REPUBLIK INDONESIA SALINANKM.1~2019.pdf · 2019. 9. 9. · lampiran keputusan menter! keuangan...

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 336 /KM.1/2019

TENTANG

PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA KANTOR PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana· telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah dilakukan penataan pada beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

b. bahwa berkenaan dengan huruf a dan dengan telahditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga National Single Window, perlu menetapkankembali ketentuan mengenai penomoran dan pemberiankode naskah dinas pada kantor pusat di lingkunganKernen terian Keuangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Kementerian Keuangan, diatur ketentuanpenomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkunganKementerian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas NamaMenteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Penomoran danPemberian Kode Naskah Dinas pada Kantor Pusat diLingkungan Kem:enterian Keuangan;

1. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganKementerian Keuangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1388);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National SingleWindow (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1825);

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

Menetapkan

PERTAMA

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)sebagaimmana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA KANTOR PUSAT DI LING KUN GAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Menetapkan penomoran dan pemberian kode naskah dinas pada kantor pusat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri dari:

a. pola penomoran dan pemberian kode naskah dinas MenteriKeuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiranhuruf A;

b. pola penomoran dan pemberian kode naskah dinas WakilMenteri Keuangan, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf B;

c. pola penomoran dan pemberian kode naskah dinas UnitOrganisasi Tingkat Pusat, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf C;

d. pola penomoran dan pemberian kode naskah dinas StafAhli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D;

e. kode naskah dinas dan nomor urut unit organisasi di lingkungan Kernen terian Keuangan, se bagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E;

f. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan SekretariatJenderal, sebaga,imana tercantum dalam Lampiran huruf F;

g. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Anggaran, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf G;

h. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiranhuruf H;

1. kode naskah din·as unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Bea dan Cukai, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf I;


KEOUA

MENTER! f<EUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

J. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Perbendaharaan, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf J;

k. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Kekayaan Negara, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf K;

1. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan, sebagaimana tercantumdalam Lampiran huruf L;

m. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan DirektoratJenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sebagaimanatercantum dalam Lampiran huruf M;

n. kode naskah dinas unit organisasi di lingkunganInspektorat Jenderal, sebagaimana tercantum dalamLampiran huruf N;

o. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan BadanKebijakan Fiskal, sebagaimana tercantum dalam Lampiranhuruf O;

p. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan, sebagaimanatercantum dalam Lampiran huruf P;

q. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan PusatSistem Informasi dan Teknologi Keuangan, sebagaimanatercantum dalam Lampiran huruf Q;

r. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan PusatPembinaan Profesi Keuangan, sebagaimana tercantumdalam Lampiran huruf R; dan

s. kode naskah dinas unit organisasi di lingkungan PusatAnalisis dan Harmonisasi Kebijakan, sebagaimanatercantum dalam Lampiran huruf S,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Mekanisme penetapan penomoran dan pemberian kode naskah dinas pada kantor pusat selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. naskah dinas yang bersifat teknis dan memiliki bentukkhusus sesuai dengan tugas dan fungsi pada masingmasmg unit organ1sas1 di lingkungan KementerianKeuangan;

b. naskah dinas untuk jabatan fungsional di lingkunganKementerian Keuangan; dan

c. naskah dinas untuk tim kerja di lingkungan Kementeriankeuangan,


KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

penetapannya dapat dilakukan oleh pimpinan unit Eselon I bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris J enderal.

Persetujuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat kepada pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Jenderal yang menangani bidang organisasi dan ketatalaksanaan lingkup Kementerian Keuangan.

Naskah dinas yang telah diterbitkan oleh pejabat dan/ atau pegawai pada kantor pusat di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan kode dan penomoran sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan sah dan berlaku.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penomoran dan pemberian kode naskah dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KM.1/2016 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 747 /KM.1/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KM.1/2016 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat, tetap berlaku sampai dengan pembentukan jabatan baru dan pengangkatan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825).

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KM.1/2016tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas diLingkungan Kementerian Keuangan TingkatPusat;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KM.1/2018tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 155/KM.1/2016 tentang Penomoran dan PemberianKode Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian KeuanganTingkat Pusat; dan


/1

KETUJUH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum u.b.

/Keg.ala-Bagian TU Kementerian , ' -

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. Keputusan Men teri Keuangan N omor 7 4 7 / KM .1.2018

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 155/KM.1/2016 tentang Penomoran clan

Pemberian Kade Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian

Keuangan Tingkat Pusat,

dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

2. Wakil Menteri Keuangan;

3. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, lnspektur

Jenderal, Kepala Sadan, Kepala Lembaga clan para Staf Ahli

di lingkungan Kementerian Keuangan; clan

4. Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, para Inspektur,para Kepala Pusat, Sekretaris Pengadilan Pajak, SekretarisKomite Pengawas Perpajakan, Direktur Utama LembagaPengelola Dana Pendidikan, clan para Tenaga Pengkaji di

lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HADIYANTO


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 336 /KM.1/2019 TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA KANTOR PU SAT DI LINGKUNGAN

MENTERI KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

A. POLA PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS MENTER!

KEUANGAN

1. Nomor dan kode Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Menteri Keuangan dari konseptor unit eselon I sebagai berikut:

Contoh Peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri

Keuangan dari konseptor Sekretariat Jenderal:

NOMOR ... /PMK.01/ ...

I . -..

.

.

" .

.

.

" .

�

.

.

.

.

Tulisan NOMOR

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode J enis N askah Dinas

Titik

Angka Nol

Kode Nomor Urut Unit Organisasi Eselon I

Garis Miring

Tahun Berjalan (empat digit angka)

2. Nomor dan kode Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh


Contoh Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri

Keuangan dari konseptor Direktorat Jenderal Anggaran:

NOMOR ... /KMK.02/ ...

I . ..

" .

.

" ..

.

.

" ..

.

�

Tulisan NOMOR

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Jenis Naskah Dinas

Titik

Angka Nol


Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


pejabat eselon I atas nama Menteri Keuangan sebagai berikut :

Contoh Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan:

NOMOR ... /KM.3/ ...

I -

-

�

;-

-.

-�

-�

Tulisan NOMOR

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik


Garis Miring



pejabat eselon II atau pejabat dibawahnya atas nama Menteri Keuangan

sebagai berikut:

Contoh Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan atas nama Menteri Keuangan:

NOM .

1

OR. .. 'KM.1/SJ.2 ' ..._ .

-�

-

-.

.

-

-.

'--___.

__.

Tulisan NOMOR

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Nomor Urut Unit Organisasi Eselon I atau

Garis Miring

Kode penomoran Unit Organisasi Eselon II

Garis Miring



MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Nomor clan kode Instruksi Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh


Contoh Instruksi Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri

Keuangan dari konseptor Sekretariat J enderal

NOMOR ... /IMK.01/ ...

I .

.

.

. �

. �

.

�

Tulisan NOMOR

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Angka Nol


Garis Miring


6. Nomor clan kode naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh


Contoh naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri

Keuangan dari konseptor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

NOMOR X- ... /MK.04/ ...

I ;.

. �

. .

.

. �

. �

.

.

. .

�

Tulisan NOMOR


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Menteri Keuangan

Titik

Angka Nol


Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Nomor dan kode naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Wakil Menteri Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebagai berikut:

Contoh naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Wakil

Menteri Keuangan atas nama Menteri Keuangan:

NOM ORX-... /MK.WKM' ...

�

.

.

.

.

�

.�

;.

Tulisan NOMOR


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Unit Organiasasi

Garis Miring


8. Nomor dan kode naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Staf

Ahli atas nama Menteri Keuangan sebagai berikut:

Contoh naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Staf Ahli atas

nama Menteri Keuangan:

NOM ORX-... /MK.SA . . .

;..

.�

.

---,,

-...

...

--,,.

Tulisan NOMOR


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Unit Organisasi

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


pejabat eselon I atas nama Menteri Keuangan sebagai berikut :

Contoh naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan:

NOMOR X- ... /MK.5/ ...

I .

. .

. .

.

.

.

. .

�

Tulisan NOMOR


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik


Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


pejabat eselon II atau pejabat dibawahnya atas nama Menteri Keuangan

se bagai beriku t:

Contoh naskah dinas Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan:

NOMOR. .. /MK.4/BC.01/ ...

I -

.

;-

-

;-

-.

;-

.

-+

Tulisan NOMOR


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik


Garis Miring

Kode Unit Organisasi Eselon II atau unit

organisasi dibawahnya

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. POLA PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS WAKILMENTERI KEUANGAN

Nomor dan kode naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Menteri

Keuangan sebagai berikut:

Contoh:

X- ... /WKM/ ...

I � r

.

. r


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Wakil Menteri Keuangan

Garis Miring



MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

C. POLA PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS UNITORGANISASI TINGKAT PUSAT

I. UNIT ORGANISASI ESELON I

X-... /YY I . ..

I .

� .

.

.

.

.

.

. .

.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Unit Organisasi Eselon I (dua digit huruf)

Garis Miring


II. UNIT ORGANISASI ESELON II

1. X- ... /YY.Y / ...

I

� .

�

. .

.

;;

.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Unit Organisasi Eselon II (satu digit angka)

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Khusus Direktorat Jenderal Pajak clan Direktorat Jenderal Bea Dan

Cukai

X- ... /YY.YY I . . .

I.

.

.

. ..

;.

.

.

.

.

.

-.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Unit Organisasi Eselon II (dua digit angka)

Garis Miring


3. Khusus Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan (Pusat clan Unit Khusus)

X-... /YY I . . .

I

.

.

.

.

.

.

.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Unit Organisasi Eselon II Uumlah huruf

sesuai dengan kode unit)

Garis Miring



MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

III. UNIT ORGANISASI ESELON III

1. X-... /YY.YY / ...

I.

.

.

. ..

. ..

-

.

-

-

-

L---+


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik


Kode Unit Organisasi Eselon III (satu digit angka)

Garis Miring


2. Khusus Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Dan

Cukai

X-... /YY.YYY I .. .

I . .

.

.

::

-

;.

-

i_.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kode Unit Organisasi Eselon II (dua digit angka)


Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Khusus Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan (Pusat dan Unit Khusus)

X-... /YY.Y/ ...

I

..

. ..

. ...

.

. ..

...

..


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Unit Organisasi Eselon II Uumlah huruf


Titik


Garis Miring


IV. UNIT ORGANISASI ESELON IV

1. X-... /Y Y.YYY / ...

I . .

.

. ..

. ..

...

.

L...-.


Tanda Penghubung

Nomor Urut Agenda

Garis Miring


Titik



Kode Unit Organisasi Eselon IV (satu digit angka)

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Khusus Direktorat Jenderal Pajak dan Direktarat Jenderal Bea Dan

Cukai

X-... /YY.YYYY / ...

� -

-�

� -

-

� -

-

-

-

� -

L---+-


Tanda Penghubung

Namor Urut Agenda

Garis Miring


Titik

Kade Unit Organisasi Eselon II (dua digit angka)

Kade Unit Organisasi Eselon III (satu digit angka)

Kade Unit Organisasi Eselan IV (satu digit angka)

Garis Miring


3. Khusus Unit Eselan II yang bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan (Pusat dan Unit Khusus)

X-... /YY.YY I . ..

I -

-

--

--

-

__..


Tanda Penghubung

Namar Urut Agenda

Garis Miring

Kode Unit Organisasi Eselan II Uumlah huruf


Titik


Kode Unit Organisasi Eselon IV (satu digit angka)

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

D. POLA PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS STAF AHLI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. STAF AHLI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK

X-... /SA.1/ ...

---.-

r

,....

r

,....

..


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan

Hukum Pajak

Garis Miring


2. STAF AHLI BIDANG KEPATUHAN PAJAK

X-... /SA.2/ ...

I ..

,..

--.,.

r

,,.

,..


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

Garis Miring


3. STAF AHLI BIDANG PENGAWASAN PAJAK

X-... /SA.3/ ...

I .

;.

.

.

---.-


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

Garis Miring



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA

X-... /SA.4/ ...

I .....

-

-...

;..

-

-


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara

Garis Miring


5. STAF AHLI BIDANG PENGELUARAN NEGARA

X-... /SA.5/ ...

I ;..

.....

.....

-

--..-

---...


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

Garis Miring


6. STAF AHLI BIDANG MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN INTERNASIONAL

X-... /SA.6/ ...

I ...

--...

...

-

...

---...


Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kode Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan

Keuangan Internasional

Garis Miring



MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN DAN REGULASI JASA KEUANGAN DAN

PASAR MODAL

X- ... /SA.7 / ...

I

.

,..

P'

�

�

.

Kade Jenis Naskah Dinas

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kade Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi

Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Garis Miring


8. STAF AHLI BIDANG ORGANISASI, BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

X-... /SA.8/ ...

I . ,..

.

.

-.

-;

Kade Jenis Naskah Dinas

Nomor Urut Agenda

Garis Miring

Kade Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan

Teknologi Informasi

Garis Miring



.MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

E. KODE NASKAH DINAS DAN NOMOR URUT UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

I. KODE NASKAH DINAS

No. Jenis Naskah Dinas Kode

1. Peraturan Menteri Keuangan yang PMK

ditandatangani oleh Menteri Keuangan

2. Keputusan Menteri Keuangan yang KMK


3. Instruksi Menteri Keuangan yang IMK


4. Keputusan Menteri Keuangan yang KM

ditandatangani oleh Pejabat Eselon I

5. Peraturan Eselon I ke bawah PER

6. Keputusan Eselon I ke bawah KEP

7. Surat Edaran SE

8. Instruksi Eselon I ke bawah INS

9. Surat Perintah PRIN

11. Surat Tugas ST

12. Nota Dinas ND

14. Surat Dinas s

15. Surat Undangan UND

16. Surat Perjanjian -

18. Surat Kuasa SKU

19. Berita Acara BA

20. Surat Keterangan KET

21. Surat Pengantar SP

22. Pengumuman PENG

23. Laporan LAP

24. Telaahan Staf -

25. Notula -

26. Lembar Ralat RAL


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

II. KODE UNIT ORGANISASI

MK = Menteri Keuangan

WKM = Wakil Menteri Keuangan

SJ = Sekretariat J enderal

- 17 -

AG = Direktorat Jenderal Anggaran

PJ = Direktorat Jenderal Pajak

BC = Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PB = Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

PK = Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PR = Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

IJ = Inspektorat Jenderal

KF = Badan Kebijakan Fiskal

PP = Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

LNSW= Lembaga National Single Window

SA. l = Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

SA.2 = Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

SA.3 = Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

SA.4 = Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara

SA.5 = Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

SA.6 = Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional

SA.7 = Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan

Pasar Modal

SA.8 = Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

IT = Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

PPPK = Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

AH = Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

III. KODE NOMOR URUT UNIT ORGANISASI ESELON I

1 = Sekretariat J enderal

2 = Direktorat Jenderal Anggaran

3 = Direktorat Jenderal Pajak

4 = Direktorat J enderal Bea dan Cukai

5 = Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

8 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

9 = Inspektorat Jenderal

10 Badan Kebijakan Fiskal

11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

12 Lembaga National Single Window


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

F. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

JENDERAL

NO. NAMA UNIT ORGANISASI KODE NASKAH

DINAS

( 1) (2) (3)

1. Sekretariat J enderal . . . I SJ/ ...

2. Biro Perencanaan dan Keuangan . . . I SJ. l / ...

3. Bagian Perencanaan ... / SJ.11 / ... 4. Subbagian Perencanaan I ... / SJ.111 / ... 5. Subbagian Perencanaan II . . . I SJ.112 / ... 6. Subbagian Perencanaan III . . . I SJ.113 / ... 7. Subbagian Perencanaan IV . . . I SJ.114 / ...

8. Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko . . . I SJ.12 / ... 9. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I ... / SJ.121 / ... 10. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II ... / SJ.122 / ... 11. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III ... / SJ.123 / ... 12. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV . .. / SJ.124 / ...

13. Bagian Penganggaran . . . I SJ.13 / ... 14. Subbagian Penganggaran I ... / SJ.131 / ... 15. Subbagian Penganggaran II . . . I SJ.132 / ... 16. Subbagian Penganggaran III ... / SJ.133 / ... 17. Subbagian Tata Usaha Biro ... / SJ.134 / ...

18. Bagian Perbendaharaan ... / SJ.14 / ... 19. Subbagian Perbendaharaan I ... / SJ.141 / ... 20. Subbagian Perbendaharaan II ... / SJ.142 / ... 21. Subbagian Perbendaharaan III ... / SJ.143 / ... 22. Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja ... / SJ.144 / ...

23. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ... / SJ.15 / ... 24. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I ... / SJ.151 / ... 25. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II ... / SJ.152 / ... 26. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III . . . I SJ.153 / ... 27. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV ... / SJ.154 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 20

(1) (2) 28. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

29. Bagian Organisasi I 30. Subbagian Organisasi IA 31. Subbagian Organisasi IB

32. Subbagian Organisasi IC

33. Bagian Organisasi II34. Subbagian Organisasi IIA35. Subbagian Organisasi IIB36. Subbagian Organisasi IIC

37. Bagian Ketatalaksanaan I38. Subbagian Ketatalaksanaan IA39. Subbagian Ketatalaksanaan IB

40. Subbagian Ketatalaksanaan IC41. Subbagian Tata Usaha Biro

42. Bagian Ketatalaksanaan II43. Subbagian Ketatalaksanaan IIA44. Subbagian Ketatalaksanaan IIB45. Subbagian Ketatalaksanaan IIC

46. Bagian Jabatan Fungsional47. Subbagian Jabatan Fungsional I48. Subbagian Jabatan Fungsional II49. Subbagian Jabatan Fungsional III

50. Biro Hukum

51. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan52. Subbagian Hukum Pajak I53. Subbagian Hukum Pajak II54. Subbagian Hukum Kepabeanan I

55. Subbagian Hukum Kepabeanan II

(3) ... / SJ.2 / .. .

. . . I SJ.21 / .. . ... / SJ.211 / .. . ... / SJ.212 / .. .

... / SJ.213 / .. .

... / SJ.22 / .. .

... / SJ.221 / .. .

... / SJ.222 / .. .

... / SJ.223 / .. .

... / SJ.23 / .. .

... / SJ.231 / .. . ... / SJ.232 / .. .

... / SJ.233 / .. .

... / SJ.234 / .. .

... / SJ.24 / .. . . . . I SJ.241 / .. . ... / SJ.242 / .. . ... / SJ.243 / .. .

... / SJ.25 / .. .

... / SJ.251 / .. .

... / SJ.252 / .. .

... / SJ.253 / .. .

... / SJ.3 / .. .

... /SJ.31/ .. .

... / SJ.311 / .. .

... / SJ.312 / .. .

... / SJ.313 / .. .

. . . I SJ.314 / .. .

56. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, ... / SJ.32 / ...Perbendaharaan, dan PNBP

57. Subbagian Hukum Anggaran58. Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan59. Subbagian Hukum Perbendaharaan

60. Subbagian Hukum PNBP

. . . I SJ.321 / .. .

... / SJ.322 / .. .

... / SJ.323 / .. .

... / SJ.324 / .. .

61. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan ... / SJ.33 / ...Informasi Hukum

62. Subbagian Hukum Barang Milik Negara ... / SJ.331 / ...


(1) 63.

