PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

 

Undang – undang No. 58 tahun 2005 terdiri dari XVIII BAB dan 158 PASAL

BAB IKETENTUAN UMUM

1. BAGIAN PERTAMA : (Pengertian) PASAL 1

2. BAGIAN KEDUA : (Ruang Lingkup) PASAL 2 PASAL 3

3. BAGIAN KETIGA : (Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah) PASAL 4

BAB IIKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. BAGIAN PERTAMA : (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) PASAL 5

2. BAGIAN KEDUA : (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ) PASAL 6

3. BAGIAN KETIGA : (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ) PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9

4. BAGIAN KEEMPAT : (Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah) PASAL 10 PASAL 11

5. BAGIAN KELIMA : (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD) PASAL 12 PASAL 13

6. BAGIAN KEENAM : (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) PASAL 14

7. BAGIAN KETUJUH : (Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran) PASAL 15

BAB IIIASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

1. BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum APBD) PASAL 16 PASAL 17 PASAL 18 PASAL 20

2. BAGIAN KEDUA : (Struktur APBD) PASAL 20

3. BAGIAN KETIGA : (Pendapatan Daerah) PASAL 21 PASAL 22 PASAL 23 PASAL 24 PASAL 25

4. BAGIAN KEEMPAT : (Belanja Daerah) PASAL 26 PASAL 27

5. BAGIAN KELIMA : (Pembiayaan Daerah) PASAL 28

BAB IVPENYUSUNAN RANCANGAN APBD

1. BAGIAN PERTAMA : (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah)PASAL  29PASAL 30PASAL 32PASAL 33

2. BAGIAN KEDUA : (Kebijakan Umum APBD)PASAL 34

3. BAGIAN KETIGA : (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara)PASAL 35

4. BAGIAN KEEMPAT : (Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD)PASAL 36PASAL 37PASAL 38PASAL 39PASAL 40

5. BAGIAN KELIMA : (Penyiapan Raperda APBD)PASAL 41PASAL 42

BAB VPENETAPAN APBD

1. BAGIAN PERTAMA : (Penyampaian Dan Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah Tentang APBD)

PASAL 43 PASAL 44

2. BAGIAN KEDUA : (Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD) PASAL 45 PASAL 46

3. BAGIAN KEEMPAT : (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran RAPBD) PASAL 47 PASAL 48 PASAL 49 PASAL 50 PASAL 51 PASAL 52

4. BAGIAN KELIMA : (Penetapan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan KepalaDaerah Tentang Penjabaran APBD)

PASAL 53

BAB VIPELAKSANAAN APBD

1.BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum Pelaksanaan APBD)PASAL 54

2.BAGIAN KEDUA : (Penyiapan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah)

PASAL 55PASAL 56

3.BAGIAN KETIGA : (Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah)PASAL 57PASAL 58PASAL 59PASAL 60

4. BAGIAN KEEMPAT : (Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah)PASAL 61PASAL 62PASAL 63PASAL 64PASAL 65PASAL 66PASAL 67PASAL 68

5. BAGIAN KELIMA : (Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah)PASAL 69PASAL 70PASAL 71PASAL 72PASAL 73PASAL 74PASAL 75PASAL 76PASAL 77PASAL 78PASAL 79

BAB VIILAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN

PERUBAHAN APBD

1. BAGIAN PERTAMA : (Laporan Realisasi Semester Pertama APBD)

PASAL 802. BAGIAN KEDUA : (Perubahan APBD)

PASAL 81 PASAL 82 PASAL 83 PASAL 84 PASAL 85

BAB VIIIPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1. BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah) PASAL 86

2. BAGIAN KEDUA : (Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah) PASAL 87 PASAL 88 PASAL 89

3. BAGIAN KETIGA : (Penatausahaan Bendahara Penerimaan) PASAL 90 PASAL 91

4. BAGIAN KEEMPAT : (Penatausahaan Bendahara Pengeluaran) PASAL 92 PASAL 93 PASAL 94 PASAL 95

5. BAGIAN KELIMA : (Akuntansi Keuangan Daerah) PASAL 96 PASAL 97 PASAL 98

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PASAL 99PASAL 100PASAL 101PASAL 102PASAL 103

BAB XPENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

1. BAGIAN PERTAMA : (Pengendalian Difisit APBD) PASAL 104 PASAL 105 PASAL 106 PASAL 107

2. BAGIAN KEDUA : (Penggunaan Surplus APBD) PASAL 108 PASAL 109

BAB XIKEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

1.BAGIAN PERTAMA : (Pengelolaan Kas Umum Daerah)PASAL 110PASAL 111PASAL 112PASAL 113

2.BAGIAN KEDUA : (Pengelolaan Piutang Daerah)PASAL 114PASAL 115

3.BAGIAN KETIGA : (Pengelolaan Investasi Daerah)PASAL 116PASAL 117PASAL 118PASAL 119

4.BAGIAN KEEMPAT : (Pengelolaan Barang Milik Daerah)PASAL 120PASAL 121

5.BAGIAN KELIMA : (Pengelolaan Dana Cadangan)PASAL 122PASAL 123

6.BAGIAN KEENAM : (Pengelolaan Utang Daerah)PASAL 124PASAL 125PASAL 126PASAL 127PASAL 128

BAB XIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1. BAGIAN PERTAMA : (Pembinaan Dan Pengawasan) PASAL 129 PASAL 130 PASAL 131 PASAL 132 PASAL 133

2. BAGIAN KEDUA : (Pengendalian Intern) PASAL 134

3. BAGIAN KETIGA : (Pemeriksaan Ekstern) PASAL 135

BAB XIIIPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PASAL 136 PASAL 137 PASAL 138 PASAL 139 PASAL 140 PASAL 141 PASAL 142 PASAL 143 PASAL 144

BAB XIVPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH

PASAL 145 PASAL 146 PASAL 147 PASAL 148 PASAL 149 PASAL 150

BAB XVPENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

PASAL 151

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 152 PASAL 153 PASAL 154

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 155 PASAL 156 PASAL 157 PASAL 158

KESIMPULAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengemukakan asas umum pengelolaan daerah, isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu : keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang – undangan efektif efisien, ekonomis transparan, dan bertanggang jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat dan penelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan daerah.

ANGGOTA KELOMPOK 4 :BAIQ LENY YUNI A. (A1C012020)HELMIATI (A1C012014)HUZAEMAH (A1C012052)NI WAYAN SRI P. (A1C212102)NUR AZIZAH (A1C212108)RAHMI MAYA S. (A1C012122) SITI MAUNAH (A1C212136)