GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NO 59/2007 Tentang: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERMENDAGRI-54 Kerangka Umum
-
Upload
simbachs-danuarta -
Category
Documents
-
view
68 -
download
0
description
Transcript of PERMENDAGRI-54 Kerangka Umum
-
PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PP NOMOR 8 TAHUN
2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
-
2
PERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI
13/2006.
-
1. Permendagri tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang (Pasal 20 ayat 3).
2. Permendagri tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu (Pasal 37).
3. Permendagri tentang Tatacara Koordinasi Antar Provinsi didalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 42 ayat 2).
4. Permendagri tentang Pedoman Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 51).
-
4
DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III
RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V
RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281
-
5
1. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peran DPRD, Kepala Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD
2. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Sebagai Bagian dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Mengoptimalkan Penerapan Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah
5. Mengoptimalkan Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
6
I P M
ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
-
7
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3 PELAKSANAAN MUSRENBANG
4 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
5 PENETAPAN
-
8
RPJPD (Pasal 20 s.d Pasal 49)
RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
-
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD (Pasal 40 ayat (1) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Analisa isuisu strategis Visi & misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan
-
ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH
VISI DAERAH
MISI DAERAH
Sasaran Pokok 20 Tahun
Arah Kebijakan Lima Tahun ke-1
(...... - ......)
Indikator Target 5 th
Arah Kebijakan Lima Tahun ke-2
(...... - ......)
Indikator Target 5 th
Arah Kebijakan Lima Tahun ke-3
(...... - ......)
Indikator Target 5 th
Arah Kebijakan Lima Tahun ke-4
(...... - ......)
Indikator Target 5 th
-
VISI MISI Sasaran Pokok
Arah Kebijakan Pembangunan Uraian Indikator dan Target
Visi 1 ............ .................... .................... .................... Misi 1 Sasaran Pokok 1 .................... ....................... Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun I Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun II Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun III Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahun IV
........................... Dst ...... Misi 2 Sasaran Pokok 2 .................... ....................... ....................... Dst ...... Misi dst dst ................. ....................... ....................... Dst .......
Visi dst............ Misi dst dst ................. dst ..........
SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN
(Tabel T-II.C.49 Lampiran II Permendagri No 54/2010)
-
12
Persiapan Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan
informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan sasaran pokok
dan arah kebijakan
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal
RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan akhir
RPJPD dengan GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJPD
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010)
Penelaahan RPJPN & RPJPD prov &
kab/kota lainnya
Analisis Gambaran umum
kondisi daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD kab/kota
1 2
3
5
4
-
13
RPJMD (Pasal 50 s.d Pasal 84) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
-
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD (Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan Analisa Isuisu Strategis Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategi & Arah Kebijakan Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah Indikasi Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kaidah Pelaksanan
-
No Sasaran Strategi
dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal Kondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN (Tabel T-III.C.90 Lampiran III Permendagri No 54/2010)
-
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 1 01 Kesehatan 1 01 01 Program .......... 1 01 02 Program......... 1 01 03 Dst ..... 2 Urusan Pilihan 2 01 Pertanian 2 01 01 Program......... 2 01 02 Dst ..... 2 02 Dst .......
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN
(Tabel T-III.C.91 Lampiran III Permendagri No 54/2010)
-
17
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahandata dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW daerah
lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
3
5
4
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah &
pengelolaan keuangan
daerah serta kerangka
pendanaan
Perumusan Penjelasan
visi dan misi serta
Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
Penyelarasan program prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
-
18
Rumusan Strategi
dan Arah Kebijakan
Rumusan Tujuan
Sasaran
Rumusan Visi & Misi
Kesepakatan KDH dgn DPRD
Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan
Indikator Kinerja Daerah Thn 1 s.d Thn 5
Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn
Rancangan
Awal RPJMD
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan
RPJMD
MUSRENBANG RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
PEMBAHASAN RAPERDA RPJMD
PERDA RPJMD
Konsultasi dgn Gubernur
Kebijakan umum dan program
pembangunan Daerah 5 thn
IndikasI rencana program prioritas
disertai kebutuhan pendanaan 5 thn
Pembahasan Dengan DPRD
Rancangan RENSTRA
SKPD
Forum SKPD
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD
-
19
RENSTRA SKPD (Pasal 85 s.d Pasal 98)
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
-
SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD (Pasal 40 ayat (4) PP 8/2008)
Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isuisu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran
Sasaran & Pedanaan Indikatif
Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD
-
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi
2011 2012 2013 2014 2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan 1
Sasaran 1
Program ................
