RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN...
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN...
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020
MEDAN
2019
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 i
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Derah serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang saling
berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah.
Adapun rencana kerja yang dimaksud memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2020).
Demikian Rencana Kerja ini disusun,diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai
acuan dimasa yang akan datang.
Medan, Oktober 2019
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
RISWAN, SE PEMBINA TK. I
NIP. 19640501 199303 1 005
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................. 4
1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 6
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.............. 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ........................ 10
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah ............................................... 16
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................. 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 19
3.3. Program dan Kegiatan ...................................................... 21
BAB IV : PENUTUP ........................................................................... 29
LAMPIRAN
I. TABEL RUMUSAN E-RENJA 2020 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN
2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
II. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2020
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan
Daerah terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD); Renca
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); dan Renca Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
`
Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program
dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi
kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, adalah RPKD tahun pertama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018 – 2023 yang merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
2
Tahun 2018, sekaligus penyusunan Rencana Kerja pertama yang setiap OPD
dalam menyusun perencanaan kegiatannya dalam mendukung
pembangunan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah
Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun,
memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerahmenjadi Pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah, dimana pada tahapan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagian
ketujuh tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
pasal 125 s.d 135. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Di dalam Renja Perangkat Daerah ini telah menyesuaikan dengan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 129, yang disajikan dengan
sistematika paling sedikit memuat :
a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
3
Gambar 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
sua
i
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
4
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 disusun saat awal periode
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sehingga dasar penyusunan Renja
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
adalah RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Berkenaan dengan hal
tersebut, Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 ini menjadi sangat penting karena merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2018.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
5
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013
Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 – 2023.
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
6
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yaitu untuk
memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
Perangkat Daerah.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yaitu:
1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020;
2. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,
kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan
awal Renja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat
Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah lainnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, terdiri dari pengertian ringkas tentang Renja,
proses penyusunan Renja, kedudukan Renja tahun rencana
dalam periode dokumen RKPD, keterkaitan antara dokumen
Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Provsu serta
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan, terdiri dari dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala
Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.
1.3. Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang
maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi DaerahProvinsi Sumatera Utara
Tahun 2020.
1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah, mengemukakan
organisasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra SKPD;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2019
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang EPPD dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisi uraian mengenai:
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan SKPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
SKPD;
d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
Berisi uraian mengenai:
a. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan
awal RKPD;
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
9
2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat
Berisi uraian mengenai:
a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/
kegiatan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun ketidaksesuaian anggaran
dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.
LAMPIRAN
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 10 -
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Secara umum pembangunan sektorpendapatan di lingkungan Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
dilaksanakan melalui program yang terdiri dari :
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
7. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
8. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor;
9. Program Peningkatan Retribusi Daerah;
10. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan;
11. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah.
Sasaran kebijakan Pendapatan Daerah yang telah tercapai pada
tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Intensifikasi sumber pendapatan daerah serta mendorong peningkatan
tertib penatausahaan administrasi;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Mendekatkan pelayanan melalui pembukaan Gerai Samsat;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Pembayaran Pajak melalui ATM
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan melalui Samsat Night
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
informasi;
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 11 -
7. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan
manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi,
transparan dan bertanggungjawab;
8. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur di bidang pendapatan daerah melalui penyelenggaraan
bimbingan teknis;
9. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak,
retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
10. Peningkatan hubungan kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dengan Pemerintah/BUMN
dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari Pemerintah.
Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :
1. Intensifikasi seperti penyelesaian pajak terutang maupun
pembenahan manajemen pajak daerah, dan pengenaan pajak
progresif bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki
kendaraan lebih dari satu dan hal ini telah dituangkan dalam
bentuk penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Pelaksanaan Pergub Nomor 89 Tahun 2018 tanggal 28 November
2018 tentang Pemberian Keringanan Denda PKB/BBNKB berupa :
a. Pembebasan sanksi Administrasi/denda bunga Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
untuk penyerahan ke-2 (dua) dan seterusnya
Peraturan Gubernur tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang
melakukan pendaftaran dan pembayaran sejak tanggal 28
November 2018 s/d 28 Desember 2018.
Kebijakan perencanaan dana perimbangan dilakukan melalui peningkatan
akurasi data bagi hasil pajak dan bukan pajak serta variabel-variabel
perhitungan dana alokasi umum dan kebijakan perencanaan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan dengan mendorong pihak ketiga
seperti BUMN yang berdomisili di Sumatera Utara dapat mengalokasikan
dana community development melalui APBD, selain itu tetap terus
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 12 -
mengupayakan agar dana bagi hasil dari produk CPO dapat menjadi salah
satu komponen bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara.
Perencanaan pendapatan daerah tentu tidak dapat terlepas dari
kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Provsu 2019–2023, RKPD Provsu Tahun 2020, serta realisasi
pendapatan daerah pada tahun 2018. Adapun kebijakan pendapatan daerah
yang ditetapkan RKPD tahun 2018 antara lain adalah intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, terlebih lagi dengan terbitnya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah telah melakukan berbagai upaya yang dilaksanakan secara
terus menerus melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023. Adapun program dan kegiatan
yang dilaksanakan antara lain:
1) Optimalisasi razia terpadu terhadap kendaraan bermotor yang telah
mendaftar (menunggak). Kegiatan ini dilaksanakan hamper setiap
bulan di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara.
2) Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian
gerai samsat dan samsat keliling. Hal ini dapat dilihat dari
bertambahnya Gerai Samsat yang ada di Unit PelaksanaTeknis (UPT)
Medan Utara, Medan Selatan, dan Tebing Tinggi.
3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait bagi hasil
Pajak Rokok dan Pendapatan Lainnya.
4) Pendataan potensi wajib pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor secara intensif sehingga berdampak
terhadap bertambahnya penerimaan pajak Air Permukaan dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 13 -
5) Rehab kecil dan sedang serta Pemeliharaan Gedung Kantor UPT
Dispendasu.
6) Koordinasi Lintas Sektor dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan.
7) Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT Nasional
(ATM, Delivery Order PT. Pos Indonesia), SUMUT GO SAMSAT.
8) Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan
Daftar Ulang.
9) Monitoring Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta
melakukan Konsultasi dengan BPH Migas dan Kementerian Dalam
Negeri.
Terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah, dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat
dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya
untuk mendapatkan penerimaan dari sector perkebunan, pertambangan dan
lain-lain, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan.
B. Target dan Realisasi Pendapatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri
dari 3 (tiga) sumber penerimaan yakni:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/Laba BUMD
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil Pajak
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 14 -
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
a. Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri
b. Hibah Dari Kelompok Masyarakat
c. Hibah dari Luar Negeri
d. Dana Penyesuaian II
e. Dana Penyesuaian Pendidikan
f. Pendapatan Lainnya
Sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2018, penerimaan dari
sumber-sumber tersebut terus menerus mengalami peningkatan secara
bervariatif,secara kumulatif cukup positif menutupi belanja pemerintahan
yang setiap tahunnya terus meningkat. Keadaan ini membuktikan bahwa
sesungguhnya terjadi pertumbuhan di sector perekonomian daerah yang
ditandai dengan semakin meningkatnya pembelanjaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Upaya peningkatan sumber pendapatan daerah ditempuh melalui
program peningkatan pendapatan daerah dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Kas Umum Daerah Provinsi
Sumatera Utara, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.860.984.033.590,97 (102,24%) dari target
Rp. 5.732.425.486.154,00. Secara umum realisasi pendapatan Tahun 2018
sudah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih ada
beberapa sumber pendapatan yang belum dapat dicapai.
Rencana penerimaan (target) dan realisasi pendapatan daerah
Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 sebagaimana disebutkan
di atas, dalam bentuk sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 15 -
Tabel 2.1
Target dan RealisasiPendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018
NO SUMBER TARGET REALISASI %
I PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.732.425.486.154,00 5.860.984.033.590,97 102,24
1 Pajak Daerah 5.214.897.141.497,00 5.219.324.543.311,00 100,08
2 Retribusi Daerah 37.595.084.600,00 36.797.978.708,00 97,88
3 HasilPengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan
318.418.076.295,00 196.502.924.542,00 61,71
4 Lain-Lain PAD Yang Sah 161.151.183.762,00 408.358.587.029,97 252,83
II DANA PERIMBANGAN 7.308.143.830.700,00 7.055.134.429.266,00 96,54
1 Dana Bagi Hasil Pajak 530.319.394.900,00 455.531.997.729,00 85,90
2 Dana Bagi Hasil BukanPajak 53.900.320.000,00 58.317.018.988,00 108,19
3 Dana Alokasi Umum 2.629.224.545.000,00 2.629.224.545.000,00 100,00
4 Dana Alokasi Khusus Reguler (Fisik) 352.577.382.000,00 315.558.425.916,00 89,50
5 Dana AlokasiKhusus (Non Fisik) 3.742.122.188.800,00 3.596.502.441.633,00 96,11
III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
9.533.902.500,00 8.999.339.098,00 94,39
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah --- --- ---
2 Hibahdari PT. Jasa Raharja 4.855.200.000,00 5.389.384.952,00 111,00
3 Hibah dari kelompok masyarakat-
Partisipasi pihak ke 3
4.678.702.500,00 3.609.954.146,00 77,16
4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Kabupaten
--- --- ---
5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota --- --- ---
6 Pendapatan Lainnya dari Pengembalian
Dana BOS
--- --- ---
7 PengembalianLainnyadariPengembalian
Dana Hibah
--- --- ---
8 Pendapatan lainnya dari SKPD --- --- ---
*)Realisasi s/d 31Desember 2018 Sumber :BagianKasda – Biro KeuanganSetdaprovsu
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 16 -
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Pajakdan Retribusi Daerah
Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada pelayanan
pembayaran pajak daerah, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana
meningkatkan kualitas danjangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan
pemerintah yang terbatas. Permasalahan pelayanan pembayaran pajak
daerah ini diindikasikanoleh belum memadainya dan belum dicapainya
tingkat kehandalan,kenyamanan serta kepuasan pengguna jasa, baik karena
kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, manajemen operasional
dan pelayanan maupun kualitas penegakan hukum. Dari hasil catatan dan
evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut :
1. Belum memadainya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah;
2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Belum optimalnya penegakan hukum;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar
instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;
Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program
kegiatan pada tahun 2018 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna
pencapaian penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah yang
optimal. Berdasarkan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara mencoba
mewujudkannya melalui program kegiatan yang secara langsung mengarah
pada visi dan misi dimaksud. Perencanaan program dan kegiatan juga
mengacu pada pencapaian yang telah diamanatkan dalam standar pelayanan
minimum yang ditetapkan Pemerintah maupun isu – isu strategis terkini yang
harus ditangani secara baik.