64. 65.

66.

67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74.

75.

76.

77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84.

85. 86. 87. 88.

89. 90. 91. 92.

93.

94.

95.

96. 97. 98.

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

(2) (3) Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan ... / SJ .332 / ... Perusahaan Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Umum Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II Subbagian Hukum Umum Subbagian Tata Usaha Biro

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian Subbagian Hukum Sektor Keuangan I Subbagian Hukum Sektor Keuangan II Subbagian Hukum Sektor Keuangan III Subbagian Hukum Perjanjian

Biro Advokasi

Bagian Advokasi I Subbagian Advokasi IA Subbagian Advokasi IB Subbagian Advokasi IC

Bagian Advokasi II Subbagian Advokasi IIA Subbagian Advokasi IIB Subbagian Advokasi IIC

Bagian Advokasi III Subbagian Advokasi IIIA Subbagian Advokasi IIIB Subbagian Advokasi IIIC

Bagian Advokasi IV Subbagian Advokasi IVA Subbagian Advokasi IVB Subbagian Tata Usaha Biro

Biro Sumber Daya Manusia

... / SJ.333 / .. .

. .. / SJ.334 / .. .

Hukum ... / SJ.34 / .. .

... / SJ.341 / .. .

. .. / SJ.342 / .. .

... / SJ.343 / .. .

... / SJ.344 / .. .

. .. / SJ.35 / .. .

... / SJ.351 / .. .

. .. / SJ.352 / .. .

. .. / SJ.353 / .. .

. .. / SJ.354 / .. .

. . . I SJ.4 / .. .

... / SJ.41 / .. .

. .. / SJ.411 / .. .

. .. / SJ.412 / .. . . . . I SJ.413 / .. .

... / SJ.42 / .. .

.. . / SJ.421 / .. .

. .. / SJ.422 / .. . . . . I SJ.423 / .. .

. . . I SJ.43 / .. . ... / SJ.431 / .. . ... / SJ.432 / .. . . .. / SJ.433 / .. .

. .. / SJ.44 / .. .

. .. / SJ.441 / .. . . . . I SJ.442 / .. . . .. / SJ.443 / .. .

... / SJ.5 / .. .

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya ... / SJ.51 / ... Manusia Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya ... / SJ.511 / ... Manusia Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia Subbagian Tata Usaha Biro

... / SJ.512 / .. .

... / SJ.513 / .. .

... / SJ.514 / .. .


(l) 99. 100.

101.

102. 103.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 22

(2) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai

Subbagian Assesment Center

Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber

Manusia

Daya

104. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia105. Subbagian Manajemen Basis Data106. Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi107. Subbagian Pengintegrasian Data108. Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi

109. Bagian Mutasi dan Kepangkatan110. Subbagian Mutasi

(3) ... / SJ.52 / .. . ... / SJ.521 / .. .

... / SJ.522 / .. .

... / SJ.523 / .. .

... / SJ.524 / .. .

... / SJ.53 / .. .

... / SJ.531 / .. .

... / SJ.532 / .. .

... / SJ.533 / .. .

... / SJ.534 / .. .

... / SJ.54 / .. .

... / SJ.541 / .. . . . . I SJ.542 / .. . 111. Subbagian Manajemen Talenta

112. Subbagian Status Kepegawaian

Pejabat Fungsional

dan Pengembangan ... / SJ. 543 / .. .

113. Subbagian Kepangkatan

114. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun115. Subbagian Kesejahteraan

116. Subbagian Penegakan Disiplin117. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun118. Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia

119. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

120. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi

121. Subbagian Strategi Komunikasi122. Subbagian Monitoring dan Analisis Berita123. Subbagian Riset dan Audit

124. Bagian Manajemen Publikasi125. Subbagian Publikasi Cetak126. Subbagian Publikasi Elektronik

127. Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi

128. Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara129. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I130. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II131. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III

132. Bagian Manajemen Hubungan Media, KelembagaanMasyarakat, dan Protokol

133. Subbagian Hubungan MediaSubbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat

... / SJ.544 / .. .

... / SJ.55 / .. .

... / SJ.551 / .. .

... / SJ.552 / .. .

... / SJ.553 / .. .

... / SJ.554 / .. .

... / SJ.6 / .. .

. . . I SJ.61 / .. .

... / SJ.611 / .. .

... / SJ.612 / .. .

... / SJ.613 / .. .

... / SJ.62 / .. .

... / SJ.621 / .. .

... / SJ.622 / .. .

... / SJ.623 / .. .

... / SJ.63 / .. .

... / SJ.631 / .. .

. . . I SJ.632 / .. .

... / SJ.633 / .. :

... / SJ.64 / .. .

... / SJ.641 / .. .

... / SJ.642 / .. .


(1) 134. Subbagian Protokol

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(2) (3) ... / SJ.643 / ...

135. Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan ... / SJ.65 / ... Informasi

136. Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa ... / SJ.651 / ... Informasi

137. Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik ... / SJ.652 / ...

138. Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik 139. Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan

dan Ref erensi 140. Subbagian Edukasi Publik 141. Subbagian Tata Usaha Biro

142. Biro Manajemen Barang Milik Negara Dan Pengadaan

143. Bagian Perencanaan144. Subbagian Perencanaan I145. Subbagian Perencanaan II146. Subbagian Perencanaan III147. Subbagian Tata Usaha Biro

148. Bagian Pengembangan Strategi dan Kinerja149. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja I150. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja II151. Subbagian Pengembangan Strategi dan Kinerja III

152. Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan153. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan I154. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan II155. Subbagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan III

... / SJ.66 / .. .

... / SJ.661 / .. .

... / SJ.662 / .. .

... / SJ.663 / .. .

. . . I SJ.7 / .. .

... / SJ.71 / .. .

... / SJ.711 / .. . . . . I SJ.712 / ... ... / SJ.713 / .. . ... / SJ.714 / .. .

... / SJ.72 / .. .

... / SJ.721 / .. .

... / SJ.722 / .. .

... / SJ.723 / .. .

... / SJ.73 / .. .

... / SJ.731 / .. .

... / SJ.732 / .. . . . . I SJ.733 / .. .

156. Bagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik Negara ... / SJ.74 / .. . 157. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik ... / SJ.741 / .. .

Negara I158. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik ... / SJ.742 / ...

Negara II159. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik ... / SJ.743 / ...

Negara III160. Subbagian Utilisasi dan Optimalisasi Barang Milik ... / SJ.744 / ...

Negara IV

161. Bagian Pemindah tang an an dan Penghapusan Barang ... / SJ.75 / ... Milik Negara

162. Subbagian Pemindah tanganan dan Penghapusan ... / SJ.751 / ... Barang Milik Negara I

163. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan . . . I SJ.752 / ... Barang Milik Negara II

164. Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan ... / SJ.753 / ... Barang Milik Negara III


(1) 165. 166. 167. 168.

169. 170. 171. 172.

173. 174. 175. 176.

177.

178. 179. 180. 181. 182.

183. 184. 185. 186. 187.

188. 189. 190. 191. 192.

193. 194. 195. 196. 197.

198. 199. 200. 201. 202.

203. 204.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 24

(2) Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III

Bagian Dukungan Teknis Subbagian Registrasi dan Verifikasi Subbagian Manajemen Pengguna Subbagian Penguatan Kapasitas

Bagian Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi Subbagian Otomasi Proses Bisnis Subbagian Publikasi dan Kerjasama Subbagian Manajemen Data dan Informasi

Biro Umum

Bagian Administrasi Kementerian Subbagian Kearsipan Subbagian Persuratan Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas Subbagian Tata Usaha Pimpinan

Bagian Rumah Tangga Subbagian Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan Subbagian Pengelolaan Mekanikal dan Elektrikal Subbagian Pengelolaan Peralatan Operasional Subbagian Pengelolaan Keamanan dan Operasional

Bagian Keuangan Subbagian Penganggaran Subbagian Perbendaharaan I Subbagian Perbendaharaan II Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Sumber Daya Manusia Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM Subbagian Pengembangan SDM Subbagian Administrasi SDM Subbagian Kesejahteraan dan Pembinaan Mental

Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Komunikasi Subbagian Organisasi Subbagian Tata Laksana Subbagian Jabatan Fungsional Subbagian Komunikasi dan Publikasi

Bagian Kepatuhan Internal Subbagian Kepatuhan Internal I

(3) ... / SJ.76 / ... . . . I SJ.761 / ... . .. / SJ.762 / ... . .. / SJ.763 / ...

... / SJ.77 / ...

... / SJ.771 / ...

... / SJ.772 / ... . . . I SJ.773 / ...

. . . I SJ.78 / ...

... / SJ.781 / ...

... / SJ.782 / ... . . . I SJ.783 / ...

. . . I SJ.8 / ...

... / SJ.81 / ... . . . I SJ.811 / ... ... / SJ.812 / ... ... / SJ.813 / ... ... / SJ.814 / ...

... / SJ.82 / ...

... / SJ.821 / ...

... / SJ.822 / ... . . . I SJ.823 / ... ... / SJ.824 / ...

. . . I SJ.83 / ...

... / SJ.831 / ...

... / SJ.832 / ...

... / SJ.833 / ...

... / SJ.834 / ...

. . . I SJ.84 / ... . .. / SJ.841 / ... . .. / SJ.842 / ... . .. / SJ.843 / ... ... / SJ.844 / ...

... / SJ.85 / ...

... / SJ.851 / ...

. .. / SJ.852 / ...

... / SJ.853 / ...

. .. / SJ.854 / ...

. .. / SJ.86/ ...

... I SJ.861 / ...


(1) 205. 206. 207.

208. 209. 210. 211. 212.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 25

(2) Subbagian Kepatuhan Internal II Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Subbagian Data dan Dukungan Teknis

Bagian Manajemen Barang Milik Negara Subbagian Barang Milik Negara I Subbagian Barang Milik Negara II Subbagian Barang Milik Negara III Subbagian Tata Usaha Biro

(3) ... / SJ.862 / ... . . . I SJ.863 / ... ... / SJ.864 / ...

... / SJ.87 / ...

... / SJ.871 / ...

... / SJ.872 / ... . . . I SJ.873 / ... ... I SJ.874 / ...


MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

G. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.

(1) 1.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

25. 26.

27.

NAMA UNIT ORGANISASI

(2) Direktorat Jenderal Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Subbagian Organisasi Subbagian Tata Laksana Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Bagian Sumber Daya Manusia Subbagian Pengembangan SDM Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir SDM

KODE NASKAH

DINAS

(3) . . .

I AG I .. .

... /AG.1/ .. .

. .. /AG.11/ .. .

. .. / AG.111 / .. .

. .. /AG.112/ .. .

... /AG.113/ .. .

. .. / AG.12 / .. .

. .. /AG.121/ .. .

. .. / AG.122 / .. .

Subbagian Manajemen SDM dan Pengelolaan ... / AG.123 / ... J abatan Fungsional

Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji

Bagian Umum Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha Subbagian Rumah Tangga Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Subbagian Tata Usaha Pimpinan

... / AG.13 / .. .

... /AG.131/ .. .

. .. / AG.132 / .. .

. .. / AG.133 / .. .

... /AG.14/ .. .

... /AG.141/ .. .

... / AG.142 / .. .

... / AG.143 / .. .

... /AG.144/ .. .

Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko ... / AG.15 / ... dan Advokasi Subbagian Pengendalian dan Kepatuhan Internal ... / AG.151 / .. . Subbagian Pengendalian Kade Etik dan ... / AG.152 / .. . Manajemen Risiko Subbagian Pemantauan Hasil Pemeriksaan dan ... / AG.153 / ... Advokasi

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Subbagian Tata Usaha

... / AG.2 / ...

... / AG.201 / .. . Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro Pendapatan Negara

dan ... / AG.21 / .. .

Seksi Analisis Ekonomi Makro ... /AG.211/ .. .


(1) 28. 29. 30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 45.

46.

47. 48. 49. 50.

51.

52.

53.

54.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

(2) Seksi Analisis Penerimaan Perpajakan dan Hibah Seksi Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Seksi Analisis dan Konsoliclasi Penyusunan Postur Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara

(3) ... / AG.212 / .. . . .. / AG.213 / .. . ... / AG.214 / .. .

Subclirektorat Penyusunan Anggaran Belanja ... / AG.22 / ... Negara I Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal

Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya

... / AG.221 / .. .

... / AG.222 / .. .

. .. / AG.223 / .. .

... / AG.224 / .. .

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja ... / AG.23 / ... Negara II Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian ... / AG.231 / ... Lembaga I Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian ... / AG.232 / ... Lembaga II Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan ... / AG.233 / ... Sosial Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan ... / AG.234 / ... Konsolidasi Data Belanja Negara

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja ... / AG.24 / ... Negara III Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi ... / AG.241 / ... Energi Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi Non ... / AG.242 / ... Energi Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I ... / AG.243 / .. . Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah ... / AG.244 / .. . II

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang Seksi Penganggaran Risiko Fiskal

Subdirektorat Data dan Dukungan Penyusunan APBN

Teknis

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN I Seksi Data clan Dukungan Teknis Penyusunan APBN II Seksi Data clan Dukungan Teknis Penyusunan APBN III

... / AG.25 / .. .

... / AG.251 / .. .

. .. / AG.252 / .. .

. .. / AG.253 / .. .

... / AG.254 / .. .

... / AG.26 / ...

... / AG.261 / ...

. .. / AG.262 / ...

... / AG.263 / ...


( 1) 55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(2) (3)

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penyusunan ... / AG.264 / ... APBNIV Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan ... / AG.3 / ... Kemari timan

Subbagian Tata Usaha ... / AG.301 / ...

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, . . . I AG.31 / ... Kelautan dan Kehutanan Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan ... /AG.311/ ... Kehutanan I Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan ... / AG.312 / ... Kehutanan II Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan ... / AG.313 / ... Kehutanan III Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan ... / AG.314 / ... Keh utan an IV

Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, ... / AG.32 / ... Agraria, dan Tata Ruang Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, ... / AG.321 / ... dan Tata Ruang I Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, ... / AG.322 / ... dan Tata Ruang II Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, ... / AG.323 / ... dan Tata Ruang III Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, ... / AG.324 / ... dan Tata Ruang IV

Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, ... / AG.33 / ... Kepariwisataan, dan Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah Seksi Anggaran Kepariwisataan, dan dan Menengah I Seksi Anggaran Kepariwisataan, dan dan Menengah II Seksi Anggaran Kepariwisataan, dan dan Menengah III Seksi Anggaran Kepariwisataan, dan dan Menengah IV

Bidang Koperasi

Bidang Koperasi

Bidang Koperasi

Bidang Koperasi

Perhu bungan, ... / AG.331 / ... dan Usaha Kecil

Perhubungan, ... / AG.332 / ... dan Usaha Kecil



Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan ... / AG.34 / ... Ketenagakerj aan Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan ... / AG.341 / ... Ketenagakeri aan I


(l) 75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84. 85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Seksi Anggaran

Ketenagakerjaan II

Seksi Anggaran Ketenagakerjaan III

Seksi Anggaran

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(2) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan

Bidang Keuangan Ketenagakerjaan IV

(3) dan ... / AG.342 / .. .

dan ... / AG.343 / .. .

dan ... / AG.344 / .. .

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, ... / AG.35 / ...

Perindustrian, dan Perdagangan Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan ... / AG.351 / ...

Perdagangan I Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan ... / AG.352 / ...

Perdagangan II Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan ... / AG.353 / ... Perdagangan III Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan ... / AG.354 / ... Perdagangan IV

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis ... / AG.36 / ...

Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Seksi Dukungan Teknis ... / AG.361 / .. .

Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ ... / AG.362 / .. . Lembaga

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

. . .

I AG.4 I ...

Subbagian Tata Usaha ... / AG.401 / ...

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan ... / AG.41 / ...

Kepemudaan

Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan ... /AG.411/ ...

Kepemudaan I Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan ... / AG.412 / ...

Kepemudaan II Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan ... / AG.413 / ...

Kepemudaan III Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan ... / AG.414 / ...

Kepemudaan IV

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesej ah teraan ... / AG.42 / ...

Sosial dan Kepresidenan Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan ... / AG.421 / ... Kepresidenan I Seksi Anggaran Kesej ah teraan Sosial dan ... / AG.422 / ... Kepresidenan II Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan ... / AG.423 / ...

Kepresidenan III


(1) 97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108. 109. 110. 111. 112.

113.

114. 115.

116.

117.

118. 119. 120. 121. 122.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

(2) (3)

Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial clan ... / AG.424 / ...

Kepresiclenan IV Subclirektorat Anggaran Lem bag a Tinggi Negara Seksi Angga'ran Agama Negara I Seksi Anggaran Agama Negara II Seksi Anggaran Agama Negara III Seksi Anggaran Agama Negara IV

Biclang Agama clan

clan Lembaga Tinggi

clan Lembaga Tinggi

clan Lembaga Tinggi

clan Lembaga Tinggi

Subclirektorat Anggaran Biclang Riset, Teknologi

clan Pencliclikan Tinggi Seksi Anggaran Biclang Riset, Teknologi clan

Pencliclikan Tinggi I Seksi Anggaran Biclang Riset, Teknologi clan

Pencliclikan Tinggi II Seksi Anggaran Biclang Riset, Teknologi clan

Pencliclikan Tinggi III Seksi Anggaran Biclang Riset, Teknologi clan

Pencliclikan Tinggi IV

Subclirektorat Anggaran Biclang Kesehatan Seksi Anggaran Biclang Kesehatan I Seksi Anggaran Biclang Kesehatan II Seksi Anggaran Biclang Kesehatan III Seksi Anggaran Biclang Kesehatan IV

Subclirektorat Data clan Dukungan Teknis Anggaran Biclang Pembangunan Manusia clan Kebuclayaan Seksi Dukungan Teknis Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga

Direktorat Anggaran Biclang Politik, Hukum, Pertahanan clan Keamanan, clan Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara


Subclirektorat Anggaran Biclang Politik Seksi Anggaran Biclang Politik I Seksi Anggaran Biclang Politik II Seksi Anggaran Biclang Politik III Seksi Anggaran Biclang Politik IV

... / AG.43 / ...

... / AG.431 / ...

... / AG.432 / ...

... / AG.433 / ...

... / AG.434 / ...

... / AG.44 / .. .

... / AG.441 / .. .

... / AG.442 / .. .

... / AG.443 / .. .

... / AG.444 / .. .

... / AG.45 / .. .

... / AG.451 / .. .

. .. / AG.452 / .. .

. .. / AG.453 / .. .

... / AG.454 / .. .

. .. / AG.46 / .. .

... / AG.461 / .. .

. .. / AG.462 / .. .

... / AG.5 / ...

... / AG.501 / .. .

. .. / AG.51 / .. .

. .. /AG.511/ .. .

. .. / AG.512 / .. .

. .. / AG.513 / .. .

... / AG.514 / .. .


