menteri perindustrian republik indonesia nomor 33/m-ind/per/4/2013
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK …
Transcript of PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK …
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN
FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN /ATAU JASA OLEH
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) telah berdampak pada produktivitas sektor
industri tertentu yang berakibat pada menurunnya
pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara serta
stabilitas ekonomi;
b. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi bagi
sektor industri tertentu yang terdampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh
Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan
- 2 -
Mengingat
ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf e Peraturan MenteriKeuangan Nomor 68/PMK.010/2021 tentang BeaMasuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang danBahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasaoleh Industri Sektor Tertentu yang TerdampakPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentangPerubahan atas Peraturan Menteri PerindustrianNomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman PelaksanaanPemanfaatan Fasilitas Bea Masuk DitanggungPemerintah atas Impor Barang dan Bahan untukMemproduksi Barang dan/atau Jasa oleh IndustriSektor Tertentu yang Terdampak Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19);
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3 -
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentangPembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangkaPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentangKementerian Perindustrian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PemanfaatanFasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang
dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yangTerdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1160);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/ PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untukMemproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri
Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 715);
- 4 -
MenetapkanMEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIPERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEAMASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPORBARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANGDAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTUYANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19).
Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang PedomanPelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan UntukMemproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri SektorTertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1160) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yangselanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas beamasuk terutang yang dibayar oleh pemerintah
dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan.2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang selanjutnya disebut Industri Sektor Tertentu
adalah industri yang terdampak pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) yang layak untuk
- 5 -
diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakanPembina Sektor Industri.
3. Perusahaan Industri Sektor Tertentu yangselanjutnya disebut Perusahaan Industri adalahsetiap orang yang melakukan kegiatan di bidangusaha Industri Sektor Tertentu yangberkedudukan di Indonesia.
4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barangsetengah jadi, dan/atau bahan baku termasuksuku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit,atau dipasang untuk menghasilkan barangdan/atau jasa.
5. Gudang Berikat adalah tempat penimbunanberikat untuk menimbun barang impor, dapatdisertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupapengemasan/pengemasan kembali, penyortiran,penggabungan ( kitting) , pengepakan, penyetelan,pemotongan, atas barang-barang tertentu dalamjangka waktu tertentu untuk dikeluarkankembali.
6. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan
berikat untuk menimbun barang impor dan/ataubarang yang berasal dari tempat lain dalam
daerah pabean guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.7. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus
Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya
disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalahbadan hukum yang melakukan kegiatan
penyelenggaraan sekaligus pengusahaan
Kawasan Berikat.8. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap
Penyelenggara di Kawasan Berikat yangselanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum
yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan
Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat
- 6 -
milik Penyelenggara Kawasan Berikat yangberstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
9. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkatPLB adalah tempat penimbunan berikat untukmenimbun barang asal luar daerah pabeandan/atau barang yang berasal dari tempat laindalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) ataulebih kegiatan sederhana dalam jangka waktutertentu untuk dikeluarkan kembali.
10. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLByang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalahbadan hukum yang melakukan kegiatanpengusahaan PLB.
11. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara diPLB yang selanjutnya disebut PDPLB adalahbadan usaha yang melakukan kegiatanpengusahaan PLB yang berada di dalam PLBmilik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagaibadan usaha yang berbeda.
12. Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas yangselanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatukawasan yang berada dalam wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia yang
terpisah dari daerah pabean sehingga bebas daripengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai,pajak penjualan atas barang mewah, dan/ataucukai.
13. Pengusaha Kawasan Bebas adalah pengusahayang berkedudukan dan/atau mempunyai tempatkegiatan usaha di Kawasan Bebas dan telah
mendapat Perizinan Berusaha dari BadanPengusahaan Kawasan.
14. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnyadisingkat KEK adalah kawasan dengan batas
tertentu dalam wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia yang ditetapkan untuk
- 7 -
menyelenggarakan fungsi perekonomian danmemperoleh fasilitas tertentu.
