PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 · PDF fileMelaporkan kemajuan pekerjaan dan ......
-
Upload
nguyenhuong -
Category
Documents
-
view
225 -
download
2
Transcript of PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 · PDF fileMelaporkan kemajuan pekerjaan dan ......
PENGANTAR
PENGADAAN
BARANG/JASA
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
BARANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI
PENDAHULUAN Definisi Barang/Jasa
3
PENDAHULUAN Definisi Barang/Jasa
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
JASA LAINNYA
JASA KONSULTANSI
PENDAHULUAN Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4
KEBUTUHAN
BARANG DAN
JASA PEMERINTAH
DIPERLUKAN
KEGIATAN
PENGADAAN
BAGAIMANA
CARA
PENGADAANNYA
(HOW)
PERATURAN
PERUNDANGAN
YANG TERKAIT
MELALUI
SWAKELOLA
RENCANA
UMUM
PENGADAAN
MELALUI
PENYEDIA
BARANG / JASA
KEGIATAN
PENGADAAN
TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR)
PARA PIHAK
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
USAHA KECIL
PELELANGAN INTERNATIONAL
PINJAMAN/HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN USAHA ASING
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
5
PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN
KONTRAK
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
PERSIAPAN
1. Perencanaan Umum
2. Perencanaan Pelaksanaan
3. Perencanaan Pemilihan
1. Persiapan dan
Pelaksanaan Kontrak
2. Pelaporan Penyerahan B/J
1. Pengumuman
2. Pendaftaran dan Pengambilan
Dokumen Pengadaan
3. Penjelasan
4. Pemasukan Dokumen penawaran
5. Pembukaan dan evaluasi dokumen
penawaran
6. Pengumuman Hasil Evaluasi
7. Sanggah
PENDAHULUAN Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia
6
Prinsip pengadaan barang/jasa
Efisien
Efektif
Transparan
Terbuka Bersaing
Adil/Tidak Diskriminatif
Akuntabel
7
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. PPHP
1 Pengadaan
melalui Penyedia
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan
d. PPHP
2 Pengadaan
dengan Swakelola
Perpres 53 Tahun 2010:
Pengangkatan dan pemberhentian
pejabat pada organisasi pengadaan
tidak terikat tahun anggaran
Dalam Pengadaan Swakelola,
PPK membentuk tim swakelola
terdiri dari: tim perencana,
tim pelaksana, dan tim
pengawas
8 PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Definisi
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan
pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
PENGGUNA ANGGARAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
9
PEJABAT PENGADAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PENYEDIA BARANG/JASA
Unit organisasi Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada
Badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya
Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung
PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Definisi
10 PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
PA/KPA
Tugas Pokok
1. Menetapkan dan mengumumkan RUP
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran
3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim Juri
4. Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 Milyar
Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar
5. Pelaporan Keuangan
6. Menyimpan seluruh dokumen
7. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
11 PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
PPK
Tugas Pokok
1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ
(Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak
3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak
4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan
6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
12
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN!
Mengadakan ikatan perjanjian dengan
menandatangani kontrak untuk penyedia
barang/jasa apabila belum tersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggaran yang
dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang
dibiayai dari APBN/APBD.
PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
13
a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan ULP;
b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan;
d. Membuat laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi;
e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia ULP
f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan
g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja
yang ditugaskan di ULP kepada
PA/KPA/Kepala Daerah.
PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
ULP/PP
Tugas Pokok
14
Tugas
Pokja ULP
1. Wajib Melaksanakan Proses
Pemilihan:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya diatas Rp 200 juta
• Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta
2. Menetapkan Penyedia:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp 100 Milyar
• Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar
3. Menjawab Sanggah I
Tugas
Pejabat
Pengadaan
1. Dapat Melaksanakan Proses
Pemilihan:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp 200 juta
• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta
2. Menetapkan Penyedia
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp 200 juta
• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta
1. Mengusulkan perubahan
perencanaan teknis;
2. Menyusun rencana
pemilihan;
3. Menetapkan dokumen
pengadaan;
4. Menetapkan nilai jaminan
penawaran, kecuali Pejabat
Pengadaan;
5. MengusulkanTenaga Ahli;
6. Melakukan proses
pemilihan;
7. Membuat laporan proses
dan hasil pengadaan
kepada Menteri/Kepala
Daerah;
8. Membuat pertanggung-
jawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan
kepada PA/KPA.
PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
15 PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP
Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
paham akan:
Pekerjaan yang akan diadakan
Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang
bersangkutan
Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan
Perangkat Organisasi ULP:
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan
perundang-undangan di bidang kelembagaan
(KemenPAN)
Pejabat Pengadaan:
Ditetapkan 1 orang
16
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kontrak;
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa
setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan.
