Silabus Administrasi Keuangan
-
Upload
nuranggrek -
Category
Documents
-
view
95 -
download
4
description
Transcript of Silabus Administrasi Keuangan
Silabus Administrasi Keuangan
Pendahuluan
Dalam penyeleggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang
sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi
dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan pada tingat satuan
pendidikan merupakn komponen produksi yang menentukan proses terlaksananya kegiatan-
kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata
lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak.
Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang
ada dapat dimanfaatan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal
ini penting, terutama dalam rangka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, yang
memberikan kewenangan sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana
sesuai dengan keperluan sekolah. Disebabkan pada umumnya dunia pendidikan selalu
dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Apalagi dalam berbagai kondisi pereokonomian
dunia yang sedag dilanda krisis.[1]
Berdasarkan pemikiran di atas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan
dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi
pelaksanaan dana, bak biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara
administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.
Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dipaparkan beberapa penjelasan mengenai
administrasi keuangan.
II. Rumusan Masalah
1. Pengertian administrasi keuangan
2. Konsep dasar administrasi keuangan
3. Sumber keuangan pendidikan
4. Jenis-jenis pengeluaran pendidikan
5. Fungsi dan contoh teknik penyusunan anggaran
6. Pengawasan keuangan pendidikan
III. Pembahasan
1. Pengertian administrasi keuangan
Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari
penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan
secara obyektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena
masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi
sekolah.[2]
Selain itu Mulyono, MA. berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah
seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja
dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah
sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan
pendidikan.[3]
Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentu biaya
sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi lembaga atau organisasi dalam
mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan
hasilnya mempunyai kualitas yang baik, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai
kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah
sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (revenue) dan penggunaan biaya
(expenditure) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.[4]
2. Konsep dasar administrasi keuangan
Sebelum kita memaparkan tentang keuangan pendidikan, sebaiknya kita memahami bahwa
pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan menentukan pembangunan
suatu bangsa.
Menurut J. Hallak (1969) dalam Analisis Biaya Pendidikan biaya dalam arti yang umum
yaitu dalam bentuk moneter/uang. Sementara STEPPES, biro perencanaan, Depdikbud
(1989) menyatakan bahwa konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang
dikeluarkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah,
perorangan dan masyarakat untuk mndapatkan pendidikan.
Dalam kaitan ini Zymelman (1975) dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan
pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut
penggunaan dana-dana itu secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan, semakin kecil
dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu dengan
pengelolaan dana secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan
pendidikan. Artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapaitujuan pendidikan yang
lebih produktif, efektif, efisien dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan
pembangunan dan masyarakat (link and match).
Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai
kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan unsur-unsur adminitrasi pendidikan lainnya,
seperti manusia/personil, fasilitas, dan teknologi pendidikan, dana berfungsi untuk kemudian
menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan
pendidikan. Apabila dana yang diperlukan sudah cukup tersedia, maka dituntut adanya
pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa
jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan dana itu diperoleh.
Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup 2 aspek, yaitu
1) Dimensi penerimaan atau sumber dana
2) Dimensi pengeluaran atau alokasi dana
Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah,
penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan
sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi: pengeluaran
modal/kapital atau anggaran pembangunan (Capital outlay/ependiture).
Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam
proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi
pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai
bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.[5]
3. Sumber keuangan pendidikan
Sumber penerimaan pendidikan meliputi sebagai berikut:
a. Hasil penerimaan pemerintah umum
Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak,
pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah.
b. Penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan
Yang termasuk dalam golongan ini adalah antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri,
seperti bantuan dari Badan Internasional PBB (UNICEP atau UNESCO), pinjaman bank
dunia. Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan
modal berupa pinjaman dan hibah. Dana yang diperoleh khusus untuk pendidikan ini
diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan luar
sekolah. Di samping itu juga diperlukan untuk kegiatan perencanaan pendidikan, kegiatan
penelitian, pengelolaan pendidikan, dan beasiswa untuk belajar di luar negeri.
c. Iuran sekolah
Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau BP3,
yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan
yang di setorkan ke kantor dinas pendidikan.
d. Sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat
Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau
keluarga, badan-badan sukarela dan kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa
tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk
mendirikan sekolah.[6]
4. Jenis-jenis pengeluaran pendidikan
Dimensi alokasi secara garis besar digolongakn ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu
pengeluaran rutin yang sufatnya berulang (recurrent expenditure) atau aktiva lancar dan
pengeluaran kapital/modal (capital expenditure) atau aktiva tetap.
Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang digunakan secara berkala dalam suatu
masa tertentu (bulanan atau tahunan) seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai,,
pembelian bahan-bahan ATK, biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana
operasional.
Dana yang dipergunakan dalam kegiatan rutin ini memrlukan pengelolaan yang baik,
terutama bagi lembaga pendidikan swasta (swadana) atau tidak terdapat bantuan pemerintah.
Untuk ini perlu dikuasai prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan
pengelolaan barang/ fasilitas. Pengelolaan kas terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:
(1) penentuan jumlah uang tunai kas yang diperlukan agar tidak berlebihan dan juga tidak
terlampau kecil, (2) pengendalian aliran-aliran uang tunai, baik yang masuk ke sekolah
maupun yang dikeluarkan oleh sekolah. Sedangkan pengelolaan utang menyangkut syarat-
syarat dan sanksi-sanksi yang dikenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka
panjang ataupun janga pendek. Dalam hal ini perlu diperhitungkan masak-masak berapa
jumlah uang yang layak/rasional untuk diinventarisasikan dalam pendidikan.
Demikian pula dengan biaya modal atau aktiva tetap yang dipergunakan untuk mendirikan
bangunan sekolah, pembelian tanah, sarana pendidikan lainnnya, kantin, poliklinik, sarana
olah raga (sport hall) yang relatif besar, memerlukan pengelolaan dengan baik.[7]
5. Fungsi dan contoh teknik penyusunan anggaran
Disamping memberikan semacam kerangka operasional dalam biaya dan waktu kegiatan
yang dilaksanakan, anggaran berfungsi: 1) dapat dijadikan alat untuk mendelegasikan
wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Anggaran dirancng dengan mencantumkan
penanggung jawab suatu kegiatan tertentu(penetapan pimpinan proyek). Jadi, jika anggaran
disetujui oleh yang berwenang, maka pendelegasian fungsi itu juga disetujui, 2) dapat
menjadi alat pengawasan dan penilaian suatu penampilan (performnce). Dengan
membandingkan pengeluaran biaya suatu kegiatan dengan alokasi anggaran dan tingkat
penggunaannya, merupakan pedoman sederhana untuk mengetahui sampai dimana tingkat
efektifitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan. Apabila anggaran dirancang dengan
benar, maka anggaran itu akan menjadi alat pengumpul data tentang hasil dan besarnya biaya
suatu program.
Contoh Bentuk-bentuk penganggaran
a. Bentuk penganggaran butir per butir (line item budget)
Bentuk ini paling banyak digunakan dan dikateorikan sebagai yang konvensional dan
tradisional. Meskipun memudahkan dalam pengawasan pengeluaran biaya. Tetapi sistem ini
tidak membantu dalalm pengambilan keputusan seperti dalam mengevaluasi harga dalam
hubungannya dengan pancapaian suatu program. Kelemahan lainnya yaitu, 1) tidak dapat
menunjukkan hubungan antara masukan program dan pengeluaran, 2) tidak dapat berfungsi
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena tidak memberikan
analisis untung rugi(cost benefit analysis) dari berbagai alternatif, dan 3) lebih mengarahkan
perhatian pada pembukuan, dan tidak terhadap tujuan suatu program.
b. Anggaran program (program budget)
Bentuk ini lebih menekankan pada hasil suatu program yang telah ditetapkan. Pada
anggaran butir per butir program, biaya dihitung berdasarkan jenis butir(items) yang akan
dibeli, sedangkan dalam program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya dalam
anggaran butir per butir disebutkan “Gaji guru”, sedangkan dalam anggaran program
disebutkan “gaji guru untuk percobaan pengajaran IPA”. Keuntungan bentuk ini antara lain :
1) mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana logis dan konkrit. 2)
merangsang perencanaan tahunan ganda dan reevaluasi periodik dari pelaksanaan rencana,
dan 3) menghindari sentrlisasi yang berlebihan, dimana keputusan menumpuk di tingkat atas.
