RENCANA STRATEGIS - REVISI
Transcript of RENCANA STRATEGIS - REVISI
Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Barat
2010-2015
BBiirroo UUmmuumm
[ RENCANA STRATEGIS Usulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Barat
RENCANA STRATEGIS - REVISIUsulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
REVISI] Usulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pergeseran paradigma pemerintahan yang menuntut birokrat
(aparatur/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) agar lebih berperan
sebagai “pelayan masyarakat” daripada “ingin dilayani” adalah didasarkan pada
kesadaran kritis masyarakat bahwa pemerintah adalah omni potent (serba
bisa)dan omni present (serba ada dimana-mana).
Omni potentmerupakan kewenangan pemerintah secara leluasa untuk
melakukan hal apapun dalam mensejahterakan rakyatnya melalui
penyelenggaraan 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Omni present dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk
“selalu ada dan hadir“ di setiap saat dan kapanpun masyarakat membutuhkan
pelayanannya mulai dari tingkat Kelurahan/Desa/Nagari hingga pemerintahan
di tingkat pusat.
Dalam kapasitas penyelenggaraan berbagai kewenangan yang dimiliki
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, pemerintah pada setiap
level baik ditingkat pusat maupun daerah selalu dihadapkan pada 4 hal penting
terkait perencanaan strategis yakni:
a. Hal apa yang akan dicapai;
b. Bagaimana cara mencapainya;
c. Bagaimana penganggarannya;
d. Bagaimana mengetahui agar kita tetap berada diatas jalur.
Setiap unsur yang terlibat dalam birokrasi harus memahami bahwa
pemerintahan an sich (sejatinya) ada untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya dan pada akhirnya pemerintah pun harus siap untuk di kritisi
agar mampu membenahi pelayanan yang dianggap kurang optimal dalam
melayani masyarakatnya.
Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan
selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar
instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi
pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 2
Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut
adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan
pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka
pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk
jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151
Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum
mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.
Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Biro Umum
sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-
2015 adalah dokumen perencanaan Biro Umum untuk periode 5 (lima) tahun
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan
bersifat indikatif.
1.2. Landasan Hukum
Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2010-2015 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 3
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahanantara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 4
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penerapan perencanaan strategis adalah merupakan wujud ketaatan
para penyelenggara negara terhadap keselarasan dalam pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Akan menjadi sesuatu
yang sulit dan mustahil untuk dicapai apabila para penyelenggara negara tidak
optimal dalam melakukan perencanaan sementara lingkungan strategis yang
turut mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya
senantiasa dinamis dan selalu berkembang.
Penyusunan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan
pedomandalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
selama periode tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.3.2. Tujuan
Perencanaan strategis memiliki peran penting sebagai guidance
(panduan) bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga diharapkan
terciptanya kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah dirumuskan
terhadap hasil yang dicapai oleh organisasi.
Apabila telah tercipta keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai
dengan realisasi capaian yang telah diraih, maka hal ini akan berdampak
langsung terhadap efektivitas dan efisiensi tatakelola penyelenggaraan
pemerintahan baik dalam hal perencanaan program/kegiatan maupun
perencanaan penganggarannya.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 5
Referensi teoritis menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa
manfaat dalam penerapan perencanaan strategis (John. M. Bryson, 2000:12)
yakni:
a. Mengembangkan kemampuan berfikir strategis;
b. Memperjelas arah masa depan;
c. Melatih kemampuan menciptakan prioritas;
d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa
depan;
e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan
keputusan;
f. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, dan
g. Membangun kerja kelompok dan keahlian.
