IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2017...
Transcript of IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2017...
1
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
OLEH
DR. Drs. H. ANDI MUH. YUSUF, M.Si
DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
2
UU NO 2/2011 TTG
PERUBAHAN ATAS
UU NO 2/2008 TTG
PARPOL
PP NO 83/2012 TTG
PERUBAHAN ATAS
PP NO 5/2009 TTG
BANTUAN
KEUANGAN PARPOL
PERMENDAGRI NO 6/2017
TTG PERUBAHAN ATAS
PERMENDAGRI NO 77/2014
TTG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM
APBD, DAN TERTIB
ADMTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LPJ
PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI
POLITIK
DASAR HUKUM
3
PERMENDAGRI
NO 6/2017
4
MUATAN PERMENDAGRI NO. 6/2017
MUATAN
PERMENDAGRI
NO 6/2017
PENDAHULUAN
TATA CARA
PENGHITUNGAN
PENGANGGARAN
TERTIB ADM
PENGAJUAN
VERIFIKASI
KELNGKAPAN
ADMINISTRASI
TATA CARA
PENYALURAN
PENGGUNAAN
LPJ
KETENTUAN
PERALIHAN
KETENTUAN
PENUTUP
5
Penyesuaian persyaratan
kelengkapan administrasi
Pengaturan Bagi Parpol yg berhak
menerima banpol yg masih bersengketa
kepengurusan
Bentuk kegiatan pelaksanaan
Dikpol dari Banpol mengatur
kegiatan pertemuan Parpol dan
kader/masyarakat sesuai dgn
Tusi parpol
Penjabaran kegiatan
operasional sekretariat utk
mempermudah parpol dlm
mempertanggungjawabkan lap
penggunaannya secara
transparan dan akuntabel.
MATERI YG
DIUBAH
Fomatur Keanggotaan Tim Verifikasi
Kelengkapan Adm Pengajuan Banpol
Partai Politik perlu diperluas
6
DIBERIKAN SETIAP
TAHUN
DIBERIKAN SECARA
PROPORSIONAL DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH
PEROLEHAN SUARA SAH SECARA
NAS/PROV/KAB/KOTA
DITETAPKAN OLEH KPU/KPU
ROV/KPU KAB/KOTA
PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN
PARPOL YG MENDAPATKAN
KURSI DI DPR-RI
PARPOL YG MENDAPATKAN
KURSI DI DPRD PROV
PARPOL YG MENDAPATKAN
KURSI DI DPRD KAB/KOTA
APBN
APBD
PROV
APBD
KAB/KOTA KAB/KOTA
DIBERIKAN SETIAP
TAHUN
DIBERIKAN SECARA
PROPORSIONAL DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH
PEROLEHAN SUARA SAH SECARA
NAS/PROV/KAB/KOTA
DITETAPKAN OLEH KPU/KPU
ROV/KPU KAB/KOTA
PUSAT
PROVINSI
7
BESARNYA
NILAI BANTUAN
PER SUARA UTK
PARPOL YG
MENDAPATKAN
KURSI DI
DPR/DPRD
PROV/KAB/KOTA
(APBN/APBD)
= JUMLAH BANTUAN APBN/APBD TA SEBELUMNYA
JMLH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU DPR/DPRD PERIODE SBLMNYA
= x
PENGHITUNGAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
JUMLAH BANTUAN KEU
DARI APBN/APBD SETIAP
THN KPD PARPOL
JUMLAH PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU SECARA
NASIONAL TAHUN .....