( 1) 123. 124. 125. 126. 127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

(2) Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum Seksi Anggaran Bidang Hukum I Seksi Anggaran Bidang Hukum II Seksi Anggaran Bidang Hukum III Seksi Anggaran Bidang Hukum IV

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan Keamanan Seksi Anggaran Bidang Pertahanan Keamanan I Seksi Anggaran Bidang Pertahanan Keamanan II Seksi Anggaran Bidang Pertahanan Keamanan III Seksi Anggaran Bidang Pertahanan Keamanan IV

(3) ... / AG.52 / .. . ... / AG.521 / .. . . . . I AG.522 / .. . ... / AG.523 / .. . ... / AG.524 / .. .

dan ... / AG.53 / .. .

clan ... / AG.531 / .. .

clan ... / AG.532 / .. .

dan ... / AG.533 / .. .

dan ... / AG.534 / .. .

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna ... / AG.54 / ... Anggaran Bendahara Umum Negara Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran ... / AG.541 / ... Bendahara Umum Negara I Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran ... / AG.542 / ... Bendahara Umum Negara II Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran ... / AG.543 / ... Bendahara Umum Negara III

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran ... / AG.544 / ...

Bendahara Umum Negara IV

138. Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran ... / AG.55 / ... dan Laporan Keuangan Bagian AnggaranBendahara Umum Negara Pengelolaan BelanjaSubsidi dan Belanja Lainnya

139. Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja ... / AG.551 / ...

140.

141.

142.

143.

144. 145.

SubsidiSeksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya II Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Seksi Dukungan Teknis Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/ Lembaga

... / AG.552 / ...

... / AG.553 / ...

... / AG.554 / ...

... / AG.56 / ...

... / AG.561 / .. .

... / AG.562 / .. .


( 1) 146.

147. 148.

149.

150.

151.

152.

153.

154. 155. 156. 157.

158.

159. 160. 161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

(2) Direktorat Penerimaan Sumber Daya Alam Dipisahkan

Negara Bukan Pajak dan Kekayaan Negara

(3) ... / AG.6 / ...

Subbagian Tata Usaha ... / AG.601 / ... Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam ... / AG.61 / ... Minyak dan Gas Bumi Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan ... / AG.611 / ... Gas Bumi I Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan ... / AG.612 / ... Gas Bumi II Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan ... / AG.613 / ... Gas Bumi III Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan ... / AG.614 / ... Gas Bumi IV

Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Non Min yak dan Gas Bumi Seksi Penerimaan Energi Sumber Daya Mineral Seksi Penerimaan Kehutanan dan Perikanan Seksi Penerimaan Panas Bumi I Seksi Penerimaan Panas Bumi II

Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan I Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan III

Subdirektorat Potensi dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Seksi Potensi dan Pengawasan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi Seksi Potensi dan Pengawasan Penerimaan Non Minyak dan Gas Bumi Seksi Potensi dan Pengawasan Kekayaan Negara Dipisahkan

Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Seksi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Seksi Sistem dan Transformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekavaan Negara Dipisahkan

... / AG.62 / .. .

... / AG.621 / .. .

... / AG.622 / .. .

... / AG.623 / .. .

... / AG.624 / .. .

... / AG.63 / .. .

... / AG.631 / .. .

... / AG.632 / .. .

... / AG.633 / .. .

... / AG.64 / ...

... / AG.641 / .. .

... / AG.642 / .. .

... / AG.643 / .. .

... / AG.65 / ...

... / AG.651 / ...

... / AG.652 / ...


( 1) 169.

170.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 33

(2) (3) Seksi Pengelolaan Data Penerimaan Negara ... / AG.653 / ...

Bukan Pajak Sumber Daya dan Kekayaan Negara Dipisahkan Seksi Dukungan Teknis dan Pelaporan ... / AG.654 / ...

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara

171. Direktorat Penerimaan Negara Bukan PajakKernen terian / Lembaga

... / AG.7 / ...

172. Subbagian Tata Usaha ... / AG.701 / ...

173. Subdirektorat Potensi, Penerimaan dan ... / AG.71 / ...

Pengawasan Kementerian/Lembaga I 174. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.711 / ...

Kementerian/Lembaga IA

175. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.712 / ...Kementerian/Lembaga IB

176. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.713 / ...

Kementerian/Lembaga IC177. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.714 / ...

Kernen terian / Lem bag a ID

178. Subdirektorat Potensi, Penerimaan, dan ... / AG. 72 / ... Pengawasan Kementerian/ Lembaga II

179. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.721 / ...

Kementerian/Lembaga IIA180. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.722 / ...

Kementerian/Lembaga IIB181. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG. 723 / ...

Kementerian/Lembaga IIC182. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.724 / ...

Kementerian/Lembaga IID

183. Subdirektorat Potensi, Penerimaan, dan ... / AG.73 / ...

Pengawasan Kementerian/ Lembaga III 184. Seksi Potensi, Penerimaan; dan Pengawasan ... / AG.731 / ...

Kementerian/Lembaga IIIA

185. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.732 / ...Kementerian/Lembaga IIIB

186. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.733 / ...Kementerian/Lembaga IIIC

187. Seksi Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan ... / AG.734 / ...Kementerian/Lembaga IIID

188. Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis ... / AG.74 / ...Penerimaan Negara Bukan PajakKernen terian / Lembaga


(1) 189.

190.

191.

192.

193.

194.

195. 196. 197. 198. 199.

200. 201.

202.

203.

204.

205. 206.

207.

208.

209.

210. 211. 212.

213.

214.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(2) (3) Seksi Peraturan Penerimaan Negara Bukan ... / AG.741 / ...

Pajak Kementerian/Lembaga Seksi Sistem dan Transformasi Penerimaan ... / AG.742 / ... Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Seksi Analisis Data Penerimaan Negara Bukan ... / AG.743 / ... Pajak Kementerian/Lembaga Seksi Dukungan Teknis Penerimaan Negara Kernen terian / Lembaga

dan Bukan

Direktorat Sistem Penganggaran


Pelaporan Pajak

Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran Seksi Proses Bisnis Penganggaran Seksi Penerapan Sistem Penganggaran Seksi Klasifikasi Anggaran

Subdirektorat Standar Biaya Seksi Standar Biaya Bidang Perekonomian dan Kemari ti man Seksi Standar Biaya Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Seksi Standar Biaya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Seksi Evaluasi Kinerja Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Seksi Evaluasi Kinerja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Seksi Evaluasi Kinerja Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Seksi Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Program Pensiun

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran Seksi Basis Data Penganggaran Seksi Penyajian Informasi Penganggaran

Seksi Pengembangan Sis tern Informasi Penganggaran

... / AG.744 / ...

... / AG.8 / .. .

. .. / AG.801 / .. .

... / AG.81 / .. .

. .. /AG.811/ .. .

. .. / AG.812 / .. .

... / AG.813 / .. .

. .. / AG.814 / .. .

... / AG.82 / .. .

... / AG.821 / .. .

... / AG.822 / .. .

... / AG.823 / .. .

... / AG.824 / .. .

. .. / AG.83 / .. .

... / AG.831 / .. .

... / AG.832 / .. .

... / AG.833 / ...

... / AG.834 / ...

... / AG.84 / .. .

. .. / AG.841 / .. .

... / AG.842 / .. .

. .. / AG.843 / .. .

Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi ... / AG.844 / ... Informasi


MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

(1) (2)

- 35 -

215. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

216. Subbagian Tata Usaha

(3)

... / AG.9 / .. .

.:. / AG.901 / .. .

217. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan ... / AG. 91 / ... Penganggaran Kementerian dan Lembaga I

218. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG. 911 / ...

Kernen terian dan Lem baga IA 219. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG.912 / ...

Kernen terian dan Lem baga IB 220. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG.913 / ...

Kementerian dan Lembaga IC

221. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan ... / AG. 92 / ...

Penganggaran Kementerian dan Lembaga II

222. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG.921 / ...

Kementerian dan Lembaga IIA 223. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG.922 / ...

Kementerian dan Lembaga IIB

224. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran ... / AG.923 / ... Kementerian dan Lembaga IIC

225. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan ... / AG.93 / ...

Sosial 226. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial ... / AG.931 / ...

Kesehatan 227. Seksi Harmonisasi Peraturan J aminan Sosial ... / AG. 932 / ...

Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 228. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial ... / AG.933 / ...

229.

230.

231.

232.

Kecelakaan Kerja dan Kematian

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran

Remunerasi Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi I

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi II

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi III

... / AG.94 / .. .

. .. / AG.941 / .. .

... / AG.942 / .. .

... I AG.943 / .. .


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

H. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL PAJAK

NO. NAMA UNIT ORGANISASI

( 1) (2)

1. Direktorat J enderal Pajak

2. Sekretariat Direktorat Jenderal

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana4. Subbagian Organisasi5. Subbagian Tata Laksana6. Subbagian Pengukuran Kinerja

KODE NASKAH DINAS

(3)

. . . I PJ / ...

... / PJ.01 / .. .

... / PJ.011 / .. .

... / PJ. 0111 / .. .

... / PJ.0112 / .. .

... / PJ.0113 / .. .

7.

8. 9.

Bagian Perencanaan, Pemberhentian Pegawai

Pengembangan, dan ... / PJ.012 / ...

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Subbagian Layanan dan Manajemen Basis Data Kepegawaian Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai

Bagian Keuangan Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Perlengkapan Subbagian Pengadaan I Subbagian Pengadaan II Subbagian Pengadaan III

... / PJ.0121 / .. .

... / PJ.0122 / .. .

... / PJ.0123 / .. .

... / PJ.0124 / .. .

... / PJ.013 / .. .

... / PJ.0131 / .. .

... / PJ.0132 / .. .

... / PJ.0133 / .. .

... / PJ.0134 / .. .

... / PJ.014 / .. .

... / PJ.0141 / .. .

... / PJ.0142 / .. .

... / PJ.0143 / .. .

... / PJ.0144 / .. . Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan, Penghapusan

dan ... / PJ.0145 / .. .

Bagian Umum Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Pimpinan Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas Subbagian Sarana dan Prasarana Subbagian Urusan Dalam

Bagian Mutasi dan Kepangkatan Subbagian Mutasi Kepegawaian I Subbagian Mutasi Kepegawaian II

... / PJ.015 / .. .

... / PJ.0151 / .. .

... / PJ.0152 / .. .

... / PJ.0153 / .. .

... / PJ.0154 / .. .

... / PJ.0155 / ...

. .. / PJ.016 / .. .

... / PJ.0161 / .. .

... I PJ.0162 / .. .


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

(1) (2) (3) 32. Subbagian Mutasi Kepegawaian III ... / PJ.0163 / ...

33. Subbagian Kepangkatan ... / PJ.0164 / ...

34. Direktorat Peraturan Perpajakan I ... / PJ.02 / ...

35. Subbagian Tata Usaha ... / PJ.0201 / .. .

36. Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata ... / PJ.021 / .. .

37.

38.

39.

40.

41.

42. 43.

44.

45.

46.

47. 48.

49. 50. 51.

52.

53.

54.

55. 56. 57. 58.

59.

Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan SuratPaksaSeksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara ... / PJ.0211 / ... Perpajakan Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat ... / PJ.0212 / ... Paksa Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya ... / PJ.0213 / ...

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai ... / PJ.022 / ... Industri Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III

... / PJ.0221 / ...

... / PJ.0222 / ...

.. . / PJ.0223 / ...

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai ... / PJ.023 / ... Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Seksi Peraturan Perdagangan I Seksi Peraturan Perdagangan II

Pajak Pertambahan

Pajak Pertambahan

Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Nilai ... / PJ.0231 / ...

Nilai ... / PJ.0232 / ...

... / PJ.0233 / ...

... / PJ.0234 / ...

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I

... / PJ.024 / .. .

... / PJ.0241 / .. . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II ... / PJ.0242 / .. . Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan III ... / PJ.0243 / ...

Direktorat Peraturan Perpajakan II ... / PJ.03 / .. .

Subbagian Tata Usaha . .. / PJ.0301 / .. .

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Sadan I

... / PJ.031 / .. .

... / PJ.0311 / .. . Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III

Subdirektorat Peraturan Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Penghasilan Orang Pribadi

... / PJ.0312 / .. .

... / PJ.0313 / ...

dan ... / PJ.032 / ... Pajak

I http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

(1) (2)

60. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I

61. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II

62. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

63. Subdirektorat Advokasi64. Seksi Advokasi I65. Seksi Advokasi II66. Seksi Advokasi III67. Seksi Advokasi IV

68. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan69. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan70. Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan71. Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan72. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional

73. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan


(3) ... / PJ.0321 / .. .

... / PJ.0322 / .. .

... / PJ.0323 / .. .

... / PJ.033 / .. .

... / PJ.0331 / .. .

... / PJ.0332 / .. .

... / PJ.0333 / .. .

... / PJ.0334 / .. .

... / PJ.034 / .. .

... / PJ.0341 / .. .

... / PJ.0342 / .. .

... / PJ.0343 / .. .

. . . / PJ.0344 / .. .

... / PJ.04 / .. .

... / PJ.0401 / .. .

75. 76.

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan ... / PJ.041 / .. .

77. 78.

79.

80. 81. 82.

83. 84. 85.

86.

87.

88. 89. 90.

91. 92.

Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang ... / PJ.0411 / .. . PribadiSeksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak BadanSeksi Strategi Pemeriksaan

... / PJ.0412 / .. .

. .. / PJ.0413 / .. .

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian . . . / PJ. 04 2 / ... PemeriksaanSeksi Teknik PemeriksaanSeksi Pengendalian Mutu PemeriksaanSeksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan

... / PJ.0421 / .. .

. .. / PJ.0422 / .. .

... / PJ.0423 / .. .

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus ... / PJ.043 / .. . Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup ... / PJ.0431 / .. . Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya ... / PJ.0432 / .. . AlamSeksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus ... / PJ.0433 / ... Lainnya

Su bdirektorat Pemeriksaan

Kerjasama

Seksi Kerjasama Pemeriksaan

dan

Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan

Subdirektorat Penagihan Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan

Dukungan ... / PJ.044 / ...

... / PJ.0441 / .. .

. .. / PJ.0442 / .. .

. .. / PJ.0443 / .. .

. .. / PJ.045 / .. .

... I PJ.0451 / .. .


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 39

( 1) (2) 93. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan

(3) ... / PJ.0452 / ...

94. Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi ... / PJ.0453 / ... Penagihan

95.

96.

97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104.

105. 106. 107. 108.

109.

110.

111. 112. 113. 114.

115. 116. 117. 118.

119. 120.

121.

Direktorat Penegakan Hukum


Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan III

Subdirektorat Penyidikan Seksi Penyidikan I Seksi Penyidikan II Seksi Penyidikan III

Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti

Seksi Forensik Perpajakan I Seksi Forensik Perpajakan II Seksi Barang Bukti dan Tahanan

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian


Subdirektorat Ekstensifikasi Seksi Perencanaan Ekstensifikasi Seksi Teknis Ekstensifikasi Seksi Evaluasi Ekstensifikasi

Subdirektorat Pendataan Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan Seksi Dukungan dan Evaluasi Data

Subdirektorat Penilaian I

Seksi Penilaian Massal Bumi Seksi Penilaian Individu Perhutanan

Perkebunan

... / PJ.05 / .. .

. .. / PJ.0501 / .. .

... / PJ.051 / .. .

... / PJ.0511 / .. .

... / PJ.0512 / .. .

. .. / PJ.0513 / .. .

. .. / PJ.052 / .. .

... / PJ.0521 / .. .

... / PJ.0522 / .. .

. .. / PJ.0523 / .. .

. .. / PJ.053 / .. .

. .. / PJ.0531 / .. .

. .. / PJ.0532 / .. .

. .. / PJ.0533 / .. .

. .. / PJ.06 / .. .

. .. / PJ.0601 / .. .

... / PJ.061 / .. .

... /PJ.0611/ .. .

. .. / PJ.0612 / .. .

. .. / PJ.0613 / .. .

... / PJ.062 / .. .

. .. / PJ.0621 / .. .

... / PJ.0622 / .. .

... / PJ.0623 / .. .

... / PJ.063 / .. .

... / PJ.0631 / .. . dan ... / PJ.0632 / .. .

122. Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek ... / PJ.0633 / ...

123. 124. 125.

Khusus

Subdirektorat Penilaian II Seksi Penilaian Massal Bangunan Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri

... / PJ.064 / .. .

. .. / PJ.0641 / .. .

. .. I PJ.0642 / .. .


( 1) 126.

127.

128.

129. 130. 131. 132. 133.

134. 135. 136. 137.

138. 139. 140. 141.

142. 143. 144. 145.

146.

147.

148. 149. 150. 151.

152. 153. 154. 155.

156.

157. 158. 159. 160.

161.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLII< IN0ONESIA

- 40 -

(2) Seksi Penilaian Individu Pertambangan

Direktorat Keberatan dan Banding


Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan Seksi Pengurangan dan Keberatan I Seksi Pengurangan dan Keberatan II Seksi Pengurangan dan Keberatan III Seksi Pengurangan dan Keberatan IV

Subdirektorat Banding dan Gugatan I Seksi Banding dan Gugatan IA Seksi Banding dan Gugatan IB Seksi Banding dan Gugatan IC

Subdirektorat Banding dan Gugatan II Seksi Banding dan Gugatan IIA Seksi Banding dan Gugatan IIB Seksi Banding dan Gugatan IIC

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Seksi Peninjauan Kembali Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan


Subdirektorat Potensi Perpajakan Seksi Potensi Sektor Industri Seksi Potensi Sektor Perdagangan Seksi Potensi Sektor J asa

Subdirektorat Dampak Kebijakan Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi Seksi Dampak Kebijakan Umum

(3) ... / PJ.0643 / .. .

. .. / PJ.07 / .. .

. .. / PJ.0701 / .. .

... / PJ.071 / .. .

. .. /PJ.0711/ .. .

... / PJ.0712 / .. .

. .. / PJ.0713 / .. .

. .. / PJ.0714 / .. .

. .. / PJ.072 / .. .

... / PJ.0721 / .. .

. .. / PJ.0722 / .. .

... / PJ.0723 / .. .

. .. / PJ.073 / .. .

... / PJ.0731 / .. .

. .. / PJ.0732 / .. .

... / PJ.0733 / .. .

. .. / PJ.074 / .. .

... / PJ.0741 / .. .

... / PJ.0742 / .. .

. .. / PJ.0743 / .. .

... / PJ.08 / .. .

. .. / PJ.0801 / .. .

. .. / PJ.081 / .. .

. . . / PJ. 0811 / .. .

. .. / PJ.0812 / .. .

... / PJ.0813 / .. .

... / PJ.082 / .. .

... / PJ.0821 / .. .

... / PJ.0822 / .. .

... / PJ.0823 / ...

Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib ... / PJ.083 / ... Pajak Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa Seksi Pengendalian Mutu Pengawasan

Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak

. .. / PJ.0831 / ...

. .. / PJ.0832 / .. .

. .. / PJ.0833 / .. .

. .. / PJ.0834 / .. .

... I PJ.084 / .. .


(1)

162. 163. 164. 165.

166.

167.

168.

169. 170. 171. 172.

173. 174. 175. 176. 177.

178. 179. 180. 181. 182.

183. 184. 185. 186.

187.

188.

189. 190. 191. 192. 193.

