RENCANAKERJAPEMERINTAHTAHUN2013

BUKUII:PRIORITASPEMBANGUNANBIDANG

KEMENTERIANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL/BADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL(BAPPENAS)

16 |RencanaKerjaPemerintahTahun2013KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

BAB1 KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

1.1 Pengarusutamaan1.1.3 PengarusutamaanGender

1.1.3.1 KondisiUmum UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menjamin hak setiap warga negara, baik lakilakimaupun perempuan, untuk menikmati dan berpartisipasidalam pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian,pembangunan selayaknyamemberikan akses yangmemadaiserta adil dan setara bagi perempuan dan lakilaki untukberpartisipasidalampembangunandanmemanfaatkanhasilhasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalamproses pengendalian pembangunan. Hal ini juga tercerminpada salah satu agenda pembangunan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014, yaitu agenda kelima, pembangunan yang inklusif danberkeadilan.Walaupundemikian,masihterdapatkesenjanganantara perempuan dan lakilaki dalam hal perolehan akses,manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrolterhadap sumber daya. Upaya yang telah dilakukan adalahdenganmenerapkanstrategipengarusutamaangender(PUG)disetiapbidangpembangunan.PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudutpandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiapbidang. Penerapan PUG akanmenghasilkan kebijakan publikyang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yanglebihadildanmeratabagi seluruhpenduduk Indonesia,baiklakilakimaupunperempuan.Dalam pelaksanaan PUG ke dalam perencanaankebijakan/program/kegiatan pembangunan, dapat dilakukananalisisgenderdenganmenggunakanperantianalisissepertiAlurKerjaAnalisisGender (GenderAnalysisPathway GAP).Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untukmelakukan perencanaan dan penganggaran yang responsifgender (PPRG). Pengintegrasian gender ke dalam siklusperencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerahakan membuat pengalokasian sumber daya pembangunanmenjadi lebihefektif, akuntabel,danadildalammemberikan

RencanaKerjaPemerintahTahun2013|KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

17

manfaatkepadaperempuandanlakilaki.Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaangender,makaperspektifgendertidakhanyadiintegrasikankedalamsistemperencanaantetapi jugapenganggaran.Inisiatifini dimulai dengan dikeluarkannya Surat KeputusanMenteriNegara PPN/Kepala Bappenas NomorKep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan TimTeknis Perencanaan dan Penganggaran yang ResponsifGender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikanpelaksanaan PPRG lintassektor dan lintaskementerian, yangterdiridari6kementerian/lembaga,yaituBappenas,Depkeu,Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP),Depdagri, Depkes, dan Depdiknas. Sebagai tindak lanjut,Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama denganBappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (KPP&PA) telah menyusun PeraturanMenteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, tentangPenyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan,Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010, yang di antaranyamemuat halhal baru, yaitu Penerapan Anggaran ResponsifGender (ARG). ARG adalah penerapan pengarusutamaangender dalam perencanaan dan penganggaran, yangmerupakansalahsatuprioritasnasionaldalamRPJMN20102014.Pada lampiran PMK tersebut dicantumkan bahwa setiapkementerian/lembaga pelaksana menyusun gender budgetstatement (GBS), yang merupakan dokumen akuntabilitasspesifikgender yang disusun oleh K/L untukmenginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsifgender, dan kemudianmenyampaikannyakepadaKemenkeusebagai bagian dari dokumen RKAKL, yang melengkapikerangka acuan kegiatan (TOR). ARG tersebut telahditerapkan pada 7 K/L pilot pada T.A. 2010 (Bappenas,Kemenkeu,KPP&PA,Kemdiknas,Kemenkes,KementerianPU,danKemtan),danpadaT.A.2011,PMKNo.104/PMK.02/2010mencantumkan bahwa ARG diterapkan di berbagai bidangprioritaspembangunan,terutamayangterkaitdenganbidangpolitik, sosial,hukum,danekonomi (tidak terbataspadaK/Lpilot). Selanjutnya, PMK No. 93/PMK.02/2011, tentangPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga, mencantumkanbahwa ARG akan diterapkan pada 28 K/L dan 10 provinsi

18 |RencanaKerjaPemerintahTahun2013KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

padaT.A.2012.Pada tahun 2011, Bappenas telah melaksanakan EvaluasiPelaksanaanUjiCobaPPRGdi7kementerian/lembagadan4pemerintah provinsi yang telahmelaksanakan PPRG denganinisiatif sendiri. Hasil evaluasi tersebut merupakan bahanmasukan untuk penyusunan Strategi Nasional PercepatanPUGmelaluiPPRG, yanghingga saat ini sedangdisusunolehmotor penggerak (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, danKPP&PA),dengandikoordinasikanolehBappenas.Salahsatuhasil evaluasi tersebut menyatakan pentingnya peningkatankapasitas SDM, terutama di kalangan motor penggerakmengingat fungsi para motor penggerak untukmengoordinasikanpelaksanaanPPRGdi seluruhK/L,baikditingkatnasional,maupundaerah.