Tujuan penyusunan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2010-2015adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Umum
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun
2010-2015;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Biro Umum selama periode tahun 2010-2015;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Umum;
serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program
pembangunan Biro Umum baik tahunan maupun lima tahunan.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 6
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Sebagai unsur supporting unit (unit pendukung) pada Sekretariat
Daerah, Biro Umum merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro
Umum memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan
perencanaan, program, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi Tata
Usaha Sandi dan Telekomunikasi, Tata Usaha Pimpinan, Keuangan
Sekretariat Daerah, Rumah Tangga, Keprotokolan dan Hubungan Lintas
Sektoral.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro
Umum melaksanakan fungsi:
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum tata usaha, sandi dan
telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah
tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral;
b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tata usaha, sandi dan
telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah
tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral;
c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi tata usaha, sandi dan
telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah
tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka
susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum
terdiri dari 4 Bagian yang masing – masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian
dan 12 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan uraian
sebagai berikut:
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 8
STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR (SESUAI DENGAN PERDA PROV. SUMBAR No. 11 TAHUN 2011)
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM H. SUDIRMAN GANI, SH, MM (IV/d)
NIP. 19561231 198003 1 090
KEPALA BIRO UMUM
ASBEN HENDRI, SE, MM (IV/a) NIP. 19631209 198611 1 003
BAGIAN RUMAH TANGGA HERI NOVIARDI, SE, MM (III/d) NIP. 19621119 198611 1 001
SUBAG RT. PIMPINAN ELFENDRIZAL M.ZEN (III/c)
NIP. 19610415 198503 1 001
SUBAG URUSAN DALAM PARDISNO, SH (III/c)
NIP. 19690212 198812 1 001
SUBAG SANTEL ISDAR, S.Sos (III/d)
NIP. 19610415 198210 1 001
BAGIAN TATA USAHA RIZALDI, AP, M.Si (III/d)
NIP. 19740416 199501 1 001
BAGIAN KEUANGAN SYAMSIARNI, S.Sos (III/d)
NIP. 19620614 198206 2 001
SUBAG TU. BIRO RANDY HARFIAN, SSTP (III/b) NIP. 19860717 200412 1 003
SUBAG TU. PIMPINAN ABSIDEVI MULYANI, S.Sos (III/d)
NIP. 19621221 198210 2 001
SUBAG ARSIP & EKSPEDISI NUR AFRIDA, BA (III/d)
NIP. 19621227 198210 2 003
SUBAG PEN. USAHAAN KEU. SRILENA HARTATI, S.Sos (III/d) NIP. 19641006 198701 2 001
SUBAG VERIFIKASI ERAWENI, SE (III/d)
NIP.19621010 198710 2 002
SUBAG AKUNTANSI INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM (IV/a)
NIP. 19690315 199503 2 001
BAGIAN PROTOKOL KUSWANDI K, S.Sos (IV/a)
NIP. 19600611 198603 1 007
SUBAG PELAYANAN PIMP. UPHIX MARIA HELENA FATMA (III/b)
NIP. 19730316 199503 2 002
SUBAG HUB. LINTAS SEKTORAL EFRIZAL (III/c)
NIP. 19601118 198503 1 006
SUBAG ACARA DAN PELY. TAMU ENIM YASMI, S.Sos (III/c)
NIP. 19640425 198503 2 004
Jabatan Fungsional
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 9
2.2. Sumberdaya SKPD
Penyusunan manajemen strategik haruslah dilihat sebagai usaha untuk
mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan organisasi agar mampu
bertahan (survive) menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang terjadi
terus menerus. Manajemen strategik bukan hanya mengidentifikasi peluang
terbaik yang sedang tumbuh, akan tetapi menyiapkan perangkat yang siap
menangkap sinyal pasar, selembut apapun sinyal itu. (S. Muhammad,
2000:13)
Perangkat dapat kita asumsikan sebagai sumberdaya pendukung
organisasi sementara sinyal pasar adalah merupakan faktor eksternal
organisasi seperti peluang (opportunites) dan ancaman (threats) yang dapat
saja bernilai negatif dan melemahkan organisasi apabila tidak dapat dikelola
dengan baik dan optimal
Ketersediaan Man (sumberdaya manusia), baik dari sisi kualitas maupun
kuantitasnya pada Biro Umum dapat kita lihat melalui tabel berikut: Tabel 2.1
Jumlah SDM BerdasarkanPendidikan
No Pendidikan Jumlah 1 S3 - 2 S2 10 Orang 3 S1 48 Orang 4 D3 9 Orang 5 SMA 102 Orang 6 SMP 6 Orang 7 SD 7 Orang
Tabel 2.2
Jumlah SDM BerdasarkanJenisKepegawaian
No Jenis Jumlah 1 PNS 182 Orang 2 CPNS - 3 PTT 9 Orang 4 TenagaKontrak 22 Orang 5 TenagaSukarela -
Tabel 2.3
Jumlah SDM BerdasarkanGolongan
No Golongan Jumlah 1 IV 8 Orang 2 III 87 Orang 3 II 82 Orang 4 I 5 Orang
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target RenstraSKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 10
wajib, dan/atau indikator kinerjapelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya
seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasioleh pemerintah.
Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah
satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja lainnya seperti yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Sebagai unit pendukung (supporting unit) pada
Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah
dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum
melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan, antara
lain : pelayananpimpinan, pelayanankesekretariatandan beberapa program
urusanyang berkaitan dengan Misi ke-2 Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang
Baik, Bersih dan Profesional.