Berdasarkan struktur Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih
sangat penting peranannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan di
Sumatera Utara. Sumber utama penerimaan PAD adalah komponen Pajak
Daerah, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 17 -
Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Daerah.
Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan
penerimaan Pajak daerah adalah dari penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB), akan tetapi masih perlu klarifikasi
perhitungannya dengan vendor, selain itu pendapatan dari Pajak Rokok
Daerah perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,
dalam hal ini Kementerian Keuangan. Upaya lain yang dapat dilakukan
adalah meningkatkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta
kemungkinan keikutsertaan Pemprovsu dalam pengelolaan (shareholders)
beberapa BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara.
Ada pun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun
program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain:
1. Rehab sedang/berat kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provsu yang berlokasi di jalan Sisingamangaraja untuk
meningkatkan kualitas pelayanan serta efektifitas pelaksanaan tugas-
tugas kedinasan;
2. Pembangunan gedung pada UPT Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provsu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
kenyamanan masyarakat / wajib pajak.
3. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem e-samsat
Paten yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan
KPK;
4. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung;
5. Pembuatan gerai samsat;
6. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan
bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);
7. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat
peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab
setempat;
8. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara;
Renja Kerja Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020 - 18 -
9. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;
10. Update data potensi wajib pajak air permukaan;
11. Rekonsiliasi data potensi PBBKB;
12. Pengembangan Teknologi Informasi/Pembangunan Sistem e-Pendapatan.
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai lembaga yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah dan
pengelolaan keuangan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan
adalah tercapainya target pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan
demikian tentunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak serta dengan
mengacu pada pencapaian kinerja rencana strategis dan sinergitas dengan
kebijakan nasional, maka tujuan dan sasaran penyelenggaraan perolehan
pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.
A. Tujuan
Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan
lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sejalan dengan tujuan yang hendak
dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Sumatera Utara
Maju, Aman dan Bermartabat.
B. Sasaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera
Utara dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai,
adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut:
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
20
Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang
Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :
1. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran :
tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
2. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran
3. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)
4. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan
indikatornya yaitu :
1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;
a) Pajak Kendaran Bermotor
b) Pajak Air Permukaan
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2) Jumlah Wajib Retribusi;
3) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan
daerah, dengan indikatornya yaitu :
1) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut
2) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut
3) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah
yang terpungut/ diterima
Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat
melalui Berbagai Inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi :
1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya,
dengan sasaran: meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
a. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
b. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif
c. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :
a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan
pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
21
b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan
pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah,
dengan indikatornya yaitu :
1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib
pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;
2) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap
kebutuhan ;
3) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;
c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah
dengan indikatornya yaitu :
1) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;
d. tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi
e. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
f. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah
dengan indikatornya yaitu :
1) Prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil
kesepakatan ;
g. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja
dengan indikatornya yaitu :
1) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;
2) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat
data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;
3) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;
4) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal
pengawasan ;
5) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah tahun 2020 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta
isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun 2020.
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
22
Adapun sasaran prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara adalah:
a. Intensifikasi melalui pendataan ulang dan razia terhadap potensi pajak
daerah (kendaraan bermotor–termasuk alat-alat berat/besar dan pajak
APU);
b. Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT Nasional
(ATM), GO SAMSAT SUMUT serta SAMSAT NIGHT;
c. Pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
melalui pendefenitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota dan
pengoperasian gerai samsat, samsat keliling serta perbaikan sarana dan
prasarana;
d. Peningkatan Kualitas SDM (In-house Training dan Juru Sita Pajak);
e. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan
pendapatan daerah;
f. Integrasi dan Sentralisasi Database Kendaraan Bermotor antara Polri-
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Jasa Raharja;
g. Penyempurnaan Struktur Organisasi UPT BP2RDSU;
h. Kerjasama Pemprovsu tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di
Bidang Kesamsatan dan Pendapatan Daerah;
i. Sensus/Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar
Ulang (KB-TMDU);
j. Penyempurnaan/Revisi Regulasi tentang Pemungutan Pendapatan
Daerah;
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020 guna mencapai visi misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
adalah sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada
peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.
Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan
administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
23
peningkatan pengolahan administrasi barang milik daerah. Sifat kegiatan
dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai
penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pokok dari
program ini terdiri dari :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Pengamanan
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa
16. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Arah kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada
bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam
menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator hasil yang
diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.
Dengan rincian kegiatan:
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
24
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pengadaan Meubeleur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
C. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi proses perpindahan,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala serta hal-hal yang berhubungan
dengan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Indikator hasil dari
program ini adalah tertib administrasi kepegawaian.
1. Pemindahan Tugas PNS
2. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional,
maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam
mengimbangi tuntutan clean government and good governance dalam
rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini
diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki
sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam
menghadapi tuntutan dan tantangan kemajuan zaman.Diantaranya
kegiatan pokok :
1. Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani
2. Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS
3. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4. Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis Fungsional
5. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
25
7. Bimtek Pelaporan, Penerimaan , dan Pendistribusian Aset
8. Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS
9. Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan BPPRDSU (ESQ)
10. Diklat Juru Sita Pajak
11. Bimtek Pengembangan SDM
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang
tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan
strategi yang akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari
program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh
kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan
kondisi sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pokok dari program ini terdiri
dari :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK)
5. Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD
6. Penyusunan Renstra
7. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
8. Penyusunan Laporan Aset Tetap
9. Penatausahaan Keuangan SKPD
10. Pembuatan Profil SKPD
11. Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pertanggungjawaban
Anggaran
12. Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa/
Berharga, Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pada Pelayanan UPT
13. Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
26
14. Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD
15. Penyusunan Data Informasi Publik
16. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
17. Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Kepegawaian
F. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD, khususnya sektor PKB dan
BBNKB. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka
indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya
PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor. Kegiatan pokok program ini:
1. Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB
2. Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB
3. Operasional Gerai Samsat
4. Peningkatan Kapasitar Kinerja Samsat Mall (Plaza)
5. Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi NJKB
6. Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan PT Bank Sumut
7. Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara
8. Rapat Kerja Terpadu Samsat
9. Penatausahaan Sensus/Penelusuran KBTMDU
10. Pengelolaan Tunggakan PKB
11. Launching E-Samsat Nasional
12. Penyusunan Typologi Samsat Provsu
13. Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB
14. Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi Kepala UPT
BPPRDSU
15. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesamsatan
16. Evaluasi dan Monitoring Sengketa Keberatan Pajak
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
27
G. Program Peningkatan Retribusi Daerah
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor retribusi daerah.
Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator
hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya PAD dari
sektor retribusi daerah. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :
1. Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya
Alam serta Pendapatan Lainnya
2. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan
Retribusi dan Pendapatan Lainnya
3. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya
5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi
6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan Lainnya
7. Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah
8. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah
9. Forum Retribusi Daerah
H. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor PAP dan PBBKB.
Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator
hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya PAD dari
sektor PAP dan PBBKB. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :
1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan
2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3. Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air Permukaan, PBBKB dan
Pajak Rokok
4. Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air
Permukaan dan Pajak Lainnya
5. Mapping Potensi Pajak Air
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
28
I. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAD dari sektor pajak rokok daerah.
Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator
hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya PAD dari
sektor pajak rokok daerah. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :
1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok
J. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pandapatan Asli Daerah, Provinsi
Sumatera Utara yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji
dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang
akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini
adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan
pengelolaan PAD. Kegiatan pokok dari program ini:
1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan
Komunikasi
2. Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT. BPPRDSU
3. Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
6. Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah
9. Survey Kepuasan Masyarakat
K. Program Pemanfaatan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi
Daerah
1. Pendampingan, Implementasi, dan Audit Sertifikasi ISO 9001 : 2015
2. Penyusunan Standar Pelayanan BPPRDSU
Renja KerjaBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
29
L. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan
Daerah
1. Rapat Evaluasi PAD
2. Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan daerah ke Dinas Pendapatan
Lainnya
3. Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan
Data di UPT BPPRDSU
4. Penyusunan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5. Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal
6. Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal
7. Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi dan Evaluasi Ranperda Pajak dan
Retribusi Kabupaten/Kota
Renja Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatra Utara 2020
29
BAB IV
PENUTUP
Demikian Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai bahan penyusunan rancangan final
RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, bahan diskusi forum SKPD maupun
forum internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020.
Kami harap Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di
lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera
Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan
peningkatanPpendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.
