1

PERATURAN DAERAH KOTATUALNOMOR ,"0 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menirnbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAUKOTA TUAl,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-UndangNornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Retribusi Izin Ternpat PenjualanMinurnan Beralkohol rnerupakan salah satu jenisRetribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut olehPernerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-UndangNornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan denganPeraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanadirnaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk danditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi IzinTernpat Penjualan Minurnan 8eralkohol;

1. Undang-Undang Nornor 60 Tahun 1958 tentangPenetapan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1957tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Swatantra TingkatII dalarn Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku(lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nornor 111, Tarnbahan lernbaran Negara RepublikIndonesia Nornor 1645);

2. Undang-Undang Nornor 49 Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (lernbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nornor 156, Tarnbahan lernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang nornor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndang-Undang Hukurn Acara Pidana (lernbaranNegara Tahun 1981 Nornor 76, Tarnbahan lernbaranNegara Nornor 3209);

t~/--------------~----------~------------~,

'".."

2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran NegCl'raRepublik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentangPembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, TambahanLembaran Negara RepubHkIndonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjasekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor02, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008tentanq Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 02, Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008Nomor 03, seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

4

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, SeriD);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-POkokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahTahun 2009 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ~OTA TUAL TENTANGRETRIBUSl IZIN' TEMPAT PE N,lUALAN, MINUMANBERALKOHOL

BABI

KETENTUAN UMUM

PasallDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Tual;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;

6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Seretariat Daerah adalah BagianEkonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tual;

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidangperRetribusian daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan! atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 'dengan nama atau dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atauorqanisasl yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya;

•

5

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yangdapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalamrangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau badan yangdimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian danpengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaansumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelesstarian lingkungan;

13. Wajib Retribusi adalah orang pnbadt atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan eara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratifberupa bunga dan/ atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenqhirnpun dan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganretribusi daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk meneari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menernukantersangkanya.

• =

6

BABII

NAMA, OBlEK DAN SUBlEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungutretribusi atas izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal3

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalahpemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatutempat tertentu.

Pasal4

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orangpribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minumanberalkohol dari Pemerintah Daerah;

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orangpribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan kedalamGolongan Retribusi PerizinanTertentu.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6

lingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas tempat usahapenjualan minuman beralkohoJ.

7

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin TempatPenjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutupsebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yangbersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penerbitan dokumen IZIn, pengawasan di lapangan,penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif daripemberian izin tersebut.

BABVI

STRUKTUR DAN BESARAN TARlF RETRIBUSI

Pasal8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan MinumanBeralkohol ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk minuman beralkohol diminum di tempat penjualan.

JENIS TEMPAT USAHA LUAS TEMPAT USAHA TARIF PER TAHUN

Hotel dan atau Restoran s.d. 20 M2 Rp. 500.00021 M2 s.d. 60 M2 Rp. 600.00041 M2 s.d. 60 M2 Rp. 700.00061 M2 s.d. 80 M2 Rp. 800.00081 M2 s.d. 100 M2 Rp. 900.000lebih dari 100 M2 Rp.1.000.000

Bar, Pab, Diskotik, Karaoke s.d. 20 M2 Rp. 750.000Klub Malam dan sejenisnya 21 M2 s.d. 80 M2 Rp.1.000.000

lebih dari 80 M2 Rp.1.500.000

I L

8

b. Untuk minuman beralkohol yang dijual secara eceran dalam kemasan.

lENIS TEMPAT USAHA LUAS TEMPAT USAHA TARIFPERTAHUNPasar Swalayan, Toko, Kios s.d. 20 M2 Rp. 500.000.dan sejenisnya 21 M2 s.d. 40 M2 Rp. 600.000.

Lebih dari 40 M2 Rp. 700.000.

Pasal9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditinjau kembali setiap 3(tiga) Tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasall0

Retribusi dipungut di wiJayah daerah tempat Retribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol diberikan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN

Pasalll

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

(3) Bentuk, lsl, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

•

9

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh satu)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakanyang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hat Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratanyang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengandikenakan bunga sebesar 20/0 (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempatlain yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan denganPeraturan Walikota.

BABX

TATACARA PENAGIHAN

Pasal14

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRDjika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepatpada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutangyang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

•

10

BABXIKEBERATANPasal15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota ataupejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal16(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yangterutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.

Pasal17(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaranRetribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

~ /

11

BABXII

PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PasallS

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahdilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.(3) Dalam hat diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat Teguran tersebut.

•

12

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyakepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.

Pasal20(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Walikota.

BABXIV

PEMERIKSAAN

Pasal21(1) Walikota berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denganobjek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/ atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Walikota.

BABXV

PEMANFAATAN

Pasal22(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus

disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

•

13

(2) Sebagian hasHpenerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatanyang berkaitan langsung dengan pemberian Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

BABXVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABXVII

PENYIDIKAN

Pasal24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah:

•

14

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaannegara.

BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota TualNomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan MinumanBeralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

•

15

Pasal27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di TualPada tanggal ~l Desember 2011

\!WALI··....·Ja

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di TualPada tanggal 3' Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR ~G

•

16

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR so TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUMUntuk mendorong percepatan perubahan dan kemajuan Daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan hak dan kewajibanuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melaluikebijakan Daerah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban untukmemberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa danpemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatankesejahteraan masyarakat. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dansesuai dengan harapan untuk memberikan daya ungkit terhadappenerimaan daerah yang berasaI dari Retribusi Daerah dari waktu kewaktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agarperanan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah adalah Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol.Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan denganPeraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan PeraturanDaerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tualdapat memungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelasdan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif RetribusiIzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu juga telah diaturhal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman padaperaturan perundangan dibidang Retribusi Daerah, jugamemperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lainseperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

•

11. PENlELASAN PASAL DEMI PASAlPasal 1 s / d Pasal3 : Cukup jelas.Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah

suatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, Perseroan Lainnya, BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkurnpulan, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi yangsejenis, Lembaga, dana pensiun, bentukusaha tetap serta bentuk badan usahalainnya.

: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini

perlu ditetapkan untuk memberikankepastian hukum kapan utang Retribusitidak dapat ditagih lagi.Dalam hal diterbitkan Surat Teguran danSurat Paksa, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal penyampaian suratpaksa tersebut.Yang dimaksudkan dengan pengakuanutang Retribusi secara langsung adalahWajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utangRetribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.

: Yang dimaksudkan dengan pengakuansecara tidak langsung adalah WajibRetribusi tidak secara nyata langsungmenyatakan bahwa ia mempunyai utangRetribusi kepada Pemerintah Daerah.Contoh:- Wajib Retribusi mengajukan

permohonan angsuran/penundaanpembayaran;

- Wajib Retribusipermohonan keberatan.

Cukup Jelas.Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.: Yang dimaksud dengan instansi yang

melaksanakan pemungutan adalahdinas/badan/lembaga yang tugas pokokdan fungsinya melaksanakan pemungutanRetribusi.

.-

Ayat (2)Pasal5 s / d Pasal 18Pasal 19 Ayat (1)

Ayat (2) huruf a

huruf b

Ayat (3)

Ayat (4)Ayat (5)

Pasal20 s / d Pasal22Pasal23 Ayat (1)

17

mengajukan

•

18

Ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukanmelalui pembahasan aleh pemerintahdaerah dengan alat kelengkapan DewanPerwakilan Rakya t Daerah yangmembidangi masalah keuangan.

: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.

Ayat (3)Pasal 24 5 / d Pasal 27

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR LlO,.,