LAPORANpsp1.pertanian.go.id/assets/file/2015/LAPORAN PPID 2014.pdf · 2015. 9. 3. · Laporan...

LAPORAN�Pengelolaan�dan�Pelayanan�Informasi�PublikTahun�2014

Direktorat�Jenderal�Prasarana�dan�Sarana�PertanianKementerian�Pertanian�Republik�Indonesia

H a l | 2

Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Dalam laporan PPID tahun 2014 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat portal jendela PPID di website http://psp.pertanian.go.id. Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID Ditjen PSP melalui website selain melalui akses langsung (face to face) di desk counter. PPID Ditjen PSP juga mencatat permohonan informasi yang signifikan di tahun 2014 terkait kinerja dan program-program Ditjen PSP. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan. Pencapaian kinerja PPID Ditjen PSP tahun 2014 cukup menggembirakan dengan meraih juara ke 2 lomba keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada bulan Desember lalu.

PPID Ditjen PSP berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Bagian Umum,

Selaku PPID Pelaksana

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

H a l | 3


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..…………………………………………………….. 2

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… 3

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… 4

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………... 5

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN NFORMASI

PUBLIK ........................................................................................

6

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK ...................................................................

8

2.1 Sarana dan prasarana ........................................................ 8

2.2 Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) ................................. 12

2.3 Anggaran ............................................................................ 13

III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ................ 14

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen ......................... 14

3.2 Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai ............................... 14

3.3 Kekurangan dan hambatan pengelolaan Informasi dan

dokumentasi ........................................................................

16

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI ..........................................................................

17

4.1 Jumlah Permohonan, jumlah pemohon .............................. 17

4.2 Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan ................. 20

4.3 Penyelesaian sengketa ....................................................... 21

4.4 Kekurangan dan hambatan pelayan ................................... 22

V. SARAN DAN KESIMPULAN.................................................... 23

LAMPIRAN ................................................................................................ 24

Maklumat Pelayanan Informasi Publik ...................................................... 24

SK Dirjen PSP No. 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 ...................................... 25

SK Dirjen PSP No. 02.1/Kpts/OT.160/B/07/2014 ...................................... 30

H a l | 4


DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 1 Daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP 13

Tabel 2 Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala lingkup Ditjen PSP...............

15

Tabel 3 Rekapitulasi jumlah pemohon dan permohonan

informasi publik Ditjen PSP tahun 2014……………

17

Tabel 4 Pemohon informasi berdasarkan kategori jenis

pekerjaan …………………………..………………………..

19

H a l | 5


DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 1 Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP …….………….... 8

Gambar 2 Kotak Saran PPID PSP...………………………………….. 10

Gambar 3 Leaflet PPID PSP …………………………………………... 10

Gambar 4 Standing Banner PPID PSP .……………………………… 11

Gambar 5 SOP Alur Permohonan Informasi ………………………… 11

Gambar 6 Jumlah permohonan dan pemohon informasi Ditjen

PSP tahun 2014………………………………...................

18

Gambar 7 Persentase Permohonan Informasi lingkup Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian tahun

2014…………………………………………….....................

18

Gambar 8 Persentase pemohon informasi berdasarkan kategori

jenis pekerjaan ................................................................

19

H a l | 6


I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan

dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada

Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji

Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan

PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi

Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tenyang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor

02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana) di Lingkup Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan

penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Ditjen PSP telah melaksanakan

sosialisasi PPID lingkup Ditjen PSP yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2014

di Bandung. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik

terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban

badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan

informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

H a l | 7


Sosialisasi PPID Ditjen PSP mengusung tema ”Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Good and Clean Governance” dengan menampilkan penyaji dari PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Layanan

Pengadaan dan Biro Hukum dan Informasi Publik Setjen Kementerian Pertanian.

Peserta kegiatan ini adalah para penanggungjawab dan pelaksana PPID di

lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Fungsional Pranata Humas, Kepala

Bagian lingkup Setditjen PSP serta staf lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian yang menangani PPID.

