MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industridi

Tempat

SURAT EDARANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021TENTANG

OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI PADA MASAKEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19

I. LATAR BELAKANGPemerintah telah menetapkan penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan PresidenNomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonalamPenyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai BencanaNasional.Oleh karena itu, Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat,termasuk pelaku usaha industri dan pelaku usaha kawasan industri,harus bekerja bersama secara sinergis dalam upaya percepatanpenanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di seluruh wilayahIndonesia.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya percepatanpenanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dan untukmemastikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industrimenerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta sesuai dengankebijakan yang ditetapkan Pemerintah, perlu mengeluarkan SuratEdaran Menteri Perindustrian tentang Operasional dan MobilitasKegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan MasyarakatCovid-19.

- 2 -

II. MAKSUD DAN TUJUANa. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman PerusahaanIndustri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam melaksanakanoperasional dan mobilitas kegiatan industri pada masaKedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

b. TujuanSurat Edaran ini ditujukan untuk mewujudkan percepatanpenanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di lingkunganPerusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

III. RUANG LINGKUPRuang lingkup Surat Edaran ini adalah pedoman dan tata carapelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri sertapelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan PerusahaanIndustri dan Perusahaan Kawasan Industri selama masa KedaruratanKesehatan Masyarakat Covid-19.

IV. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustriansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang KekarantinaanKesehatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PembatasanSosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan PenangananCorona Vims Disease 2019 (Covid-19);

d. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang KementerianPerindustrian;

e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang PenetapanKedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vims Disease 2019(Covid-19);

f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang PenetapanBencana Nonalam Penyebaran Corona Vims Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

- 3 -

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentangPedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangkaPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);dan

h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

V. ISI EDARAN

a. Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri1. Selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri tetapdapat menjalankan kegiatan usahanya sepanjang memilikiIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

2. Kegiatan usaha industri dan usaha kawasan industrisepanjang rantai nilainya mulai dari pengadaan bahan bakudan bahan penolong dari pemasok, operasional produksi danpendukungnya, sampai dengan distribusi produk, termasukmobilitas dan aktivitas staf / pekerja/ karyawan/ pegawai,merupakan bagian tidak terpisahkan dalam operasional danmobilitas kegiatan industri.

3. Untuk mendapatkan Izin Operasional dan Mobilitas KegiatanIndustri, Perusahaan Industri dan Perusahaan KawasanIndustri mengajukan permohonan secara elektronik melaluiportal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai denganpedoman pengajuan permohonan sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Surat Edaran ini.

4. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yangtelah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas KegiatanIndustri memprioritaskan produksi dan/atau penyediaansarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhikebutuhan dalam negeri dalam upaya percepatanpenanganan dan pengendalian Covid-19 secara nasional,terutama yang terkait dengan kebutuhan penanganankeselamatan pasien seperti oksigen, tabung oksigen,ventilator, kebutuhan obat-obatan, alat pelindung diri (APD),masker, dan bahan serta alat kesehatan lainnya.

- 4 -

b. Penerapan Protokol KesehatanPerusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yangmemiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri wajibmelaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di lingkunganperusahaannya yang paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaiberikut:1. pimpinan/ manajemen:

a) membentuk satuan tugas Covid-19 di lingkunganpabrik/perusahaan dan berkoordinasi dengan satuantugas Covid-19 pemerintah daerah setempat;

b) menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatandi lingkungan pabrik/ perusahaan dan/atau bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan;

c) menyusun panduan pengaturan masuk dan pulangkerja, pergantian shift, istirahat, kegiatan ibadah,makan, dan aktivitas lain yang dapat menimbulkankerumunan di lingkungan pabrik/ perusahaan; dan

d) melakukan upaya pencegahan dan penangananpenyebaran Covid-19 di lingkungan pabrik/perusahaan,termasuk namun tidak terbatas pada:1) pencegahan, dengan cara:

i. melakukan screening awal kepada seluruhstaf / pekerja/karyawan/ pegawai melaluipemeriksaan suhu tubuh dan/ataupemeriksaan orang dengan gejala pernapasanseperti batuk/flu/ sesak napas pada waktumemasuki area pabrik/ perusahaan, termasukkepada orang selain staf/ pekerja/ kaiyawan/pegawai yang memasuki areapabrik/ perusahaan;

ii. melarang staf / pekerja/ karyawan/ pegawai,termasuk orang selain staf / pekerja/ karyawan/pegawai, yang suhu tubuhnya melebihi ambangbatas yang diperbolehkan, bergejalapernapasan seperti batuk/flu/sesak napas,atau tidak sehat untuk masuk atau melakukan

