RENCANA STRATEGIS 2016 -2020 · 2019. 6. 26. · Sulawesi Tengah untuk Tahun 2016-2020 dapat...
Transcript of RENCANA STRATEGIS 2016 -2020 · 2019. 6. 26. · Sulawesi Tengah untuk Tahun 2016-2020 dapat...
LAMPIRAN LXVIII : KEPUTUSAN SEKJEN BPK RI NOMOR : 399/K/X-XIII.2/9/2016 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
RENCANA STRATEGIS
2016 -2020
INTEGRITAS . INDEPENDENSI . PROFESIONALISME
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkah dan rahmatNya, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah untuk Tahun 2016-2020 dapat disusun dan diselesaikan
tepat waktu.
Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020,
sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis BPK 2016-2020 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK.
BPK merupakan lembaga negara yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan negara
khususnya pengelolaan keuangan negara. BPK memiliki satuan-satuan kerja sebagai pelaksana
utama kegiatan, sebagai pendukung kegiatan dan sebagai penunjang kegiatan. Sebagai
pelaksana, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran untuk melaksanakan
pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
Kota/Kabupaten di Sulawesi Tengah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga
terkait di entitas tersebut. Pelaksanaan tugas ini perlu direncanakan secara seksama agar dapat
memenuhi harapan pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Rencana strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada hakekatnya adalah komitmen
bersama yang lahir dari nilai-nilai dasar BPK, kode etik organisasi melalui proses dan
pemahaman yang senatiasa meningkat secara terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut
pandang tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020
ini, semoga dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja seluruh
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga hasil-hasil pelaksanaan
kegiatannya dapat berguna bagi stakeholder BPK dan pada akhirnya dapat mendukung
pencapaian kinerja BPK secara utuh.
Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah,
M. Bayu Sabartha
NIP 196012181980031001
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................................ i BAB I : Pendahuluan ..................................................................................................................... 1 BAB II : Pendahuluan .................................................................................................................... 1 BAB III : Visi Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis ................ 8 BAB IV : Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan, dan Strategi Pemeriksaan ...... 11 BAB V : Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi ............................................. 16 BAB VI : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ......................................................... 18 BAB VII : Penutup ........................................................................................................................... 21 LAMPIRAN
1
BAB I PENDAHULUAN
KONDISI UMUM
Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang
bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk
melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang
salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI yang membawahi
Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur.
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang
berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor
Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang
Kepala Perwakilan. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-
XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Lampiran XXXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.
Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
1/K/I-XIII.2/2/2016, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan
entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi-fungsi
berikut:
1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi
rencana strategis (Renstra) BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan
rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi
2
Sulawesi Tengah, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan
karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau
kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi
penegak hukum;
16. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database
Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas akan
menghasilkan output/keluaran yang akan menjadi bagian dari output/keluaran BPK. Output
tersebut meliputi:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan
tertentu;
2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah;
3. Rumusan usulan bahan pendapat BPK;
3
4. Usulan temuan yang berindikasi mengandung tindak pidana korupsi untuk diserahkan ke
Instansi Penegak Hukum (IPH);
5. Laporan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah;
6. Pemberian keterangan ahli;
7. Dokumen-dokumen perencanaan berupa Prognosis anggaran, RKP, RKSP, TOR Kegiatan, dan
DIPA Perwakilan beserta perubahannya;
8. Database meliputi database SDM, sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
dan pemantauan, entitas, dsb;
9. Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan;
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
11. Laporan Barang Milik Negara dan Persediaan; dan
12. Laporan berkala (bulanan) atas pelaksanaan kegiatan perwakilan.
Pemangku Kepentingan
Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun
eksternal. Pemangku kepentingan internal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Anggota VI BPK, AKN VI, serta Anggota BPK dan AKN lain
yang terkait dengan pemeriksaan tematik, Sekretariat Jenderal BPK (dhi. Biro SDM, Biro Umum,
Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Humas dan LN serta Pusdiklat), Ditama
Bimbangkum, Ditama Revbang dan Inspektorat Utama.