PARA PIHAK
DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
PPHP
Tugas Pokok
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa:
Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat
dibentuk tim/tenaga ahli.
Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi:
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi
dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
17
Etika
Tertib & Tanggung
Jawab Profesional, Mandiri Dan
Jujur
Tidak
Saling Mempengaruhi
Menerima dan
tanggung jawab Menghindari
Conflict Of Interest
Mencegah Pemborosan
Menghindari Penyalah-
gunaan Wewenang
Tidak menerima,
menawarkan atau
menjanjikan
Kete
ntu
an
Ko
de E
tik
Ah
li P
en
gad
aan
Ke
ten
tua
n
Go
od
Go
vern
an
ce
18
Secara Umum Tahapan Prakualifikasi dan Pemilihan dilakukan
sebagai berikut:
19
TAHAP PRAKUALFIKASI
1. Pengumuman
Prakualifikasi
2. Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Prakualifikasi
3. Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
4. Pemasukan dan
pembukaan Dokumen
Prakualifikasi
5. Evaluasi Prakualifikasi
6. Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Prakualifikasi
7. Sanggah
TAHAP PEMILIHAN 1. Undangan/pengumuman
Dokumen Pemilihan
2. Pendaftaran dan pengambilan
Dokumen Pemilihan
3. Penjelasan Dokumen
Pemilihan
4. Pemasukan dan pembukaan
Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen
Penawaran
6. Penetapan dan pengumuman
hasil pemilihan
7. Sanggah dan Sanggah
Banding
Bila 2
sampul/
2 tahap
20
Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah:
1. Waktu penayangan pengumuman:
Minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk Pelelangan Umum,
Pelelangan Terbatas, dan Seleksi Umum.
Minimal 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana,
Pemilihan Langsung, dan Seleksi Sederhana.
2. DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif
dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh
perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila
berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri
terbatas
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
PRAKUALIFIKASI - 1
21
Ketentuan tentang Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi:
Apabila diperlukan, dapat
dilakukan penjelasan dokumen
kualifikasi dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Penjelasan Dokumen
Kualifikasi dan disampaikan
kepada seluruh peserta.
22
Ketentuan tentang pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi:
1. Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3 (tiga)
rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan
menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas
akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
2. Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa
pengiriman. Apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, segala resiko
menjadi tanggung jawab peserta.
Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan
pemasukan Dokumen Prakualifikasi:
Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar
peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi.
23
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir
Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a) Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi dilakukan
dengan sistem gugur;
b) Evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan
dengan sistem nilai (untuk jasa konsultansi) dan
sistem gugur (untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya);
c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi
persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun
calon daftar pendek.
EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
24
Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak 1
Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali bagi konsultan perorangan
2
Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut 3
Tidak masuk dalam daftar hitam 4
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
5
Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
25
Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 (tiga) tahun
6
Memiliki kemampuan sesuai dengan sub-bidang pekerjaan untuk usaha non kecil atau sesuai dengan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil
7
Dalam hal melakukan kemitraan:
Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan
Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
8
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
26
Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini:
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil
yang diperlukan
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha
yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 (sepuluh) tahun
terakhir dengan ketentuan:
1. KD = 3 x NPt Pekerjaan Konstruksi
KD = 5 x NPt Jasa lainnya
2. KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
3. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub-bidang pekerjaan, status
peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan
4. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai
pekerjaan sekarang dengan present value
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
27
d. Khusus Pekerjaan Konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan
keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan
pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
paket
e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP untuk usaha kecil = 5
KP untuk usaha non-kecil = 6
KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N, bila N>6,
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Bila Kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang
dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
28
Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
dikerjakan;
c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat
manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain.
Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi
dengan:
Memeriksa keaslian dokumen
Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen
Bagi penyedia asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut:
Penyedia yang berdiri < 3 (tiga) tahun, tidak wajib memiliki pengalaman
Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Ketentuan Penetapan Hasil Prakualifikasi
29
1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah
maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah:
2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan
proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan
3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan
masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat
penilaian kualifikasi.
