyarakat

Pengembangan produksi

ramah lingkungan (daur

ulang)


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan


perundang-undangan

lingkungan hidup

Jumlah peserta yang



undangan

100 orang 200 176.839.600 400 194.523.560 750

Orang

393.037.500 600

Orang

250.000.000 600

Orang

250.000.000 2550

Orang

1.264.400.660

Penguatan jejaring informasi

lingkungan pusat dan daerah

Jumlah Laporan

Pelaksanaan kegiatan

Pekan Lingkungan Hidup

Indonesia, climate

Change dan peringatan

hari lingkungan hidup

sedunia

10 10 276.730.600 10 304.403.660 0 - 0 0 - 581.134.260

Penyusunan Data Non Fisik

Adipura

Jumlah dokumen Data

non fisik Adipura kota

Makassar setiap tahun

10 dok 10,00 200.000.000 10 220.000.000 4

Dokumen

247.017.270 4

Dokume

n

271.718.997 4

Dokume

n

279.870.567 43

Dokumen

1.218.606.834

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan bidang

lingkungan hidup

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis implementasi


undangan bidang

lingkungan hidup

50 orang 50 85.000.000 50 93.500.000 200

Orang

193.548.630 200

Orang

189.016.950 200

Orang

189.016.950 700

Orang

750.082.530

Pembinaan Kampung

Proklim Kota Makassar

Jumlah kawasan/lokasi

kampung proiklim yang

di bina

0 lokasi 1 120.001.000 2 132.001.100 1

Dokumen

149.096.600 1

Dokume

n

149.096.600 1

Dokume

n

153.569.498 6

Dokumen

703.764.798

Pembinaan Kader

Lingkungan

Jumlah kader lingkungan

hdup yang dibina

0 orang 100 200.000.000 200 220.000.000 100

Orang

250.592.560 200

Orang

250.592.560 300

Orang

303.210.398 900

Orang

1.224.395.518

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan (DAK)

Jumlah pengadaan alat

komposter

0 60 75.318.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 75.318.000

Penyusunan profil bank

sampah

Jumlah laporan /

dokumen profil bank

sampah

10 lap 0 - 10 100.000.000 1 dok 149.694.410 0 - 0 - 1 dok 249.694.410

Climate Change dan Pekan

Lingkungan Indonesia Expo,

Makassar Expo dan F8

Jumlah kegiatan expo

tentang lingkungan

hidup yang diikuti oleh

Dinas Lingkungan Hidup

1 kali - - - - - 4 Jenis 494.760.933 4 Jenis 509.603.761 8 Jenis 1.004.364.693

Penyusunan Data dan

Informasi Profil Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah dokumen data

dan informasi profil

masyarakat hukum adat

0 dokumen - - - - - 1

Dokume

n

200.000.000 0 - 1

Dokumen

200.000.000

Mengoptimalkan

pemanfaatn dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Meningkatnya

kapasitas

penanganan

sampah dan

kebersihan (31)