Rencana Strategis Biro Umum 2010
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Umum
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Indikator
1 2 3 4
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 11
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Padang, Novem
KEPALA BIRO UMUM
dto,
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2 3 4 5
17 18 19 20
Padang, November 2014
KEPALA BIRO UMUM
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003
Rencana Strategis Biro Umum 2010
Anggaran dan Realisasi
Uraian
Anggaran pada Tahun ke-
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 12
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun
ke-
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Padang, November 201
KEPALA BIRO UMUM
dto,
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan
5 Anggaran Realisasi
16 17 18
Padang, November 2014
KEPALA BIRO UMUM
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan
mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya.
Biro umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan
kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan
dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik
yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas
SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.
Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi
organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam
pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro
Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi
untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat
pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Sumatera
Barat pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing
daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan
kapasitas SDM yang dimilikinya sejakmulai dari sekarang.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 14
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Identifikasi permasalahan yang dihadapi Biro Umum dalam menjalankan
tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Aspek Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari
pemerintah. Biro Umum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan
memperbaiki standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas
pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukan masih rendahnya
kualitas pelayanan publik dilihat dari SOP yang belum maksimal
diterapkan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan yang
profesional, ramah dan transparan, serta fasilitas pelayanan yang juga
masih belum memenuhi kriteria atau standar pelayanan prima.Faktor lain
yang
mempengaruhirendahnyakualitaspelayananadalahmasihlemahnyakontrolte
rhadapimplementasistandarpelayanan,
sehinggabelumterlihatkonsistensidalammemberikanpelayanan yang
ramahcepatdanakuntabel.
2. Aspek Sumber Daya Manusia.
Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas
Biro Umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dari
segi jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak namun pada beberapa
kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya
lingkup pekerjaan Biro Umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang
memiliki kemampuan atau skill khusus seperti tenaga keprotokolan,
pembawa acara, penyanyi, pemusik, sopir, teknisi dan lain-
lain.Rendahnyakualitas SDM sangatdipengaruhiolehbudayakerja yang
lamban,
tidakramahdantidaktransparanakibatdaritidakkonsistenmenerapkanreward
and punishment.Selainitujugadipengaruhiolehterbatasnyakewenangan Biro
Umumdalampengelolaan PNS.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Umum terbatas dari
segi jumlah dan kualitas. Seperti ketersediaan kendaraan
dinas/operasional, jabatan dan kendaraan lapangan yang sangat terbatas.
Fasilitas ruang rapat dan convention hall yang juga terbatas dan masih
belum memenuhi standar pelayanan yang prima. Permasalahan juga
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 15
muncul dari segi pemeliharaansarana dan prasarana tersebut karena
terbatasnya dana
pendukung.Selainituorganisasibelumdapatmenerapkanmanajemenmutuda
nmanajemenlogistik yang
baiksertaketerbatasankewenangandalampembangunanfisik.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 “Terwujudnya Masyarakat
Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”, dan Misi kedua
“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”, maka
program yang berkaitandengantugas dan fungsi Biro Umum adalah
programpeningkatankualitasmanajemenpelayananpublik.
Program tersebutsecarahierarkisdapatdilihatdari Misi Kedua dan Agenda
Prioritas Kedua RPJMD 2010-2015, yaitu Perbaikan Tatakelola Pemerintahan
Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
Keterkaitanselanjutnya dengan Tujuan Keenam RPJMD 2010-2015,
yaituTerwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, dan pada Sasaran kelima
Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam rangka pencapaian program di atas, makapetastrategidan scope
kebijakan Biro Umum dapat difokuskan pada aspek Sumber Daya Manusia,
sarana dan prasarana serta pelayanan publik. Kebijakan administrasi umum
merupakan strategi bagi Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu
organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk
diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan
berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (bussiness as
usual) dan reaktif. (John M. Bryson, 2000:xviii).
Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan
tugas agar terhindar dari rutinitas dan reaktif, Biro Umum mencoba
merumuskan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi
antara lain:
1. Optimalisasi fungsi pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah
daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai
lini pendukung (supporting staff) Setda menjadi yang terdepan dalam
penguatan fungsi pelayanan publik ini karena vitalnya tupoksi yang dimiliki
dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Secara
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 16
menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk
melakukan penguatan dan optimalisasi “peran” masing-masing SKPD. Hal
ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk
memperoleh layanan yang baik dan memuaskan dari birokrasi.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke III yang
diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, maka Biro Umum sebagai
yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu
menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat
memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai serta
SDM yang handal.