NILAI BANTUAN PER
SUARA
Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya adalah perolehan suara hasil
pemilu DPR/DPRD provinsi/kabupaten/kota tahun 2004 untuk penghitungan bantuan
keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
APBN/APBD TA sebelumnya adalah APBN/APBD TA 2008 untuk penghitungan bantuan
keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya;
8
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN MASING-MASING PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2014 S.D 2019
(APBN)
NO. PARTAI POLITIK PEROLEHAN
KURSI
PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILU 2014
BESARNYA BANTUAN
(RP)
1 NASDEM 36 KURSI 8.412.949 SUARA 908.598.492
2 PKB 47 KURSI 11.292.151 SUARA 1.219.552.308
3 PKS 40 KURSI 8.455.614 SUARA 913.206.312
4 PDI P 109 KURSI 23.673.018 SUARA 2.556.685.944
5 GOLKAR 91 KURSI 18.424.715 SUARA 1.989.869.220
6 GERINDRA 73 KURSI 14.750.043 SUARA 1.593.004.644
7 DEMOKRAT 61 KURSI 12.724.509 SUARA 1.374.246.972
8 PAN 48 KURSI 9.459.415 SUARA 1.021.616.820
9 PPP 39 KURSI 8.152.957 SUARA 880.519.356
10 HANURA 16 KURSI 6.575.391 SUARA 710.142.228
JUMLAH 560 KURSI 121.920.762 SUARA 13.167.442.296
9
ALOKASI
ANGGARAN
PROVINSI
60,337,487,938.58
(0.002%)
KAB/KOTA
313,321,892,999.67
(0.005%)
PUSAT PROV DAN
KAB/KOTA
386,826,823,234
(0.004%)
PUSAT
13.167.442.296
(0.0006%)
10
PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN
SURAT PERMOHONAN
PASAL 12
(LAMA)
SURAT PERMOHONAN
PASAL 12
(REVISI)
1. MENDAGRI MELALUI DIRJEN
KESBANGPOL
2. DITANDATANGANI OLEH KETUA UMUM
DAN SEKJEN YANG TERDAFTAR DI
MENGKUMHAM
3. MELAMPIRKAN KELENGKAPAN ADM
o AD DAN ART
o Susunan kepengurusan parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat keterangan autentikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara
hasil pemilu DPR-RI yang dilegalisir
oleh Ketua atau Wakil Ketua atau
Sekjen KPU
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT
OLEH BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL
YG MENYATAKAN BERTJ SECARA
FORMIL DAN MATERIIL DLM
PENGGUNAAN ANGGARAN
1. MENDAGRI MELALUI DIRJEN POLPUM,
TEMBUSAN KE MENKUMHAM, KEMENKEU
DAN KPU
2. DITANDATANGANI OLEH KETUM DAN
SEKJEN YANG TERDAFTAR DI MENKUMHAM
3. MELAMPIRKAN KELENGKAPAM ADM.
o AD DAN ART
o Susunan kepengurusan parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat keterangan autentikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara hasil
pemilu DPR-RI yg dilegalisir oleh Sekjen
KPU
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT OLEH
BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL YG
MENYATAKAN BERTJ SECARA FORMIL
DAN MATERIIL DLM PENGGUNAAN
ANGGARAN
11
PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN
SURAT PERMOHONAN
PASAL 13
(LAMA)
SURAT PERMOHONAN
PASAL 13
(REVISI)
1. Melalui Gubernur
2. Ditandatangani Oleh Ketua Umum dan
Sekjen yang terdaftar di Menkumham
3. Melampirkan kelengkapan Adm
o AD DAN ART
o Susunan kepengurusan parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat keterangan autentikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara
hasil pemilu DPR-RI yang dilegalisir
oleh Ketua atau Wakil Ketua atau
Sekjen KPU
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT
OLEH BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL
YG MENYATAKAN BERTJ SECARA
FORMIL DAN MATERIIL DLM
PENGGUNAAN ANGGARAN
1. Gubernur tembusan Kakanwil Kumham,
KPU Prov, dan Kesbangpol Prov
2. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
atau Sebutan Lainnya
3. Melampirkan kelengkapan Adm
o SK DPP Parpol yg menetapkan susunan
kepengurusan DPD Parpol Tk. Prov yg
dilegalisir oleh Ketum dan Sekjen DPP
Parpol atau sebutan lainnya atau
dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART
masing2 Parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat ket autentifikasi hasil penetapan
perolehan kursi dan suara parpol hasil
pemilu DPRD Prov yg dilegalisir oleh
Sekretaris KPU Prov
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT OLEH
BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL YG
MENYATAKAN BERTJ SECARA FORMIL
DAN MATERIIL DLM PENGGUNAAN
ANGGARAN
12
PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN
SURAT PERMOHONAN
PASAL 14
(LAMA)
SURAT PERMOHONAN
PASAL 14
(REVISI)
1. Melalui Bup/Walikota
2. Ditandatangani oleh Ketum dan
Sekretaris
3. Melampirkan kelengkapan Adm
o Susunan kepengurusan parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat keterangan autentikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara
hasil pemilu DPR-RI yang dilegalisir
oleh Ketua atau Wakil Ketua atau
Sekjen KPU
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT
OLEH BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL
YG MENYATAKAN BERTJ SECARA
FORMIL DAN MATERIIL DLM
PENGGUNAAN ANGGARAN
1. Bupati/Walikota Tembusan KPU Kab/Kota,
dan Kesbangpol Kab/Kota
2. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Atau Sebutan Lainnya
3. Melampirkan Kelengkapan Adm
o SK DPP Parpol yg menetapkan susunan
kepengurusan DPC Parpol Tk. Kab/Kota
yg dilegalisir oleh Ketum dan Sekjen DPP
Parpol atau sebutan lainnya atau
dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART
masing2 Parpol
o NPWP
o NO REKENING
o Surat ket autentifikasi hasil penetapan
perolehan kursi dan suara parpol hasil
pemilu DPRD Kab/Kota yg dilegalisir oleh
Sekretaris KPU Kab/Kota
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN YG TELAH DIAUDIT OLEH
BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA PARPOL YG
MENYATAKAN BERTJ SECARA FORMIL
DAN MATERIIL DLM PENGGUNAAN
ANGGARAN
13
KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
(PSL 21)
KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI
DITJEN POLPUM
ITJEN
BIRO HUKUM
KEMEN HK DAN HAM
KPU
KABAN KESBANGPOL PROV
BIRO HUKUM SETPROV
BIRO KEU SETPROV
INSPEKTORAT PROV
KANWIL KEMEN HK DAN HAM
KPU
KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA
BAGIAN HUKUM SETKAB/KOTA
BAGIAN KEU SETKAB/KOTA
INSPEKTORAT KAB/KOTA
KPU
SK MDN
SK GUB
SK BUP/WKT
14
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI (PSL 22)
HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
BANTUAN
KEUANGAN PARPOL
TK PUSAT
MELAMPIRKAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
o AKTE NOTARIS PENDIRIAN
o SUSUNAN KEPENGURUSAN PARPOL
o SURAT KET NPWP
o NOMOR REKENING KAS UMUM
PARPOL
o SURAT KET HASIL PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA
HASIL PEMILU
o RENCANA PENGGUNAAN DANA
o LAP REALISASI YG TELAH
DIPERIKSA OLEH BPK
o SURAT PERNYATAAN KETUA
PARPOL
MDN
TK PROV GUB
TK KAB/KOTA BUP/W
KOTA
DIBUAT DLM
BERITA ACARA
VERIFIKASI
DALAM HAL BA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADM TIDAK
DILAMPIRKAN MAKA PERMINTAAN
PENYALURAN TIDAK DAPAT
DITINDAK LANJUTI.
15
BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .......
Pada hari ini …………… tanggal …….. bulan ……. Tahun ............., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota
............ Nomor …… Tahun …. tanggal ……, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai
Politik tahun … yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC …………..
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa
Partai …………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah
..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD
Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun ………… sebanyak ………… suara sah X Rp. …………… =Rp.