Volume dan %

Sampah yang

ditangani

dalam bentuk

penukaran

sampah dengan

beras,

pengangkutan

dan Reduksi

Program Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Limbah

B3

Jumlah Unit Sektor

Publik, Swasta dan

Komunitas yang

ditingkatkan

kapasitasnya dalam

pengelolaan

persampahan dan

Limbah B3

55 titik

dikendalikan0 - 0 - 0 -

260

sektor

dan 80

Titik

Dikendal

ikan

2.692.042.550

330

sektor

dan 90

Titik

Dikendal

ikan

2.794.503.827

590

sektor

dan 225

Titik

Dikendali

kan

5.486.546.377

Lomba-lomba kebersihan

dan Keindahan Lingkungan

Jumlah peserta lomba-

lomba kebersihan dan

keindahan leingkungan

0 peserta - - - - 100

Orang 408.831.600

100

peserta 421.096.548

100

peserta 829.928.148

Pindahan dari

Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Koordinasi pengawasan

pengelolaan sampah

Jumlah Laporan hasil

koordinasi pengawasan

pengelolaan sampah

0 Laporan - - - - 6

Laporan 168.584.300

6

Laporan 173.641.829

6

Laporan 342.226.129

Sosialisasi pengelolaan

limbah B3

Jumlah peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Limbah B3

0 Orang - - - - 250

Orang 249.274.200

300

Orang 256.752.426

300

Orang 506.026.626


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Sosialisasi peningkatan

kapasitas kebijakan


Jumlah peserta yang


pengelolaan

persampahan

0 Orang - - - - 240

Orang 186.265.150

270

Orang 191.853.105

270

Orang 378.118.255

Pindahan dari

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Persampahan


Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

Lokasi Pembinaan

Masyarakat0 Orang - - - -

250

Orang 310.000.000

250

Orang 341.000.000

750

Orang 651.000.000

Pengelolaan sampah terpadu

3 R berbasis masyarakat

Jumlah peserta pelatihan

Pengelolaan sampah

terpadu 3 R berbasis

masyarakat

0 Orang - - - - 200

Orang 168.239.900

220

Orang 173.287.097

220

Orang 341.526.997

Pelaksanaan Pendataan

Limbah B3 di kota Makassar

Jumlah usaha dan

kegiatan Potensi Limbah

B3

70 Unit - - - - 80 Unit 173.800.000 90 Unit 179.014.000 90 Unit 352.814.000

Pengelolaan B3 dan Limbah

B3

Jumlah Usaha/Kegiatan

yang B3 dan Limbah B3

yang di pantau dan

diawasi

55 Unit - - - - 70 Unit 298.260.000 80 Unit 307.207.800 80 Unit 605.467.800

Pelaksanaan Penilaian Teknis

Kelayakan Perizinan TPS

limbah B3 di Kota Makassar

Jumlah rekomendasi

Limbah B3 yang

diberikan kelayakan

penerbitan izin TPS

- - - - 0 0

Kelayakan teknis TPS Limbah

B3 di kota makassar

Jumlah rekomendasi

Limbah B3 yang

diberikan kelayakan

penerbitan izin TPS

0 Jenis - - - - 0 0 30 Jenis 161.488.000 35 Jenis 166.332.640 35 Jenis 327.820.640

Pemantauan dan

pengawasan TPS limbah B3

Jumlah Usaha/Kegiatan

yang memiliki TPS

Limbah B3 yang di awasi

0 Usaha/kegiatan - - - - 0 0 50 Unit 186.150.000 60 Unit 191.734.500 60 Unit 377.884.500

Penyusunan hasil tinjauan

laporan neraca limbah B3

Jumlah laporan neraca

limbah B3 usaha/dan

kegiatan yang dievaluasi

0 Laporan - - - - 0 0 80 Unit 191.894.000 90

Laporan 197.650.820

90

Laporan 389.544.820

Penyusunan informasi

pengelolaan sampah tingkat

kota Makassar

Jumlah dokumen

informasi pengelolaan

sampah setiap tahun

0 Dokumen - - - - 0 0

2

Dokume

n

189.255.400

2

Dokume

n

194.933.062 2

Dokumen 384.188.462

Indeks Kepuasan

masyarakat terhadap

pengelolaan sampah

dalam wilayah

kelurahan

0

20

Kelurah

an

12.695.000.000 50

Kelurahan4.381.000.000

70

Keluraha

n

17.076.000.000

Cakupan sampah yang

dipilah90% 1.003.571.350 90% 8.000.000.000 95% 10.000.000.000 95% 19.003.571.350

Sampah tukar beras657 Ton

Sampah

159

ton

175

ton

192

ton

4.250

ton

Indeks Kepuasan

masyarakat terhadap

pengelolaan sampah

dalam wilayah kelurahan

0

20

Kelurah

an

2.500.000.000 50

Kelurahan 2.875.000.000

70

Keluraha

n

5.375.000.000

Sampah Tukar Beras 657 Ton 657 Ton 8.820.000.000 1.314 Ton1.971

Ton 8.820.000.000

1 08 xx 15 10

Sosialisasi kebijakan

pengelolaan

persampahan

Jumlah Peserta

Sosialisasi250 Orang

300

Orang 200.000.000 350 Orang 230.000.000

600

Orang 430.000.000

Pindah ke Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

1 08 xx 15 11

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

Lokasi Pembinaan

Masyarakat0

14

Kecama

tan

150.000.000 14

Kecamatan 173.000.000

8

Kecamata

n

310.233.700

14

Kecamata

n

633.233.700

Pindah ke Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

1 08 xx 15 10Gerakan Makassar Tidak

Rantasa

Mengoptimalkan

pemanfaatn dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Meningkatnya

kapasitas

penanganan

sampah dan

kebersihan (31)