Pemangku kepentingan eksternal yang memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah di
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:
1. Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kota Palu;
3. Kabupaten Donggala;
4. Kabupaten Tolitoli;
5. Kabupaten Buol;
6. Kabupaten Sigi;
7. Kabupaten Paigi Moutong;
8. Kabupaten Poso;
9. Kabupaten Tojo Una-Una;
10. Kabupaten Morowali;
11. Kabupaten Banggai;
12. Kabupaten Banggai Kepuluan;
13. Kabupaten Banggai Laut; dan
14. Kabupaten Morowali Utara.
4
Selain itu, Pemangku kepentingan eksternal yang juga memanfaatkan keluaran BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah yaitu IPH, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang,
organisasi kemasyarakatan dan profesi, dan masyarakat.
ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Tingkat Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK oleh Para Pengelola Keuangan
Negara/Daerah
Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas
pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat
tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan
upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara/daerah.
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas
rekomendasi BPK oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah belum
menunjukkan capaian yang baik yaitu sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) atau di
bawah rata-rata capaian BPK Wide sebesar 55,14% (lima puluh lima koma empat belas
persen) (Realisasi s.d. Smt I 2015). Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK
perlu menjadi agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ke depan agar
keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan
lainnya.
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
BPK dituntut untuk terus meningkatkan pemeriksaan kinerja atas program pemerintah
yang prioritas dan menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan. Di samping
itu tetap berkontribusi bagi pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan
pemberian keterangan ahli atas kasus-kasus kerugian keuangan negara.
Hal ini juga sejalan dengan permintaan DPR agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan
kinerja guna mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Jumlah
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Pelaksanaan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) dalam setiap penugasan
pemeriksaan, yang sesuai dengan SPKN, peraturan perundangan dan pedoman
pemeriksaan lainnya yang berlaku, akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan
hasil pemeriksaan (LHP). Peningkatan tersebut ditandai dengan : a) tidak ada kesalahan
dalam penyajian LHP (zero defect); b) BPK memberikan Rekomendasi yang (i) menjawab
permasalahan utama, (ii) penyampaiannya tepat waktu dan tepat subjek, serta (iii) dapat
dilaksanakan oleh entitas yang bersangkutan; dan c) setiap temuan di dalam LHP didukung
dengan bukti pemeriksaan yang memadai dan didokumentasikan dengan baik untuk
memitigasi risiko tuntutan oleh pihak ketiga.
5
4. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang
efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi
organisasi dapat dilaksanakan.
Perangkat organisasi berupa TI merupakan salah satu modal yang diperlukan untuk
mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi.
Melalui pemanfaatan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan lengkap,
aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya
manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan
pemeriksaan. Pada akhirnya, pemanfaatan TI secara kontinyu diharapkan akan mendorong
terbentuknya IT Culture di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Penerapan Best Practices Sharing
Best practices dapat didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk
menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah
terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses untuk
menyebarkan dan menularkan best practices kepada orang lain atau satker lain disebut best
practices sharing.
Kebiasaan best practice dalam organisasi perlu dibangun karena terdapat kemungkinan
setiap satuan kerja dalam organisasi menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu,
pengalaman dan pengetahuan perlu dibagikan akan memudahkan dan mempercepat
penyelesaian tugas dan pekerjaan. Strategi best practices sharing ini ditujukan untuk
mendukung dan melengkapi implementasi manajemen pengetahuan (knowledge
management). Pengetahuan kolektif melalui manajemen pengetahuan ini akan menjadi aset
yang mempunyai potensi paling besar bagi organisasi.
6. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pada Renstra BPK 2016—2020 pengembangan sumber daya manusia akan diarahkan pada
pengembangan talent pool dengan prioritas pada keluarga jabatan yang secara langsung
mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Pengembangan talent pool akan dimulai dari
pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang
dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK.
Identifikasi atas talenta apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada
keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang
dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan
diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015—2019),
talent pool akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan
tema prioritas pemeriksaan.
6
BAB II LANDASAN BERPIKIR
Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020
meliputi Renstra BPK 2016-2020 dan Renstra AKN VI 2016-2020, serta Rencana Implementasi
Renstra (RIR) 2016-2020. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan standar
dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dan program reformasi birokrasi.
I. Renstra BPK 2016–2020
Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur dalam Undang Undang Dasar
(UUD) 1945, BPK bersama dengan lembaga negara lain memiliki tugas untuk mendorong
pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD tersebut. Hal ini
dilakukan BPK melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
secara bebas dan mandiri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 23E, Pasal 23F dan 23G UUD 1945 menetapkan
mandat BPK tersebut. Selanjutnya undang-undang (UU) di bidang keuangan negara (2003-
2004) mengatur mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta
pemeriksaannya oleh BPK yang secara kelembagaannya diatur dalam UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara
serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan
tersebut di atas, BPK telah menyusun Renstra dan ditetapkan dengan Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/K/I-XIII.2/12/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Renstra
BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan
misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-
indikator pengukurannya.