c. Anggaran berdasarkan hasil (parformance budget)
Sesuai dengan artinya anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian alokasi
anggaran. Dalam bentuk ini pekerjaan dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban
kerja dan unit penampilan yang dapat diukur. Hasil pengukuran ini dipergunakan untuk
menghitung masyukan dana dan tenaga yang diperlukan untuk mencapai tujuan program.
Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi
secara jelas satuan dari hasil suatu program dan sekaligus merinci butir per butir kegiatan
yang harus dibiayai. Bentuk ini menuntut akuntansi yang teliti dan pemroses data yang
akurat. Hal ini mengakibatkan sistem ini menjadi relatif mahal terutama bagi lembaga yang
kecil/belum berkembang.[8]
6. Pengawasan keuangan pendidikan
Yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama
ditujukan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan), antara
lain untuk memperoleh kepastian bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai undang-
undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan
keuangan.
Sedangkan proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan
pengawasan. Langkah-langkah pengawasan baik fungsional maupun melekat(pengawasan
atasan langsung) menurut Stoner(1987):
a. Penetapan beberapa jenis standar/patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas,
kualitas, biaya dan waktu
b. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar
c. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi
Cara mempertanggungjawabkan keuangan
Beberapa prinsip yang dujadikan pegangan yang dijadikan pegangan dalam kegiatan
mempertanggungjawabkan keuangan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
1) Diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan.
2) Periksa terlebih dahulubuku kas umum dalam hubungannya dengan buku yang lain
setiap akhir bulan.
3) Diperingatkan kepada bendaharawan mengenai: pengiriman SPJ(surat pertanggung
jawaban) bulanan, penyetoran MPO/PPn
4) Diperiksa pengurusan barang inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggal
keuangan sewaktu-waktu.
5) Diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir
triwulan secara teratur.
6) Atasan langsung bendaharawan bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara.
7) Dilaporkan dengan segera (paling lambat satu minggu) jika terjadi kerugian yang
diderita oleh negara karena penggelapan atau perbuatan lain, kepada sekretaris jenderal
depdiknas c.q kepala biro keuangan dengan tembusan kepada inspektur jendrel Depdiknas
dan BPK
Dalam rangka mempertanggung jawabkan keuangan negara ini, ada sembilan jenis
buku yang harus disediankan, yaitu: 1) buku kas umum, 2) buku bank, 3) buku kas posisi, 4)
buku surat perintah membayar uang(SPMU), 5) buku panjar kerja, 6) buku menghitung pajak
orang/pajak penjualan(MPO/PPn), 7) buku penerbitan cek, 8) buku inventaris, 9) buku
pembantu lain apabila mempergunakan buku kas yang umum tidak tabelaris. (pedoman
pengelolaan keuangan di lingkungan depdikbud, 1982).[9]
Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
Administrasi sebagai suatu proses dapay diperinci menjadi 8 unsur umum yang bersifat
dinamis, yaitu :
a) tatakeragaan
b) tatapimpinan
c) tatahubungan
d) tataketerangan
e) tatakepegawaian
f) tatakeuangan
g) tataperbekalan
h) tatahumas
Dari 8 unsur diatas yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mengenai unsur
keenam dalam administrasi yaitu “tatakeuangan” atau “administrasi keuangan”.
Administrasi Keuangan, adalah suatu “truisme”, atau paling sedikit suatu kenyataan,
bahwa biaya yang tersedia bagi suatu negara yang sedang giat melakukan pembangunan,
seperti Indonesia, selalu terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan
yang perlu dibiayai. Oleh karena itu logis pula apabila semua usaha harus dilakukan agar
supaya biaya yang tersedia, baik yang bersumber dari pendapatan di dalam negeri berupa
pajak, tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah dan pendapatan negara dari hasil ekspor,
maupun yang berupa pinjaman, dikelola penggunaannya sedemikian rupa sehingga dengan
biaya yang terbatas itu diperoleh hasil yang maksimal. (Dr, Sondang P. Sagian, M,P.A. Ph. D
: Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal 156).