194. 195. 196. 197. 198. 199.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

(2)

Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan Seksi Pemantauan Penerimaan Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan Seksi Evaluasi Penerimaan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat


Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan

Seksi Materi Penyuluhan Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh Seksi Dukungan Penyuluhan Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan Seksi Pelayanan Pengaduan Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Seksi Pemutakhiran Tax Knowledge Based

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Seksi Hubungan Internal Seksi Hubungan Eksternal Seksi Pengelolaan Berita Seksi Pengelolaan Situs

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan Seksi Kerjasama Dalam Negeri Seksi Kerjasama Luar Negeri Seksi Kemitraan Wajib Pajak

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan


Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi Seksi Perencanaan Strategis Data dan Informasi Seksi Prosedur Tata Kelola Data dan Informasi Seksi Perancangan Arsitektur Informasi Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi

Subdirektorat Pengelolaan Data Internal Seksi Pemantauan Data Internal Seksi Pengendalian Mutu Data Internal Seksi Pengelolaan Data Warehouse Seksi Pengolahan Data Penerimaan Seksi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Utang Paiak

(3)

... / PJ.0841 / .. . . .. / PJ.0842 / .. . ... / PJ.0843 / .. . . .. / PJ.0844 / .. .

. .. / PJ.09 / .. .

... / PJ.0901 / .. .

. .. / PJ.091 / .. .

. .. /PJ.0911/ .. .

. .. / PJ.0912 / .. .

. .. / PJ.0913 / .. .

... / PJ.0914 / .. .

. .. / PJ.092 / .. .

... / PJ.0921 / .. .

... / PJ.0922 / .. .

. .. / PJ.0923 / .. .

. .. / PJ.0924 / .. .

. .. / PJ.093 / .. .

. .. / PJ.0931 / .. .

. .. / PJ.0932 / .. .

. .. / PJ.0933 / .. .

... / PJ.0934 / .. .

. .. / PJ.094 / .. .

. .. / PJ.0941 / .. .

. .. / PJ.0942 / .. .

. .. / PJ.0943 / .. .

. .. / PJ.10 / .. .

. .. / PJ.1001 / .. .

... / PJ.101 / .. .

. .. /PJ.1011/ .. .

... / PJ.1012 / .. .

... /PJ.1013/ .. .

. .. / PJ .1014 / .. .

. .. /PJ.102/ .. .

. .. /PJ.1021/ .. .

. .. /PJ.1022/ .. .

. .. / PJ.1023 / .. .

. . . / PJ. 1024 / .. .

. .. I PJ.1025 / .. .


(1)

200. 201.

202. 203.

204. 205. 206. 207. 208.

209.

210. 211. 212. 213.

214.

215.

216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

224. 225. 226. 227.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 42

(2) Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal Seksi Penerimaan Penghimpunan, dan Pertukaran Data Eksternal Seksi Perekaman dan Identifikasi Data Eksternal Seksi Pengedalian Mutu Data Eksternal

Subdirektorat Analisis Data Seksi Analisis Data I Seksi Analisis Data II Seksi Analisis Data III Seksi Analisis Data IV

Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data Seksi Identifikasi dan Penilaian Risiko Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko Seksi Sains Data

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur


Subdirektorat Kepatuhan Internal Seksi Internalisasi Kepatuhan Seksi Pengujian Kepatuhan Seksi Penjaminan Kualitas Subdirektorat Investigasi Internal Seksi Investigasi Internal I Seksi Investigasi Internal II Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal

Subdirektorat Transformasi Organisasi Seksi Perencanaan Strategis Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan

(3) ... / PJ.103 / .. . ... / PJ.1031 / .. .

... /PJ.1032/ .. .

. .. /PJ.1033/ .. .

. .. / PJ.104 / .. .

. .. /PJ.1041/ .. .

. .. / PJ.1042 / .. .

. .. / PJ.1043 / .. .

. .. / PJ.1044 / .. .

. .. / PJ.105 / .. .

... /PJ.1051/ .. .

... / PJ .1052 / .. .

... / PJ.1053 / .. .

. .. / PJ.1054 / .. .

. .. /PJ.11/ .. .

... /PJ.1101/ .. .

. .. / PJ.111 / .. .

... / PJ.1111 / .. .

. .. /PJ.1112/ .. .

... /PJ.1113/ .. .

. .. / PJ.112 / .. .

. .. /PJ.1121/ .. .

... /PJ.1122/ .. .

... /PJ.1123/ .. .

. .. /PJ.113/ .. .

. .. /PJ.1131/ .. .

. .. / PJ.1132 / .. .

. . . / PJ. 1133 / .. .

228. Subdirektorat Pengembangan Manajemen ... / PJ.114 / ...

229. 230. 231.

232.

233. 234.

KepegawaianSeksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi

... / PJ .1141 / .. .

. .. /PJ.1142/ .. . , . . / PJ. 1143 / .. .

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan ... / PJ .115 / ... Kapasitas Pegawai Seksi Analisis Kompetensi Pegawai Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai

... /PJ.1151/ .. .

. .. /PJ.1152/ .. .

L http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

(1) 235.

236.

237. 238.

239. 240.

241.

242. 243. 244. 245.

246.

247.

248. 249. 250. 251.

252.

253. 254. 255. 256.

257.

258. 259. 260. 261.

262.

263.

264. 265. 266.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

(2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi


Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi Seksi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Seksi Arsitektur Sistem lnformasi Seksi Pengendalian Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Seksi Evaluasi Sistem Informasi

Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan I Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan II Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pela po ran Seksi Pengujian dan Dokumentasi Sistem Perpajakan

Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Seksi Pengembangan Sistem Pendukung I Seksi Pengembangan Sistem Pendukung II Seksi Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen Seksi Pengujuan dan Dokumentasi Sistem Pendukung Perpajakan

Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi Seksi Pengelolaan Perangkat Keras dan Aplikasi Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Seksi Pengelolaan Basis Data Seksi Pengelolaan Kelangsungan Layanan

Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem lnformasi Seksi Layanan Sistem Internal Seksi Layanan Sistem Eksternal Seksi Layanan Operasional Seksi Bimbingan Sistem

Direktorat Transformasi Proses Bisnis


Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan Seksi Pengembangan Penyuluhan I Seksi Pengembangan Penyuluhan II

(3) ... / PJ.12 / ...

... / PJ.1201 / ...

... /PJ.121/ ...

... /PJ.1211/ ...

... / PJ.1212 / ...

... / PJ.1213 / ...

... j PJ .1214 / ...

... / PJ.122 / ...

... /PJ.1221/ ...

... / PJ.1222 / ...

... / PJ.1223 / ...

... / PJ.1224 / ...

... / PJ.123 / ...

... /PJ.1231/ ...

.. . / PJ. 1232 / ...

... / PJ.1233 / ...

.. . / PJ. 1234 / ...

... / PJ.124 / ...

... / PJ.1241 / ...

... / PJ.1242 / ...

... / PJ.1243 / ...

.. . / PJ. 1244 / ...

... / PJ.125 / ...

... / PJ.1251 / ... ... / PJ.1252 / ... ... / PJ.1253 / ... ... / PJ.1254 / ...

... / PJ.13 / ...

.../PJ.1301/ ...

.../PJ.131/ ...

.. . / PJ .1311 / ... . . . I PJ.1312 / ...


(1)

267. 268.

269.

270. 271. 272.

273.

274. 275.

276. 277.

278.

279. 280.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

(2) Subdirektorat Pengembangan Pelayanan Seksi Pengembangan Pelayanan I Seksi Pengembangan Pelayanan II

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II

(3) ... / PJ.132 / .. . . .. /PJ.1321/ .. . . .. / PJ.1322 / .. .

... / PJ.133 / .. .

. .. /PJ.1331/ .. .

... / PJ.1332 / .. .

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi Penilaian

dan ... / PJ.134 / .. .

Seksi Pengembangan Ekstensifikasi Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian

Subdirektorat Manajemen Transformasi Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan

Direktorat Perpajakan Internasional Subbagian Tata Usaha

... /PJ.1341/ .. .

. .. / PJ.1342 / .. .

. .. /PJ.135/ .. .

. .. / PJ.1351/ .. .

... / PJ.1352/ .. .

... / PJ.14 / .. . . .. / PJ.1401 / .. .

281. Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan ... / PJ.141 / ...In ternasional

282. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan ... /PJ.1411/ ...

Internasional I283. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan ... / PJ.1412 / ...

Internasional II284. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan ... / PJ.1413 / ...

Internasional III

285. Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan ... / PJ.142 / ... Sengketa Perpajakan Internasional

286. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa ... / PJ.1421 / ...Perpajakan Internasional I

287. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa ... / PJ.1422 / ...Perpajakan Internasional II

288. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa ... / PJ.1423 / ... Perpajakan Internasional III

289. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa ... / PJ.1424 / ...

Perpajakan Internasional IV

290. Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan ... / PJ.143 / ...In ternasional

291. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional ... / PJ.1431 / ...I

292. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional ... / PJ.1432 / ...II


(1)

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

(2) (3)

293. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan ... / PJ.1433 / ...

294.

295.

296. 297. 298. 299.

300.

301. 302.

303. 304. 305.

306. 307.

308. 309. 310.

311. 312. 313. 314. 315.

Internasional III

Direktorat Intelijen Perpajakan


Subdirektorat Intelijen Stratejik Seksi Kajian Intelijen Stratejik Seksi Penerimaan, Identifikasi, dan Distribusi IDLP Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Diseminasi Intelijen Seksi Pengamanan dan Penggalangan

Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penggalian Potensi Seksi Intelijen Penggalian Potensi I Seksi Intelijen Penggalian Potensi II Seksi Intelijen Penggalian Potensi III

Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum Seksi Intelijen Penegakan Hukum I Seksi Intelijen Penegakan Hukum II Seksi Intelijen Penegakan Hukum III

Subdirektorat Operasi Intelijen Seksi Perencanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen Seksi Operasi Intelijen I Seksi Operasi Intelijen II Seksi Operasi Inteliien III

... / PJ.15 / .. .

. .. /PJ.1501/ .. .

. .. / PJ.151 / .. .

. .. /PJ.1511/ .. .

. .. / PJ.1512 / .. .

... / PJ.1513 / .. .

... / PJ.1514 / .. .

. .. / PJ.152 / .. .

... / PJ.1521 / .. .

... / PJ.1522 / .. .

. .. / PJ .1523 / .. .

. .. / PJ.1524 / .. .

. .. / PJ.153 / .. .

. . . / PJ. 1531 / .. .

... / PJ.1532 / .. .

. .. / PJ.1533 / .. .

. .. / PJ.1534 / .. .

. .. / PJ.154 / .. .

... /PJ.1541/ .. .

. .. / PJ.1542 / .. .

... / PJ.1543 / .. .

. . . I PJ. 1544 / .. .


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 46

I. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

(1)

8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.


(2)

Direktorat J enderal Bea dan Cukai


Bagian Organisasi dan Tata Laksana Subbagian Organisasi Subbagian Tata Laksana I Subbagian Tata Laksana II Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanan dan Cukai

KODE NASKAH DINAS

(3)

. . .

I BC I ...

... / BC.01 / .. .

. .. /BC.011/ .. .

. .. /BC.0111/ .. .

. .. /BC.0112/ .. .

. .. /BC.0113/ .. .

... / BC.0114 / .. .

... / BC.012 / .. .

. .. / BC.0121 / .. .

. .. / BC.0122 / .. .

Bagian Administrasi Kepegawaian Subbagian Umum Kepegawaian Subbagian Mutasi Kepegawaian Subbagian Pemberhentian dan Pegawai

Pemensiunan ... / BC.0 123 / .. .

... / BC.013 / .. .

. .. / BC.0131 / .. .

. .. / BC.0132 / .. .

Bagian Pengembangan Kepegawaian Subbagian Pengembangan Pegawai I Subbagian Pengembangan Pegawai II Subbagian Pembinaan Jabatan Kepabeanan dan Cukai

Fungsional ... / BC.0 133 / .. .

Bagian Keuangan Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Subbagian Gaji

Bagian Pengelolaan BMN Subbagian Perencanaan BMN Subbagian Pengadaan Subbagian Penatausahaan dan Distribusi Subbagian Penggunaan, Pemeliharaan Penghapusan

Bagian Umum Subbagian Persuratan dan Kearsipan Subbagian Rumah Tangga Subbagian Kesejahteraan Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal

... / BC.014 / .. .

. .. / BC.0141 / .. .

... / BC.0142 / .. .

. .. / BC.0143 / .. .

... / BC.0144 / .. .

. .. / BC.015 / .. .

... / BC.0151 / .. .

... / BC.0152 / .. .

. .. / BC.0153 / .. . dan ... / BC.0154 / .. .

. .. / BC.016 / .. .

... / BC.0161 / .. .

... / BC.0162 / .. .

... / BC.0163 / .. .

. .. / BC.0164 / .. .


(1)

31.

32.

33. 34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56.

57.

58. 59.

60.

61.

62.

63. 64. 65. 66. 67.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

(2)

Direktorat Teknis Kepabeanan


Subdirektorat Impor Seksi Impor I Seksi Impor II Seksi Impor III Seksi Impor IV

Subdirektorat Ekspor Seksi Ekspor I Seksi Ekspor II Seksi Ekspor III

Subdirektorat Nilai Pabean Seksi Nilai Pabean I Seksi Nilai Pabean II Seksi Nilai Pabean III Seksi Nilai Pabean IV

Subdirektorat Klasifikasi Barang Seksi Klasifikasi I Seksi Klasifikasi II Seksi Klasifikasi III Seksi Klasifikasi IV

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Seksi Registrasi Kepabeanan I Seksi Registrasi Kepabeanan II Seksi Registrasi Kepabeanan III Seksi Registrasi Kepabeanan IV

(3) ... / BC.02 / .. .

... / BC.0201 / .. .

. .. / BC.021 / .. .

. .. /BC.0211/ .. .

. .. / BC.0212 / .. .

. .. / BC.0213 / .. .

... / BC.0214 / .. .

. .. / BC.022 / .. .

. .. / BC.0221 / .. .

. .. / BC.0222 / .. .

. .. / BC.0223 / .. .

... / BC.023 / .. .

. .. / BC.0231 / .. .

. .. / BC.0232 / .. .

. .. / BC.0233 / .. .

. .. / BC.0234 / .. .

... / BC.024 / .. .

. .. / BC.0241 / .. .

. .. / BC.0242 / .. .

. .. / BC.0243 / .. .

. .. / BC.0244 / .. .

... / BC.025 / .. .

. .. / BC.0251 / .. .

. .. / BC.0252 / .. .

. .. / BC.0253 / .. .

. .. / BC.0254 / .. .

Subdirektorat Program Prioritas dan Authorized ... / BC.026 / ... Economic Operator Seksi Sertifikasi Authorized Economic Operator Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Pengembangan Program Prioritas

Direktorat Fasilitas Kepabeanan


Subdirektorat Pembebasan Seksi Pembebasan Kepentingan Industri Seksi Pembebasan Kepentingan Pemerintah Seksi Pembebasan Kepentingan Lainnya Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan

... / BC.0261 / .. .

. .. / BC.0262 / .. .

. .. / BC.0263 / .. .

. .. / BC.03 / .. .

... / BC.0301 / .. .

. . . I BC.031/ .. .

. .. /BC.0311/ .. .

. . . I BC.0312 / .. . ... / BC.0313 / .. . . .. / BC.0314 / .. .


(1)

68. 69.

70. 71.

72.

73.

74.

75.

76.

77. 78.

79. 80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89. 90.

91.

92.

93. 94.

95.

96.

97. 98.

99.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

(2) Subdirektorat Fasilitas Pertambangan Seksi Fasilitas Migas Seksi Fasilitas Aneka Tambang

(3) ... / BC.032 / .. . ... / BC.0321 / .. . .. . / BC.0322 / .. .

Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Fasilitas Pertambangan

Kebijakan ... / BC.0323 / .. .

Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Pembebasan Seksi Fasilitas Impor. Tujuan Ekspor Pengem balian

... / BC.033 / ...

... / BC.0331 / ...

.. . / BC.0332 / ...

Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan ... / BC.0333 / ... Fasilitas Impor Tujuan

Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat Seksi Kawasan Berikat Seksi Gudang Berikat Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat

... / BC.034 / .. .

... / BC.0341 / .. .

... / BC.0342 / .. .

... / BC.0343 / ...

... / BC.0344 / ...

Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus ... / BC.035 / .. . Seksi Fasilitas Kawasan Perdagangan Be bas ... / BC.0351 / .. . Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan ... / BC.0352 / .. . Kawasan Khusus Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan ... / BC.0353 / ... Fasilitas Kawasan Khusus

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai ... / BC.04 / .. .

Subbagian Tata Usaha ... / BC.0401 / .. .

Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar

Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar I Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar III

Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai Seksi Perizinan dan Fasilitas I Seksi Perizinan dan Fasilitas II Seksi Perizinan dan Fasilitas III

... / BC.041 / .. .

. . . I BC.0411 / .. . ... / BC.0412 / .. . ... / BC.0413 / .. .

... / BC.042 / .. . . . . I BC.0421 / .. . ... / BC.0422 / .. . ... / BC.0423 / .. .

Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian ... / BC.043 / ... Cukai Seksi Pelunasan Cukai I Seksi Pelunasan Cukai II Seksi Pengembalian Cukai

... / BC.0431 / .. .

... / BC.0432 / .. .

... / BC.0433 / .. .

Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan ... / BC.044 / ... Pengusaha Barang Kena Cukai


( 1)

100.

101. 102.

103.

104.

105. 106. 107. 108. 109.

110. 111. 112.

113. 114.

115. 116. 117. 118. 119.

120.

121. 122. 123. 124.

125. 126. 127. 128.

129.

130.

131.

132.

133. 134. 135.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Seksi Potensi Cukai I Seksi Potensi Cukai II

(2)

- 49

Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga


Subdirektorat Multilateral Seksi Multilateral I Seksi Multilateral II Seksi Multilateral III Seksi Multilateral IV

Subdirektorat Bilateral Seksi Bilateral I Seksi Bilateral II

Seksi Bilateral III Seksi Bilateral III

Subdirektorat Regional Seksi Regional I Seksi Regional II Seksi Regional III Seksi Regional IV

Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi

Seksi Strategi Komunikasi Dan Opini Publik Seksi Hubungan Masyarakat

Seksi Publikasi I Seksi Publikasi II

Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi Seksi Penyuluhan

Seksi Layanan Informasi Seksi Manajemen Layanan dan Penjaminan Kualitas Layanan

Seksi Edukasi Masyarakat

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan


Subdirektorat Keberatan Seksi Ke beratan I Seksi Keberatan II Seksi Evaluasi Keberatan

(3)

... / BC.0441 / .. .

. .. / BC.0442 / .. . ... / BC.0443 / .. .

... / BC.05 / .. .

... / BC.0501 / .. .

. .. / BC.051 / .. . . . . I BC.0511 / .. . ... / BC.0512 / .. . ... / BC.0513 / .. . . .. / BC.0514 / .. .

. .. / BC.052 / .. .

. .. / BC.0521 / .. .

... / BC.0522 / .. .

. .. / BC.0523 / ...

.. . / BC.0524 / .. .

. .. / BC.053 / .. .

... / BC.0531 / .. .

. .. / BC.0532 / .. .

. .. / BC.0533 / .. .

.. . / BC.0534 / .. .

... / BC.054 / .. . . .. / BC.0541 / .. . ... / BC.0542 / .. . . .. / BC.0543 / .. . . . . I BC.0544 / ...