3. Dibukanya keran globalisasi yang ditandai dengan Masyarakat Ekonomi
Asean 2015 menyebabkan derasnya arus keluar masuk barang dan jasa
termasuk orang secara domestik maupun internasional. Oleh sebab itu,
perlu ditingkatkan daya saing daerah yang salah satu faktor pentingnya
adalah membangun citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
ditingkat nasional maupun internasional. Mewujudkan pelayanan publik yang
prima perlu menjadi fokus perhatian karena kualitas pelayanan yang
semakin baik akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepercayaan
publik. Selanjutnya citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumbar akan
terangkat secara eksponensial (berkali lipat) karena dengan memberikan
pelayanan yang baik akan menanamkan kesan yang baik dihati tamu-tamu
daerah/ pengguna layanan, dan secara tidak langsung kesan yang baik
tersebut akan menyebar luas.
Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa organisasi sosial/pemerintahan
yang memiliki perencanaan strategis tidak hanya dapat membantu suatu
organisasi tetap relevan dengan perubahan lingkungan sosial politik, namun
bahkan mampu mempengaruhi, mengarahkan dan membentuk sistem sosial,
politik dan ekonomi sesuai dengan visi dan misi organisasi.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 17
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Biro Umum
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1
ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus
menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau
organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang
peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu
daerah/organisasi pada masa mendatang.
Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang ada,
serta mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dalam kurun
waktu Tahun 2010-2015, Biro Umum ingin mewujudkan visi:
“Menjadi Biro yang Handal di Bidang Pelayanan Pimpinan dan
Kesekretariatan Tahun 2015”
Pelayanan Pimpinan merupakan fungsi pelayanan dalam memenuhi
segala kebutuhan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Barat) dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya. Biro
Umum memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran tugas
jabatan yang diemban oleh Pimpinan tersebut.
Pelayanan kesekretariatan merupakan fungsi pelayanan atau dukungan
yang diberikan oleh Biro Umum terhadap kebutuhan-kebutuhan unit kerja pada
Sekretariat Daerahmaupun SKPD lainnya, seperti Pelayanan Keuangan
Sekretariat Daerah, dukungan tenaga pramu administrasi,
pelayanansandidantelekomunikasipenggunaan fasilitas-fasilitas penunjang
kegiatan SKPDmaupunmasyarakat.
Selanjutnya misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun
2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang
tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan
diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi,
kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.
Untuk mewujudkan visi di atas, Biro Umum mengupayakan misi untuk
kurun waktu 2010-2015:
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 18
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berorientasi pelayanan
prima.
Misi Pertama diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana
dan prasarana yang sesuai standar baik dari segi jumlah maupun kualitas.
Sarana dan prasarana adalah modal dasar bagi Biro Umum dalam melayani
kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan.
Misi Kedua diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan Sumber
Daya Manusia sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan. SDM juga
merupakan aset yang perlu diinvestasikan secara berkelanjutan karena
menjadi faktor penting keberhasilan dari suatu
programdanpenentudaripencapaian-pencapaianorganisasisecarakeseluruhan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun.Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas
pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 19
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
Persentase sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar
N/A N/A N/A 50% 80%
2 Terwujudnya kualitas pelayanan pimpinan dan kesekretariatan yang Berorientasi Pelayanan Prima
Meningkatnya kualitas pelayanan tamu pemda dan VIP yang semakin baik
Persentase kunjungan tamu yang terlayani sesuai standar
N/A N/A N/A 90% 95%
Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
N/A N/A N/A 3.5
(skala5) 3.75
(skala5)
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 20
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau
mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan
merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya, strategi yang diterapkan Biro Umum antara lain:
1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung.
2. Revisi Standar Pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.
Arah kebijakan Biro Umum Tahun 2010-2015 adalah:
1. Meningkatkan daya dukung Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar;
2. Meningkatkan dukungan teknologi pada sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
3. Merevisi standar pelayanan dan prosedur operasi yang ramah, cepat dan akuntabel;
4. Menerapkan “reward and punishment” terhadap aparatur secara proporsional;
5. Menerapkan budaya kerja yang profesional, ramah dan inovatif;
6. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan kepada SDM Aparatur.
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 21
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera
Barat 2010-2015 serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD yang telah dirumuskan, maka Biro Umum mengampu 8
(delapan) program, yang terdiri dari 5 (lima) program administrasi umum dan 3 program urusan.