Metode Pemilihan Minimum Maximum
Pelelangan Umum 3 -
Pelelangan Terbatas 3 -
Seleksi Umum 5 7
Seleksi Sederhana 3 5
KETENTUAN PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
30
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP
dan calon penyedia barang/jasa
TUJUAN
RAPAT
PENJELASAN
HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM
RAPAT
1. Sistem Pengadaan
Metode penyampaian penawaran
Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
Jenis kontrak
Dokumen yang harus dilampirkan
Acara pembukaan dokumen penawaran
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub-kontrak kepada usaha
kecil termasuk koperasi kecil
31
RAPAT PENJELASAN
Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup dan
HPS harus mendapat persetujuan dari PPK
sebelum dituangkan dalam adendum dokumen
pemilihan
Ketidakhadiran calon penyedia tidak
menggugurkan haknya untuk mengikuti proses
selanjutnya
Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rapat:
1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada
2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam adendum
dokumen pemilihan
3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan adendum
dan mengunggah (upload) di website
4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan
sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik
32
Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan
2. Cara penyampaian: penyampaian langsung atau melalui
pos/jasa pengiriman (Dokumen Penawaran dimasukan kedalam
sampul luar)
3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua)
rangkap (1 asli dan 1 rekaman)
4. Penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen
penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian,
pengubahan atau penambahan sepanjang waktu pemasukan
dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan
5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan
penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut
harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan
disampaikan ke seluruh peserta
PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN
33 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pemasukan Dokumen Penawaran
Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika
ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan
2. Membuat daftar peserta yang memasukan penawaran
3. Membuat tanda terima dokumen penawaran
4. Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah
batas akhir pemasukan dokumen penawaran
34 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran
Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran
1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran
2. Meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari peserta yang
hadir. Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-
kurangnya 2 (dua) jam
3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta
sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang
ditunjuk oleh ULP
4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen
penawaran asli yang bukan miliknya
5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan
dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I
35
Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap
dan tidak lengkap
2. Kelainan-kelainan yang dijumpai
3. Keterangan lain yang dianggap perlu
4. Tanggal Berita Acara
5. Ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang wakil
peserta atau 2 (dua) saksi yang ditunjuk ULP
6. Dilampirkan dokumen penawaran
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran
36 PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran
DOKUMEN PENAWARAN
Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai ada dan
tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:
• Surat penawaran
• Harga penawaran*)
• Masa berlaku penawaran
• Jaminan penawaran asli*)
• Surat kuasa (bila perlu)
• Surat perjanjian kemitraan (bila perlu)
• Metode/metodologi
• Jadwal pelaksanaan
• Sertifikat garansi
• Sumber daya/personil
• Spesifikasi teknis
• Volume pekerjaan
• Formulir rekapitulasi TKDN
• Pengalaman perusahaan
• Surat penawaran biaya (sama dengan surat penawaran)
• Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)
Data Administrasi Data Teknis **) Data Harga Penawaran
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
*) Untuk Satu Sampul
**) Sesuai jenis pekerjaan
Sampul I Sampul II
Satu Sampul
37
Ketentuan Umum Pelaksanaan Evaluasi Penawaran:
1. Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria
persyaratan dan isi dokumen penawaran
2. Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
3. Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam
aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang
tidak substansial (misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak
berkop perusahaan)
4. Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, maka:
Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam
Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana
Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat
(jika ada)
Jika angka 3 (tidak) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
38 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
Evaluasi Biaya Evaluasi Administrasi
Evaluasi Teknis
Mengecek 1. Surat penawaran
• Ditandatangani dan bertanggal
• Jangka waktu surat penawaran
2. Surat Jaminan Penawaran
• Perusahaan penerbit Jaminan
• Jangka waktu
• Nama peserta jaminan
• Besar nilai Jaminan
• Nama ULP
• Nama Paket yang dijamin
• Konfirmasi dan Klarifikasi
Jika lulus =>1 (satu) peserta lanjutkan ke evaluasi teknis
Menilai 1. Hal-hal pokok
Total harga penawaran
terhadap HPS
Harga satuan penawaran
timpang (> 110% dari
HPS)
Harga satuannya 0 (nol)
Perbedaan penulisan nilai
dalam angka dan huruf
2. Evaluasi kewajaran harga
Klarifikasi TKDN yang
berbeda dengan
perkiraan ULP
Klarifikasi penawaran
< 80 % dari HPS
3. Menghitung preferensi
harga atas penggunaan
produksi dalam negeri
Menilai
• Kesesuaian Spesifikasi teknis
• Bagian pekerjaan yang di
sub-kontrakan • Jangka waktu pelaksanaan
• Syarat teknis lainnya
ULP dapat melakukan
klarifikasi
Dapat menggunakan sistem
nilai ambang batas
Jika lulus =>1 (satu) peserta
lanjutkan ke evaluasi harga
39
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang meliputi:
1. Jadwal penyerahan
2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek)
(bila perlu)
3. Jaminan purna jual (bila perlu)
4. Tenaga teknis (bila perlu)
40
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi:
1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan
2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan
3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan
4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
41
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya
meliputi:
1. Jadwal penyerahan
2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