Volume dan %

Sampah yang

ditangani

dalam bentuk

penukaran

sampah dengan

beras,

pengangkutan

dan Reduksi

Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Persampahan


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

1 08 xx 15 12Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah Dokumen

Monitoring1 Dokumen

4

Dokume

n

75.000.000 4 Dokumen 85.000.000 8

Dokumen 160.000.000

1 08 xx 15 13Kampanye Peduli

Sampah

Jumlah Pelaksanaan

Kegiatan Peduli Sampah0 2 Kali 100.000.000 2 Kali 115.000.000 4 Kali 215.000.000

1 08 xx 15 14

Pengelolaan Sampah

Terpadu 3 R Berbasis

Masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan 150 Kelompok

100

Kelomp

ok

100.000.000 150

Kelompok 115.000.000

250

Orang 507.072.600

250

Orang 722.072.600

Pindah ke Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

1 08 xx 15 15Survey dan Pemetaan

Lokasi Pengelola Sampah

3R

Jumlah Laporan Survey 01

Laporan 100.000.000 1 Laporan 115.000.000

2

Laporan 215.000.000

1 08 xx 15 18 Lomba-lomba KebersihanJumlah Kegiatan Lomba

Kebersihan2 Kegiatan

2

Kegiata

n

150.000.000 2 Kegiatan 173.000.000 4

Kegiatan 323.000.000

Pindah ke Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Bank

Sampah

Jumlah Bank Sampah

yang mendapatkan

pemberdayaan

20 Bank Sampah20 Bank

Sampah 500.000.000

20 Bank

Sampah 500.000.000

40 Bank

Sampah 1.000.000.000

Sosialisasi peningkatan

kapasitas kebijakan


Jumlah peserta yang


pengelolaan

persampahan

0 Orang - - - - 400

Orang 186.265.050

400

Orang 186.265.050

Pindahan ke

Program

Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

Pengelolaan bank sampahJumlah BSU yang di

kelola oleh bank sampah 707 Unit 0 - 0 -

1000

Unit 8.000.000.000

1300

Unit 10.000.000.000

1300

Unit 18.000.000.000

Pengelolaan TPS 3RJumlah TPS 3R yang

terkelola0 0 - 0 - 0 - 6 Unit 0 6 Unit - 6 Unit -

Pelatihan Peningkatan

Sumber Daya Manusia

tentang total Quality Control

Barang Pilahan sampah di

Ruang Lingkup Pegawai

UPTD pengelolaan sampah

dan BS Unit, , BS Sekolah, BS

Sektoral DAN BS SKPD.

Jumlah peserta Pelatihan

peningkatan kapasitas

SDM pemilahan sampah

an organik

0 org 0 - 0 - 0 0 150 org - 300 org - 300 org -

Bimtek Peningkatan Sumber

Daya Manusia tentang

Pengawasan, Evaluasi dan

Pembinaan pada BS Unit, BS

Sekolah, BS Sektoral DAN BS

SKPD.

jumlah peserta Bimtek


pengawasan evaluasi dan

pembinaan BSU

0 org 0 - 0 - 0 0 168 org - 208 org - 208 org 0

Mengoptimalkan

pemanfaatn dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Meningkatnya

kapasitas

penanganan

sampah dan

kebersihan (31)

Volume dan %

Sampah yang

ditangani

dalam bentuk

penukaran

sampah dengan

beras,

pengangkutan

dan Reduksi

1 08 xx 15

Program Pembangunan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Volume dan % sampah

yang diangkut dan

direduksi

90,16% 91% 67.028.000.000 91% 61.848.000.000 92% 16.015.308.000 92% 10.717.500.000 95% 11.117.500.000 95% 166.726.308.000

1 08 xx 15 01

Penyusunan kebijakan

manajemen Dan Regulasi

pengelolaan sampah

Jumlah Peraturan dan

standar pedoman

pengelolaan

Persampahan

1 Dokumen

2

Dokume

n

750.000.000 0 863.000.000 2

Dokumen 1.613.000.000

Luas Lahan TPA dan

jumlah Sarana yang

tersedia

14,54 Ha50.000

M2 10.000.000.000 0 -

50.000

M2 10.000.000.000

0 Unit 2 Unit 30.000.000.000 2 Unit 30.000.000.000

Jumlah Armada

Pengangkut Sampah157 Unit 50 Unit 24.275.000.000 50 Unit 24.275.000.000

Jumlah TPST/Transfer

Depo yang terbangun2 Buah 5 Buah 4.000.000.000 5 Buah 4.000.000.000

Jumlah kontainer 253 Unit 25 Unit 943.000.000 30 Unit 1.121.000.000 55 Unit 2.064.000.000