II. Renstra AKN VI 2016-2020
Pelaksanaan Renstra BPK 2016-2020 merupakan tanggung jawab Badan yang dibantu
pelaksana tugas BPK pada Auditorat Keuangan Negara, Sekretariat Jenderal maupun
pelaksana penunjang. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada
level BPK Wide, Renstra BPK 2016-2020 secara berjenjang diturunkan pada pelaksana
tugas BPK pada level Eselon I. Dalam hal ini, Renstra AKN VI merupakan penjabaran lebih
lanjut atas tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, yang disertai dengan
indikator-indikator pengukuran, sebagaimana yang hendak dicapai dalam Renstra BPK
2016-2020.
Dengan demikian, dikaitkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan
penjabaran dari Renstra AKN VI 2016-2020 agar arah kebijakan, perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan AKN VI
dan BPK Wide.
7
III. Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016-2020
RIR memuat uraian tentang cara untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai
tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk seluruh satker pelaksana
BPK. Untuk itu, dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian Renstra BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sepenuhnya memedomani RIR dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis BPK.
IV. Standar dan Pedoman Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPK
Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang menjadi
landasan penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 adalah
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, Panduan Manajemen
Pemeriksaan (PMP), Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-
pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).
Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil bagi BPK
Perwakilan Sulawesi Tengah yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil
BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan
dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah dalam mencapai tujuan negara.
Secara lebih khusus, BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya
penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem
yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksananya
mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang
dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah
mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur
pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK.
SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern,
manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan
kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan
berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.
Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling
berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu
integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut
diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.
V. Reformasi Birokrasi
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi
Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. RB bermakna
sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sejak
Tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan RB yang komprehensif, yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Kebijakan dan program RB, yang telah diintegrasikan ke dalam Renstra BPK 2016-2020,
merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah 2016-2020.
8
BAB III VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi, dan
tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar sebagaimana dijabarkan berikut ini.
VISI
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui
pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
MISI
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
NILAI DASAR
1. Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam
menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
2. Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun
individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas
dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi
yang dapat mempengaruhi independensi;
3. Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,
ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
TUJUAN STRATEGIS
1. Tujuan Strategis 1
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan
negara untuk mencapai tujuan negara.
2. Tujuan Strategis 2
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan
negara untuk mencapai tujuan negara.
9
SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan
mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah menyusun sasaran strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan
oleh para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan strategi AKN VI dan strategi BPK yaitu
meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan
meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu.
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan
keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra BPK 2016-2020, pemanfaatan
hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam
pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting
keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ingin memastikan
bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki
tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian SS
ini dinilai melalui persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, survei atas indeks
kepuasan atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, persentase
penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH, tingkat pemenuhan
permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli serta jumlah
bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.
Untuk merealisasikan SS ‘meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku
kepentingan’ diperlukan penyempurnaan pada fungsi-fungsi strategis. Penyempurnaan yang
dimaksud adalah penyempurnaan pada proses kualitas perencanaan pemeriksaan, hasil
pemeriksaan serta pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan
kerugian negara/daerah.
Keberhasilan atas pencapaian fungsi-fungsi strategis tersebut akan diukur dengan indikator : 1)
Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, 2) Rasio
Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, 3) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, 4)
Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, 5) Tingkat
Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, 6) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan, 7) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan 8) Ketepatan
Waktu Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.
Guna menyempurnakan proses internal tersebut, terlebih dahulu diperlukan peningkatan
beberapa modal dasar seperti modal sumber daya manusia yang kompeten, modal anggaran
serta modal organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi.
Keberhasilan pencapaian modal sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran dinilai
melalui : 1) Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, 2)
Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (nonpemeriksa), dan 3)
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan.
Sedangkan Keberhasilan pencapaian modal organisasi akan diukur dengan indikator : 1) Hasil
Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, 2) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan
Informasi, 3) Persentase Penyusunan dan Penyebaran Best-Practice, 4) Presentase Ketepatan
Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, 5) Presentase Ketepatan Waktu
10
Penyampaian Laporan Bulanan, 6) Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, dan 7) Tingkat
Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
Keseluruhan strategi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta strategis guna
mengkomunikasikan strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada seluruh
pelaksana di dalamnya. Adapun peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah periode
2016-2020 disajikan sebagai berikut.
