RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) -...
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) -...
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2010-2014
DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET
2012
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
RRREEENNNCCCAAANNNAAA SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS
(((RRREEENNNSSSTTTRRRAAA)))
DDDEEEPPPUUUTTTIII BBBIIIDDDAAANNNGGG KKKEEESSSEEEJJJAAAHHHTTTEEERRRAAAAAANNN RRRAAAKKKYYYAAATTT SSSEEEKKKRRREEETTTAAARRRIIIAAATTT KKKAAABBBIIINNNEEETTT
TTTAAAHHHUUUNNN 222000111000---222000111444
DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT KABINET
2012
i.
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
atas terselesaikannya Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014.
Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
Tahun 2011-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet untuk empat tahun ke
depan, yang disusun antara lain berdasarkan analisa terhadap dinamika
perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional.
Sebagai unit kerja baru hasil perombakan struktur organisasi
Sekretariat Kabinet pada tahun 2011, maka penyusunan Renstra Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat ini hanya mencakup dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan tahun 2010. Dengan
alasan yang sama, capaian-capaian kinerja Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Kabinet sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan
atau diperbandingkan dalam Renstra ini, karena memang capaian-
capaian dimaksud belum ada.
Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi
umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan
dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan
perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan
Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.
Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda
dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2010-2014. Amin.
Jakarta, Juni 2012
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet
Agus Sumartono
KATA PENGANTAR
ii.
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Kondisi Umum 1
1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
3
a Kedudukan 3
b Tugas 3
c Fungsi 3
d Struktur Organisasi 4
1) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4
2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan
5
3) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga
6
4) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat
6
B Potensi dan Permasalahan 7
1 Kekuatan (Strengths) 7
2 Kelemahan (Weaknesses) 8
3 Peluang Organisasi (Opportunities) 9
4 Ancaman Organisasi (Threats) 10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 12
A Visi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 12
B Misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 13
C Tata Nilai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 15
D Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 16
E Sasaran Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 21
A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Organisasi Sekretariat Kabinet
21
B Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
22
C Program 25
BAB IV Penutup 28
DAFTAR ISI
1
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
A. Kondisi Umum
Gerak langkah perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi
kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang
terjadi, harus disikapi dengan penuh perhitungan agar organisasi
mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Pada tataran yang lebih tinggi, organisasi dituntut untuk mampu
mencermati dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi.
Kemampuan menyikapi potensi perubahan, akan menentukan
tingkat keberhasilan di masa mendatang.
Setiap organisasi pemerintah termasuk Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet dituntut untuk mempunyai
suatu manajemen strategis yang mampu menjadi wahana untuk
mengantisipasi permasalahan dan perubahan, baik internal maupun
eksternal sekaligus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.
Harapan masyarakat sedemikian tinggi terhadap kinerja institusi
pemerintah. Kondisi ini menempatkan aspek perencanaan strategis
sebagai faktor penentu yang penting dan mendesak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L)
dalam menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban menyusun
Rancangan Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renstra ini
disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang
PENDAHULUAN
BAB I
2 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia Tahun 2010-2014. Adapun tata cara penyusunan Renstra-
K/L diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014.
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon
I, berkewajiban untuk menyusun Renstra tahun 2011-2014 dengan
berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, sekaligus
sebagai sarana pengendalian manajemen.
Perlu disampaikan bahwa Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja baru yang terbentuk
pada bulan April 2011 sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 yang
mengharuskan adanya perombakan di dalam struktur organisasi
Sekretariat Kabinet. Struktur organisasi baru hasil perombakan telah
mengintregasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan
dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program
pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral,
dalam hal ini bidang kesejahteraan rakyat.
Perombakan tersebut mau tidak mau berdampak pada
penyusunan Renstra ini dimana Renstra Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet ini hanya mencakup tahun
2011 (sebagai tahun lahirnya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet) sampai dengan tahun 2014, tanpa menyertakan
tahun 2010. Dengan alasan yang sama, maka capaian-capaian
kinerja Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
sebelum tahun 2011 tidak bisa ditampilkan atau diperbandingkan
dalam Renstra ini, karena memang capaian-capaian dimaksud belum
ada.
3 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet.
a. Kedudukan
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
merupakan salah satu eselon I yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.
