PMK 70 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
-
Upload
raden-mas-mahardipa -
Category
Economy & Finance
-
view
344 -
download
1
Transcript of PMK 70 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
1
Peraturan Menteri Keuangan - 70/PMK.04/2007TENTANG
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPBC TMP C Nunukan
Kawasan Pabean
Outline
2
Tempat Penimbunan Sementara
1
2
Kawasan Pabean
3
• kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai
Pengertian
• Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
• Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
• Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, kecuali untuk Tempat Lain;
• Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaantempat atau kawasn;
• Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• Ukuran luas kawasan;
• Gambar denah lokasi; dan
• Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
Syarat
Permohonan
Kawasan Pabean
4
Direktur Jenderal atau Pejabatyang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan memberikanpersetujuan atau penolakandalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima)
hari sejak permohonanditerima secara lengkap dan
benar.
Persetujuan dilakukandengan menerbitkanKeputusan Penetapan
sebagai Kawasan Pabeanoleh Direktur Jenderal atauPejabat yang ditunjuknya
atas nama MenteriKeuangan
Penolakan atas permohonandilakukan denganmenerbitkan surat
pemberitahuan penolakanoleh Direktur Jenderal atauPejabat yang ditunjuknya
atas nama MenteriKeuangan yang disertai
dengan alasan penolakan
Keputusan penetapan sebagai Kawasan Pabean berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampaidengan adanya pencabutan
ProsesPersetujuan
Setuju
Tolak
Contoh Kawasan Pabean
5
Larangan dan Pencabutan Penetapan di Kawasan Pabean
6
• Kawasan Pabean tidak menjalankan kegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
• Pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah telah melakukan pelanggarantindak di bidang kepabeanan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit; dan/atau• Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan sendiri untuk dilakukan
pencabutan.
Penetapan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal :
Barang selain untuk tujuan impor dan/atau ekspor dilarang untuk ditimbun, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan/atau dari Kawasan Pabean, kecualiuntuk tujuan pengangkutan selanjutnya
Larangan
Kawasan Pabean
Outline
7
Tempat Penimbunan Sementara
1
2
Tempat Penimbunan Sementara
8
Penetapan suatu kawasan, bangunan, dan/atau lapangansebagai Tempat PenimbunanSementara di tetapkan oleh
Direktur Jenderal atau Pejabatyang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan
Tempat Penimbunan Sementaraberupa :
* Lapangan Penimbunan
* Lapangan Penimbunan PetiKemas;
* Gudang Penimbunan; dan/atau
* Tangki penimbunan
Penambahan jenis Tempat Penimbunan Sementara diatur denganPeraturan Direktur Jenderal
Tempat Penimbunan Sementara (SyaratPermohonan)
Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
Izin dari Pemerintah Daerah setempat;
Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasanyang mempunyai batas-batas yang jelas;
Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;
Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat penimbunan barang impor, ekspor, barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerahpabean, dan tempat pemeriksaan barang dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;
Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan suratpernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai;
Surat keterangan dari pengusaha atau penanggung jawab Kawasan Pabean tentangpenggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itudi dalam Kawasan Pabean bersangkutan sebagai Tempat Penimbunan Sementara;
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan Indonesia; dan
Surat pernyataan sanggup memenuhi peraturan perundang-undangan dibidangkepabeanan
9
Tempat Penimbunan Sementara
10
Direktur Jenderal atau Pejabatyang ditunjuknya atas nama
Menteri Keuangan memberikanpersetujuan atau penolakandalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima)
hari sejak permohonanditerima secara lengkap dan
benar.