... / BC.055 / .. .

. .. / BC.0551 / .. .

... / BC.0552 / ...

... / BC.0553 / .. .

... / BC.0554 / .. .

. .. / BC.06 / .. .

. .. / BC.0601 / .. .

... / BC.061 / .. .

. .. /BC.0611/ .. .

... / BC.0612 / .. .

. .. / BC.0613 / .. .


(1)

136.

137. 138. 139.

140. 141.

142. 143.

144. 145. 146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154. 155. 156. 157. 158.

159.

160.

161. 162.

163.

164. 165.

166.

167.

168. 169.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Subdirektorat Banding

Seksi Banding I Seksi Banding II

- 50 -

(2)

Seksi Evaluasi dan Peninjauan Kembali

Subdirektorat Upaya Hukum

Seksi Upaya Hukum I

Seksi Upaya Hukum II Seksi Upaya Hukum III

Subdirektorat Peraturan Seksi Peraturan I

Seksi Peraturan II Seksi Peraturan III

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai


Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi

Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Kebijakan Teknologi Informasi Seksi Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi Seksi Manajemen Program Teknologi Informasi

Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Seksi Perancangan Sistem Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi I Seksi Pengembangan Sistem Informasi II

Seksi Pengendalian Mutu Sistem Informasi

Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi Seksi Pengendalian Keamanan Informasi dan Pengelolaan Infrastruktur Seksi Manajemen Layanan Teknologi Informasi Seksi Evaluasi Layanan Teknologi Informasi

Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data Seksi Pengelolaan Basis Data

Seksi Manajemen Kualitas Data

Seksi Analisa dan Layanan Data

Direktorat Kepatuhan Internal

Subbagian Tata Usaha Subdirektorat Pencegahan

(3) ... / BC.062 / .. .

. .. / BC.0621 / .. .

... / BC.0622 / .. .

... / BC.0623 / .. .

. .. / BC.063 / .. .

. .. / BC.0631 / .. .

... / BC.0632 / .. .

. .. / BC.0633 / .. .

... / BC.064 / .. .

. .. / BC.0641 / .. .

... / BC.0642 / .. .

... / BC.0643 / .. .

... / BC.07 / .. .

. .. / BC.0701 / .. .

. .. / BC.071 / .. .

... / BC.0711 / .. .

... / BC.0712 / .. .

. .. / BC.0713 / .. .

... / BC.072 / .. .

. .. / BC.0721 / .. .

. .. / BC.0722 / .. .

. .. / BC.0723 / .. .

. .. / BC.0724 / .. .

... / BC.073 / .. .

... / BC.0731 / .. .

... / BC.0732 / .. .

. .. / BC.0733 / .. .

. .. / BC.074 / .. .

... / BC.0741 / .. .

. .. / BC.0742 / .. .

. .. / BC.0743 / .. .

... / BC.08 / .. .

. .. / BC.0801 / .. .

... / BC.081 / .. .


(1)

170. 171. 172.

173.

174.

175.

176.

177. 178. 179. 180.

181. 182. 183. 184.

185.

186.

187. 188. 189. 190.

191. 192. 193. 194.

195. 196. 197. 198.

199.

200. 201. 202. 203.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

(2)

Seksi Edukasi dan Pengendalian Gratifikasi Seksi Analisis Data dan Informasi Seksi Verifikasi Pengaduan Masyarakat

(3)

... /BC.0811/ .. .

... / BC.0812 / .. .

... / BC.0813 / .. .

Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan ... / BC.082 / ... Investigasi Internal Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi ... / BC.0821 / ... Internal I Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi ... / BC.0822 / ... Internal II Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi ... / BC.0823 / ... Internal III

Subdirektorat Penjaminan Kualitas ... / BC.083 / ... Seksi Penjaminan Kualitas I . .. / BC.0831 / ... Seksi Penjaminan Kualitas II . .. / BC.0832 / ... Seksi Penjaminan Kualitas III . .. / BC.0833 / ...

Subdirektorat Pengelolaan Kinerja . .. / BC.084 / ... Seksi Pengelolaan Kinerja I ... / BC.0841 / ... Seksi Pengelolaan Kinerj a II ... / BC.0842 / ... Seksi Pengelolaan Kinerj a III ... / BC.0843 / ...

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai ... / BC.09 / ...

Subbagian Tata Usaha ... / BC.0901 / ...

Subdirektorat Perencanaan Audit ... / BC.091 / ... Seksi Perencanaan Audit I ... /BC.0911/ ... Seksi Perencanaan Audit II ... / BC.0912 / ... Seksi Perencanaan Audit III ... / BC.0913 / ...

Subdirektorat Pelaksanaan Audit I ... / BC.092 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IA ... / BC.0921 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IB ... / BC.0922 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IC ... / BC.0923 / ...

Subdirektorat Pelaksanaan Audit II ... / BC.093 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IIA ... / BC.0931 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IIB . .. / BC.0932 / ... Seksi Pelaksanaan Audit IIC ... / BC.0933 / ...

Su bdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan ... / BC.094 / ... Penjaminan Kualitas Audit Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit I ... / BC.0941 / ... Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II ... / BC.0942 / ... Seksi Penjaminan Kualitas I . .. / BC.0943 / ... Seksi Penjaminan Kualitas II ... / BC.0944 / ...


(1)

204.

205.

206. 207. 208. 209.

210.

211. 212. 213. 214. 215.

216. 217. 218. 219.

220. 221. 222. 223. 224.

225. 226. 227. 228. 229.

230. 231. 232. 233.

234.

235.

236. 237. 238. 239. 240.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 52

(2) Direktorat Penindakan dan Penyidikan


Subdirektorat Intelijen Seksi Intelijen Kepabeanan Seksi Intelijen Cukai

(3) ... /BC.10/ .. .

. .. / BC.1001 / .. .

. .. / BC.101 / .. .

. .. /BC.1011/ .. .

. .. / BC.1012 / .. .

Seksi Intelijen Larangan Pembatasan Kejahatan Lintas Negara

dan ... /BC.1013/ .. .

Seksi Dukungan Operasi Intelijen

Subdirektorat Penindakan Seksi Penindakan Impor Seksi Penindakan Ekspor Seksi Penindakan Cukai I Seksi Penindakan Cukai II

Subdirektorat N arkotika Seksi Intelijen Narkotika Seksi Penindakan Narkotika Seksi Operasi Narkotika

Subdirektorat Penyidikan Seksi Penyidikan I Seksi Penyidikan II Seksi Barang Hasil Penindakan Seksi Tempat Tahanan

Subdirektorat Sarana Operasi Seksi Sarana Operasi I Seksi Sarana Operasi II Seksi Sarana Operasi III Seksi Sarana Operasi IV

Subdirektorat Patroli Laut Seksi Patroli Laut I Seksi Patroli Laut II Seksi Perencanaan dan Evaluasi Patroli Laut

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis


Subdirektorat Penerimaan Seksi Administrasi Penerimaan Seksi Pemantauan Penerimaan Seksi Penagihan dan Pengembalian Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penerimaan

... / BC.1014 / .. .

... /BC.102/ .. .

... / BC.1021 / .. . . .. / BC.1022 / .. . . .. / BC.1022 / .. . . .. / BC.1023 / .. .

. .. /BC.103/ .. .

. .. /BC.1031/ .. .

. .. / BC.1032 / .. .

... / BC.1033 / .. .

. .. / BC.104 / .. .

. .. / BC.1041 / .. .

... / BC.1042 / .. .

... / BC.1043 / .. .

... / BC.1044 / .. .

. . . I BC.105 / .. .

. .. / BC.1051 / .. .

. .. / BC.1052 / .. .

. .. / BC.1053 / .. .

. .. / BC.1054 / .. .

... /BC.106/ .. .

... / BC.1061 / .. .

... / BC.1062 / .. .

... / BC.1063 / .. .

. . . I BC.11 / .. .

. .. /BC.1101/ .. .

... / BC.111 / .. . . . . I BC.1111 / .. . . .. /BC.1112/ .. . . .. /BC.1113/ .. . . .. /BC.1114/ .. .


(1) 241.

242. 243.

244.

245. 246. 247.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

(2) · Subdirektorat Perencanaan Strategis Manajemen Transformasi Seksi Kebijakan Organisasi Seksi Manajemen Kepegawaian

Seksi Pengembangan Proses Bisnis Manajemen Transformasi Subdirektorat Manajemen Risiko Seksi Pemantauan Risiko Seksi Pengendalian Risiko

(3) dan ... /BC.112/ ...

... /BC.1121/ ...

... /BC.1122/ ...

dan ... /BC.1123/ ...

... /BC.113/ ...

... /BC.1131/ ...

... /BC.1132/ ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

J. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN


(1) (2)

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Sekretariat Direktorat J enderal

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana4. Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi5. Subbagian Pengembangan Organisasi6. Subbagian Tata Laksana7. Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi

KODE NASKAH DINAS

(3)

. . . I PB I .. .

... / PB. l / .. .

... / PB.11 / .. .

... / PB.111 / .. .

... / PB.112 / .. .

... / PB.113 / .. .

... / PB.114 / .. .

8. 9.

Bagian Sumber Daya Manusia ... / PB.12 / .. .

10.

11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22.

23. 24. 25. 26.

27.

28.

Subbagian Perencanaan Strategis dan Manajemen ... / PB.121 / .. . TalentaSubbagian Pengembangan Kompetensi danBudaya OrganisasiSubbagian Mutasi dan Penilaian KinerjaSubbagian Sistem Informasi dan Layanan SumberDaya Manusia

Bagian KeuanganSubbagian Penyusunan AnggaranSubbagian Perbendaharaan

... / PB.122 / .. .

... / PB.123 / .. .

... /PB.124 / .. .

... / PB.13 / .. .

. .. / PB.131 / .. .

. .. / PB.132 / .. .

. .. / PB.133 / .. . Subbagian Akuntansi dan PelaporanSubbagian Pengelolaan Belanja Pegawai Kesej ah teraan

dan . . . / PB. 134 / .. .

Bagian Umum ... / PB.14 / .. . Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan ... / PB.141 / .. .

ProtokolerSubbagian Pengadaan Barang/ JasaSubbagian Pengelolaan AsetSubbagian Rumah Tangga

Bagian Kepatuhan InternalSubbagian Manajemen RisikoSubbagian Pemantauan Pengendalian InternalSubbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Direktorat Pelaksanaan Anggaran


... / PB.142 / .. .

. .. / PB.143 / .. .

... / PB.144 / .. .

... / PB.15 / .. .

. .. / PB.151 / .. .

... / PB.152 / .. .

. .. / PB.153 / .. .

. .. / PB.2 / .. .

... / PB.201 / .. .


( 1)

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

(2) (3) 29. Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi .. . / PB. 21 / ...

30.

31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43.

44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Pelaksanaan Anggaran Seksi Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran I Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran III

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A Seksi Pelaksanaan Anggaran I-B Seksi Pelaksanaan Anggaran I-C Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A Seksi Pelaksanaan Anggaran II-B Seksi Pelaksanaan Anggaran II-C Seksi Pelaksanaan Anggaran II-D

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A Seksi Pelaksanaan Anggaran III-B Seksi Pelaksanaan Anggaran III-C Seksi Pelaksanaan Anggaran III-D

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A Seksi Pelaksanaan Anggaran IV -B Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D

Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran

Seksi Analisis dan Pengembangan Anggaran I Seksi Analisis dan Pengembangan Anggaran II Seksi Analisis dan Pengembangan Anggaran III Seksi Analisis dan Pengembangan Anggaran IV

Direktorat Pengelolaan Kas Negara


Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

... / PB.211 / .. .

... / PB.212 / .. .

... / PB.213 / .. .

... / PB.214 / .. .

... / PB.22 / .. .

... / PB.221 / .. .

... / PB.222 / .. .

... / PB.223 / .. .

... / PB.224 / .. .

... / PB.23 / .. .

... / PB.231 / .. .

... / PB.232 / .. .

... / PB.233 / .. .

... / PB.234 / .. .

... / PB.24 / .. .

... / PB.241 / .. .

... / PB.242 / .. .

... / PB.243 / .. .

... / PB.244 / .. .

. .. / PB.25 / .. .

... / PB.251 / .. .

... / PB.252 / .. .

... / PB.253 / ...

... / PB.254 / ...

... / PB.26 / ...

... / PB.261 / ...

... / PB.262 / ...

... / PB.263 / ...

... / PB.264 / ...

. .. / PB.3 / ...

... / PB.301 / ...

6 http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

( 1)

61. 62. 63. 64. 65.

66.

67. 68.

69.

70.

71. 72. 73.

74.

75.

76. 77. 78. 79.

80.

81.

82.

83. 84.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

(2)

Subdirektorat Optimalisasi Kas Seksi Pengelolaan Likuiditas Seksi Pengelolaan Penempatan Uang Seksi Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara Seksi Pengelolaan Valuta Asing

(3)

... / PB.31 / .. .

... / PB.311 / .. .

. .. / PB.312 / .. .

. .. / PB.313 / .. .

. .. / PB.314 / .. .

Subdirektorat Kebijakan Treasury Dealing Room ... / PB.32 / ... dan Manajemen Risiko Seksi Peraturan dan Kepatuhan ... / PB.321 / .. . Seksi Manajemen Risiko, Portofolio dan Dukungan ... / PB.322 / .. . Asset-Liability Committee

Seksi Riset Ekonomi dan Pengembangan Strategis ... / PB.323 / ...

Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan ... / PB.33 / ... Pengeluaran Kas Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Seksi Kebijakan Rekening Kas Umum Negara dan PFK

... / PB.331 / .. .

... / PB.332 / .. .

. .. / PB.333 / .. .

Seksi Konsolidasi Rekening dan Dukungan Teknis ... / PB.334 / ...

Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah I Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah II Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah III Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah

. .. / PB.34 / .. .

... / PB.341 / .. .

. .. / PB.342 / .. .

. .. / PB.343 / .. .

. .. / PB.344 / .. .

Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan ... / PB.35 / ... Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Sumber Daya ... / PB.351 / ... Alam dan Non Sumber Daya Alam Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Milik ... / PB.352 / ... Kernen terian / Lem bag a Seksi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara ... / PB.353 / .. .

Seksi Pelaporan Pengelolaan Rekening Lainnya ... / PB.354 / .. . dan Bendahara

85. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan ... / PB.36 / ... Pengelolaan Kas

86. Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum ... / PB.361 / ... Negara

87. Seksi Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan ... / PB.362 / ... Transaksi Treasury Dealing Room

88. Seksi Akuntansi Rekening Kas Umum Negara ... / PB.363 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

(1) (2) (3)

89. Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan Kuasa BUN ... / PB.364 / ...

90.

91.

92.

93.

94. 95. 96.

97.

98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106.

107. 108. 109. 110. 111.

Pusat

Direktorat Sistem Manajemen Investasi


Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan

. . . I PB.4 / .. .

. .. / PB.401 / .. .

... / PB.41 / .. .

Seksi Kebijakan, Pengembangan, dan ... / PB.411 / ... Perencanaan Strategis Investasi Seksi Hubungan Kelembagaan Eksternal Seksi Hubungan Kelembagaan Internal Seksi Analisis Kelayakan Investasi

Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja, dan Risiko Investasi Seksi Penganggaran Investasi Seksi Pengelolaan Kinerja Seksi Pengelolaan Risiko Seksi Data, Informasi, dan Pelaporan

Subdirektorat Hukum Seksi Peraturan I Seksi Peraturan II Seksi Perjanjian dan Kepatuhan I Seksi Perjanjian dan Kepatuhan II

Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara I Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara II Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara III Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Badan U saha Milik Negara

... / PB.412 / .. .

. .. / PB.413 / .. .

. .. / PB.414 / .. .

. .. / PB.42 / .. .

... / PB.421 / .. .

... / PB.422 / .. .

. .. / PB.423 / .. .

. .. / PB.424 / .. .

... / PB.43 / .. .

... / PB.431 / .. .

... / PB.432 / .. .

... / PB.433 / .. .

... / PB.434 / .. .

... / PB.44 / .. .

... / PB.441 / .. .

... / PB.442 / .. .

... / PB.443 / .. .

. .. / PB.444 / .. .

112. Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan ... / PB.45 / ...Usaha Milik Daerah

113. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha ... / PB.451 / ...Milik Daerah I

114. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha ... / PB.452 / ...Milik Daerah II

115. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha ... / PB.453 / ...Milik Daerah III

116. Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi ... / PB.454 / ...Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

117. Subdirektorat Kredit Program dan Investasi ... / PB.46 / ...Lainnya


(1)

118. 119. 120. 121.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

(2)

Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya I Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya II Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya III Seksi Analisis dan Pengembangan Kredit Program clan Investasi Lainnya

122. Direktorat Pembinaan Pengelolaan KeuanganBaclan Layanan Umum

(3)

... / PB.461 / .. .

... / PB.462 / .. .

... / PB.463 / .. .

... / PB.464 / .. .

... / PB.5 / ...

123. Subbagian Tata Usaha ... / PB.501 / .. .

124. Subdirektorat Peraturan clan Stanclarclisasi Teknis ... / PB.51 / .. .Badan Layanan Umum

125. Seksi Peraturan clan Stanclarclisasi Teknis Baclan ... / PB.511 / ...Layanan Umum I

126. Seksi Peraturan clan Stanclarclisasi Teknis Baclan ... / PB.512 / ...Layanan Umum II

127. Seksi Penelitian dan Pengembangan Baclan ... / PB.513 / ...

128.

129. 130. 131.

Layanan Umum

Subclirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum Seksi Tarif Baclan Layanan Umum Seksi Remunerasi Baclan Layanan Umum Seksi Informasi Badan Layanan Umum

... / PB.52 / .. .

... / PB.521 / .. .

... / PB.522 / .. .

... / PB.523 / .. .

132. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan ... / PB.53 / ...Baclan Layanan Umum I

133. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan ... / PB.531 / ...Layanan Umum I-A

134. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan ... / PB.532 / ...Layanan Umum I-B

135. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Baclan ... / PB.533 / ...Layanan Umum I-C

136. Subclirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan ... / PB.54 / ...Badan Layanan Umum II

137. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Baclan ... / PB.541 / ...Layanan Umum II-A

138. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan ... / PB.542 / ...Layanan U mum II-B

139. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan ... / PB.543 / ...Layanan U mum II-C

140. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan ... / PB.55 / ...Badan Layanan Umum III


MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

(1) (2)

141. Seksi Pembinaan Pengelolaan Layanan Umum III-A

Keuangan Badan

142. Seksi Pembinaan Pengelolaan Layanan Umum III-B

Keuangan Badan

143. Seksi Pembinaan Pengelolaan Layanan Umum III-C

Keuangan Badan

144.

145.

146. 147.

148.

149.

150.

151. 152. 153. 154.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerin tahan

Subdirektorat Sistem Akuntansi Seksi Sistem Akuntansi Pusat Seksi Sistem Akuntansi Instansi Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar

(3) ... / PB.551 / ...

... / PB.552 / ...

... / PB.553 / ...

... / PB.6 / .. .

. .. / PB.601 / .. .

... / PB.61 / .. .

. .. / PB.611 / .. .