Administrasi keuangan juga dapat berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa
penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan
pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
Dengan perkataan lain, semua langkah yang lebih menjamin penggunaan biaya yang
tersedia itu sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis harus diambil.
Jelaslah kiranya bahwa masalah yang dihadapi di bidang administrasi keuangan
adalah masalah yang sangat kompleks yang pemecahannya memerlukan imaginasi, innovasi,
daya pikir serta kreativitas yang besar.
Secara lebih terperinci dapat dikemukakan beberapa masalah yang kiranya menonjol
dalam bidang administrasi keuangan, seperti :
1. Masalah terbatasnya biaya yang tersedia dan atau mungkin tersedia untuk membiayai usaha-
usaha pembangunan yang ingin dilaksanakan demi percepatan peningkatan taraf hidup
seluruh rakyat.
2. Masalah peningkatan kepercayaan rakyat terhadap legitimasi pemerintahannya yang
bertindak selaku pelaksana utama kegiatan-kegiatan pembangunan.
3. Masalah peningkatan kepercayaan pihak negara-negara asing, badan-badan internasional
terhadap kemampuan dan kesungguhan aparatur pemerintah untuk menyerap dan
menggunakan bantuan dan atau pinjaman yang diberikan demi kepentingan rakyat banyak.
4. Masalah tidak sesuainya ketentuan parundangan yang mengatur keuangan negara pada
umumnya.
5. Masalah peningkatan kemampuan administrative dari aparat pemerintah untuk memelopori,
membina dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan.
6. Masalah perimbangan keuangan nagara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
dikaitkan dengan prinsip ekonomi.
7. Masalah sistem administrasi keuangan yang pada umumnya tidak sesuai lagi dengan alam
kemerdekaan, belum berbicara tentang ketidak-sesuaian sistem administrasi keuangan yang
ada dengan tuntutan pembangunan.
8. Masalah masih terdapatnya kekurangan kesadaran rakyat untuk memenuhi kewajiban
keuangannya terhadap negara, seperti terdapatnya kecenderungan mengelakkan kewajiban
membayar pajak.
9. Masalah sistem pelaporan yang sering hanya menunjukkan legalitas penggunaanbiaya dan
kurang menunjukkan efisiensi penggunaan biaya tersebut.
Administrasi telah dipelajari secara seksama dengan cara-cara ilmiah dan menurut
rangka dasar tertentu, sehingga terkumpullah sekelompok pengetahuan yang dapat dijadikan
pedoman bagi kerjasama manusia. Kelompok pengetahuan yang bersasaran administrasi
disebut ilmu administrasi. Penelaahan terhadap unsur finansia sebagai suatu konsep atau
tatakeuangan sebagai suatu proses menghasilkan sekelompok pengetahuan yang disebut
dengan ilmu administrasi keuangan.
Ilmu administrasi keuangan membahas segenap rangkaian kegiatan penataan
penyusunan anggaran, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan
pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
Kelompok pengetahuan ini telah berkembang menjadi beberapa bagian yang cukup
luas.
Pertama ialah kelompok pengetahuan tentang penyusunan rencana pengeluaran dan
penerimaan uang bagi kerjasama itu. Ini merupakan cabang pengetahuan administrasi
keuangan yang disebut Penganggaran Belanja. Ilmu baru ini dikenal dengan nama “Planning-
Programming-Budgeting System” yang terkenal dengan singkatan “PPBS”. Secara harafiah
dapat diterjemahkan menjadi Sistem Penganggaran-Pemrograman-Perencanaan. Tapi
menurut makna dan isinya dapat diterjemahkan dengan Sistem Penganggaran Berdasarkan
Program dalam rangka Suatu Analisa Sistem atau Sistem Penganggaran Berdasarkan
Program dalam Rangka Suatu Perencanaan Tertentu. Secara lebih sederhana untuk
mempermudah pemakaiannya dapatlah kiranya dipakai istilah Sistem Penganggaran
Berdasarkan Program.