1 08 xx 15 02

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

1 08 xx 15 04

Peningkatan Operasi &

Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana

Persampahan

Jumlah Sarana

Kendaraan dan Sarana

Persampahan yang

terpelihara

157 Kend dan 223

Kontainer

207

Kend

dan 248

Kontain

er

20.000.000.000

207 Kend

dan 278

Kontainer

23.000.000.000 1 Unit 190.000.000 0 - 0 -

486

Kend/

Kontainer

/ Unit

43.190.000.000

1 08 xx 15 05

Pengembangan teknologi

pengelolaan

persampahan

Jumlah Inovasi teknologi

Pengelolaan

Persampahan

0 1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.725.000.000 1 Unit 3.225.000.000

1 08 xx 15 07

Peningkatan kemampuan

aparat pengelolaan

persampahan

Jumlah Aparat yang

memiliki kemampuan

dalam mengelola

persampahan

025

Orang 50.000.000 25 Orang 55.000.000 25 Orang 105.000.000

1 08 xx 15 16Petugas Supervisi,

Penagih dan Staf

Jumlah Staf dan Petugas

Penagihan Retribusi50 Orang

50

Orang 510.000.000 50 Orang 587.000.000 50 Orang 1.097.000.000

Jumlah Lokasi TPA yang

terpelihara1 Lokasi 1 Lokasi 3.250.000.000 1 Lokasi 3.738.000.000 1 Lokasi 6.988.000.000

Jumlah sampah yang

tertangani438000 Ton 0 0 -

438000

Ton 8.547.695.000

438000

Ton 9.017.500.000

438000

Ton 9.017.500.000

438000

Ton26.582.695.000

1 08 xx 15 17Revisi Perda Retribusi

Persampahan

Jumlah Perda yang

direvisi1 Perda 1 Perda 750.000.000 1 Perda 750.000.000

intensifikasi dan

Ekstensifikasi potensi

wajib pajak retribusi dan

peningkatan

kelembagaan pengelola

Retribusi Persampahan

Tersusun Data dan

Potensi Wajib retribusi

kebersihan

0

1

Dokume

n

350.000.000 1

Dokumen 350.000.000

1 08 xx 15 19

Pengendalian dan

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/ Adipura

Pelaksanaan

Pengendalian Kota Sehat

Adipura

3 Kali 3 Kali 250.000.000 3 Kali 300.000.000 6 Kali 550.000.000

Pindah ke Program

Pengembangan

Kapasitas dan

Partisipasi

Masyarakat

1 08 xx 15 21

Pengkajian

Pengembangan sistem

Insentif dan disinsentif

dalam pengelolaan

persampahan

Jumlah Dokumen

pengembangan sistem

insentif dan disentif

dalam pengelolaan

persampahan

01

Laporan 400.000.000 1 Laporan 460.000.000

2

Laporan 860.000.000

Lomba-lomba kebersihan

dan Keindahan Lingkungan

Jumlah peserta lomba-

lomba kebersihan dan

keindahan leingkungan

0 Orang - - - - 100

Orang 580.295.350

100

peserta 580.295.350

Pindahan dari

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Persampahan

Pengelolaan bank sampahJumlah BSU yang di

kelola oleh bank sampah 707 Unit 0 - 0 - 707 Unit 6.562.267.650 707 Unit 6.562.267.650

Pindah/berlanjut ke

Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Persampahan

Pengadaan Sarana dan

prasarana bank sampah

Jumlah sarana dan

prasarana bank sampah

yang tersedia

0 - 0 - 500 Unit 135.050.000 0 0 - 135.050.000

Pengadaan Tanah Timbunan

Penutup Sampah

Jumlah volume tanah

timbunan penutup

sampah

0 m3 0 0 - 0 unit - 2360 m3 500.000.000 2360 m3 750.000.000 2360 m3 1.250.000.000

Pemeliharaan Kolam Lindi

TPA

jumlah bangunan kolam

lindi yang di pelihara0 unit 0 0 - 0 unit - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit 800.000.000