Gambar 2. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Bila dikaitkan dengan peta strategi AKN VI dan BPK, peta strategi yang dirumuskan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam mendukung ketercapaian
peta strategi AKN VI pada seluruh SS. Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan peta
strategi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah secara langsung mendukung
ketercapaian SS 1 dan SS 2. Keterkaitan strategi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
dalam mendukung pencapaian AKN VI dan BPK digambarkan sebagai berikut.
Peta Strategi
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 3. Proses Cascading Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020
11
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN
Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis
yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Renstra BPK 2016-2020 secara spesifik
menyebutkan tiga arah kebijakan BPK untuk periode 2016-2020. Sehubungan dengan hal
tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendukung ketiga
arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK
sebagai berikut.
Misi 1. Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara Bebas dan Mandiri
2. Melaksanakan Tata Kelola Organisasi yang Berintegritas, Independen, dan Profesional
Tujuan Strategis 1 Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan
Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
Tujuan Strategis 2 Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan
Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
Arah Kebijakan 1 Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku
Kepentingan
Arah Kebijakan 2 Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLHRP dan Kerugian Negara Strategi 1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Arah kebijakan 3 Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya
Strategi 3.1. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Strategi 3.2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Strategi 3.3. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
INTEGRITAS INDEPENDENSI` PROFESIONAL
Gambar 4. Framework Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020
Arah kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang
memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang
dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena
keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para
pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-
2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan
para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau
sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan
Misi
Menjadi Pendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara melalui Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat
12
yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi
dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.
Pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dihasilkan
dari perencanaan dan hasil pemeriksaan yang berkualitas, serta pemantauan TLRHP dan
kerugian negara/daerah yang berkualitas. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
selaku satuan kerja pelaksana BPK berperan dalam mewujudkan relevansi pemeriksaan dengan
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah telah menyusun strategi yaitu meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan
kerugian negara/daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan.
Strategi 1.1. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah
Kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara/daerah ditunjukkan dengan tingkat
kemutakhiran penyajian dan ketepatan waktu penyampaian data tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan kerugian negara/daerah ke pemangku kepentingan internal dan eksternal,
baik dalam bentuk laporan secara fisik maupun melalui input ke Sistem Informasi Kerugian
Daerah (SIKAD). Selain terus menerus mendorong pemerintah daerah secara aktif
menindaklanjuti rekomendasi BPK, strategi ini juga dilaksanakan melalui kegiatan :
1. peningkatan kegiatan komunikasi dengan auditee untuk memperoleh informasi terkait
status tindak lanjut (TL) rekomendasi melalui forum Pemantauan TL;
2. pemantauan kerugian negara setiap semesteran sehingga efektivitas penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti
rugi dapat tercapai;
3. identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai
signifikan/diputihkan;
4. peningkatan kompetensi dalam melakukan evaluasi rekomendasi TL melalui training dan
bimbingan (coaching);
5. pengkajian tingkat penyelesaian kerugian negara/daerah; dan
6. peningkatan akurasi database pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.
Intensitas kegiatan pada strategi ini diharapkan akan berdampak pada perbaikan pengelolaan
keuangan daerah.
Strategi 1.2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai
dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para
pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi
2016-2020. Strategi pencapaian kualitas perencanaan pemeriksaan dilaksanakan melalui
kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dengan memperhatikan fokus
pemeriksaan dalam Renstra BPK, hasil analisis kebutuhan melalui rapat konsultatif, serta
Rencana Kerja Pemerintah. Selain itu, dilaksanakan juga beberapa kegiatan antara lain :
1. Pelaksanaan pemeriksaan secara konsisten sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan
yang tertuang dalam RKP.
13
2. Perumusan rencana kegiatan pemeriksaan kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan
kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN.
3. Pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta pemeriksa dan/atau
tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
4. Sponsorship dari Pimpinan untuk berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja.
5. Bimbingan/Coaching atasan langsung pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja.
6. Pemetaan resource pemeriksaan perwakilan (jumlah, talent pemeriksaan).
7. Penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder tepat waktu.
Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan
Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah
ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam
penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu
(SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi
ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang
ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan,
serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan. SPKM akan
memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja
(satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK bahwa
pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM
terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola
Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan
Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan,
Hasil serta Kinerja Pemeriksaan. Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk
peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK.
Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah dengan meningkatkan kualitas hasil
pemeriksaan.
Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, SS ini ingin memastikan bahwa pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan prosedur
pemeriksaan dan memenuhi SPM di tingkat pemeriksaan (audit engagement) dan kelembagaan.
Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan
berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan.
Strategi ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Quality Control (QC) pemeriksaan oleh Pejabat
Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan oleh
Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) sebelum LHP diterbitkan, cross review melalui sponsorship
dari atasan langsung untuk pemeriksaan yang sama, dan meningkatkan konsistensi dan akurasi
penyajian LHP (zero defect) serta evaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS.
14
Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya
Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 mengagendakan untuk
mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas
sumber daya manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi
(organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan. Strategi untuk mendukung arah
kebijakan ini adalah sebagai berikut.
Strategi 3.1. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Peningkatan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
ditunjukkan melalui pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam unit kerja yang efisien dan
efektif, melalui serangkaian prosedur kerja dan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
infomasi (TI) serta sarana dan prasarana.
Pencapaian strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan pemanfaatan teknologi dan informasi
dalam pelaksanaan tupoksi dan mendorong terbentuknya IT Culture, penyusunan dan
penyebaran Best-Practice agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai, penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan dan Laporan Bulanan tepat waktu, aktif menyelenggarakan
Media Relation serta pemastian ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk
menunjang tupoksi.
Strategi 3.2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi dan
menjamin kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang profesional. Oleh
karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk membentuk,
memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai baik pemeriksa maupun nonpemeriksa
melalui keikutsertaannya dalam pendidikan dan latihan berkelanjutan. Strategi ini mendukung
agenda pengelolaan sumber daya manusia dalam Renstra BPK 2016-2020 yang difokuskan pada
pengembangan talent pool.
Strategi 3.3. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Implementasi anggaran organisasi berorientasi pada keluaran dan berkaitan sangat erat dengan
rencana strategis organisasi. Menyadari bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan sumber daya keuangan negara, oleh karena
itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan
pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga
dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.
Tingkat kinerja atas aspek implementasi anggaran dapat diukur melalui empat indikator yaitu
penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran
dan efisiensi.
15
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN
Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN
2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020.
Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi
perhatian BPK selama periode 2016-2020. Keduabelas tema pemeriksaan tersebut adalah :
kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana,
ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah,
pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta
peningkatan efisiensi dan efektivitas dan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
(gambar 5).
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya
pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020. Bentuk
komitmen tersebut dituangkan dalam RKP yang di antaranya memuat daftar obyek
pemeriksaan, dukungan sumber daya manusia dan anggaran.
Gambar 5. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016-2020
16
BAB V KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI
KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam
melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi dan Integrasi
pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
1. Organisasi
Struktur Organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok yaitu 1) kelompok satuan kerja teknis
yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan
pemeriksaan keuangan negara, 2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk
memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, 3)
kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas,
sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur dalam struktur organisasi dan tata
laksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan
struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016.
2. Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
BPK telah melaksanakan program RB sejak Tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari
lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksanaan program RB.
Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan
untuk merubah mind set dan culture set aparatur, peraturan perundang-undangan,
organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan
pelayanan publik.
KERANGKA REGULASI
Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra BPK 2016-2020
melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini,
BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang.
Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara
pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan
perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping peraturan perundang-undangan
tersebut, BPK mengemban amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat
17
regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui
penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020
disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.
Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan
yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini,
telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak
mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman
dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu,
keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan
struktur serta tata kerja organisasi.
Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif
terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai
agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan
dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum
atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut
harus dilakukan untuk mengetahui: 1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang
mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh
BPK; dan 2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau
obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk
mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan
keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan
BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
18
BAB VI TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan dua tujuan strategis 2016-2020, ditetapkan tujuh SS
beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.