Kegiatan................
Tujuan 1
Sasaran 2
Program ................
Kegiatan................
Dst .......................
Kegiatan................
Program ................
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA SKPD KABUPATEN
(Tabel T-IV.C.28 Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
-
sesuai
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD
Musrenbang RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data dan
informasi
Perumusan sasaran
Perumusan Tujuan
Perumusan visi dan
misi SKPD Perumusan
Isu-isu strategis
berdasarkan tupoksi
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan RTRW &
KLHS
Renstra-KL & Renstra
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif
Perumusan indikator kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian Rancangan
Renstra-SKPD
Tdk sesuai
Rancangan akhir RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan Renstra SKPD
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
Tdk sesuai Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
2
3
4
Forum SKPD Kab/Kota
-
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133)
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
-
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD (Pasal 40 ayat (3) PP 8/2008)
Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta
Kerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
-
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan
Forum Konsultasi
Publik
Perumusan Kerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data dan
informasi
Analisis Ekonomi & keuda
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan
nasional (RKP) & provinsi (RKPD
PROV)
SE Penyusunan Renja-SKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASI Bappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara Musrenbang kecamatan
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun
berjalan
Perumusan program prioritas
daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program
prioritas daerah beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
4
5
Review RPJMD
3
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun ............ (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Lokasi target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RKPD KOTA (Tabel T-V.C.67 Lampiran V Permendagri No 54/2010)
-
RENCANA KERJA SKPD
Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
-
SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD (Pasal 40 ayat (5) PP 8/2008)
Pendahuluan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan
indikator kinerja & kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD
Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
Sumber dana
Penutup
-
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
Rancangan Renja-SKPD
kab/kota
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Kabupaten/Kota
Pengesahan Renja-SKPD
oleh KDH
Perumusan program dan
kegiatan, indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan data dan
informasi
Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran Pelayanan
SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
SKPD kab/kota
Persiapan Penyusunan Renja SKPD
hasil evaluasi capaian
Renstra SKPD kab/kota
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-
SKPD kab/kota tahun lalu
Perumusan Sasaran
Perumusan Tujuan
Telaahan Rancangan Awal RKPD
kab/kota
Usulan program & kegiatan dari
masyarakat
SE KDH perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan
Renja-SKPD kab/kota
Sinkronisasi Kebijakan
Nasional dan Provinsi
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Penyesuaian Rancangan Renja
SKPD kab/kota
Penyusunan Rancangan
RKPD
Musrenbang RKPD
Perumusan Ranc. akhir
RKPD
Per KDH RKPD
kab/kota
Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala
SKPD
RENJA-SKPD Kab/Kota
1
2
3
4
-
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun ............ (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RENJA SKPD KOTA (Tabel T-VI.C.10 Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
-
31
DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD
Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16 PP 58/2005
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
-
32
RKPD
RENJA SKPD
KUA PPAS
RKA-SKPD
RAPBD
DPRD RPJMD
TUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD (UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA)
TUJUAN BERNEGARA (UUD 1945)
EPPD
DPA-SKPD LAKIP
LPKD & LKPJ
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH
-
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
-
PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD 1 2 3 4 5
RPJPD I II III IV
RENSTRA SKPD 1 2 3 4 5 RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
1 2 3 4 5
Renja SKPD
Renja SKPD
Renja SKPD
Renja SKPD
Renja SKPD
1 2 3 4 5
Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Hasil
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
1 2 3 4 5
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
1 2 3 4 5 APBD
-
35
KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANA FOKUS TINDAK LANJUT
MENDAGRI (DITJEN BINA
BANGDA)
RPJPD, RPJMD,RKPD PROV
Melaporkan kpd MDN ttg rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Gubernur MDN menyampaikan pembatalan Perda kpd Presiden
GUBERNUR
(BAPPEDA PROVINSI)
RPJPD, RPJMD dan RKPD PROV (Kepala Daerah)
Bappeda melaporkan kpd Gub ttg Rekomendasi Perbaikan / penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD & RKPD prov
Gub. melaporkan kpd MDN ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi dan Evaluasi Hasil Perenc. Pembangunan Daerah.