Operasional Pengolahan

Kompos

Jumlah Volume produksi

kompos yang diolah 0 kg 0 0 - 0 kg - 1000 kg 100.000.000 1000 kg 100.000.000 2000 kg 200.000.000

Pemeliharaan Landasan

Pembuangan TPA

jumlah bangunan

landasan pembuangan

yang di pelihara

0 lokasi 0 0 - 0 lokasi - 1 Lokasi 500.000.000 1 Lokasi 750.000.000 1 Lokasi 1.250.000.000

Pengadaan Instalasi

Pemanfaatan Gas Metan

jumlah instalasi

pemanfaatan gas metan

yang terbangun

0 unit 0 0 - 0 unit - 1 Unit 200.000.000 1 Unit 100.000.000 2 Unit 300.000.000

Mewujudkan

pemukiman sehat

bagi masyarakat

Tercukupinya

ketersediaan

lahan

pemakaman

(36)

Luas Pemakaman dan

Kapasitas Jenazah yang

ditampung

231.894 M2262.965

M2 45.515.000.000 0 5.992.000.000

324.694

m24.382.509.200

341.037

m24.513.980.000

341.037

m24.649.193.400

341.037

m2 13.545.682.600 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

% Cakupan luas

lahan

pemakaman

yang tertata

secara jenazah

bersusun

1 04 xx 20

1 08 xx 15 16Pengelolaan UPTD TPA

Tamangapa


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Kapasitas Jenazah yang

di tampung115.847 Jenasah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

150,000

Jenazah

1 04 xx 20 01

Penyusunan kebijakan,

norma, standar, prosedur

dan manual pengelolaan

areal pemakaman

Jumlah Dokumen

Kebijakan,Norma

standar dan Prosedure

Pengelolaan Pemakaman

0

1

Dokume

n

50.000.000 0 - 1

Dokumen 50.000.000

1 04 xx 20 02

Pengumpulan dan analisis

data base jumlah jiwa yang

meninggal

Jumlah Laporan data

Pemakaman0

1 04 xx 20 03Koordinasi pengelolaan areal

pemakaman

Rapat Koordinasi dalam

Pengelolaan Area

Pemakaman

0

1 04 xx 20 04Koordinasi penataan areal

pemakaman

Rapat Koordinasi

Penataan Area

Pemakaman

0 2 Kali 15.000.000 2 Kali 17.000.000 4 Kali 32.000.000

Luas Pembangunan

sarana pemakaman231894 M2

31.031

M2 40.000.000.000 - -

31.031

M2 40.000.000.000

Jumlah Pelayanan Bebas 5.500 Pelayanan6.000

Pelayan

an

1.950.000.000 6.000

Pelayanan 1.950.000.000

6.000

Pelayana

n

40.000.000.000

Jumlah lahan tempat

pemakaman umum

(TPU) bagi warga kota

makassar

0 Lokasi

Pemakaman0 - 0 - - -

3 lokasi

114.819

m²

325.000.000

4 lokasi

34.570

m²

424.360.000

7 lokasi

34.570

m²

749.360.000

1 04 xx 20 07

Jumlah Lahan Tempat

Pemakaman Umum

(TPU) bagi warga kota

Makassar

7 Lokasi

Pemakaman

7 Lokasi

Pemaka

man

3.500.000.000

7 Lokasi

Pemakama

n

4.025.000.000

7 Lokasi

Pemakam

an

7.525.000.000

Luasan lokasi - lokasi

pemakaman dan daya

tampung.

6 lokasi 4.382.509.200 7 lokasi 3.785.780.000 7 lokasi 3.899.353.400 7 lokasi 12.067.642.600

Pengawasan dan

Pengendalian Areal

Pemakaman

Jumlah Lokasi

Pemakaman yang

dikendalikan

7 lokasi 216.000.000 7 lokasi 222.480.000 7 lokasi 438.480.000

Sosialisasi Perda


pengelolaan pemakaman

Jumlah peserta

Sosialisasi Perda


pengelolaan pemakaman

0 Orang 0 - 0 - 0 0100

Orang100.000.000

200

Orang103.000.000

300

Orang 203.000.000

Pembangunan Sistem

Informasi data

pemakaman

Jumlah Sistem Informasi

data Pemakaman yang

dibangun

0 0 1 Unit 87.200.000 - - 1 Unit 87.200.000,00

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Meningkatnya

luas ruang

terbuka hijau

publik privat

(30)

