rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten cirebon tahun ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

2015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I 1 1.1 LatarBelakang I 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I 2 1.3 Hubungan Antar Dokumen I 4 1.4 Sistematika Dokumen RKPD I 5 1.5 Maksud dan Tujuan I - 6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU II 1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II 1 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD II 25

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II 32 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III 1 3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III 1 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III 4 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 IV- 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV -1 4.2 Prioritas Pembangunan IV -3 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2016 V 1 BAB VI PENUTUP VI 1

LAMPIRAN:

1. DINAS PENDIDIKAN

2. DINAS KESEHATAN

3. RSUD WALED

4. RSUD ARJAWINANGUN

5. DINAS BINA MARGA

6. DINAS PSDAP

7. DINAS CKTR

8. BAPPEDA

9. DINAS PERHUBUNGAN

10. BLHD

11. DISDUKCAPIL

12. BPPKB

13. DINAS SOSIAL

14. DISNAKERTRANS

15. DINAS KUMKM

16. BPPT

17. DISBUDPARPORA

18. KESBANGLINMAS

19. SATPOL PP

20. SEKRETARIAT DAERAH

21. SEKRETARIAT DPRD

22. INSPEKTORAT

23. DISPENDA

24. BKPPD

25. KECAMATAN

26. BKP5K

27. BPMPD

28. KANTOR ARSIP

29. DINAS KOMINFO

30. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

31. DISTANBUNAKHUT

32. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

33. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

[Type text]

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun

dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini dituangkan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berkenaan dengan amanat konstitusi tersebut,

dokumen RKPD berperan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam

kurun satu tahun. Dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja

(Renja) SKPD, kebijakan umum APBD, dan rancangan APBD. Dengan demikian,

penyusunan dokumen RKPD harus menjadi perhatian serius semua pihak agar

dapat menampung aspirasi seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prioritas

kebutuhan dan kemampuan pendanaan pembangunan daerah.

Berbekal kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun

2014 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban

mengelola sumber daya yang tersedia dengan berpegang pada prinsip-prinsip

keadilan dan keberlanjutan dengan semangat untuk sebesar-besarnya dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dengan kondisi berbagai

keterbatasan sumber daya dan kompleksitas pembangunan seiring dinamika

masyarakat maka Pemerintah Kabupten Cirebon dituntut untuk mampu melakukan

sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam identifikasi, pemetaan, dan

analisis sumber daya yang tersedia agar mampu mengurai kompleksitas

permasalahan pembangunan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif,

efisien, dan bersasaran yang jelas sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dengan

demikian, perencanaan pembangunan daerah harus menjadi bagian dari proses

penentuan prioritas alokasi sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan masa

depan yang lebih baik.

Dalam ranah sinergi dan sinkronisasi pembangunan, dokumen RKPD Kabupaten

Cirebon tahun 2016 menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengendalian

pembangunan nasional dan Jawa Barat. Selain itu, dokumen ini merupakan

penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Sebagai

dokumen penjabaran pembangunan tahunan, dokumen RKPD tahun 2016 memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

[Type text]

kerja, dan pendanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan target yang

telah ditentukan. Dokumen ini menjadi rujukan semua pemangku kepentingan dalam

penyusunan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, dokumen

perencanaan tahunan ini sebagai media informasi kepada seluruh pemangku

kepentingan terhadap berbagai rencana program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam dokumen perencanaan tahunan ini,

pemerintah Kabupaten Cirebon menginformasikan kepada masyarakat berkenaan

dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016.

Dokumen RKPD tahun 2016 disusun melalui berbagai tahapan yang melibatkan

berbagai komponen masyarakat dan instansi pemerintah, mulai dari tingkat desa

hingga tingkat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dokumen RKPD tahun 2016

menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan terhadap arah pembangunan

Kabupaten Cirebon tahun 2016.

1.2. Pendekatan dan mekanisme penyusunan RKPD tahun 2016

a. Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2016

1. Pendekatan politik, dilakukan sebagai bagian dari pola penjabaran agenda-

agenda pembangunan berdasarkan kesepakatan kepala daerah, masyarakat

dan DPRD

2. Pendekatan teknokratik, dilakukan sebagai bagian dari pola penjabaran

agenda pembangunan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan teknis

3. Pendekatan partisipatif, dilakukan sebagai bagian dari keikutsertaan semua

pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah

4. Pendekatan top down, dilakukan sebagai bagian dari perumusan rencana

pembangunan yang disusun oleh instansi terkait kepada lokasi sasaran

5. Pendekatan bottom up, dilakukan sebagai bagian dari upaya mengakomodasi

kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan

b. Mekanisme penyusunan RKPD tahun 2016

1. Persiapan penyusunan RKPD, meliputi empat kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang

pembentukan penyusun RKPD;

b. Orientasi mengenai RKPD;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;

[Type text]

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2016, meliputi kegiatan:

a. Mereview dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dan

RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031 sebagai pedoman

penyusunan RKPD;

b. Mereview dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

sebagai acuan penyusunan RKPD;

c. Mereview rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016;

d. Mereview dokumen RPJMN tahun 2015-2019 sebagai acuan dalam

penyusunan RKPD;

e. Mereview rancangan awal RKP tahun 2016.

3. Perumusan rancangan awal RKPD, meliputi dua belas kegiatan:

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

d. Evaluasi kinerja tahun lalu;

e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa

Barat;

f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon;

g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan

keuangan daerah;

i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu

indikatif;

j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

k. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan

l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

4. Penyusunan rancangan dokumen RKPD dengan sistematika:

a. Pendahuluan;

b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

5. Pelaksanaan musrenbang RKPD:

[Type text]

a. Musrenbang RKPD di desa dan kelurahan dilaksanakan untuk

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

- Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang

tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

bersangkutan;

- Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di desa dan

kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD;.

- Kegiatan prioritas pembangunan daerah di desa dan kelurahan

mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD

b. Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

- Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang

tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

bersangkutan;

- Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum

tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;

- Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD;.

- Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan

mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD

c. Forum SKPD

Forum SKPD menjadi forum strategis untuk membahas dan

mensinergikan berbagai rancangan program dan kegiatan yang disusun

oleh SKPD dan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Forum ini dihadiri

oleh peserta yang menjadi mitra kerja dan lingkup kerja SKPD tersebut.

d. Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon dilaksanakan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

- Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah

provinsi;

[Type text]

- Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat

kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada musrenbang RKPD di

kecamatan;

- Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;

- Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas

daerah;

- Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

6. Perumusan rancangan akhir RKPD:

a. Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD tingkat

Kabupaten Cirebon, musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat, dan

musrenbangnas RKP;

b. Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Cirebon paling

lambat pada akhir bulan Mei.

7. Penetapan RKPD:

a. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon setelah RKPD

Provinsi Jawa Barat ditetapkan;

b. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka

penyusunan RAPBD tahun 2016;

c. RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan

rancangan Renja SKPD.

Gambar 1.1. Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan

[Type text]

Gambar 1.2. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

1.3. Visi dan misi Kabupaten Cirebon

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2016 berpedoman pada dokumen RPJMD

Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah

menetapkan visi dan misi pembangunan selama kurun 2014-2019, yaitu:

mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi,

dan sejahtera. Adapun penjabaran operasional dari visi di atas adalah:

Agamis adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama menuju

tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan

berakhlak mulia.

Maju adalah suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis, produktif,

kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan,

keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan

ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang

lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna.

Adil adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan

peran dan fungsinya.

[Type text]

Sinergi adalah suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari

satu kesatuan pembangunan Jawa Barat dan Nasional

Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan

pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa

aman, damai, dan tenteram.

