PERPAJAKAN I“ Pemeriksaan Pajak ”

Oleh :

Kadek Yoga Aditya ( 1306205156 ) I Made Adi Wiasta Putra ( 1406205078 ) Ni Kadek Nusanti Putri ( 1406205154 )

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS UDAYANA

2015BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melakukan pemeriksaan pada pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib

pajak adalah suatu ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Memeriksa dan

menguji untuk validasi adalah hal yang melekat pada proses pemeriksaan. Sehingga

dengan pemeriksaan ini kita akan terjadi suatu kesahan dalam laporan tersebut.

Maka untuk mencegah kesalahan dan kemungkinan terburuk dari laporan yang ada

pemeriksaan patut dilaksanakan. Karena penyelewengan dalam pembaaran pajak

akan terkenak sanksi pidana. Melihat semua keadaan ini, maka penulis mencoba

memaparkannya dalam paper ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa pengertian dan ruang lingkup dari pemeriksaan?

1.2.2 Apa pedoman dari pemeriksaan, norma pemeriksaan dan pelaksanaan

pemeriksaan?

1.2.3 Apa pengertian dari tindak pidana pajak?

1.2.4 Bagimana penuntutan tindak pidana pajak?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui apa pengertian dan ruang lingkup dari pemeriksaan

1.3.2 Untuk mengetahui apa pedoman dari pemeriksaan, norma pemeriksaan dan

pelaksanaan pemeriksaan

1.3.3 Untuk mengetahui apa pengertian dari tindak pidana pajak

1.3.4 Untuk mengetahui bagimana penuntutan tindak pidana pajak

BAB IIPEMBAHASAN

2

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup dari Pemeriksaan

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh fiskus.

Landasan dari pemeriksaan pajak adalah Undang-undang no 6 tahun 1983 tetang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang no 28 Tahun2007 (sekarang UU KUP No.16 Thn 2009 ). Pemeriksaan

pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa

serta dilengkapi surat perintah pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib

pajak yang akan diperiksa. Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pemeriksaan adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dana mengolah data, keterangan, dan atau

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan”.

 2.1.2 Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan dapat diawali dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kepala kantor KPP memberikan usulan pemeriksaan/ daftar  altermatif

kepada KANWIL.

2. Kanwil membrikan LP2 (lembar penugasan pmeriksan) kepada Kepala KPP.

3. Kepala KPP membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa.

4. Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan perencanan

pemeriksaan.

5. Kepala KPP menerbitkan SP2 (surat perintah pemeriksan) dan digunakan

oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pmeriksaan pajak.

 

  Sasaran dalam proses pemeriksaan pajak adalah :

1. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar.

2. Kesalahan hitung.

3

3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

4. Pemotongan dan pengurangan yang tidak sesungguhnya, yang dilakukan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

 Dari pengertian yang telah dibahas tadi dapat diketahui tujuan dari adanya

pemeriksaan dapat dibagi menjadi dua macam, antara lain:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

memberi kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Dalam

tujuan ini, pemeriksaan dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1) Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak,

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.

3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu

yang telah ditetapkan.

4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

5) Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.

2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, yaitu sebagai berikut :

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 

2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.

5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto.

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

2.2 Pedoman dari Pemeriksaan, Norma Pemeriksaan dan Pelaksanaan

Pemeriksaan

4

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang no

28 Tahun 2007, pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian

tindakan yangdilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang

terjadi serta menemukan tersangkanya”.

 Berdasarkan pengertuan di atas sangat jelas dapat kita simpulkan bahwa

tujuan utama daridilakukanya proses penyidikan adalah untuk menemukan

tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dengan dilakukannya

penyidikan, barang bukti untuk menemukan tersangaka diharapkan dapat

ditemukan untuk kemudian segera menjadi dasar dalam menetapkan tersangka

Dalam Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang

berwenang untukmelakukan proses penyidikan adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil

tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus

sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Wewenang tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberke

naan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan

atau laporan tersebutmenjadi lebih lengkap dan jelas.

2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan.

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan

dengan tindak pidana dibidang perpajakan.

4. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi

bidang perpajakan

5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencata

tan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak

pidana di bidang perpajakan

5

7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautem

pat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,

benda,dan/atau dokumen yang dibawa

8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidangPerpajakan.

9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka

atau saksi.

10. Menghentikan penyidikan;dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu

untukkelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana dimaksudkan agar dalam proses penyidikan terdapat

kepastisan hukumyang jelas. Ketentuan pidana tersebut, sesuai dengan pasal 41B

Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang no 28 Tahun

2007, pengertian penyidikan bebunyi sebagai berikut

“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit

penyidikantindak  pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh

limajuta rupiah).”

