PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG...
Transcript of PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untukperiode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bupati;
b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi danmensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunperlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;
c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat lBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4124);
3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJKepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);
22.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4
25.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenKarangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2001 Nomor 3;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN2010-2015.
BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah KabupatenKarangasem.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yangdimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapanganberusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerahuntuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yangdikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dantuuan pembangunan daerah.
BAB ll
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
(1) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintasSKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalamkerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomanpenyusunan RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, dan perencanaanteknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.
(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
6
BAB lll
SISTEMATIKA
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. BAB l Pendahuluan;b. BAB ll Gambaran Umum Kondisi Daerah;c. BAB lll Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;e. BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;h. BAB VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah;g. BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; danh. BAB X Penutup
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaanpembangunan daerah lingkup kabupaten.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Pasal 5
(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunandaerah lingkup kabupaten.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasiterhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
c. hasil rencana pembangunan daerah.
7
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Mei 2011
BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapurapada tanggal 30 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I NENGAH SUDARSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 9
8
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015
l. UMUM
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunandaerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian danevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundanganyang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapaitujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomidaerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemenmasyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi,transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.
Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerahdiwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalamstrategi pembangunan daerah, kebijakan umum program prioritas kepala daerahdan arah kebijakan keuangan daerah, yang penyusunannya berpedoman padaRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem dan Rencana Strategis SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD merupakan dokumenperencanaan yang menyediakan pedoman berwawasan lima tahun untukmenentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan dari data kondisiriil dan proyeksi kedepan sehingga dapat memudahkan aparatur PemerintahDaerah dan DPRD untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan programdalam kegiatan tahunan daerah.
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanismepemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadubagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanismekoordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan padakomunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan,kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsippemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,
9
responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara,lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.
ll. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8
10
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................................................... i
Daftar Gambar.............................................................................................................. iv
Daftar Grafik................................................................................................................. v
Daftar Tabel ................................................................................................................. vi
Daftar Gambar
BAB l PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 11.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 31.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................. 61.4 Sistematika Penulisan............................................................................ 71.5 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 8
BAB ll GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................... 10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................. 102.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .............................................. 102.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................ 122.1.3 Wilayah Rawan Bencana............................................................ 252.1.4 Demografi................................................................................. 26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................................................... 292.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ 292.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ....................................................... 362.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ........................................... 43
2.3 Aspek Pelayanan Umum ....................................................................... 45
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................... 452.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................... 69
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................... 73
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .......................................... 732.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur .................................. 752.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................ 872.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .................................................... 88
BAB lll GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................................... 90
3.1 Keuangan Daerah ............................................................................... 903.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .................... 90
3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................................ 94
3.2.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah ...... 943.2.2 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ....................................... 1013.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan....................................... 102
3.3 Neraca Daerah ................................................................................... 109
3.3 Rencana Keuangan Daerah/Kerangka Pendanaan ................................. 110
Hal
ii
BAB lV ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS .............................................................. 113
4.1 Makro Ekonomi ................................................................................... 1134.2 Sosial Dasar dan Sosial Budaya ............................................................ 118
4.2.1 Kependudukan ......................................................................... 1184.2.2 Kemiskinan .............................................................................. 1194.2.3 Ketenagakerjaan ...................................................................... 1204.2.4 Kesehatan ............................................................................... 1214.2.5 Pendidikan ............................................................................... 1224.2.6 Kebudayaan ............................................................................. 122
4.3 Ekonomi ............................................................................................. 124
4.3.1 Pertanian ................................................................................ 1244.3.2 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi) ...... 1274.3.3 Penanaman Modal ................................................................... 1284.3.4 Pariwisata ............................................................................... 1294.3.5 Perdagangan ........................................................................... 1304.3.6 Industri ................................................................................... 130
4.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ......................................................... 1314.5 Politik, Hukum dan Pemerintahan ........................................................ 1324.6 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban .............................................. 1334.7 Sarana Prasarana ................................................................................ 134
4.7.1 Sarana dan Prasarana Permukiman ........................................... 1344.7.2 Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air .................................... 1354.7.3 Transportasi dan Komunikasi .................................................... 1354.7.4 Sumber Daya Energi Listrik ....................................................... 137
4.8 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup ................ 137
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................... 141
5.1 Visi .................................................................................................... 1415.2 Misi .................................................................................................... 1425.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 143
BAB Vl STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................... 145
6.1 Strategi Pembangunan ........................................................................ 1456.2 Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah ............................................. 145