% Luas dan

Sebaran RTH

Publik, Privat

dan Taman

Tematik

1 08 xx 24Program Peningkatan

Kapasitas Penghijauan Kota

Jumlah Pohon yang

Tertanam dan

Terpelihara

5000 Pohon7500

Pohon 10.415.000.000

5000

Pohon 9.050.000.000

9.500

Pohon 11.686.752.400

13.000

Pohon 13.601.333.474

14.000

Pohon 14.116.873.478

49.000

Pohon 57.175.705.852

1 08 xx 24 01

Penyusunan Kebijakan,

Norma Standar Prosedure

dan manual Pengelolaan RTH

Jumlah Dokumen

Kebijakan, Norma

standar Prosedure dan

Manual Pengelolaan RTH

0

1

Dokume

n

500.000.000 01

Dokumen 500.000.000

1 08 xx 24 03

Penyusunan dan Ananlisis

Data/ Informasi Pengelolaan

RTH

Jumlah Laporan dan

Analisis Data/ Informasi

Pengelolaan RTH

03

Laporan 250.000.000 3 Laporan 275.000.000

11

Laporan 158.928.200

6

Laporan 525.000.000

1 08 xx 24 11Pengelolaan RTH Area

Lorong/Gang berbasis

masyarakat

Jumlah Lorong yang

terbina0

50

Lorong 500.000.000 50 Lorong 510.000.000 45 Lorong 193.678.100

45

Lorong200.000.000

45

Lorong206.000.000

235

Lorong599.678.100

1 08 xx 24 08Pengawasan dan

Pengendalian RTH

Jumlah Laporan

Pengawasan dan

Pengendalian

01

Dokume

n

40.000.000 1 Dokumen 45.000.000 12

Dokumen 525.325.300

14

Dokumen 85.000.000

Jumlah Dokumen Pohon

dan RTH Yang Terawasi

12

Dokume

n

541.085.059 12

Dokume

n

557.317.611 24

Dokumen 1.098.402.670

1 08 xx 24 09


Masyarakat Dalam

Pengelolaan RTH

Jumlah Kelompok

Masyarakat yang terbina0

30

Kelomp

ok

300.000.000 20


50


1 08 xx 24 13Pemeliharaan Kawasan

Penghijauan Kota

Luas Kawasan Hijau yang

terpelihara0

14

Kecama

tan

5.500.000.000 14

Kecamatan 6.000.000.000

10500

Pohon9.877.411.800

14

Kecamata

n

21.377.411.800

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pemakaman

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

1 04 xx 20 06Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

% Cakupan luas

lahan

pemakaman

yang tertata

secara jenazah

bersusun

1 04 xx 20


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemeliharaan Kawasan

Penghijauan Kota dan

RTH Kota

Jumlah Pohon yang

tertanam dan terpelihara6980 Pohon 0 - 0 -

11000

Pohon3.500.000.000

11500

Pohon3.862.500.000

22500

Pohon7.362.500.000

Jumlah Pohon yang

Tertanam 5000 Pohon

7.500

Pohon 615.000.000

5.000

Pohon 90.000.000

12.500

Pohon 705.000.000

Jumlah Sekolah yang

Terdistribusikan Pohon

Penghijau

1750

Unit317.400.000

1855

Unit326.922.000

1855

Unit644.322.000

1 08 xx 24 15Pengadaan sarana

Penunjang Pengelolaan RTH

Jumlah Sarana

Penunjang Pengelolaan

RTH

8 Unit Tiga Roda

dan 5 Unit Mobil

9 Unit

Tiga

Roda

2.300.000.000

2 Unit Tiga

Roda dan 1

Unit Mobil

1.500.000.000 44 Unit 250.000.000 44 unit 257.500.000 44 unit 4.307.500.000

Sarana Penunjang

Operasional Penghijauan

Jumlah Peralatan Kerja

yang diadakan untuk

Operasional Kegiatan

Pemeliharaan RTH

56 Unit 363.425.000 56 unit 363.425.000

Jumlah Sarana

Operasional

Pemeliharaan Kawasan

Hijau

16 Bh Chainsaw

dan 2 Penggali

Tanah

12 Bh

Chainsa

w dan 1

Penggali

Tanah

235.000.000

12 Bh

Chainsaw

dan 1

Penggali

Tanah

250.000.000

12 Bh

Chainsaw

dan 1

Penggali

Tanah

485.000.000

Jumlah Kendaraan

Operasional yang

diadakan untuk

Operasional Kegiatan

Pemeliharaan RTH

0 0 0 0 0 1 Unit 567.984.000 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.030.000.000 5 unit 2.597.984.000