Suatu segi lain dari administrasi keuangan ialah pencatatan segenap penerimaan dan
pengeluaran biaya dalam kerjasama itu. Cabang pengetahuan lainnya dalam administrasi
keuangan ialah yang bertalian dengan pemeriksaan mengenai ketepatan tindakan-tindakan
dalam bidang keuangan, ini lazim disebut dengan Pemeriksaan Keuangan.
Unsur administrasi keuangan ini menitikberatkan pada tanggung jawab atas dana
untuk berbagai penggunaan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik,
Administrasi keuangan menyangkut hal-hal berikut :
a) Berapa banyak jumlah dana yang diperlukan.
b) Dari mana sumber dana.
c) Kapan dana tersebut akan mulai digunakan.
Kegiatan administrasi keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) Perencanaan dan peramalan.
b) Mengkoordinasikan berbagai keputusan keuangan.
c) Berintegrasi dengan linkungan.
d) Pengawasan keuangan membuat catatan dan laporan tentang informasi keuangan.
Agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan,
maka perlu dibentuk suatu pebgawasan keuangan. Pengawasan keuangan adalah kegiatan
yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana keuangan. Pengawasan keuangan bukan
hanya sekedar mengecek aliran uang/dana, akan tetapi juga behubungan dengan evaluasi
rencana yang sedang dilaksanakan. Oloeh karena itu, pengawasan keuangan meliputi 2
langkah pokok, yaitu :
1. Menentukan standar-standar kegiatan.
2. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar seperti yang dimaksudkan pada butir 1.
Langkah-langkah tersebut bukan hanya perlu untuk pengawasan kegiatan yang telah
direncanakan, akan tetapi juga dan bahkan tidak kurang pentingnya untuk menyususn rencana
yang akan datang.
Dalam perkembangannya administrasi sering dikaitkan dengan menejemen keuangan.
Dalam praktiknya, administrasi keuangan dan manajemen keuangan memiliki beberapa
kesamaan. Di era globalisasi ini istilah manajemen keuangan lebih popular dari pada
administrasi keuangan.
Manajemen keuangan adalah pembelanjaan perusahaan yang dipelajari dari seginya
seorang manajer keuangan. Manajemen keuangan bersangkutan dengan urusan keuangan,
meskipun tidak semua yang berkaitan dengan uang menjadi monopoli manajemen keuangan.
Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai pengetrapan fungsi perencanaan dan
pengawasan kedalam fungsi keuangan. (Walker, W. Ernest : Essentials of Financial
Management, Prentice Hall, New Delhi, 1978, hal. 1-2).
Sebagai pelengkap perlu diketengahkan peranan yang dijalankan oleh seorang
manajer keuangan. Peranan atau dapat juga disebutkan sebagai fungsi yang dipaparkan
dibawah ini, sedikit banyak merupakan simplifikasi/penyederhanaan dari fungsi manajer
keuangan yang pada hakekatnya sangat kompleks.
1. Perencanaan keuangan (financial planning)
a. merencanakan peminjaman, apabila hal ini harus dilakukan
b. merencanakan dan membuat forcasing penerimaan dan pengeluaran
c. memberikan advis tentang pembayaran keuangan
d. menyusun laporan keuangan
2. Pengelolaan uang kas (cash mamagement)
a. membuka rekening bank dan melekukan setoran (deposit)
b. mengatur kas kecil dan giro bank
c. mengatur pembayaran atas kewajiban yang jatuh temponya
d. menyelenggarakan catatan tentang transaksi kas
3. Pengelolaan kredit (credit management)
a. pengaturan tagihan-tagihan
4. Pengurusan surat berharga (security flotation)
a. mengatur pembayaran-pembayaran kembali pinjaman (angsuran)
b. menanda-tangani cek
Salah satu cara menelaah dan mempelajari keadaan keuangan ialah dengan cara
analisa rasio keuangan. Untuk membuat keputusan rasional yang sesuai dengan tujuan,
seorang manajer finansial haruslah mempunyai alat-alat analisa tertentu. Analisa keuangan
dilakukan baik oleh pihak luar (ekstern) maupun pihak dalam (intern). Bagi perusahaan
sendiri, analisa terhadap keuangannya akan membantu dalam perencanaan perusahaan.