Untuk dapat mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun
ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/ DPRD
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 22
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
15. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Mobil Jabatan
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mes
5. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mes
6. Pengadaan Meubiler
7. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
8. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi
10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan
18. Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
20. Pembangunan Taman Gubernuran
21. Pembuatan Gardu/ Pos Jaga
22. Pengadaan Sarana Fasilitas Umum
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 23
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2. Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah
2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 24
1. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
VIII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
1. Forum Komunikasi Persandian
2. Bimbingan Teknis Aparatur Penatausahaan Pimpinan
3. Bimbingan Teknis Keprotokolan
4. Bimbingan Teknis Peningkatan Etos Kerja
5. Rapat Koordinasi Staf Ahli Gubernur, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 25
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Biro Umum yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, dapat
dilihat dari matrik hubungan misi, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja beserta deskripsinya sebagai berikut:
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi kinerja pada akhir
periode RPJMD
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Indeks kepuasan pengguna layanan
N/A N/A N/A N/A 3.5
(skala5) 3.75
(skala5) 3,75
(skala5)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.20 03 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Persentase jumlah
surat terkirim
dengan total surat
masuk
100% 282.600.000 100% 266.000.000 100% 252.480.000 100% 387.865.000 100% 305.000.000 100% 1.493.945.000 TU Sumbar
1.20 03 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan air, listrik
dan telepon
100% 1.708.000.000 100% 1.960.200.000 100% 2.002.200.004 100% 2.194.200.000 100% 2.200.000.000 100% 10.064.600.004 RT Sumbar
1.20 03 01 03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 355.000.000 100% 325.000.000 100% 652.250.000 100% 512.900.000 100% 500.000.000 100% 2.345.150.000 RT Padang
BIRO UMUM
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
sesuai
standarisasi
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
Persentase
sarana dan
prasarana
yang telah
memenuhi
standar
perlengkapan kantor
1.20 03 01 04 Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS/DPRD
Persentase
terpenuhinya jasa
pemeliharaan
kesehatan
KDH/WKDH
100% 150.000.000 100% 235.000.000 100% 410.000.000 100% 300.000.000 100% 270.000.000 100% 1.365.000.000 TUK Padang
1.20 03 01 05 Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
Jumlah objek BMD
yang diasuransikan3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess
26.950.095
3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess
31.173.200
3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess, 43 unit
kendaraan
dinas
168.273.200
3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess, 43 unit
kendaraan
dinas
168.273.200
3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess, 43 unit
kendaraan
dinas
200.000.000
3 unit rumah
dinas, 2 unit
mess, 45 unit
kendaraan
dinas
594.669.695 RT Sumbar
1.20 03 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Persentase
terpenuhinya jasa
kebersihan kantor100% 945.342.400 100% 850.927.629 100% 894.428.608 100% 1.176.625.000 100% 1.900.000.000 100% 5.767.323.637 RT Padang
1.20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
100% 448.148.010 100% 314.523.550 100% 366.383.990 100% 385.039.990 100% 450.000.000 100% 1.964.095.540 TU Padang
1.20 03 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Persentase
tersedianya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
100% 287.997.000 100% 226.269.000 100% 227.389.050 100% 266.361.805 100% 285.000.000 100% 1.293.016.855 TU Padang
1.20 03 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 118.163.500 100% 83.403.000 100% 250.000.000 100% 451.566.500 TU Sumbar
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya Persentase 1.20 03 01 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 thn 1.644.120.000 85,75 494.497.000 76,73 1.426.047.225
3 unit mesin