15. Pelaku Usaha KEK adalah pelaku usaha yangmenjalankan kegiatan usaha di KEK.
16. Sistem Informasi Industri Nasional yangselanjutnya disebut SIINas adalah tatananprosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasimeliputi unsur institusi, sumber daya manusia,basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu samalain dengan tujuan untuk penyampaian,pengelolaan, penyajian, pelayanan, sertapenyebarluasan data dan/atau informasi industri.
17. Sistem Indonesia National Single Window yangselanjutnya disingkat SINSW adalah sistemelektronik yang mengintegrasikan sistemdan/atau informasi berkaitan dengan prosespenanganan dokumen kepabeanan, dokumenkekarantinaan, dokumen perizinan, dokumenkepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumenlain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor,yang menjamin keamanan data dan informasiserta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis.
18. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai.19. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan
terhadap Perusahaan Industri untuk memperolehkepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaianpersyaratan serta analisis manfaat pemberian
fasilitas BM DTP terhadap pengembangan
industri.20. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan
terhadap Perusahaan Industri yang mengajukanpermohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP atasaspek legalitas, jumlah, jenis, dan spesifikasi
- 8 -
Barang dan Bahan, kapasitas riil produksi, sertakondisi perusahaan.
21. Veriflkasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaanterhadap Perusahaan Industri yang telah melaluiproses Veriflkasi Awal terhadap realisasiimportasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatanproduksi terhadap Barang dan Bahan yangmendapat fasilitas BM DTP.
22. Veriflkasi Kemampuan Produsen Dalam Negeriadalah verifikasi atas kemampuan PerusahaanIndustri dalam negeri yang menyatakan mampumemproduksi Barang dan Bahan sebagaimanatercantum dalam Peraturan Menteri Keuanganyang mengatur mengenai bea masuk ditanggungpemerintah atas impor Barang dan Bahan untukmemproduksi barang dan/atau jasa oleh IndustriSektor Tertentu yang terdampak pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).
23. Surat Keterangan Veriflkasi Industri yangselanjutnya disingkat SKVI adalah suratketerangan hasil verifikasi terhadap PerusahaanIndustri yang mengajukan permohonanpemanfaatan fasilitas BM DTP, yang diterbitkan
oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.24. Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan,
nomor, dan cap jabatan pada surat keteranganverifikasi atas Barang dan Bahan yang salah
kirim, rusak atau reject25. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan
yang dibuat oleh orang dalam rangkamelaksanakan kewajiban pabean impor dalam
bentuk dan syarat yang ditetapkan dalamUndang-Undang Kepabeanan.
26. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga
independen yang ditetapkan oleh Menteri untukmelakukan kegiatan Verifikasi Industri.
- 9 -
27. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alihaset, perubahan penggunaan Barang dan Bahanuntuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha,diekspor, atau penghapusan dari asetperusahaan.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perindustrian.
29. Direktur Jenderal Pembina Industri adalahdirektur jenderal di lingkungan KementerianPerindustrian yang membidangi industri yangdapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.
30. Direktur Pembina Industri adalah direktur dilingkungan Kementerian Perindustrian yangmembidangi industri yang dapat memanfaatkanfasilitas BM DTP.
31. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkanoleh pemerintah pusat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:Pasal 3
(1) BM DTP juga dapat diberikan atas pengeluaranBarang dan Bahan asal luar daerah pabean ketempat lain dalam daerah pabean dari:
a. PLB;b. Gudang Berikat; atauc. Kawasan Berikat,yang dikeluarkan kepada Perusahaan Industri.