Untuk menilai prestasi dan kondisi perusahaan, seorang analisis keuangan
memerlukan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran yang sering kali dipergunakan adalah rasio,
yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Analisa dan penafsiran berbagai
rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan
dari pada analisa terhadap data keuangan saja.
Analisa rasio keuangan menyangkut dua jenis perbandingan. Pertama, analisis dapat
membandingkan rasio saat ini dengan rasio-rasio di masa lalu dan yang diharapkan di masa
yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dalam pembandingan dari waktu ke waktu,
lebih baik dilakukan pembandingan data aslinya juga dan bukan semata-mata pembandingan
rasio-rasio saja.
Metode-metode pembandingan yang kedua adalah membandingkan rasio-rasio suatu
perusahaan dengan perusahaan-perusahaan laun yang sejenis dan kira-kira sama ukurannya,
atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Pembandingan semacam itu memberikan
pemahaman atas prestasi dan kondisi finansial perusahaan relatif terhadap industri.
Pada umumnya berbagai rasio yang dihitung bisa dikelompokkan kedala empat tipe
dasar :
1. Rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
finansial jangka pendeknya.
2. Rasio leverage, yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai dengan utang.
3. Rasio aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya.
4. Rasio profitabilitas, yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan sebagaimana
ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi.
Pengantar Administrasi Keuangan - Perananan Administrasi didalam Masyarakat:
1. Administrasi adalah salah satu objek dari kepentingan universal2. Administrasi sebagai stabilisasi intitusi-intitusi sosial3. Administrasi sebagai revolusi karekaternya manajerial4. Administrasi merupakan prospek bagi munculnya evolusi manajerial5. Administrasi sebagai kunci masyarakat yang berada6. Administrasi menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasilitas bagi
perubahan
Pengertian Administrasi Keuangan1. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, demikian juga dengan segala sesuatu yang menjadi kekayaan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
2. Hak negara yang berkenaan dengan keuangan adalah hak monopoli dan mencetak uang, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan dan hak
untuk memperoduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati khalayak umum, dimana balas jasanya sebagai sumber penerimaan negara.
3. Hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yang mengatakan bahwa 1). APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 2). Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 3). Macam dan harga mutu uang ditetapkan dengan UU. 4). Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU. 5). Untuk memeriksa tentang tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapkan dengan UU.
4. Administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan kerjasama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan, baik yang dikelola pemerintah pusat ataupun daerah.
RuangLIngkup Administrasi Keuangan1.Administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan
pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD maupun institusi yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat.
2.Administrasi keuangan negara merupakan kekayaan negara berupa harta berbentuk uang, hak-hak negara seperti hak menagih atas kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak penguasaan hutan, kewajiban-kewajiban atau utang-utang negara seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersih negara dan kekayaan alam.
3.Administrasi keuangan negara merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan anggaran, fiskal, moneter, berserta akibatnya dibidang ekonomi.
4.Administrasi keuangan negara mencakup keuangan lainnya yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, dan badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara maupun uang ataupun dana yang dimiliki masyarakat.
Perencanaan Administrasi Keuangan Negara- Penyusunan anggaran keuangan merupakan rencana kerja yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga APBN merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah.
- Penyusunan APBN menganut azas efektivitas dan efisiensi anggaran, dimana penyusunan APBN dibawah tanggung jawab eksekutif.
- Implementasi APBN dilakukan oleh presiden dan wakilnya, dibantu oleh menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Pelaksanaan Administrasi Keuangan Negara- Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk APBN menganut sistem
pengurusan keuangan, yaitu umum dan khusus.- Pengurusan umum merupakan unsur penguasaan (pengurus administratif).
Hal ini erat hubungan dengan penyelengaraan tugas pemerintah disegala bidang dan tindakannya membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara.
- Pengurusan khusus merupakan unsur kewajiban (pengurus bendaharawan). Dimana bendaharawan adalah orang-orang atau badan-badan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang didalam gudang-gudang atau tempat penyimpanan.