MATA KULIAH :

EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

Moh.Jumadil TP., ST.,MAP.

STISIP “Bina Generasi” Polewali Mandar Tahun 2015

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA adalah sistem penyelenggaraan kebijakan negara yang mengandung unsur-unsur nilai, struktur, dan proses

Unsur- Unsur Sistem Dalam Administrasi Negara

• Nilai, yang mencakup landasan, falsafah, cita-cita dan tujuan negara;

• Struktur, yang menggambarkan keberhasilan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah dengan kewenangan masing-masing;

• Proses, yang berupa kegiatan dan saling hubungan antara lembaga-lembaga yang ada dalam negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan organisasi dan tuntutan seluruh rakyat sebagai pemilik keseluruhan negara.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3

DESKRIPSI SINGKAT

5

SANRI

Administrasi Negara Indonesia

Sebagai Suatu Sistem

Kedudukan dan Susunan Lembaga-Lembaga Negara

Sistem Penyelenggaraan

Pemerintahan Negara

Koordinasi dan Hubungan Kerja

BAB II ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

SEBAGAI SUATU SISTEM

Administrasi

Dimock & Dimock ”basically administration is

cooperative group activity”

Unsur Sistem Administrasi Manusia, Tujuan, Tugas,

Kerjasama, Sarana

• Leonard D. White (1958:1) administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan negara

• Administrasi negara dalam arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara, yang berarti mencakup kegiatan keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.

• Sedangkan dalam arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.

Administrasi Negara

1. Sistem Penyelenggaraan Negara2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Sistem Penyelenggaraan Negara & Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara

Sistem Penyelenggaraan Negara adalah mekanisme penyelenggaraan fungsi-fungsi negara melalui lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan negara

SANKRI, 2005

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 20 UU No. 32/2004

• Asas Kepastian Hukum, adalah asas dlm neg hukum yg mengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

• Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

• Asas Kepentingan Umum, adalah asas yg mendahulukan kesejahteraan umum d/p kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

• Asas Keterbukaan, adalah asas yg membuka diri terhadap hak masy utk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

• Asas Proporsionalitas, adalah asas yg mengutamakan keseimbangan antara hak % kewajiban Penyelenggara Negara

LANJUTAN…

• Asas Profesionalitas, adalah asas yg mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi,kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Asas Akuntabilitas, adalah asas yg menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.

• Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

• Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan

1) Aparatur negara terdiri atas aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan;

2) Pengertian aparatur mencakup lembaga dan manusia/pejabatnya;

3) Aparatur kenegaraan adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945

4) Aparatur pemerintahan adalah instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta pejabat/pegawai negerinya

14

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechsstaat)Kekuasaan Negara tertinggi ditangan rakyat, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyatPresiden ialah penyelenggara Pemerintahan negaraPresiden tidak bertanggungjawab kepada DPRMenteri Negara ialah Pembantu Presiden. Menteri tidak bertanggungjawab kepada DPRPresiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan

ASAS POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

FUNGSI-FUNGSI LEMBAGA NEGARA Fungsi Konstitutif; fungsi mengubah dan menetapkan UUD 45 Fungsi eksekutif; sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara Fungsi legislatif; adalah fungsi pembentukan UU Fungsi pengawasan tugas pemerintah Fungsi yudikatif; penyelenggara kekuasaan kehakiman Fungsi Auditif; penyelenggaraan kekuasaan pemeriksaan atas

pengeloaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah

Bagaimana Struktur Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia?

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]

Negara Indonesia adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

[Pasal 1 (2)***]

TNI/POLRI

dewan pertimbanga

n

kementerian negara

KY

UUD 1945

kpubank sentral

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPRDBupati/Walikota

5

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

MA MK

Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan pemerintahan

Presiden

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

Pasal 20 (1)*Memegang kekuasaan membentuk UU

DPR

6

BAB IV

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari Sistem Penyelenggaraan Negara.

Aparatur Pemerintah

• Aparatur Pemerintah Pusat Kementerian berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan menyelenggarakan fungsi diantaranya:a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidangnya;b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara

yang menjadi tanggung jawabnya;c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di

bidangnya;

Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.

• APARATUR PEMERINTAH DAERAH

BAB VKOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Koordinasi: bertujuan menggerakkan dan

memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah sehingga padu, serasi dan selaras satu sama lain untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, perbenturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.

Jenis Koordinasi

Koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat dibedakan atas :

1. Koordinasi hierarkis (vertikal), yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Misalnya : Kepala Biro terhadap Kepala Bagian dalam lingkungannya, Direktur Jenderal terhadap Kepala Direktorat dan sebagainya.

2. Koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.

3. Koordinasi fungsional horizontal, dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat.

Misalnya Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan dalam menyusun rencana di lingkungan kementriannya.

4. Koordinasi fungsional diagonal, dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya.

5. Koordinasi fungsional teritorial, dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu di mana secara keseluruhan semua urusan yang ada dalam wilayah (teritorial) tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal.

Sarana dan Mekanisme Koordinasi

1. Kebijakan• Kebijakan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan

yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan.

2. Rencana• Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena

didalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakan dan lokasi.

3. Prosedur dan Tata Kerja• Prosedur dan tata kerja pada prinsipnya dapat digunakan sebagai

alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang. Prosedur dan tata kerja dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena didalamnya memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubungan. Untuk itu prosedur perlu dituangkan dalam manual, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) atau pedoman kerja agar mudah diikuti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Rapat dan Taklimat (Briefing)• Untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai

sesuatu masalah, rapat dapat digunakan sebagai sarana koordinasi. Taklimat sebagai sarana koordinasi digunakan untuk memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijakanpenanganan suatu masalah.