Sementara, untuk mencapai visi tersebut, misi yang sudah dicanangkan adalah:

Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang

berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

Misi Kedua, Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat,

berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan

pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan

Misi Ketiga, Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan

kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

Misi Keempat, Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar

berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha,

akademik, dan komuniti)

Misi Kelima, Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan

hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan

penciptaan rasa aman, damai, dan tenteram

Misi Keenam, Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi

menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

1.4. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan dokumen

RKPD tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950, Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

[Type text]

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,


10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

[Type text]

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,


18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,


20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat


Negara Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

[Type text]


Negara Nomor 4817);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2015 Tentang

.............. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ......);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Serie E);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ssitem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah PRovinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 Nomor 10 Serie E);

32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ........Tahun ......... tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 Nomor..... Serie ........);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8).

[Type text]

35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 9 tahun 2012 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon nomor ... tahun 2012 seri E....)

36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun

2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2015 seri E.3)

1.5. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Dokumen RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMD

Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Selain itu, untuk mewujudkan sinergi dan

sinkronisasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, penyusunan dokumen RKPD 2016 memperhatikan dokumen RKP tahun 2016

dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Selanjutnya, dokumen RKPD 2016 yang

telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan dokumen rencana kerja (renja) SKPD.

Sinergitas antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran

nasional;

Sinergitas antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah;

Sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan

pembangunan daerah.

Gambar 1.3. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

[Type text]

1.6. Sistematika dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, pendekatan penyusunan

RKPD, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya, sistematika dokumen RKPD, maksud dan

tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah, isu

strategis, dan masalah mendesak, Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan

Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan

perkiraan tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian

daerah tahun 2016, arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah

kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan, dan

prioritas pembangunan daerah tahun 2016, ..

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN 2016

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan proritas

daerah tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kondisi dokumen RPKD tahun 2016 dan

harapan agar dokumen RKPD tahun 2016 dapat digunakan

sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2016.

[Type text]

1.7. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan RKPD tahun 2016 dimaksudkan untuk :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

menjamin adanya sinergi antara permasalahan yang ada,

perencanaan, arah kebijakan, dan perumusan strategi sesuai dengan

kebutuhan daerah

2. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi

penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Cirebon dan seluruh

pemangku kepentingan

b. Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2016 bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2014

2. Menjelaskan rencana kinerja pemerintah daerah tahun 2016 yang

dituangkan dalam prioritas sasaran dan program pembangunan daerah

3. Mewujudkan sinergi program dan kegiatan SKPD dalam penyusunan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh sektor

pembangunan

[Type text]

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2014 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

A. Lokasi dan Batas Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki letak geostrategis di jalur Pantai Utara Jawa Barat,

menjadi pintu gerbang Jawa Barat di bagian Timur. Berada diposisi 10801930-

10805003 Bujur Timur (BT) dan 603058- 700024 Lintang Selatan (LS) dan

dengan potensi panjang garis pantai 54 kilometer (km), daerah ini menjadi

bagian dari jalur nadi perekonomian nasional. Secara administratif, Kabupaten

Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km2. Jarak terjauh dari wilayah di bagian

Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari wilayah di bagian Barat

ke Timur sepanjang 54 km. Bentangan wilayah seluas ini dibagi menjadi 40

kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun

Tetangga (RT). Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

c. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka

d. Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

[Type text]

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Cirebon

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Cirebon dirinci Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Wilayah

Km %

1 Waled 28.46 2.91

2 Pasaleman 32.11 3.29

3 Ciledug 13.25 1.36

4 Pabuaran 8.95 0.92

5 Losari 39.07 4.00

6 Pabedilan 24.08 2.47

7 Babakan 21.93 2.25

8 Gebang 31.68 3.24

9 Karangsembung 15.14 1.55

10 Karangwareng 23.12 2.37

11 Lemahabang 21.49 2.20

12 Susukan Lebak 18.74 1.92

13 Sedong 31.02 3.18

14 Astanajapura 25.47 2.61

15 Pangenan 30.54 3.13

16 Mundu 25.58 2.62

[Type text]

No Kecamatan Luas Wilayah

Km %

17 Beber 23.25 2.38

18 Greged 29.92 3.06

19 Talun 21.21 2.17

20 Sumber 25.65 2.63

21 Dukupuntang 36.40 3.73

22 Palimanan 17.18 1.76

23 Plumbon 18.19 1.86

24 Depok 15.55 1.59

25 Weru 9.19 0.94

26 Plered 11.34 1.16

27 Tengah Tani 8.97 0.92

28 Kedawung 9.58 0.98

29 Gunungjati 20.55 2.10

30 Kapetakan 60.20 6.17

31 Suranenggala 22.98 2.32

32 Klangenan 20.57 2.11

33 Jamblang 17.76 1.82

34 Arjawinangun 24.11 2.47

35 Panguragan 20.31 2.08

36 Ciwaringin 17.79 1.82

37 Gempol 30.73 3.15

38 Susukan 50.1 5.13

39 Gegesik 60.38 6.18

40 Kaliwedi 27.82 2.85

Kabupaten Cirebon 990.36 100.00

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis

(geo-strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

a) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR)

b) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah

sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini

berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang

untuk pengembangan Kabupaten Cirebon.

[Type text]

c) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan

arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta

dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal

ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol)

Cikampek-Palimanan (Cikapa), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-

Pejagan.

d) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur

kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api

lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas

Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).

e) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-

Bali.

B. Ketinggian (Topografis)

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah

Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Berdasarkan ketinggian, wilayah

pesisir di Jawa Barat ini dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah berketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas 64.636 Ha atau

65,31% dari luas Kabupaten Cirebon.

2) Wilayah berketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas 1.525,20 Ha atau

10,65% dari luas Kabupaten Cirebon.

3) Wilayah berketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas 10.196,40 Ha

atau 10,30% dari luas Kabupaten Cirebon.

4) Wilayah berketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas 61.150 Ha


5) Wilayah berketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas 4.275,55 Ha


6) Wilayah ketinggian diatas 300 m dpl, tersebar dengan luas 2.180,20 Ha


[Type text]

Sementara, berdasarkan tingkat kemiringan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki

ketinggian beranekaragam. Secara umum, wilayah Kabupaten Cirebon didominasi

oleh permukaan dataran dengan kemiringan 0-25% dengan lahan seluas

95,826.24 ha. Selebihnya merupakan wilayah dengan kemiringan lereng diatas

25%.

Tabel 2.2. Kemiringan Lereng di Kabupaten Cirebon

No Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%)

1 0 8 % 88.075, 71 88,93

2 >8 15 % 2.598, 48 2,62

3 >15 25 % 5.152, 05 5,2

4 >25 40 % 1.853, 52 1,87

5 >40 % 1356, 24 1,37

Jumlah 99.036 100 Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011


Gambar 2.2. Peta kemiringan lahan

[Type text]

C. Struktur dan Jenis Tanah (Geologis).

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beraneka ragam.

Berdasarkan hasil identifikasi, struktur geologis tanah di Kabupaten Cirebon

adalah hasil gunung api muda yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 Ha (34,10%),

breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 Ha (1,12 %), batu gamping

kompleks Kromong (MI) seluas 202,60 Ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas

8.964,20 Ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 Ha (0,83%), formasi

Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 Ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak

terurai (Qvu) seluas 560 Ha (0,63%). Pembentukan struktur geologis tersebut

dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Ciremai.

Sementara, jika ditinjau dari kondisi jenis tanah, Kabupaten Cirebon 8 jenis tanah.

Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah aluvial (aluvial/Qa) seluas

52.224 ha (52,76%), baik aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi

aluvial kelabu tua dan asosiasi regosol kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis

tanah lainnya adalah litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan

gleihumus. Secara umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan

pertanian dan perikanan semusim terutama padi, palawija, dan perikanan.


[Type text]

Gambar 2.3. Peta Jenis tanah di Kabupaten Cirebon

D. Sumber Daya Air (Hidrologis)

Tinjauan kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air permukaan dan air

tanah. Air permukaan meliputi sungai, situ, dan mata air. Jumlah air permukaan

sebanyak 1.418,83 juta meter kubik (m3). Sementara, berdasarkan jenis air tanah

dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam.

Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya air dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan domestik dan non domestik. Pemanfaatan sumber daya air untuk

kebutuhan domestik sebanyak 6,5 juta m3. Sementara, pemanfaatan untuk

kebutuhan non domestik meliputi industri sebanyak 5,184 juta m3, irigasi

sebanyak 1.046 juta m3, dan budi daya perikanan sebanyak 81,3 juta m3 .

Adapun jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon diuraikan

sebagai berikut.

1. Air Permukaan

a. Sungai

Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari wilayah sungai Cimanuk-

Cisangguarung. Wilayah sungai ini memiliki 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai

(DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS

Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager/Pekik, DAS

Jamblang/Bondet, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS

Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon

juga terdapat 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) seluas 1.312

Km dengan cadangan air sebanyak 1.400 juta m3

.

Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi (DI) sesuai dengan

keputusan menteri pekerjaan umum nomor 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan

Status Daerah Irigasi. Sejak tahun 2014, status DI di wilayah Kabupaten Cirebon

terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat seluas 32.422 Ha, meliputi:

1. DI Rentang seluas 20.571 Ha;

[Type text]

2. DI Ciwaringan seluas 1.092 Ha;

3. DI Seuseupan seluas 3.860 Ha dan

4. DI Cikeusik seluas 6.899 Ha.

b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 8.719

Ha, meliputi:

1. DI Walahar seluas 1.286 Ha;

2. DI Jamblang seluas 2.159 Ha;

3. DI Cipager seluas 855 Ha;

4. DI Setupatok seluas 1.365 Ha;

5. DI Paniis Lebak seluas 318 Ha;

6. DI Cibacang seluas 259 Ha;

7. DI Cipurut seluas 134 Ha;

8. DI Jawa seluas 111 Ha;

9. DI Mungkal Gajah seluas 27 Ha;

10. DI Katiga seluas 662 Ha; dan

11. DI Ambit seluas 1.543 Ha.

12. DI Cirongkob seluas 64 Ha.

c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas 5.860

Ha, meliputi:

1. DI Jatisawit seluas 687 Ha;

2. DI Soka seluas 258 Ha;

3. DI Rajadana seluas 135 Ha;

4. DI Ciparigi seluas 438 Ha;

5. DI Keputon seluas 399 Ha;

6. DI W. Sedong seluas 168 Ha;

7. DI Ciwado seluas 829 Ha;

8. DI Agung seluas 711 Ha;

9. DI Kecepet seluas 477 Ha;

10. DI Panongan seluas 952 Ha;

11. DI Cangkuang seluas 806 Ha;

12. DI Telaga Remis seluas 90 Ha;

13. DI Tonjong seluas 90 Ha;

[Type text]

14. DI Sigong seluas 99 Ha;

15. DI Soka Udik seluas 152 Ha;

16. DI Situan I seluas 150 Ha;

17. DI Situan II seluas 158 Ha;

18. DI Ciliwotan seluas 64 Ha;

19. DI Ciwedus seluas 159 Ha;

20. DI Cibuluh seluas 248 Ha;

21. DI Cirengas seluas 237 Ha;

22. DI Ciawi seluas 378 Ha;

23. DI Plester seluas 72 Ha;

24. DI Sigebang seluas 167 Ha;

25. DI Cigobang seluas 173 Ha;

26. DI Suba seluas 218 Ha;

27. DI Cimanis seluas 261 Ha;

28. DI Ketos seluas 363 Ha;

29. DI Dalem seluas 96 Ha;

30. DI Loakudang seluas 113 Ha;

31. DI Cibinuang seluas 23 Ha;

32. DI Sawah Banjar seluas 6 Ha;

33. DI Pilang seluas 15 Ha;

34. DI Kleret seluas 12 Ha;

35. DI Suminta seluas 19 Ha;

36. DI Gunungbreg seluas 8 Ha;

37. DI Dukusuwung seluas 50 Ha;

38. DI Cisamaya seluas 63 Ha;

39. DI Kenanga seluas 51 Ha;

40. DI Gedongan seluas 15 Ha;

41. DI Cigolempang seluas 40 Ha;

42. DI Citelang I seluas 9 Ha;

43. DI Sendi seluas 23 Ha;

44. DI Cigembor seluas 16 Ha;

45. DI Loa seluas 24 Ha;

[Type text]

46. DI Tegal seluas 64 Ha;

47. DI Harikukun seluas 23 Ha;

48. DI Jengkol seluas 27 Ha;

49. DI Mandalangit seluas 46 Ha;

50. DI Tegal Pucuk seluas 36 Ha;

51. DI Balong seluas 76 Ha;

52. DI Rancatunggal seluas 10 Ha;

53. DI Gronggong seluas 42 Ha;

54. DI Karoya seluas 7 Ha;

55. DI Umbar seluas 6 Ha;

56. DI Cidahu seluas 5 Ha;

57. DI Patapan seluas 41 Ha;

b. Danau/Situ

Kabupaten Cirebon terdapat dua situ yaitu Setu Patok di Desa Penpen

Kecamatan Mundu, seluas 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak

13.790.000 m3, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong,

seluas 19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak 1.850.000 m. Selain

situ, Kabupaten Cirebon terdapat 7 (tujuh) embung dengan kapasitas air

sebanyak 0,6 juta m3 yang terdiri dari Embung Geyongan, Embung Rajadana,

Embung Danamulya, Embung Sarwadadi, Embung Kalideres, Embung

Wanakaya, dan Embung Slendra.

c. Mata Air

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 196 (seratus sembilan puluh

enam) titik yang tersebar di dua belas kecamatan, sebagaimana dapat dilihat pada

tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sebaran Mata Air dan Kapasitas Debit di Kabupaten Cirebon

No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (lt/dtk)

I SUMBER

[Type text]


1. Sindangwangi Sumur Urug 0,309

2. Sindangwangi Ciawewena 0,332

3. Sindangwangi Cilalakina 0,332

4. Matangaji Cijambu 0,147

5. Matangaji Simpur 0,141

6. Matangaji Curug 0,179

7. Matangaji Cigabug 0,015

8. Matangaji Citelang 0,380

9. Matangaji Blok Buah 0,011

10. Sumber Tuk Potag tt

11. Sumber Situs Balong Sumber tt

12. Sumber Tuk Gumer tt

II DUKUPUNTANG

13. Cangkoak Buyut, Gunung Lingga 0,340

14. Balad Blok Pete tt

15. Balad Bluk Bak 0,315

16. Cikalahang Telaga Nilem 182,397

17. Bobos Cikadu I 0,176

18. Bobos Cikadu II 0,040

19. Bobos Cikadu III 7,972

20. Bobos Cibalong 1,117

21. Mandala Cibolerang tt

22. Mandala Racak 1,643

23. Mandala Cicurug 11,146

24. Mandala Cihaneut 49,219

25. Kedondong Kulon Gunung Kecapi 67,293

26. Kedondong Kulon Curug Batu Nangkob 0,135

27. Kedondong Kidul Sibalak Gempol 11,484

28. Kedondong Kidul Kawah SImeut 0,091

29. Kedondong Kidul Cipeleben 0,131

30. Cisaat Ciparigi 45,433

[Type text]


31. Cisaat Sumur pasantren 43,963

32. Cisaat Sumur pa katuk 2,044

33. Cisaat Sumur pa sakri 3,339

34. Cisaat Sumur bp sari 1,553

35. Cisaat Jamsa 0,127

36. Cisaat Cikiong 0,646

37. Cipanas Lampegan tt

38. Cipanas Lapmpegan tt

39. Cipanas Cinangsi 0,189

40. Cipanas Cipanas 0,404

41. Cipanas Seuseupan 4,660

42. Cipanas Cileles 0,101

43. Cipanas Cidahu 0,101

44. Cipanas Cidahu 0,420

45. Girinata Legok Sengon tt

46. Girinata Gunung Leneng 0,091

47. Girinata Gunung Hayam 0,055

III GEMPOL

48. Cikeusal Cikadoya I 0,171

49. Cikeusal Cikadoya II 1,157

50. Cikeusal Cihaneut 2,761

51. Cikeusal Pesantren (sungai Cikeusal) 18,846

52. Cikeusal Cariu 14,952

53. Walahar Gondang plangi 0,007

54. Walahar Tuk Mursi 7,898

55. Walahar Kibuyut Krasak tt

56. Cupang Situs Sunan Bonang 0,629

57. Cupang Ciruti 2,538

58. Cupang Cigeureum 0,020

59. Cupang Cikananga 1,985

[Type text]