Pada tahun 2014 PPID Ditjen PSP meluncurkan jendela khusus PPID di

website http://psp.pertanian.go.id, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID

Ditjen PSP kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur

permohonan informasi, waktu layanan, form 1A dan 1B serta leaflet PPID Ditjen

PSP. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID Ditjen PSP untuk

membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat

sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tau

tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan

kontrol dari masyarakat.

http://psp.pertanian.go.id/

H a l | 8


II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

terdiri atas :

a. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk informasi publik Ditjen PSP yaitu di Subbagian

Hukum dan Humas Bagian Umum Gd. D lantai 8 sebagai ruang pelayanan

Informasi Publik, karena Ditjen PSP belum memiliki ruangan tersendiri yang

dapat dijadikan sebagai ruangan khusus PPID. Ruangan Subbagian Hukum dan

Humas yang terdiri dari 1 buah meja rapat besar dengan 8 buah kursi yang

dilengkapi dengan 2 buah PC dan 2 buah printer berwarna, 1 unit TV LED ukuran

42”, 2 buah scanner, 1 buah mesin fotocopy, 1 unit telepon/fax

Gambar 1 : Ruang Desk Counter PPID Ditjen PSP

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan

pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Ditjen PSP telah melakukan

beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di

website http://psp.pertanian.go.id di jendela PPID maupun sarana lainnya di

antaranya adalah :


H a l | 9


o Jendela PPID di website http://psp.pertanian.go.id yang berisi tentang uraian

singkat PPID, Visi dan Misi, alur permohonan IP, mengunduh Form IA dan IB

dan leaflet PPID Ditjen PSP, motto PPID Ditjen PSP dan waktu layanan

o Membuat akun elektronik mail (e-mail) di jendela PPID

http://psp.pertanian.go.id sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat

dengan PPID Ditjen PSP dengan alamat email : [email protected]

o Penyediaan Kotak Saran yang berada di depan elevator (lift) lantai 8 Ditjen

PSP

o Menyusun leaflet PPID sebanyak 2 buah dengan judul “PPID Ditjen PSP”

dan “Tatacara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa

Informasi”

o Membuat Standing Banner PPID Ditjen PSP yang dipasang di lantai dasar

(lobby), lantai 8 dan lantai 9 Gedung D.

o Menetapkan Visi dan Misi PPID Ditjen PSP

Visi :

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik yang

profesional mendukung pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang prasarana dan sarana

pertanian yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung

2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah,

cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab

3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online

o Menetapkan Moto layanan PPID Ditjen PSP yaitu :

“Melayani dengan Cepat, Akurat dan Bertanggungjawab” o Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Ditjen PSP yang

ditandatangani oleh PPID Pelaksana Ditjen PSP (maklumat terlampir)

o Menetapkan SOP PPID yang ditetapkan melalui SK Dirjen PSP No.

02.01/Kpts/OT.160/B/07/2014 tentang Penetapan Standar Prosedur

Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

http://psp.pertanian.go.id/http://psp.pertanian.go.id/mailto:[email protected]

H a l | 10


Masyarakat atau publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID PSP

melalui 2 cara yaitu dengan mengakses portal PPID PSP yang berada di website

http://psp.pertanian.go.id atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat

di :

Kementerian Pertanian

Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Subbag Hukum dan Humas Gedung D lantai 8

Telp/fax : 021 7816083

Email : [email protected]

Facebook : pspkementan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Ditjen

PSP memfasilitasi penyediaan sarana pendukung berupa :

1. Daftar Informasi yang Dikuasai

2. SOP permohonan informasi

3. Form Permohonan Informasi (Form1A dan 1B)

Gambar 2. Kotak Saran PPID PSP

Gambar 3. Leaflet PPID PSP

http://psp.pertanian.go.id/mailto:[email protected]

H a l | 11


Gambar 4. Standing Banner PPID PSP

Untuk mempermudah pelayanan dan penyediaan informasi bagi masyarakat,

PPID Ditjen PSP juga telah dilengkapi dengan alur/prosedur permohonan informasi

sehingga masyarakat mengetahui tatacara permohonan informasi serta waktu yang

dibutuhkan. Dengan adanya SOP tersebut, maka masyarakat mempunyai kejelasan

dan kepastian tentang informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah alur tatacara

permohonan informasi yang terdapat diportal PPID Ditjen PSP.

Gambar 5. SOP Alur permohonan informasi publik

H a l | 12


2.2 Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik di Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian melibatkan seluruh sumberdaya manusia di Subbag Hukum dan Humas

yang berjumlah 6 orang yang secara bergantian dapat menjadi petugas layanan di

desk counter sesuai dengan motto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Kepala

Bagian Umum Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai

PPID pelaksana Unit Eselon I di Ditjen PSP dengan didukung oleh PPID Pembantu

Pelaksana dimasing-masing unit eselon II lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID

pelaksana. Hal ini telah di tetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian Nomor 02.2/Kpts/OT.160B/01/2014 tentang Pembentukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu Pelaksana)

dilingkup Ditjen PSP yang berisi tentang penugasan Kasubbag Tata Usaha sebagai

petugas PPID Pembantu pelaksana yang mempunyai tugas antara lain :

a. menyiapkan bahan penyediaan pelayaan informasi publik secara cepat, tepat

dan sederhana lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara

tepat di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau

sengketa pelayanan informasi publik;

d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;

e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana Direktorat Jenderal

yang bersangkutan.

