RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN...
-
Upload
nguyenminh -
Category
Documents
-
view
243 -
download
0
Transcript of RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN...
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 sebagai pendukung
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016 – 2021.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu (RPJMD) Tahun 2016-2021, dan memperhatikan berbagai
tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Renstra telah memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu.
Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Renstra akan
menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun
Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita
untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.
DAFTAR ISI
Cover .................................................................................................................................................
Kata Pengantar ............................................................................................................................. i
Daftar Isi ......................................................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ I - 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................... I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................... I - 4
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................. I - 5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................. II - 1
2.2. Sumber Daya SKPD ................................................................................................... II - 17
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................... II - 20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....................... II - 26
BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................... III - 1
3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi ................................... III - 3
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ........................................................... III - 7
3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD .......................................................................................................... III - 7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................... III - 8
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu ....................................................................................... IV - 1
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu ...................................................................................... IV - 1
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ................................................................................ IV - 3
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPO SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... V - 1
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................................... VI - 1
BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................................... VII - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, sesuai kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing daerah dan dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja
Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan
koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidupbersama-sama dengan para
pejabat struktural dan staf Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Tahun
2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Lingkungan
Hidup Daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi
daerah di Kab. Tanah Bumbu.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Dinas Lingkungan Hidup, mencakup:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 132)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan
Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3866)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat Ketelitian Peta untuk
Penataan Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3934)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ((Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3 Maksud dan Tujuan
Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra DLH minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja DLH
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja DLH
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020 ini terdiri dari 7
(tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:
BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra
K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu
Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai yang diamanatkan
dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka dengan Peraturan daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah
satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya berdasarkan
Draf Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. ……. ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan
tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai berikut :
1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan)
Sedangkan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dalam
menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan
dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta
penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas
lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya
pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.;
b. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya adalah DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam
penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
2. Sekretariat
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan
keuangan. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan
Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan dan
pengkajian lingkungan hidup. Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri
dari :
a. Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup; dan
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3
Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah
dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3 terdiri dari :
a. Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan; dan
b. Seksi Pengelolaan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Seksi Identifikasi Dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan
b. Penanggulangan dan Pemulihan
6. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup, yang
terdiri dari :
a. Seksi Pengaduan dan penegakan Hukum
b. Seksi Peningkatan Kapasitas LH
7. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas
lingkungan, melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan
hidup dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan
Secara rinci struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada tabel di bawah ini :
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
TERTENTU
Fungsional Pengendali Dampak Lingk.
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG
TATA LINGKUNGAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN B3
KEPALA SEKSI TATA RENCANA
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PEMBERSIHAN FASUM DAN PERSAMPAHAN
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN LIMBAH B3
KEPALA SUB BAGIAN
INFORMASI &
PELAPORAN
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS
LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN
PEMULIHAN
KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH
KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS
LH
Fungsional Pengawas LH / PPLH
Fungsional Analis Laboratorium
Berikut penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari bagan struktur organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu :
I. KEPALA DINAS
Tugas Pokok:
Membantu Bupati Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam
lingkup Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan
daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta
penanggulangan pencemaran;
e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis pengelolaan
kualitas lingkungan;
f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya
pengendalian kualitas lingkungan hidup;
g. pelaksanaan pelayanan umum;
h. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi
pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada semua unsur organisasi badan lingkungan hidup daerah. Sekretariat
menyelengarakan fungsi ;
a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja
badan;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pengelolaan urusan kepegawaian;
d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e. pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan keprotokolan; dan
f. pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggandaan;
b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;
d. menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
e. menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
f. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
g. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan BLHD (RKA); i. menyiapkan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan sistem informasi
lingkungan; j. menyiapkan bahan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan BLHD; k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan semua unsur organisasi badan; l. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan
badan; m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumetasi kegiatan
badan; n. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan
badan; o. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan badan; p. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
II.1 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud ada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana
tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); c. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan
dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan
keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan
barang/ aset unit; f. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu,
humas dan keprotokolan; g. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting,
formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensii pegawai;
h. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
i. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. k. Monitoring dan evaluasi pelaporan
II.2 Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.Untuk menjabarkan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,
analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja
badan; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan
akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan badan; e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara;
f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung badan;
g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan
kantor; i. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; j. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan
perhitungan anggaran; k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan
administrasi keuangan; l. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan
II.3 SUB BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN
Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis penyusunan rencana
evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pengembangan kinerja pada satuan kerja masing-masing;
b. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas;
c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan dinas;
d. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas serta rekapan hasil evaluasi kegiatan;
f. melaksanakan pendokumentasian hasil laporan kegiatan badan; g. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan badan secara periodik; h. melaksanakanpenyediandanpengelolaan data/informasilingkunganhidup; i. memberikanpelayananinformasi data; j. melaksanakanpublikasiinformasilingkunganhidupmelalui website dan/atau
media lainya;
k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaksanaan tugas; l. melaksanakan tugas pengelolaan perpustakaan dinas; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. n. Monitoring dan evaluasi pelaporan
III. BIDANG TATA LINGKUNGAN
Bidang Perencanaan dan kajian lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan pengkajian lingkungan hidup, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan
fungsi :
1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalamRPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonom lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme
insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH NasionaL Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunaninstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL,izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai,
tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati;
31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
33. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL
34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
35. Monitoring dan evaluasi pelaporan
III.1 SEKSI TATA RENCANA LH
Tugas Pokok Seksi tata rencana lingkungan hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dampak lingkungan
Fungsi 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 2. Penyusunan dokumen RPPLH; 3. KoordinasidansinkronisasipemuatanRPPLHdalam RPJP dan RPJM; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; 7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; 9. Penyusunan NSDA dan LH; 10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11. Penyusunan IndeksKualitas Lingkungan Hidup; 12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi; 14. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Menuju Indonesia Hijau 15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 16. Fasilitasiketerlibatanmasyarakatdalampelaksanaan KLHS; 17. Pelaksanaan evaluasi RKL-RPL 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 19. Monitoring dan evaluasi pelaporan
III.2 SEKSI KAJIAN DAMPAK PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Tugas Pokok :
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi mengenai kajian dampak lingkungan
Fungsi : 1. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH,
Analisis resiko LH);
2. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
3. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi
penilai, tim pakar dan konsultan);
4. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; dan
7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan,
dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
14. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
15. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman
hayati.