60. Cupang Panyeuseupan 0,585

IV PALIMANAN

61. Cilukrak Belik Karang Munjul tt

62. Cilukrak Buyut Sere 0,207

63. Cilukrak Blok Taman tt

64. Cilukrak Citaman tt

65. Cilukrak Taman Utara tt

66. Pegagan Kaliwadas tt

67. Pegagan Tirta 0,559

68. Balerante Pancuran Daris 1,442

69. Cangkuang Gambiran tt

70. Cangkuang Welut Puti tt

71. Cangkuang Ki Kepuh tt

72. Palimanan Timur Jago tt

73. Palimanan Timur Petapean tt

74. Tegal Karang Karang Tengah tt

75. Semplo Cibuntu tt

76. Semplo Cibuntu tt

77. Kepuh Balong 0,055

78. Kepuh Cirawat 0,034

79. Kepuh Batu Lawang 0,046

V. TALUN

80. Kubang Cikubang tt

81. Wanasaba Kidul Tuk Jasi 0,383

82. Wanasaba Kidul Belik tt

83. Wanasaba Kidul Kali Bunut/Elang Agung tt

84. Wanasaba Kidul Blendung tt

85. Wanasaba Kidul Balong Bunut tt

86. Wanasaba Lor Sumur Pelas tt

87. Wanasaba Lor Belik tt

88. Wanasaba Lor Sumur Dalem tt

[Type text]


89. Krandon Balong Biru tt

90. Krandon Balong Kemulyan tt

91. Krandon Sumur Lanang 0,02

92. Kubang Sumur Kejayan tt

93. Krandon Jaka Tawa 0,022

94. Krandon Cimandung / Pancuran Mas 0,022

VI. BEBER

95. Cimasuk Cikancas tt

96. Cihanyir Cikancas tt

97. Cilombang Cipinang 0,067

98. Racak Cipinang 3,65

99. Balong Gede Cipinang 0,169

100. Cisereh Beber 0,288

101. Ciwaru Beber 0,174

102. Mareme Halimpu 0,446

103. Ciwasiat Sindang Kasih 0,328

104. Sumur Emas Sindang Hayu 0,164

105. Kiara Sindang Hayu 0,108

106. Hulu Cai Wanayasa 0,126

107. Sendang Kondang Sari 0,111

VII. GREGED

108. Cidahu Nanggela 0,068

109. Citeuruep Nanggela 0,041

110. Cibalai Nanggela 0,173

111. Cijaha Nanggela 0,251

112. Citayam Nanggela 0,047

113. Cikaroya Nanggela 0,160

114. Citelang Nanggela 0,387

115. Pagadungan Lebak Mekar 0,311

116. Sidugung Lebak Mekar 0,363

117. Pasarean Gumulung Lebak 0,080

[Type text]


118. Cilandeuh Gumulung Lebak 0,273

119. Cimara Gumulung Lebak 0,110

120. Ciherang Gumulung Lebak tt

121. Awi Luar Sidukuh Singang Kempeng 0,124

122. Dayeuh Singang Kempeng 0,202

123. Kadu Bera Singang Kempeng tt

124. Ciomas Singang Kempeng 0,093

125. Cidukuh Greged tt

126. Cikukul Greged tt

127. Pangasinan Greged 0,036

128. Racak Greged 0,185

129. Cikulon Greged tt

130. Batu Ragung Greged tt

131. Cigalonggong Gumulung Tonggoh 0,223

132. Cinunuk Gumulung Tonggoh tt

133. Cibalong Gumulung Tonggoh tt

134. Cikadu Gumulung Tonggoh 0,144

135. Cicariang Gumulung Tonggoh 0,027

136. Cilanduh Gumulung Tonggoh 0,054

137. Cilanggoko Gumulung Tonggoh 0,029

138. Pancuran Jangkung Gumulung Tonggoh 0,171

139. Cijulang Gumulung Tonggoh 0,044

140. Citelang Gumulung Tonggoh 0,160

141. Ciganda Sari Lebak Mekar tt

142. Cisereh Kamarang tt

143. Cisalak Kamarang tt

144. Cilopang Kamarang Lebak tt

145. Cikadu Kamarang Lebak tt

146. Cibiluk Jati Pancur tt

147. Cikamurang Jati Pancur tt

148. Cijirek Kamarang Lebak 0,104

[Type text]


149. Cipicung Kamarang Lebak 0,130

150. Cibadak Kamarang Lebak tt

151. Cikadoya/ Cikasemek/ Huludayeuh

Kamarang Lebak 0,414

152. Cipeundeuy Durajaya tt

153. Cinyelod Durajaya 0,143

154. Cilumpur Durajaya 0,570

155. Ciilut Durajaya 0,291

156. Cipulus Durajaya 0,338

VIII. SEDONG

157. Liangputri Kertawangun tt

158. Cikondang Kertawangun Tt

159. Ciantap Panambangan 0,039

160. Ciwasiat Panambangan tt

161. Cikihiang Panambangan tt

162. Sumur Dowor Panambangan tt

163. Cikondang Panambangan tt

164. Cigaluga Panambangan tt

165. Sumurjarak Panambangan tt

166. Cibadak Panambangan tt

167. Cimacan Panambangan 0,98

168. Pejaten Panambangan 0,007

169. Ciputat Putat 0,241

170. Ciroyom Winduhaji tt

171. Cihirup Karangwuni tt

172. Cilampeni Karangwuni tt

173. Cikadu Karangwuni tt

IX ASTANAJAPURA

174. Cikaler Munjul tt

175. Sumurbual Munjul tt

[Type text]


176. Pesantren Munjul tt

177. Balongsawah Munjul tt

X. PASALEMAN

178. Cigobang Induk Jambe Racak 0,386

179. Pasaleman Parigi 0,021

XI WALED

180. Waled Kota Cikamalayan 0,500

181. Waled Asem Gunung Tukung tt

182. Waled Asem Cadas Gantung tt

183. Cikulak Kidul Sumur Sela tt

XII CILEDUG

184. Jatiseeng Kidul Tuk Pasajun tt

XIII KARANG SEMBUNG

185. Karang Suwung Belik tt

186. Karang Suwung Sumur Astana Palahiangan tt

XIV KARANGWARENG

187. Sumur Kondang Sumur Kondang tt

XV SUSUKAN LEBAK

188. Curug Anggrong Jaya tt

189. Curug Balong Santri tt

190. Kaligawe Sumur Pandan tt

191. Susukan Lebak Moncongos 0,071

192. Karang Mangu Lamping 0,069

193. Ciawi Japura Cika Dumas 1 0,225

194. Ciawi Japura Cika Dumas 2 0,530

195. Ciawi Asih Cidayeuh 0,148

196. Ciawi Asih Ciloa 0,228

Sumber: BLHD Kabupaten Cirebon, 2014

[Type text]


Gambar 2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

E. Iklim (Klimatologis)

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan iklim di Kabupaten

Cirebon termasuk tipe C dan D. Daerah ini berkarakter iklim tropis, dengan suhu

minimum 240c dan suhu rata-rata 280c. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah

hujan antara 0-3.317 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15

mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm),

sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif

seiring dengan dinamika sosial ekonomi pada skala regional dan nasional. Potensi

pengembangan wilayah ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah

[Type text]

Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031. Secara umum, arah pengembangan

wilayah Kabupaten Cirebon meliputi aspek sosial-budaya, ekonomi, dan

lingkungan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu;

b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, industri kecil dan mikro sesuai

dengan potensi alam dan sumber daya manusia;

c. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi

alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;

d. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan

kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan

fungsi dan potensi sumberdaya alam;

f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan;

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang

wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan

prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan

sistem perdesaan. Berdasarkan kajian potensi dan kondisi dinamika yang terjadi,

struktur ruang wilayah Kabupaten Cirebon ditetapkan lima kecamatan yang

berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kecamatan yang berstatus sebagai

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan

skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, untuk mendukung PKL,

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan lima kecamatan yang berperan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu kecamatan yang berperan

sebagai pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL.

