DIPERBANYAK OLEH :BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATENLAMPUNG TENGAHTABUN 2018

PENGARUSUTAMAAN GENDER

TENTANG

PERATURAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNGTENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkankedudukan, peran dan kualitas perernpuanserta menjamin hak yang sarna an taraperempuan dan laki-laki untuk menikrnatihak-hak warga negara di bidang ekonomi,sosial budaya, politik dan hukum sebagaiupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilangender dalam pembangunan, diperlukanpengarusutamaan gender sehingga dapatberperan serta dalam prosespembangunan,kehidupanmasyarakat,berbangsa dan bernegara;

b. bahwa untuk meningkatkan upayapengarusutamaan gender perlu dilaksanakansecara terpadu dan terkoordinasi padaseluruh satuan kerja perangkat daerah dan

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESABUPATI LAMPUNG TENGAH,

TENTANGiJ

1

I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAHNOMOR 17 TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAHPROVINSI LAMPUNG

18 ayat (6) Undang - UndangNegara Republik Indonesia Tahun

Mengingat: 1. PasalDasar1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 4 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten-Kabupatendalam Lingkungan Provinsi SumateraSelatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor1091) sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984tentang Pengesahan Konvensi mengenaiPenghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadap Wanita (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3277);

instansi vertikal serta lernbaga nonpernerintah daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasandan kepastian hukum kepada semua pihakyang terlibat dalam pelaksanaanpengarustamaan gender rnaka diperlukanpengaturan tentang pengarustamaan gender;

d. bahwa berdasarkan pertirnbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c perlu membentuk PeraturanDaerah ten tang Pengarusutamaan Gender

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999ten tang Pengesahan ILO Convention Nomor111 Concerning Discrimination In Respect OfEmployment And Occupation (Konvensi ILOmengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaandan Jabatan) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3836);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tah un 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diu bahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4578 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2017 ten tang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6061);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 2008 tentangPedoman UmumPelaksanaan Pengarusutamaan Gender diDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun 201 1 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12.Peraturan Daerah Kabupaten LampungTengah Nomor 9 Tahun 2016 ten tangPembentukan dan Susunan KerjaPerangkatDaerah Kabupaten Lampung Tengah(Lembaran Daerah Kabupaten LampungTengah Tahun 2016 Nomor 9, (TambahanLembaran Daerah KabupatenLampung Tengah Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten LampungTengah Nomor 2 Tahun 2018 ten tangKewenangan Pemerintah Daerah KabupatenLampung Tengah (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Tengah Tahun 2018Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Lampung Tengah Nomor 19)

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpmpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

!

I

TEN TANGMenetapkan PERATURAN DAERAHPENGARUSUTAMAAN GENDER

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

. MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumenperencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaiPerangkat Daerah.

8. Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut PUGadalah sebagai strategi yang dibangun untukmengintegrasikan gender rnenjadi satu dirnensi integraldari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,pernantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan di daerah

9. Gender adalah konsep yang mengacu padapembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki­laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapatberubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagilaki-laki dan perempuan untuk memperolehkesempatan dan hak-haknya sebagai rnanusia agarmampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatanpolitik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dankeamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasilpembangunan.

11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadiadil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gendersecara sistematis tentang kondisi laki-laki danperempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses,partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam prosespembangunan untuk mengungkapkan akarpermasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-Iaki danperempuan.

13. Perencanaan Responsif Gender adalahperencanaan untuk mencapai kesetaraan dankeadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasianpengalaman, aspirasi , kebutuhan, potensi, danpenyelesaian permasalahan perempuan dan laki-Iaki.

Pasa13

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerahdalam menyusun strategi pengintegrasian gender yangdilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan,penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas

BAD II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa12

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikanlandasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, danpelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

1

I)Ijj1

I1JlI

1

14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkatARGadalah anggaran yang yang respon terhadapkebutuhan perempuan dan laki-laki yangtujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilangender.

15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkatGBS adalah dokumen yang menginformasikan suatuout put kegiatan telah responsif gender terhadap isugender yang ada, danfatau suatu biaya telahdialokasikan pada out put kegiatan untuk menanganipermasalahan kesenjangan gender.

16. Focal Point PUG adalah aparatur PerangkatDaerah yang mempunyai kemampuan untukmelakukan Pengarusutamaan Gender di UnitKerjanya masing- masing.

17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut PokjaPUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana danpenggerak pengarusutamaan gender dari berbagaiinstansi /lembaga di daerah.