- 5 -

aktivitas di area pabrik/perusahaan danmerujuk yang bersangkutan untuk segeramelakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanankesehatan terdekat;

iii. melarang staf/ pekerja/kaiyawan/pegawai,termasuk orang selain staf / pekerja/ kaiyawan/pegawai, yang memiliki riwayat perjalanan dariluar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhirmemasuki area pabrik/perusahaan;

iv. menyediakan fasilitas untuk mencuci tanganatau menyediakan cairan pembersih yangmemadai dalam jumlah yang cukup danmudah dijangkau di area akses keluar masukbangunan/gedung/ ruangan dan area kerja;

v. menyediakan sirkulasi udara yang baik di areakerja atau fasilitas lain yang digunakan sebagaitempat bekerja;

vi. melakukan pembersihan secara rutin dengancairan disinfektan pada area kerja atau fasilitaslain yang digunakan sebagai tempat bekerja,termasuk tempat ibadah, tempat istirahat,kamar mandi, konter registrasi danpembayaran, tempat makan, dan fasilitas atautempat lain yang digunakan baik secarabergantian atau bersama-sama;

vii. mengatur pembatasan jumlah staf / pekerja/karyawan/ pegawai pada saat menggunakanfasilitas umum atau fasilitas sosial, sepertitempat ibadah, tempat istirahat, kamar mandi,konter registrasi dan pembayaran, tempatmakan, dan fasilitas atau tempat lain yangdigunakan baik secara bergantian ataubersama-sama;

viii. menyediakan suplemen/vitamin dan makananbergizi untuk staf/pekerja/karyawan/pegawai;

ix. melaksanakan vaksinasi untuk seluruhstaf / pekerja/ karyawan/ pegawai secara mandiri

- 6 -

atau bekerja sama dengan pihak lain yangdapat menyediakan atau memfasilitasivaksinasi; dan

x. melakukan sosialisasi Perilaku Hidup Bersihdan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/infografis pada tempat yang strategis di areapabrik/ perusahaan atau media lain yangdimiliki oleh perusahaan;

2) penanganan dengan cara:i. melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment)

dalam hal terdapat staf / pekerja/ karyawan/pegawai di lingkungan pabrik/perusahaan yangterkonfirmasi Covid-19, dengan ketentuan:i.1. testing dengan target positivity rate <10%

(sepuluh persen) terhadap suspek, yaitumereka yang bergejala dan juga kontakerat;

1.2. tracing perlu dilakukan sampai mencapailebih dari 15 (lima belas) kontak eratperkasus konfirmasi. Karantina perludilakukan pada yang diidentifikasi sebagaikontak erat. Setelah diidentifikasi kontakerat harus segera diperiksa (entry-test) dankarantina perlu dijalankan. Jika hasilpemeriksaan positif maka perlu dilakukanisolasi. Jika hasil pemeriksaan negatifmaka perlu dilanjutkan karantina danpada hari ke-5 karantina dilakukanpemeriksaan kembali ( exit-test) untukmelihat apakah virus terdeteksisetelah/selama masa inkubasi. Jika hasilpemeriksaan kembali ( exit-test) negatif,maka staf / pekerja/ karyawan/ pegawaidianggap selesai karantina; dan

1.3. treatment perlu dilakukan dengankomprehensif sesuai dengan berat gejala.

- 7 -

Hanya staf / pekerja/ karyawan/ pegawaibergejala sedang, berat, dan kritis yangperlu di rawat di rumah sakit. Isolasi perludilakukan dengan ketat untuk mencegahpenularan;

ii. melakukan sterilisasi di area kerja dan arealain yang berhubungan dengan staf / pekerja/karyawan/ pegawai yang terkonfirmasi Covid-19; dan

iii. menyediakan dan/atau memfasilitasi tempatisolasi mandiri yang diperuntukkan bagi staf /pekerja/ karyawan/pegawai yang terkonfirmasiCovid-19;

2. staf / pekerja/karyawan/ pegawai:a) jika selama di dalam area pabrik/ perusahaan merasakan

sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segeramemeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatanterdekat;

b) staf/ pekerja/ karyawan/pegawai yang kembali dari luarnegeri wajib menginformasikan kepada perusahaan dantidak masuk kerja setidaknya selama 14 (empat belas)hari sejak kedatangan. Sebelum masuk kerja, yangbersangkutan harus menunjukkan surat keterangansehat;

c) dilarang berjabat tangan dengan siapapun danmengadopsi bentuk sapaan lain; dan

d) menerapkan protokol kesehatan di area pabrik/perusahaan yang mencakup 6M, yaitu:1) memakai masker dengan benar;2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

atau cairan hand sanitizer/ antiseptik;3) menjaga jarak;4) menjauhi dan mencegah terjadinya kerumunan;5) menghindari makan bersama; dan6) mengurangi pergerakan yang tidak berhubungan

langsung dengan aktivitas pekerjaan.