Disadari bahwa penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara ini masih perlu penyempurnaan, sehingga
masukan dan saran dari semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan
untuk penyempurnaan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara ini.
Atas peran aktif, sumbang saran dan pemikiran dari semua pihak diucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya kita
bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
Medan, Oktober 2019
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
R I S W A N,SE
PEMBINA UTAMA TK.I
NIP. 19640501 199303 1 005
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
( Rp )
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
( Rp )
4.6.6.1.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8,513,091,900.00 128.453.416.468,00
4.6.6.1.1.105 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Pengiriman
Surat Tunggakan Kepada
Wajib Pajak
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 1.999.998.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 2.300.000.000
4.6.6.1.1.106 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya Komnikasi dan
Kenyamanan Pelaksanaan
Tugas
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 584.985.600 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 8.295.870.000
4.6.6.1.1.107 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 458.100.300 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 5.945.490.829
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara
Rencana Program Dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 Provinsi Sumatera UtaraKode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
4.6.6.1.1.108 Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
Tersedianya tenaga Pendukung
Perkantoran
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 23.516.350.000
4.6.6.1.1.109 Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 18.315.618.750
4.6.6.1.1.110 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 8.222.498.865
4.6.6.1.1.111 Penyediaan Barang cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 2.812.800.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 4.323.864.243
4.6.6.1.1.112 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan
Kantor
Tersedianya Alat Listrik dan
Penerangan kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 632.308.093
4.6.6.1.1.113 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 31.457.375.849
4.6.6.1.1.114 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 500.000.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 632.430.425
4.6.6.1.1.115 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 126.500.000
4.6.6.1.1.116 Rapat Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Rapat Rapat
Koordinasi Keluar Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.205.008.640
4.6.6.1.1.117 Penyediaan Jasa
Pengamanan
Tersedianya Jasa
Keamanan Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 15.873.536.250
4.6.6.1.1.118 Rapat Rapat Koordinasi
Kedalam daerah
Terlaksananya Rapat Rapat
Koordinasi Kedalam Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 2.037.208.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 2.782.822.900
4.6.6.1.1.119 Penyediaan Kegiatan Pendukung
Pengadaan barang dan Jasa
Terlaksananya Kegiatan
Pendukung Pengadaan barang
dan Jasa
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.264.936.624
4.6.6.1.1.120 Penyediaan Jasa Sewa gedung
Kantor
Tersedianya Gedung
Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 120.000.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 3.558.805.000
4.6.6.1.2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100.276.680,00 71.527.749.975,00
4.6.6.1.2.57 Pembangunan Gedung
Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan
Gedung Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
33 % 33.345.981.073
4.6.6.1.2.58 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Meningkatnya Mobilitas Dalam
Pelaksanaan Tugas
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 19.607.500.000
4.6.6.1.2.59 Pengadaan Meubeleur Terfasilitasinya
Kebutuhan Meubeleur
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 379.500.000
4.6.6.1.2.60 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Terfasilitasinya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 100.276.680 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.897.499.747
4.6.6.1.2.61 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya Umur
Ekonomis Perlengkapan
Gedung Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 9.000.000.000
4.6.6.1.2.62 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Taman Kantor
Terawatnya Taman
Kantor di BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.100.000.000
4.6.6.1.2.63 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung
Kantor
Meningkatnya Daya Dukung
Gedung Kantor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 6.197.269.155
4.6.6.1.4 Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS
0,00 202.386.844,00
4.6.6.1.4.1 Pemindahan Tugas PNS Terfasilitasinya pelaksanaan
perpindahan ASN
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 75.887.350
4.6.6.1.4.2 Penyelesaian Kenaikan
Pangkat dan Pensiun PNS
Tersedianya Anggaran
Kegiatan Kenaikan Pangkat dan
Pensiun PNS
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 126.499.494
4.6.6.1.5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
72.000.000,00 3.529.374.605,00
4.6.6.1.5.24 Bimbingan Peningkatan Kualitas
Rohani dan Jasmani
Tersedianya Anggaran
Kegiatan Bimbingan
Keagamaan dan Kesehatan
Jasmani
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 72.000.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.256.296.800
4.6.6.1.5.25 Pelatihan Manajemen
Pengembangan Diri PNS
Tersedianya Anggaran
Kegiatan Pelatihan Manajemen
Pengembangan Diri PNS
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 316.156.517
4.6.6.1.5.26 Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
Terlaksananya Pengelolaan
Barang Daerah di Badan &
UPT
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 751.106.400
4.6.6.1.5.27 Penyertaan PNS Pada
Diklat Teknis/Fungsional
Keikutsertaan PNS Pada Diklat
Teknis/Fungsional Dapat
Terlaksana
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 126.500.000
4.6.6.1.5.28 Bimtek Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 236.302.000
4.6.6.1.5.29 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Terlaksananya Proses
Pelayanan Sesuai Dengan
Standar Operasional
Prosedure (SOP)
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 180.659.014
4.6.6.1.5.30 Bimtek Pelaporan, Penerimaan,
dan Pendistribusian Aset
Meningkatnya Keterampilan
ASN Dalam Pelaporan,
Penerimaan dan Distribusi
Aset
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 236.302.000
4.6.6.1.5.31 Bimtek Pelaporan
Pelaksanaan Tugas PNS
Meningkatnya Keterampilan
ASN Dalam Penyusunan
Laporan Pelaksaan Tugas
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 189.749.874
4.6.6.1.5.32 Bimtek Peningkatan Pelayanan
Pubik di Lingkungan BPPRDSU
(ESQ)
Meningkatnya Kemampuan
ASN dalam Bidang Pelayanan
Publik
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 0
4.6.6.1.5.33 Diklat Juru Sita Pajak Tersedianya Juru sita
Pajak Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 0
4.6.6.1.5.34 Bimtek Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas
SDM Para ASN
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 236.302.000
4.6.6.1.6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.336.612.600,00 7.623.347.298,00
4.6.6.1.6.20 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 83.326.400 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 95.873.718
4.6.6.1.6.21 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tersusunnya Pelaporan
Keuangan Semesteran
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
Orang 0
4.6.6.1.6.22 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 272.869.800 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 313.821.200
4.6.6.1.6.23 Penyusunan Laporan Kinerja (LK)
dan Perjanjan Kinerja (PK)
Tersusunnya Laporan Kinerja
dan Perjanjian Kinerja
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 143.702.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 165.601.150
4.6.6.1.6.24 Penyusunan RKA, DPA, RKAP,
dan DPPA APBD
Tersusunnya RKA, DPA,
RKAP dan DPPA APBD
BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 1.099.934.400 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 1.264.974.700
4.6.6.1.6.25 Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra
BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 393.921.000
4.6.6.1.6.26 Penyusunan Rencana
Kerja (Renja)
Tersusunnya Rencana
Kerja (Renja) BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 266.966.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 307.179.950
4.6.6.1.6.27 Penyusunan Laporan
Aset Tetap
Tersusunnya Laporan
Aset Tetap
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 189.471.700
4.6.6.1.6.28 Penatausahaan
Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan
Keuangan BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 3.162.386.150
4.6.6.1.6.29 Pembuatan Profil SKPD Tersusunnya Profil
BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 109.763.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 126.297.600
4.6.6.1.6.30 Evaluasi dan Monitoring serta
Verifikasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Anggaran
Terlaksananya Monitoring dan
Verifikasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Anggaran
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 219.624.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 253.000.000
4.6.6.1.6.31 Pemeriksaan Intern Atas
Pengelolaan Keuangan, Barang
Kuasa, Berharga Aset/Inventaris
Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada
UPT
Terkontrolnya Peengelolaan
Keuangan, Barang Kuasi,
Berharga, Aset/Inventaris
Kantor dan Kinerja Pelayanan
pada UPT
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 628.945.350
4.6.6.1.6.38 Kajian Banding Pelaksanaan
Program/Kegiatan APBD
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi BPPRDSU dengan
Provinsi Lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 245.819.860
4.6.6.1.6.39 Bimtek Penyusunan
RKA/DPA/DPPA APBD
Provinsi
Sumatera Utara
0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
Orang 0
4.6.6.1.6.40 Penyusunan Data Informasi Publik
dan Survey Kepuasan Masyarakat
Tersusunnya Data Informasi
Publik dan Tingkat Kepuasan
Masyarakat
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 253.000.000
4.6.6.1.6.41 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD//P.APBD
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
APBD/PAPBD
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 140.427.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 162.375.400
4.6.6.1.6.42 Sinkronisasi Data LKPJ
dan LPPD
Terlaksananya Sinkronisasi
Data LKPJ dan LPPD
Provinsi
Sumatera Utara
100 % 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 60.679.520