Sasaran Strategis (SS) Nama IKU Target Pencapaian Kinerja 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
60% 61% 62% 63% 64%
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
2 2 2 2 2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
85% 85% 85% 90% 90%
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
21% 21% 21% 22% 22%
IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
100% 100% 100% 100% 100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
100% 100% 100% 100% 100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
28 28 28 28 28
IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
A A A A A
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.3 Jumlah Usulan Best Practice 0 1 1 1 1
19
Sasaran Strategis (SS) Nama IKU Target Pencapaian Kinerja 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best Practice
0 60% 70% 85% 100%
IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
2 2 2 2 2
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
90% 91% 92% 93% 94%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
IK 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
100% 100% 100% 100% 100%
IK 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial
90% 90% 90% 95% 95%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
90% 91% 92% 93% 94%
Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program dan
beberapa kegiatan yang menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:
No. Program/Kegiatan Pelaksana
I ProgramTeknis - Pemeriksaan Keuangan Negara
1 Pemeriksaan Keuangan Negara
Subauditorat 2 Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
3 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
II Program Generik 1 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1 Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan dan Subbagian Hukum
2 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Subbagian SDM
3 Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK Subbagian Keuangan
III Program Generik 2 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
1 Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum Subbagian Umum dan TI
20
KERANGKA PENDANAAN
Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari
seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk
pengelolaan tiga program tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.
No. Program/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8.319.692.000 9.038.331.970 9.942.165.167 10.936.381.684 12.030.019.852
1 Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerja Sama Luar Negeri
1.690.397.000 2.109.540.000 2.320.494.000 2.552.543.400 2.807.797.740
2 Layanan Manajemen SDM
6.006.125.000 6.251.791.970 6.876.971.167 7.564.668.284 8.321.135.112
3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
623.170.000 677.000.000 744.700.000 819.170.000 901.087.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
2.945.487.000 3.451.635.000 3.796.798.500 4.176.478.350 4.594.126.185
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum
2.945.487.000 3.451.635.000 3.796.798.500 4.176.478.350 4.594.126.185
III Program Pemeriksaan Keuangan Negara
10.400.664.000 14.394.799.000 15.834.278.900 17.417.706.790 19.159.477.469
1 Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
10.400.664.000 14.394.799.000 15.834.278.900 17.417.706.790 19.159.477.469
21
BAB VII PENUTUP
Dokumen Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2020 merupakan dokumen
yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK.
Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan memiliki
dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang
selalu mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.
Dalam hal ini, peran aktif dari seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
sangat diperlukan demi suksesnya implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2016-2020.
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HENDAR RISTRIAWAN
NIP 19580321978021001
Lampiran Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2015
SS/
IKU Uraian
Target
2015
Pencapaian
2015 2014 2013 2012 2011
SS.1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
1.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 65% 38,87% 54,10% 59,11 % 54,44% 53,91%
1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau
Kerugian Negara
60% 80% 80% N/A N/A N/A
SS. 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen
Pemeriksaan
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 42 42 35 38 22 21
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 6 6 6 6 3 3
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 100% 100% 94,29% 100% 100% 95,24%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam
Pemeriksaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.6 Persentse Pemeriksa yang Memanfaatkan Portal
e-Audit
71% 73,33% 52,17% N/A N/A N/A
SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit.
EPP
2 2 2 2 1 0
SS.4 Meningkatkan Mutu Pemantauan
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
4.1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah yang diterbitkan
28 28 24 24 24 24
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di
Lingkungan Perwakilan
5.1 Jam Pelatihan per Pegawai 40JP 107,05JP 111,50 JP 90,71 JP 95,83 JP 74,87 JP
5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar
Jam Pelatihan
97% 97,50% 97,44% 90% 100% 97,06%
SS. 6 Meningkatkan Komunikasi dengan
Stakeholders
6.1 Jumlah Media Relation per Tahun 2 2,5 2 2 9 20
SS.7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di
Lingkungan Perwakilan
7.1 Aplikasi TIK Yang Dimanfaatkan Secara Optimal 100% 100% 88,46% 99,91 % 100% 100%
7.2 Persentase Entitas yang Mentransfer Data via
Agen Konsolidator (AK)
91% 100% 100% 91,67 % N/A N/A
SS/
IKU Uraian
Target
2015
Pencapaian
2015 2014 2013 2012 2011
SS.8 Meningkatkan pemenuhan Standar Sarana
dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
8.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sesuai dengan Standar
100% 100% 98,51 98,51 % 87,03% 52,93%
SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di
Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 96% 95,17% 96,72% 95,77 % 96,19% 99,74%
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HENDAR RISTRIAWAN
NIP 19580321978021001
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Jl. Prof M. Yamin No. 84, Palu 94121 Tlp. : (0451) 486622 – 486633, Email : [email protected]