Persetujuan ditetapkandengan menerbitkan
Keputusan Penetapan sebagaiTempat Penimbunan
Sementara oleh DirekturJenderal atau Pejabat yang
ditunjuknya atas namaMenteri Keuangan
Penolakan atas permohonandilakukan denganmenerbitkan surat
pemberitahuan penolakanoleh Direktur Jenderal atauPejabat yang ditunjuknya
atas nama MenteriKeuangan yang disertai
dengan alasan penolakan
Keputusan penetapan sebagai Tempat Penimbunan
Sementara berlaku sejaktanggal ditetapkan sampai
dengan adanya pencabutan
ProsesPersetujuan
Setuju
Tolak
Penjelasan
Barang yang berasal dari dalam daerahpabean dilarang ditimbun di TempatPenimbunan Sementara kecuali untuk
• tujuan ekspor;• tujuan re-ekspor;atau• tujuan dikirim ke tempat lain dalam daerah
pabean dengan melewati tempat diluardaerah pabean
Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara
11
Penimbunan barang impor dan barang ekspor sementara menunggupengeluaran atau pemuatannya, dilakukan di tempat penimbunan yang telahmendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara
Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara
12
• Penimbunan barang di dalam TempatPenimbunan Sementara Wajibdipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang untukdiangkut ke dalam daerah pabeanlainnya melalui luar daerah pabean.
• Barang-barang berbahaya, merusak, dan/atau yang memiliki sifat dapatmempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi ataupenanganan khusus, wajib ditimbun di tempat khusus yang disediakan untukitu.
• Peti kemas kosong wajib ditimbun di tempat khusus yang disediakan untukitu.
• Barang impor, ekspor, atau untukdiangkut ke dalam daerah pabeanlainnya melalui luar daerah pabeanyang ditimbun di gudang penimbunan, wajib diberi identitas secara jelas
• Peti kemas atau kemasan barang-barang lainnya yang ditimbun dalamTempat Penimbunan Sementara hanyadapat dibuka untuk kepentinganpemeriksaan fisik barang dalamrangka pemeriksaan pabean.
• Dalam hal terdapat permohonantertulis dari pemilik barang ataukuasanya, Pejabat Bea dan Cukaidapat memberikan persetujuan untukmembuka peti kemas atau kemasanbarang
Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara
PENGERTIAN
• Penimbunan barang di Tempat PenimbunanSementara yang berada di dalam area pelabuhanlaut atau bandar udara ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.
• Penimbunan barang di Tempat PenimbunanSementara yang berada di tempat lain, ditetapkanpaling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggalpenimbunan.
• Barang yang ditimbun di Tempat PenimbunanSementara yang tidak dikeluarkan dalam jangkawaktu, ditetapkan sebagai Barang yang DinyatakanTidak Dikuasai.
13
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Tempat, bangunan, dan sarana wajib memenuhi persyaratan yang memungkinkan dapat dilakukannya pengeluaran, pemeriksaan, dan
pemasukan barang dari dan ke peti kemas atau kemasan baranglainnya serta mengurangi resiko terjadinya kehilangan atau kerusakan
barang
14
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara wajib menyediakan tempat ataubangunan dan sarana yang memadai untuk tempat pemeriksaan barang yang ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan KeputusanPenetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara, sebelum memulai
operasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara wajib menyerahkanjaminan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan
Sementara.