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah inimeliputi:a. perencanaan dan pelaksanaan;b. pemberdayaan;c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;d. partisipasi masyarakat;e. pendanaan;danf. pembinaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasa14

c. mewujudkan· kesetaraan dan keadilan gender dalamkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, danbemegara;

d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsifgender;

e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalamkedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki danperempuan sebagai msan dan sumberdayapembangunan;

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yangmenangani pemberdayaan perempuan; dan

g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan genderdalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial,pemerintahan, dan ekonomi serta meningkatkankesejahteraan perempuan.

dan kegiatan pembangunan diprogram,kebijakan,daerah;

b. mewujudkan perencanaan berperspektif gendermelalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahanlaki-Iaki dan perempuan;

PasalS

(I) Dalam perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PerangkatDaerah yang membidangi urusan perencanaanpembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikanpenyusunan kebijakan, program, dan kegiatanpembangunan responsi[ gender yang dituangkan dalamRPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja PerangkatDaerah yang dilakukan melalui analisis gender.

(2) Dalarn melakukan analisis gender sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metodealur kerja analisis gender atau metode analisis lain.

(3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehmasing-masing Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RenstraPerangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sarna denganlembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memilikikapabilitas di bidangnya.

(5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadidasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangkaacuan kegiatan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggarandan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

1jl~tl1il•1,]

ljJ

I

Bagian Kesatu

Perencanaan

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

BABIV

(1) Pokja PUGdaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7mempunyai tugas :a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada

masing-masing Perangkat Daerah;b. melaksanakan sosialisasi dan aduokasi PUG kepadaCamat, dan Kepala Kampung;

c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;

Pasa18

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruhOrganisasi Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUGDaerah;

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkatdaerah;

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangiurusan perencanaan pembangunan Daerah sebagaiKetua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yangmembidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagaiKepala Sekretariat Pokja PUGdaerah.

(4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasa17

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasa16

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG didaerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

(2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan PerangkatDaerah yang membidangi PUG sebagai koordinatorpenyelenggaraan PUGdi daerah.

Pasa19

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7mempunyai fungsi :a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran

Focal Point pada proses pengambilan keputusan, prosesperencanaan kebijakan, dan program serta isu genderyang berkembang di lingkungannya; dan

d. Mendorong terwujudnya perencanaan danpenganggaran yang Responsif Gender,

e. menyusun rencana kerja Pokja PUGsetiap tahun;f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;h. menyusun prom gender Daerah;1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di

masing-masing Perangkat Daerah;J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis

terhadap Anggaran Daerah;k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;dan1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan

penetapan Focal Point dimasing-rnasing PerangkatDaerah.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru fj bertugas membantu Pokja PUG daerah dalammelakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaananggaran yang responsif gender.

(3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf k, memuat :

a. PUGdalam peraturan perundang-undangan di daerah;

b. PUGdalam siklus pembangunan di daerah;

c. penguatan kelembagaan PUGdi daerah; dand. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha didaerah.

t-­j!I

Pasa112

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektifgender dalam semua aspek pekerjaan dengan

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

a. mempromosikan PUGpada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja danpenganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender,

c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepadaseluruh pejabat dan staf di lingkungan PerangkatDaerah;

d. melaporkan pelaksanaan PUGkepada pimpinan PerangkatDaerah;

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadapkebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masingPerangkat Daerah.

Pasa111

(1)Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf 1 pada setiap Perangkat Daerahterdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugasperencanaan dan/ atau program.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (I),dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasa110

b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan denganpengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 14

Kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan,

politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi;c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan pemberdayaan perempuan.

d. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkankesetaraan gender (KG).dan hak anak;

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untukmelakukan pemberdayaan perempuan.

(2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud padaayat (1)melipu ti:a. kualitas hidup perempuan dan keluarga;b. perlindungan perempuan; danc. perlindungan anak.

BABV

PEMBERDAYAANPasal13

menggunakan sumberdaya sendiri atau di luarkeahlian;

b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya danacara-acara PUG tentang informasi PUG;

c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasioleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yangmembutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiriatau di luar keahlian;

d. menghadiri acara penting yang relevan dengan genderdan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkaninformasi tentang kemajuan yang dibuat di PerangkatDaerah secara relevan.