[Type text]

Adapun fungsi masing-masing PKL dan PKLp diuraikan sebagai berikut.

a. PKL Ciledug dan PKLp Losari

Fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjang sebagai

kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan,

pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi,

perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;

b. PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura

Fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjang sebagai

kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial,

pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan

kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;

c. PKL Sumber dan PKLp Weru

Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan

jasa. Fungsi penunjang sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN,

pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya,

pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi;

d. PKL Palimanan dan PKLp Plumbon

Fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjang sebagai kawasan

perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam,

pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan

budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN;

dan

e. PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan

Fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjang

adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri,

pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Pembagian lingkup layanan lima PKL tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Peranan PKL Ciledug melayani tujuh kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Losari (PKLp);

2. Kecamatan Pabedilan;

3. Kecamatan Pabuaran;

[Type text]

4. Kecamatan Waled;

5. Kecamatan Babakan;

6. Kecamatan Gebang; dan

7. Kecamatan Pasaleman.

b. Peranan PKL Lemahabang melayani tujuh kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Astanajapura (PKLp);

2. Kecamatan Mundu;

3. Kecamatan Pangenan;

4. Kecamatan Sedong;

5. Kecamatan Susukanlebak;

6. Kecamatan Karangsembung; dan

7. Kecamatan Karangwareng.

c. Peranan PKL Sumber melayani delapan kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Weru (PKLp);

2. Kecamatan Beber;

3. Kecamatan Greged;

4. Kecamatan Plered;

5. Kecamatan Tengahtani;

6. Kecamatan Talun;

7. Kecamatan Kedawung; dan

8. Kecamatan Gunungjati.

d. Peranan PKL Palimanan melayani enam kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Plumbon (PKLp);

2. Kecamatan Klangenan;

3. Kecamatan Jamblang;

4. Kecamatan Depok;

5. Kecamatan Dukupuntang; dan

6. Kecamatan Gempol.

e. Peranan PKL Arjawinangun melayani tujuh kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Kapetakan (PKLp);

2. Kecamatan Susukan;

3. Kecamatan Kaliwedi;

[Type text]

4. Kecamatan Gegesik;

5. Kecamatan Panguragan;

6. Kecamatan Suranenggala; dan

7. Kecamatan Ciwaringin.


Gambar 2.5. Struktur Ruang Kabupaten Cirebon

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon memiliki wilayah berpotensi rawan bencana alam tanah

longsor, gelombang pasang, banjir, dan angin ribut. Berdasarkan hasil pemetaan

potensi rawan bencana diuraikan sebagai berikut.

(1) Wilayah rawan tanah longsor berada di delapan desa pada 4 kecamatan,

seluas 4.635 Ha meliputi :

a. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;

[Type text]

b. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;

c. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;

d. Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang;

e. Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;

f. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;

g. Desa Cupang Kecamatan Gempol; dan

h. Desa Karangwuni Kecamatan Sedong.

(2) Wilayah rawan gelombang pasang di 8 kecamatan pesisir, seluas 24.209 Ha

meliputi:

a. Kecamatan Kapetakan;

b. Kecamatan Suranenggala;

c. Kecamatan Gunungjati;

d. Kecamatan Mundu;

e. Kecamatan Astanajapura;

f. Kecamatan Pangenan;

g. Kecamatan Gebang; dan

h. Kecamatan Losari.

(3) Wilayah rawan banjir berada di 21 desa pada 9 kecamatan, seluas 4.412 Ha

meliputi :

a. Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan;

b. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;

c. Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati;

d. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;

e. Desa Tawangsari Kecamatan Losari;

f. Desa Ambulu Kecamatan Losari;

g. Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;

h. Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;

i. Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;

j. Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;

k. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;

l. Desa Babakan Kecamatan Pabedilan;

m. Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;

[Type text]

n. Desa Ciuyah Kecamatan Waled;

o. Desa Ambit Kecamatan Waled;

p. Desa Gunungsari Kecamatan Waled;

q. Desa Mekarsari Kecamatan Waled;

r. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu;

s. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;

t. Desa Kedongdong Kecamatan Dukupuntang; dan

u. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.

(4) Wilayah rawan angin ribut berada di 4 desa pada 3 kecamatan, seluas 2.001

Ha meliputi :

a. Desa Panggangsari Kecamatan Losari;

b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;

c. Desa Jatianom Kecamatan Susukan; dan

d. Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan.

2.1.2. Kondisi Kependudukan (Demografis)

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPPKB) Kabupaten Cirebon (2013), jumlah penduduk Kabupaten Cirebon

sebanyak 2.293.397 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Cirebon

terdiri dari 1.139.263 jiwa perempuan (49,68%) dan 1.154.134 jiwa laki-laki

(50,32%). Angka sex rasio sebesar 101%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa

penduduk laki-laki berjumlah lebih besar dibandingkan dengan penduduk

perempuan. Secara distribusi, penduduk Kabupaten Cirebon relatif merata.

Kecamatan berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 86.313

jiwa dan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan

Pasaleman sebanyak 28.217 jiwa.

[Type text]

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No Kecamatan Jumlah (Jiwa)

Laki-Laki % Perempuan % Jumlah

1 Waled 29.388 50,53 28.770 49,47 58.158

2 Ciledug 23.054 50,58 22.523 49,42 45.577

3 Losari 31.704 50,11 31.562 49,89 63.266

4 Pabedilan 31.203 50,39 30.723 49,61 61.926

5 Babakan 37.631 49,06 39.068 50,94 76.699

6 Karangsembung 19.122 50,61 18.664 49,39 37.786

7 Lemahabang 27.989 50,91 26.990 49,09 54.979

8 Susukanlebak 20.488 50,21 20.316 49,79 40.804

9 Sedong 22.459 51,32 21.301 48,68 43.760

10 Astanajapura 40.218 50,61 39.250 49,39 79.468

11 Pangenan 22.574 50,28 22.323 49,72 44.897

12 Mundu 37.943 51,62 35.556 48,38 73.499

13 Beber 21.411 51,60 20.087 48,40 41.498

14 Talun 34.361 51,36 32.539 48,64 66.900

15 Sumber 43.421 50,31 42.892 49,69 86.313

16 Dukupuntang 31.740 50,64 30.943 49,36 62.683

17 Palimanan 31.559 50,19 31.314 49,81 62.873

18 Plumbon 39.124 49,96 39.179 50,04 78.303

19 Weru 35.071 52,02 32.342 47,98 67.413

20 Kedawung 33.171 49,57 33.745 50,43 66.916

21 Gunungjati 42.846 50,28 42.364 49,72 85.210

22 Kapetakan 29.783 50,17 29.579 49,83 59.362

[Type text]

No Kecamatan Jumlah (Jiwa)

Laki-Laki % Perempuan % Jumlah

23 Klangenan 25.875 49,46 26.444 50,54 52.319

24 Arjawinangun 34.434 49,07 35.736 50,93 70.170

25 Panguragan 25.686 50,02 25.670 49,98 51.356

26 Ciwaringin 19.886 48,85 20.825 51,15 40.711

27 Susukan 37.924 50,14 37.716 49,86 75.640

28 Gegesik 40.515 49,82 40.813 50,18 81.328

29 Kaliwedi 21.828 50,07 21.763 49,93 43.591

30 Gebang 32.036 49,78 32.321 50,22 64.357

31 Depok 33.358 50,90 32.175 49,10 65.533

32 Pasaleman 14.137 50,10 14.080 49,90 28.217

33 Pabuaran 18.906 50,71 18.374 49,29 37.280

34 Karangwareng 15.670 50,48 15.374 49,52 31.044

35 Tengahtani 22.131 51,50 20.838 48,50 42.969

36 Plered 27.956 49,75 28.240 50,25 56.196

37 Gempol 23.697 49,68 24.007 50,32 47.704

38 Greged 29.517 51,02 28.342 48,98 57.859

39 Suranenggala 23.343 49,46 23.854 50,54 47.197

40 Jamblang 20.975 50,38 20.661 49,62 41.636

JUMLAH 1.154.134 50,32 1.139.263 49,68 2.293.397

Sumber: BPPKB Kabupaten Cirebon, 2013

Dinamika pertambahan penduduk di Kabupaten Cirebon cenderung semakin

meningkat seiring dengan kemajuan peradaban. Pada tahun 2009, Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Cirebon sebesar 0,85% dan pada

tahun 2013, LPP menjadi 1,29%.