4.6.6.1.6.43 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Urusan Kepegawaian
Provinsi
Sumatera Utara
0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
100 % 0
4.6.6.1.168 Program Intensifikasi Pajak
Kendaraan Bermotor
0,00 11.075.834.886,00
4.6.6.1.168.1 Intensifikasi Pemungutan
PKB/BBNKB
Terlaksananya Intensifikasi
PKB/BBNKB
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.924.102.950
4.6.6.1.168.2 Pembinaan dan Koordinasi
Pemungutan PKB/BBNKB
Provinsi
Sumatera Utara
0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 0
4.6.6.1.168.3 Operasional Samsat
Gerai
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 3.162.500.000
4.6.6.1.168.4 Peningkatan Kinerja
Samsat Mall (Plaza)
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 0
4.6.6.1.168.5 Penyusunan dan Penggandaan
Serta Implementasi NJKB
Terupdate nya NJKB Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 839.137.750
4.6.6.1.168.6 Koordinasi Penerimaan
PKB/BBNKB dengan Pihak Bank
Terlaksananya Koordinasi
Penerimaan
PKB/BBNKB dengan PT Bank
Sumut
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 62.389.800
4.6.6.1.168.7 Peningkatan Kapasitas Kinerja
Samsat se Sumatera Utara
Meningkatnya Kinerja
Samsat
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 680.152.550
4.6.6.1.168.8 Rapat Kerja Terpadu
Samsat Provsu
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 379.500.000
4.6.6.1.168.9 Penatausahaan Sensus/
Penelusuran KB-TMDU
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25
Orang
1.254.880.000
4.6.6.1.168.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 632.494.940
4.6.6.1.168.11 Launching E-Samsat
Nasional
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 488.011.700
4.6.6.1.168.12 Penyusunan Typologi
Samsat Provsu
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 179.604.700
4.6.6.1.168.13 Penatausahaan Piutang dan
Tunggakan PKB/BBNKB
Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 94.779.746
4.6.6.1.168.14 Pendalaman Metode Pelayanan
Kesamsatan bagi Kepala UPT
BPPRDSU
Terlaksananya Pendalaman
Metode Kesamsatan bagi
Kepala UPT
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 558.624.000
4.6.6.1.168.15 Bimbingan Teknis
Pengelolaan Kesamsatan
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Kesamsatan
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 629.970.000
4.6.6.1.168.16 Evaluasi dan Monitoring Sengketa
dan Keberatan Pajak
Terselenggaranya Upaya
Penyelesaian Sengketa dan
Keberatan Pajak
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 189.686.750
4.6.6.1.169 Program Peningkatan
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lainnya
2.044.735.250,00 2.634.247.398,00
4.6.6.1.169.1 Konsultasi dan Konfirmasi Dana
Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam
Serta Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Konsultasi dan
Konfirmasi Dana Bagi Hasil
dan Sumber Daya Alam Serta
Pendapatan Lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 438.094.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 503.824.200
4.6.6.1.169.2 Pembinaan dan Koordinasi
Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan lainnya
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Pengelolaan
Pembukuan, Pelaporan
Retribusi dan Pendapatan
lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 409.452.850 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 470.870.950
4.6.6.1.169.3 Pembinaan dan Koordinasi
Pengelolaan Retibusi Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Pengelolaan
retibusi Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 447.205.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 514.285.750
4.6.6.1.169.4 Pembinaan dan Koordinasi
Pengelolaan Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Pengelolaan
Pendapatan lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 318.148.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 365.875.950
4.6.6.1.169.5 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Retribusi Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 96.074.900 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 110.486.264
4.6.6.1.169.6 Bimtek Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan lainnya
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 128.682.800 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 147.985.456
4.6.6.1.169.7 Rapat Evaluasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Rapat Evaluasi
Penerimaan Retribusi Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 28.000.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 253.000.000
4.6.6.1.169.8 Penyusunan Sistem
Aplikasi Retribusi Daerah
Tersedianya Sistem Aplikasi
Retribusi Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 50.000.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 119.479.250
4.6.6.1.169.9 Forum Retribusi Daerah Terlaksananya Forum
Retribusi Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 129.077.700 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 148.439.578
4.6.6.1.170 Program Peningkatan
Pajak Air Permukaan
1.528.777.650,00 2.203.498.862,00
4.6.6.1.170.1 Intensifikasi Pemungutan
Pajak Air Permukaan
Terlaksananya Intensifikasi
Pemungutan Pajak Air
Permukaan
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 549.999.700 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 632.499.684
4.6.6.1.170.2 Intensifikasi Pemungutan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Intensifikasi
Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 173.302.000 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 252.999.937
4.6.6.1.170.3 Pembinaan dan Koordinasi Wajib
Pajak Air Permukaan, PBBKB dan
Pajak Rokok
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Wajib Pajak Air
Permukaan, PBBKB dan Pajak
Rokok
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 274.999.550 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 316.249.810
4.6.6.1.170.4 Penyelesaian Sengketa dan
Penagihan Tunggakan Pajak Air
Permukaan dan Pajak Lainnya
Terlaksananya Penyelesaian
Sengketa dan
Penagihan Tunggakan Pajak Air
Permukaan dan Pajak Lainnya
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 530.476.400 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 632.499.747
4.6.6.1.170.5 Mapping Potensi Pajak Air Terlaksananya Mapping
Potensi Pajak Air
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 369.249.684
4.6.6.1.171 Program Peningkatan
Pajak Rokok Daerah
109.999.700,00 126.499.874,00
4.6.6.1.171.1 Intensifikasi Penerimaan
Pajak Rokok
Terlaksananya Intensifikasi
Penerimaan Pajak Rokok
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 109.999.700 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 126.499.874
4.6.6.1.211 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
0,00 7.873.347.098,00
4.6.6.1.211.1 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Informasi dan
komunikasi
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Informasi dan
Komunikasi
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.138.499.874
4.6.6.1.211.2 Penyuluhan Pajak Daerah
Provsu di Lingkungan
UPT. BPPRDSU
Terselenggaranya Penyuluhan
Pajak Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 270.621.450
4.6.6.1.211.3 Temu Pers di Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Terinformasinya Pengelolaan
Pendapatan Daerah Melalui
Media Pers
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 DAK 20 % 126.500.000
4.6.6.1.211.4 Sosialisasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Terselenggaranya Sosialisasi
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 3.795.000.000
4.6.6.1.211.5 Penerbitan Buletin/ Majalah
Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Terinformasinya Pengelolaan
Pendapatan Daerah Melalui
Buletin/ Majalah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 208.800.900
4.6.6.1.211.6 Penyusunan Bahan- Bahan Ekspose
Data dan Peraturan Lainnya di
Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Tersusunnya Bahan- Bahan
Ekspose data dan Peraturan
Lainnya di Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 1.518.000.000
4.6.6.1.211.7 Pengelolaan Website Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah
Meningkatnya Efektifitas Fungsi
dan Peran Website BPPRDSU
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 252.999.874
4.6.6.1.211.8 Sosialisasi Promosi
Pendapatan Daerah
Terlaksananya Promosi
Tentang Pendapatan Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 436.425.000
4.6.6.1.211.9 Survey Kepuasan
Masyarakat
Terselenggaranya Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 126.500.000
4.6.6.1.297 PROGRAM PEMANFAATAN
OTONOMI DAERAH DAN
SISTEM ADMINISTRASI
DAERAH
0,00 1.293.750.000,00
4.6.6.1.297.1 Pendampingan, Implementasi, ddan
Audit Sertifikasi ISO 9001 :
2015
Terpenuhinya Standarisasi
Pelayanan Pada UPT
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 948.750.000
4.6.6.1.297.2 Penyusunan Standar
Pelayanan BPPRDSU
Terpenuhinya kelayakan
Satandarnisasi Pelayanan Pada
UPT
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 345.000.000
4.6.6.1.298 PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
PENDAPATAN DAERAH
0,00 3.426.546.697,00
4.6.6.1.298.1 Rapat evaluasi PAD Terlaksananya Rapat
Evaluasi PAD
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 546.036.997
4.6.6.1.298.2 Kajian Banding
PengelolaanPendapatan daerah Ke
Dinas Pendapatan Lainnya
Terlaksananya kajian Banding
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 758.241.000
4.6.6.1.298.3 Monitoring Pelaksanaan Pungutan
PAD dan Evaluasi Pemantauan
Data di UPT BPPRDSU
Terlaksananya Monitoring
Pungutan PAD
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 495.778.800
4.6.6.1.298.4 Penyusunan Perda tentang Pajak
dan retribusi daerah
Terlaksananya
Penyusunan Perda
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 669.766.900
4.6.6.1.298.5 Pendampingan terhadap Aparat
Pemeriksa Internal dan Eksternal
Terselenggaranya
Proses Pengawasan
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 440.473.000
4.6.6.1.298.6 Koordinasi dan Analisa
Tindaklanjut LHP Eksternal
Terlaksananya Koordinasi dan
Analisa Tindaklanjut LHP
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
20 % 316.250.000
4.6.6.1.298.7 Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi
dan Evaluasi Ranperda Pajak dan
Retribusi Kabupaten/Kota
Terverifikasinya Ranperda
pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota
Provinsi
Sumatera Utara
1 tahun 0 APBD Provinsi
Sumatera
Utara
25 % 200.000.000
Total 14.705.493.780 239.970.000.005
Di Cetak Dari E-RKPD/E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 4 6 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Provsu 20% Memantapkan Kinerja SDM dan
Kelembagaan
95,999,325,390 PAD 20% 108,169,882,115
1 4 6 6 1 1 64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Provsu 180000
eks
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
520,000,000 PAD 180000
eks
1,000,000,000
2 4 6 6 1 1 65 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Provsu 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8,482,750,000 PAD 12
bulan
9,000,000,000