H a l | 13


Berikut adalah tabel daftar PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Ditjen PSP

Tabel 1 : Daftar PPID Pembantu Pelaksana Ditjen PSP Tahun 2014

No. Unit PPID

1. Sekretariat Direktorat Kepala Bagian Umum

2. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4. Direktorat Pupuk dan Pestisida Kepala Sub Bagian Tata Usaha

5. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kepala Sub Bagian Tata Usaha

6. Direktorat Pembiaaan Pertanian Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.3 Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelakanaan keterbukaan informasi publik

lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 sudah dialokasikan

untuk kegiatan PPID, yaitu untuk kegiatan Sosialisasi PPID lingkup Ditjen PSP yang

telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2014 di Bandung.

H a l | 14


III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

PPID Ditjen PSP memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d

Jumat dengan waktu sbb :

Hari : Senin s/d Kamis Jam : 09.00 s/d 14.30 WIB Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum’at Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB Istirahat : 11.00 s/d 14.00 WIB

Pengelolaan informasi publik di Ditjen PSP secara umum belum terpusat di

PPID , sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Direktorat dan

Bagian yang secara umum masih dalam bentuk hard copy dan soft copy. Informasi

yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara

perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung

(face to face) ke desk counter PPID dengan memberi penjelasan seputar program

dan kinerja Ditjen PSP

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan hard copy

dokumen di lemari kaca ruang subbagian Hukum dan Humas. Dengan kapasitas

lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia

dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah

dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1, maka

pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri.

Pemohon juga dapat memperoleh soft copy bila informasi yang dibutuhkan tersedia

dalam bentuk soft copy. Selain dengan bertemu face to face, masyarakat juga dapat

memperoleh informasi publik memalui situs web di http://psp.pertanian.go.id,

walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam situs web.

3.2 Daftar Informasi Publik yang Dikuasai

PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan

Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Direktur Jenderal PSP No.


H a l | 15


01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2014 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (terlampir) dengan rekapitulasi

informasi sebagai berikut :

Tabel 2 : Rekapitulasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala lingkup Ditjen PSP

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No. Tipe Dokumen Jumlah

Informasi Publik

1 Profil Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 1

2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3

3 Prosedur Kerja Diitjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 110

4 Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 8

5 Rencana Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 9

6 Peraturan Perundang-undangan 5

7 Laporan Keuangan 3

8 Pengadaan Barang 0

Jumlah 139

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No. Tipe Dokumen Jumlah

Informasi Publik

1 Dokumen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 0

2 Inovasi, Teknologi, Hasil Penelitian, Jurnal, Warta, Prosiding 5

3 Daftar Informasi Publik 3

4 Prosedur Evaluasi 0

Jumlah 8

Secara keseluruhan jumlah informasi publik yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala berjumlah 139 informasi, sedangkan informasi publik

yang wajib tersedia setiap saat berjumlah 8 informasi. Keterbatasan jumlah informasi

disebabkan masih banyaknya informasi yang belum terekap di masing-masing unit

kerja lingkup Ditjen PSP, mengingat untuk menyusun daftar tersebut memerlukan

waktu yang agak lama. Hal tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) tipe dokumen yang

H a l | 16


masih kosong, yaitu Tipe Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian

informasi berupa Rencana Pengadaan Barang; Daftar Kontrak dan Jenis Pengadaan

Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan karena data daftar kontrak belum dilakukan

pendataan secara spesifik. Kemudian untuk Tipe Dokumen Direktorat Jenderal PSP,

yaitu berupa DIPA, POK, RKAKL, ROK juga belum terdata secara spesifik dan

lengkap, sehingga belum dimasukkan ke dalam Daftar Informasi yang Dikuasai.