[Type text]

Tabel 2.5. Perkembangan Penduduk Kab CirebonTahun 2009-2013

Komponen 2009 2010 2011 2012 2013

Penduduk (jiwa)

2.201.000 2.232.892 2.251.460 2.263.978 2.293.397

LPP (%) 0,85 1,44 0,83 0,55 1,29 Sumber : BPPKB Kab Cirebon

2.1.2. Aspek kesejahteraan masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.2. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan

suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

manusia (SDM) yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial.

Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk sembilan aktivitas

ekonomi. Ada dua jenis capaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (adhb) dan

atas dasar harga konstan (adhk).

Secara umum, sembilan aktivitas ekonomi dalam PDRB dikelompokkan dalam

tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer

mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis pada lingkup kegiatan

pengelolaan sumber daya alam (pertanian dan pertambangan). Sektor sekunder

menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis pada sektor industri. Dan,

sektor tersier menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis pada sektor jasa.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pada kurun

2009-2013, kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan. Pada

tahun 2009, nilainya sebesar 31,51% dan tahun 2013 nilainya menjadi 28,61%.

Kontribusi sektor sekunder mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, nilainya

sebesar 22,61% dan tahun 2013 nilainya menjadi 22,97%. Dan, sektor tersier

berkontribusi semakin meningkat. Pada tahun 2009, nilainya sebesar 45,87% dan

tahun 2013 nilainya sebesar 48,41%. Dengan demikian, kondisi perekonomian

makro Kabupaten Cirebon didominasi oleh dukungan dari sektor tersier.

[Type text]

Sumber : BPS Kab Cirebon

Gambar 2.6. Grafik Kontribusi Sektor pada Pembentukan PDRB

Kabupaten Cirebon

Tabel 2.5. PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013

No Lapangan

Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian

5,330,752,000,000

5,977,338,000,000

6,307,381,130,000

6,549,665,620,000

7,226,836,250,000

A

Tanaman Bahan Makanan/pang

an

3,311,956,000,000

3,791,818,000,000

3,950,554,730,000

4,033,190,030,000

4,424,501,880,000

B Tanaman Perkebunan

267,666,000,000

269,628,000,000

293,683,420,000

316,314,940,000

335,973,880,000

C Peternakan dan hasil-hasilnya

921,356,000,000

1,001,018,000,000

1,068,887,390,000

1,138,640,120,000

1,231,814,810,000

D Kehutanan

25,533,000,000

26,203,000,000

27,571,720,000

30,035,970,000

30,532,990,000

E Perikanan

804,241,000,000

888,671,000,000

966,683,870,000

1,031,484,560,000

1,204,012,690,000

2 Pertambangan dan Penggalian

32,403,000,000

68,874,000,000

74,632,030,000

81,022,110,000

88,228,650,000

A Minyak dan gas bumi (migas)

-

-

-

-

-

B Pertambangan non migas

-

-

-

-

-

C Penggalian

32,403,000,000

68,874,000,000

74,632,030,000

81,022,110,000

88,228,650,000

3 Industri Pengolahan

2,409,511,000,000

2,555,302,000,000

2,829,318,420,000

3,129,826,960,000

3,537,901,470,000

4 Listrik, gas dan air bersih

375,640,000,000

415,398,000,000

454,648,740,000

501,391,550,000

584,501,320,000

2009 2010 2011 2012 2013

Primer 31,51 31,54 30,42 29,07 28,61

Sekunder 22,61 21,94 22,38 22,7 22,97

Tersier 45,87 46,52 47,21 48,22 48,41

0

10

20

30

40

50

60

Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2009-2013 (%)

[Type text]

No Lapangan

Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

A lListrik

357,905,000,000

396,066,000,000

434,087,190,000

478,505,940,000

559,282,410,000

B Gas kota

-

-

-

-

-

C Air bersih

17,735,000,000

19,332,000,000

20,561,550,000

22,885,610,000

25,218,910,000

5 Bangunan/Konnstruksi

1,086,993,000,000

1,235,019,000,000

1,410,972,190,000

1,545,947,350,000

1,751,034,450,000

6 Perdagangan, hotel dan restoran

3,559,237,000,000

3,975,084,000,000

4,385,110,480,000

4,832,056,040,000

5,504,011,500,000

a Perdagangan besar dan eceran

2,786,808,000,000

3,117,694,000,000

3,439,571,940,000

3,811,296,130,000

4,360,792,630,000

b Hotel

10,581,000,000

11,401,000,000

12,307,620,000

13,286,740,000

14,703,720,000

c Restoran/rumah makan

761,848,000,000

845,989,000,000

933,230,920,000

1,007,473,170,000

1,128,515,150,000

7 Pengangkutan dan komunikasi

1,200,022,000,000

1,318,198,000,000

1,457,149,190,000

1,595,622,050,000

1,828,528,710,000

a Pengangkutan

1,121,243,000,000

1,225,484,000,000

1,355,590,680,000

1,484,923,280,000

1,707,974,580,000

1 Angkutan rel

3,298,000,000

3,336,000,000

3,488,340,000

3,716,970,000

4,198,970,000

2 Angkutan jalan raya

1,035,981,000,000

1,122,989,000,000

1,242,874,050,000

1,363,128,830,000

1,574,811,330,000

3 Angkutan laut

-

-

-

-

-

4

Angkutan

sungai dan penyeberangan

-

-

-

-

-

5 Angkutan Udara

-

-

-

-

-

6 Jasa penunjang angkutan

81,964,000,000

99,158,000,000

109,228,290,000

118,077,480,000

128,964,280,000

b Komunikasi

78,779,000,000

92,714,000,000

101,558,510,000

110,698,770,000

120,554,130,000

1 Pos dan telekomunikasi

-

101,558,510,000

110,698,770,000

120,554,130,000

2 Jasa penunjang komunikasi

-

-

-

-

8

Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan

693,315,000,000

767,254,000,000

856,520,010,000

950,484,000,000

1,079,603,170,000

a Bank

28,251,000,000

31,993,000,000

36,091,960,000

41,076,650,000

47,990,920,000

b Lembaga keuangan selain bank

120,930,000,000

132,643,000,000

145,304,510,000

161,221,910,000

181,094,630,000

c Jasa penunjang keuangan

-

-

-

-

-

d Sewa bangunan

428,021,000,000

471,991,000,000

526,005,610,000

580,941,630,000

656,315,570,000

E Jasa perusahaan

116,113,000,000

130,627,000,000

149,117,930,000

167,243,810,000

194,202,050,000

9 Jasa-Jasa

2,400,419,000,000

2,857,840,000,000

3,206,944,590,000

3,619,999,080,000

3,963,970,970,000

a Pemerintahan Umum

1,765,591,000,000

2,112,891,000,000

2,365,116,680,000

2,706,219,500,000

2,972,232,790,000

1 Administrasi pemerintahan dan pertahanan

1,094,666,000,000

1,309,992,000,000

1,466,372,340,000

1,677,856,090,000

1,842,784,330,000

2 Jasa pemerintahan lainnya

670,925,000,000

802,899,000,000

898,744,340,000

1,028,363,410,000

1,129,448,460,000

b Swasta

634,828,000,000

744,949,000,000

841,827,910,000

913,779,580,000

991,738,180,000

1 Jasa sosial kemasyarakatan

115,489,000,000

128,805,000,000

144,461,890,000

159,132,580,000

173,625,730,000

[Type text]