3 4 6 6 1 1 66 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Provsu 200 unit Meningkatnya Umur Ekonomis
Kendaraan Dinas/Operasional
4,499,992,840 PAD 200 unit 5,000,000,000
4 4 6 6 1 1 69 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran/Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Perkantoran/Keuangan
Provsu 500
orang
Terselesaikannya Tugas-tugas
Administrasi Perkantoran
16,250,000,000 PAD 500
orang
16,500,000,000
5 4 6 6 1 1 76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Provsu 325
orang
Terpeliharanya Kebersihan Kantor 13,149,100,000 PAD 325
orang
14,000,000,000
6 4 6 6 1 1 71 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 8,999,986,760 PAD 12
bulan
10,000,000,000
7 4 6 6 1 1 97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 5,418,074,650 PAD 12
bulan
5,959,882,115
8 4 6 6 1 1 73 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Provsu 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
499,848,380 PAD 12
bulan
1,000,000,000
9 4 6 6 1 1 74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Provsu 1 Dinas
35 UPT
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
19,999,865,760 PAD 1 Dinas
35 UPT
24,000,000,000
10 4 6 6 1 1 75 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Provsu 12 bulan Meningkatnya Pengetahuan Aparatur 499,990,000 PAD 12
bulan
1,100,000,000
11 4 6 6 1 1 78 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Tugas 49,995,000 PAD 12
bulan
110,000,000
12 4 6 6 1 1 80 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Luar
Provsu
8 Kali Lancarnya Pelaksanaan Tugas 891,872,000 PAD 8 Kali 900,000,000
13 4 6 6 1 1 93 Penyediaan Jasa Pengamanan Tersedianya Jasa Pengamanan Provsu 325
orang
Terpeliharanya Keamanan Kantor 11,000,000,000 PAD 325
orang
11,500,000,000
14 4 6 6 1 1 94 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Provsu 12 kali Lancarnya Pelaksanaan Tugas 2,199,900,000 PAD 12 kali 4,000,000,000
15 4 6 6 1 1 95 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan
Barang dan Jasa
Lancarnya Kegiatan Pengadaan Barang dan
Jasa
Provsu 12 bulan Lancarnya Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
999,950,000 PAD 12
bulan
1,100,000,000
16 4 6 6 1 1 96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan
Tempat
Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor dan
Tempat
Provsu 22 gerai
/ gedung
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantora
2,538,000,000 PAD 22 gerai
/ gedung
3,000,000,000
II 4 6 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Provsu 20% Memantapkan Kinerja SDM dan
Kelembagaan
157,195,462,415 PAD 20% 65,155,000,000
1 4 6 6 1 2 40 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Provsu 10 UPT Meningkatnya Kualitas Pelayanan 129,247,277,772 PAD 10 UPT 33,000,000,000
2
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Sumatera Utara
SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
2 4 6 6 1 2 45 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksannya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Provsu 3 unit
mobil/10
unit
Lancarnya Mobilitas Pelaksanaan
Tugas
3,000,000,000 PAD 3 unit
mobil/10
unit
3,300,000,000
3 4 6 6 1 2 56 Pengadaan Meubeleur Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Provsu 1 Dinas
35 UPT
Lancarnya pelaksanaan tugas dan
pelayanan
1,899,940,000 PAD 1 Dinas
35 UPT
3,000,000,000
4 4 6 6 1 2 41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Provsu 1 Dinas
20 UPT
Meningkatnya Umur Ekonomis
Gedung Kantor
4,499,430,771 PAD 1 Dinas
34 UPT
4,950,000,000
5 4 6 6 1 2 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Provsu 1 Dinas
35 UPT
Meningkatnya Umur Ekonomis
Perlengkapan Gedung Kantor
7,499,000,000 PAD 1 Dinas
35 UPT
8,250,000,000
6 4 6 6 1 2 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubeleur
Provsu 1 Dinas
35 UPT
Meningkatnya Umur Ekonomis
Meubeleur
50,000,000 PAD 1 Dinas
35 UPT
55,000,000
7 4 6 6 1 2 44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman Kantor
Provsu 1 Dinas
34 UPT
Terpeliharanya Kerapian Taman
Kantor
1,000,000,000 PAD 1 Dinas
34 UPT
1,100,000,000
8 4 6 6 1 2 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksannya Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
UPT
Dispend
asu
1 Dinas
34 UPT
Meningkatnya Umur Ekonomis
Gedung Kantor
9,999,813,872 PAD 1 Dinas
34 UPT
11,500,000,000
IV 4 6 6 1 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Terpenuhinya Fasilitas Pindah/Purna Tugas
PNS
Provsu 20% Memantapkan Kinerja SDM dan
Kelembagaan
100,000,000 PAD 20% 130,000,000
1 4 6 6 1 4 1 Pemindahan Tugas PNS Lancarnya Pemindahan Tugas PNS Provsu 2 kali
SPPD
Kelancaran Proses Perpindahan
Tugas PNS
60,000,000 PAD 2 kali
SPPD
75,000,000
2 4 6 6 1 4 2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun
PNS
Terselesaikannya Kenaikan Pangkat dan
Pensiun PNS
Provsu 2 kali
SPPD
Dalam
Kelancaran Proses Kenaikan
Pangkat dan Pensiun PNS
40,000,000 PAD 2 kali
SPPD
Dalam
55,000,000
V 4 6 6 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Provsu 20% Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarakat
2,549,249,340 PAD 20% 1,375,000,000
1 4 6 6 1 5 25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan
Jasmani
Terlaksananya Bimbingan Keagamaan dan
Kesehatan Jasmani
Provsu 1 Dinas
34 UPT
Peningkatan Kualitas Fisik dan
Mental Aparatur
999,943,150 PAD 1 Dinas
34 UPT
1,100,000,000
2 4 6 6 1 5 26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Pengembangan Diri PNS
Provsu 2 Kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 249,926,190 PAD 2 Kali 275,000,000
4 4 6 6 1 5 27 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tertib Administrasi Aset/Barang Daerah Provsu 1 Dinas
35 UPT
Peningkatan Umur Ekonomis Aset 600,000,000 PAD 1 Dinas
35 UPT
1,200,000,000
5 4 6 6 1 5 28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional Keikutsertaan PNS Pada Diklat
Teknis/Fungsional
Provsu 4 kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 249,380,000 PAD 4 kali 274,322,000
6 4 6 6 1 5 29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan
Daerah
Provsu 1 kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000
7 4 6 6 1 5 30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
Provsu 0 Kali Tertibnya Pelaksanaan SOP 50,000,000 PAD 0 Kali 100,000,000
8 4 6 6 1 5 31 Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan
Pendistribusian Aset
Terlaksananya Bimtek Pelaporan, Penerimaan
dan Pendistribusian Aset
Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000
9 4 6 6 1 5 32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS Terlaksananya Bimtek Pelaporan Pelaksanaan
Tugas PNS
Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000
4 6 6 1 5 33 Bimtek Pengembangan SDM Terlaksananya Bimtek Pengembangan SDM Provsu 1 kali Meningkatnya SDM 200,000,000 PAD 1 kali 250,000,000
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
4 6 6 1 5 37 Pendampingan, Implementasi dan Audit
Sertifikasi ISO 9001:2015
Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Publik di
BPPRDSU
Provsu 1 tahun Meningkatnya Pelayanan Publik 750,000,000 PAD 1 tahun 825,000,000
VI 4 6 6 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Provsu 20% Mengembangkan dan
Memantapkan Kinerja Organisasi
5,148,325,363 PAD 20% 6,127,965,660
13,312,312,5001 4 6 6 1 6 29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Provsu 1 kali Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
75,789,920 PAD 1 kali 83,369,000
3 4 6 6 1 6 30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
134,990,000 PAD 50 buku 148,500,000
4 4 6 6 1 6 31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
167,780,000 PAD 50 buku 184,558,000
5 4 6 6 1 6 32 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian
Kinerja (PK)
Tersusunnya LAKIP dan Dokumentasi TAPKIN
SKPD
Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
131,100,000 PAD 50 buku 145,000,000
6 4 6 6 1 6 33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Provsu 100
buku
Tertibnya Pengelolaan Anggaran 998,860,540 PAD 100
buku
1,098,746,660
7 4 6 6 1 6 34 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan Anggaran 277,940,000 PAD 50 buku 305,734,000
8 4 6 6 1 6 35 Penyusunan Laporan Aset Tetap Tersusunnya Laporan Aset Tetap Provsu 50 buku Tertibnya Pengelolaan Aset 242,779,290 PAD 50 buku 267,058,000
9 4 6 6 1 6 36 Penatausahaan Keuangan SKPD Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan
SKPD
Provsu 1 Dinas
35 UPT
Tertibnya Pengelolaan Anggaran 1,500,000,000 PAD 1 Dinas
35 UPT
2,000,000,000
10 4 6 6 1 6 37 Pembuatan Profil SKPD Tersedianya Profil SKPD Provsu 50 buku Tersosialisasikannya Profil SKPD 150,000,000 PAD 50 buku 165,000,000
11 4 6 6 1 6 38 Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran
Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta
Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Anggaran
Provsu 4 kali
SPPD
Dalam
Daerah
Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
100,000,000 PAD 4 kali
SPPD
Dalam
Daerah
150,000,000
12 4 6 6 1 6 39 Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan
Keuangan, Barang Kuasa, Berharga
Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan
Pada UPT
Terlaksananya Pemeriksaan Intern Atas
Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa,
Berharga Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja
Pelayanan Pd UPT Dispendasu
Provsu 6 kali Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
749,980,000 PAD 6 kali 825,000,000
13 4 6 6 1 6 40 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan
APBD
Terlaksananya Kajian Banding Pelaksanaan
Program/Kegiatan APBD
Provsu 2 kali Meningkatnya Kapasitas Aparatur di
Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah
142,775,613 PAD 2 kali 150,000,000
14 4 6 6 1 6 41 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD Terlaksananya Bimtek Penyusunan
RKA/DPA/DPPA APBD
Provsu 0 kali Peningkatan Kapasitas Aparatur 200,000,000 PAD 0 kali 250,000,000
15 4 6 6 1 6 42 Penyusunan Data Informasi Publik Tersusunnya Data Informasi Publik Provsu 100
buku
Tertibnya Pengelolaan PAD 100,000,000 PAD 100
buku
150,000,000
16 4 6 6 1 6 43 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
APBD/PAPBD
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD/PAPBD
Provsu 2 kali Tertib Administrasi Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
128,360,000 PAD 2 kali 145,000,000
17 4 6 6 1 6 44 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD Tersusunnya LKPJ dan LPPD Dispendasu Provsu 1
kegiatan
Tertibnya Pengelolaan
Pertanggungjawaban Anggaran
47,970,000 PAD 1
kegiatan
60,000,000
1,938,178,000VII 4 6 6 1 211 Program Peningkatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Provsu 20% Tergalinya Potensi PAD dan
Meningkatkan Pendapatan Daerah
5,764,728,000 PAD 20% 6,711,732,000
5,788,614,800
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
1 4 6 6 1 211 1 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan Dispendasu Terlaksananya Rapat Evaluasi PAD di
Lingkungan Dispendasu
Provsu 4 kali Tertibnya Pengelolaan PAD 433,650,000 PAD 4 kali 500,000,000
2 4 6 6 1 211 2 Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan
Daerah ke BPPDRD Provinsi Lainnya
Terlaksananya Kajian Banding Pengelolaan
Pendapatan Daerah ke Dinas Pendapatan
Provinsi Lainnya
Provsu 2 kali Meningkatnya Kapasitas Aparatur di
Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah
599,958,000 PAD 2 kali 800,000,000
3 4 6 6 1 211 3 Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan
Evaluasi Pemantauan Data di UPT Dispendasu
Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan
Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data
di UPT Dispendasu
Provsu 4 kali Tertibnya Pegelolaan PAD 506,120,000 PAD 4 kali 556,732,000
4 4 6 6 1 211 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Informasi dan Komunikasi
Terlaksananya Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan Informasi dan
Komunikasi
Provsu 6 kali Tertibnya Pegelolaan PAD 400,000,000 PAD 6 kali 500,000,000
5 4 6 6 1 211 5 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah
Provsu
Provsu 4 kali Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
250,000,000 PAD 4 kali 275,000,000
6 4 6 6 1 211 6 Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Terlaksananya Temu Pers di Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provsu 4 kali Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
30,000,000 PAD 4 kali 50,000,000
7 4 6 6 1 211 7 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersosialisasinya Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Provsu 1 Dinas
33 UPT
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
150,000,000 PAD 1 Dinas
33 UPT
200,000,000
8 4 6 6 1 211 8 Bimtek Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan
Publik di Lingkungan Dispendasu
Provsu 2 kali Meningkatnya Pelayanan Publik 450,000,000 PAD 2 kali 500,000,000
9 4 6 6 1 211 9 Penyusunan Peraturan Perundang Undangan
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Provsu 1
kegiatan
Tertibnya Pegelolaan PAD 600,000,000 PAD 1
kegiatan
660,000,000
10 4 6 6 1 211 10 Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Terbitnya Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Provsu 200
bukui
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
170,000,000 PAD 200
bukui
200,000,000
11 4 6 6 1 211 11 Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan
Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Tersusunnya Bahan-bahan Ekspose Data dan
Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Provsu 4 kali Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
1,200,000,000 PAD 4 kali 1,320,000,000
12 4 6 6 1 211 12 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Promosi Pendapatan
Daerah
Provsu 4 kali Meningkatnya Pendapatan Daerah 345,000,000 PAD 4 kali 400,000,000
13 4 6 6 1 211 13 Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Terkelolanya Website Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah
Provsu 4 kali Meningkatnya Pendapatan Daerah 280,000,000 PAD 4 kali 300,000,000
14 4 6 6 1 211 15 Koordinasi dan Analisa Tindak Lanjut LHP
Eksternal BPPRDSU
Terlaksananya Koordinasi atas Tindak Lanjut
LHP Eksternal BPPRDSU
Provsu 12 kali Meningkatnya Pendapatan Daerah 250,000,000 PAD 12 kali 300,000,000
15 4 6 6 1 211 16 Survey Kepuasan Masyarakat Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
Pemberian Layanan Dapat Diketahui
Provsu 12 kali Meningkatnya Pendapatan Daerah 100,000,000 PAD 12 kali 150,000,000
VIII 4 6 6 1 168 Program Intensifikasi Pajak Kendaraan
Bermotor
Meningkatnya PAD dari Sektor PKB dan
BBNKB
Provsu 6.95% Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
6,671,670,102 PAD 6.95% 8,528,000,000
1 4 6 6 1 168 1 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan
PKB/BBNKB
Provsu 12 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
2,199,975,000 PAD 12 kali 3,000,000,000
2 4 6 6 1 168 3 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan
PKB/BBNKB
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi
Pemungutan PKB/BBNKB
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
250,000,000 PAD 4 kali 300,000,000
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
3 4 6 6 1 168 9 Operasional Samsat Gerai Beroperasinya Samsat Gerai Provsu 2 Gerai Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
1,801,178,352 PAD 2 Gerai 2,100,000,000
4 4 6 6 1 168 10 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) Meningkatnya Kinerja Samsat Mall (Plaza) Provsu 2
Samsat
Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
140,516,750 PAD 2
Samsat
200,000,000
5 4 6 6 1 168 2 Penyusunan dan Penggandaan Serta
Implementasi NJKB
Terlaksananya Penyusunan dan Penggandaan
Serta Implementasi NJKB
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
250,000,000 PAD 2 kali 300,000,000
6 4 6 6 1 168 4 Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan PT
Bank Sumut
Terlaksananya Koordinasi Penerimaan
PKB/BBNKB dengan PT Bank Sumut
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
50,000,000 PAD 4 kali 100,000,000
7 4 6 6 1 168 5 Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se
Sumatera Utara
Meningkatnya Kapasitas Kinerja Samsat se
Sumatera Utara
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
150,000,000 PAD 2 kali 165,000,000
8 4 6 6 1 168 6 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu Meningkatnya PAD Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
PKB/BBNKB
150,000,000 PAD 4 kali 165,000,000
9 4 6 6 1 168 8 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB-TMDU Terlaksananya Penatausahaan
Sensus/Penelusuran KB-TMDU
Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor PKB 1,500,000,000 PAD 1 kali 2,000,000,000
10 4 6 6 1 168 7 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan
Bermotor
Terkelolanya Tunggakan Pajak Kendaraan
Bermotor
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor PKB 180,000,000 PAD 4 kali 198,000,000
IX 4 6 6 1 169 Program Peningkatan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lainnya
Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi
Daerah
Provsu 6% Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
2,238,675,430 PAD 6% 2,550,000,000
1 4 6 6 1 169 1 Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak
dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan
Lainnya
Terlaksananya Konsultasi dan Konfirmasi Dana
Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta
Pendapatan Lainnya
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
451,020,000 PAD 4 kali 500,000,000
2 4 6 6 1 169 2 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan
Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi
Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi
dan Pendapatan Lainnya
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
372,230,000 PAD 2 kali 400,000,000
3 4 6 6 1 169 3 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan
Retribusi Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi
Pengelolaan Retribusi Daerah
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
406,550,000 PAD 2 kali 500,000,000
4 4 6 6 1 169 4 Pembinaan dan Koordinasi Peneglolaan
Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi
Peneglolaan Pendapatan Lainnya
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
412,910,000 PAD 2 kali 500,000,000
5 4 6 6 1 169 5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan
Retribusi Daerah
Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
87,340,920 PAD 1 kali 100,000,000
6 4 6 6 1 169 6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan
Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan
Pendapatan Lainnya
Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
116,984,550 PAD 1 kali 150,000,000
7 4 6 6 1 169 7 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Terlaksananya Rapat Evaluasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
97,189,960 PAD 4 kali 100,000,000
8 4 6 6 1 169 8 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi
Retribusi Daerah
Provsu 1
Aplikasi
Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
94,450,000 PAD 1
Aplikasi
100,000,000
9 4 6 6 1 169 9 Forum Retribusi Daerah Terlaksananya Forum Retribusi Daerah Provsu 1 kali Meningkatnya PAD dari Sektor
Retribusi Daerah
200,000,000 PAD 1 kali 200,000,000
X 4 6 6 1 170 Program Peningkatan Pajak Air Permukaan
dan Pajak Lainnya
Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak Air
Permukaan dan PBBKB
Provsu 4.18% Meningkatnya PAD dari Sektor
Pajak Air Permukaan dan PBBKB
3,079,445,010 PAD 4.18% 3,893,000,000
Target
Capaian Sasaran
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
No Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome ) dan
Kegiatan (output )Lokasi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
1 4 6 6 1 170 1 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak
Air Permukaan
Provsu 6 kali Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak
Air Permukaan
1,299,998,110 PAD 6 kali 1,700,000,000
2 4 6 6 1 170 2 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
550,516,750 PAD 4 kali 600,000,000
3 4 6 6 1 170 3 Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air
Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok
Terlaksananya Pembinaan Wajib Pajak Air,
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak
Rokok
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak
Air Permukaan dan Pajak Lainnya
628,930,150 PAD 4 kali 693,000,000
4 4 6 6 1 170 4 Penyelesaian Sengketa dan Penagihan
Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak
Lainnya
Terlaksananya Sengketa dan Penagihan
Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak
Lainnya
Provsu 4 kali Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak
Air Permukaan dan Pajak Lainnya
600,000,000 PAD 4 kali 900,000,000
XI 4 6 6 1 171 Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah Meningkatnya PAD dari Sektor Pajak Rokok
Daerah
Provsu 6% Meningkatnya PAD dari Sektor
Pajak Rokok Daerah
178,390,000 PAD 6% 200,000,000
1 4 6 6 1 171 1 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Pajak
Rokok Daerah
Provsu 2 kali Meningkatnya PAD dar Sektor Pajak
Rokok Daerah
178,390,000 PAD 2 kali 200,000,000
278,925,271,050 202,840,579,775Jumlah
5
Keteran
gan
5
Keteran
gan
5
Keteran
gan
5
Keteran
gan
5
Keteran
gan
5
Keteran
gan
KODE PAGU
REKENING INDIKATIF
I 4.04.02.01.1PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN99,687,349,972
1 4.04.02.01.1.64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -
2 4.04.02.01.1.65Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik7,213,800,000
Belanja Rekening
Listrik, Air, Telepon
dan Biaya Jaringan
Internet
3 4.04.02.01.1.66Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional5,169,992,025
Belanja BBM, Service
Kendaraan, Suku
cadang dan Belanja
STNK
4 4.04.02.01.1.69Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran/Keuangan19,449,000,000
Gaji Tenaga Pihak ke-
3 Outsourcing (OS)
5 4.04.02.01.1.71 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,149,999,013
6 4.04.02.01.1.73Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor549,833,125
7 4.04.02.01.1.74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,316,879,869