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
19. Monitoring dan evaluasi pelaporan
IV. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN B3
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melaksanakan
pengelolaan sampah dan limbah B 3 dan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun
waktu tertentu; 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry; 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh
proses alam; 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; 10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;(diperjelas di uraian Tugas) 12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 13. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah; 14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open
dumping; 15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan
usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerahKabupaten/Kota;
26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3
(tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu
daerahKabupaten/Kota; 30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3); 33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan 34. Monitoring dan evaluasi pelaporan
IV.1 SEKSI PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN
Tugas pokok :
Melaksanakan pengelolaan dan penanganan persampahan
Fungsi : 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapantargetpengurangansampahdanprioritasjenis sampah untuk setiap
kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai
oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan Pembinaan pemanfaatan
kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
8. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
9. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir
sampah;
10. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
11. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
12. Penetapan lokasi tempat TPS,TPSTdanTPA sampah;
13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan
open dumping;
14. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
17. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah
dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
18. Pelaksanaanperizinanpengolahansampah,pengangkutansampahdan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
19. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
20. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
21. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura;
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan
23. Monitoring dan evaluasi pelaporan.
IV.2 SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH
Tugas pokok :
Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan limbah
Fungsi : 1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah
B3(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda
3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah
Kabupaten/Kota; 8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; 9. Pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan limbah (cair, B3, medis) 10. Pelaksanaan Evaluasi pelaporan pengelolaan sampah dan limbah (cair dan B3) 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 12. Monitoring dan evaluasi pelaporan
V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan
Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menyelenggarakan
fungsi :
1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. Penentuan baku mutu lingkungan;
6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaanpemulihan pencemaran(pembersihan, remidiasi,rehabilitasidan restorasi)
sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
12. Penyusunankebijakanpembinaanterhadapsumberpencemarinstitusi dan non institusi;
13. Pelaksanaan pembinaan terhadapsumber pencemar institusi dan non institusi;
14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
institusi dan non institusi;
15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan pemulihan(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan
lingkungan.
19. Melaksanakanpendampinganpemantauanperingkatkinerjaperusahaanterhadappengelo
laanlingkungan;
20. Pelaksanaan monitoring pelaporanpelaksanaan RKL-RPL
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
22. Monitoring dan evaluasi pelaporan
V.1 SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
Tugas pokok :
Melaksanakan Identifikasi dan pengkajian kualitas lingkungan
Fungsi :
1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. Penentuan baku mutu lingkungan;
6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
9. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
10. Melaksanakan pendampingan pemantauan peringkat kinerja perusahaan
terhadap pengelolaan lingkungan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
12. Monitoring dan evaluasi pelaporan
V.2 SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Tugas pokok:
Melaksanakan Penanggunalangan dan pemulihan kualitas lingkungan
Fungsi :
1. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian)kerusakan lingkungan;
2. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)
kerusakan lingkungan.
3. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
4. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan remidiasi, rehabilitasi dan
restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
6. Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada
masyarakat;
7. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;
8. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
dan
9. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemar institusi dan non institusi.
10. Pelaksanaan monitoring pelaporan pelaksanaan RKL-RPL
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
12. Monitoring dan evaluasi pelaporan
VI. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pencemaran dan meningkatkan kapasitas
lingkungan hidup dan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut
pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan
keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
21. Pembentukan panitia pengakuanMHA;
22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan
terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
32. Pengembaan kelembagaankelompokmasyarakat peduli LH;
33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
35. Pengembangan jenis penghargaan LH;
36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
41. Monitoring dan evaluasi pelaporan
VI.1 SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
Tugas pokok :
Menyiapakan bahan, melaksanakan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum
Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak
lanjut pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui
pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Penyusunankebijakanpengawasanterhadap usaha dan atau kegiatan yang
memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah;
13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan
LH;
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
16. Penanganan barangbukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan
18. Monitoring dan evaluasi pelaporan.
VI.2 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH
Tugas pokok :
Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kualitas lingkungan
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan
keberadaan masyarakat hokum adat, kearifan local atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;
9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
10. Penyiapan model peningkatan kapasitas danpeningkatan kerjasama MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pengembangan
Sekolah Adiwiyata, pengembangan Peran Serta Masyarakat
17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
24. Evaluasi pelaporan pelaksanaan RKL – RPL
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
26. Monitoring dan evaluasi pelaporan
VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Melaksanakan tugas:
1. Membantu bidang sesuai dengan jabatan fungsional 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
VIII. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN
Tugas Pokok :
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di
bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan, melaksanakan pelayanan
umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan
penyusunan SOP laboratorium lingkungan
Fungsi :
1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian
parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji
parameter kualitas lingkungan.
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalianpencemaran
lingkungan.
14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil
sampel dan data-data lain.
17. Melaksanakan pelayanan umum terkait kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
IX. SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN
Tugas Pokok :
Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan
pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Laboratorium Lingkungan
Fungsi :
1. Menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan
administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;
2. Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja
dan pemberian pelayanan administrasi dilingkungan laboratorium lingkungan;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah
tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
4. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
5. Menyiapkan bahan kerja antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, melaksanakan tugas: 1. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan,
transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
2. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas
lingkungan
2.2 SUMBER DAYA SKPD
Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, DLH Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh 47
orang PNS ditambah 299 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).
Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
Kabupaten Tanah Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini
keberadaan pegawai DLH Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1 s/d 1.5.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian
No Status Golongan
Jumlah
I II III IV
1. PNS - 17 25 5 47
2. PTT - - - - 10
3 THL/Honorer
(Kantor)
- - - - 22
4 THL/Honorer
(Lapangan)
- - - - 267
Jumlah 346
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian 2017
Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan
No Unit Kerja Golongan
Jumlah
I II III IV
1. Kepala Dinas - - - 1 1
2 Sekretariat - 1 4 1 6
3 Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup
- - 3 - 3
4 Bidang Pengelolaan Sampah Dan B3
- 9 4 - 12
5 Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 0 3 1 4
6 Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 3 3 2 8
7 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- 2 3 - 5
7 Kelompok Jabatan Fungsional
- 1 7 - 8
Jumlah 47
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017
Berikut Rincian Data Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017 :
NO NAMA NIP JABATAN
1 Ir. H. Erno Rudi Handoko
Pembina Utama Muda / IV c
19580507 198503 1 009 Kepala DLH
2 Drs. Zurkani S, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
19640109 199512 1 003 Sekretaris DLH
3 H. Tinus SP
Pembina / IV a
19600628 198202 1 004 Kabid Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4 Zainal Fajar S.Pi
Pembina / IV a
19670903 199803 1 009 Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5 Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
Penata TK.I / IIId
19730228 199212 1 004 Kabid Tata Lingkungan
6 Herry Susilo, ST/
Penata TK.I / IIId
19691001 199203 1 013 Kabid. Pengelolaan Sampah dan B3
7 Siti Fatimah SP, MM
Pembina / IV a
19720320 199803 2 008 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH
8 Hj. Laili Hartati, SP
Penata TK.I / IIId
19740801 200003 2 008 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9 Hanny Ulfiah, S.Hut
Penata TK.I / IIId
19770101 200604 2 059 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10 Indah Maya Suryanti, ST
Penata TK.I / IIId
19821127 200604 2 023 KasubbagInformasi dan Pelaporan
11 Samsudin Riadi, ST
Penata TK.I / IIId
19821113 200604 1 012 Kepala Seksi Tata Rencana Lingkungan Hidup
12 M. Faisal Padli, ST
Penata TK.I / IIId
19760202 200604 1 020 Kepala Seksi Pembersihan Fasum Dan Persampahan
13 H. Agus Salim, S.Ag
Penata TK.I / IIId
19720817 200604 1 043 Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
14 Hairul Saprudin, S.Hut, MS
Penata / III c
19780619 200604 1 015 Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
15 Zania Safany, S.Pi, MS
Penata / III c
19850825 201101 2 016 Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan
16 Syahrojat, ST
Penata / III c
19760210 200904 1 001 Kasubbid Wasgakum
17 Luthfiandini Murdianti, S.Si
Penata / III c
19820820 201001 2 029 Kasubbid Tekadal
18 Wahyuni, S.Hut
Penata Muda TK. I / III b
19770618 2009031 002 Kepala Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan
19 M. Lukman Hakim, ST
Penata Muda TK. I / III b
19800921 200904 1 002 Pengawas Lingkungan
20 Medya Rosana Sinaga, ST
Penata Muda TK. I / III b
19830108 201001 2 021 Pengendali Dampak Lingkungan
21 Mexi Yunita Abdul Fatah, S.Si
Penata Muda TK. I / III b
19860625 201001 2 032 Pengendali Dampak Lingkungan
22 Rizky Kurniawan, SP
Penata Muda TK. I / III b
19810522 201101 1 006 Pengendali Dampak Lingkungan
23 Marta Tri Susanti, ST
Penata Muda TK. I / III b
19820301 201101 2 002 Pengendali Dampak Lingkungan
24 Herman Ari Afnizar, ST
Penata Muda TK. I / III b
19850213 201101 1 009 Pengendali Dampak Lingkungan
25 M. Saleh, SKM
Penata Muda TK. I / III b
19850716 201101 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan
26 M. Syafrudin Heraini, S.Si
Penata Muda / III a
19860122 201402 1 001 Pengawas Lingkungan
27 Mujaiyanah, S.Si
Penata Muda / III a
19870107 201402 2 002 Pengawas Lingkungan
28 M. Syarief Budiman, ST
Penata Muda / III a
19891005 201504 1 003 Perencana Pertama
29 Firman Hadinata, S.Si
Penata Muda / III a
19911115 201504 1 001 Analis Lingkungan
30 Dewi Meilani, A.Md
Penata Muda / III a
19750517 200904 2 002 Pengadminstrasi Data
31 H. Heriadi
Penata Muda / III a
196106031985121001 Admin Karcis Kecamatan Satui
32 Junindra Jaya,A.Md
Pengatur TK. I / II d
19810602 200604 1 023 Pengadminstrasi data
33 Yulia Martasari, A.Md
Pengatur TK. I / II d
19850717 200904 2 005 Pranata Laboratorium
34 Moh Prabowo, A.Md
Pengatur TK. I / II d
19790101 201001 1 030 Pranata Komputer
35 Sih Lestari, AMKL
Pengatur TK. I / II d
19820106 201001 2 012 Analis Laporan
36 Achmad Fachyudi
Pengatur / II c
19810816 200604 1 011 Pengadminstrasi Lab
37 Lalu Padlun
Pengatur / II c
19731221 200701 1 020 Administrasi Karcis Kab. Tanah Bumbu,
38 Sukma Kencana Marista
Pengatur Muda Tk. I / II b
19840119 200903 1 006 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat
39 Zulkarnain
Pengatur Muda Tk. I / II b
19690822 199703 1 008 Admin Karcis Kecamatan Kusan Hilir
40 Ciptasari
Pengatur Muda TK. I / II b
19840207 201001 2 032 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
41 Renawati
Pengatur Muda TK. I / II b
19810915 201001 2 022 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
42 Trismiati
Pengatur Muda Tk.I / II b
19840902 201001 2 025 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
43 Dardiansyah
Pengatur Muda / II a
19640420 198503 1 017 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Simpang Empat
44 Hamdanah
Pengatur Muda / II a
19850703 201001 2 031 Juru Tagih Kebersihan Kecamatan Satui
45 Murni Wardaniah
Pengatur Muda / II a
19780115 201409 2 001 Teknis/Administrasi Lainya
46 M. Fajeri Samsi
Pengatur Muda / II a
19801210 201409 1 002 Teknis/Administrasi Lainya
47 Abdul Anwar
Pengatur Muda / II a
19830401 201409 1 002 Teknis/Administrasi Lainya
Sumber : Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Sub . Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015– 2019,
sasaran dan prioritas pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah :
1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut
serta air tanah
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta bahan berbahaya dan
beracun (B3)
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas
pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan Indikator
Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
5. Pencemaran Status Mutu Air
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
7. Penegakan hukum lingkungan
8. Prosentase Penanganan Sampah
9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
dari kegiatan tersebut adalah :
1. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan
teknis pencegah pencemaran air
2. Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan
teknis pencegah pencemaran udara
3. Prosentase jumlah luasan lahan dan/tanah untuk produksi biomasa yang telah
ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
5. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
6. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
2.3.1 KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN TUPOKSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Lingkungan Hidup
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan
pengendalian, penilaian lingkungan hidup di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup data lingkungan hidup tertuang
dalam review pencapaian kinerja pelayanan pada Tabel 2.1 dibawah ini.
Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi BLHD Target SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
(IKK)
Target Renstra BLHD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target
x 100%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
100% 60% 80% 100% 100% 100% 0 76% 76% 73% 86,67% 0 95% 100% 73% 86,67%
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
100% 60% 80% 100% 100% 100% 0 50% 100% 80% 100% 0 62,5% 100% 80% 100%
3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
100% 0 0 20% 40% 60% 0 0 20% 40% 100% 0 0 100% 100% 167%
4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
100% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 142% 125% 100% 100% 100%
5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
80% 40% 50% 60% 60% 80% 51,95% 55,13% 63,95% 67,78% 60,87% 129,87% 110,26% 106,59% 112,96% 76,09%
6 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer Dan Sekunder LH
80% 77% 77% 77% 78% 80% 77% 77% 77% 82,81% 80,30% 100% 100% 100% 106,17% 100,38%
9 Persentase Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi
100% 35% 64% 84% 94% 100% 35% 64% 84% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi BLHD Target SPM
Target
IKU
Target
Indikator
Lainnya
(IKK)
Target Renstra BLHD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target
x 100%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
10 Prosentase Kualitas Air dan Udara
70% 60% 60% 60% 65% 70% 60% 60% 60% 78,76% 81,03% 100% 100% 100% 121,17% 115,76%
11 Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Berdokumen AMDAL
80% 40% 50% 60% 60% 80% 80% 40% 72,09% 60% 63,93% 55,36% 100% 144,2% 100% 106,55% 67,8%
2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DLH
Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan DLH pada level program, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan
Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2
dibawah ini.
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 s.d 2015
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-Rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja Langsung
- Belanja
Pegawai
1.802.287.647
2.382.412.153
2.541.532.016 2.671.792.764 2.930.220.184 1.760.184.364 2.307.190.133 2.405.685.906 2.654.123.596 2.930.220.184 97,66 96,84 94,65 99,34 100 225.586.507 234.007.164
Belanja Tidak
Langsung
- Belanja
Pegawai 397.305.000 266.025.000 279.825.000 476.425.000 514.685.000 372.335.000 263.475.000 272.056.581 465.470.250 507.485.000 93,72 99,04 97,22 97,70 98,60 23.476.000 27.030.000
- Belanja Barang
Jasa 1.197.528.200 3.177.937.400 2.229.261.400 3.457.838.050 1.780.490.309 945.449.100 1.908.110.050 1.737.861.619 2.957.845.817 1.473.044.996 78,95 60,04 77,96 85,54 82,73 116.592.422 105.519.179
- Belanja Modal 1.501.687.600 1.355.320.000 3.067.070.000 2.088.358.000 426.580.691 1.328.645.000 1.298.196.000 2.988.575.400 2.049.756.000 411.215.000 88,48 95,79 97,44 98,15 96,40 (215.021.382) (183.486.000)
TOTAL 6.856.608.447 9.722.414.553 11.623.488.416 11.694.413.814 11.121.177.493 6.796.766.799 8.671.630.451 11.589.359.512 11.874.250.962 10.648.308.886 823.664.347 741.178.417
37
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH
Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan threats). Analisis ini untuk
menginstrumenkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan
kondisi lingkungan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan analisis dari
potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup
(Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tanah Bumbu, maka faktor internal dan eksternal
tersebut sebagai berikut :
1. Faktor Internal :
a. Strengths ( Kekuatan )
1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan
Hidup
2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu
b. Weaknesses ( Kelemahan )
1) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban tugas
2) Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
3) Dana melaksanakan program dan kegiatan belum memadai
2. Faktor Eksternal
a. Opportunities ( Peluang )
1) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
2) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup
3) Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik
b. Threaths ( Ancaman )
1) Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor
3) Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan penting
Dari hasil proses analisis SWOT menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peta kekuatan pada strategi SO, yakni memiliki
kekuatan lebih besar dibanding kelemahan dan memiliki peluang yang lebih baik
dibandingkan faktor ancaman.
Dari hasil penilaian dan penentuan tujuan, maka alternatif tujuan yang merupakan
prioritas untuk dilaksanakan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut,
dikaitkan dengan hasil analisa :
38
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup
Memperhatikan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019,
dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :
- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan,
udara dan keanekaragaman hayati
- Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
- Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
- Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola
lingkungan hidup
- Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan
Berdasarkan 6 (enam) strategi arah kebijakan tersebut, menjadi acuan pengembangan
pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Bentuk pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Hasil Telaahan Terhadap RTRW / KLHS
Berpedoman pada RTRW dan KLHS tahun 2012 masih adanya tumpang tindih
pemanfaatan kawasan untuk berbagai sektor kegiatan dan belum pastinya acuan tata
ruang wilayah tanpa memperhatikan adanya daya dukung serta daya tampung
lingkungan, sehingga menyebabkan pengawasan dan evaluasi pemanfatan ruang belum
dapat dimaksimalkan. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) sebagai kajian
pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program Raperda atau Perda RTRW terhadap
pembangunan Kabupaten beserta evaluasi sebagai rumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana dan/atau program Perda/Raperda RTRW dan RPJMD yang telah
mengintegrasikan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
39
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
40
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:
Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA
SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN
BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH
MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI
(MARDANI)”
Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal
point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku
Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus
Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan
Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN
(MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar
lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif
dan Bersih.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung
41
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
pelaksanaan misi ke-3 (tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi
dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Visi:
TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA
PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA
KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG
MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
3
Misi 3
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang
berkelanjutan,
berwawasan Lingkungan
serta memperhatikan
Kearifan Lokal Untuk
Menghadirkan
Kesejahteraan
1. Jumlah Sumber
Daya Manusia
tidak sebanding
dengan beban
tugas
2. Kurang
memadainya
sarana dan
prasarana
penunjang
3. Dana
melaksanakan
program dan
kegiatan belum
memadai
1. Kurangnya kesadaran
pelaku usaha terhadap
pengelolaan
Lingkungan Hidup
2. Kurangnya koordinasi
kelembagaan antar
sektor
3. Dominasi investasi
usaha yang berdampak
besar dan penting
1. Adanya dukungan
kebijakan Visi dan Misi
Kepala Daerah
2. Adanya regulasi bidang
Lingkungan Hidup
3. Potensi Sumber Daya
Alam yang melimpah
Program
1. Peningkatan
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
2. Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
42
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
4. Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
5. Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.2 Telaahan Renstra Kementerian dan BLHD Provinsi Kalimantan Selatan
1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan
pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang
populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam
untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan
pembangunan tersebut, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :
(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,
ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.
Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara
dan tutupan hutan
(2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan
indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP.
Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu
maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport
(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan
SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat
setiap tahun.
43
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
3.2.2 Telaahan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi
Kalimantan Selatan adalah :
Visi : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN,
MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”
Misi : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan
Terampil;
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya
Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
3. Mengembangkan Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan
Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
dan
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi
pada Pelayanan Publik
dengan sasaran jangka menengah adalah:
1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca
3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan
4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang
5. Terwujudnya peningkatan sumber daya alam
6. Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH
7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel
Dari uraian sasaran menengah KLHK dan DLH Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat
program-program pada KLHK dan DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut :
1. KLHK
- Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Program Pengendalian Perubahan Iklim - Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Program Planologi dan Tata Lingkungan - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK
2. DLH Provinsi Kalsel
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Perlindungan dan konservasi SDA - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Program Pengendalian Pemanfataan Ruang
Bila disandingkan, antara program KLHK dan DLH Provinsi Kalsel dengan
program yang ada pada DLH Kabupaten Tanah Bumbu sudah sejalan, seperti pada
beberapa program berikut yaitu :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L
45
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran Renstra BLHD Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra BLHD Provinsi Kalsel
Permasalahan Pelayanan BLHD Kab.
Tanah Bumbu
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang
Terwujudnya peningkatan sumber daya alam
Terwujudnya penaatan terhadap peraturan perundangan LH
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
Terwujudnya peningkatan kinerja BLHD Provinsi Kalsel
- Pengelolaan LH belum terpadu untuk lintas sektor
- Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar
- Belum adanya data penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)
- Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan
- Masih meningkatnya pencemaran air permukaan oleh aktifitas manusia
- Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha
- Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan
- Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas (Kualitas SDM yang masih tergolong rendah dan jumlah diklat tehnis yang diikuti masih sangat terbatas)
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan LH
- Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan LH
- Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Kurangnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengendalian dan pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH (air, udara, tanah dan permasalahan persampahan)
- Adanya peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan
- Adanya perangkat pengelolaan LH yaitu Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi sehingga dari hasil pengambilan sampel dan pengujian dapat diketahui kondisi lingkungan hidup Kabupaten dalam bentuk IKLH
- Adanya anggaran
46
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
DLH Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel
3.3.
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah
terkait Tugas dan Fungsi DLH
Permasalahan
Pelayanan DLH
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu pada Bab II, Kajian
terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra DLH Provinsi Kalsel, Kajian
terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan DLH
Kabupaten Tanah Bumbu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi
permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan
disajikan pada tabel 3.4
Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar
yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan BLHD INTERNAL
(KEWENANGAN DLH)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
DLH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
87% SPM 100% - Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar air
Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas air limbah
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
47
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar
yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan BLHD INTERNAL
(KEWENANGAN DLH)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
DLH)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
100% SPM 100% - Belum lengkapnya data Inventarisasi & identifikasi sumber pencemar
- Masih terbatasnya kompetensi tenaga teknis (jabatan fungsional) yang ada
Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan kualitas udara dari sumber tidak bergerak
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
100% SPM 100% - Belum adanya SDM pengambil sampel/uji kualiats tanah yang kompeten
- Belum tersedianya peralatan Lab. Untuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas tanah sehingga sampel tanah yang ada di uji pada Lab. Lain
- Lemahnya koordinasi dalam rangka upaya Pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah oleh Dinas/Ibstabsi terkait sesuai hasil rekomendasi kajian status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa
Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas serta belum tersedianya peralatan pengambil sampel maupun pengujian kualitas tanah pada Lab. Lingk BLHD
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
100% SPM 100% Koordinasi antar bidang dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH
- Masih kurangnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian dan pengelolaan LH
- Informasi pengaduan yang kurang jelas dari pengadu
48
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan pada gambaran pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu, visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada
Renstra DLH Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu dan
identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai
berikut:
1. Kualitas air tercemar “sedang”
2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan Terjadinya degradasi tutupan lahan
vegetasi
3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman
4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang baik
belum maksimal
49
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
50
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh ke depan yang ingin dicapai dari suatu
organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi harus realistis dan mampu
menjadi tuntutan bagi organisasi agar eksis, unggul, antisipasif dan inovatif.
Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah ” Terwujudnya lingkungan hidup
Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas”. Guna mewujudkan Visi Dinas Lingkungan
Hidup, maka Misi pembangunan yang akan dilakukan adalah :
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kab. Tanah Bumbu
Tujuan dan sasaran Rencana Strategis DLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-
2021, adalah sebagai berikut :
1. Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
51
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari misi DLH tersebut menjadi panduan
bagi DLH dalam menyusun Renstra DLH tahun 2016– 2021. Penjelasan kesesuaian antara
tujuan dan sasaran misi DLH dengan program kegiatan DLH dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Kurang
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Indeks
Kualitas Udara
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik
Prosentase
Tutupan
Vegetasi
Prosentase Sampah yang dikelola
60,16 % 72,27 % 73,55 % 75,04 % 75,85 %
Keterangan : Untuk Indikator Kinerja Prosentase Pengelolaan Persampahan di tahun 2016 masih menjadi kewenangan dari Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, sedangkan terhitung dari tahun 2017 dengan adanya perubahan nomenklatur dari Badan Lingkungan Hidup Daerah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maka tupoksi terkait dengan indicator kinerja tersebut beralih ke DLH.