tik, 1 unit
mesin
penghancur
kertas, 1 unit
mesin
fotocopy, 2
unit infocus,
karpet VVIP,
mesin
absensi
1.313.235.000
3 unit mesin
tik, 1 unit
mesin
penghancur
kertas, 1 unit
mesin
fotocopy, 1
unit infocus,
karpet VVIP,
mesin
absensi
300.000.000
3 unit mesin
tik, 1 unit
mesin
penghancur
kertas, 1 unit
mesin
fotocopy, 1
unit infocus,
karpet VVIP,
mesin
absensi
5.177.899.225 TU Sumbar
1.20 03 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan
bacaan kebutuhan
KDH/WKDH350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 90.000.000 1 thn 290.200.000 TU Padang
1.20 03 01 16 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan logistik
kantor
100% 48.000.000 100% 48.000.000 100% 75.000.000 100% 171.000.000 TU Sumbar
1.20 03 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Persentase
terpenuhinya 100% 185.000.000 100% 150.000.000 100% 120.500.000 100% 108.450.000 100% 150.000.000 100% 713.950.000 RT Sumbarkebutuhan makan
dan minum rapat
100% 185.000.000 100% 150.000.000 100% 120.500.000 100% 108.450.000 100% 150.000.000 100% 713.950.000 RT Sumbar
1.20 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
perjalanan dinas
koordinasi dan
konsultasi kedalam
dan luar daerah
100% 5.079.612.400 100% 4.858.309.505 100% 4.442.582.363 100% 5.615.209.959 100% 5.500.000.000 100% 25.495.714.227 TUK
Dalam
dan Luar
Daerah
1.20 03 01 22 Penyediaan Jasa Sopir
Kantor
Jumlah sopir kantor
yang tersedia 14 org 220.500.000 14 org 318.500.000 14 org 539.000.000 Padang
1.20 03 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana aparatur80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 02 03 Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah Prasarana
gedung terbangun 1 unit 250.000.000 1 unit 250.000.000 RT Sumbar
1.20 03 02 04 Pengadaan Mobil
Jabatan
Jumlah kebutuhan
mobil jabatan 2 unit 956.000.000 956.000.000 TU Padang
1.20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kebutuhan
kendaraan
dnas/operasional2 unit 1.503.000.000 98,06 410.000.000 97,46 896.635.000 1 unit 3.941.500.000
5 unit roda
empat, 4 unit
roda dua
3.500.000.000
5 unit roda
empat, 4 unit
roda dua
10.251.135.000 TU Padang
1.20 03 02 06 Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas/
Mess
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah
jabatan/dinas/mess1 thn 591.130.000 84,10 619.020.000 90,21 621.190.500 1 thn 630.615.500
4 unit lampu
hias 1.500.000.000
4 unit lampu
hias 3.961.956.000 TU Sumbar
1.20 03 02 08 Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas/ Mess
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
perlengkapan
Rumah Jabatan/
Dinas/ Mess
100% 874.325.500 100% 772.005.000 100% 821.534.875 100% 758.390.000 100% 600.000.000 100% 3.826.255.375 TU Sumbar
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 2
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya Persentase 1.20 03 02 10 Pengadaan Meubiller Jumlah paket
kebutuhan
meubelier kantor98,78 670.375.000 12 paket 2.262.150.001 6 paket 1.500.000.000 9 paket 4.432.525.001 TU Sumbar
1.20 03 02 15 Pengadaan Komputer
dan Jaringan
Komputerisasi
Jumlah kebutuhan
komputer dan
jaringannya22 unit 243.200.000 85,97 313.150.000 92,06 19.425.000 1 unit 85.250.000 13 unit 180.000.000 13 unit 841.025.000 TU Padang
1.20 03 02 16 Pengadaan Peralatan
Studio, Komunikasi dan
Informasi
Jumlah kebutuhan
peralatan studio
100%
159.336.000 86,67 201.400.000 2 unit 524.790.000 3 unit 300.000.000 3 unit 1.185.526.000 TU Padang
1.20 03 02 19 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Alat Studio, Alat
Komunikasi, Alat
Informasi
Jumlah peralatan
studio, komunikasi
dan informasi yang
terpelihara
100% 38.700.000 100% 23.700.000 100% 75.000.000 100% 137.400.000 TU Padang
1.20 03 02 20 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah
Jabatan/ Rumah
Dinas/Mess
Jumlah rumah
jabatan yang
terpelihara 3 unit rumah
dinas 450.000.000
3 unit rumah
dinas 220.000.000
3 unit rumah
dinas 440.480.000
3 unit rumah
dinas 310.000.000
3 unit rumah
dinas 800.000.000
3 unit rumah
dinas 2.220.480.000 RT Sumbar
1.20 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket
pekerjaan
pemeliharaan
gedung kantor
6 paket 790.000.000 6 paket 611.979.000 6 paket 1.003.561.250 6 paket 462.222.500 6 paket 800.000.000 6 paket 3.667.762.750 RT Sumbar
gedung kantor
1.20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil
jabatan yang
terpelihara
9 unit 504.475.000 9 unit 487.165.500 9 unit 416.665.500 9 unit 914.452.000 9 unit 600.000.000 9 unit 2.922.758.000 RT Padang