(2) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Atas pengeluaran Barang dan Bahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf c, bea masuk yang terutang yangseharusnya dilunasi oleh:
- 10 -
a. pengusaha Gudang Berikat atau pengusahadi Gudang Berikat merangkap penyelenggaradi Gudang Berikat; atau
b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB,dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BMDTP.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal,yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C, sehinggaberbunyi sebagai berikut:
Pasal 3AAtas pengeluaran Barang dan Bahan ke tempat laindalam daerah pabean oleh Pengusaha KawasanBerikat atau PDKB yang merupakan PerusahaanIndustri, bea masuk yang terutang yang seharusnyadilunasi oleh pengusaha tersebut dapat ditanggungpemerintah dalam bentuk BM DTP.
Pasal 3B
(1) BM DTP dapat diberikan atas impor Barang danBahan untuk menghasilkan jasa olehperusahaan sektor industri perbaikan dan/atauperawatan (maintenance, repair; and overhaul)pesawat terbang yang juga Perusahaan Industri.
(2) BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang
dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabeanke tempat lain dalam daerah pabean dari:a. PLB;b. Kawasan Berikat;c. Kawasan Bebas; ataud. KEK,yang dikeluarkan kepada perusahaan sektorindustri perbaikan dan/atau perawatan( maintenance, repair, and overhaul) pesawatterbang untuk keperluan kegiatan yangmenghasilkan jasa.
- 1 1 -
(3) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2):a. yang telah menjadi bagian dari barang yang
dilakukan jasa perbaikan dan/atauperawatan (maintenance, repair, andoverhaul) pesawat terbang; atau
b. dipergunakan untuk melakukan jasaperbaikan dan/atau perawatan(maintenance, repair and overhaul) pesawatterbang di luar tempat sebagaimanadimaksud pada ayat (2),
harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.(4) Atas pengeluaran Barang dan Bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,huruf c, dan huruf d, bea masuk yang terutangyang seharusnya dilunasi oleh:a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
b. Pengusaha Kawasan Bebas; atauc. Pelaku Usaha KEK,dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BMDTP.
Pasal 3C
Atas pengeluaran Barang dan Bahan:
a. yang telah menjadi bagian dari barang yang
dilakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan
( maintenance, repair, and overhaul) pesawatterbang; atau
b. dipergunakan untuk melakukan jasa perbaikandan/atau perawatan ( maintenance, repair, andoverhaul) pesawat terbang di luar tempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (2),
ke tempat lain dalam daerah pabean oleh Perusahaan
Industri yang merupakan Pengusaha PLB atau PDPLB,Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, Pengusaha
Kawasan Bebas, atau Pelaku Usaha KEK, bea masuk
- 12 -
yang terutang yang seharusnya dilunasi olehpengusaha tersebut dapat ditanggung pemerintahdalam bentuk BM DTP.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 6(1) Untuk dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Pasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (1), Pasal3B ayat (2), dan Pasal 3C, Perusahaan Industri
harus memiliki rekomendasi BM DTP yangditerbitkan oleh Direktur Pembina Industri.
(2) Perusahaan Industri mengajukan permohonanpenerbitan rekomendasi BM DTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkandokumen:
a. daftar Barang dan Bahan yang dimintakanBM DTP, paling sedikit memuat:1. nama perusahaan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. alamat perusahaan;
4. Kantor Bea dan Cukai tempatpemasukan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3B ayat (1), atau Kantor Bea dan
Cukai yang membawahi tempat
pengeluaran barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal
3A, Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C;
5. uraian jenis dan spesifikasi teknis
Barang dan Bahan;6. nomor pos tarif ( harmonized system
code) ;7. jumlah dan satuan barang;
8. harga impor;
- 13 -
9. perkiraan kurs nilai dasar perhitunganbea masuk;
10. negara asal;11. nilai BM DTP; dan12. nama dan jabatan penanggung jawab
Perusahaan Industri; danb. SKVI.
(3) Terhadap pengajuan pemanfaatan BM DTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuketentuan sebagai berikut:a. permohonan Verifikasi Industri diajukan 1
(satu) kali selama masa pemanfaatan BMDTP; dan
b. permohonan penerbitan rekomendasi BMDTP diajukan untuk setiap pengajuanpermohonan kegiatan importasi ataupengeluaran.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 15
(1) Setelah masa pemanfaatan BM DTP, Lembaga
Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi
Akhir dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan setelah Perusahaan Industri
menyampaikan notifikasi melalui SIINas.(2) Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemeriksaan terhadap realisasiimportasi Barang dan Bahan sertapenggunaannya.