4.3. Strategi dan Kebijakan DLH
1. Strategi dari Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi :
1. Pengendalian Pencemaran Air
2. Pengendalian Pencemaran Udara
3. Penyediaan Data Lahan Terganggu
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan
lingkungan hidup
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup
7. Penyediaan dan peningkatan jumlah prasarana dan sarana kebersihan dan
pengelolaan sampah
8. Peningkatan jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang
melaksanakan program pengelolaan sampah 3R
52
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
9. Peningkatan kepedulian dunia usaha dan LSM dalam melaksanakan program
pengelolaan sampah dan limbah
Sasaran :
1. Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
2. Optimalisasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
3. Akreditasi Laboratorium Lingkungan
4. Tersedianya Sumber Informasi Lingkungan Hidup yang valid dan konsisten
5. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan
ketentuan dan perundangan yang berlaku
Kebijakan yang akan dilaksanakan :
1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha
3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Data Lingkungan Hidup
4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan
kualitas Lingkungan Hidup
5. Penyediaan Sarana dan Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup
6. Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara
7. Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
8. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Data Lingkungan Hidup
9. Meningkatkan kemampuan teknis operasional dan manajerial aparatur
dibidang kebersihan dan pengelolaan persampahan
10. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM
dalam kebersihan dan pengelolaan persampahan
11. Meningkatkan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan
program pengelolaan sampah 3R skala kawasan
Arah kebijakan keuangan dalam sisi pengelolaan keuangan operasional untuk
pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan yang diberikan, dapat dilakukan
dengan berbagai usaha, antara lain :
a. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pengguna pelayanan
b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya sektor dunia usaha
c. Melakukan survey dan meningkatkan koordinasi dalam mencari peluang baru atau
menggali potensi baru PAD dengan memperhatikan azas lingkungan hidup.
d. Menciptakan ketertiban dan kedisiplinan administrasi dan keuangan
53
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Strategi dan arah kebijakan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain dengan
tujuan, sasaran strategi sehingga secara terintegrasi semuanya mengarah pada pencapaian
misi.
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD
dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi
dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya lingkungan hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas
MISI I : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Kondisi Kualitas
Lingkungan Hidup
a. Pengendalian Pencemaran Air
b. Pengendalian Pencemaran Udara
c. Penyediaan Data Lahan Terganggu
d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup
f. Peningkatan Kualitas Data Sebagai Sumber Informasi Lingkungan Hidup
g. Penyediaan dan peningkatan jumlah prasarana dan sarana kebersihan dan pengelolaan sampah
h. Peningkatan jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang melaksanakan program pengelolaan sampah 3R
i. Peningkatan kepedulian dunia usaha dan LSM dalam melaksanakan program pengelolaan sampah dan limbah
1.
1. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha
3. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup
4. Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
5. Penyediaan Sarana dan Prasaran Laboratorium Lingkungan Hidup
6. Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara
7. Peningkatan Operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
8. Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Lingkungan Hidup
9. Meningkatkan kemampuan teknis operasional dan manajerial aparatur dibidang kebersihan dan pengelolaan persampahan
10. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam kebersihan dan pengelolaan persampahan
11. Meningkatkan jumlah kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan program pengelolaan sampah 3R skala kawasan
54
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
55
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan
strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan
sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan
sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome
maupun impact sesuai dengan sasaran rencana progrma dan kegiatan.
Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran
adalah sebagai berikut :
Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Program
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Prosentase Tutupan Vegetasi
Prosentase Sampah yang dikelola
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu untuk
5 (lima) tahun kedepan seperti ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut ini
56
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
57
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
TABEL 5.1. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2016-2020
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Belanja Tidak Langsung
3.430.949.000 3.670.933.028 4.537.430.000 5.218.044.000 6.000.751.000 22.858.107.028 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Belanja Langsung
2.173.419.100 2.305.091.499 2.893.817.499 3.221.497.374 3.535.542.111 49.666.880.083 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran
100% 1.408.186.600 100% 1.523.492.500 100% 1.928.817.500 100% 2.157.801.375 100% 2.398.126.613 100% 9.416.424.588 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Kelancaran aktivitas kinerja
Aktivitas Kinerja Aparatur
Lancarnya aktifitas dan meningkat
nya realisasi kegiatan aparatur
1.08 1.08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & Listrik
Terbayarnya Rekening Kantor
12 Bulan 12 bulan 34.800.000 12 Bulan 44.400.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 66.000.000 12 Bulan 75.900.000 60 Bulan 281.100.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
perizinan kendaraan dinas
operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
17 unit kendaraa
n
17 unit kendaraan
137.000.000 17 unit kendaraan
145.500.000 17 unit kendaraan
150.000.000 17 unit kendaraan
165.000.000 17 unit kendaraan
189.750.000 17 unit kendaraan
787.250.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 07 Penyediaan jasa
administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
12 Bulan 12 Bulan 153.330.000 12 Bulan 145.750.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 230.000.000 12 Bulan 264.500.000 60 Bulan 993.580.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 08 Penyediaan
jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat
dan bahan kebersihan kantor
12 Bulan 12 Bulan 2.324.000 12 Bulan 2.205.000 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000 12 Bulan 5.060.000 60 Bulan 17.989.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki
12 Bulan (35 unit)
12 Bulan 16.000.000 12 Bulan 17.600.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 22.000.000 12 Bulan 25.300.000 60 Bulan 100.900.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan 12 Bulan 43.201.100 12 Bulan 38.583.500 12 Bulan 62.000.000 12 Bulan 68.200.000 12 Bulan 78.430.000 60 Bulan 290.414.600 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 ;11 Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12.383.500 12 Bulan 12.815.000 12 Bulan 27.000.000 12 Bulan 29.700.000 12 Bulan 34.155.000 60 Bulan 116.053.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