- 8 -

c. Pelaporan1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang

telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas KegiatanIndustri wajib menyampaikan laporan pelaksanaanoperasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala 2(dua) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Selasa danJumat, secara elektronik melalui portal SIINas(siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pelaporansebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan operasional danmobilitas kegiatan industri, Perusahaan Industri danPerusahaan Kawasan Industri wajib menyatakan bahwadata/informasi yang dilaporkan benar dan bersedia dikenaisanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional danMobilitas Kegiatan Industri dalam hal terdapatketidaksesuaian data/ informasi pelaksanaan protokolkesehatan Covid-19 yang dinyatakan dengan kondisi dilapangan.

d. Verifikasi dan Pemeriksaan LapanganTim Pemantau Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industrimelaksanakan verifikasi dan pemeriksaan lapangan yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.

e. Sanksi1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dapat

dikenai sanksi administratif berupa:a) peringatan tertulis;b) pembekuan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan

Industri; danc) pencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan

Industri.2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan

dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan KawasanIndustri tidak menyampaikan laporan pelaksanaanoperasional dan mobilitas kegiatan industri pada setiapmasa/ periode pelaporan.

- 9 -

3. Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Operasional danMobilitas Kegiatan Industri diberikan dalam hal PerusahaanIndustri atau Perusahaan Kawasan Industri telah dikenaisanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak:a) 3 (tiga) kali secara berturut-turut; ataub) 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak pertama kali dikenai peringatan tertulis.4. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang

telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IzinOperasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dilarangmelakukan operasional dan mobilitas kegiatan industrisampai dengan Izin Operasional dan Mobilitas KegiatanIndustrinya diaktifkan kembali.

5. Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang telahdibekukan dapat diaktifkan kembali secara otomatis dalam

f

hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industritelah menyampaikan kembali laporan pelaksanaanoperasional dan mobilitas kegiatan industri padamasa/ periode pelaporan berikutnya, termasuk laporanpelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri padamasa/ periode pelaporan yang belum dilaporkan.

6. Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional danMobilitas Kegiatan Industri diberikan dalam hal:a) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri

telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuanIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri namuntidak menghentikan operasional dan mobilitas kegiatanindustrinya;

b) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industritelah dikenai sanksi administratif berupa pembekuanIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dantidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasionaldan mobilitas kegiatan industri pada masa/periodepelaporan berikutnya;

c) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industritelah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

- 10 -

Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industrisebanyak 2 (dua) kali; atau

d) ditemukan ketidaksesuaian data/ informasi pelaksanaanprotokol kesehatan Covid-19 di lingkunganpabrik/perusahaan yang dilaporkan dengan hasilverifikasi dan pemeriksaan lapangan.

7. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yangtelah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IzinOperasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dilarangmelakukan operasional dan mobilitas kegiatan industrisampai dengan memiliki Izin Operasional dan MobilitasKegiatan Industri barn.

8. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yangtelah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IzinOperasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dapatmengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan IzinOperasional dan Mobilitas Kegiatan Industri paling cepat 14(empat belas) hari sejak tanggal pencabutan.

9. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuanIzin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, danpencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industridisampaikan secara elektronik.

VI. PENUTUPa. Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian:

1. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan OperasionalPabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan MasyarakatCorona Virus Disease 2019;

2. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman PengajuanPermohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalamMasa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona VirusDisease 2019 (Covid-19);

3. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan bagiPerusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yangMemiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;dan

- 1 1 -

4. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri dalamUpaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian PandemiCorona Virus Disease 2019 (Covid-19),

tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti denganketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran ini.

b. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masakedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 23 Juli 2021

. •MENT.RRT PF.RTNDI JSTRTAN

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;5. Menteri Kesehatan;6. Menteri Ketenagakerjaan;7. Menteri Dalam Negeri;8. Menteri Perhubungan;9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;10. Jaksa Agung Republik Indonesia;11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;13. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;14. Gubernur/Bupati/Walikota;15. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan16. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.