(3) Berdasarkan Verifikasi Akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana
Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasilVerifikasi Akhir.
(4) Laporan hasil Verifikasi Akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- 14 -
a. jumlah Barang dan Bahan yang diimpor,sudah digunakan, dan belum digunakanatau sisa;
b. surat pemyataan perusahaan mengenairencana penggunaan Barang dan Bahan sisayang ditandatangani oleh pimpinanperusahaan;
c. jumlah produk yang dihasilkan, termasuksisa ( waste), reja ( parings) , dan skrap ( scrap)dari produksi; dan
d. kondisi perusahaan sesudah pemberianfasilitas BM DTP, yang memuat:1. data produksi;2. penjualan;3. tenaga keija;
4. modal usaha;5. pembayaran pajak selama pemanfaatan
BM DTP berdasarkan surat setoranpajak dan/atau surat pembayaran pajak
tahunan; dan6. total bea masuk yang dibayarkan yang
ditandatangani oleh pimpinanperusahaan.
(5) Laporan hasil Verifikasi Akhir disampaikan
kepada Perusahaan Industri dan DirekturJenderal Pembina Industri paling lambat 10
(sepuluh) Hari melalui SIINas setelah VerifikasiAkhir dilaksanakan.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 19Surat rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuatinformasi:
a. nama perusahaan;b. nomor pokok wajib pajak;
- 15 -
c. alamat perusahaan;d. Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3B ayat (1), atau Kantor Bea dan Cukaiyang membawahi tempat pengeluaran barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),Pasal 3A, Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C;
e. uraian jenis dan spesifikasi teknis barang;f. nomor pos tarif ( harmonized system code) ;g. jumlah dan satuan barang;
h. harga impor;i. perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea
masuk;j. negara asal;k. total nilai BM DTP dengan dibulatkan ribuan
penuh ke atas; dan1. nama dan jabatan pejabat Direktur Pembina
Industri yang menerbitkan rekomendasi.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat,yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga berbunyi
sebagai berikut:Pasal 24
(1) Dalam hal Perusahaan Industri telah selesaimelakukan realisasi pemanfaatan fasilitas BMDTP atas importasi Barang dan Bahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3B ayat (1) atau pengeluaran Barang
dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (2), danPasal 3C, Perusahaan Industri menyampaikannotifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi
untuk melakukan Verifikasi Akhir melalui SIINas.(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan dokumenberupa:
- 16 -
a. surat pernyataan bermeterai penerimaan BMDTP yang ditandatangani oleh pimpinanPerusahaan Industri;
b. data realisasi importasi;c. kondisi perusahaan sesudah pemberian
fasilitas BM DTP, yang memuat:1. data produksi;2. penjualan;3. tenaga kerja;4. modal usaha;5. pembayaran pajak selama pemanfaatan
BM DTP berdasarkan surat setoranpajak dan/atau surat pembayaran pajak
tahunan; dan6. total bea masuk yang dibayarkan yang
ditandatangani oleh pimpinanperusahaan.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)juga diteruskan oleh SIINas kepada direktur yangmemiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanandan iklim usaha industri, Direktur PembinaIndustri, dan sekretaris direktorat jenderal
pembina industri.(4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Harisetelah selesai melakukan importasi ataupengeluaran Barang dan Bahan terakhir.
8. Di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab,yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IIIA
BARANG DAN BAHAN SALAH KIRIM, RUSAK ATAU
REJECT, DAN/ATAU SISA HASIL PRODUKSI
Bagian KesatuUmum
- 17 -
Pasal 27A(1) Terhadap Barang dan Bahan yang salah kirim,
rusak atau reject sehingga tidak dapat diolah,dirakit, atau dipasang, yang telah mendapatkanpersetujuan dari Direktur Pembina Industri,dapat dimusnahkan atau diekspor.