3.3 Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan

dokumentasi

Seiring dengan berjalannya waktu, PPID Ditjen PSP telah melakukan

beberapa peningkatan dalam rangka perbaikan penyediaan dan pelayanan informasi

kepada masyarakat. Namun PPID Ditjen PSP mengakui beberapa aspek pelayanan

masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan maupun hambatan yang

dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah :

a. Terbatasnya ruangan yang berfungsi sebagai desk counter untuk melayani

pemohon informasi, ruangan masih tergabung dengan ruang Subbag Hukum dan

Humas Setditjen PSP;

b. Akses masyarakat ke portal PPID Ditjen PSP masih terbatas, masyarakat belum

bisa mengakses permohonan informasi secara online via website;

c. Informasi yang terkait dengan anggaran belum dapat di akses oleh masyarakat,

karena belum menemukan format yang tepat untuk dapat ditampilkan di website;

d. Daftar informasi yang Dikuasai belum di tampilkan dalam website.

e. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja

lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga koordinasi PPID antar

direktorat dan antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan

dengan baik.

f. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola

Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II selaras dalam penyelenggaraan

implementasi keterbukaan informasi publik.

H a l | 17


IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4.1 Jumlah permohonan, jumlah pemohon, jumlah penolakan, alasan

penolakan waktu rata-rata

Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian yang berlangsung selama tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 16 orang dengan jumlah

permohonan informasi sebanyak 26 informasi.

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi dalam

setahun yaitu 342 jam 60 menit atau 343 jam. Waktu rata-rata yang diperlukan

dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2014 adalah 2 jam.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 22 informasi dan 4

permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut termasuk dalam informasi

yang dikecualikan di dalam Kepmentan Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang

Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian dan 1

informasi lainnya karena informasi tidak dikuasai.

Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik

Ditjen PSP tahun 2014

NO BULAN PERMOHO

NAN IP PEMOHON

IP DIPENUHI DITOLAK

WAKTU ALASAN PENOLAKAN

JAM MENIT

1 Januari 0 0 0 0 0

2 Pebruari 0 0 0 0 0

3 Maret 0 0 0 0 0

4 April 0 0 0 0 0

5 Mei 1 1 1 2 0

6 Juni 4 3 3 1 96 0 Informasi tidak Dikuasai

7 Juli 0 0 0 0 0

8 Agustus 2 1 2 1 0

9 September 2 2 2 3 0

10 Oktober 5 3 5 0 30

11 Nopember 6 2 6 1 0 30 Informasi yang dikecualikan 12 Desember 5 4 3 2 240 0 Informasi tidak Dikuasai

JUMLAH 25 16 22 4 342 60

H a l | 18


Perbandingan jumlah pemohon dan permohonan informasi dapat di lihat pada

gambar 6 berikut :

Gambar 6. Jumlah permohonan dan pemohon informasi

Ditjen PSP tahun 2014

Gambar diatas merupakan data rekapitulasi pemohon informasi publik yang

melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke desk counter PPID Ditjen PSP di

Gedung D lantai 8. Jenis permohonan informasi yang banyak diminta adalah

menyangkut aspek pupuk dan pestisida. Secara lebih jelas persentase kategori

informasi yang paling banyak diminta dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 7 : Persentase Jenis Permohonan Informasi lingkup

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014

0 0 0 0

1

4

0

2 2

5

6

5

0 0 0 0

1

3

0

1

2

3

2

4

0

1

2

3

4

5

6

7

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Permohonan Informasi Pemohon Informasi

0

5

10

15

20

25

30

Aspek Setditjen

Aspek PPL Aspek Pengelolaan

Air Irigasi

Aspek Pembiayaan

Pertanian

Aspek Pupuk dan Pestisida

Aspek Alsintan Aspek Informasi

Umum

28%

12%

4%

20%

28%

4% 4%

H a l | 19


Aspek Pupuk dan Pestisida dan aspek Setditjen merupakan informasi publik

yang paling banyak dicari oleh masyarakat yang mencapai 29% diikuti oleh aspek

pembiayaan pertanian yang mencapai 21%. Selanjutnya persentase informasi yang

diminta bervariasi di aspek-aspek perluasan dan pengelolaan lahan 8%, aspek

alsintan 4% dan informasi umum 4%.

Informasi terkait pupuk dan pestisida yang paling dimohonkan oleh

masyarakat di Ditjen PSP yaitu meliputi pedoman umum dan teknis, prosedur

permohonan bantuan maupun pengaduan tentang masalah pupuk dan pestisida.

Sedangkan informasi publik di aspek Setditjen yang sering dimohonkan adalah

terkait dengan anggaran dan berita-berita kinerja PSP.