Belanja Alat
Kebersihan, Jaringan
VPNIP, Cinderamata,
dan Pengadaan
Peralatan Kantor
8 4.04.02.01.1.75Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan549,939,500
9 4.04.02.01.1.76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,926,625,000 Gaji Tenaga Pihak ke-
3 Petugas Kebersihan
10 4.04.02.01.1.78 Penyediaan Makanan dan Minuman 110,000,000
11 4.04.02.01.1.80Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah1,047,833,600
12 4.04.02.01.1.93 Penyediaan Jasa Pengamanan 12,803,075,000 Gaji Tenaga Pihak ke-
3 Security
13 4.04.02.01.1.94Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah2,419,846,000
14 4.04.02.01.1.95Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang
dan Jasa1,099,944,890
Honorarium Tim
Pengadaan Barang &
Jasa Badan dan UPT
15 4.04.02.01.1.96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat 3,120,700,000
16 4.04.02.01.1.97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,759,881,950 Cetak SPPKB, Cetak
keperluan Badan dan
II 4.04.02.01.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 21,622,391,282
1 4.0402.01.2.40 Pembangunan Gedung Kantor 5,583,461,802
2 4.0402.01.2.41 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
3 4.0402.01.2.43 Pengadaan Meubeleur -
TABEL 3.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan : Wajib
Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
dan Kepegawaian
NO
KODE PAGU
REKENING INDIKATIFPROGRAM & KEGIATAN KETERANGANNO
4 4.0402.01.2.44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,149,999,780
5 4.0402.01.2.45Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor8,500,000,000
6 4.0402.01.2.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 1,000,000,000
7 4.0402.01.2.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5,388,929,700
III 4.04.02.01.3 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS 175,988,560
1 4.04.02.01.3.1 Pemindahan Tugas PNS 65,989,000
2 4.04.02.01.3.2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 109,999,560
IV 4.04.02.01.5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR3,042,581,395
1 4.04.02.01.5.25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani 1,092,432,000
2 4.04.02.01.5.26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS 274,918,710
3 4.04.02.01.5.27Peningkatan
Manajemen Aset/Barang Daerah653,136,000
4 4.04.02.01.5.28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional 100,000,000
5 4.04.02.01.5.29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 200,000,000
6 4.04.02.01.5.30Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP)157,094,795
7 4.04.02.01.5.31Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian
Aset200,000,000
8 4.04.02.01.5.32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS 164,999,890
9 4.04.02.01.5.33Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan
BPPRDSU (ESQ)-
10 4.04.02.01.5.34 Diklat Juru Sita Pajak -
11 4.04.02.01.5.35 Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia 200,000,000
V 4.04.02.01.6PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN6,208,997,650
1 4.04.02.01.6.29Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD83,368,450
2 4.04.02.01.6.30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
3 4.04.02.01.6.31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 272,888,000
4 4.04.02.01.6.32Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian
Kinerja (PK)144,001,000
5 4.04.02.01.6.33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD 999,978,000
6 4.04.02.01.6.34 Penyusunan Renstra 142,540,000
7 4.04.02.01.6.35 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 267,113,000
8 4.04.02.01.6.36 Penyusunan Laporan Aset Tetap 164,758,000
9 4.04.02.01.6.37 Penatausahaan Keuangan SKPD 2,749,901,000
Honorarium Pengelola
Keuangan Badan dan
UPT
10 4.04.02.01.6.38 Pembuatan Profil SKPD 109,824,000
11 4.04.02.01.6.39Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran
220,000,000
KODE PAGU
REKENING INDIKATIFPROGRAM & KEGIATAN KETERANGANNO
12 4.04.02.01.6.40
Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan,
Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan
Kinerja Pelayanan Pada UPT BPPRDSU
446,909,000
13 4.04.02.01.6.41 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 213,756,400
14 4.04.02.01.6.42 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD -
15 4.04.02.01.6.43Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey
Kepuasan Masyarakat200,000,000
16 4.04.02.01.6.44 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD 141,196,000
17 4.04.02.01.6.45 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD 52,764,800
18 4.04.02.01.6.46Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan
Kepegawaian-
VI 4.04.02.01.30PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH6,426,388,780
1 4.04.02.01.30.01Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Informasi dan Komunikasi989,999,890
2 4.04.02.01.30.02Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT
BPPRDSU235,323,000
3 4.04.02.01.30.03Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah110,000,000
4 4.04.02.01.30.04 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3,000,000,000
Sosialisasi PDRD
melalui Billboard dan
Baliho
5 4.04.02.01.30.05Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah181,566,000
6 4.04.02.01.30.06
Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan
Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah
1,200,000,000
Sosialisasi PDRD
melalui Radio dan
Koran
7 4.04.02.01.30.07Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak da
Retribusi Daerah219,999,890
8 4.04.02.01.30.08 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah 379,500,000
Sosialisasi Melalui
Pekan Inovasi,
Pameran PRSU dan
Belanja Cinderamata
9 4.04.02.01.30.09 Survey Kepuasan Masyarakat 110,000,000
VII 4.04.02.01.35PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH2,705,692,780
1 4.04.02.01.35.01 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan BPPRDSU 474,814,780
2 4.04.02.01.35.02Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke
Dinas Pendapatan Provinsi Lainnya459,340,000
3 4.04.02.01.35.03Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi
Pemantauan Data di UPT BPPRDSU431,112,000
4 4.04.02.01.35.04Penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah
dan retribusi Daerah482,406,000
5 4.04.02.01.35.05Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal
dan Eksternal383,020,000
6 4.04.02.01.35.06Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal
BPPRDSU275,000,000
7 4.04.02.01.35.07Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi, Evaluasi Ranperda
Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Kota200,000,000
KODE PAGU
REKENING INDIKATIFPROGRAM & KEGIATAN KETERANGANNO
VIII 4.04.02.01.31PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR5,289,960,770
1 4.04.02.01.31.01 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB 1,673,133,000
2 4.04.02.01.31.02 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB -
3 4.04.02.01.31.03 Operasional Samsat Gerai -
4 4.04.02.01.31.04 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) -
5 4.04.02.01.31.05Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi
NJKB529,685,000
6 4.04.02.01.31.06Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak
Bank54,252,000
7 4.04.02.01.31.07Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera
Utara491,437,000
8 4.04.02.01.31.08 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu 330,000,000
9 4.04.02.01.31.09 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB- TMDU -
10 4.04.02.01.31.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 449,995,600
11 4.04.02.01.31.11 Launching E-Samsat Nasional 424,358,000
12 4.04.02.01.31.12 Penyusunan Typologi Samsat Provsu 156,178,000
13 4.04.02.01.31.13 Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB 82,417,170
14 4.04.02.01.31.14Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi
Kepala UPT BPPRDSU485,760,000
15 4.04.02.01.31.15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Ke Samsatan 447,800,000
16 4.04.02.01.31.16Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan
Pajak164,945,000
IX 4.04.02.01.32PROGRAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN LAINNYA 1,990,649,911
1 4.04.02.01.32.01Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya
338,108,000
2 4.04.02.01.32.02Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya309,453,000
3 4.04.02.01.32.03Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi
Daerah347,205,000
4 4.04.02.01.32.04Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan
Lainnya318,153,000
5 4.04.02.01.32.05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah 96,075,012
6 4.04.02.01.32.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya128,683,005
7 4.04.02.01.32.07 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah 220,000,000
8 4.04.02.01.32.08 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah 103,895,000
9 4.04.02.01.32.09 Forum Retribusi Daerah 129,077,894
X 4.04.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN 1,789,999,010
1 4.04.02.01.33.01 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan 449,999,725
KODE PAGU
REKENING INDIKATIFPROGRAM & KEGIATAN KETERANGANNO
2 4.04.02.01.33.02Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
219,999,945
3 4.04.02.01.33.03Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air
Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok274,999,835
4 4.04.02.01.33.04Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan
Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya549,999,780
5 4.04.02.01.33.05 Mapping Potensi Pajak Air 294,999,725
XI 4.04.02.01.34 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK ROKOK DAERAH 109,999,890
1 4.04.02.01.34.01 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah 109,999,890
XII 4.04.02.01.36PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN
SISTEM ADMINISTRASI950,000,000
1 4.04.02.01.36.01Pendampingan, Implementasi dan Audit Sertifikasi
ISO 9001 : 2015750,000,000
2 4.04.02.01.36.02 Penyusunan Standard Pelayanan BPPRDSU 200,000,000
150,000,000,000 JUMLAH
KODE PAGU RASIONALISASI PAGU
REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIF
I 4.04.02.01.1PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 95,317,364,838 99,687,349,972
1 4.04.02.01.1.64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - -
2 4.04.02.01.1.65Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 6,558,000,000 7,213,800,000
3 4.04.02.01.1.66Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 4,699,992,750 5,169,992,025
4 4.04.02.01.1.69 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan 18,590,000,000 19,449,000,000
5 4.04.02.01.1.71 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,499,999,103 7,149,999,013
6 4.04.02.01.1.73Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 499,848,295 549,833,125
7 4.04.02.01.1.74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23,112,119,290 20,316,879,869
8 4.04.02.01.1.75Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 499,945,000 549,939,500