Keberadaan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kabinet pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet.
b. Tugas
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam
menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran
dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan
prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan
penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan
evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
c. Fungsi
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan
rakyat;
2) Penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan
penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
4 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat
atau pandangan kepada Presiden dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan
rakyat;
3) Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan
pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan
mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat, berikut permasalahan yang timbul
dan upaya pemecahannya;
4) Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat;
5) Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang
kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam
negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di
kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai
politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya
yang dianggap perlu; dan
6) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Kabinet.
d. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet terdiri dari empat Asisten Deputi yaitu :
1) Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi
5 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan,
penguatan masyarakat, peningkatan kualitas dan
perlindungan perempuan dan anak, serta perumahan dan
permukiman.
Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri
dari :
a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan
Masyarakat;
b. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan
Perempuan dan Anak;
c. Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan,
dan Kependudukan
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan
Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, pengamatan
perkembangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
pendidikan, agama, kesehatan, kependudukan dan keluarga
berencana.
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan
Kependudukan terdiri dari :
a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Agama dan Kesehatan;
c. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
6 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
3) Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,
Budaya, Pemuda dan Olahraga
Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,
Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
pengamatan perkembangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan,
evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata,
pelestarian dan pengembangan budaya, pemuda dan
olahraga.
Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata,
Budaya, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
a. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata;
b. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
c. Bidang Pemuda dan Olahraga;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
4) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-
undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan
Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan
dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian
Rancangan Peraturan presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan Peraturan presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan
rakyat .
7 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan
Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b. Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan
Kependudukan
c. Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya,
Pemuda dan Olahraga; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Potensi dan Permasalahan
Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk
meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan
baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya
untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan,
memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks.
Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu
analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi
mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan
organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan
tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat
dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan
kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu
diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.
Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan
menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesess,
Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strengths)
Kekuatan dasar Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet yang signifikan dan berpengaruh dalam
menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran adalah sebagai
berikut:
8 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
b. Tugas dan Fungsi yang Jelas;
c. Komitmen yang kuat pimpinan dan seluruh staf untuk
mewujudkan visi dan misi organisasi;
d. Tersedianya SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang
mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet;
e. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural,
teknis, dan fungsional dalam rangka pengembangan
pengetahuan, keterampilan, dan disiplin;
f. Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet,
rapat dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan
fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kabinet.
g. Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh
pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan
pengembangan SDM Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet.
2. Kelemahan (Weaknesses)
Disamping potensi-potensi yang dimiliki, Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet perlu mewaspadai
kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam organisasi untuk
dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara
lain:
a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan
dan program pemerintah belum dimanfaatkan secara
optimal;
b. Standar kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan
tugas belum diterapkan secara menyeluruh;
c. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program
dan kegiatan belum terintegrasi sepenuhnya;
9 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
d. Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara
keseluruhan dan belum sesuai kebutuhan;
e. Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM
belum sepenuhnya optimal sesuai kebutuhan organisasi;
f. Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten
dan menyeluruh;
g. Sebagian tugas dan fungsi di beberapa unit kerja masih
tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kedeputian lain.
3. Peluang Organisasi (Opportunities)
Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih
memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi
berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang
tersebut adalah:
a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat
landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
b. Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem
manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan
perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi)
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
c. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi
dan pemberantasan KKN;
d. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang
cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-
government di setiap instansi pemerintah;
e. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan
yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan
pada semua kegiatan;
f. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi
masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau
pengawasan pelayanan publik;
g. Dukungan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai
10 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
pihak dalam hal ini lembaga pemerintah, masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
4. Ancaman Organisasi (Threats)
Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan
eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama
apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman
organisasi tersebut antara lain:
a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap
birokrasi pemerintah;
b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya
ekonomi masyarakat dan negara;
c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
masih berlangsung;
d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan
kebijakan pemerintah.
Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang dan ancaman di
atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang
masih akan dihadapi organisasi selama lima tahun ke depan,
meliputi:
1. Aspek Kelembagaan
Sebagian tugas dan fungsi di beberapa unit kerja masih
tumpang tindih terutama dengan tugas dan fungsi di kedeputian
lain.
2. Aspek Ketatalaksanaan
a. Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal dengan
lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan
lembaga kepresidenan lainnya yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet;
b. Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan
menyeluruh.
11 PENDAHULUAN
BAB I
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENDAHULUAN
BAB I
3. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas
dan fungsi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Kabinet
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
organisasi.
