putusan MA atas perdata tahun 2003
description
Transcript of putusan MA atas perdata tahun 2003
P U T U S A N
No 2515 K / Pdt / 2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :
PT. TRIARTA AGUNG LESTARI, beralamat di
Wijaya Graha Puri Blok C.26-27, Jalan Wijaya II Jakarta
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : KING
BARLIAN NURDIN, SH., Advokat, berkantor di Law
Office “BASUKI & Associates”, Wijaya Graha Puri
Blok C No.26-27, Jalan Wijaya II Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember
2001, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I Dalam
Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi – Pembanding ;
m e l a w a n :
1. NY. Dr. LIAUW LIAN TJOE (sekarang LIANA
RATNA PUNDARIKA), bertempat tinggal di Jalan
Taman Wijaya Kusuma D / 10 RT.009 / 02 Cilandak,
Jakarta Selatan,
2. NY. FIRDAUS, bertempat tinggal di Pamulang
Permai I Blok A-4 / 11, RT.001 / 10, Pamulang,
Tangerang,
3. Dr. AZIZ MASHABI, bertempat tinggal di Jalan
Petamburan No.47 Jakarta Pusat,
4. NY. PRUNA SOERJATI PURNADI, bertempat
tinggal di Jalan Sukabumi No.12 Menteng, Jakarta
Pusat,
5. NY. Dra. SIE SWAN MIEN (sekarang HERMINA
DJOJO), bertempat tinggal di Jalan Johar Baru VI
No.7 Jakarta Pusat,
6. NY. ELLIYAH, bertempat tinggal di Villa Pejaten
Mas II G.7 / 14 Jakarta Selatan,
7…………
2
7. NY. SRISASI GANDAHUSAHA (d/h OEI SIOK
YAUW), bertempat tinggal di Jalan Suryo No.17
Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Para
Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat dalam
Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi – Para
Terbanding ;
d a n :
BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. Kanwil
Pertanahan Propinsi Banten (dahulu Prop. Jawa
Barat), cq. Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, beralamat di Jalan Raya Tiga Raksa
Tangerang, Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II
dalam Konpensi – Turut Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi sebagai Penggugat-penggugat asli telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa berdasarkan akta jual beli masing-masing, Penggugat I No.307 /
Db / Agr / 1965, tanggal 10 Desember 1965 dibuat dihadapan M. Said, Camat
Serpong / PPAT di Tangerang, II. No.208 / 10 / Serpong / 1993, tanggal 15 Juni
1993 dibuat dihadapan Tahir Kamili, SH. Notaris / PPAT di Tangerang dan
No.209 / II / Serpong / 1993 tanggal 15 Juni 1993, dibuat dihadapan Tahir
Kamili, SH. Notaris / PPAT / di Tangerang, III. No.305 / Db / Agr / 1965
tanggal 10 Desember 1965, dibuat dihadapan M.Said Camat Serpong / PPAT /
di Tangerang, IV, V. No.309 / Db / Agr / 1965 tanggal 10 Desember 1965
dibuat dihadapan M. Said Camat Serpong / PPAT di Tangerang, VI. No.41 / I /
Kab / Serpong / JB / 1994 tanggal 2 April 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily
Ekadewi, SH. Notaris / PPAT di Tangerang dan No.42 / 2 / Kab / Serpong / JB /
1994 tanggal 2 April 1994 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, SH. Notaris
/ PPAT di Tangerang, VII. No.310 / Db / Agr / 1965 tanggal 10 Desember 1965,
dibuat dihadapan M. Said Camat Serpong / PPAT di Tangerang, yang setempat -
dikenal…………
3
dikenal umum dan terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang,
masing-masing seluas, Penggugat I 723 M2 (tujuh ratus dua puluh tiga meter
persegi), II. 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dan 610 M2 (enam
ratus sepuluh meter persegi), III. 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi),
IV. 925 M2 (sembilan ratus dua puluh lma meter persegi) dan 785 M2 (tujuh
ratus delapan puluh lima meter persegi), V. 825 M2 (delapan ratus dua puluh
lima meter persegi), VI. 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan 525 M2 (lima
ratus dua puluh lima meter persegi), VII. 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter
persegi) untuk selanjutnya disebut “Tanah Kavling Depkes” (bukti P.1.1 s/d
P.VII.1) ;
Bahwa tanah kavling Depkes tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak
Milik masing-masing, Penggugat I No.160 / Desa Buaran tanggal 6 Maret 1972,
Gambar Situasi No.313 tanggal 6 Maret 1972 atas nama Liauw Lian Tjoe, II.
No.98 / Desa Buaran tanggal 18 September 1970, Gambar Situasi No.622
tanggal 15 Maret 1970 dan No.102 / Desa Buaran tanggal 18 September 1970,
Gambar Situasi No.626 tanggal 15 September 1970 atas nama Ny. Firdaus, III.
No.287 / Desa Buaran tanggal 8 Juni 1981 atas nama Dr. Aziz Mashabi, IV.