3. Jaminan purna jual (bila perlu)
4. Tenaga teknis (bila perlu)
5. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan
6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dokumen pemilihan
42
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Sistem Gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas
(passing grade)
Evaluasi Administrasi
Koreksi Aritmatik
Evaluasi Biaya
Evaluasi Teknis
SISTEM
GUGUR
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak lulus
pada salah satu tahap
dinyatakan gugur
1
2
3
SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Penetapan Hasil Pemilihan
43
Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan
1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:
Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 10 milyar
2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan
pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran
setelah mendapat usulan dari ULP
3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP)
4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu
penyedia barang/jasa bila diperlukan
44
SANGGAHAN
1. Waktu sanggahan paling lambat:
Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan
Terbatas)
Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
2. Ditujukan kepada ULP
3. Materi sanggahan meliputi:
Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan;
Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
dan/ atau
Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Hanya peserta yang
memasukkan penawaran
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat:
Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
Jika benar
ULP menyatakan Pelelangan
Gagal
1 2 Jika salah
Peserta Puas PPK membuat SPPBJ
Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah
Banding
45 SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING Sanggahan Banding
1. Menghentikan Proses Pemilihan
2. Waktu sanggahan banding paling lambat:
Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum &
Pelelangan Terbatas)
Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana &
Pemilihan Langsung)
3. Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan
tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
4. Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS
dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
Hanya peserta yang
memasukkan penawaran
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis
atas semua sanggahan selambatnya:
Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Jika diterima
PA/KPA menyatakan Pelelangan
Gagal, dan memerintahkan evaluasi
ulang atau pelelangan ulang
Jaminan Sanggah dikembalikan
Jika ditolak
PPK membuat SPPBJ
Jaminan sanggah disetor ke Kas
Negara/Daerah
1 2
Dapat menugaskan Pejabat
Eselon I/II (K/L/I); Sekda/PA
(Pemda) untuk menjawab
sanggahan banding
46
Calon peserta kurang dari 3 (tiga),
kecuali Pelelangan Terbatas
Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas
Sanggahan terbukti benar
Tidak ada penawaran yang lulus
Ada bukti persaingan tidak sehat
Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego)
Seluruh calon pemenang mengundurkan diri
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur,
sehingga PPK menolak SPPB/J
Dugaan KKN ULP dan atau PPK benar
Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010
Pelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaan
Seluruh calon pemenang mengundurkan diri
Sanggahan Banding benar
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar
PELELANGAN GAGAL
Dinyatakan oleh
ULP
Dinyatakan oleh
PA/KPA
Menteri/ Kepala
Lembaga/ Pimpinan
Institusi/ Kepala Daerah
Tindak Lanjut
•Evaluasi Ulang
•Perubahan
HPS, Spesifikasi Teknis, dan
Lingkup Pekerjaan
•Penyampaia
n ulang Dokumen
Penawaran
•Pelelangan Ulang
•Penghentian
Proses Pelelangan
•Penunjukan
Langsung
47
PENGADAAN LANGSUNG
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2(dua)
sumber Informasi
Pejabat
Pengadaan
mencari informasi
barang dan harga
PPK menyusun
HPS
Pejabat Pengadaan
melakukan
transaksi
Pejabat Pengadaan
melakukan klarifikasi
dan negosiasi teknis
serta mendapatkan
harga yang wajar
Pejabat Pengadaan
mendapatkan
bukti transaksi
48
PENYUSUNAN KONTRAK
Surat perjanjian
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan,
dengan data:
Syarat umum kontrak
Syarat khusus kontrak
Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak: Surat penunjukan
Surat penawaran
Spesifikasi umum
Spesifikasi khusus
Gambar-gambar
Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di
masing-masing substansinya
Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan)
Dokumen lainnya
49
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ):
1. Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman
pemenang apabila tidak ada sanggahan
2. Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan
umum dan empat hari kerja untuk pelelangan
sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan
dijawab dan tidak ada sanggahan banding
3. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan
banding dijawab
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP
menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
kepada PPK untuk jasa konsultansi
50
Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga
satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga
satuan pada kontrak gabungan lumpsum
dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari
nilai kontrak awal
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan
nilai kontrak
51
PELAKSANAAN KONTRAK
Uang Muka
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Uang muka diberikan:
Maksimal 20% untuk usaha non-kecil
Maksimal 30% untuk usaha kecil
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak:
Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama
Maksimal 15% nilai total kontrak
4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana
penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
52
PELAKSANAAN KONTRAK
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
Bulanan
Termin
Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi untuk
pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan
Penyesuaian harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan
kontrak harga satuan
2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan
3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang
53
PELAKSANAAN KONTRAK
Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila:
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat
ditunda;
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan
pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya
waktu pelaksanaan;
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam
waktu yang ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan,
kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan
telah dinyatakan oleh instansi berwenang.