No Lapangan

Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

2 Jasa hiburan dan rekreasi

14,592,000,000

16,637,000,000

18,991,890,000

21,110,510,000

22,935,240,000

3

Jasa perseorangan dan rumah tangga

504,747,000,000

599,507,000,000

678,374,130,000

733,536,490,000

795,177,210,000

Total

17,088,292,000,000

19,170,307,000,000 20,982,676,780,000 22,806,014,760,000 25,564,616,490,000


Secara sektoral, distribusi sektoral pada perekonomian makro Kabupaten Cirebon

pada kurun 2009-2013 masih didominasi oleh sektor pertanian. Meski sektor

pertanian cenderung mengalami penurunan. Namun, sektor agraris ini masih

berkontribusi terbesar dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2009, sektor

pertanian berkontribusi sebesar 31,14% dan tahun 2013 nilainya menjadi 28,27%.

Nilai rata-ratanya sebesar 29,87%. Kondisi ini bisa mengindikasikan bahwa ada

pengalihan aktivitas ekonomi masyarakat dari sektor pertanian ke sektor lainnya.

Secara empiris menunjukkan bahwa minat masyarakat terutama generasi muda

cenderung berkurang, alih fungsi lahan pertanian ke aktivitas ekonomi non

pertanian terus berlangsung sehingga mengurangi luasan hamparan lahan

pertanian. Resikonya adalah terjadi alih profesi dari pelaku pertanian ke aktivitas

ekonomi lainnya yang dipandang lebih prospektif. Pada sektor perdagangan, hotel

dan restoran cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, nilainya

sebesar 20,79% dan tahun 2013 nilainya sebesar 21,53%. Nilai rata-ratanya

sebesar 21,03%. Hal ini terjadi karena adanya permintaan pasar (demands) yang

menuntut adanya diversifikasi produk seiring dengan perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbaikan fasilitas dan koneksitas

infrastruktur ekonomi turut menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilisasi

orang. Sementara, sektor jasa cenderung meningkat. Pada tahun 2009, nilainya

sebesar 14,02% dan tahun 2013 nilainya sebesar 15,51%. Nilai rata-ratanya

sebesar 15.12%. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan pasar terhadap

penyediaan berbagai macam jasa yang dapat memberikan kemudahan dan

kenyamanan. Adanya peningkatan kesejahteraan, pendidikan, keterampilan (skill)

masyarakat membuka peluang aktivitas ekonomi untuk penyediaan berbagai

macam jasa layanan.

Tabel 2.6. Distribusi Prosentase PDRB Berdasarkan Harga Berlaku

[Type text]

Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata

1 Pertanian 31.14 31.18 30.06 28.72 28.27 29.87

a Tanaman Bahan Makanan/pangan

19.35 19.78 18.83 17.68 17.31 18.59

b Tanaman Perkebunan 1.56 1.41 1.4 1.39 1.31 1.41

c Peternakan dan hasil-hasilnya 5.38 5.22 5.09 4.99 4.82 5.10

d Kehutanan 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13

e Perikanan 4.7 4.64 4.61 4.52 4.71 4.64


0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.36

a Minyak dan gas bumi (migas) 0 0 0 0 0 0.00

b Pertambangan non migas 0 0 0 0 0 0.00

c Penggalian 0.19 0.36 0.36 0.36 0.35 0.32

3 Industri Pengolahan 14.07 13.33 13.48 13.72 13.84 13.69

4 Listrik, gas dan air bersih 2.19 2.17 2.17 2.2 2.29 2.20

a lListrik 2.09 2.07 2.07 2.1 2.19 2.10

b Gas kota 0 0 0 0 0 0.00

c Air bersih 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10

5 Bangunan/Konnstruksi 6.35 6.44 6.72 6.78 6.35 6.53


20.79 20.74 20.9 21.19 21.53 21.03

a Perdagangan besar dan eceran 16.28 16.26 16.39 16.71 17.06 16.54

b Hotel 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

c Restoran/rumah makan 4.45 4.41 4.45 4.42 4.41 4.43


7.01 6.88 6.94 7 7.15 7.00

a Pengangkutan 6.55 6.39 6.46 6.51 6.68 6.52

1 Angkutan rel 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

2 Angkutan jalan raya 6.05 5.86 5.92 5.98 6.16 5.99

3 Angkutan laut 0 0 0 0 0 0.00

4 Angkutan sungai dan penyeberangan

0 0 0 0 0 0.00

5 Angkutan Udara 0 0 0 0 0 0.00

6 Jasa penunjang angkutan 0.48 0.52 0.52 0.52 0.5 0.51

b Komunikasi 0.46 0.48 0.48 0.49 0.47 0.48

1 Pos dan telekomunikasi 0 0 0 0.49 0.47 0.19

2 Jasa penunjang komunikasi 0 0 0 0 0 0.00

8 Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan

4.05 4 4.08 4.17 4.22 4.10

a Bank 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.18

b Lembaga keuangan selain bank 0.71 0.69 0.69 0.71 0.71 0.70

[Type text]

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata

c Jasa penunjang keuangan 0 0 0 0 0 0.00

d Sewa bangunan 2.5 2.46 2.51 2.55 2.57 2.52

E Jasa perusahaan 0.68 0.68 0.71 0.73 0.76 0.71

9 Jasa-Jasa 14.02 14.91 15.28 15.87 15.51 15.12

a Pemerintahan Umum 10.31 11.02 11.27 11.87 11.63 11.22


0 0 0 7.36 7.21 2.91

2 Jasa pemerintahan lainnya 0 0 0 4.51 4.42 1.79

b Swasta 3.71 3.89 4.01 4.01 3.88 3.90

1 Jasa sosial kemasyarakatan 0.67 0.67 0.69 0.7 0.68 0.68

2 Jasa hiburan dan rekreasi 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

3 Jasa perseorangan dan rumah tangga

2.95 3.13 3.23 3.22 3.11 3.13

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon

2.1.2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menjadi indikator makro untuk mengukur

kinerja pembangunan perekonomian daerah. Kondisi ini ditunjukkan oleh interaksi

tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas social

ekonomi di daerah tersebut. Dinamika ketercapaian LPE pada kurun tahun 2009

sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi regional dan

nasional.

Pada tahun 2009, capaian LPE Kabupaten Cirebon sebesar 5,08% dengan nilai

sebesar Rp 8,130,307,000,000. Pada tahun 2009, sektor yang memberikan

kontribusi paling besar bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor

pertanian sebesar 6,65% dengan nilai produksi sebesar Rp 2,442,052,000,000.

Pencapaian sektor agraris ini didukung oleh potensi sumber daya pertanian

tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Dengan hamparan lahan pertanian

seluas 53.000 hektar, sektor ini menjadi andalan perekonomian daerah. Pada sub

sektor peternakan, Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber daya peternakan

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daging, telur, dan susu. Daerah ini hanya

mampu memenuhi sekira10% dari total kebutuhan masyarakat terutama

kebutuhan daging. Dengan demikian, daerah ini menjadi pasar yang cukup

[Type text]

prospektif bagi pemasaran produk daging, telur dan susu seiring dengan

perbaikan tingkat pendidikan, pendapatan, dan gaya hidup masyarakat. Pada sub

sektor perikanan menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi

sumber daya perikanan yang cukup banyak. Bentangan wilayah pesisir sepanjang

54 kilometer menyimpan potensi perikanan laut. Dan, wilayah Gebang menjadi

sentra perikanan tangkap. Sementara, untuk aktivitas perikanan darat disokong

oleh unit-unit pengolahan perikanan rakyat (UPR) yang tersebar di 40 kecamatan.

Sedangkan, sektor yang berkontribusi paling kecil pada perekonomian daerah

adalah sektor industri pengolahan. Capaiannya sebesar -0.72% dengan nilai

sebesar Rp 1,097,542,000,000. Berkenaan dengan sektor industri, Kabupaten

Cirebon mempunyai beraneka ragam industri unggulan terutama industri

pengolahan rotan. Adanya pembukaan pintu ekspor bahan baku rotan secara

bebas oleh pemerintah pusat telah berdampak serius bagi keberlangsungan

aktivitas industri pengolahan rotan. Akibatnya, banyak industri yang beralih usaha,

tutup sementara, dan bahkan mengalami kebangkrutan.

Namun, pada tahun 2013, LPE daerah ini mengalami perlambatan pertumbuhan

ekonomi menjadi sebesar 4,83% dengan nilai sebesar Rp 9,382,180,330,000.

Dinamika pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami pergeseran. Sektor

pertanian hanya mampu tumbuh 3,02% dengan nilai sebesar Rp

2,521,786,980,000. Sektor ini memberikan kontribusi terkecil bagi perekonomian

daerah. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan biaya produksi pada sektor

agraris telah mendorong pelaku pertanian dan peternakan beralih pasar yang

beralih pada sektor lain. Sementara, kontribusi paling besar adalah sektor listrik,

gas dan air bersih sebesar 8,13% dengan nilai sebesar Rp 198,951,270,000. Hal

ini terjadi karena adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sebagai

bagian dari kebijakan pengembangan penyediaan sumber daya energy listrik.

Dan, sektor yang relatif cukup besar kontribusinya adalah sektor

bangunan/konstruksi sebesar 7,54% dengan nilai Rp 686,552,830,000. Hal ini

dipicu oleh adanya peningkatan permintaan hunian seiring dengan pertumbuhan

penduduk dan daya tarik Kabupaten Cirebon sebagai tempat tinggal telah

meningkatkan penyediaan properti. Untuk lebih rinci capaian kinerja pertumbuhan

[Type text]

sektoral dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.7. Capaian PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

PRIMER

1 Pertanian

2,442,052,000,000

2,496,124,310,000 2,521,786,980,000

2,597,903,850,000

A Tanaman Bahan Makanan/pangan

1,409,079,000,000

1,421,701,820,000

1,413,460,180,000

1,443,294,700,000

B Tanaman Perkebunan

154,059,000,000

164,193,730,000

172,749,070,000

175,560,070,000

C Peternakan dan hasil-hasilnya

474,468,000,000

491,074,090,000

506,899,480,000

510,119,970,000

D Kehutanan

13,935,000,000

14,292,910,000 15,233,690,000

15,108,060,000

E Perikanan

390,511,000,000

404,861,760,000 413,444,560,000

453,821,050,000


32,019,000,000

33,655,920,000

35,089,660,000

36,917,840,000

A Minyak dan gas bumi (migas)

-

- - -

B Pertambangan non migas

-

- - -

C Penggalian

32,019,000,000

33,655,920,000 35,089,660,000

36,917,840,000

SEKUNDER

3 Industri Pengolahan

1,097,542,000,000

1,170,698,910,000

1,248,901,600,000

1,315,068,380,000

4 Listrik, gas dan air bersih

175,847,000,000

188,039,330,000

198,951,270,000

215,124,130,000

A lListrik

162,357,000,000

174,269,680,000 184,129,860,000

199,336,980,000

B Gas kota -

- - -

C Air bersih

13,490,000,000

13,769,650,000 14,821,410,000

15,787,150,000

5 Bangunan/Konnstruksi

605,022,000,000

605,022,000,000

686,552,830,000

738,339,510,000

TERSIER


1,873,435,000,000

1,973,428,280,000

2,090,345,590,000

2,218,416,380,000

A Perdagangan besar dan eceran

1,417,165,000,000

1,489,898,760,000

1,586,894,760,000

1,688,335,220,000

B Hotel

6,641,000,000

6,950,350,000 7,205,150,000

7,708,790,000

C Restoran/rumah makan

449,629,000,000

476,579,170,000

496,245,680,000

522,372,370,000


482,728,000,000

515,862,550,000

547,761,980,000

579,095,760,000

A Pengangkutan

425,226,000,000

453,381,210,000 482,704,530,000

507,562,360,000

1 Angkutan rel

1,161,000,000

1,145,250,000 1,202,360,000

1,243,030,000

2 Angkutan jalan raya

380,425,000,000

406,118,770,000

433,228,820,000

455,366,810,000

3 Angkutan laut -

- - -

4 Angkutan sungai dan penyeberangan

-

- - -

[Type text]

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

5 Angkutan Udara -

- - -

6 Jasa penunjang angkutan

43,640,000,000

46,117,190,000

48,273,350,000

50,952,520,000

B Komunikasi

57,502,000,000

62,481,340,000 65,057,450,000

71,533,400,000

1 Pos dan telekomunikasi

57,502,000,000

62,481,340,000

65,057,450,000

71,533,400,000

2 Jasa penunjang komunikasi

-

- - -

8 Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan

356,978,000,000

383,341,130,000

407,538,041,000

425,374,410,000

A Bank

15,234,000,000

16,792,230,000 18,307,400,000

19,770,160,000

B Lembaga keuangan selain bank

51,132,000,000

54,620,450,000

59,439,620,000

62,815,790,000

C Jasa penunjang keuangan

-

- - -

D Sewa bangunan

227,546,000,000

242,388,380,000 255,584,651,000

262,959,040,000

E Jasa perusahaan

63,066,000,000

69,540,070,000 74,206,370,000

79,829,420,000

9 Jasa-Jasa

1,064,684,000,000

1,125,006,310,000 1,212,739,350,000

1,255,940,070,000

A Pemerintahan Umum

738,663,000,000

771,020,190,000

833,324,860,000

852,795,060,000


457,971,000,000

478,032,520,000

516,661,410,000

528,732,940,000

2 Jasa pemerintahan lainnya

280,692,000,000

292,987,670,000

316,663,450,000

324,062,120,000

B Swasta

326,021,000,000

353,986,120,000 379,414,490,000

403,145,010,000

1 Jasa sosial kemasyarakatan

59,542,000,000

63,847,030,000

69,740,110,000

74,308,090,000

2 Jasa hiburan dan rekreasi

9,123,000,000

9,903,460,000

10,750,110,000

11,274,720,000

3 Jasa perseorangan dan rumah tangga

257,356,000,000

280,235,630,000

298,924,270,000

317,562,200,000

PDRB

8,130,307,000,000

8,491,178,740,000

8,949,667,301,000

9,382,180,330,000


[Type text]


Gambar 2.7. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon

Tahun 2009 - 2013


Gambar 2.8. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor

(adhk) Tahun 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013

Laju PertumbuhanEkonomi

5,08 4,96 5,03 4,81 4,83

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

5,1

5,15

Pe

rse

nta

se

(%

)

2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata

Pertanian 6,65 3,12 2,21 1,03 3,02 3,21

Pertambangan dan Penggalian 3,9 6,13 5,11 4,26 5,21 4,92

Industri Pengolahan -0,72 0,04 6,67 6,68 5,3 3,59

Listrik, gas dan air bersih 6,36 5,69 6,93 5,8 8,13 6,58

Bangunan/Konnstruksi 5,71 7,65 0 13,48 7,54 6,88

Perdagangan, hotel dan restoran 6,39 4,96 5,34 5,92 6,13 5,75

Pengangkutan dan komunikasi 4,33 7,56 6,86 6,18 5,72 6,13

Keuangan, sewa bangunan dan jasaperusahaan

4,73 7 7,39 6,31 4,38 5,96

Jasa-Jasa 5,85 11,47 5,67 7,8 3,56 6,87

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Tahun 2009-2013

[Type text]

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendapatan

per kapita. Se

rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten cirebon tahun ...

Documents

Transcript of rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten cirebon tahun ...