Putusan MA soal Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang
Putusan MA Wanprestasi
description
Transcript of Putusan MA Wanprestasi
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.1 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
P U T U S A N
Nomor : 1991 K/Pdt/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :
DEDDY NUR, bertempat tinggal di Jalan Hebras
No.1, Rawabelong, Jakarta Barat, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada : HENDARSAM
MARANTOKO, S.H. dan HENDRY SANGAPTA,
S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor
di Wisma Daria, Lantai 3, Ruang 309, Jalan
Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12160 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;
m e l a w a n :
ADI FIRANSYAH, bertempat tinggal di Jalan
Semarang S-325, Jaka Mulya, Perumnas Niaga
Cikunir, Bekasi Selatan ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas
dalil-dalil :
bahwa pada sekitar awal tahun 2002, antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perikatan, yaitu suatu hubungan kerjasama
dalam bidang hiburan (entertainment), dimana Penggugat mengikat-
kan diri sebagai manager Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai artis
berdasarkan suatu kesepakatan secara lisan atau konsensus diantara
para pihak ;
bahwa Penggugat berdasarkan kedudukannya terhadap
Tergugat bertugas mencarikan pekerjaan (job) untuk Tergugat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.2 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
dibidang hiburan (entertainment) serta membantu Tergugat dalam
menjalankan profesinya sebagai artis serta demi peningkatan karier
Tergugat dalam dunia hiburan (entertainment) sesuai dengan
kebiasaan (custom) yang berlaku ;
bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk setiap
pekerjaan (job) dan ataupun kontrak kerja dibidang hiburan
(entertainment) yang diberikan oleh dan atau melalui Penguggat untuk
Tergugat, maka Penggugat mendapatkan pembagian uang jasa atau
komisi sebesar 20%, kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara
tertulis, dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau consensus
antara Penggugat dan Tergugat ;
bahwa sekitar bulan September 2002, Penggugat telah
mendapatkan pekerjaan (job) untuk Tergugat berupa kontrak eksklusif
sinetron sebanyak 104 (seratus empat) episode dengan pihak
Multivision Plus yang telah dituangkan dalam suatu kontrak kerja ;
bahwa berdasarkan kontrak eksklusif dari Multivision Plus,
Tergugat mendapatkan honorarium dengan perincian sebagai berikut :
a. Episode 1 (satu) sampai dengan episode 26 (dua puluh enam)
mendapatkan honor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per episode ;
b. Sedangkan untuk episode 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan
episode 52 (lima puluh dua), Tergugat menerima Rp.2.750.000,-
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per episode ;
c. Untuk episode 53 (lima puluh tiga) sampai dengan episode 78
(tujuh puluh delapan), Tergugat menerima honor sebesar
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per episode ;
d. Untuk episode 79 (tujuh puluh sembilan) sampai dengan episode
104 (seratus empat), Tergugat mendapatkan honorarium sebesar
Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
episode ;
bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan
Tergugat, dan juga kebiasaan yang berlaku dibidang hiburan setiap
pekerjaan ataupun kontrak yang didapatkan oleh manager untuk
artisnya, maka manager berhak untuk mendapatkan uang jasa/komisi
sebesar 20% dari total nilai yang didapatkan dari pekerjaan tersebut
selama masa kontrak berlangsung, dan berdasarkan hal tersebut,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.3 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
maka Penggugat berhak mendapatkan pembayaran uang jasa/komisi
sebesar 20% dari Tergugat ;
bahwa Penggugat juga telah mengirimkan uang sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2003 (bukti
P-1) dan uang sebesar Rp.11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu
rupiah) pada tanggal 17 Juni 2003 (bukti P-2) sebagai uang
pembayaran tahap pertama dari pihak Multivision Plus yang
dibayarkan melalui Penggugat untuk 10 (sepuluh) episode setelah
dikurangi 20% sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk apa
yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan antara
Penggugat dengan Tergugat ;
bahwa pada tanggal 17 Juli 2003, Penggugat telah
mengundurkan diri sebagai manager Tergugat dikarenakan tidak bisa
bekerjasama lagi dengan Tergugat akibat adanya perbedaan prinsip,
dan setelah itu Tergugat tidak lagi membayarkan hak Penggugat atas
fee sebesar 20% dari nilai kontrak yang masih berlangsung, sehingga
Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian lisan yang
dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan atau telah melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menahan hak Penggugat atas fee
sebesar 20% tersebut ;
bahwa pengunduran diri Penggugat tersebut, menurut hukum
dan kebiasaan tidak akan menghilangkan hak Penggugat untuk
mendapatkan uang jasa/komisi sebesar 20% dari nilai kontrak yang
diperoleh Tergugat selama pekerjaan yang diberikan oleh ataupun
melalui Penggugat masih berlangsung, dan Tergugat masih menerima
pembayaran dari pekerjaan (job) atau kontrak tersebut berdasarkan
kebiasaan yang berlaku dibidang hiburan (entertainment) ;
bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang telah
terjalin yaitu antara manager dengan artis, bukan merupakan suatu
hubungan antara majikan dengan buruhnya, melainkan hubungan
sebagai mitra kerja yang berkedudukan seimbang dan setara dengan
dibatasi hak dan kewajiban menurut kesepakatan kedua belah pihak,
serta peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis ;
bahwa sampai dengan adanya gugatan ini, Tergugat telah
menikmati keuntungan dari pekerjaan (job) atau kontrak kerja yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.4 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
dihasilkan atas usaha ataupun melalui Penggugat, sedangkan
Tergugat belum memberikan secara penuh hak-hak Penggugat
mengenai pembagian uang jasa/komisi yang seluruhnya berjumlah
Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk komisi sebanyak 94
(sembilan puluh empat) episode, dengan perincian sebagaimana
tersebut dalam gugatan ;
bahwa akibat tertahannya hak dari Penggugat dengan tidak/
belum dibayarkan hak Penggugat oleh Tergugat, dan juga
pemberitaan di media massa, dimana Tergugat tidak mau mengakui
Penggugat adalah mantan managernya, maka Penggugat menderita
kerugian secara immateriil yang diperhitungkan sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
bahwa kebiasaan (custom) merupakan salah satu sumber
hukum yang diakui dalam sistem hukum kita, maka penyelewengan
terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan telah diakui
keberadaannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka
perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum, karena telah menahan hak Penggugat yang sudah sepantas-
nya diberikan kepada Tergugat, dan adalah adil kiranya apabila
Penggugat meminta hak-haknya yang telah ditahan oleh Tergugat
berupa pembayaran uang jasa/komisi atas pekerjaan (job) yang telah
diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga
juta rupiah) dan Tergugat dihukum atas perbuatan melawan hukum
berupa penahanan atas hak-hak Penggugat dengan ganti rugi
immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah,
maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih
dahulu walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan
sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan
Tergugat ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.5 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan
melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat berupa
pembagian uang jasa atau komisi sebesar Rp.53.000.000,- (lima
puluh tiga juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini serta merka dijalankan, walaupun ada
bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij
voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
A t a u :
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et
bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :
bahwa berdasarkan asas pembuktian, maka setiap pihak yang
mendalilkan harus membuktikan dalilnya, demikian juga pihak lawan
harus membuktikan dalil sangkalannya, dengan demikian suatu dalil
gugatan harus disebutkan secara jelas apa yang menjadi landasan
gugatannya, sehingga pihak lawan mengerti apa yang harus dijawab ;
bahwa perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
mempunyai landasan hukum yang berbeda dan akibat hukum yang
berbeda, dan dalam gugatan perdata landasan hukum untuk
menggugat hanya dua hal tersebut yaitu perbuatan wanprestasi atau
gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil yang diajukan
menekankan kepada landasan gugatannya apakah wanprestasi,
sehingga petitumnya juga mengarah kepada akibat hukum dari
wanprestasi, demikian juga landasan gugatan perbuatan melawan
hukum tentunya petitumnya mengarah kepada akibat hukum dari
perbuatan melawan hukum ;
bahwa karena landasan hukum gugatan akan menentukan
akibat hukum dari perbuatan yang digugat dan sekaligus akan menjadi
dasar untuk menuntut hak, maka harus disebutkan secara tegas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.6 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
landasan gugatan tersebut, dan agar sejalan dengan pembuatan surat
kuasa yang membuat keterangan tentang kekhususan pemberian
kuasa tersebut, yang membatasi hak penerima kuasa ;