... / PB.612 / .. .

... / PB.613 / .. .

... / PB.614 / .. .

... / PB.62 / .. .

... / PB.621 / .. .

... / PB.622 / .. .

. .. / PB.623 / .. .

... / PB.624 / .. . 155.

156. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi Bendahara Umum Negara

dan ... / PB.63 / .. .

157. 158. 159. 160.

Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi II Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi III Seksi Bimbingan Akuntansi Regional Bendahara Umum Negara

... / PB.631 / .. .

. .. / PB.632 / .. .

. .. / PB.633 / .. . dan ... / PB.634 / .. .

161. Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan ... / PB.64 / ... Keuangan Bendahara U mum Negara

162. Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan ... / PB.641 / ... Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

163. Seksi Akuntansi Pusat dan Pelaporan Realisasi ... / PB.642 / ... Anggaran Bendahara Umum Negara

164. Seksi Pelaporan Badan Lainnya, Transaksi ... / PB.643 / ... Khusus, dan Neraca Bendahara Umum Negara

165. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan ... / PB.644 / ... Konsolidasian Bendahara Umum Negara

( http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 60

(1) (2) (3)

166. Subclirektorat Penyusunan Laporan Keuangan ... / PB.65 / ...Pemerintah Pusat

167. Seksi Konsoliclasi clan Pelaporan Realisasi ... / PB.651 / ...Anggaran clan Operasional

168. Seksi Konsoliclasi clan Pelaporan Neraca clan ... / PB.652 / ...Perubahan Ekuitas

169. Seksi Konsoliclasi clan Pelaporan Kas clan Salclo ... / PB.653 / ...Anggaran Le bih

170. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan ... / PB.654 / ...

171. Su bclirektorat Statistik clan Analisis Laporan . .. / PB.66 / ...Keuangan

172. Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan ... / PB.661 / ...Pemerintah

173. Seksi Konsoliclasi clan Pelaporan Keuangan ... / PB.662 / ...Pemerintahan Umum

174. Seksi Konsoliclasi clan Pelaporan Keuangan Sektor ... / PB.663 / ...Publik

175. Seksi Analisis Laporan Keuangan clan Pelaporan ... / PB.664 / ...Manajerial Keuangan Pemerintah

176. Direktorat Sistem Perbenclaharaan


... / PB.7 / .. .

... / PB.701 / .. .

... / PB.71 / .. . 178. 179.

Subclirektorat Transformasi KelembagaanSeksi Transformasi Sistem Pembayaran Penerimaan

dan . . . / PB. 711 / .. .

180. 181.

182.

Seksi Transformasi Pengelolaan Likuiclitas Seksi Transformsi Akuntansi, Pelaporan, clan Misi Khusus Seksi Manajemen Perubahan clan Komunikasi

... / PB.712 / .. .

. .. / PB.713 / .. .

... / PB.714 / .. .

183. Subdirektorat Penelitian clan Pengembangan, dan ... / PB.72 / ...Kerjasama Kelembagaan

184. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem ... / PB.721 / ...Perbenclaharaan I

185. Seksi Penelitian clan Pengembangan Sistem ... / PB.722 / ...Perbenclaharaan II

186. Seksi Kerjasama Kelembagaan ... / PB.723 / .. .

187. Subclirektorat Perbenclaharaan

Harmonisasi Peraturan ... / PB.73 / .. .

188. 189. 190. 191.

Seksi Harmonisasi Peraturan Perbenclaharaan I Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan II Seksi Harmonisasi Peraturan Perbenclaharaan III Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan IV

... / PB.731 / .. .

. .. / PB.732 / .. .

... / PB.733 / .. . . . . I PB.734 / .. .


(1)

192.

193. 194. 195. 196.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

(2) (3) Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan ... / PB.74 / ... Hukum Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum I Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum II Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum III Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum IV

... / PB.741 / .. .

. .. / PB.742 / .. .

... / PB.743 / .. .

. .. / PB.744 / .. .

197. Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan ... / PB.75 / ...Kapasitas Pengelola Perbendaharaan

198. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas ... / PB.751 / ...Pengelola Perbendaharaan I

199. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas ... / PB.752 / ...Pengelola Perbendaharaan II

200. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas ... / PB.753 / ...

201.

202. 203. 204.

Pengelola Perbendaharaan III

Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi Seksi Pembayaran Program Pensiun Seksi Pembayaran Jaminan Kesehatan Seksi Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

205. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

206.

207.

208. 209. 210. 211.


Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Seksi Perencanaan dan Analisis Sistem Aplikasi Seksi Pengembangan Aplikasi I Seksi Pengembangan Aplikasi II Seksi Dukungan Teknis dan Pengendalian Mutu Aplikasi

... / PB.76 / ...

... / PB.761 / .. .

. .. / PB.762 / .. .

. .. / PB.763 / .. .

... / PB.8 / ...

... / PB.801 / .. .

. .. / PB.81 / .. .

... / PB.811 / .. .

. .. / PB.812 / .. .

. .. / PB.813 / .. .

. .. / PB.814 / .. .

212. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi ... / PB.82 / ...

213. 214. 215. 216.

Internal Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal I Seksi Pengelolaan Si stem Informasi Internal II

Seksi Pengelolaan Si stem Informasi Internal III Seksi Pengelola Data Referensi dan Pengguna

Sistem

... / PB.821 / .. .

. .. / PB.822 / .. .

. .. / PB.823 / .. .

. .. / PB.824 / .. .

217. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi ... / PB.83 / ... Eksternal


(1)

218. 219. 220. 221.

222. 223. 224. 225. 226.

227.

228. 229.

230.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 62

(2) Seksi Pengelolaan Sistem lnformasi Eksternal I Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal II Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal III Seksi Layanan Pengguna

Subclirektorat Pengelolaan Infrastruktur Seksi Pengelolaan Perangkat Ketas Seksi Pengelolaan Perangkat Lunak Seksi Pengelolaan Jaringan clan Komunikasi Data Seksi Pengelolaan clan Analisis Basis Data

(3) ... / PB.831 / .. . ... / PB.832 / .. . ... / PB.833 / .. . ... / PB.834 / .. .

. .. / PB.84 / .. .

... / PB.841 / .. .

. .. / PB.842 / .. .

... / PB.843 / .. .

. .. / PB.844 / .. .

Subclirektorat Pengelolaan Transformasi Teknologi ... / PB.85 / ... Informasi Seksi Publikasi clan Komunikasi Sistem Informasi ... / PB.851 / .. . Seksi Perencanaan clan Transformasi Teknologi ... / PB.852 / .. . Informasi Seksi Pengelolaan Kinerja Transformasi Teknologi ... / PB.853 / ... Informasi


MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 63 -K. KODE SURAT UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

KEKAYAAN NEGARA

NO.

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

24.

25.

26. 27. 28. 29. 30.


(2)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja Subbagian Tata Laksana Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan

Bagian Kepegawaian Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian Subbagian Perencanaan dan Administrasi Umum Kepegawaian

Bagian Keuangan Subbagian Perencanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Subbagian Gaji

Bagian Perlengkapan Sub bagian Pengadaan Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan

Bagian Umum Subbagian Tata Usaha Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas Subbagian Rumah Tangga

Direktorat Barang Milik Negara


Subdirektorat Barang Milik Negara I Seksi Barang Milik Negara IA Seksi Barang Milik Negara IB Seksi Barang Milik Negara IC· Seksi Barang Milik Negara ID

KODE NASKAH DINAS

(3)

. . . I KN I .. .

... / KN.1 / .. .

... / KN.11 / .. .

... / KN.111 / .. .

... / KN.112 / .. .

... / KN.113 / .. .

. .. / KN.12 / ...

... / KN.121 / ...

... / KN.122 / ...

... / KN.123 / ...

... / KN.13 / ...

... / KN.131 / ...

. .. / KN.132 / ...

. .. / KN.133 / ...

.,. / KN.134 / ...

... / KN.14 / ...

... /KN.141/ ...

... / KN.142 / ...

... / KN.143 / ...

... / KN.15 / ...

... / KN.151 / ...

... / KN.152 / ...

... / KN.153 / ...

... / KN.2 / ...

... / KN.201 / ...

... / KN.21 / ...

. .. / KN.211 / ...

... / KN.212 / ...

... / KN.213 / ... . . . I KN.214 / ...

(_ http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

(1)

31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45.

46.

47.

48. 49. 50. 51.

52. 53. 54. 55.

56. 57. 58. 59.

60.

61.

62. 63. 64. 65.

66. 67. 68.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

(2) Subdirektorat Barang Milik Negara II Seksi Barang Milik Negara IIA Seksi Barang Milik Negara IIB Seksi Barang Milik Negara IIC Seksi Barang Milik Negara IID

Subdirektorat Barang Milik Negara III Seksi Barang Milik Negara IIIA Seksi Barang Milik Negara IIIB Seksi Barang Milik Negara IIIC Seksi Barang Milik Negara IIID

Subdirektorat Barang Milik Negara IV Seksi Barang Milik Negara IVA Seksi Barang Milik Negara IVB Seksi Barang Milik Negara IVC Seksi Barang Milik Negara IVD

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan


Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan 1B Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain


Subdirektorat Piutang Negara I Seksi Piutang Negara IA Seksi Piutang Negara IB Seksi Piutang Negara IC

Subdirektorat Piutang Negara II Seksi Piutang Negara IIA Seksi Piutang Negara IIB

(3) ... / KN.22 / .. . ... / KN.221 / .. . ... / KN.222 / .. . ... / KN.223 / .. . . .. / KN.224 / .. .

. .. / KN.23 / .. .

. .. / KN.231 / .. .

. .. / KN.232 / .. . .··· / KN.233 / .. . . .. / KN.234 / .. .

. .. / KN.24 / .. .

... / KN.241 / .. .

... / KN.242 / .. .

... / KN.243 / .. .

... / KN.244 / .. .

. .. / KN.3 / .. .

. .. / KN.301 / .. .

... /KN.31/ .. .

. .. / KN.311 / .. .

. .. / KN.312 / .. .

. .. / KN.313 / .. .

... / KN.32 / .. .

. .. / KN.321 / .. .

. .. / KN.322 / .. .

. .. / KN.323 / .. .

. .. / KN.33 / .. .

. .. / KN.331 / .. .

. .. / KN.332 / .. .

... / KN.333 / .. .

. . . I KN.4 I . . .

... / KN.401 / .. .

... / KN.41 / .. .

. .. /KN.411/ .. .

... / KN.412 / .. .

... / KN.413 / .. .

. .. / KN.42 / .. .

. .. / KN.421 / .. .

... / KN.422 / .. .


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

( 1) (2)

69. Seksi Piutang Negara IIC

70. 71. 72. 73. 74.

75. 76. 77. 78. 79.

80. 81. 82. 83. 84.

85.

86.

87. 88. 89. 90. 91.

92.

93. 94.

95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain ISeksi Kekayaan Negara Lain-lain IASeksi Kekayaan Negara Lain-lain IBSeksi Kekayaan Negara Lain-lain ICSeksi Kekayaan Negara Lain-lain ID

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain IISeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIASeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIBSeksi Kekayaan Negara Lain-lain IICSeksi Kekayaan Negara Lain-lain IID

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain IIISeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIASeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIBSeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIICSeksi Kekayaan Negara Lain-lain IIID

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan SistemInformasi


Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara ISeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IASeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IBSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara ICSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara ID

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara IISeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIASeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIBSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IICSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IID

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara IIISeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIASeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIBSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara III CSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIID

(3)

... / KN.423 / .. .

... / KN.43 / .. .

. .. / KN.431 / .. .

... / KN.432 / .. .

. .. / KN.433 / .. .

. .. / KN.434 / .. .

. .. / KN.44 / .. .

... / KN.441 / .. .

. .. / KN.442 / .. .

... / KN.443 / .. .

... / KN.444 / .. .

. .. / KN.45 / .. .

. .. / KN.451 / .. .

... / KN.452 / .. .

. .. / KN.453 / .. .

... / KN.454 / .. .

... / KN.5 / .. .

... / KN.501 / .. .

. .. / KN.51 / .. .

. .. / KN.511 / .. .

. .. / KN.512 / .. .

... / KN.513 / .. .

. .. / KN.514 / .. .

... / KN.52 / .. .

... / KN.521 / .. .

. .. / KN.522 / .. .

. .. / KN.523 / .. .

. .. / KN.524 / .. .

. .. / KN.53 / .. .

. .. / KN.531 / .. . . .. / KN.532 / .. . ... / KN.533 / .. . ... / KN.534 / .. .

102. Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan ... / KN.54 / ...Sistem Aplikasi

103. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem ... / KN.541 / ... Aplikasi I

104. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem ... / KN.542 / ... Aplikasi II


(1)

105.

106.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK IN0ONESIA

- 66(2)

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem A plikasi III Seksi Integrasi Sistem Aplikasi

(3)

... / KN.543 / .. .

... / KN.544 / .. .

107. Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan ... / KN.55 / ...

108. 109.

110. 111.

112.

113.

114. 115. 116. 117. 118.

119.

120. 121. 122. 123.

OperasionalSeksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi Seksi Layanan Operasional Seksi Pengelolaan Perangkat Keras, Lunak, dan Jaringan

Direktorat Penilaian


Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti Seksi Standardisasi Penilaian Real Properti I Seksi Standardisasi Penilaian _ Real Properti II Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus II

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis I Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II Seksi Standardisasi Penilaian.Sumber Daya Alam I Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam II

... / KN.551 / .. .

. .. / KN.552 / .. .

... / KN.553 / .. .

. .. / KN.554 / .. .

... / KN.6 / .. .

. .. / KN.601 / .. .

. .. / KN.61 / .. .

... / KN.611 / .. .

. .. / KN.612 / .. .

... / KN.613 / .. .

... / KN.614 / .. .

... / KN.62 / .. .

... / KN.621 / .. .

... / KN.622 / .. .

... / KN.623 / .. .

... / KN.624 / .. .

124. Subdirektorat Pemerintah

Peningkatan Kualitas Penilai ... / KN.63 / ...

125. 126. 127. 128.

129. 130. 131. 132.

133.

134.

135. 136.

Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah II Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Seksi Pengawasan dan Kade Etik Penilai Pemerintah

Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian Seksi Pengelolaan Data dan Infomasi Penilaian

Direktorat Lelang


Subdirektorat Bina Lelang I Seksi Bina Lelang IA

... / KN.631 / .. .

... / KN.632 / .. .

. .. / KN.633 / .. .

. .. / KN.634 / .. .

. .. / KN.64 / .. .

. .. / KN.641 / .. .

... / KN.642 / .. .

. .. / KN.643 / .. .

. .. / KN.7 / .. .

. .. / KN.701 / .. .

... /KN.71/ .. .

... I KN.711 / .. .


(1) 137. 138.

139. 140. 141. 142.

143. 144. 145. 146.

147.

148.

149. 150. 151. 152. 153.

154. 155. 156. 157. 158.

159. 160. 161. 162.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

(2)

Seksi Bina Lelang IB Seksi Bina Lelang IC

Subdirektorat Bina Lelang II Seksi Bina Lelang IIA Seksi Bina Lelang IIB Seksi Bina Lelang II C

Subdirektorat Bina Lelang III Seksi Bina Lelang IIIA Seksi Bina Lelang IIIB Seksi Bina Lelang IIIC

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat


Subdirektorat Peraturan Perundangan Seksi Peraturan Perundangan I Seksi Peraturan Perundangan II Seksi Peraturan Perundangan III Seksi Peraturan Perundangan IV

Subdirektorat Bantuan Hukum Seksi Bantuan Hukum I Seksi Bantuan Hukum II Seksi Bantuan Hukum III Seksi Bantuan Hukum IV

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Seksi Komunikasi Publik Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Seksi Publikasi dan Dokumeritasi

(3) ... / KN.712 / ... ... / KN.713 / ...

... / KN.72 / ...

... / KN.721 / ...

... / KN.722 / ...

... / KN.723 / ...

... / KN.73 / ...

... / KN.731 / ...

... / KN.732/ ...

... / KN.733 / ...

... / KN.8 / ...

... / KN.801 / ...

... / KN.81 / ...

... / KN.811 / ...

... / KN.812 / ...

... / KN.813 / ...

... / KN.814 / ...

. .. / KN.82 / ...

. .. / KN.821 / ...

... / KN.822 / ...

. .. / KN.823 / ...

... / KN.824 / ...

... / KN.83 / ...

... / KN.831 / ...

... / KN.832 / ...

... / KN.833 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 68L. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NO.

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

( 1)

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

25.


(2)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Bagian Sumber Daya Manusia Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan SDM

KODE NASKAH DINAS

(3)

. . . I PK I .. .

. . . I PK. l I . . .

. .. / PK.11 / .. .

... / PK.111 / .. .

. .. / PK.112 / .. .

... / PK.113 / .. .

. .. /PK.114/ .. .

... / PK.12 / .. .

... / PK.121 / .. .

... /PK.122/ .. .

... / PK.123 / .. .

Bagian Umum, Advokasi, dan Kerjasama Antar ... / PK.13 / ... Lembaga Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dan ... / PK.131 / ... Protokoler Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha ... / PK.132 / ... Sekretariat Direktorat Jenderal Subbagian Pengelolaan BMN ... / PK.133 / ... Subbagian Advokasi dan Kerjasama antar Lembaga ... / PK.134 / ...

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Subbagian Organisasi Subbagian Tata Laksana Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis Subbagian Kepatuhan Kode Etik

Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan Subbagian Harmonisasi Kebijakan Dana Transfer Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Daerah Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Publik

. .. / PK.14 / .. .

. .. / PK.141 / .. .

. .. / PK.142 / .. .

. .. / PK.143 / .. .

... / PK.144 / .. .

... / PK.15 / .. .

. .. / PK.151 / .. .

. .. / PK.152 / .. .

... /PK.153/ .. .


(1)

26.

27.

28. 29. 30. 31.

32.

33. 34.

35. 36. 37.

38.

39.

40. 41.

42. 43.

44.

45. 46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 69

(2) Direktorat Dana Transfer Umum


Subdirektorat Dana Bagi Hasil Seksi Perencanaan Dana Bagi Hasil Pajak Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Seksi Perencanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(3) ... / PK.2 / .. .

. .. / PK.201 / .. .

. .. / PK.21 / .. .

. .. / PK.211 / .. .

. .. / PK.212 / .. .

... / PK.213 / .. .

... / PK.214 / .. .

Subdirektorat Dana Alokasi Umum ... / PK.22 / .. . Seksi Perencanaan Kapasitas Fiskal dan Alokasi ... / PK.221 / .. . Dasar Seksi Perencanaan Kebutuhan Fiskal Daerah Seksi Alokasi Dana Alokasi Umum Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Umum

... / PK.222 / .. .

... / PK.223 / .. .

... / PK.224 / .. .

Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi ... / PK.23 / ... Khusus dan Dana Keistimewaan Seksi Perencanaan Dana lnsentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Seksi Alokasi Dana Insentif Daerah Seksi Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

... / PK.231 / .. .

... / PK.232 / .. .

. .. / PK.233 / .. .

... / PK.24 / .. . Subdirektorat Dana Desa Seksi Perencanaan Kebijakan Pengalokasian Dana

Penganggaran dan . . . / PK. 241 / .. .