1.20 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara40 unit 597.640.000 96,32 627.251.220 89,29 540.285.179 40 unit 1.065.965.850 50 unit 700.000.000 50 unit 3.531.142.249 RT Padang
1.20 03 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan/
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
Persentase
terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
100% 265.950.000 100% 225.350.000 100% 208.650.000 100% 199.859.000 100% 300.000.000 100% 1.199.809.000 RT Padang
1.20 03 02 25 Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
terpelihara
100% 465.248.230 100% 274.746.250 100% 114.900.000 100% 110.250.000 100% 250.000.000 100% 1.215.144.480 TU Sumbar
1.20 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Komputer dan
Jaringan Komputerisasi
Persentase
terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala
komputer dan
jaringan
komputerisasi
100% 6.600.000 100% 58.000.000 100% 60.700.000 100% 70.000.000 100% 195.300.000 TU Padang
1.20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/
berkala Instalasi dan
Jaringan
Persentase
terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala
instalasi dan
jaringan air, telepon
dan internet
100% 374.842.500 100% 238.800.000 100% 89.622.500 100% 92.662.500 100% 250.000.000 100% 1.045.927.500 RT Sumbar
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 3
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya Persentase 1.20 03 02 29 Pengelolaan,
Pengawasan dan
Pengendalian Asset
SKPD
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
pengelolaan aset
SKPD
100% 365.568.000 100% 49.800.000 100% 84.228.000 100% 165.000.000 100% 664.596.000 TU Sumbar
1.20 03 02 32 Rehabilitasi Sedang/
Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
direnovasi2 unit 580.688.750 2 unit 580.688.750 2 unit 1.161.377.500 TU Sumbar
1.20 03 02 48 Pembangunan Taman
Gubernuran
Jumlah taman
terbangun 1 paket 180.000.000 1 paket 180.000.000 Padang
1.20 03 02 48 Pembuatan Gardu/Pos
Jaga
Jumlah pos jaga
terbangun 1 paket 208.000.000 1 paket 208.000.000 Padang
Pengadaan Sarana
Fasilitas Umum
Terpenuhinya
Sarana Prasarana
Lapangan Olah
Raga Tenis di
Gubernuran
1 paket 51.500.000 1 paket 51.500.000 RT Padang
1.20 03 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur 80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 03 01 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Jumlah kebutuhan
pakaian dinas
18 stel
pakaian
18 stel
pakaian
18 stel
pakaian
18 stel
pakaian
18 stel
pakaian
18 stel
pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya670 org
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
463.088.000
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
471.388.000
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
444.630.000
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
423.104.000
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
420.000.000
pakaian
dinas, 18 stel
pakaian
PSH, 15 stel
PSL, 12 stel
2.222.210.000 TU Padang
1.20 03 03 02 Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Jumlah kebutuhan
pakaian kerja
lapangan40 org 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 35.000.000 40 stel 155.000.000 TU Padang
1.20 03 03 03 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Jumlah kebutuhan
pakaian khusus hari-
hari tertentu
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
26.200.000
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
65.700.000
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
60.000.000
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
112.500.000
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
110.000.000
20 stel PDU,
8 stel
pakaian
KORPRI
374.400.000 TU Padang
1.20 03 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur60% 70% 80% 90% 100% 100%
1.20 03 05 03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan mengikuti
bimtek implementasi
peraturan perundang-
undangan
30 org 100% 191.704.000 100% 121.936.000 100% 202.381.500 100% 102.381.500 100% 150.000.000 100% 768.403.000 TUK
Dalam
dan Luar
Daerah
Pengukuran kinerja dan
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Tersedianya data
dan dokumen
akuntabilitas kinerja4 dokumen 80.000.000 4 dokumen 80.000.000 TU Padang
1.20 03 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Meningkatnya
sistim pelaporan
capaian kinerja
keuangan 80% 85% 90% 95% 100% 100%
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya Persentase 1.20 03 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dokumen/laporan
yang disiapkan Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
274.308.400
Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
251.958.400
Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
249.247.950
Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
183.925.552
Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
500.000.000
Lap
Bulanan, Lap
Semester,
Lap
Keuangan
Akhir Tahun,
Jurnal, Buku
Besar &
Buku Besar
Pembantu,
LKPJ, SPIP,
LPPD,
Capaian
Kinerja Biro
Umum
1.459.440.302 TUK Padang
1.20 03 06 05 Penatausahaan
Keuangan SKPDPersentase
terpeuhinya sarana
penunjang kegiatan
penatausahaan
100% 323.100.000 100% 441.500.000 100% 437.460.000 100% 326.355.000 100% 450.000.000 100% 1.978.415.000 TUK Padang
penatausahaan
keuangan SKPD
1.20 03 06 06 Penyusunan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Persentase
terpenuhinya sarana
penunjang kegiatan
penyusunan
perencanaan dan
penganggaran
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
354.347.950
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
324.347.950
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
160.380.900
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
120.861.855
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
200.000.000
Pra RKA,
RKA, DPA,
DPPA, Renja
1.159.938.655 TUK Padang
1.20 03 07 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kedinasan 80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 07 01 Penyediaan Jasa
Pelayanan Tamu
Pemerintah Daerah
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
pelayanan tamu-
tamu yang
berkunjung ke
Sumbar
850 org 70% 4.487.303.587 70% 5.082.665.207 70% 7.695.273.500 70% 6.688.624.000 70% 7.500.000.000 100% 31.453.866.294 RT
Dalam
dan Luar
Daerah
1.20 03 07 02 Peringatan Hari-Hari
Besar Nasional
Jumlah
kegiatan/iven
peringatan Hari
Besar Nasional
7 Kegiatan 7 Kegiatan 761.761.450 7 Kegiatan 761.756.450 7 Kegiatan 679.775.450 7 Kegiatan 682.127.450 7 Kegiatan 850.000.000 7 Kegiatan 3.735.420.800 TU Sumbar
1.20 03 17 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya
pengelolaan
keuangan daerah
1.20 03 17 48 Intensifikasi
Penerimaan Retribusi
Pengelolaan Istana
Bung Hatta
Rata-rata
penyewaan kamar
perbulan 12 kali 205.345.800 15 205.345.800 18 410.691.600 RT Bukittinggi
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
tamu pemda
dan VIP yang
semakin baik
Persentase
kunjungan
tamu yang
terlayani
sesuai
standar
Terwujudnya
kualitas
pelayanan
pimpinan dan
kesekretariatan
yang
Berorientasi
Pelayanan
Prima
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
4
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Terpenuhinya
2013 2014 2015Program dan
KegiatanKode
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Meningkatnya Persentase 1.20 03 22 Program
Pengembangan
Manajemen Pelayanan
Publik
Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pelayanan Publik
80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 22 05 Peningkatan Pelayanan
Keprotokolan
Jumlah kunjungan
yang terlayani
sesuai aturan
keprotokolan
360 kali 360 kali 364.895.322 360 kali 428.250.200 360 kali 504.050.200 360 kali 600.000.000 360 kali 1.897.195.722 PROT
Dalam
dan Luar
Daerah
1.20 03 44 Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur80% 85% 90% 95% 100% 100%
1.20 03 44 46 Forum Komunikasi
Persandian
Berfungsinya dan
Lancarnya
Persandian Sumbar60 org 60 orang 92.202.000 60 orang 97.342.000 60 orang 86.836.000 60 orang 75.656.000 60 orang 150.000.000 60 orang 502.036.000 RT Sumbar
1.20 03 44 47 Bimtek Aparatur
Penatausahaan
Pimpinan
Jumlah peserta
bimtek aparatur
pelayanan pimpinan60 org 60 orang 147.637.000 60 orang 97.342.000 60 orang 82.605.400 60 orang 70.287.000 60 orang 150.000.000 60 orang 547.871.400 TU Sumbar
1.20 03 44 48 Bimbingan Tekhnis
Keprotokolan
Jumlah peserta
bimtek keprotokolan
70 org70 orang 45.000.000 70 orang 113.832.100 70 orang 96.376.100 70 orang 150.000.000 70 orang 405.208.200 PROTK Sumbar
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
yang
berorientasi
pelayanan
prima
Indeks
kepuasan
pengguna
layanan
1.20 03 44 53 Bimbingan Tekhnis
Peningkatan Etos Kerja
Jumlah peserta
bimtek etos kerja
60 org60 orang 75.000.000 60 orang 75.000.000 60 orang 150.000.000 TU Sumbar
1.20 03 44 79 Rapat Koordinasi Staf
Ahli Gubernur, Bupati
dan Walikota se
Sumatera Barat
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Staf Ahli Gubernur,
Bupati dan Walikota
60 org
60 orang 1
kali kegiatan130.000.000
60 orang 1
kali kegiatan119.333.000
60 orang 1
kali kegiatan130.000.000
60 orang 1
kali kegiatan379.333.000 TU Sumbar
Padang, November 2014KEPALA BIRO UMUM
dto,
ASBEN HENDRI, SE, MMPembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003
Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 6