bahwa karena gugatan Penggugat menggabungkan kedua
dasar gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan
hukum, maka semua dasar gugatan telah digabungkan oleh
Penggugat yang mengakibatkan gugatan ini sangat umum sifatnya
dan sangat kabur, oleh karena itu gugatan yang demikian harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :
bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi
pada bagian eksepsi dan pokok perkara, juga termasuk dalam gugatan
rekonvensi ini ;
bahwa tidak ada hubungan kerjasama dan pengikatan diri
Tergugat Rekonvensi sebagai manager bagi Penggugat Rekonvensi,
karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi
dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada perbuatan
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Penguggat Rekonvensi ;
bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi
tanpa didasari oleh alas hak atau alas hukum, sedangkan petitumnya
diajukan tuntutan yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi seperti
orang yang tidak beritikad baik yang tidak melaksanakan kewajibannya
secara bertanggung jawab, padahal apa yang diuraikan oleh Tergugat
Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta ;
bahwa Penggugat Rekonvensi selaku artis/publik figure,
ketenarannya sangat dipengaruhi oleh image yang terbentuk di
masyarakat, salah satu dasar penilaian masyarakat yang dapat
mempengaruhi ketenarannya adalah menyangkut itikad baik seorang
artis ;
bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan
gugatan dan mengekspose melalui media massa dengan mendalilkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.7 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai
dengan kenyataan akan mempengaruhi image masyarakat terhadap
kepribadian Penggugat Rekonvensi, terutama yang berhubungan
dengan kontrak-kontrak terhadap perusahaan hiburan, yang tentunya
sangat merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi dan
mengakibatkan batalnya rencana pembuatan kontrak hiburan yang
baru ;
bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat
Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil
yang seluruhnya berjumlah Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh
lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam
gugatan rekonvensi ;
bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini, Penggugat
Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)
atas barang tetap atau barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi
yang uraiannya secara detail akan diajukan kemudian selama masa
persidangan ini, dan atas objek sita yang akan Penggugat Rekonvensi
uraikan nanti agar dinyatakan sah dan berharga ;
bahwa karena gugatan rekonvensi ini merupakan perbuatan
melawan hukum kepada Tergugat Rekonvensi, maka sudah
selayaknya kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari
keterlambatan pelaksanaan putusan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap ;
bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan artis selaku publik
figur, maka atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama
baik Tergugat Rekonvensi, maka untuk memulihkan nama baik
Penggugat Rekonvensi ke dalam kedudukan dan martabatnya semula,
Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengajukan permohonan
ma’af di 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dengan ukuran
masing-masing ¼ halaman selama 2 (dua) gari berturut-turut ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat
Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar
memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.8 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemar-
kan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar kerugian sebesar :
- Kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) ;
- Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) ;
Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.2.025.000.000,-
(dua milyar dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung
efektif sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap dan
benda bergerak sesuai dengan daftar yang akan diajukan
kemudian ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
mengajukan permohonan ma’af melalui 2 (dua) media massa yang
berskala nasional dengan ukuran masing-masing ¼ halaman
selama 2 (dua) hari berturut ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
8. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan
Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.208/Pdt.G/
2004/PN.Bks. tanggal 30 Desember 2004, yang amarnya sebagai
berikut :
DALAM KONVENSI :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.9 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
- Menolak gugatan Penggugat ;
DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.164/Pdt/2005/PT.Bdg.