3 item 12 Bulan 1.150.000 12 Bulan 1.050.000 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.400.000 12 Bulan 5.060.000 60 Bulan 15.660.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan ( 8 item)
12 Bulan 84.593.000 12 Bulan 117.214.000 12 Bulan 350.000.000 12 Bulan 385.000.000 12 Bulan 442.750.000 60 Bulan 1.379.557.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
58
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.08 1.08 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya Surat Kabar
- - - 12 bulan 2.280.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat dan acara
371 OK 12 Bulan 11.130.000 12 Bulan 28.545.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 51.750.000 12 Bulan 31.680.000 60 Bulan 168.105.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi lintas sektoral
12 Bulan (65 OK)
12 Bulan 427.975.000 12 Bulan 433.675.000 12 Bulan 477.042.500 12 Bulan 548.598.875 12 Bulan 603.458.613 60 Bulan 2.490.749.988 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga Non
PNS
Terselenggaranya jasa tenaga non
pns
23 PTT dan
Tenaga Kontrak
24 PTT dan Tenaga
Kontrak
470.275.000 303 PTT dan Tenaga Kontrak
526.825.000 303 PTT dan Tenaga
Kontrak
510.575.000 303 PTT dan Tenaga
Kontrak
561.632.500 303 PTT dan Tenaga Kontrak
617.795.000 1236 PTT dan Tenaga
Kontrak
2.687.102.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 01 21 Rapat-rapat Koordinas dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 12 Bulan 14.025.000 12 Bulan 7.050.000 12 Bulan 19.200.000 12 Bulan 21.120.000 12 Bulan 24.288.000 60 Bulan 85.683.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung/kantor
- - 0 - 0 2 Gedung/Kant
or
75.000.000 2 Gedung/Kant
or
80.000.000 2 Gedung/Kantor
85.000.000 6 Gedung/kantor
240.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam
kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
100% 100% 22.000.000 100% 22.600.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 194.600.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Terciptanya
SDM yang handal
Aktivitas
kinerja aparatur
Tersedianya
sumber daya aparatur yang
berkualitas
1.08 1.08 01 03 05 Pengadaan
Pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya
pakaian khusus hari-hari tertentu
54
Pakaian Batik
Tradision
al
54 Pakaian
Batik Tradisional
22.000.000 56 Pakaian Batik
Tradisional
22.600.000 58 Pakaian
Batik Tradisional
50.000.000 60 Pakaian
Batik Tradisional
50.000.000 60 Pakaian
Batik Tradisional
50.000.000 288 Pakaian
Batik Tradisional
194.600.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah
perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan
Pemukiman sesuai dengan kebijakan
nasional pengelolaan sampah
47,71 % 60,16 % 5.083.965.000 72,27 % 6.021.040.000 73,55 % 7.990.352.500 75,04 % 8.223.202.500 75,85 % 8.911.202.500 75,85% 36.229.762.500
Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup
Meningkatnya Kondisi Kualitas
Lingkungan Hidup
Prosentase Sampah yang dikelola
1.08 1.08 01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan
Jumlah sampah yang dikelola
12,22 % 13,33 % 2.560.315.000 14,44 % 2.859.000.000 15,56 % 2.049.090.000 16,67 % 2.364.440.000 17,78 % 1.972.790.000 20% 11.805.635.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
1.08 1.08 01 15 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Lapangan Kebersihan
Jumlah sarana yang terpelihara
-
- - 55,00% 2.479.462.500 55,00% 2.489.462.500 53,00% 2.509.462.500
53,00% 7.478.387.500 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
1.08 1.08 01 15 Sosialisasi kebijakan
pengelolaan persampahan
Jumlah sosialisasi pengelolaan
sampah
6 kali 224.250.000 4 kali 152.000.000 6 kali 240.000.000 6 kali 240.000.000 6 kali 240.000.000
28 kali 1.096.250.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
59
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
1.08 1.08 01 15 04 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
*)
Jumlah sampah yang ditangani
27589,38 35038,51 2.299.400.000 42396 ton 3.010.040.000 43456 ton 3.221.800.000 44651 ton 3.129.300.000 45455 ton 4.188.950.000 45455 ton 15.849.490.000 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
1.08 1.08 01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup
Cukup Cukup 1.899.235.000 Cukup 1.207.720.000 Cukup 1.794.155.000 Baik 2.246.002.100 Baik 2.685.581.470 Baik 9.832.693.570 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Tanbu
Indeks Kualitas Air
(IKA)
1.08 1.08 01 16 03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Terpantaunya kondisi lingkungan
hidup Kab. Tanah Bumbu
56 Titik Pemanta
uan
56 Titik Pemantauan
37.640.000 56 Titik Pemantauan
29.190.000 74 Titik Pemantauan
dan 1 pos pemantauan
200.000.000 74 Titik Pemantauan
dan 1 pos pemantauan
250.000.000 74 Titik Pemantauan
dan 1 pos pemantauan
300.000.000
74 Titik Pemantauan
dan 1 pos pemantauan
816.830.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 16 04 Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan bidang
lingkungan hidup
Laporan Hasil
Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
282
Pelaksanaan
Pengawa
san dan/atau evaluasi
kebijakan lingkungan hidup
3 laporan 211.670.000 3 laporan 187.775.000 3 laporan 250.000.000 3 laporan 210.375.000 3 laporan
243.507.750
15 Laporan 1.103.327.750 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 16 07 Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian
1 dokumen
1 dokumen 69.740.000 1 dokumen 23.740.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 114.659.600 1 dokumen 139.168.020
5 dokumen 392.307.620 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air
(IKA) 1.08 1.08 01 16 14 Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Jumlah Desa Binaan dan KSM
(Kelompok Swadaya Masyarakat)
3 desa binaan
2 Desa binaan
32.425.000 2 Desa binaan dan 1 KSM
27.600.000 2 Desa binaan dan 1
KSM
37.000.000 2 Desa binaan dan 1
KSM
90.142.500 2 Desa binaan dan 1 KSM
109.747.500
10 Desa Binaan dan 4
KSM
296.915.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Prosentase Tutupan
Vegetasi 1.08 1.08 01 16 19 Penanggulanga
n dan
Pemulihan Pencemaran
Monitoring dan Evaluasi
0 Pelaku Usaha
Kegiatan
8 Laporan 37.785.000 0 0 1 Kecamatan 92.535.000 1 Kecamatan 100.000.000 1 Kecamatan 120.000.000
3 Kecamatan 350.320.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 16 20 Koordinasi penilaian Adiwiyata
Sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi
dan/atau Nasional
4 Sekolah
Adiwiyata
z
5 sekolah Adiwiyata
208.585.000 4 sekolah Adiwiyata
211.400.000 4 sekolah Adiwiyata
350.000.000 4 sekolah Adiwiyata
476.821.000 4 sekolah Adiwiyata
573.761.700
21 sekolah Adiwiyata
1.820.567.700 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air
(IKA) 1.08 1.08 01 16 21 Pengembangan
kapasitas dalam
rangka pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah peserta yg mengikuti
sosialisasi
0 100 Peserta 34.770.000 50 peserta 24.450.000 50 peserta 40.000.000 50 peserta 74.723.000 50 peserta 87.508.000
300 peserta 261.451.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 16 22 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang
ditindak lanjuti
100% 100% 19.300.000 100% 18.450.000 100% 25.000.000 100% 22.300.000 100% 26.106.500
100% 111.156.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 16 23 Pengembangan prasarana dan sarana
laboratorium lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
173 item peralatan
lab LH
25 item peralatan lab.
LH, 1 IPAL
dan 1 bangunan
tambahan lab
1.247.320.000 3.346.238.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Jumlah Peralatan Laboratorium
10 unit peralatan lab. LH
221.570.000 10 unit peralatan lab.
LH
300.000.000 10 unit peralatan lab.
LH
716.260.000 10 unit peralatan lab.