12
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
A. Visi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Penjabaran Rencara Strategis (Renstra) merupakan kerangka
berpikir menyeluruh yang mengkaitkan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan penjabaran
Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Integrasi Renstra suatu organisasi dicapai melalui penjabaran Renstra
unit organisasi dibawahnya. Keberhasilan memetakan masalah dan
keunggulan strategis pada level unit organisasi yang dipadukan
dengan pemetaan arah kebijakan dan pemetaan tantangan serta
keunggulan strategis pada level makro akan mewujudkan rumusan
Renstra yang mampu menjawab tantangan pemenuhan tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan
berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Sesuai
dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi, dan
dengan memperhatikan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet
yang mengacu kepada perwujudan visi dan misi pembangunan
nasional, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang ingin
diwujudkan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dengan kata
lain, visi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat dirumuskan untuk
mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet.
Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat dilakukan dengan mengacu pada tugas dan
fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan melalui
Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2012, serta dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode
VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
13 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
sebelumnya, yaitu tahun 2005-2009. Perumusan visi tersebut
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang
diharapkan pada Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat ke depan
dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memperhatikan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam visi
tersebut sebagai berikut:
“Menjadi unit organisasi yang kompeten dan berkomitmen dalam
mendukung Sekretariat Kabinet menjalankan tugas dan
fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat.”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat merupakan unit organisasi/bagian dari lembaga
pemerintah yang strategis dan kompeten serta memiliki komitmen dan
integritas untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan dalam
bentuk pemberian dukungan saran bagi kebijakan dan program
pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
Adanya visi ini diharapkan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan
sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam
rangka memberikan dukungan saran kebijakan kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan selaku kepala
pemerintahan.
B. Misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
14 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada
seluruh pegawai dan stakeholders mengenai peran Kedeputian Bidang
Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari organisasi Sekretariat
Kabinet termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan
datang. Perumusan misi ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja
yang harus diikuti oleh seluruh jajaran pejabat/pegawai Kedeputian
Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Rumusan misi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat 2011-2014
adalah sebagai berikut:
Misi tersebut mengandung pengertian bahwa dukungan yang
diberikan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dukungan
saran kebijakan maupun dukungan penyiapan penyelesaian
perancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden terhadap seluruh penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah harus dapat diberikan secara cepat, aktual,
akurat dan tepat, serta aman. Adanya pernyataan misi tersebut, Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat diharapkan akan lebih mampu
menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan
kepuasan yang tinggi kepada pihak yang berkepentingan terutama
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas
pemerintahan.
1. Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat secara cepat, tepat, aman dan akurat;
2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat.
15 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
C. Tata Nilai Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dalam menjalankan visi dan misinya, diperlukan fondasi berupa
tatanan nilai yang dikembangkan unit organisasi Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat beserta seluruh jajaran pejabat/pegawai yang
ada dilingkup kewenangannya. Tata nilai dimaksud mencakup:
1. Kompeten, mengandung arti memiliki kecakapan dan kapasitas
baik intelektual maupun fisik yang dibutuhkan dalam
menyelesaikan pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan,
yang disertai dengan tanggung jawab dalam bidang pekerjaan
tertentu;
2. Komitmen, mengandung arti adanya keterikatan dengan penuh
kesadaran untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan atau
menjadi tanggung jawabnya, disertai dengan integritas dari
individu;
3. Integritas, mengandung arti kualitas, sifat atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
4. Akuntabilitas, mengandung arti bahwa setiap keputusan, kegiatan
dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Transparan, mengandung arti keterbukaan, yaitu membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi
dan rahasia negara;
6. Daya tanggap, mengandung arti adanya tingkat responsivitas,
kecepatan, inisiatif dan kepekaan yang tinggi.
7. Profesional, mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan
dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya,
mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi,
serta menjunjung tinggi etika profesi. Dalam hal ini profesional
bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian
khusus untuk menjalankan profesi tersebut.
16 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
D. Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014 disebutkan
antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada
langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Kementerian/Lembaga.
Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat harus mengacu kepada pencapaian tujuan
Sekretariat Kabinet. Perumusan tujuan dilakukan setelah
memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi
sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna
merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas.
Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat dapat diukur dari keberhasilan dalam
mewujudkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatnya pemberian dukungan pemikiran dalam perumusan
dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya pemberian dukungan penyiapan dan persetujuan
prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat;
3. Meningkatnya penyiapan pendapat atau pandangan kepada
Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kesejahteraan rakyat;
4. Meningkatnya hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat.
Keempat tujuan ini mempunyai keterkaitan erat satu sama lain
sekalipun dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari unit
17 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
substansi dan perancangan dari 4 (empat) unit eselon II di lingkungan
Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk kejelasan, berikut ini
disajikan tabel mengenai tujuan beserta penanggungjawabnya.