………………….
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ….. ini, dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1. ………………………………………… Ketua ( …….……………………… )
2. ………………………………………… Sekretaris ( …….……………………… )
3. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
4. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
5. ………………………………………… Anggota ( …….……………………… )
6. ………………………………………… Anggota ( …….………………...…… )
7. ………………………………………… Anggota ( …….………………...…… )
LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI
16
PERMINTAAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KE
REK KAS UMUM PARPOL TK
PUSAT KPD MENTERI KEU
DAN KETUA UMUM PARPOL
MENYAMPAIKAN BUKTI
PENERIMAAN KPD MENKEU
DAN MDN
MELAMPIRKAN
KELENGKAPAN
ADM
MDN MELALUI
DIRJEN POLPUM
PEJABAT
PENGELOLA KEU
DAERAH PROVINSI
PENYALURAN
BANTUAN
KEUANGAN
PERMINTAAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KE
REK KAS UMUM PARPOL TK
PROV DAN KETUA PARPOL
TK PROV MENYAMPAIKAN
BUKTI PENERIMAAN KPD
GUB
PERMINTAAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KE
REK KAS UMUM PARPOL TK
KAB/KOTA DAN KETUA
PARPOL TK PROV
MENYAMPAIKAN BUKTI
PENERIMAAN KPD BUP/
WALIKOTA
PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN PARPOL
(PSL 23)
PEJABAT
PENGELOLA KEU
DAERAH KAB/KOTA
17
BENTUK KEGIATAN PENDIDIKAN
POLITIK (PSL 26)
o SEMINAR
o LOKAKARYA
o DIALOG INTERAKTIF
o SARASEHAN
o WARKSHOP
o KEGIATAN PERTEMUAN PARPOL LAINNYA
SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
PARPOL
MATERI KEGIATAN
• Pemahaman Empat konsesus nas yaitu Pancasila,
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
• Pemahaman mengenai hak dan kewajiban WNI dlm
membangun Etika dan Budaya Politik
• Pengkaderan Anggota Partai Politik secara
berjenjang dan berkelanjutan
18
LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
. Latar belakang
. Maksud dan tujuan
. Agenda kegiatan
. Permasalahan
@ Penutup
. Susunan kepanitiaan
. Susunan acara
. Surat menyurat
. Makalah, Notulen/Catatan
. Daftar hadir peserta
. Dokumentasi
19
HONOR
PENGELUARAN
PENDIDIKAN
POLITIK
TRANSPORT
Honor Narasumber
Honor Moderator
Honor Petugas MC
Honor Petugas Notulen
Honor Pembaca Doa
Honor Panitia
Bantuan Transport Para Undangan
Bantuan Transport Peserta
20
Akomodasi
dan konsumsi
PENGELUARAN
PENDIDIKAN
POLITIK
Pengeluaran
lainnya
Akomodasi penginapan
Konsumsi Rapat Persiapan
Konsumsi Panitia
Konsumsi Peserta
Sewa Ruang pertemuan
Sewa Sound System
Sewa Infocus
Cenderamata
Transport
21
KEGIATAN OPESIONAL
SEKRETARIAT (PSL 27)
o ADMINISTRASI UMUM
o BERLANGGANAN DAYA DAN JASA
o PEMELIHARAAN DATA DAN ARSIP; DAN
o PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR.
22
ADMINISTRASI UMUM
Keperluan ATK
Rapat Internal Sekretariat
Transport mendukung
kegiatan operasional
sekretariat
Sewa Kantor
Honor Tenaga Adm Sekt
Parpol
BERLANGGANAN DAYA DAN JASA
Telepon dan Listrik
Air Minum Sekretariat
Jasa Pos dan Giro
Surat Menyurat atau
Media Cetak dan Elektronik
PEMELIHARAAN DATA
DAN ARSIP
Penyimpanan Data
Elektronik; dan/atau
Penyimpanan Data Manual.