RPJPD, PJMD,RKPD KAB/KOTA (Wakil Pemerintah Pusat)
Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD dan RKPD Kab/Kota kpd Gubernur
Gub. menyampaikan Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan kpd Bup/Walikota . Gub mengusulkan pembatalan Perda RPJPD dan RPJMD K/K kpd Presiden mell MDN
KA SKPD PROV RENSTRA SKPD & RENJA SKPD PROV
Ka. SKPD Lap. Penyusunan/pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD kpd Bappeda Prov Bappeda melaporkan kpd Gubernur ttg rekomendasi perbaikan / penyempurnaan
Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD Ka. SKPD Menindaklanjuti rekomendasi Gub.
BUPATI/ WALIKOTA
(BAPPEDA KAB/KOTA)
RPJPD, RPJMD & RKPD KAB/KOTA
Bappeda Kab/Kota melaporkan kpd Bup/Walikota ttg Rekomendasi Perbaikan /penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD & RKPD Kab/Kota
Bup/Walikota melaporkan kpd Gub. ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi serta Evaluasi Hasil Perenc. Pembangunan Daerah.
KEPALA SKPD KAB/KOTA
RENSTRA SKPD & RENJA SKPD
Ka. SKPD menyusun/mengevalusi pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD, melaporkan kpd Bupati/Walikota melalui Bappeda Kab/Kota
Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan capaian Renstra SKPD& Renja SKPD. kpd Bup/Walikota
Bupati/Walikota merekomendasikan penyempurnaan Renstra dan Renja SKPD Ka. SKPD menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota.
-
RKPD KUA PPAS PERDA APBD DPA-SKPD
PRKPD PKUA PPPAS PERDA PAPBD DPPA SKPD
Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
Pengendalian Prumusan Kebijakan
perencanaan Pembangunan
Daerah
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Penatausahaan/ Akuntansi Keuda
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN NERACA LAPORAN ARUS KAS
catatan atas laporan
keuangan
Review
RPJMD
RPJPD
Laporan Triwulan
Laporan Smesteran
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
-
RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), serta SKPD penanggungjawab. RENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju
KUA & PPAS
(Kesepakatan KDH dgn DPRD) Lampiran RAPERDA ttg APBD
Lampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBD Memuat : Judul Program dan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja, Target Kinerja atas capaian program, masukan dan keluaran serta hasil kegiatan.
EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD
-
PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD (Pasal 282 s.d Pasal 284) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
-
PERUBAHAN RKPD (Pasal 285 s.d Pasal 286)
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
-
a. Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antarkabupaten/kota, diatur dengan Peraturan Gubernur. b. Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan kepala daerah. c. Peraturan Gubernur dan Peraturan kepala daerah tersebut pada huruf a dan huruf b, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
-
Slide Number 1Slide Number 2TINDAK LANJUT PRODUK HUKUMAMANAT PP NOMOR 8 TAHUN 2008RUANG LINGKUP PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010Slide Number 5TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHRPJPD(Pasal 20 s.d Pasal 49)SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD(Pasal 40 ayat (1) PP 8/2008)ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAHSlide Number 11Slide Number 12RPJMD(Pasal 50 s.d Pasal 84)SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18RENSTRA SKPD(Pasal 85 s.d Pasal 98)SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD(Pasal 40 ayat (4) PP 8/2008)Slide Number 21Slide Number 22Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133)SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD(Pasal 40 ayat (3) PP 8/2008) Slide Number 25Slide Number 26RENCANA KERJA SKPDSISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD(Pasal 40 ayat (5) PP 8/2008)Slide Number 29Slide Number 30DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBDTUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD(UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA)Slide Number 33Slide Number 34KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42