Tabel 2.1 Tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
NO. TUJUAN PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatnya pemberian
dukungan pemikiran dalam
perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan
dan program pemerintah di
bidang kesejahteraan rakyat.
1. Asisten Deputi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat;
2. Asisten Deputi Bidang
Pendidikan, Agama,
Kesehatan dan
Kependudukan;
3. Asisten Deputi Bidang
Lingkungan Hidup,
Pariwisata, Budaya,
Pemuda dan Olahraga.
2. Meningkatnya pemberian
dukungan penyiapan dan
persetujuan prakarsa,
penyusunan dan penyampaian
Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden
dan Instruksi Presiden di
bidang kesejahteraan rakyat
Asisten Deputi Bidang
Perancangan Perundang-
undangan Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
3. Meningkatnya kualitas
penyiapan pendapat atau
pandangan kepada Presiden
1. Asisten Deputi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat;
18 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
NO. TUJUAN PENANGGUNGJAWAB
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di bidang
kesejahteraan rakyat.
2. Asisten Deputi Bidang
Pendidikan, Agama,
Kesehatan dan
Kependudukan;
3. Asisten Deputi Bidang
Lingkungan Hidup,
Pariwisata, Budaya,
Pemuda dan Olahraga.
4. Meningkatnya kualitas hasil
pemantauan dan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
kesejahteraan rakyat.
1. Asisten Deputi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat;
2. Asisten Deputi Bidang
Pendidikan, Agama,
Kesehatan dan
Kependudukan;
3. Asisten Deputi Bidang
Lingkungan Hidup,
Pariwisata, Budaya,
Pemuda dan Olahraga.
E. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang
diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi
19 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang
perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
Dalam sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014
digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun
selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan
spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan
mempertimbangkan berbagai aspek khususnya ketersediaan
anggaran.
Sasaran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan
dicapai tersebut sebagai berikut:
Dalam sasaran tersebut digambarkan apa yang ingin dicapai
oleh Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat selama lima tahun ke
depan dengan rumusan indikator yang terukur dan spesifik. Adapun
sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis kebijakan
di bidang kesejahteraan rakyat.
1. Persentase penyelesaian
hasil analisis kebijakan
secara tepat waktu;
1. Memberikan dukungan saran kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat secara cepat, tepat, aman dan akurat;
2. Memberikan dukungan penyiapan penyelesaian perancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden
secara cepat, tepat, aman dan akurat.
20 VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB II
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
2. Persentase saran
kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh
Pemerintah.
2. Terwujudnya peningkatan
kualitas penyelesaian
Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden dan Instruksi
Presiden di bidang
kesejahteraan rakyat
1. Persentase penyelesaian
RPerpres, RKeppres dan
RInpres yang tepat
waktu;
2. Persentase RPerpres,
RKeppres dan RInpres
yang ditindaklanjuti
menjadi Perpres,
Keppres dan Inpres.;
21
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Organisasi Sekretariat
Kabinet
Peran Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai
pendukung peran Sekretariat Kabinet dalam arah kebijakan
pembangunan jangka menengah nasional adalah sebagaimana
tergambar dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Kerangka visi Indonesia
2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya
alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah
terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,
berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Sedangkan keadilan
adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang
dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
Sebagai unit organisasi, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
meletakkan arah kebijakan dan strateginya mengacu kepada arah
kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet, sebagai instansi pemerintah
yang bertugas antara lain memberikan dukungan staf, administrasi,
teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-
langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
Sekretariat Kabinet.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
22 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet
Sesuai dengan peran Sekretariat Kabinet dalam rencana
pembangunan nasional 2010-2014 tersebut, maka arah Kebijakan
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai unit organisasi dalam
mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan secara garis besar
adalah sebagai berikut:
”Mengoptimalkan pemberian dukungan saran kebijakan dan
penyiapan penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat”.
Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, maka peningkatan kinerja
dalam pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah serta
penyiapan penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat perlu terus
diupayakan. Outcome dan output yang dihasilkan dari pelaksanaan
dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan
peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan
prasarana serta sumber daya pendukungnya.