Seksi Perencanaan Kebijakan Pelaporan Dana Desa

Penyaluran dan ... / PK.242 / .. .

Seksi Alokasi Dana Desa Seksi Bantuan Teknis Dana Desa

Direktorat Dana Transfer Khusus


... / PK.243 / .. .

. .. / PK.244 / .. .

. .. / PK.3 / .. .

. .. / PK.301 / .. .

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor ... / PK.31 / ... Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik ... / PK.311 / ... Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemari timan Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang ... / PK.312 / ... Jalan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang ... / PK.313 / ... Irigasi, Pertanian, Pasar, Transportasi, Kelautan dan Perikanan


(1)

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. 60.

61.

62.

63.

64.

65. 66. 67.

68.

69.

70.

71.

72. 73.

74.

75.

76. 77. 78.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

(2) (3)

Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ... / PK.314 / ... Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemari ti man

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor ... / PK.32 / ... Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik ... / PK.321 / ...

Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang ... / PK.322 / ... Kesehatan dan Keluarga Berencana, Energi Skala Kecil, Industri Kecil dan Menengah Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang ... / PK.323 / ... Pendidikan, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ... / PK.324 / ... Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bi dang Pendidikan dan Ke budayaan

... / PK.33 / .. .

... / PK.331 / .. .

... / PK.332 / .. .

Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik ... / PK.333 / ...

Bidang Kesehatan, Perekonomian, dan Kemaritiman

Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus ... / PK.334 / ... Nonfisik

Subdirektorat Hibah Daerah Seksi Perencanaan Hibah Daerah Seksi Alokasi Hibah Dalam Negeri Seksi Alokasi Hibah Luar Negeri

Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer


... / PK.34 / .. .

... / PK.341 / .. .

... / PK.342 / .. .

. .. / PK.343 / .. .

. .. / PK.4 / .. .

. .. / PK.401 / .. .

Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak ... / PK.41 / ... Daerah dan Retribusi Daerah Seksi Pengembangan Potensi Pajak Daerah Seksi Pengembangan Potensi Retribusi Daerah Seksi Transformasi Administrasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

... / PK.411 / .. .

... / PK.412 / .. .

... / PK.413 / .. .

Seksi Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi ... / PK.414 / ...

Daerah

Subdirektorat Sinkronisasi, Pengawasan, dan ... / PK.42 / ... Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah

... / PK.421 / .. .

. .. / PK.422 / .. .

... I PK.423 / .. .


(1) 79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92. 93.

94.

95. 96.

97.

98.

99.

100. 101.

102. 103.

104.

105.

106.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

(2) (3)

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Retribusi ... / PK.424 / ... Daerah

Subdirektorat Pembiayaan dan Penataan Daerah Seksi Pinjaman dan Obligasi Daerah Seksi Pengendalian Defisit Daerah Seksi Investasi, Kerjasama, dan Penataan Daerah

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Seksi Perencanaan dan Standardisasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Seksi Fasilitas dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Seksi Perencanaan dan Standardisasi Jabatan

Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Seksi Fasilitas dan Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Subdirektorat Penyaluran Dana Transfer Seksi Penyaluran Dana Transfer I Seksi Penyaluran Dana Transfer II Seksi Penyaluran Dana Transfer III Seksi Penyaluran Dana Transfer IV

... / PK.43 / .. .

... / PK.431 / .. .

... / PK.432 / .. .

. .. / PK.433 / .. .

... / PK.44 / .. .

... / PK.441 / .. .

... / PK.442 / .. .

... / PK.443 / .. .

. .. / PK.444 / .. .

... / PK.45 / .. .

... / PK.451 / .. .

... / PK.452 / .. .

... / PK.453 / .. .

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana ... / PK.46 / ... Transfer Seksi Akuntansi dan Pelaporan I . .. / PK.461 / .. .

. .. / PK.462 / .. . Seksi Akuntansi dan Pelaporan II Seksi Konsolidasi Akuntansi dan Transfer Daerah

Pelaporan ... / PK.463 / .. .

Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi


Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Seksi Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Umum I Seksi Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Umum II Seksi Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Khusus I

... / PK.5 / .. .

. .. / PK.501 / .. .

. .. / PK.51 / .. .

... / PK.511 / .. .

. .. / PK.512 / .. .

... / PK.513 / .. .

Seksi Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Khusus ... / PK. 514 / ... II

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan ... / PK. 52 / ... Daerah Seksi Evaluasi dan Standardisasi Perencanaan ... / PK.521 / ... Keuangan Daerah


(1)

107.

108.

109.

110. 111.

112.

113.

114.

115. 116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125. 126. 127. 128.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

(2) (3)

Seksi Evaluasi dan Standardisasi Pelaksanaan ... / PK.522 / ... Keuangan Daerah Seksi Evaluasi dan Standardisasi Akuntabilitas ... / PK.523 / ... Keuangan Daerah Seksi Evaluasi dan Pengandalian Pengelolaan ... / PK.524 / ... Keuangan Daerah

Subdirektorat Data Keuangan Daerah ... / PK.53 / ... Seksi Pengumpulan Data dan Pengolahan Data . .. / PK.531 / ... Keuangan Daerah I Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ... / PK.532 / ... Keuangan Daerah II Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ... / PK.533 / ... Keuangan Daerah III Seksi Pelaporan Keuangan Daerah ... / PK.534 / ...

Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah . .. / PK.54 / ... Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non . . . I PK.541 / ... Keuangan Daerah I Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non . .. / PK.542 / . . .

Keuangan Daerah II Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non . .. / PK.543 / . . .

Keuangan Daerah III

Subdirektorat Transformasi Sistem Informasi ... / PK.55 / ... Keuangan Daerah Seksi Perencanaan Pengembangan Sistem ... / PK.551 / ... lnformasi Keuangan Daerah Seksi Pengendalian Kualitas Sistem Informasi ... / PK.552 / ... Keuangan Daerah Seksi Standardisasi Sisterri Informasi Keuangan ... / PK.553 / ... Daerah Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi ... / PK.554 / ... Sistem Informasi Keuangan Daerah

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi, Basis Data, Infrastruktur, dan Operasional Teknologi Informasi Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Seksi Operasional Aplikasi Teknologi Informasi Seksi Pengelolaan Basis Data Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem

... / PK.56 / .. .

... / PK.561 / .. .

. .. / PK.562 / .. .

. .. / PK.563 / .. .

... / PK.564 / .. .


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 73 -M. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NO.

( 1 l 1.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13. 14.

15.

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

29.


(2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Sekretariat Direktorat Jenderal Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi Subbagian Organisasi Subbagian Tata Laksana Subbagian Layanan Informasi

Bagian Sumber Daya Manusia Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia

Bagian Keuangan Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja dan Harmonisasi Peraturan Subbagian Kepatuhan Internal I Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi Subbagian Harmonisasi Peraturan

Bagian Umum Subbagian Tata Usaha Pimpinan Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha Subbagian Rumah Tangga Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan BMN

Bagian Teknologi Informasi Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi

KODE NASKAH DINAS

(3) . . . I PR I . . .

. . . I PR. l I . . .

... / PR.11 / .. .

... / PR.111 / .. .

.../PR.112/ .. .

... / PR.113 / .. .

... / PR.12 / .. . ... / PR.121 / .. .

... /PR.122/ .. .

... / PR.123 / .. .

... / PR.13 / .. . ... / PR.131 / .. . ... / PR.132 / .. . ... / PR.133 / .. .

... / PR.14 / .. .

... / PR.141 / .. .

... / PR.142 / .. .

... / PR.143 / .. .

... / PR.144 / .. .

... / PR.15 / .. . ... / PR.151 / .. . ... / PR.152 / .. . ... /PR.153/ .. . ... / PR.154 / .. .

... / PR.16 / .. . ... / PR.161 / .. . .../PR.162/ .. . .../PR.163/ .. .

... / PR.164 / .. .


( 1) 30.

31.

32.

33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50. 51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 74 -(21

Direktorat Pinjaman dan Hibah


Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Pinjaman dan Hibah Seksi Analisis Pinjaman dan Hibah Seksi Perencanaan dan Alokasi Pinjaman dan Hibah Seksi Data dan Pelaporan Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Pinjaman dan Hibah

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral A Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral B Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral C Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral D

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IA Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IB Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IC Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral ID

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIA Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIB Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIC Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IID

Direktorat Surat Utang Negara


Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Transaksi Surat U tang Negara

Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara Seksi Kerjasama Kelembagaan Pasar Surat Utang Negara

(3) ... / PR.2 / .. .

. .. / PR.201 / .. .

... / PR.21 / .. .

... / PR.211 / ...

. .. / PR.212 / .. .

... / PR.213 / .. .

... / PR.214 / .. .

... / PR.22 / .. . ... / PR.221 / .. . ... / PR.222 / .. . ... / PR.223 / .. . ... / PR.224 / .. .

... / PR.23 / .. . . .. / PR.231 / .. . . .. / PR.232 / .. . ... / PR.233 / .. . . .. / PR.234 / .. .

... / PR.24 / .. . . .. / PR.241 / .. . ... / PR.242 / .. . . .. / PR.243 / .. . ... / PR.244 / .. .

... / PR.3 / .. .

. .. / PR.301 / ...

... / PR.31 / .. .

. .. / PR.311 / .. .

... / PR.312 / .. .

... / PR.313 / .. .

. .. / PR.314 / .. .

. . . I PR.32 / .. .

. .. / PR.321 / .. .


( 1 l 61.

62.

63.

64.

65. 66. 67. 68.

69.

70. 71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 75 -(2)

Seksi Pendalaman Pasar dan Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara Seksi Pemasaran dan Layanan Investasi Surat Utang Negara Seksi Pelayanan Publik, Edukasi dan Informasi Surat Utang Negara

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara Seksi Analisis Pasar Keuangan Internasional Seksi Dukungan Analisis Pasar Keuangan

Subdirektorat Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat U tang Negara Seksi Peraturan Surat Utang Negara Seksi Analisis Hukum dan Dokumen Hukum Transaksi Surat Utang Negara Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi

Direktorat Pembiayaan Syariah


Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Seksi Perencanaan Transaksi dan Pengembangan Instrumen Surat Berharga Syariah Negara Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara I Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara II

Subdirektorat Pengelolaan Proyek dan Aset Surat Berharga Syariah Negara Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisa Kinerja Proyek Surat Berharga Syariah Negara I Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisa Kinerja Proyek Surat Berharga Syariah Negara II Seksi Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara

(3) ... / PR.322 / .. .

... / PR.323 / .. .

... / PR.324 / ...

... / PR.33 / .. .

... / PR.331 / .. .

. .. / PR.332 / .. .

. .. / PR.333 / .. .

. .. / PR.334 / .. .

... / PR.34 / .. .

... / PR.341 / .. .

. .. / PR.342 / .. .

... / PR.343 / .. .

. .. / PR.4 / .. .

. .. / PR.401 / .. .

. .. / PR.41 / .. .

... / PR.411 / .. .

... / PR.412 / .. .

... / PR.413 / .. .

... / PR.42 / .. .

... / PR.421 / .. .

... / PR.422 / .. .

... / PR.423 / .. .

... / PR.424 / .. .

... / PR.43 / .. .

... / PR.431 / .. .

1 http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

(1) 86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97. 98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112. 113.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

(2) Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara

Seksi Analisis Fiskal, Data Keuangan dan Pengelolaan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara

Subdirektorat Peraturan dan Analisis Hukum Keuangan Syariah Seksi Peraturan, Evaluasi Kinerja, dan Manajemen Risiko Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Seksi Analisis Kesesuaian Syariah dan Dokumen Hukum Surat Berharga Syariah Negara Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara


Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan Atas Penugasan Pemerintah Seksi Risiko J aminan Sosial Seksi Risiko Politik dan Tuntutan Hukum Seksi Pengungkapan Risiko Keuangan Negara

Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara

Seksi Risiko Pelaksanaan Public Service Obligation pada BUMN I

Seksi Risiko Pelaksanaan Public Service Obligation pada BUMN II Seksi Risiko Penugasan Non-Public Service Obligation dan Investasi pada BUMN Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN

Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko Seksi Risiko Lembaga Keuangan I Seksi Risiko Lembaga Keuangan II Seksi Instrumen Mitigasi Risiko Seksi Peraturan Mitigasi Risiko

Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara Seksi Analisis Struktur Aset dan Kewajiban Pemerintah

Seksi Analisis Risiko Aset dan Kewajiban Lintas Generasi Seksi Kerja Sama Kelembagaan Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Model

(3) ... / PR.432 / .. .

... / PR.433 / .. .

... / PR.44 / .. .

... / PR.441 / .. .

... / PR.442 / .. .

... / PR.443 / .. .

... / PR.5 / .. .

. .. / PR.501 / .. .

... / PR.51 / .. .

... / PR.511 / .. .

... / PR.512 / .. .

. .. / PR.513 / .. .

. .. / PR.514 / .. .

. .. / PR.52 / .. .

... / PR.521 / .. .

... / PR.522 / .. .

... / PR.523 / .. .

... / PR.524 / .. .

. .. / PR.53 / .. .

... / PR.531 / .. .

. .. / PR.532 / .. .

. .. / PR.533 / .. .

. .. / PR.534 / .. .

. .. / PR.54 / .. .

... / PR.541 / .. .

... / PR.542 / .. .

... / PR.543 / .. .

... / PR.544 / .. .


( 1) 114.

115.

116.

117. 118.

119. 120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129. 130.

131.

132.

133. 134.

135. 136. 137.

138.

139. 140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

(2) Direktorat Pengelolaan Dukungan· dan Pembiayaan Infrastruktur


Pemerintah

Subdirektorat Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan U saha Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor I Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor II Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor III Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor IV

Subdirektorat Dukungan Pemerintah Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor I Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor II Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor III Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor IV

Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Seksi Peraturan dan Penelaahan Dokumen Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Kelembagaan Seksi Pengelolaan Dana Dukungan Pemerintah Seksi Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko

Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan


Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Seksi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Seksi Perencanaan Kapasitas Utang Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang Seksi Strategi Pembiayaan Tahunan

Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan Seksi Pengelolaan Risiko Likuiditas Seksi Pengelolaan Risiko Pasar Seksi Perencanaan Lindung Nilai

Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi Seksi Risiko Kredit Seksi Pengelolaan Portofolio Kewajiban Kontinjensi Seksi Peraturan dan Perjanjian Seksi Perencanaan Kewajiban Kontinjensi

(3) ... / PR.6 / ...

... / PR.601 / .. .

. .. / PR.61 / .. .

... / PR.611 / .. .

. .. / PR.612 / .. .

. . . I PR.613 / .. . . .. / PR.614 / .. .

. .. / PR.62 / .. .

... / PR.621 / .. .

. .. / PR.622 / .. .

. .. / PR.623 / .. .

. .. / PR.624 / .. .

... / PR.63 / .. .

... / PR.631 / .. .

... / PR.632 / .. .

... / PR.633 / .. .

. .. / PR.634 / .. .

. .. / PR.7 / .. .

... / PR.701 / .. .

. .. / PR.71 / .. . ... / PR.711 / .. .

. .. / PR.712 / .. .

. .. / PR.713 / .. .

. .. / PR.714 / .. .

... / PR.72 / .. . . .. / PR.721 / .. .

. .. / PR.722 / .. .

... / PR.723 / .. .

. .. / PR.73 / .. .

. .. / PR.731 / .. .

. .. / PR.732 / .. .

. .. / PR.733 / .. .

. .. / PR.734 / .. .


(1)

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

(2) (3)

147. Subdirektorat Pengernbangan Pengelolaan . . . / PR. 7 4 / ...

148. 149. 150. 151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164. 165. 166. 167.

168. 169. 170.

171. 172.

173. 174.

175. 176. 177.

Pernbiayaan Seksi Pengernbangan Model Analisis Seksi Pengernbangan Pasar Utang Seksi Pengernbangan Pernbiayaan Alternatif Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data

Subdirektorat Hubungan Investor Seksi Perencanaan, Strategi dan Program Hubungan Investor Seksi Pelayanan Publik, Investor, dan Hubungan Kelern bagaan Seksi Layanan Lernbaga Peringkat Kredit dan Pernberian Pinjarnan

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelrnen


Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pernbiayaan Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pern biayaan I Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pernbiayaan II Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pernbiayaan III Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pernbiayaan IV

Subdirektorat Setelrnen Transaksi

Seksi Setelrnen Transaksi I Seksi Setelrnen Transaksi II Seksi Setelrnen Transaksi III . Seksi Setelrnen Transaksi IV

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Seksi Akuntansi Pinjarnan Seksi Akuntansi Hibah

Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara Seksi Konsolidasi dan Pelaporan

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Seksi Monitoring dan Evaluasi I Seksi Monitoring dan Evaluasi II Seksi Monitoring dan Evaluasi III Seksi Perencanaan dan Proses Bisnis Setelrnen

... / PR.741 / .. .

. .. / PR.742 / .. .

... / PR.743 / .. .

. .. / PR.744 / .. .

... / PR.75 / .. . . .. / PR.751 / .. .

... / PR.752 / .. .

... / PR.753 / .. .

... / PR.8 / .. .

... / PR.801 / .. .

... / PR.81 / .. .

... / PR.811 / .. .

... / PR.812 / .. .

... / PR.813 / .. .

... / PR.814 / .. .

... / PR.82 / .. .

... / PR.821 / .. .

. .. / PR.822 / .. .

. .. / PR.823 / .. .

... / PR.824 / .. .

... / PR.83 / .. . . .. / PR.831 / .. . ... / PR.832 / .. .

... / PR.833 / .. .

... / PR.834 / .. .

... / PR.84 / .. . ... / PR.841 / .. . ... / PR.842 / .. . ... / PR.843 / .. . ... / PR.844 / .. .


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

N. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORATJENDERAL


(1) (2) 1. Inspektorat J enderal

2.

3. 4. 5.

6. 7.

8.

9.

10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21.

22. 23.

24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan Subbagian Pengembangan Organisasi Subbagian Pengembangan Proses Bisnis

Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II

Bagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Manajemen Karier dan Talenta Subbagian Pengembangan Kompetensi Subbagian Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Subbagian Manajemen Pengetahuan dan Informasi

Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan·Penganggaran Subbagian Perbendaharaan I Subbagian Perbendaharaan H Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai Subbagian Kepatuhan Internal Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan

Bagian Sistem Informasi Pengawasan Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Subbagian Operasional Teknologi Informasi Subbagian Pengelolaan Data dan Keamanan Informasi

Bagian Umum dan Komunikasi Publik Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Pengawasan Subbagian Komunikasi Publik Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan BMN

KODE NASKAH DINAS

(3) ... I IJ / .. .

... / IJ.1 / .. .

. .. / IJ.11 / .. . . .. / IJ.111 / .. . . .. / IJ.112 / .. .

. .. / IJ.113 / .. .

. .. / IJ.114 / .. .

. .. / IJ.12 / .. .

. .. / IJ.121 / .. .

. .. / IJ.122 / .. .

... / IJ.123 / .. .

... / IJ.124 / .. .

. .. / IJ.13 / .. . . .. / IJ.131 / .. . . .. / IJ.132 / .. . . .. /IJ.133/ .. . . .. / IJ.134 / .. .

. .. / IJ.14 / .. . . .. / IJ.141 / .. . . .. / IJ.142 / .. . . .. /IJ.143/ .. .