No.9 / Desa Buaran tanggal 18 Maret 1968, Gambar Situasi No.5 tanggal 18
Maret 1968 dan No.22 / Desa Buaran tanggal 12 November 1974, Gambar
Situasi No.46 tanggal 9 September 1968 atas nama Ny. Pruna Soerjati Purnadi,
V. No.71 / Desa Buaran tanggal 9 Juni 1970, Gambar Situasi No.381 tanggal 9
Juni 1970 atas nama Ny. Dra. Sie Swan Mien, VI. No.665 / Desa Buaran tanggal
18 Januari 1994 dan No.666 / Desa Buaran tanggal 18 Januari 1994 atas nama
Ny. Alliyah, VII. No.244 / Desa Buaran tanggal 8 Oktober 1976, Gambar
Situasi No.2290 tanggal 8 Juli 1976 dan No.243 / Desa Buaran tanggal 8
Oktober 1976, Gambar Situasi No.2298 tanggal 8 Oktober 1976 atas nama Oei
Hong Kian, yang telah dikuasakan kepada Ny. Srisasi Gandahusaha (d/h. Oei
Siok Yauw) (bukti P.1.2 s/d P.VII.2) ;
Bahwa terhadap obyek tanah Kav.Depkes sesuai point 1 (satu) tersebut
diatas oleh Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan
kepada pihak ketiga dan siapapun juga ;
Bahwa oleh karena Para Penggugat secara hukum adalah pemilik yang
sah atas tanah kavling Depkes termaksud, maka sesuai dengan ketentuan hukum
yang…………..
4
yang berlaku yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang
menyatakan : “hak milik adalah hak turun termurun, terluas dan terpenuh yang
dapat dipunyai pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah”, maka dari itu Para Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk menyatakan bahwa tanah
Kav.Depkes tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum milik Para Penggugat ;
Bahwa ironisnya pada tahun 1995, tanpa sepengetahuan dari Para
Penggugat, ternyata Tergugat I telah mensertifikatkan tanah Kav. Depkes
tersebut, yang diterbitkan oleh Tergugat II yakni sertifikat HGB No.7 / Desa
Buaran (sekarang telah dipisahkan, dengan turunannya yakni HGB No.19 dan
HGB No.20). Oleh karena itu patut diduga Tergugat I telah menyerobot dan
menguasai tanah Kav. Depkes tersebut dengan cara melawan hukum ;
Bahwa terlebih lagi, pada tahun 1996 tindakan penguasaan terhadap
tanah milik Para Penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan
menghalalkan berbagai cara, yaitu mengerahkan preman-preman, memancang
papan nama PT. Triarta Agung Lestari diatas tanah kavling Depkes dan
memagari tanah Kavling Depkes tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat
masuk kelokasi tanah kavling Depkes. Bahkan labih jauh pihak PT. Triarta
Agung Lestari telah pula membuldozer tanah kavling Depkes. Adapun semua
cara termaksud bertujuan untuk menguasai secara paksa dan dengan kekerasan
agar dapat merebut / menduduki tanah kavling Depkes tersebut yang jelas dan
berdasarkan hukum adalah milik Para Penggugat (bukti PP-3) ;
Bahwa atas tindakan dari Tergugat I, maka Para Penggugat telah
melaporkannya kepada pihak kepolisian, sebagaimana ternyata dari surat tanda
penerimaan laporan No.Pol.465 / B / VII / 1997 / Res.Tng. tanggal 31 Juli 1997,
No.Pol., dan No.Pol.447 / B / VII / 1997 / Res.Tng. tanggal 22 Juli 1997, dan
akan tetapi ditindak lanjuti oleh Para Penggugat (bukti P-1.4 dan P-1.5) ;
Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut jelas dan tegas merupakan suatu
perbuatan yang melawan hukum, karena menyerobot suatu hak atas tanah yang
bukan miliknya. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Tergugat I telah melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ;
Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan ------
Sertifikat………….
5
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7 / Desa Buaran (dan turunannya HGB No.19
dan HGB No.20), jelas merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena
menerbitkan suatu sertifikat yang didasarkan pada tindakan-tindakan dan data-
data yang cacat hukum. Oleh karena itu pada tempatnya pula bila para
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
menyatakan bahwa sertifikat HGB No.7 / Desa Buaran adalah cacat hukum atau
tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Bahwa terlebih lagi para Penggugat dengan itikad baik telah berupaya
mengundang Tergugat I guna memusyawarahkan secara kekeluargaan
permasalahan tersebut, namun itikad baik Para Penggugat tidak mendapat
tanggapan sebagaimana mestinya dari pihak Tergugat I (bukti PP-6) ;
Bahwa terlebih-terlebih berdasarkan Putusan :Pengadilan Negeri
Tangerang No.130 / Pdt.G / 2000 / PN.Tng. tanggal 5 April 2001, yaitu perkara
antara R. Rachmat (Penggugat) melawan PT. Triarta Agung Lestari (Tergugat I)
dan Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Propinsi Banten (d/h
Prop. Awa Barat) cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat II),
yang pada pokoknya memutuskan : - Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah
berdasarkan hukum, atas dua bidang tanah yang terletak di Desa Buaran,
Serpong, Tangerang..dstnya, - Menyatakan Tergugat I secara nyata telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, - Menyatakan
sertifikat HGB No.7 / Desa Buaran, cacat hukum karenanya tidak berkekuatan
hukum, - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan
ini, - Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menerima pengalihan hak atas
dua bidang tanah tersebut, segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada
Penggugat sebagai yang paling berhak,..dstnya (bukti PP-7) ;
Selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1631 K /
Sip / 1974, tanggal 5 November 1975, yang menyatakan : “Karena penguasaan
tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri
Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No.SK / 9 / K.A / 64 pada
hakekatanya adalah pencabutan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan,
bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan
tanah dan bangunan yang perlu disingkirkan, maka keputusan Manteri Pertanian
dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dengan keputusan Presiden ----
mengenai…………..