Untuk mendukung arah kebijakan Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat melaksanakan misi 2011-2014 guna mencapai visi yang telah
ditetapkan, maka strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam
jangka waktu lima tahun ke depan difoukuskan kepada penguatan
kualitas aspek-aspek yang terkait dengan manajemen organisasi yang
memerlukan penanganan segera, antara lain:
1. Strategi mewujudkan SDM yang kompeten dan memiliki komitmen
serta integritas;
2. Strategi mewujudkan unit organisasi dan ketatalaksanaan yang
efektif dan efisien;
3. Strategi meningkatkan kinerja yang akuntabel;
4. Strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan
prasarana.
23 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
Selanjutnya Strategi Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Mewujudkan SDM yang kompeten dan memiliki komitmen serta
integritas
Pada tahun pertama dari lima tahun ke depan dilakukan
pemetaan kekuatan SDM yang dimiliki Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat serta melakukan analisa kebutuhan jumlah,
pendidikan dan pelatihan SDM yang dibutuhkan serta dilakukan
perencanaan pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM yang
dimiliki melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan yang
dibutuhkan, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan unit kerja
yang berwenang terhadap pengembangan kepegawaian di
lingkungan Sekretariat Kabinet.
Sebagai langkah internal, terhadap SDM yang dimiliki Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat dilakukan pembentukan pola kerja
dan penanaman tata nilai yang telah di tetapkan dalam Rencana
Strategis melalui pertemuan berkala dan pengawasan melekat
yang terstruktur sampai dengan level terbawah.
2. Mewujudkan unit organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien
Selama periode lima tahun ke depan, akan dilakukan
peningkatan penataan pola kerja dan alur kerja sesuai dengan
tugas, fungsi, dan struktur organisasi dengan prinsip bagi habis
tugas dalam rangka pemberian dukungan kebijakan dan penyiapan
penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan
Instruksi Presiden secara cepat, tepat, aman dan akurat.
Dalam periode tahun selanjuutnya, akan dilakukan
penyempurnaan-penyempurnaan terhadap penyusunan Standar
Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional/Standard
Operational Procedures sebagai upaya perwujudan alur kerja yang
lebih responsif, lebih efektif, dan lebih efisien dalam melaksanakan
24 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Strategi meningkatkan kinerja yang akuntabel
Dalam setiap permulaan tahun selama periode lima tahun ke
depan, akan selalu dilakukan perencanaan kinerja yang didalamnya
termuat perumusan sasaran, indikator sasaran, berikut target
capaian kinerja yang semakin meningkat. Aspek peningkatan
perencanaan kinerja juga dibarengi dengan sistem pencatatan
kinerja dari setiap unit kerja sejak awal hingga akhir tahun sehingga
dapat memonitor hasil/capaian yang telah diperoleh guna
pelaporan kinerja di akhir tahun periode, termasuk didalamnya
akuntabilitas penggunaan anggaran.
Guna mencapai hasil kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka dilakukan
peningkatan kualitas dalam perumusan sasaran dan indikator
sasaran setiap tahunnya, sehingga lebih menggambarkan
pencapaian outcome dan tidak hanya terbatas pada pencapaian
output dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Strategi Meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan
prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
merupakan prasyarat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna
menghasilkan output dan kualitas hasil kerja yang optimal. Untuk
itu, dalam tahun pertama, dilakukan pemetaan kekuatan sarana
dan prasarana yang dimiliki Kedeputian Bidang Kesejahteraan
Rakyat serta analisa kebutuhan sarana dan prasarana tambahan
per tahun, dengan mempertimbangkan pengembangan SDM yang
dimiliki. Hasil pemetaan ini selanjutnya dikoordinasikan dengan unit
penyedia sarana dan prasarana di lingkungan organisasi
Sekretariat Kabinet.
25 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
Sebagai langkah internal, dilakukan upaya peningkatan
kesadaran dan tanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan
prasarana yang ada dari masing-masing pengguna. Di samping itu,
dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
C. Program
Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat di atas diuraikan melalui program dan kegiatan yang dilakukan
oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Program dijabarkan ke dalam kegiatan atau kumpulan tindakan yang
ditujukan untuk pencapaian sasaran program. Dalam hal ini, Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan 1 (satu) program teknis,
sesuai dengan penataan organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun
2011, yaitu:
“Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada
Presiden Selaku Kepala Pemerintahan”
Adapun outcome dari program Deputi Bidang Kesejahteraan
Rakyat diukur melalui pencapaian indikator-indikator:
Tabel 3.1 Output dan Indikator Program
NO. OUTPUT INDIKATOR
1. Terwujudnya laporan dukungan
kebijakan dan naskah
perundang-undangan di bidang
kesejahteraan rakyat
1. Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan dukungan
kebijakan kepada Presiden
selaku Kepala Pemerintahan
di bidang pemberdayaan
masyarakat;
2. Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan dukungan
kebijakan kepada Presiden
26 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
NO. OUTPUT INDIKATOR
selaku Kepala Pemerintahan
di bidang pendidikan, agama,
kesehatan, dan
kependudukan;
3. Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan dukungan
kebijakan kepada Presiden
selaku Kepala Pemerintahan
di bidang lingkungan hidup,
pariwisata, budaya, pemuda
dan olahraga;
4. Jumlah naskah RPerpres,
RKeppres dan RInpres
bidang kesejahteraan rakyat;
5. Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan dukungan
kebijakan kepada Presiden
selaku Kepala Pemerintahan
di bidang kesejahteraan
rakyat.