... / IJ.15 / .. . . .. / IJ.151 / .. .

... /IJ.152/ .. .

. .. /IJ.153/ .. .

. .. / IJ.154 / .. .

... / IJ.16 / ... . .. / IJ.161 / .. . . .. / IJ.162 / .. . ... / IJ.163 / .. . ... I IJ.164 / .. .

j__ http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

(1) 32.

29.

30.

32. 33.

35. 36.

38. 39.

41. 42.

43. 44.

45. 46.

47. 48.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 80 -(2)

Subbagian Penugasan Pengawasan

Inspektorat I


Inspektorat II Subbagian Tata Usaha

Inspektorat III Subbagian Tata Usaha

Inspektorat IV Subbagian Tata Usaha

Inspektorat V Subbagian Tata Usaha

Inspektorat VI Subbagian Tata Usaha

Inspektorat VII Subbagian Tata Usaha

Inspektorat Bidang Investigasi Subbagian Tata Usaha

(3) ... / IJ.165 / ...

... / IJ.2 / ...

... / IJ.201 / ...

... / IJ.3 / ... ... / IJ.301 / ...

. . . I IJ.4 / ... ... / IJ.401 / ...

... / IJ.5 / ... ... / IJ.501 / ...

... / IJ.6 / ... ... / IJ.601 / ...

. .. / IJ.7 / ... ... / IJ.701 / ...

... / IJ.8 / ... . .. / IJ.801 / ...

... / IJ.9 / ... ... / IJ.901 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 81 -0. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN

FISK.AL

NO. NAMA UNIT ORGANISASI KODE NASKAH DINAS

(1) (2) (3) 1. Badan Kebijakan Fiskal . . . I KF I ...

2. Sekretariat Badan ... / KF.1 / ...

3. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal ... / KF.11 / ... 4. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana ... / KF.111 / ... 5. Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi ... / KF.112 / ... 6. Subbagian Kepatuhan Internal ... / KF.113 / ... 7. Subbagian Harmonisasi dan Advokasi Hukum ... / KF.114 / ...

8. Bagian Sumber Daya Manusia ... / KF.12 / ... 9. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ... / KF.121 / ... 10. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional ... / KF.122 / ... 11. Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Assessment ... / KF.123 / ... 12. Subbagian Administrasi dan Kinerja Pegawai ... / KF.124 / ...

13. Bagian Perencanaan dan Keuangan ... / KF.13 / ... 14. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ... / KF.131 / ... 15. Subbagian Perbendaharaan ... / KF.132 / ... 16. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ... / KF.133 / ...

17. Bagian Informasi dan Komunikasi Publik . . . I KF.14 / ... 18. Subbagian Sistem Manajemen Pengetahuan ... / KF.141 / ... 19. Subbagian Manajemen Sistem Informasi ... / KF.142 / ... 20. Subbagian Strategi dan Manajemen Komunikasi ... /KF.143/ ... 21. Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi ... / KF.144 / ...

22. Bagian Umum ... / KF.15 / ... 23. Subbagian Tata Usaha dan Gaji ... / KF.151 / ... 24. Subbagian Rumah Tangga ... / KF.152 / ... 25. Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan ... / KF.153 / ...26. Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan ... / KF.154 / ...

27. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara ... / KF.2 / ...

28. Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja ... / KF.21 / ... 29. Subbidang Tata Kelola ... / KF.211 / ... 30. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan ... / KF.212 / ... 31. Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko . . . I KF.213 / ...

32. Bidang Program Analisis Kebijakan ... / KF.22 / ... 33. Subbidang Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan ... / KF.221 / ... 34. Subbidang Manajemen Pengetahuan I . . . I KF.222 / ...


(1) 35.

36.

37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44.

45.

46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53.

54.

55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62.

63.

64. 65. 66. 67.

68.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 82 -(2)

Subbidang Manajemen Pengetahuan II

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja Subbidang Tata Kelola Subbidang Perencanaan dan Pelaporan Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Bidang Program Analisis Kebijakan Subbidang Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan Subbidang Manajemen Pengetahuan I Subbidang Manajemen Pengetahuan II

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro



Pusat Kebijakan Sektor Keuangan



Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral


Bidang Program Analisis Kebijakan

(3) . .. / KF.223 / ...

. .. / KF.3 / ...

. .. / KF.31 / ...

. .. / KF.311 / ...

. .. / KF.312 / ...

. .. / KF.313 / ...

... / KF.32 / ...

... / KF.321 / ...

... / KF.322 / ...

... / KF.323 / ...

. . . I KF.4 I . . .

... / KF.41 / ...

... / KF.411 / ...

... / KF.412 / ...

... / KF.413 / ...

... / KF.42 / ...

... / KF.421 / ...

... / KF.422 / ...

... / KF.423 / ...

... / KF.5 / ...

... / KF.51 / ...

... / KF.511 / ...

... / KF.512 / ...

... / KF.513 / ...

... / KF.52 / ...

... / KF.521 / ...

... / KF.522 / ...

... / KF.523 / ...

... / KF.6 / ...

... / KF.61 / ...

... / KF.611 / ...

. .. / KF.612 / ...

... / KF.613 / ...

. .. I KF.62 / ...


(1) 69. 70. 71.

72.

73. 74. 75. 76.

77. 78.

79. 80.

·�·

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 83

(2) Subbidang Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan Subbidang Manajemen Pengetahuan I Subbidang Manajemen Pengetahuan II

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral


Bidang Program Analisis Kebijakan Subbidang Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan

Subbidang Manajemen Pengetahuan I Subbidang Manajemen Pengetahuan II

(3) ... / KF.621 / ... . .. / KF.622 / ... . .. / KF.623 / ...

... / KF.7 / ...

... / KF.71 / ...

... / KF.711 / ...

... /KF.712/ ...

... / KF.713 / ...

... / KF.72 / ...

... / KF.721 / ...

... / KF.722 / ...

... / KF.723 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 84 -P. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN


(1) (2) 1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2. Sekretariat Badan

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana4. Subbagian Organisasi5. Subbagian Tata Laksana6. Subbagian Hukum dan Kerja Sama

7. Bagian Kepegawaian8. Subbagian Pengembangan Pegawai9. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional10. Subbagian Kepatuhan Internal11. Subbagian Umum Kepegawaian

12. Bagian Keuangan13. Subbagian Penyusunan Anggaran14. Subbagian Perbendaharaan15. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

16. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi17. Subbagian Sistem Informasi18. Subbagian Dukungan Teknis19. Subbagian Komunikasi Publik

20. Bagian Umum21. Subbagian Tata Usaha22. Subbagian Rumah Tangga23. Subbagian Pengelolaan Aset

KODE NASKAH DINAS

(3) . . . I PP I .. .

. . . I PP. l / .. .

... / PP.11 / .. . ... / PP.111 / .. . ... / PP.112 / .. . ... / PP.113 / .. .

... / PP.12 / .. . ... / PP.121 / .. . ... / PP.122 / ... ... / PP.123 / .. . ... / PP.124 / .. .

... / PP.13 / .. . ... / PP.131 / .. . ... / PP.132 / .. . ... / PP.133 / .. .

... / PP.14 / .. . ... / PP.141 / .. . ... / PP.142 / .. . ... / PP.143 / ...

... / PP.15 / ... ... / PP.151 / .. . ... / PP.152 / .. . ... / PP.153 / .. .

24. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan ... / PP.2 / ...

25.

26. 27. 28.

29. 30. 31.

Sumber Daya Manusia

Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan ... / PP.21 / ... Kompetensi

Subbidang Perencanaan dan PengembanganSubbidang PenyelenggaraanSubbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu Subbidang Perencanaan Tes Subbidang Penvelenggaraan Tes

... / PP.211 / .. .

... / PP.212 / .. .

. .. / PP.213 / .. .

... / PP.22 / .. . . .. / PP.221 / .. . ... / PP.222 / .. .


( 1) 32.

33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40.

41.

42. 43. 44. 45.

46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56.

57.

58. 59. 60. 61.

62. 63. 64.

65. 66. 67.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 85(2)

Subbidang Evaluasi Hasil Tes

Bidang Pengelolaan Beasiswa Subbidang Perencanaan Beasiswa Subbidang Seleksi dan Penempatan Subbidang Pemantauan

Bagian Tata Usaha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Subbidang Program Subbidang Kurikulum Subbidang Tenaga Pengajar

Bidang Penyelenggaraan Subbidang Penyelenggaraan I Subbidang Penyelenggaraan II

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Subbidang Evaluasi Diklat Subbidang Pengolahan Hasil Diklat Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja

Bagian Tata U saha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak



Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Subbidang Evaluasi Diklat Subbidang Pengolahan Hasil Diklat

(3) ... / PP.223 / ...

. .. / PP.23 / ... . .. / PP.231 / ... . .. / PP.232 / ... . .. / PP.233 / ...

. .. / PP.24 / ... . .. / PP.241 / ... . .. / PP.242 / ... . .. / PP.243 / ...

... / PP.3 / ...

... / PP.31 / ... . .. / PP.311 / ... . .. / PP.312 / ... ... / PP.313 / ...

. .. / PP.32 / ... ... / PP.321 / ... ... / PP.322 / ...

... / PP.33 / ... . .. / PP.331 / ... ... / PP.332 / ... ... / PP.333 / ...

... / PP.34 / ... ... / PP.341 / ... ... / PP.342 / ... ... / PP.343 / ...

. . . I PP.4 I . . .

... / PP.41 / ... . .. / PP.411 / ... ... / PP.412 / ... . .. / PP.413 / ...

... / PP.42 / ... . .. / PP.421 / ... . .. / PP.422 / ...

... / PP.43 / ... ... / PP.431 / ... . .. I PP.432 I . . .


(1) 68.

69. 70. 71. 72.

73.

74. 75. 76. 77.

78. 79. 80.

81. 82. 83. 84.

85. 86. 87. 88.

89.

90. 91. 92. 93.

94. 95. 96.

97. 98. 99. 100.

101. 102. 103.

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

(2) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja

Bagian Tata U saha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai




Bagian Tata Usaha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan




Bagian Tata U saha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset

(3) ... / PP.433 / ...

. .. / PP.44 / ... . .. / PP.441 / ... . .. / PP.442 / ... ... / PP.443 / ...

... / PP.5 / ...

... / PP.51 / ... ... / PP.511 / ... ... / PP.512 / ... ... / PP.513 / ...

... / PP.52 / ... ... / PP.521 / ... ... / PP.522 / ...

... / PP.53 / ... ... / PP.531 / ... ... / PP.532 / ... ... / PP.533 / ...

... / PP.54 / ... ... / PP.541 / ... ... / PP.542 / ... ... / PP.543 / ...

... / PP.6 / ...

... / PP.61 / ... ... / PP.611 / ... ... / PP.612 / ... ... / PP.613 / ...

. .. / PP.62 / ... ... / PP.621 / ... ... / PP.622 / ...

... / PP.63 / ... ... / PP.631 / ... ... / PP.632 / ... ... / PP.633 / ...

... / PP.64 / ... ... / PP.641 / ... ... / PP.642 / ...


(1) 104.

105.

106. 107. 108. 109.

110. 111.

112.

113. 114. 115. 116.

117. 118. 119. 120.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

(2) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum




Bagian Tata Usaha Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat

(3) ... / PP.643 / ...

... / PP.7 / ...

... / PP.71 / ... . .. / PP.711 / ... . .. / PP.712 / ... . .. / PP.713 / ...

. .. / PP.72 / ... . .. / PP.721 / ... ... / PP.722 / ...

... / PP.73 / ... ... / PP.731 / ... ... / PP.732 / ... . .. / PP.733 / ...

. .. / PP.74 / ... . .. / PP.741 / ... . .. / PP.742 / ... . .. / PP.743 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 88Q. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT SISTEM

INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN


(1) (2)1. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

2. Bagian Tata Usaha3. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia4. Subbagian Keuangan

5. Subbagian Umum

6. Bidang Perencanaan dan Kebijakan TeknologiInformasi dan Komunikasi

7. Subbidang Perencanaan Strategis Teknologi Informasidan Komunikasi

8. Subbidang Arsitektur dan Analisis KapasitasTeknologi Informasi dan Komunikasi

9. Subbidang Pengembangan Kebijakan TeknologiInformasi dan Komunikasi

10. Subbidang Manajemen Program Teknologi Informasidan Komunikasi

11. Bidang Pengembangan Sistem Informasi12. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem

Aplikasi dan Basis Data I13. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem

Aplikasi dan Basis Data II14. Subbidang Perancangan dan Pengembangan

Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi danKomunikasi

15. Subbidang Pengendalian Mutu Sistem Informasi

16. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi danKomunikasi

1 7. Subbidang Manajemen Tingkat Layanan TeknologiInformasi dan Komunikasi

18. Subbidang Manajemen Sistem Aplikasi19. Subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi20. Subbidang Manajemen Aset dan Konfigurasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

21.

22. 23.

Bidang Operasional Teknologi Informasi danKomunikasiSubbidang Layanan PenggunaSubbidang Dukungan Teknis Tingkat I

KODE NASKAH DINAS

(3) . . . I IT/ .. .

... / IT. I / .. . ... / IT.11 / .. . ... / IT.12 / .. .

... / IT.13 / .. .

... / IT.2 / .. .

... / IT.21 / .. .

... / IT.22 / .. .

. . . I IT.23 / .. .

... / IT.24 / .. .

... / IT.3 / .. . ... / IT.31 / .. .

... / IT.32 / .. .

... / IT.33 / .. .

... / IT.34 / .. .

. . . I IT.4 / .. .

... / IT.41 / .. .

... / IT.42 / .. .

... / IT.43 / .. .

... / IT.44 / .. .

... / IT.5 / .. .

... / IT.51 / .. .

. .. I IT.52 / ...


MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK !NDONESIA

- 89

(1) (2) 24. Subbidang Dukungan Teknis Tingkat II25. Subbidang Operasional Pusat Data

26. Bidang Keamanan Informasi dan KelangsunganTeknologi Informasi dan Komunikasi

27. Subbidang Tata Kelola Keamanan Informasi28. Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi29. Subbidang Manajemen Risiko dan Kelangsungan

Teknologi Informasi dan Komunikasi30. Subbidang Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

31. Bidang Manajemen Layanan Data32. Subbidang Manajemen Basis Data I

Subbidang Manajemen Basis Data II33. Subbidang Penyajian Informasi34. Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata

Komputer

(3) ... / IT.53 / .. . ... / IT.54 / .. .

... / IT.6 / .. .

... / IT.61 / .. .

... / IT.62 / .. .

... / IT.63 / .. .

... / IT.64 / .. .

... / IT.7 / .. . ... / IT. 71 / .. . ... / IT.72 / .. . ... / IT.73 / .. . ... / IT.74 / .. .

�-http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 90R. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBINAAN

PROFESI KEUANGAN


(1) (2) 1. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

2. Bagian Tata Usaha 3. Subbagian Umum 4. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia

5. Subbagian Keuangan

6. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi7. Subbidang Perizinan Profesi Akuntansi8. Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi

Akuntansi9. Subbidang Kepatuhan Profesi Akuntansi

10. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris,dan Prof esi Keuangan Lainnya

11. Subbidang Perizinan Penilai, Aktuaris, dan ProfesiKeuangan Lainnya

12. Subbidang Analisis dan Pelaporan Penilai, Aktuaris,dan Prof esi Keuangan Lainnya

13. Subbidang Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan ProfesiKeuangan Lainnya

14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21.

22.

23.

24.

Bidang Pengembangan Profesi Keuangan Subbagian Pengembangan Profesi Akuntansi Subbagian Pengembangan Penilai, Aktuaris, dan Prof esi Keuangan Lainnya

Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi II Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi III

Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Prof esi Keuangan Lainnya I Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Prof esi Keuangan Lainnya II Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Prof esi Keuangan Lainnya III·

KODE NASKAH DINAS

(3) . . . I PPPK I .. .

... / PPPK.1 / .. . . . . / PPPK. 11 / .. . . . . / PPPK. 12 / .. . . . . / PPPK. 13 / .. .

... / PPPK.2 / .. . ... / PPPK.21 / .. . ... / PPPK.22 / .. .

... / PPPK.23 / .. .

... / PPPK.3 / .. .

... / PPPK.31 / .. .

... / PPPK.32 / .. .

... / PPPK.33 / .. .

... / PPPK.4 / .. . . .. / PPPK.41 / .. . ... / PPPK.42 / .. .

... / PPPK.5 / .. . . .. / PPPK.51 / .. . . .. / PPPK.52 / .. . . . . / PPPK.53 / .. .

... / PPPK.6 / .. .

... / PPPK.61 / .. .

... / PPPK.62 / .. .

... / PPPK.63 / .. .


MENTER.I KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 91 -S. KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT ANALISIS

DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

NO.

( 1) 1.2.3.4.5.6.

7.

8.

9.

10.

11.12.

13.

14.

15.16.

17.

18.

19.

20.


(2)

Pusat Analisis dan Harmonisasi KebijakanBagian Tata UsahaSubbagian Tata Laksana dan KepegawaianSubbagian Keuangan dan Rumah TanggaSubbagian Pengolahan DataBidang Pengelolaan Program Menteri dan WakilMenteriSubbidang Perencanaan dan Pelaksanaan ProgramMenteriSubbidang Perencanaan dan Pelaksanaan ProgramWakil MenteriSubbidang Administrasi Menteri

Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan danPembiayaan NegaraSubbidang Analisis dan Harmonisasi PerpajakanSubbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan danCukaiSubbidang Analisis dan Harmonisasi PembiayaanNegaraBidang Analisis dan Harmonisasi Belanja danKekayaan NegaraSubbidang Analisis dan Harmonisasi PenganggaranSubbidang Analisis dan Harmonisasi Belanja danTransfer DaerahSubbidang Analisis dan Harmonisasi KekayaanNegara

KODE NASKAHDINAS

(3) ... I AH I .. .

... I AH.I I .. .. .. / AH.11 / .. .. .. / AH.12 / .. .. .. / AH.13 / .. .. .. / AH.2 / .. .

... / AH.21 / .. .

... / AH.22 / .. .

... / AH.23 / .. .. .. / AH.3 / .. .

... / AH.31 / .. .

... / AH.32 / .. .

... / AH.33 / .. .

... I AH.4 / .. .

... / AH.41 / .. .

. .. / AH.42 / .. .

... / AH.43 / .. .

Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya ... / AH.5 / ...Aparatur dan PengawasanSubbidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya ... / AH.51 / ...AparaturSubbidang Analisis dan Harmonisasi Pengawasan dan ... / AH.52 / ...Pengembangan

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIS JENDERAL,

ttd.HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum

// u.b.?' -Kepala Bagian TU Kementerian

'!G-�. J. [JJ_..---

s. '-..__..-". /'.. cy �fF BINifAATO YUWONO )NIP'-197109121997031001 http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

REPUBLIK INDONESIA SALINANKM.1~2019.pdf · 2019. 9. 9. · lampiran keputusan menter! keuangan...

Documents

Transcript of REPUBLIK INDONESIA SALINANKM.1~2019.pdf · 2019. 9. 9. · lampiran keputusan menter! keuangan...