(4) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkanketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuanbertindak, rasa tidak berdaya danjatau penderitaanpsikis,

(3) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat(2) huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkanrasa sakit disertai cidera, luka atau cacat padatubuh, gugurnya kandungan, pingsan danjataumenyebabkan kematian.

perempuanayat (1) antara lain:

(2) Bentuk kekerasan terhadapsebagaimana dimaksud a d aa. kekerasan fisik;b. kekerasan psikis;c. kekerasan seksual; darr/ ataud. kekerasan lainnya.

(1) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang

melibatkan para pihak;b. penyediaan layanan bagi perempuan korban

kekerasan yang memerlukan koordinasi;c. penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan perlindungan perempuan.

I,jy.~

Pasal15

e. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatankualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;dan

f. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkanKesetaraan Gender. dan hak anak.

(1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikanlaporan pelaksanaan PUGkepadaPokja PUG.

BABVI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal17

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (2)huruf c, meliputi :a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan

para pihak;b. penyediaan layanan bagi anak korban kekerasanyang memerlukan koordinasi;

c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan perlindungan anak.

Pasal16

(6) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputisetiap perbuatan secara melawan hukum berupaucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpamenggunakan saran a yang menimbulkan rasa takutatau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

(5) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf c, meliputi :a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;b. pemaksaan hubungan seksual;c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar

atau tidak disukai; darr/ ataud. pemaksaan hubungan seksual dengan orang

lain untuk tujuan komersial dari/ atau tujuantertentu.

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanPUGdi daerah.

Pasal19

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadibahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG didaerah.

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atausumber lain;

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

sebagaimana(1) Materi laporan pelaksanaan PUGdimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

Pasal18

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporandiatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG didaerah kepada Gubemur secara berkala setiap 6 (enam)bulan.

(2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUGkepada Bupati.

j

JIjj

BAB VIII

PENDANAANPasa121

Pendanaan pelaksananan kegiatan ruang lingkup PUGdidaerah dapat bersumber dan:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasa120

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan /ataulembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalarn berbagaikegiatan PUGdi daerah, dan dikoordinasikan oleh PerangkatDaerah yang membidangi PUG.

(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dansecara berjenjang antar susunan pemerintahan dandilakukan sebelum diadakannya penyusunanprogram atau kegiatan tahun berikutnya.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusanperencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasisecara makro :terhadap pelaksanaan PUG di daerahberdasarkan RPJMDdan Renja Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasamadengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, ataulembaga swadaya masyarakat.

(5)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahanmasukan dalam penyusunan kebijakan, program, dankegiatan tah un mendatang.

Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Pasa123

KETENTUAN PENUTUP

BABX

e. strategi pencapaian kinerja.

a.

b.

jc.

d.

Pasa122

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukanpembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yangmeliputi :

penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skalaDaerah, Kecamatan, dan Kampung;

penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diKampung dan pada Perangkat Daerah;

peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembagapendukung PUG; dan

PEMBINAAN

BABIX

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.dan Zatau

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Salin an sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum

Setdakab. Lampung Tengah

ttd

Eko Pranyoto

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNGTENGAH PROVINSI LAMPUNG: 13/785/LTG/2018

Diundangkan di Gunung Sugihpada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAHTAHUN 2018 NOMOR 17

Ditetapkan di Gunung Sugihpada tanggal 12 November 2018BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah im denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLarnpung Tengah.

I. UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalamrangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan,perlindungan perempuan, kualitas keluarga danmenciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki danperempuan dalam mempero1eh kesempatan/peluang,untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerimamanfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukanpengaturan kesetaraan gender di KabupatenLampung Tengah, sebagaimana kewenanganpenyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalamUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerahberhak menetapkan kebijakan Daerah untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah, dan untuk optimalisasipenyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaanperempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk

PENGARUSUTAMAAN GENDER

TENTANG

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAHNOMOR 17 TAHUN 2018

Pasal 1Cukup jelas.

Pasa12Cukup jelas.

Pasa13Cukup jelas.

Pasa14Cukup jelas.

PasalSCukup jelas.

Pasal6Cukup jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-Iaki danperempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang,untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerimamanfaat pembangunan di daerah, perlu adanyapedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimanaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun2008 tentang Pedoman Umum PelaksanaanPengarusutamaan Gender di Daerah, sebagairnana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentangPedornan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Genderdi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut,maka perlu menetapkan Peraturan Daerah KabupatenLarnpung Tengah tentang Pengarusutamaan Gender.

!

I1l

J1I

i,:l.~~