Jika melihat dari kategori pemohon informasi, persentase jenis

pekerjaan/profesi yang memohon informasi di Ditjen PSP dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4 : Pemohon Informasi berdasarkan kategori Jenis Pekerjaan

KATEGORI JENIS PEKERJAAN PEMOHON IP PERSENTASE

JUMLAH

(Orang)

Mahasiswa/pelajar 27 4 Karyawan Swasta 20 3 PNS 33 5 LSM/Badan Hukum 20 3 Media 6 1

100 16

Gambar 8 : Persentase pemohon informasi berdasarkan

kategori jenis pekerjaan

0

5

10

15

20

25

30

35

MAHASISWA KARYAWAN SWASTA

PNS LSM/BADAN HUKUM

MEDIA

25%

19%

31%

19%

6%

H a l | 20


Dari kategori jenis pekerjaan pemohon diatas, dapat dilihat bahwa pemohon

terbanyak berasal dari PNS baik di pusat maupun didaerah sebanyak 31%. Alasan

penggunaaan permohonan informasi adalah sebagai data pendukung pelaksanaan

tugas kedinasan di tempat asal instansi. Pemohon kedua terbanyak adalah

mahasiswa sebanyak 25% dengan alasan penggunaan informasi adalah untuk data

penelitian tugas akhir baik strata S1 maupun S2. Selebihnya adalah karyawan

swasta dan LSM/Badan Hukum sebanyak 19% dengan alasan penggunaan

informasi adalah untuk petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk kontrol sosial

terhadap kinerja pemerintahan.

4.2 Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan

Pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) permohonan keberatan dari Lembaga

Informant Korupsi tanggal 18 Desember 2014 atas permohonan informasi publik

berupa DIPA Ditjen PSP tahun 2009-2014, juknis penyaluran pupuk bersubsidi,

struktur organisasi beserta nama-nama pejabat Ditjen PSP dan dokumen perjanjian

kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2010-2014 yang diajukan pada tanggal

27 Nopember 2014.

Pada tanggal 18 Desember 2014, PPID Ditjen PSP telah memberikan

dokumen permohonan informasi tersebut dengan dilengkapi dengan form tanda

terima dokumen (form 2). PPID Ditjen PSP telah menyerahkan dokumen berupa

DIPA tahun 2014, juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013, struktur

organisasi Ditjen PSP tahun 2011-2014 pada tanggal 18 Desember 2014.

Sedangkan untuk permohonan informasi dokumen perjanjian kontrak pengadaan

barang dan jasa Ditjen PSP, PPID PSP telah memberikan formulir pengajuan

penolakan permohonan (form 5) kepada pemohon dengan alasan bahwa informasi

tersebut termasuk dalam lampiran Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi

Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya LIK mengajukan keberatan kepada atasan PPID Ditjen PSP pada

tanggal 18 Desember 2014 dengan alasan pengajuan keberatan yaitu :

- LIK tidak disediakan informasi publik dari tahun 2010-2012 berupa DIPA, Juknis,

Struktur Organisasi beserta daftar nama pejabat

H a l | 21


- Surat perjanjian kontrak kerjasama antara Ditjen PSP dengan perusahaan

pelaksana pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2010-2014 tidak

disediakan dengan alasan pengecualian.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID PSP sedang menyusun surat

tanggapan kepada pemohon dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari yang akan

dikirimkan email atau fax.

4.3 Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2014 PPID Ditjen PSP tidak menangani perkara sengketa yang

diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan

sesuai dengan permintaan. Perihal pengajuan keberatan pemohon a.n LSM

Lembaga Informant Korupsi (LIK), sampai saat ini belum diajukan ke Komisi

Informasi Pusat.

H a l | 22


4.4 Kekurangan dan hambatan pelayanan

a. Belum adanya area dan akses dalam data informasi sehingga informasi yang

harus diamankan dan bagaimana caranya belum ada pengamanan secara

khusus

b. Belum tersedianya permohonan informasi melalui web (secara online), sehingga

pemohon harus datang ke desk counter PPID Ditjen PSP dengan menyertakan

KTP/akta badan hukum.

c. Belum adanya tampilan informasi publik tentang anggaran di portal PPID PSP

d. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik

pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan

dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan

respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi

yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan

informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk

dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.

e. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus

pelayanan Informasi publik;

f. Belum adanya panduan dasar klasifikasi data informasi pertanian di lingkup

Ditjen PSP

g. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang

belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai.

h. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di

simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.

COVER -LAPORAN PPIDPage 1

LAPORAN PPID 2014scan-1

LAPORANpsp1.pertanian.go.id/assets/file/2015/LAPORAN PPID 2014.pdf · 2015. 9. 3. · Laporan...

Documents

Transcript of LAPORANpsp1.pertanian.go.id/assets/file/2015/LAPORAN PPID 2014.pdf · 2015. 9. 3. · Laporan...