LH
861.088.500
65 unit peralatan lab.
LH
Prosentase Tutupan
Vegetasi
1.08 1.08 01 16 24 Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Air dari Kegiatan
Usaha Pertambangan
Laporan Hasil Inventarisasi &
Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha
pertambangan
0 0 0 1 Laporan 11.575.000 1 Laporan 10.915.000 1 Laporan 18.275.000 1 Laporan 23.506.500
4 Laporan 64.271.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
60
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Indeks Kualitas Air
(IKA) 1.08 1.08 01 16 25 penyusunan
RPPLH Penyusunan Dokumen RPPLH
Kabupaten Tanah Bumbu
0 0 0 1 dokumen 451.970.000 1 dokumen dan perda
300.000.000 - - - -
1 dokumen dan perda
751.970.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air
(IKA) Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan (Pembinaan Terhadap
Sumber Pencemar)
Jumlah Pembinaan Terhadap Sumber
Pencemar
1 Laporan
0 0 0 0 135 Unit Usaha
143.705.000 135 Unit Usaha
172.446.000 135 Unit Usaha 201.187.000
135 Unit Usaha
517.338.000
Indeks
Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 19 Program
Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Persentase
Peningkatan Kualitas Data Primer dan
Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup
80,30% 81% 28.295.000 85% 21.075.000 90% 40.000.000 90% 41.500.000 90% 42.000.000 90% 172.870.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks
Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 19 02 Pengembangan
Data dan Informasi Lingkungan
Dokumen SLHD
dan MIH
2
Dokumen
2 buku
laporan
28.295.000 2 Dokumen 21.075.000 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen 41.500.000 2 Dokumen
42.000.000
10 Dokumen 172.870.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 01 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
90% 90% 490.687.500 93% 585.923.999 95% 634.999.999 98% 732.195.999 100% 805.415.499 100% 3.249.222.996 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Udara (IKU)
1.08 1.08 01 20 02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat
Aktifitas Industri
Indeks Kualitas Udara
15 Titik Pantau
15 Titik Pantau
27.040.000 sangat baik 17.400.000 sangat baik 60.000.000 sangat baik 79.478.400 sangat baik 87.426.220
sangat baik 271.344.620 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 20 03 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat
dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar
Polusi Limbah
30 Titik Pantau
air
Limbah
30 Titik Pantau air Limbah/ 1
Laporan
50.640.000 1 Laporan 40.440.000 1 Laporan 75.000.000 1 Laporan 89.239.200 1 Laporan 98.163.095
5 Laporan 353.482.295 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
Indeks Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 20 07 Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Hidup
Laporan Hasil Akreditasi
2 Akreditas
i
(pemeliharaan
akreditasi
air dan udara)
1 Laporan 118.015.000 1 Laporan 141.590.000 1 Laporan 150.000.000 1 Laporan 171.739.175 1 Laporan 188.913.053
5 Laporan 770.257.228 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Indeks
Kualitas Air (IKA)
1.08 1.08 01 20 08 Peningkatan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Jumlah Pelayanan
Jasa Laboraturium
1 tahun 1 tahun/1200
sampel
294.992.500 1500 sampel 386.493.999 1600 sampel 349.999.999 1700 sampel 391.739.224 1800 sampel
430.913.131
1800 sampel 1.854.138.853 Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
1.08 1.08 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
0 0 154.000.000 150.000.000 100.000.000 404.000.000
Indeks
Kualitas Air dan Indeks Kualitas
Udara
1.08 1.08 17 05 Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim
- - - - - - Persiapan 79.000.000 1 Kampung
Iklim
150.000.000 Pemeliharaan
100.000.000
1 Kampung
Iklim
329.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
1.08 1.08 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan
Ekosistem
- - - - - - 1 Taman Kehati
75.000.000 0 - 0 -
1 Taman Kehati
75.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Tanbu
61
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
62
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DLH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan,
dimaksudkan untuk mendukung setiap Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah
Bumbu. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun,
sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator
kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian
sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
5. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
6. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
7. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
8. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
9. Pencemaran Status Mutu Air
10. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
11. Penegakan hukum lingkungan
12. Prosentase Penanganan Sampah
13. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
14. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
15. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap
sasaran seperti ditunjukkan pada tabel 6.1.
63
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Sasaran SKPD
No.
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Standar
Pelayanan
Minimum
(SPM)
(IKK)
Kondisi
Kinerja
pada Awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Indeks Kualitas
Air (IKA)
√ - - 0 Kurang Kurang
Cukup
Cukup Cukup Cukup Cukup
2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
√ - - 0 Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
3 Tingkat
Kepuasan
Pelanggan
√ - - 0 3,75 3,8
3,85 3,9 3,95 3,95 3,95
4 Jenis Layanan √ - - 3 3 4
4
4 5 5 5
5 Jenis data dan informasi LH (SLHD, MIH, RPPLH, Lap. Void, biomassa)
√ - - 3
Dokumen
kajian
4
Dokumen
kajian
5
Dokumen
kajian
4
Dokumen
kajian
4
Dokumen
kajian
4
Dokumen
kajian
4
Dokumen
kajian
5
Dokumen
kajian
6 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
- √ - 86,67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak
- √ - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk produksi biomasa
- √ - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- √ - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Pencemaran Status Mutu Air
- - √ 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 81,56% 81,56%
12 Penegakan hukum lingkungan
- - √ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
64
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
13 Prosentase Penanganan Sampah
√ 47,71% 60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 74,57% 74,57%
14 Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
√ 0,1523% 0,1781% 0,2143% 0,,2449% 0,2754% 0,3058% 0,3359% 0,3359%
15 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
√ 12,22% 13,33% 14,44% 15,56% 16,67% 17,78% 20% 20%
16 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
√ 47,71% 60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 74,57% 74,57%
65
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
66
2016-2020 RENSTRA DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH
selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-
2020.
Renstra DLH ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan
Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang
memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH.
Renstra DLH merupakan penjabaran dokumen RPJMD. Selanjutnya Renstra DLH
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DLH yang merupakan rencana tahunan DLH Kab.
Tanah Bumbu selama periode lima tahun (2016 – 2020) yang akan dilaksanakan secara
sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
Renstra DLH diterbitkan melalui surat keputusan Kepala DLH, dan di dalam
pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelengaraan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi
yang berkaitan dengan DLH merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban
kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh
masyarakat Kab. Tanah Bumbu.