tanggal 9 November 2005 ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-
kan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2006
kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
18 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi
No.208/Pdt.G/2004/PN.Bks. jo No.03/K/2006 yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana disertai
dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1
Februari 2006 ;
Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding
yang pada tanggal 21 Februari 2006 telah diberitahu tentang memori
kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal
7 Maret 2006 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan
dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada
pokoknya ialah :
1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan aturan hukum
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.10 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang
syarat sahnya suatu perjanjian, karena suatu perjanjian tidak harus
dilakukan secara tertulis, akan tetapi dapat juga dilakukan secara
lisan, sehingga terbukti bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara
Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat
tentang hubungan manager dan artis adalah sah menurut hukum,
dan segala hak dan kewajiban yang melekat didalam kesepakatan
tersebut juga harus dipenuhi oleh para pihak ;
Bahwa judex facti mengatakan “perjanjian lisan yang dibuat oleh
Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat
tidak mempunyai bukti tertulis”, hal ini adalah bertentangan dengan
apa yang dikatakan didalam Pasal 1338 KUH Perdata ;
Bahwa judex facti mengatakan “kesepakatan yang dibuat oleh
Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat
tidak mempunyai bukti tertulis”, hal ini adalah bertentangan dimana
setiap perjanjian yang dibuat secara lisan tidak pernah dituangkan
secara tertulis, apabila dituangkan secara tertulis haruslah
perjanjian tersebut dibuat secara tertulis pula, dan hal ini sesuai
dengan perkataan Prof. Subekti, S.H. didalam bukunya yang
berjudul “Hukum Perjanjian” (vide bukti P-7) ;
Bahwa sesuai dengan kebiasaan yang terjadi didalam dunia
hiburan, dimana perjanjian antara manager dengan artisnya tidak
selalu dibuat secara tertulis, hal ini sesuai dengan apa yang
dikatakan saksi Didit Pratomo dan Fikha Lismasari yang mengata-
kan bahwa perjanjian antara manager dengan artis tidak harus
tertulis (vide putusan Pengadilan Negeri Bekasi halaman 23) ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat
“bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan
Termohon Kasasi/Tergugat terjadi didalam beberapa acara dan
benar Pemohon Kasasi/Penggugat pernah menjadi manager
Termohon Kasasi/Tergugat”, hal ini telah membuktikan bahwa
Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan manager dari Termohon
Kasasi/Tergugat, dengan demikian maka perjanjian lisan yang
dibuat antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon
Kasasi/Tergugat telah sah secara hukum, sehingga apa yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.11 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
dikatakan oleh Majelis Hakim “bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat
bukan manager dari Termohon Kasasi/Tergugat dan perjanjian
lisan yang dibuat Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon
Kasasi/Tergugat tidak mempunyai bukti tertulis haruslah ditolak”,
maka oleh karenanya Mahkamah Agung patutlah menyatakan
bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/
Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah sah secara
hukum dan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah manager dari
Termohon Kasasi/Tergugat ;
2. Bahwa Majelis Hakim judex facti yang tidak mempertimbangkan
mengenai masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Termohon Kasasi/Tergugat dan dalam putusannya menolak
gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga didalam hal ini
tidak ada hubungan yang erat antara putusan dengan pertimbang-
an hukum, dan hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung No.698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 ;
Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya posita dan petitum
gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka terdapat ketidak-
cermatan Majelis Hakim dalam memberikan putusan a quo,
sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum,
dan oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan, hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/
1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No.672 K/Sip/1972 tanggal 18
Oktober 1972 ;
3. Bahwa Majelis Hakim judex facti telah salah menerapkan hukum,
karena tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Didit Pratomo
dan Fikha Lismasari yang menyatakan bahwa fee (komisi) untuk
manager sebesar 20% yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat setelah tidak menjadi manager dari Termohon Kasasi/
Tergugat ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :
bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex
facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.12 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui
batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi
pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Deddy Nur
tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/
Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun
2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEDDY
NUR tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 15 MARET 2007,
oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.
Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal.13 dari 13 hal. Put. No.1991 K/Pdt/2006
itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak.-
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd./ ttd./
Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
ttd./
I Made Tara, S.H.
Biaya-Biaya :
1. M e t e r a i ………….………. Rp. 6.000,- Panitera Pengganti :
2. R e d a k s i ……….………… Rp. 1.000,- ttd./
3. Administrasi kasasi ….…….. Rp.493.000,- Rita Elsy, S.H.
J u m l a h Rp.500.000,- ==========
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,
MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H. NIP.040030169.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13