Tabel 3.2 Outcome dan Indikator Program
NO. OUTCOME INDIKATOR
1. Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil analisis kebijakan
1. Persentase penyelesaian
hasil analisis kebijakan
program pemerintah di
27 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
NO. OUTCOME INDIKATOR
bidang kesejahteraan rakyat
secara tepat waktu;
2. Persentase saran kebijakan
yang ditindaklanjuti.
2. Terwujudnya peningkatan
kualitas penyelesaian Perpres,
Keppres dan Inpres
1. Persentase penyelesaian
RPerpres, RKeppres dan
RInpres secara tepat waktu;
2. Persentase RPerpres,
RKeppres dan RInpres yang
ditindaklanjuti menjadi
Perpres, Keppres dan Inpres.
28
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
PENUTUP
BAB IV
Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014 merupakan bagian dan sinergis
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2011-2014. Renstra pada dasarnya masih bersifat umum berupa
garis-garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-
masing unit di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet. Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) setiap tahun. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet maka Renstra perlu diadakan penyesuaian-
penyesuaian.
Renstra Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet
Tahun 2011-2014 merupakan panduan pelaksanaan program dan
kegiatan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Dokumen Renstra ini memuat kajian lingkungan strategis, visi, misi, tujuan
dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang kemudian
dijabarkan melalui program dan kegiatan. Selanjutnya Renstra ini
dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan
Anggaran, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan akuntabilitas Kinerja
Instansi di lingkungan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Renstra
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet perlu dipahami
oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang
PENUTUP
BAB IV
29 PENUTUP
BAB IV
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2011-2014
Kesejahteraan Rakyat agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.
Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang,
serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan
target-target berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam
kurun waktu lima tahun. Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari
komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya.
Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-
penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan
eksternal organisasi.
29
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2013-2014 DEPUTI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABINET
PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET (TAHUN) TARGET (TAHUN) UNIT PELAKSANA
2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program
Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden
Selaku Kepala
Pemerintahan
Output :
Terwujudnya laporan
dukungan kebijakan
dan naskah
perundang-undangan
di bidang
kesejahteraan rakyat
Indikator :
1. Jumlah laporan
hasil
penyelenggaraan
dukungan kebijakan
kepada Presiden
selaku Kepala
Pemerintahan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat;
2. Jumlah laporan
hasil
penyelenggaraan
dukungan kebijakan
kepada Presiden
3. selaku Kepala
Pemerintahan di
bidang pendidikan,
agama, kesehatan,
dan kependudukan;
4. Jumlah laporan
hasil
penyelenggaraan
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
30
dukungan kebijakan
kepada Presiden
selaku Kepala
Pemerintahan di
bidang lingkungan
hidup, pariwisata,
budaya, pemuda
dan olahraga;
5. Jumlah naskah
RPerpres,
RKeppres dan
RInpres bidang
kesejahteraan
rakyat;
6. Jumlah laporan
hasil
penyelenggaraan
dukungan kebijakan
kepada Presiden
selaku Kepala
Pemerintahan di
bidang
kesejahteraan
rakyat.
100% 100%
100% 100%
Outcome : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan
1. Persentase
penyelesaian hasil
analisis kebijakan
program
100%
100%
31
pemerintah di
bidang
kesejahteraan
rakyat secara tepat
waktu;
2. Persentase saran
kebijakan yang
ditindaklanjuti.
100%
100%
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres
1. Persentase
penyelesaian
RPerpres,
RKeppres dan
RInpres secara
tepat waktu;
2. Persentase
RPerpres,
RKeppres dan
RInpres yang
ditindaklanjuti
menjadi Perpres,
Keppres dan
Inpres.
100% 100%
100% 100%