(2) Terhadap Barang dan Bahan yang telahdilakukan pemusnahan atau dieksporsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masukyang telah dibayarkan dengan ditanggungpemerintah tidak dipungut kembali.
Pasal 27BKriteria Barang dan Bahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27A ayat (1) merupakan Barang danBahan sesuai kondisi yang disampaikan padaPemberitahuan Pabean Impor Barang dan Bahantersebut.
Pasal 27CTerhadap sisa hasil produksi atau waste/ scrap dapatdilakukan Pemindahtanganan.
Bagian KeduaTata Cara Verifikasi atas Barang dan Bahan yang
Salah Kirim, Rusak atau Reject
Pasal 27D(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1), PerusahaanIndustri harus mengajukan permohonanverifikasi atas Barang dan Bahan yang salahkirim, rusak atau reject kepada LembagaPelaksana Verifikasi melalui SIINas.
(2) Permohonan verifikasi atas Barang dan Bahanyang salah kirim, rusak atau reject sebagaimana
- 18 -
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi denganmengunggah dokumen berupa:a. nama perusahaan, alamat kantor, alamat
pabrik;b. data Barang dan Bahan yang akan
dimusnahkan atau diekspor meliputi uraianbarang, spesifikasi, nomor pos tarif( harmonized system code) , volume, harga(nilai impor), nilai BM DTP, nomor dantanggal Pemberitahuan Pabean Impor terkait;
c. salinan Pemberitahuan Pabean Impor terkait;d. salinan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pemberian BM DTP atas imporatau pengeluaran Barang dan Bahan untukmemproduksi barang dan/atau jasa olehPerusahaan Industri yang terkait;
e. surat pemyataan mengenai alasanpemusnahan atau ekspor Barang danBahan, dan rencana pemusnahan atauekspor Barang dan Bahan.
Pasal 27E(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27D, Lembaga Pelaksana Verifikasimelaksanakan verifikasi atas Barang dan Bahanyang salah kirim, rusak atau reject.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:a. pemeriksaan dokumen; danb. pemeriksaan lapangan.
(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dilakukan untukmemastikan kelengkapan dan kebenarandokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal27D ayat (2).
(4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai:
- 19 -
a. kesesuaian antara dokumen permohonandengan kebenaran Barang dan Bahan yangakan dimusnahkan atau diekspor;
b. pemenuhan kriteria Barang dan Bahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B;dan
c. bentuk dan/atau ukuran awal Barang danBahan.
Pasal 27F(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27E, Lembaga PelaksanaVerifikasi menerbitkan surat keterangan verifikasiatas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusakatau reject paling lambat 10 (sepuluh) Harisetelah verifikasi dilaksanakan.
(2) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikansurat keterangan verifikasi atas Barang danBahan yang salah kirim, rusak atau rejectsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaDirektur Pembina Industri melalui SIINas.
(3) Berdasarkan penyampaian surat keteranganverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Direktur Pembina Industri melakukan validasidan memberikan Tanda Sah.
(4) Surat keterangan verifikasi atas Barang danBahan yang salah kirim, rusak atau reject yangtelah ditandasahkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) disampaikan kepada Perusahaan Industriyang mengajukan permohonan melalui SIINas,dengan tembusan kepada Lembaga Pelaksana
Verifikasi.(5) Berdasarkan surat keterangan verifikasi atas
Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak ataureject yang telah ditandasahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industridapat melakukan pemusnahan atau ekspor atas
- 20 -
Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 27A ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 28(1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan
Pemberitahuan Pabean Impor kepada DirekturJenderal Pembina Industri melalui SIINas.
(2) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Imporsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pemberitahuan Pabean Impor harus
disampaikan paling lambat pada tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya terhitung sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Impormendapatkan nomor pendaftaran; dan
b. Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggalpendaftaran pada bulan Desember, harusdisampaikan paling lambat tanggal 4 Januaritahun berikutnya.