9 4.04.02.01.1.76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,478,750,000 14,926,625,000
10 4.04.02.01.1.78 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000 110,000,000
11 4.04.02.01.1.80Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 952,576,000 1,047,833,600
12 4.04.02.01.1.93 Penyediaan Jasa Pengamanan 12,548,250,000 12,803,075,000
13 4.04.02.01.1.94Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah 2,199,860,000 2,419,846,000
14 4.04.02.01.1.95Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang
dan Jasa 999,949,900 1,099,944,890
15 4.04.02.01.1.96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat 2,400,000,000 3,120,700,000
16 4.04.02.01.1.97 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,178,074,500 3,759,881,950
II 4.04.02.01.2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50,196,655,900 21,622,391,282
1 4.0402.01.2.40 Pembangunan Gedung Kantor 22,243,389,000 5,583,461,802
2 4.0402.01.2.41 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 15,500,000,000 -
3 4.0402.01.2.43 Pengadaan Meubeleur - -
4 4.0402.01.2.44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,004,271,500 1,149,999,780
5 4.0402.01.2.45Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 6,499,968,400 8,500,000,000
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
dan Kepegawaian
TABEL 3.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan : Wajib
Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
KODE PAGU RASIONALISASI PAGU
REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIFNO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
6 4.0402.01.2.55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 50,000,000 1,000,000,000
7 4.0402.01.2.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4,899,027,000 5,388,929,700
III 4.04.02.01.3 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS 159,989,600 175,988,560
1 4.04.02.01.3.1 Pemindahan Tugas PNS 59,990,000 65,989,000
2 4.04.02.01.3.2 Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 99,999,600 109,999,560
IV 4.04.02.01.5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 2,016,493,450 3,042,581,395
1 4.04.02.01.5.25 Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani 993,120,000 1,092,432,000
2 4.04.02.01.5.26 Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS - 274,918,710
3 4.04.02.01.5.27Peningkatan
Manajemen Aset/Barang Daerah 593,760,000 653,136,000
4 4.04.02.01.5.28 Penyertaan PNS Pada Diklat Teknis/Fungsional 100,000,000 100,000,000
5 4.04.02.01.5.29 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 186,800,000 200,000,000
6 4.04.02.01.5.30Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) 142,813,450 157,094,795
7 4.04.02.01.5.31Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian
Aset - 200,000,000
8 4.04.02.01.5.32 Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas PNS - 164,999,890
9 4.04.02.01.5.33Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan
BPPRDSU (ESQ) - -
10 4.04.02.01.5.34 Diklat Juru Sita Pajak - -
11 4.04.02.01.5.35 Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia 200,000,000
V 4.04.02.01.6PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5,726,521,500 6,208,997,650
1 4.04.02.01.6.29Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 75,789,500 83,368,450
2 4.04.02.01.6.30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - -
3 4.04.02.01.6.31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 248,080,000 272,888,000
4 4.04.02.01.6.32Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian
Kinerja (PK) 130,910,000 144,001,000
5 4.04.02.01.6.33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD 999,980,000 999,978,000
6 4.04.02.01.6.34 Penyusunan Renstra 311,400,000 142,540,000
7 4.04.02.01.6.35 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 242,830,000 267,113,000
8 4.04.02.01.6.36 Penyusunan Laporan Aset Tetap 149,780,000 164,758,000
9 4.04.02.01.6.37 Penatausahaan Keuangan SKPD 2,499,910,000 2,749,901,000
10 4.04.02.01.6.38 Pembuatan Profil SKPD - 109,824,000
11 4.04.02.01.6.39Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran
200,000,000 220,000,000
KODE PAGU RASIONALISASI PAGU
REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIFNO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
12 4.04.02.01.6.40
Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan,
Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan
Kinerja Pelayanan Pada UPT BPPRDSU
497,190,000 446,909,000
13 4.04.02.01.6.41 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD 194,324,000 213,756,400
14 4.04.02.01.6.42 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD - -
15 4.04.02.01.6.43Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey
Kepuasan Masyarakat - 200,000,000
16 4.04.02.01.6.44 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD 128,360,000 141,196,000
17 4.04.02.01.6.45 Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD 47,968,000 52,764,800
18 4.04.02.01.6.46Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan
Kepegawaian - -
VI 4.04.02.01.30PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 4,933,989,800 6,426,388,780
1 4.04.02.01.30.01Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi
dan Komunikasi 899,999,900 989,999,890
2 4.04.02.01.30.02Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT
BPPRDSU 213,930,000 235,323,000
3 4.04.02.01.30.03 Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 100,000,000 110,000,000
4 4.04.02.01.30.04 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1,860,000,000 3,000,000,000
5 4.04.02.01.30.05Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah 165,060,000 181,566,000
6 4.04.02.01.30.06
Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan
Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah
1,050,000,000 1,200,000,000
7 4.04.02.01.30.07Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak da
Retribusi Daerah 199,999,900 219,999,890
8 4.04.02.01.30.08 Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah 345,000,000 379,500,000
9 4.04.02.01.30.09 Survey Kepuasan Masyarakat 100,000,000 110,000,000
VII 4.04.02.01.35PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH 2,550,629,800 2,705,692,780
1 4.04.02.01.35.01 Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan BPPRDSU 431,649,800 474,814,780
2 4.04.02.01.35.02Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke
Dinas Pendapatan Provinsi Lainnya 599,400,000 459,340,000
3 4.04.02.01.35.03Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi
Pemantauan Data di UPT BPPRDSU 391,920,000 431,112,000
4 4.04.02.01.35.04Penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah
dan retribusi Daerah 529,460,000 482,406,000
5 4.04.02.01.35.05Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal
dan Eksternal 348,200,000 383,020,000
6 4.04.02.01.35.06Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal
BPPRDSU 250,000,000 275,000,000
7 4.04.02.01.35.07Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi, Evaluasi Ranperda
Pajak dan Retribusi Kabupaten dan Kota - 200,000,000
KODE PAGU RASIONALISASI PAGU
REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIFNO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
VIII 4.04.02.01.31PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR 6,763,982,080 5,289,960,770
1 4.04.02.01.31.01 Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB 1,521,030,000 1,673,133,000
2 4.04.02.01.31.02 Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB - -
3 4.04.02.01.31.03 Operasional Samsat Gerai 2,500,000,000 -
4 4.04.02.01.31.04 Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) - -
5 4.04.02.01.31.05Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi
NJKB 663,350,000 529,685,000
6 4.04.02.01.31.06Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak
Bank 49,320,000 54,252,000
7 4.04.02.01.31.07Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera
Utara 537,670,000 491,437,000
8 4.04.02.01.31.08 Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu 136,302,080 330,000,000
9 4.04.02.01.31.09 Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB- TMDU - -
10 4.04.02.01.31.10 Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor - 449,995,600
11 4.04.02.01.31.11 Launching E-Samsat Nasional 335,780,000 424,358,000
12 4.04.02.01.31.12 Penyusunan Typologi Samsat Provsu 141,980,000 156,178,000
13 4.04.02.01.31.13 Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB - 82,417,170
14 4.04.02.01.31.14Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi
Kepala UPT BPPRDSU 441,600,000 485,760,000
15 4.04.02.01.31.15 Bimbingan Teknis Pengelolaan Ke Samsatan 287,000,000 447,800,000
16 4.04.02.01.31.16Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan
Pajak 149,950,000 164,945,000
IX 4.04.02.01.32PROGRAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN LAINNYA 1,878,083,540 1,990,649,911
1 4.04.02.01.32.01Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya
398,280,000 338,108,000
2 4.04.02.01.32.02Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya 372,230,000 309,453,000
3 4.04.02.01.32.03Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi
Daerah 406,550,000 347,205,000
4 4.04.02.01.32.04Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan
Lainnya 289,230,000 318,153,000
5 4.04.02.01.32.05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah - 96,075,012
6 4.04.02.01.32.06Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan,
Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya - 128,683,005
7 4.04.02.01.32.07 Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah 200,000,000 220,000,000
8 4.04.02.01.32.08 Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah 94,450,000 103,895,000
KODE PAGU RASIONALISASI PAGU
REKENING APBD T.A 2019 INDIKATIFNO PROGRAM & KEGIATAN KETERANGAN
9 4.04.02.01.32.09 Forum Retribusi Daerah 117,343,540 129,077,894
X 4.04.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN 1,899,999,100 1,789,999,010
1 4.04.02.01.33.01 Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan 499,999,750 449,999,725
2 4.04.02.01.33.02Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
199,999,950 219,999,945
3 4.04.02.01.33.03Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air
Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok 249,999,850 274,999,835
4 4.04.02.01.33.04Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan
Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya 499,999,800 549,999,780
5 4.04.02.01.33.05 Mapping Potensi Pajak Air 449,999,750 294,999,725
XI 4.04.02.01.34 PROGRAM PENINGKATAN PAJAK ROKOK DAERAH 99,999,900 109,999,890
1 4.04.02.01.34.01 Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah 99,999,900 109,999,890
XII 4.04.02.01.36PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN
SISTEM ADMINISTRASI - 950,000,000
1 4.04.02.01.36.01Pendampingan, Implementasi dan Audit Sertifikasi
ISO 9001 : 2015 - 750,000,000
2 4.04.02.01.36.02 Penyusunan Standard Pelayanan BPPRDSU - 200,000,000
171,543,709,508 150,000,000,000 JUMLAH