6
mengenai dikabulkannya pencabutan hak (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.20
tahun 1961), sedangkan keputusan Presiden yang dimaksud mengenai hal ini
tidak dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan mutlak /
syarat mutlak ;
Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I masih merasa tanah Kav.
Depkes tersebut adalah miliknya, padahal berdasarkan bukti-bukti dan saksi-
saksi secara jelas dan tegas menyatakan Para Penggugatlah yang sah dan
berdasarkan hukum merupakan orang yang paling berhak atas tanah kav.
Depkes tersebut untuk segera mengosongkannya dan selanjutnya
menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak ;
Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Para Penggugat mengalami
kerugian yang tiada taranya, baik kerugian moriil maupun materiil dan itu
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, adapun kerugian itu
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil :
a. Para Penggugat selama pengurusan permasalahan ini merasa terganggu
dalam berusaha dan telah pula kehilangan kesempatan untuk
memperoleh keuntungan yang diharapkan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga)
bulan (Mei 1999 s/d September 2001) sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua
milyar setatus juta rupiah) ;
b. Biaya Pengacara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) ;
b. Kerugian Moriil :
Para Penggugat sebagai pensiunan pegawai negeri, dokter umum dan
pengusaha dengan adanya permasalahan ini, mengalami depresi yang amat
sangat dan perasaan stress yang berkelanjutan serta berdampak psykologis
bagi Para Penggugat, terlebih-lebih lagi kesehatan dari Para Penggugat
sempat terganggu dengan adanya perbuatan dari Tergugat I tersebut. Oleh
karena kerugian moriil ini tidak dapat dinilai dengan uang semata, namun
demikian demi kepastian hukum patut kiranya bila dimintakan ganti rugi
sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan
sekaligus ;
Bahwa kerugian-kerugian sebagaimana disebutkan pada butir 14 (empat
belas)………….
7
belas) tersebut diatas tidaklah mungkin terjadi apabila Tergugat I tidak
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, karena itu pada
tempatnya bila kerugian yang disebabkan oleh Tergugat temaksud
dipertanggung jawabkan kepada Para Penggugat untuk mengganti kerugian
sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ;
Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik berupa
kerugian materiil maupun moriil selama proses perkara ini adalah sebagai
berikut :
a. Kerugian Materiil :
- Terganggunya Para Penggugat berusaha dan kehilangan kesempatan untuk
memperoleh keuntungan yang diharapkan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga)
bulan (Mei 1999 s/d September 2001), dengan rincian sebagai berikut :
- Penggugat I sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat II sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat III sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat IV sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat V sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat VI sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat VII sebesar Rp. 300.000.000,-
- Biaya Pengacara Rp. 150.000.000,-
b. Kerugian Moriil Rp.100.000.000.000,-
Jumlah………………….. Rp.102.250.000.000,-
Terbilang : seratus dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
Bahwa oleh karena itu pada tempatnya bila Para Penggugat mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima,
memeriksa dan mengadili perkara perdata in casu berkenan untuk menghukum
Tergugat I memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar
Rp.102.250.000.000,- (seratus dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),
secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) ;
Bahwa agar Tergugat I mau secara sukarela memenuhi isi putusan
tersebut, Para Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata in casu ---
berkenan………….