1.1.3.2 PermasalahandanSasaran

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanpengarusutamaangenderdalampembangunanadalahsebagaiberikut.Pertama,masih rendahnyakualitashidupdanperanperempuan, yang antara lain, disebabkan oleh terjadinyakesenjangangenderdalamhalakses,manfaat,danpartisipasidalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumberdaya, terutamadi bidang politik, jabatanjabatan publik, dandi bidang ekonomi, baik antarprovinsi maupunantarkabupaten/kota; serta rendahnya kesiapan perempuandalammengantisipasidampakperubahaniklim,krisisenergi,krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, sertaterjadinyapenyakit.Kedua, masih rendahnya perlindungan terhadap perempuandaritindakkekerasan,yangditandaidenganmaraknyakasuskasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diiringidenganpeningkatankuantitasdankualitas layanan terhadappara korban tindak kekerasan, masih terdapatketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan,termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan olehpemerintah pusat dengan daerah berkaitan denganperlindunganterhadapperempuan.Ketiga, masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaangender yang disebabkan oleh (a) belum optimalnyapenerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukunganpolitik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritaspembangunan; (b) belum memadainya kapasitaskelembagaan dalam pelaksanaan PUG; (c) masih rendahnyapemahaman tentang konsep dan isu gender, nilainilai

RencanaKerjaPemerintahTahun2013|KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

19

kesetaraangender,manfaatPUGdalampembangunan,baikdipusatmaupundidaerah,dan(d)minimnyaketersediaandataterpilah menurut jenis kelamin dan penggunaannya dalamsikluspembangunan.Sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnyakesetaraan gender, yang ditandai dengan: (a) meningkatnyakualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidangkesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadappenguasaansumberdaya,politikdanpengambilankeputusan;(b) meningkatnya persentase cakupan perempuan korbankekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (c)meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalamperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, danevaluasikebijakandanprogrampembangunanyangresponsifgenderditingkatnasionaldandaerah.

1.1.3.3 StrategidanArahKebijakan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran sebagaimanatersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakanpengarusutamaangenderdilakukanmelaluitigaisunasional,yaitu:1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalampembangunan, melalui peningkatan akses terhadappelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturanperundangan dan pelaksanaannya di semua tingkatpemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangkukepentingan;

2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindakkekerasan, melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan,danpemberdayaan;dan

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG danpemberdayaan perempuan, termasuk peningkatankapasitas SDM dalam rangka percepatan penerapan PUGmelalui perencanaan dan penganggaran yang responsifgender(PPRG).

Upaya peningkatan kesetaraan gender tersebut dilakukansecara lintasbidang, lintassektor, dan lintasdaerah yangkeberhasilannya diukur antara lain dengan IndeksPembangunanGender(IPG)atauGenderrelatedDevelopmentIndex (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atauGender Empowerment Measurement (GEM). IPG/GDImerupakan indikator komposit yang diukur dengan angkaharapanhidupsejak lahir, angkamelekhuruf,dangabungan

20 |RencanaKerjaPemerintahTahun2013KEBIJAKANPENGARUSUTAMAANDANLINTASBIDANG

angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, sertaPendapatanDomestikBruto(PDB)perkapitadenganparitasdaya beli (purchasing power parity), yang dihitungberdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, IDG/GEM diukurmelaluipartisipasiperempuandibidangekonomi,politik,danpengambilankeputusan.

TABEL1.1 TARGETKINERJAPEMBANGUNANPENGARUSUTAMAANGENDERTAHUN2013

No Isu/Kebijakan Nasional Indikator Target Tahun 2013

Program Pelaksana

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan 1.1 Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SD 1)

Rasio kesetaraan gender SD/SDLB

97,8 Program Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1.2 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah 1)

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI

1 Program Pendidikan Islam

Kementerian Agama

1.3 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP1)

Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB

> 98 Program Pendidikan Dasar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1.4 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah 1)

Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs

1 Program Pendidikan Islam

Kementerian Agama

1.5 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SM