PEMELIHARAAN PERALATAN
KANTOR
Pemeliharaan Peralatan
Elektronik Sekretariat; dan/atau
Pemeliharaan Peralatan
Inventaris Kantor Sekretariat
23
FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa :
a.Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
b.Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar
terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran …. yang kami sampaikan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
………,………………………..
DPP/DPD/DPC PARTAI …
KETUA UMUM/KETUA SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS
( ……………….…………) ( ……………….…………)
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
24
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANPOL
@ PARPOL WAJIB MENYAMPAIKAN LPJ
PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH TA
BERAKHIR KPD BPK UTK DILAKUKAN
PEMERIKSAAN
@ REKAP LPJ MEMUAT REKAPITULASI
DAN RINCIAN REALISASI BELANJA
@ Penutup
@ PARPOL WAJIB MENYAMPAIKAN LPJ
SECARA BERKALA 1 THN SEKALI KEPADA
MENTERI, GUB DAN BUP/WALIKOTA
SETELAH DIPERIKSA OLEH BPK
@ LPJ PARPOL TERSBT TERBUKA UTK
DIKETAHUI OLEH MASY
PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI APBN DAN APBD
BERTANGGUNGJAWAB SECARA FORMAL DAN
MATERIAL ATAS PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG DITERIMA
25
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar
Rp …., yang telah diperiksa BPK RI pada tanggal…bulan…tahun… sebagai berikut:
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK…………..
TAHUN ANGGARAN……………
NO JENIS PENGELUARAN JENIS
KEGIATAN
VOLUME
KEGIATAN
REALISASI
(Rp) KET
1 2 3 4 5 6
A PENDIDIKAN POLITIK
a. Seminar
b. Lokakarya
c. Dialog interaktif
d. Sarasehan
e. Workshop dan
f. Kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai
dengan tugas dan fungsi parpol .
B OPERASIONAL SEKRETARIAT
1. Administrasi Umum
a. Keperluan ATK
b. Rapat Internal Sekretariat
c. Transport dalam rangka mendukung
kegiatan operasional Sekretariat
d. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat
Partai Politik yang berkompeten di bidang
pengelolaan keuangan
2. Langganan Daya dan Jasa
a. Telepon dan Listrik
b. Air Minum Sekretariat
c. Jasa Pos dan Giro
d. Surat Menyurat; atau
e. Media Cetak dan Elektronik
3. Pemeliharaan Data dan Arsip
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor
C S A L D O Rp. ……………
26
PARPOL YG TIDAK MEMBUAT LPJ
DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA PENGHENTIAN BANTUAN
KEU TA BERKENAAN SAMPAI
LAPORAN DITERIMA
PENGENAAN
SANKSI
27
Penggunaan kegiatan Pendidikan Politik lebih
kecil sedangkan operasional sekretariat lebih
besar
Masih terdpt selisih antara LPJ yg dilaporkan
dgn jmlh dana yg diterima
Pembayaran honorarium
Pembebanan biaya sewa gedung pada biaya
pemeliharaan
Pembebanan biaya sewa hotel dalam rangka
musyawarah cabang luar biasa pada biaya
adm umum
Pembebanan biaya angsuran kendaraan
bermotor HASIL
AUDIT
BPK
HASIL
AUDIT
BPK
28
PEMERIKSAAN
OLEH BPK
TEMPAT
PEMERIKSAAN
HASIL
PEMERIKSAAN
• IDENTIFIKASI MASALAH
•ANALISIS
•EVALUASI
•KANTOR BPK
•DITJEN POLPUM,
KESBANGPOL
PROV/KAB/KOTA
•KANTOR PARPOL
•PARPOL WAJIB
MENINDAKLANJUTI
•PARPOL MEMBERI
PENJELASAN PALING
LAMBAT 60 HARI
29 29 29
29
B A G I M U N E G E R I, J I W A R A G A K A M I 29