 Sementara itu, apabila tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh

pegawai Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini melakukan korupsi), maka

pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti melakukan tindak korupsi tersebut

akan diproses sesuai denganUndang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang no 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, wewenang untuk menghentikan proses

penyidikan dimilki oleh Menteri Keuangan. Apabila Wajib Pajak telah melunasi

utang pajak yang tidak atau kurang dibayar,atau yang tidak seharusnya

dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa dendasebesar empat kali

jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak

seharusnyadikembalikan, maka Menteri Keuangan dapat meminta Jaksa Agung

untuk segeramenghentikan penyidikan. Selanjutnya, Jaksa Agung dapat melakukan 6

penghentian penyidikan sesuai yang diminta mentri keuangan paling lama enam

bulan setelah Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaanya

2.3 Pengertian dari Tindak Pidana Pajak

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pajak

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara

dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan yang mengatur

tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-

peraturan tentang :

1. perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman,

2. siapa-siapa yang dapat dihukum.

3. hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan (UU No. 28 Tahun 2007), yang

termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah :

1) Siapa saja, baik pribadi maupun badan hukum.

Yang termasuk ke dalam kategori unsur “siapa saja” tersebut adalah Wajib

Pajak dan Pegawai Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun

2007, wajib pajak adalah pribadi atau badan hukum, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bukan hanya wajib pajak, tetapi juga pegawai pajak dapat dijatuhi hukuman

tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana

perpajakan meliputi pidana kurungan dan pidana denda kekurangan pembayaran

pajak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 37A, 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan

41C UU No. 28 tahun 2007.

2) Melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan.

7

Sebagai contoh ketentuan pidana kepada wajib pajak yang melanggar

kewajiban pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007. Dalam pasal

tersebut disebutkan, setiap orang (wajib pajak) yang karena kealpaannya : tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan,

tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang

isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang

pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit satu

kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kuarang dibayar dan paling banyak

dua kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana

kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

3) Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pajak adalah salah satu pendapatan negara dimana pajak dibayarkan oleh

wajib pajak ke negara.

2.3.3 Aspek Pidana dalam UU Perpajakan

Sanksi Pidana dalam bidang perpajakan dibagi dalam beberapa katagori

yaitu:

1. Delik Kealpaan Oleh Wajib Pajak

1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap.

2. Delik Kesengajaan Oleh Wajib Pajak

1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau NPPKP.

2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP.

3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap.

5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

8

6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang

sebenarnya.

7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.

8) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan

secara program aplikasi on-line di Indonesia.

9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

10) Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda

paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang bayar setiap orang yang dengan sengaja sehingga

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

3. Setiap orang yang dengan sengaja:

1) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,

bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak

berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

2) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6

(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak,

bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

2.4 Penentuan Tindak Pidana Pajak

Penuntutan pajak adalah kelanjutan dari rangkaian hukum setelah penyidikan

berjalan tuntas. Proses penuntutan dalam tindak pidana pajak sebenarnya sama

dengan tindak pidana umum lainnya. Setelah proses penyidikan dilakukan, maka

penyidik pajak akan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum. Secara

hukum acara pidana, penuntut umumlah yang menetukan kebijakan suatu penuntut,

termasuk penuntut tindak pidana di bidang perpajakan.9

Dengan kata lain, penuntut umum menentukan apakah hasil penyidikan yang

dilakukan penyidik pajak (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS Ditjen Pajak)

sudah lengkap atau belum. Apabila penuntut umum mengatakan belum lengkap,

maka penyidik pajak harus melengkapi berkas penyidikannya. Pertanyaan, siapa

yang dimaksud dengan penuntut umum?

Sesuai Pasal 1 butir 6 KUHAP, penuntut umum dan jaksa yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim. Jaksa adalah penjabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Dan dalam Pasal 40

UU KUP, tindak pidana di bidang perpajakan itu sendiri daluwarsa (tidak dapat

dituntut) setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal terutang pajak,

berakhirnya masa pajak berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun

pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, yang bertindak melakukan penuntutan tindak pidana

perpajakan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang. Pengertian

penuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntutan untuk melimpajkan perkara ke

pengadilan negeri yang tindak penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan. (Wirawan, 2014; 204)

10

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Pemeriksaan adalah keseluruhan kegiatan, menghimpun, mengumpulkan

semua data dan keterangan yang digunakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban

perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan

dimulai dari proses awal pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menguji

ketepatan dari suatu data dan guna menjalankan peraturan perundang-undangan

2. Tujuan utama daridilakukanya proses penyidikan adalah untuk menemukan

tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dalam Penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang berwenang untukmelakukan

proses penyidikan adalah Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

tindak pidana di bidang perpajakan

3. Tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan

perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara

dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

4. Penuntutan pajak dilakukan setelah dilaksanakan proses penyidikan. Disini

penuntut umum akan menyampaikan apakah data yang diterima sudah lengkap

atau belum. Penuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntutan untuk

melimpajkan perkara ke pengadilan negeri yang tindak penuntutan umum

untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

11

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Wirawan. B. 2014. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Anonim. Tindak Pidana Pajak. Tersedia pada: http://elpardani.blogspot.co.id/2013/10/tindak-pidana-perpajakan.html. Diakses tanggal 8 November 2015

Anonim. Pidana Perpajakan. Tersedia pada: http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/12/tindak-pidana-perpajakan.html. Diakses tanggal 8 November 2015

12