8
berkenan untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I
lalai melaksanakan putusan ini ;
Bahwa untuk menjaga agar tanah kav. Depkes termaksud tidak dialihkan
kepada pihak lainnya, dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak
illusoir, maka cukup alasan dan berdasarkan hukum bila Para Penggugat mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 11 (sebelas) bidang tanah
serta segala sesuatu yang ada diatasnya, setempat dikenal umum dan terletak
masing-masing di Desa Buaran Serpong, Tangerang, yang kemudian
menyerahkan sah dan berharga ;
Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil
dan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, maka Para Penggugat mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk
menyatakan putusan ini dapat dijalankan telebih dahulu walaupun ada bantahan,
verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat
mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberi putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berdasarkan
hukum atas 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Buaran,
Serpong, Tangerang, masing-masing seluas : Penggugat I 723 M2 (tujuh
ratus dua puluh tiga meter persegi), II. 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter
persegi) dan 610 M2 (enam ratus sepuluh meter persegi), III. 630 M2 (enam
ratus tiga puluh meter persegi), IV. 925 M2 (sembilan ratus dua puluh lma
meter persegi) dan 785 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi),
V. 825 M2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), VI. 600 M2 (enam
ratus meter persegi) dan 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi),
VII. 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) dan 530 M2 (lima ratus
tiga puluh meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik
masing-masing Penggugat I No.160 / Desa Buaran tanggal 6 Maret 1972,
Gambar Situasi No.313 tanggal 6 Maret 1972 atas nama Liauw Lian Tjoe, II.
No.98 / Desa Buaran tanggal 15 September 1970 atas nama Ny. Firdaus, ----
III…………..
9
III. No.287 / Desa Buaran tanggal 8 Juni 1981 atas nama Dr. Aziz Mashabi,
IV. No.9 / Desa Buaran tanggal 18 Maret 1968, Gambar Siuasi No.5 tanggal
18 Maret 1968 dan No.22 / Desa Buaran tanggal 12 November 1974,
Gambar Situasi No.46 tanggal 9 September 1968 atas nama Ny. Pruna
Soerjati Purnadi, V. No.71 / Desa Buaran tanggal 9 Juni 1970, Gambar
Situasi No.381 tanggal 9 Juni 1970 atas nama Ny. Dra. Sie Swan Mien, VI.
No.665 / Desa Buaran tanggal 18 Januari 1994 dan No.666 / Desa Buaran
tanggal 18 Januari 197, Gambar Situasi No.2290 tanggal 8 Juli 1976 dan
No.243 / Desa Buaran tanggal 8 Oktober 1976, Gambar Situasi No.2289
tanggal 8 Oktober 1976 atas nama Oei Hong Kian, yang telah dikuasakan
kepada Ny. Srisasi Gandahusada (d/h. Oei Siok Yauw) ;
3. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para
Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa sertifikat HGB No.7 / Desa Buaran (sekarang telah
dipisahkan, dengan turunannya yakni HGB No.19 dan HGB No.20), cacat
hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam
perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menerima pengalihan atas 11
(sebelas) bidang tanah tersebut, segera mengosongkan dan menyerahkannya
kepada Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak ;
7. Menghukum Tergugat I memberikan ganti rugi materiil maupun moriil
kepada Para Penggugat sebesar Rp.102.250.000.000,- (seratus dua milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dengan
perincian sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil :
Terganggunya Para Penggugat berusaha dan kehilangan kesempatan
untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan selama 2 (dua) tahun 3
(tiga) bulan (Mei 1999 s/d September 2001), dengan rincian sebagai
berikut :
- Penggugat I sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat II sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat III………..
10
- Penggugat III sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat IV sebesar Rp. 300.000.000,
- Penggugat V sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat VI sebesar Rp. 300.000.000,-
- Penggugat VII sebesar Rp. 300.000.000,-
- Biaya Pengacara Rp. 150.000.000,-
b. Kerugian Moriil ……..Rp.100.000.000.000,-
Jumlah………………… Rp.102.250.000.000,-
Terbilang : seratus dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 11 (sebelas) bidang tanah
yang setempat dikenal umum dan terletak di Desa Buaran, Serpong,
Tangerang, masing-masing seluas Penggugat I 723 M2 (tujuh ratus dua
puluh tiga meter persegi), II. 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi),
dan 610 M2 (enam ratus sepuluh meter persegi), III. 630 M2 (enam ratus
tiga puluh meter persegi), IV. 925 M2 (sembilan ratus dua puluh lima meter
persegi), dan 785 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), V. 825
M2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), VI. 600 M2 (enam ratus
meter persegi), dan 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), VII.
570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dan 530 M2 (lima ratus tiga
puluh meter persegi) ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
upaya hukum bantahan, verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad) ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara ;
Atau :
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bependapat lain, mohon
Para Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (et aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan
II telah mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai
berikut :
Eksepsi…………..
11
Eksepsi Tergugat I :
Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para
Penggugat oleh karena berdasarkan fakta dan dasar hukum, gugatan Para
Penggugat adalah tidak benar ;
Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang sangat kabur,
terbukti dari hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa dalam posita Para Penggugat butir 1, Para Penggugat telah
menguraikan tentang adanya akta jual beli, masing-masing dari Penggugat
dari Penggugat I s/d Penggugat VII..dst tanpa menyebutkan secara konkrit /
jelas letak obyek sengketa, termasuk didalamnya batas-batas kepemilikan
secara tegas tentang obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat I s/d
VII, akan tetapi dengan serta merta Para Penggugat menyatakan bahwa
obyek sengketa selanjutnya disebut sebagai tanah Kavling Depkes (bukti P-
1.1 s/d P-VII.1) ;
b. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat tidak
jelas batas-batasnya, dan lokasinya didalam tanah yang dikatakan Kavling
Depkes yang begitu luas, maka obyek sengketa yang digugat tidak akurat
dan kabur ;
c. Bahwa disamping obyek yang dituntut oleh Para Penggugat tidak akurat
letaknya, dalam gugatan perkara perdata seperti itu seharusnya masing-
masing Para Penggugat mengajukannya secara sendiri-sendiri, tidak dalam
bentuk gugatan secara bersama-sama ;
d. Bahwa petitum No.9 dari gugatan Para Penggugat tentang permohonan
conservatoir beslag (CB) atas obyek sengketa harus ditolak, setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena :
1. Bahwa batas-batas dan letak obyek sengketa yang digugat oleh masing-
masing Penggugat I s/d VII tidak konkrit, jelas dan akurat, sehingga
tehnis pelaksanaan conservatoir beslag (CB) atas obyek sengketa tidak
dapat dilakukan (obyek sengketa kabur) ;
2. Bahwa didalam posita / fundamentum petendi Para Penggugat tidak
dikemukakan alasan hukum tentang pemohonan conservatoir beslag
(CB) atas obyek sebagaimana dituntut oleh Para Penggugat dalam
petitum butir 9, akan tetapi secara serta merta Para Penggugat meminta -
agar………….
12
agar obyek sengketa diletakkan conservatoir beslag (CB) dinyatakan sah
dan berharga ;
Oleh karena itu, permohonan conservatoir beslag (CB) atas obyek sengketa
tersebut harus ditolak, oleh karena tidak ada korelasi hukum antara
fundamentum petendi / posita dengan petitum ;
e. Bahwa permohonan Para Penggugat agar asset yang bergerak dan tidak
bergerak yang terletak di Wijaya Graha Puri, Jalan Wijaya II Blok C No.26-
27, Jakarta Selatan harus ditolak, oleh karena asset tersebut bukan milik PT.
Triarta Agung Lestari (Tergugat I), sesuai dengan surat keberatan dari Ir.
Jimmy Halim, Direktur Utama PT. Setia Cipta Dinamika, tertanggal 29
November 2001 (vide bukti T.I No.1 biru) ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon agar Majelis
Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima ;
Dalam Rekonpensi :
Bahwa berdasarkan bukti T.1 No.2 s/d T.1 No.20 biru sebagaimana
dikemukakan dalam pokok perkara telah membuktikan secara yuiridis formal
bahwa Penggugat Rekonpensi telah melangkapi persyaratan dan memenuhi
ketentuan prosedur perolehan hak atas tanah sebagaimana dibuktikan dengan
keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Barat (Tergugat Rekonpensi VIII) No.876 / HGB / KWBPN / 1995, tanggal 26
Januari 1995 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Triarta Agung
Lestari (Penggugat Rekonpensi), vide bukti T.1 No.19 biru ;
Bahwa oleh karena itu Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No.7, GS 1839 / 1995 seluas : 7.840 M2, tanggal 1 Pebruari
1995 atas nama PT. Triarta Agung Lestari (Penggugat Rekonpensi), vide bukti
T.1 No.20 biru ;
Bahwa proses penerbitan sertifikat HGB sebagaimana bukti T.1 No.22
biru yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi VIII atas nama Penggugat
Rekonpensi sebelumnya didahului oleh :
a. Surat pelepasan hak atas tanah No.593 / 367 / 1994 tanggal 27 Juni 1994
dibuat oleh Camat, Kepala Kecamatan Serpong, Kabupaten Dati II
Tangerang dari Mina binti Miin kepada Ir. Jimmy Halim selaku Dirut PT. ---
Tal…………
13
Tal, atas nama milik adat Girik C4 Persil 67 a D.I seluas 1.880 M2 terletak
di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kabupaten Dati II, vide bukti T.1
No.16 biru ;
b. Surat pernyataan sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak pernah
dijaminkan, tanggal 27 Juni 1994 ;
c. Surat pernyataan tidak sengketa, dibuat oleh Kepala Desa Buaran yang
diketahui oleh Camat Serpong, Kabupaten Dati II Tangerang No.593 / 367-
Ag / 1994 tanggal 22 September 1994 ;
d. Kutipan Girik C.723 atas nama Mina binti Miin tanggal 20 September 1994,
dibuat oleh Kepala Desa Buaran yang diketahui oleh Camat Serpong,
Kabupaten Dati II Tangerang, vide T.1 No.17 biru ;
Bahwa atas kelengkapan persyaratan dan dipenuhinya prosedur
ketentuan perolehan hak atas tanah dimaksud, barulah Penggugat Rekonpensi
menguasai lahan obyek sengketa ;
Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat Rekonpensi menguasai dan
mengelola obyek sengketa secara sah menurut hukum (tidak ada unsur
perbuatan melawan hukum). Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para
Penggugat Konpensi yang sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi I s/d VII
adalah gugatan yang tanpa dilandasi dasar hukum yang akurat, dapat
dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
Bahwa adanya gugatan Para Penggugat Konpensi yang sekarang menjadi
Tergugat Rekonpensi I s/d VII sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, baik
secara materiil maupun moril. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 BW,
dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar
Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), yang harus dibayar
tunai oleh Tergugat Rekonpensi I s/d VII secara tanggung renteng dengan
rincian sebagai berikut :
a. Kerugian atas pemanfaatan obyek sengketa sebesar Rp.110.000.000.000,-
b. Honor Pengacara dan ongkos-ongkos lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-
c. Kerugian Immateriil sebesar………………………… Rp. 39.000.000.000,-
Jumlah seluruh ganti rugi…………………………… Rp.150.000.000.000,-
Bahwa sangat dimungkinkan Para Tergugat membangkang untuk
melaksanakan putusan perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar Para -
Tergugat………….
14
Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas
keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) setiap harinya ;
Bahwa untuk dapat dipenuhinya tuntutan ganti rugi Penggugat
Rekonpensi mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.150.000.000.000,-
(seratus lima puluh milyar rupiah), maka Penggugat Rekonpensi mohon agar
tanah dan rumah maupun asset bergerak masing-masing milik Para Penggugat
Konpensi yang sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi I s/d VII diletakkan sita
jaminan (conservatoir beslag) ;
Bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut diatas, Tergugat I /
Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tangerang berkenan menjatuhkan putusan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi I s/d VII merupakan perbuatan
melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya pemilik sah menurut
hukum atas tanah seluas 7.840 M2 berdasarkan keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.876 / HGB /
KWBPN / 1995 tanggal 26 Januari 1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.7, GS 1839 / 1995 tanggal 1 Pebruari 1995 (vide bukti T.1 No.19 dan 20
biru), dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah
dan rumah maupun asset bergerak masing-masing milik Para Penggugat
Konpensi yang sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi I s/d VII yang
diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang ;
5. Menghukum Tergugat Rekopnpensi I s/d VII untuk membayar tunai secara
tanggung renteng ganti rugi sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima
puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d VII untuk membayar tunai uang
paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
7. Memerintahkan Kepala Kantor Lelang untuk menjual lelang dimuka umum
rumah maupun asset bergerak dan tidak bergerak masing-masing milik Para
Penggugat………..
15
Penggugat Konpensi yang sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi I s/d VII,
apabila Tergugat I s/d VII tidak dapat membayar ganti rugi secara tuani,
kemudian hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran ganti rugi kepada
Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi VIII untuk tunduk pada putusan perkara
ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada
Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d VII untuk membayar biaya perkara
ini secara tanggung renteng ;
Atau :
- Menyatakan Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono) ;
Eksepsi Tergugat II :
Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan
hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui
secara jelas dan dianggap menguntungkan Tergugat II ;
Bahwa gugatan Para Penggugat yang sangat tidak terarah (abscuur libel) ;
Alasan Hukum :
Bahwa para Penggugat pemilik Sertifikat Hak Milik No.9, 22, 71, 98,
102, 160, 243, 244, 287, 665 dan 666 / Buaran yang terletak di Desa Buaran
Kecamatan Serpong, tidak menyebutkan batas-batas tanahnya ;
Sedangkan dihukum acara yang berlaku setiap gugatan haruslah membuat hal-
hal atau obyek masalah yang jelas dan terang supaya Hakim tidak keliru dalam
mengambil keputusannya ;
Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara No.231 / Pdt.G /
2001 / PN.Tng. adalah menyangkut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7 /
Buaran, Gambar Situasi tanggal 1 Februari 1995 No.1839 seluas 7.840 M2
terletak di Desa Buaran Kecamatan Serpong tercatat atas nama PT. Triarta
Agung Lestari berkedudukan di Jakarta diterbitkan pada tanggal 12 Juli 1995.
Sesuai catatan yang ada pada buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7 /
Buaran, berasal dari bekas tanah milik adat C No.723 Persil 67 a S.II atas nama
Mina Miin dan C No.4 Persil 67 a D.I atas nama Atun Pungkir ;
Bahwa………….
16
Bahwa sesuai Peta Situasi tanggal 10 November 1994 No.15983 / 1994
bidang tanah HGB No.7 / Buaran diatas tanah milik Para Penggugat adalah
sangat tidak cermat, karena Sertifikat HGB No.7 / Buaran antara lain berada
diatas tanah Hak Milik No.71, 160, 243, 244, 665 dan 666 / Buaran ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya cukup alasan bagi
Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menerima Eksepsi Tergugat II
seluruhnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Mei 2002
No.231 / Pdt.G / 2001 / PN.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
DALAM POKOK PEKARA :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para
Penggugat ;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berdasarkan hukum
atas 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Buaran Serpong
Tangerang dengan luas :
Penggugat I – 723 M2 (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) ;
Penggugat II – 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) ;
610 M2 (enam ratus sepuluh meter persegi) ;
Penggugat III – 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) ;
Penggugat IV – 925 M2 (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) ;
785 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
Penggugat V – 825 M2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) ;
Penggugat VI – 600 M2 (enam ratus meter persegi) ;
525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) ;
Penggugat VII – 570 M2 (lima ratus tujuh puluh mete persegi) ;
530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi) ;
sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing Penggugat :
Penggugat I : No.160 / Desa Buaran tanggal 6 Maret 1972, Gambar Situasi
No.313 tanggal 6 Maret 1972 atas nama Liauw Lian Tjoe ;
Penggugat II…………
17
Penggugat II : No.98 / Desa Buaran tanggal 18 September 1970 Gambar
Situasi No.622 tanggal 15 September 1970 dan No.102 /
Desa Buaran tanggal 18 September 1970, Gambar Situasi
No.626 tanggal 15 September 1970 atas nama : Ny. Firdaus ;
Penggugat III : No.287 / Desa Buaran tanggal 8 Juni 1981 atas nama Dr.
Aziz Mashabi ;
Penggugat IV : No.9 / Desa Buaran tanggal 18 Maret 1968, Gambar Situasi
No.5 tanggal 18 Maret 1968 dan No.22 / Desa Buaran
tanggal 12 November 1974, Gambar Situasi No.46 tanggal 9
September 1968 atas nama Ny. Pruna Soejati Purnadi ;
Penggugat V : No.71 / Desa Buaran tanggal 9 Juni 1970, Gambar Situasi
No.381 tanggal 9 Juni 1970 atas nama Ny. Drs. Sie Swan
Mien ;
Penggugat VI : No.655 / Desa Buaran tanggal 18 Januari 1994 dan No.666 /
Desa Buaran tanggal 18 Januari 1994 atas nama Ny. Elliyah ;
Penggugat VII : No.244 / Desa Buaran tanggal 8 Oktober 1976, Gambar
Situasi No.2290 tanggal 8 Juli 1976 dan 243 / Desa Buaran
tanggal 8 Oktober 1976, Gambar Situasi No.2289 tanggal 8
Oktober 1976 atas nama Oei Hong Kian, yang telah
dikuasakan kepada Ny. Srisasi Ganda Husada (d/h. Oei Siok
Yauw) ;
- Menyatakan bahwa sertifikat HGB No.7 / Desa Buaran (sekarang telah
dipisahkan, dengan turunannya yaitu HGB No.19 dan HGB No.20, cacat
hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara
ini ;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menerima pengalihan atas 11
(sebelas) bidang tanah tersebut, segera mengosongkan dan menyerahkannya
kepada Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I lalai
melaksanakan putusan ini ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 11 (sebelas) bidang tanah, -----
sesuai…………
18
sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.231 / B.A.Pdt.G / 2001 / PN.Tng. yang
dilakukan pada tanggal 4 Maret 2002 oleh Jurusita H. Suryadarma ;
- Menolak gugatan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI :
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat I Konpensi II tidak
dapat diterima ;
DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI :
- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi untuk membayar
ongkos perkara sebesar Rp.3.214.000,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu
rupiah) ;
Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 22 April
2003 No.385 / Pdt / 2002 / PT.Bdg.
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I
dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Nopember 2001 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2003
sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.231 / Pdt.G / 2001 /
PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan
mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut
pada tanggal 24 Juni 2003 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Juni 2003 telah menandatangani risalah
pernyataan permohonan kasasi, Model : C.12 Pdt. Dan risalah kasasi ini
disampaikan pada tanggal 24 Juni 2003, yaitu masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan dalam Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, dengan demikian risalah kasasi ini harus dinyatakan -----
dapat………….
19
dapat diterima ;
2.. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung menentukan 3 alasan hukum untuk Pemohon Kasasi,
yaitu :
a. Judex factie tidak berwenang / melampaui batas wewenang ;
b. Salah menerapkan / melanggar hukum yang berlaku ;
c. Judex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan ;
Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan atas putusan
Pengadilan Tinggi Bandung daftar No.385 / Pdt / 2002 / PT.Bdg. tertanggal
22 April 2003, dengan alasan sebagai berikut :
Keberatan Pertama :
a. Bahwa judex factie in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
dalam putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan secara adil
materi memori banding maupun alat bukti yang diajukan Pemohon
Kasasi yaitu tentang bukti Berita Acara maupun pengumuman di media
cetak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang,
sebagai Turut Terbanding semula sebagai Tergugat II dalam Konpensi
tentang pembatalan dan pencabutan Sertifikat Hak Milik atas obyek
sengketa ;
b. Bahwa dengan telah dibatalkan dan dinyatakan dicabut masing-masing
Sertifikat Hak Milik para Termohon Kasasi oleh Badan Pertanahan
Kabupaten Tangerang melalui prosedur yang ditentukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, maka akibat hukumnya adalah yaitu obyek yang
dipersengketakan menjadi gugur dan hapus demi hukum ;
Keberatan Kedua :
a. Bahwa pertimbangan hukum judex factie in casu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung telah memihak kepada para Termohon
Kasasi dahulu para Penggugat, dan tidak mendukung penegakan
supremasi hukum terbukti dengan pertimbangan hukum judex factie a
quo tidak memerinci secara jelas dan akurat akan tetapi secara serta
merta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat membenarkan --
dan………….
20
dan menyetujui pendirian Majelis Hakim tingkat pertama dianggap
sudah benar ;
Keberatan Ketiga :
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan sama
sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Pemohon Kasasi, yaitu
bukti tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik No.160 atas nama Dr.
Liaw Lian Djoe (Termohon Kasasi) dan seterusnya desa Buaran
Kecamatan Serpong dan seterusnya, sebagaimana pengumuman yang
dimuat dalam Harian Buana tertanggal 12 April 1995 No.200 tahun ke-
23 dan tanggal 23 Mei 1995 No.232 tahun ke-23 ;
3. Bahwa pencabutan Sertifikat Hak Milik No.160 atas nama Dr. Liaw Lian
Djoe (Termohon Kasasi) dan seterusnya tersebut diatas telah dilaksanakan
oleh Badan Pertanahan Tangerang berdasarkan pengumuman pertama dan
kedua tanggal 2 Mei 199 No.35 dan tanggal 2 Juni 1995 No.44 (vide bukti
T.1 No.19 dan 20) dalam berkas Jawaban 1 sekarang Pemohon Kasasi dan
pengumuman Berita Negara masing-masing :
a. Pengumuman pertama No.04 / I / P2T / BPN / IV / 1995 tanggal 5 April
1995, dengan catatan bahwa : “apabila dalam waktu 2 (dua) bulan
setelah tanggal pengumuman ini sertifikat-sertifikat tersebut tidak
diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, maka sertifikat-
sertifikat tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi” jo ;
b. Pengumuman kedua No.07 / II / P2T / BPN / V / 1995, dengan catatan
bahwa : “apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal
pengumuman ini sertifikat-sertifikat tersebut tidak diserahkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang, maka sertifikat-sertifikat tersebut
diatas dinyatakan tidak berlaku lagi” (vide bukti Tergugat I Pembanding
No.1 dan 2 terasir kuning dalam berkas perkara banding) ;
Bahwa judex factie in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak
pernah mempertimbangkan keabsahan dari pada Sertifikat Hak Milik
No.160 atas nama Dr. Liaw Lian Djoe (Termohon Kasasi) dan seterusnya di
desa Buaran, atas nama Para Penggugat Termohon Kasasi yang telah dicabut
dan dimatikan dari peredaran berdasarkan Keppres No.55 tahun 1993
sebagai tertuang dalam Berita Negara tersebut diatas ;
4……………..
21
4. Bahwa atas pencabutan Sertifikat Hak Milik No.160 atas nama Dr. Liaw
Lian Djoe (Termohon Kasasi) dan seterusnya didesa Buaran tersebut diatas
ternyata Para Penggugat / Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan
keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun
1961 atau Para Penggugat Termohon Kasasi seharusnya mengajukan
gugatan baru menurut tuntutan Keppres No.55 tahun 1993 (periksa Purwoto,
1998 : 532 – 526) ;
5. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.160 atas nama Dr. Liaw
Lian Djoe (Termohon Kasasi) dan seterusnya tersebut diatas sudah tidak
mempunyai kekuatan hukum berlaku lagi dan tidak bisa dipergunakan Para
Penggugat Termohon Kasasi sebagai dasar mengajukan gugatan dalam
perkara ini, oleh karena substansi hak kepemilkikan atas tanah sengketa
sudah gugur secara hukum ;
Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan pembuktian dalam Memori Kasasi
ini telah terbukti bahwa judex factie in casu Pengadilan Tinggi Bandung lalai
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan perkara a quo (vide
Pasal 30 ayat c Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
mengenai keberatan-keberatan ad.2. :
bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan Tinggi (judex factie) tidak salah menerapkan hukum, sedang
keberatan kedua juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi (judex
factie) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri,
sepanjang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan
benar menurut penilaian Pengadilan Tinggi (judex factie) ;
mengenai keberatan ad.3 :
bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah
merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang --
berlaku…………..
22
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30
Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi
pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini
bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
ini ;
Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.4 tahun 2004 dan
Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TRIARTA
AGUNG LESTARI tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Selasa tanggal 14 Juni 2005 oleh H. Parman Soeparman,
SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Sidang, H. Abbas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
beserta H. Abbas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.-
Hakim-Hakim Anggota, K e t u a, ttd./ H. Abbas Said, SH. ttd., ttd./ Arbijoto, SH. H. Parman Soeparman, SH.MH.
23
Biaya-biaya : Panitera Pengganti,
1. Materai…………… Rp. 6.000,- ttd.,
2. Redaksi…………… Rp. 1.000,- Asep Iwan Iriawan, SH.MH.
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-
Jumlah…………….. Rp.500.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-
NIP.040.018.142.