(3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak memenuhiketentuan penyampaian Pemberitahuan PabeanImpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Perusahaan Industri dibebankan perhitungan bea
masuk terutang yang diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai kepabeanan.
(4) Atas Pemberitahuan Pabean Impor yangdisampaikan oleh Perusahaan Industrisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal Pembina Industri melakukan konfirmasikepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui
direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsimerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.
- 2 1 -
10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pasal 28A(1) Dalam hal terjadi gangguan operasional yang
mengakibatkan sistem elektronik SIINas tidakberfungsi pada batas waktu penyampaian,penyampaian Pemberitahuan Pabean Imporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28disampaikan secara manual.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (2) jatuh pada hari libur,Pemberitahuan Pabean Impor dapat disampaikanpada hari kerja berikutnya.
11. Pasal 29 dihapus.12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:Pasal 30
Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor ataudikeluarkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat,PLB, Kawasan Bebas, atau KEK dengan telahmendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenaipemberian BM DTP sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) huruf a:
a. wajib dipergunakan untuk memproduksi barang
dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalamnegeri;
b. wajib digunakan sesuai dengan peruntukannyaoleh Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan
c. tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan kepada
pihak lain.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf,yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
- 22 -
(1) Perusahaan Industri yang mengimpor Barang danBahan dengan memanfaatkan BM DTP diverifikasioleh Lembaga Pelaksana Verifikasi yangditetapkan oleh Menteri.
(2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmelakukan:a. Verifikasi Industri;b. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam
Negeri; danc. verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah
kirim, rusak atau reject.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:
Pasal 32(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib
menyampaikan laporan hasil Verifikasi Industrikepada Menteri melalui direktur jenderal yangmemiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan,perwilayahan, dan akses industri internasional,dan Direktur Jenderal Pembina Industri palinglambat akhir bulan Maret pada tahun berikutnya.
(2) Laporan hasil Verifikasi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang memuat
paling sedikit:1. data perusahaan yang telah diverifikasi;
2. rencana dan realisasi importasi Barangdan Bahan; dan
3. rencana dan realisasi hasil produksi;b. analisis biaya dan manfaat dari pemberian
fasilitas BM DTP terhadap perkembanganmasing-masing kelompok Industri Produk
Tertentu termasuk Industri Penunjang;c. analisis perkembangan Industri Produk
Tertentu yang mencakup:
- 23 -
1. pertumbuhan Industri Penunjang;2. pertumbuhan investasi baru;
3. peningkatan kemampuan produksiIndustri;
4. peningkatan ekspor;
5. peningkatan penjualan dalam negeri;dan
6. peningkatan penyerapan tenaga kerja;d. analisis dampak pemanfaatan fasilitas BM
DTP bagi perkembangan Industri nasional;dan
e. data, informasi, atau keterangan PerusahaanIndustri yang telah mengajukan VerifikasiIndustri apabila dibutuhkan.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:
Pasal 34
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukanpemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan
BM DTP berdasarkan laporan realisasi impor
dan/atau laporan hasil verifikasi yang diperoleh
melalui SIINas.(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DirekturJenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan
direktur jenderal di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi dibidang ketahanan, perwilayahan, dan aksesindustri internasional.
(3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis
terkait.(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan
- 24 -
lapangan dan/atau tindakan pengawasan lainyang diperlukan.
16. Ketentuan dalam huruf B sebagaimana tercantumdalam Lampiran Peraturan Menteri PerindustrianNomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman PelaksanaanPemanfaatan Fasilitas Bea Masuk DitanggungPemerintah atas Impor Barang dan Bahan UntukMemproduksi Barang dan/atau Jasa oleh IndustriSektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160) diubah,sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 2 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Juli 2021
MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 856
S o<o yy
* 1epal
tn'hA
4 ] e
dengan aslinyaJenderal
industrianukum,
o Hariyono