Besarnya jumlah jaminan ditetapkan dengan
memperlihatkan kapasitas, jenis, dan/atau volume Tempat penimbunan
Sementara
Bentuk jaminan dapat berupa:
*uang tunai;
*jaminan bank;dan/atau
*Jaminan dari perusahaanasuransi
15
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang akanmemulai operasional kegiatan sebagai Tempat
Penimbunan sementara wajib memberitahukan secaratertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
Tempat Penimbunan Sementara yang berada dibawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan
sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan wajib memiliki aplikasi pengelolaan barang di Tempat
Penimbunan Sementara dan menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung (on-line
Computer) dengan aplikasi kepabeanan Kantor Pabean
16
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
17
Pengusaha TempatPenimbunan Sementara wajib
menyelenggarakan pembukuandan menyimpan catatan dan
dokumen, termasuk data elektronik, yang berkaitandengan pemasukan dan
pengeluaran barang yang ditimbun di Tempat
Penimbunan Sementara untukjangka waktu 10 (sepuluh)
tahun
Pengusaha TempatPenimbunan Sementara wajib
menyerahkan laporankeuangan, buku, catatan dandokumen yang menjadi buktidasar pembukuan, surat yang
berkaitan dengan kegiatanusaha termasuk data
elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan untukkepentingan audit kepabeanan
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
18
Pengusaha dibebaskan daritanggung jawab dalam halbarang yang ditimbun di
Tempat PenimbunanSementaranya
musnah tanpasengaja
telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, ataudiimpor sementara;atau
telah dipindahkan keTempat Penimbunan
Sementara lain, TempatPenimbunan Berikat atau
Tempat PenimbunanaPabean
Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab atas bea masuk
dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang
ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara terhitung sejak saat penimbunan
sampai dengan tanggal Pemberitahuan Pabean atas impor
Kewajiban dan Tanggung JawabPengusaha Tempat Penimbunan Sementara
Pengusaha TempatPenimbunan Sementara
yang tidak dapatmempertanggungjawabkan
barang yang seharusnyaberada di tempat
penimbunannya, wajibmembayar bea masuk
dan/atau cukai serta pajakdalam rangka impor yang terutang dan dikenakan
sanksi administrasi berupadenda sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari beamasuk yang seharusnya
dibayar
• Perhitungan bea masukdan/atau cukai serta pajakdalam rangka impor yang terutang, sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapatdidasarkan pada tarif dannilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkanpada tarif tertinggi untukgolongan barang yang tertera dalampemberitahuan pabeanpada saat barang tersebutditimbun di TempatPenimbunan Sementaradan nilai pabeanditetapkan oleh PejabatBea dan Cukai
19
Sanksi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara
• Kepala Kantor Pabean dapat memberikan sanksikepada pemilik izin Tempat PenimbunanSementara
20
Sanksi KepalaKantor Pabean
Tertulis Pembekuan Pencabutan Izin
Sanksi Tertulis
• tidak mengindahkan ketentuan pemisahan penimbunan barang impor, barangekspor, dan barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melaluiluar daerah pabean
• menimbun barang-barang berbahaya, merusak, dan yang karena sifatnya dapatmempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi ataupenanganan khusus, tidak ditempat khusus
• menimbun peti kemas kosong, tidak di tempat khusus• tidak memberikan identitas barang impor dan barang ekspor yang ditimbun di
gudang penimbunan• tidak lagi memenuhi ketentuan tentang tempat pemeriksaan barang• tidak menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan• tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi sebelum memulai operasional kegiatan sebagai TempatPenimbunan
• tidak memberitahukan perubahan data dan/atau kondisi fisik TempatPenimbunan Sementara berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit di bidang kepabeanan atau dari unit pengawasan lainnya; dan/atau
• tidak menyampaikan daftar.
21
Sanksi Pembekuan
• menimbun barang selain yang diizinkan untuk ditimbun di tempat Penimbunan Sementara
• tidak lagi memiliki dan menyelenggarakan sistemPertukaran Data Elektronik (PDE)
• tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak bersediamenyerahkan dokumen dan pembukuan lainnyasehubungan dengan audit dibidang kepabeanan
• tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/ataucukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksiadministrasi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenagihan;
• tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasanditerbitkannya surat peringatan. dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat peringatan; dan/atau
• direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan
22
Sanksi Pencabutan
• Tempat Penimbunan Sementara dalam status pembekuandalam waktu selama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
• Tempat Penimbunan Sementara tidak menjalankankegiatan/usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secaraterus menerus;
• Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara terbuktibersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;
• Tempat Penimbunan Sementara dinyatakan pailit;dan/atau
• Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara mengajukanpermohonan sendiri untuk dilakukan pencabutan
23
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
Direktorat Jendral Bea dan CukaiJl. Achmad Yani/ByPass
Telp. (021) 489.7511 Fax. (021) 489.7512 KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No.40A, Nunukan 77482Telp : 0556-21023 / 21298
Fax : 0556-21023