1 08 xx 24 17Peningkatan kemampuan

SDM (GIS dan Pemangkasan)Jumlah Staf Pemangkas 0

25

Orang 175.000.000 25 Orang 180.000.000 0 - 0 - 0 - 50 Orang 355.000.000

Peningkatan Pelaksanaan

Kegiatan Brigade Pohon

Jumlah Tenaga

Pendukung Brigade

Pohon Penunjang

Kegiatan Pemeliharaan

RTH

0 0 - 0 - 0 0 30 Orang 750.000.000 30 Orang 772.500.000 60 Orang 1.522.500.000

Pembangunan Taman

Tematik

Jumlah Taman Tematik

yang terbangun8 Taman 0 - 0 - 0 0

1 Titik

Taman1.502.710.165

1 Titik

Taman1.547.791.470

2 Titik

Taman3.050.501.635

Pindahan dari

Program

Peningkatan Kualitas

Taman

Kegiatan Penghijauan

Bantaran Sungai dan Kanal

Jumlah Pohon yang

tertanam di Bantaran

Sungai

0 pohon 0 - 0 - 0 01000

Pohon220.138.250

1100

Pohon226.742.398

1100

Pohon446.880.648

Peningkatan Kapasitas RTH

dengan Vertical Garden dan

Roof Garden

Jumlah Peserta sosialisasi

Vertical Garden dan Roof

Garden

0 peserta 0 - 0 - 0 0500

Orang320.000.000

500

Orang329.600.000

1000

Orang649.600.000

Penataan Kawasan Hijau

Perkotaan dan RTH

Jumlah Pohon yang

tertata pada kawasan

Ruang Terbuka Hijau

4000

Pohon5.000.000.000

4000

Pohon5.000.000.000

8000

Pohon10.000.000.000

Mengoptimalkan

pemanfaatan dan

pelestarian

lingkungan hidup

kota

Berkurangnya

pencemaran

tanah, air,

udara dan

kerusakan

lingkungan

karena dampak

pembangunan

(32)

Status Mutu

Air, Tanah dan

Udara

Program fasilitasi

laboratorium lingkungan

hidup

Cakupan uji

laborotarium yang

difasilitasi

0 0 - 0 - 0 -

20%

pelayana

n contoh

uji

600.000.000

25%

pelayana

n contoh

uji

2.900.000.000

25%

pelayana

n contoh

uji

3.500.000.000

Peningkatan kemampuan

aparat pengelola

laboratorium Lingkungan

Jumlah aparat yang

memiliki kemampuan

dalam mengelola

laboratorium lingkungan

Orang 0 - 0 - 0 0 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 40 Orang 400.000.000

Pengadaan Alat-alat

Laboratorium

Jumlah alat-alat

laboratorium untuk

analisis air dan udara

Paket 0 - 0 - 0 0 - - 4 Paket 2.000.000.000 4 Paket 2.000.000.000

Penyusunan Kebijakan

Penetapan Tarif

Laboratorium

Jumlah regulasi Tarif

Laboratorium yang

tersusun

Regulasi 0 - 0 - 0 01

Regulasi 100.000.000 - -

1

Regulasi100.000.000

1 08 xx 24 16

Peningkatan Sarana

Operasional Pemeliharaan

Kawasan Hijau

1 08 xx 24 14Penghijauan Sekolah dan

Pemukiman


[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]


SKPD

Penanggung

Jawab



Indikator


Indikator Kinerja


Kegiatan (output)

Data Capaian Pada

Tahun Awal

Perencanaan

Operasional Laboratorium

Lingkungan

Terlaksananya

Operasional

Laboratorium

Lingkungan

Bulan 0 - 0 - 0 0 - - 4 Jenis 400.000.000 4 Jenis 400.000.000

Sosialisasi Kebijakan

Pengelolaan Laboratorium

Lingkungan

Jumlah Peserta

Sosialisasi Orang 0 - 0 - 0 0

300

Orang 300.000.000

300

Orang 300.000.000

600

Orang600.000.000

TOTAL 61.465.931.428 66.350.199.733

Mengetahui

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MAKASSAR

Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19600925 198003 1 007

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN...