I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pembangunan masyarakat menjadi salah satu topik utama dalam rangka

perbaikan dan kemajuan bangsa. Menurut Cook (1994) pembangunan masyarakat merupakan

konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan dan perubahan menuju

ke arah yang positif. Pembangunan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan visi

memberdayakan manusia. Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan suatu

proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf

hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik

mungkin. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat sebab manusia lah yang menjadi “bahan bakar” sekaligus motor

penggerak dalam kehidupan sehingga pembangunan masyarakat merupakan salah satu aspek

yang penting dalam memajukan bangsa.

Pembangunan masyarakat ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat dan tidak

mendiskreditkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, termasuk masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber

kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut

dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak

orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik,

buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan,

supplier faktor sarana produksi perikanan. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi

masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada

kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini

secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan

penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah

pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil. Masyarakat pesisir yang

sebagian besar merupakan masyarakat nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan

masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitannya yang erat dengan karakterstik

ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang.

1

Di wilayah DKI Jakarta, terutama di daerah wilayah pesisir Muara Angke, kehidupan

sosial masyarakat pesisirnya tidak berbeda jauh dengan kehidupan sosial masyarakat pesisir

lainnya yang ada di Indonesia, misalnya rendahnya pendidikan, produktivitas yang sangat

tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya

mekanisme pasar dan lamanya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan

pendapatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan pengolah menjadi tidak menentu. Secara

keseluruhan, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih berada dalam tingkat kesejahteraan

rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan masyarakat yang terintegrasi dengan

baik agar mampu memberdayakan masyarakat dan mendukung stabilitas nasional yang lebih

baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil diagnosis masyarakat pesisir Muara Angke ?

2. Apakah penentuan strategi yang digunakan pada masyarakat pesisir Muara Angke ?

3. Bagaimana perencanaan program yang akan diterapkan pada masyarakat pesisir

Muara Angke ?

4. Bagaimana implementasi dari program tersebut ?

5. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari program tersebut ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui hasil diagnosis masyarakat pesisir Muara Angke.

2. Mengetahui penentuan strategi yang digunakan pada masyarakat pesisir Muara

Angke.

3. Mengetahui perencanaan program yang akan diterapkan pada masyarakat pesisir

Muara Angke.

4. Mengetahui implementasi dari program.

5. Mengetahui monitoring dan evaluasi dari program.

2

II

PEMBAHASAN

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk

memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan

menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin (Tim Deliveri

(2004b:1). Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat

pengembangan (people or community centered development). Pemberdayaan masyarakat

memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat

merupakan suatu prasayarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan

membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang

dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup

lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga

masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang

dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi,

sosial dan ekologinya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Kedua

faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis.

Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat

penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat namun kita juga perlu

memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Seperti yang diungkapkan oleh Tim Deliveri

(2004a:1), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim

fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external

factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan

berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu

melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan

masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Langkah-langkah dalam

pemberdayaan masyarakat itu sendiri terdiri dari 5 langkah, yaitu :

1. Diagnosis Masyarakat

Dilakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai karakteristik masyarakat

sasaran, mencakup keadaan geografis, demografi, sosial ekonomi dan lingkungan,

masalah yang ada di masyarakat sasaran beserta dengan segala potensi yang dimiliki

oleh masyarakat tersebut. Pada tahap ini, dapat digunakan metode SWOT (Strenght,

3

Weakness, Opportunity, Threats) untuk mempermudah melakukan diagnosis

masyarakat.

2. Penentuan Strategi

Pada langkah ini dilakukan pemilihan strategi yang tepat yang dapat mempermudah

pelaksanaan program dan memberikan hasil yang maksimal terhadap masyarakat

sasaran.

3. Perencanaan Program

Pada langkah perencanaan program, dilakukan penentuan tujuan yang ingin dicapai.

Penentuan tujuan ini harus memperhatikan aspek SMART (Spesific, Measurable,

Acceptance, Reliable, Time Boundarise) yang berarti bahwa tujuan program harus

spesifik dan jelas, dapat diketahui perkembangan programnya, bisa diterima oleh

masyarakat sasaran, realistis dan juga ada jangka waktu yang dibutuhkan. Selain itu,

juga dilakukan pengorganisasian dalam anggota tim pelaksana sehingga program

yang akan diimplementasikan dapat berhasil.

4. Implementasi Program

Pada langkah ini, program yang telah direncanakan akan diterapkan secara nyata

kepada masyarakat sasaran.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah implementasi program, dilakukan pula monitoring dan evaluasi untuk melihat

perkembangan program yang diterapkan dan juga diadakan evaluasi untuk melihat

keberhasilan program dan perbaikan pada program.

Pada makalah ini akan dibahas lebih mendalam mengenai rencana program pemberdayaan

masyarakat pesisir di wilayah Muara Angke, Jakarta dengan menerapkan langkah-langkah

pemberdayaan masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Masyarakat pesisir

merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang perlu diberdayakan. Hal ini

dikarenakan tingkat kesehjahteraan masyarakat wilayah pesisir yang masih rendah. Dengan

adanya proses pemberdayaan masyarakat diharapkan akan mampu memandirikan dan

memfasilitasi masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia disana

dengan lebih baik.

2.1 Diagnosis Masyarakat

2.1.1 Letak dan keadaan alam (geografis)

Muara Angke merupakan bagian dari kelurahan Pluit. Kelurahan ini beserta empat

kelurahan lainnya terletak di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Daerah ini secara

geografis terletak pada lintang 60.06’.50” LS sampai 60.06’.56” LS dan garis bujur

4

timur 1060.45’.56” BT sampai 1060.46’.28” BT. Ditinjau dari aspek biofisik

wilayah, daerah ini termasuk dalam kategori wilayah pesisir karena ruang pesisir

dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas dan air laut

yang menghasilkan beberapa ekosistem khas. Daerah Muara Angke ini agak susah

dijangkau dengan peralatan transportasi karena akses jalan kurang begitu bagus

dan kebanyakan kondisi jalan dalam keadaan kurang baik. Perairan penangkapan

(fishing ground) bagi nelayan di pesisir Muara Angke tersebar di perairan Laut

Jawa, Laut China dan Selat Malaka serta Samudera Hindia. Jenis-jenis ikan yang

didaratkan sangat bervariasi antara lain seperti ikan pedang, layaran, pepetek,

cucut, tenggiri, tongkol, cakalang, tembang, selar, kembung, cumi, bawal, kerapu

pepetek, kakap merah, dan lain-lain. Rataan curah hujan tahunan umumnya

berkisar antara 1500 - 3000 mm, dengan suhu rata-rata berkisar 22oC - 26oC.

Daerah pesisir Muara Angke ini juga termasuk salah satu wilayah yang menjadi

pemasok kebutuhan perikanan wilayah-wilayah lain di Jakarta.

2.1.2 Kependudukan (demografi)

Menurut data dari kelurahan Pluit, jumlah penduduk kelurahan pluit tercatat 40.276

jiwa yang terdiri atas 21.355 laki-laki dan 18.921 perempuan. Sedangkan penduduk

di Muara Angke berjumlah 5.358 jiwa yang terdiri dari 3.154 laki-laki dan 2.204

perempuan. Sebagian besar komposisi penduduk di Muara Angke didominasi oleh

kelompok usia dewasa yang berumur antara 20-45 tahun sebanyak 55%, penduduk

usia lanjut yang berusia 45 tahun keatas sebesar 25%, anak-anak sebesar 15% dan

sisanya merupakan kelompok usia lainnya, termasuk balita dan remaja. Pendidikan

tertinggi yang ditempuh oleh masyarakat Muara Angke adalah tingkat SMA

(Sekolah Menengah Atas) dan sebagian besar masyarakatnya hanya menempuh

pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar). Sebagian besar masyarakat pesisir Muara

Angke mempunyai mata pencaharian dalam sektor budidaya perikanan dan

penangkapan (>80%), sedangkan lainnya dalam sektor-sektor pertanian,

peternakan, industri atau pengrajin, buruh-buruh, perdagangan dan jasa-jasa

lainnya seperti jasa angkutan.

2.1.3 Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta ini

secara keseluruhan masih di bawah taraf kesehjahteraan. Penguasaan masyarakat

pesisir Muara Angke terhadap modal, teknologi dan informasi sangat terbatas.

Teknologi yang dikuasai berasal dari "warisan orang tua", sedangkan kegiatan

5

transfer teknologi melalui agensi-agensi formal masih sangat terbatas. Informasi

pasar di luar daerah juga terbatas sehingga para nelayan kesulitan dalam

memasarkan hasil perikanannya. Nilai tukar perdagangan (term of trade) barang

produk perikanan rendah dan mengakibatkan warga desa kurang memperoleh

surplus yang berarti. Belum berfungsinya kelembagaan swadaya masyarakat juga

semakin memperparah keadaan masyarakat Muara Angke. Peranan kelembagaan

non-formal dan tokoh panutan non-formal lebih berperan dibandingkan dengan

kelembagaan formal. Hal-hal itulah yang menyebabkan taraf kesehjahteraan

masyarakat pesisir Muara Angke masih rendah dan sebagian besar masyarakat

pesisir Muara Angke masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Akan tetapi, masyarakat pesisir Muara Angke ini termasuk kelompok masyarakat

yang terbuka dengan dunia luar dan ingin merubah keadaannya. Hal ini dibuktikan

dengan keterlibatan yang tinggi terhadap program-program pemerintah yang telah

diadakan disana, seperti peminjaman modal dan program kredit formal walaupun

memang program tersebut kurang berjalan dengan baik karena prosedurnya yang

dianggap terlalu rumit.

2.1.4 Lingkungan

Secara keseluruhan, kondisi lingkungan di wilayah Muara Angke masih buruk.

Pemukiman tidak tertata dengan rapi dan terkesan kumuh. Selain itu, terjadi pula

pencemaran limbah karena sistem sanitasi tidak berjalan dengan sehingga

memperburuk kondisi lingkungan di wilayah Muara Angke.

Dari hasil karakteristik masyarakat secara geografis, demografi, sosial ekonomi dan

lingkungan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kondisi kesehjahteraan masyarakat

wilayah pesisir Muara Angke masih rendah. Hal ini berakar dari permasalahan

terbatasnya penguasaan modal, teknologi dan informasi yang berhubungan secara

langsung maupun tidak langsung dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat

pesisir Muara Angke, yaitu sebagai nelayan sehingga hasil perikanan tidak bisa

dipasarkan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang relatif sedikit bagi nelayan.

Padahal, secara geografis, Muara Angke terletak di wilayah perairan yang potensial

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal disana dengan hasil lautnya. Agar

lebih mempermudah dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masyarakat

wilayah pesisir Muara Angke ini akan diterapkan metode SWOT.

6

Analsis SWOT :

INTERNAL STRENGHT (S) :

1. Tersedianya hasil perikanan

yang berlimpah di wilayah

pesisir Muara Angke.

2. Potensi tenaga kerja yang

besar karena sebagian besar

penduduknya berusia

produktif.

3. Adanya pilihan produk hasil

perikanan yang bervariasi.

WEAKNESS (W) :

1. Tingkat pendidikan

masyarakat masih rendah.

2. Adanya keterbatasan

penguasaan modal, teknologi

dan informasi.

3. Nilai tukar perdagangan (term

of trade) barang produk

perikanan rendah dan

mengakibatkan warga desa

kurang memperoleh surplus

yang berarti.

4. Daerah Muara Angke agak

susah dijangkau dengan

peralatan transportasi karena

akses jalan kurang begitu

bagus.

EKSTERNAL OPPORTUNITY (O) :

1. Wilayah pesisir Muara Angke

termasuk wilayah yang

menjadi pemasok kebutuhan

perikanan bagi daerah di

sekitarnya.

2. Masyarakat pesisir Muara

Angke ini termasuk kelompok

masyarakat yang terbuka

dengan dunia luar.

3. Permintaan pasar yang cukup

tinggi terhadap hasil

perikanan.

4. Keinginan untuk memajukan

usaha

THREAT (T) :

1. Keterbatasan hasil perikanan

yang sifatnya musiman.

2. Pencemaran yang terjadi di

wilayah Muara Angke karena

sistem sanitasi tidak berjalan

baik.

3. Adanya pesaing dari wilayah

lain sebagai pemasok hasil

perikanan

2.2 Penentuan Strategi

7

Strategi yang digunakan dalam perencanaan program pemberdayaan ini adalah strategi

perencanaan sosial (social planning) yang termasuk dalam model B, salah satu model dan

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Model B merupakan model kegiatan yang

mementingkan tercapainya tujuan, metode pemecahan masalah yang bersifat rasional dan

empiris. Proses ditekankan pada aspek teknis dalam penyelesaian masalah dengan melalui

perencanan yang baik dan rasioanal sedangkan partisipasi masyarakat sifatnya bervariasi

tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Model B ini merupakan strategi yang cocok

diterapkan bagi permasalahan yang mendera masyarakat pesisir Muara Angke. Seperti yang

telah diketahui, permasalahan utama masyarakat pesisir Muara Angke adalah kemiskinan

yang berakar dari penjualan hasil tangkapan ikan yang tidak maksimal sehingga berdampak

pada kedaan sosial ekonomi secara luas. Dengan menerapkan strategi perencanaan sosial

(social planning), maka permasalahan akan mampu diselesaikan dengan tepat sasaran dan

efektif. Selain itu, akan diterapkan pula pendekatan non direktif yaitu suatu pendekatan yang

dilakukan dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek sehingga masayarakat pesisir

Muara Angke dapat berperan secara aktif dalam program yang dibuat.

2.3 Perencanaan Program

Program yang akan direncanakan adalah pembuatan Koperasi Perikanan Rakyat

(KONARA). Sebelumnya, di wilayah Muara Angke ini belum terdapat sebuah koperasi, yang

terdapat disana hanyalah sebuah lembaga-lembaga formal bentukan pemerintah yang

menawarkan pemberian kredit terhadap masyarakat wilayah pesisir Muara Angke yang tidak

berjalan dengan maksimal karena prosedurnya yang dianggap terlalu rumit oleh masyarakat

Muara Angke sehingga banyak warga yang enggan memanfaatkannya.

Koperasi berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 adalah organisasi ekonomi

rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari

pengertian tersebut, dapat diartikan lebih luas bahwa koperasi merupakan perkumpulan

orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang secara bersama-sama

diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama yang dilakukan oleh koperasi. Prinsip-

prinsip koperasi yang akan diterapkan pada KONARA sesuai dengan prinsip koperasi

berdasarkan UU Koperasi No 25/1992 pasal 5, yaitu : keanggotaan bersifat sukarela dan

terbuka, pngelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hsil usaha dilakukan secara

adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, dan kemandirian.

8

KONARA merupakan sebuah koperasi primer yang anggotanya memiliki kesamaan

kepentingan eonomi dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para

anggota. KONARA juga merupakan sebuah koperasi yang bersifat serba usaha sehingga

dapat menyediakan kredit bagi anggota untuk permodalan usaha, menyediakan sarana

produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan para anggotanya. Dengan

dibentuknya KONARA (Koperasi Perikanan Rakyat), maka diharapkan akan dapat mengatasi

permasalahan terbatasnya modal, teknologi dan informasi mayarakat pesisir Muara Angke

yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan untuk menjual dan mengolah hasil

perikanannya dengan lebih maksimal. KONARA dapat menjadi pusat kegiatan perekonomian

(center of economic activities) masyarakat di sekitarnya sehingga dapat menumbuhkan dan

memperkuat kemampuan kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan

membuka keterisolasian dan kesempatan berusaha dengan melibatkan komoditas unggulan

wilayah. Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk

mewujudkan kemandirian masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip sekala ekonomi,

usaha kelompok, keswadayaan dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan

kooperatif dalam bentuk koperasi. Masyarakat diberikan wewenang penuh untuk

merumuskan kegiatan usaha produktifnya. Program seperti ini diharapkan dapat

menimbulkan efek rambatan pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat

sesuai dengan potensi ekonomis di wilayah sekitarnya. Tujuan dari program KONARA

(Koperasi Perikanan Rakyat) ini antara lain :

1. Menggerakkan roda perekonomian rakyat pada tingkat akar rumput (grass roots).

2. Membangun sistem produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan dengan adil

dan komplementer.

3. Memberdayakan wilayah sentra produksi ikan rakyat dengan dukungan investasi

sosial-masyarakat.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Implementasi Program

Pada implementasi program, akan diadakan penginformasian kepada masyarakat wilayah

pesisir Muara Angke mengenai pembentukan KONARA (Koperasi Perikanan Rakyat)

sehingga semua lapisan masyarakat akan mengetahui mengenai rencana pembentukan

koperasi ini dan akan dilakukan pembentukan secara teknis dari KONARA. Secara rinci,

implementasi program KONARA dapat dijelaskan sebagau berikut :

9

1. Sosialisasi dan penginformasian pembentukan KONARA kepada semua lapisan

masyarakat pesisir Muara Angke sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan

jelas mengenai fungsi dan manfaat program tersebut.

2. Melakukan pendekatan dan pendataan terhadap masyarakat pesisir Muara Angke

terutama yang bermatapencaharian di bidang perikanan agar terlibat menjadi anggota

KONARA.

3. Pembentukan secara teknis KONARA dengan melibatkan berbagai institusi dan

pihak-pihak lain yang terkait, yaitu tim dari Pemerintahan Jakarta, Dinas Koperasi &

UKM, tim konsultasi yang bertindak sebagai pengarah dan narasumber yang

beranggotakan pakar-pakar industri ikan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau

Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta pihak masyarakat wilayah pesisir Muara

Angke itu sendiri. Dalam pembentukan teknis KONARA ini, akan dibahas mengenai

penetapan kepengurusan yang melibatkan masyarakat pesisir Muara Angke secara

langsung sebagai anggota kepengurusan dengan didampingi dari tim ahli, rencana

penetapan anggaran dasar, rencana permodalan yang berasal dari dana masyarakat

Muara Angke dan dana pinjaman dari pihak luar serta rencana penetapan SHU (Sisa

Hasil Usaha).

4. KONARA merupakan sebuah koperasi yang bersifat serba usaha yang bergerak

dengan menawarkan sistem pinjaman kredit atau permodalan kepada para

anggotanya sehingga nelayan ataupun warga Muara Angke yang ingin

mengembangkan usaha perikanannya bisa meminjam modal di KONARA dengan

bunga 0% sehingga tidak memberatkan warga.

5. KONARA juga menghimpun berbagai hasil perikanan masyarakat Muara Angke

untuk dipasarkan dan didistribusikan ke wilayah lain sehingga nilai tukar

perdagangan akan menjadi lebih adil dan para nelayan akan mendapatkan surplus

dari hasil perikanannya. KONARA dalam hal ini akan menjalin hubungan kerjasama

dengan pusat-pusat perbelanjaan di wilayah lain ataupun di pusat kota sehingga

sistem pemasaran dapat berjalan dengan langsung tanpa melalui pihak perantara.

6. KONARA juga menyediakan akses terhadap teknologi perikanan terbaru sehingga

masyarakat Muara Angke dapat memanfaatkan teknologi untuk hasil perikanan yang

lebih baik. Dalam hal ini, KONARA akan bekerjasama dengan pihak-pihak

pemerintah maupun swasta untuk mempermudah akses terhadap teknologi dan

informasi.

10

Dengan dibentuknya KONARA (Koperasi Perikanan Rakyat) ini diharapkan akan

mampu mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan informasi, modal dan teknologi

masyarakat pesisir Muara Angke dan mampu mengatasi masaah kemiskinan yang terjadi

disana karena dengan adanya KONARA maka nilai tukar dari hasil perikanan dapat

memberikan surplus bagi pemasukan masyarakat wilayah pesisir Muara Angke sehingga

dapat mengatasi masalah kemiskinan disana.

2.5 Monitoring dan Evaluasi

Setiap bulan akan diadakan rapat anggota untuk melihat perkembangan dari berjalannya

koperasi tersebut sehingga dapat diketahui mengenai permasalahan yang mungkin terjadi

selama pelaksanaan program KONARA. Dari hasil rapat tersebut, akan dibicarakan dengan

melibatkan anggota masyarakat wilayah pesisir Muara Angke mengenai solusi dari berbagai

permasalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, setiap 3 bulan sekali akan diadakan

perkembangan dari kgiatan-kegiatan yang sudah berjalan sehingga bisa diterapkan kegiatan-

kegiatan lain untuk memperkaya fungsi KONARA.

Evaluasi yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program adalah dengan melakukan

pendataan terhadap masyarakat wilayah pesisir Muara Angke yang menjadi anggota

KONARA. Program dianggap berhasil apabila 55% masyarakat pesisir Muara Angke yang

bermatapencaharian di bidang perikanan menjadi anggota KONARA dan jumlah tersebut

meningkat setiap bulannya setelah program diterapkan. Penghasilan masyarakat yang

bergerak di bidang perikanan juga meningkat 40% setelah program KONARA diterapkan.

Akses terhadap informasi pasar, modal dan teknologi perikanan terbaru menjadi mudah dan

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah pesisir Muara Angke.

11

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk

memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan

menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin dan menempatkan

masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community

centered development). Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan

sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasayarat

utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju

suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Program

pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan bagi masyarakat pesisir Muara Angke

adalah KONARA (Koperasi Perikanan Rakyat) yang diharapkan mampu memperbaiki

akses terhadap modal, informasi dan teknologi perikanan sehingga masyarakat pesisir

Muara Angke dapat lebih mudah memasarkan hasil perikanannya, mendapatkan surplus

dan meningkatkan taraf kesehjahteraan.

3.2 Saran

Perlu dilakukan penggencaran program-program pemberdayaan masyarakat, terutama

bagi masyarakat marginal sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan akhirnya dapat mengakibatkan kemajuan dan perbaikan bangsa secara

keseluruhan.

12

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dkk. 2002. Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta : Rineka

Cipta.

Sukudinas Perikanan Muara Angke. 1999. Buku Laporan Tahunan. Suku Dinas

Perikanan Muara Angke Jakarta Utara. Jakarta.

Kelurahan Pluit. 2009. Monografi Kelurahan Pluit. Kelurahan Pluit-Jakarta

Utara. Jakarta. 112 hal.

Subejo. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. 2004

http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/paper-bem-2004.pdf

Diakses tanggal 27 Desember pukul 19.00

Nikijuluw, Victor P.H. 2009. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi

Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu.

http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/1B%20populasi

%20masyarakat%20pesisir.pdf

Diakses tanggal 28 Desember pukul 08.00

Thohir, Mudjahirin. 2010. Masyarakat Pesisir.

http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2010/07/30/masyarakat-pesisir/

Diakses tanggal 28 Desember pukul 08.30

Anonym. 2009. Fungsi Koperasi.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/fungsi-koperasi/

Diakses tanggal 28 Desember pukul 09.00

13