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama 2466.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua .. 2506.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Ketiga ... 255
BAB Vll KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............. 185
BAB Vlll PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................... 254
BAB lX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN............................... 264
9.1 Pedoman Transisi ............................................................................... 2649.2 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................ 271
iii
9.2.1 RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunanRenstra-SKPD ......................................................................... 271
9.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam Penyusunan RKPD ............. 2729.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam Pelaksanaan
RPJM Daerah .......................................................................... 2739.2.4 RPJMD merupakan dasar melakukan evaluasi kinerja terhadap
pelaksanaan pembangunan lima tahunan ................................. 273
BAB X PENUTUP ............................................................................................... 274
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah....................................................... 7
Gambar 2.1 Peta Letak Geografis Kabupaten Karangasem ......................................... 10
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010 ............................................ 30
Grafik 2.2 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2009 ................................................. 31
Grafik 2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karangasem ...................... 37
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan...................... 11
Tabel 2.2 Data Rehabilitasi Hutan/Lahan diluar Kegiatan GERHAN dalam Lima
Tahun Terakhir (2003-2008).................................................................. 15
Tabel 2.3 Jenis Koperasi Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun
2009 .................................................................................................... 17
Tabel 2.4 Jenis Tumbuhan dan Satwa yang ada di Kabupaten Karangasem yang
Dilindungi Sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999 ............................................. 19
Tabel 2.5 Ekosistem Laut yang Ada di Wilayah Kabupaten Karangasem .................. 20
Tabel 2.6 Daftar Nama Obyek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Karangasem Tahun
2009 .................................................................................................... 22
Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara .......................................... 23
Tabel 2.8 Banyaknya Perusahaan/Usaha Industri Kecil Tahun 2005-2009................ 25
Tabel 2.9 Banyaknya Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha Industri Kecil Tahun
2005-2009............................................................................................ 25
Tabel 2.10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex ratio, dan Kepadatannya di
kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009.............................................. 27
Tabel 2.11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan ............................... 28
Tabel 2.12 Proporsi Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten
Karangasem tahun 2005-2009 ............................................................... 28
Tabel 2.13 Gambaran Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2005-
2009 .................................................................................................... 32
Tabel 2.14 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009.. 33
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan
Tahun 2006-2009 ................................................................................. 34
Tabel 2.16 Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan di
Kabupaten Karangasem Tahun 2009...................................................... 35
Tabel 2.17 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kepandaian
Membaca dan Menulis Tahun 2005-2009................................................ 36
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD,
SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009............. 38
Tabel 2.19 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009 .......................... 39
Tabel 2.20 Angka Kematian Balita (AKB) Tahun 2009 per Kecamatan ....................... 40
Tabel 2.21 Umur Harapan Hidup Tahun 2005-2008 ................................................. 40
Tabel 2.22 Angkatan Kerja (Jiwa) di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 ........ 42
vii
Tabel 2.23 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten
Karangasem Tahun 2009....................................................................... 42
Tabel 2.24 Rasio Grup Kesenian ............................................................................. 43
Tabel 2.25 Rasio Gedung Kesenian ......................................................................... 44
Tabel 2.26 Rasio gedung Olahraga ......................................................................... 44
Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur..... 45
Tabel 2.28 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah SD, SMP................... 46
Tabel 2.29 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah SMA/SMK ................. 46
Tabel 2.30 Jumlah dan Ratio Murid-Guru pada SD dan SMP di Kabupaten
Karangasem Tahun 2005-2009 .............................................................. 48
Tabel 2.31 Jumlah dan Ratio Murid-Guru pada SMA dan SMK di Kabupaten
Karangasem Tahun 2005-2009 .............................................................. 48
Tabel 2.32 Perkembangan Sarana Prasarana Kesehatan Tahun 2005-2009 ............... 50
Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000
Penduduk menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem
Tahun 2009.......................................................................................... 53
Tabel 2.34 Banyaknya Persalinan Nakes Tahun 2009 per Kecamatan........................ 53
Tabel 2.35 Jumlah Bayi yang Diberi ASI Ekslusif Tahun 2009 per Kecamatan ............ 54
Tabel 2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum......................... 57
Tabel 2.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan ......... 58
Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan .............................. 59
Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup ....................... 60
Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan ......................... 62
Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah ............................................................................................ 63
Tabel 2.42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga ................. 65
Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri ....................................................................................... 65
Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik ...................................... 67
Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan .............................. 69
Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian .................................... 69
Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan .................................. 70
Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.. 71
Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata ................................... 71
Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan ............... 72
viii
Tabel 2.51 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009............................... 74
Tabel 2.52 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Kondisi jalan di
Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ...................................................... 76
Tabel 2.53 Jenis dan Banyaknya Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor di
Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 ............................................. 78
Tabel 2.54 Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenisnya Yang Ada di Kabupaten
Karangasem Tahun 2009....................................................................... 79
Tabel 2.55 Produk Dokumen Tata Ruang Kabupaten Karangasem Sampai tahun
2010 .................................................................................................... 82
Tabel 2.56 Banyaknya Pelanggan Pemakai dan Nilai Pemakaian Air Minum menurut
Kecamatan Tahun 2009 ........................................................................ 83
Tabel 2.57 Jumlah Desa yang Sudah Dilayani dan Belum Dilayani oleh Jaringan
PDAM Tahun 2009 ................................................................................ 84
Tabel 2.58 Banyaknya Pelanggan Telpon Menurut Jenis Pemakai Dirinci Per
Kecamatan Tahun 2009 ........................................................................ 85
Tabel 2.59 Banyaknya Sarana Akomodasi, Kapasitas Kamar, Tempat Tidur Tahun
2005-2009............................................................................................ 87
Tabel 2.60 Pengenaan Pajak Daerah....................................................................... 88
Tabel 2.61 Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Karangasem
Tahun 2005-2009 ................................................................................. 89
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten
Karangasem Periode 2005-2006 ............................................................ 94
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten
Karangasem Periode 2007-2008 ............................................................ 97
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten
Karangasem Periode 2009-2010 ............................................................ 99
Tabel 3.4 Target dan Realisasi DAK Tahun 2006.................................................... 103
Tabel 3.5 Target dan Realisasi DAK Tahun 2007.................................................... 104
Tabel 3.6 Target dan Realisasi DAK Tahun 2008.................................................... 105
Tabel 3.7 Target dan Realisasi DAK Tahun 2009.................................................... 106
Tabel 3.8 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2007.......................... 107
Tabel 3.9 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2008.......................... 108
Tabel 3.10 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2009.......................... 108
Tabel 3.11 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2010.......................... 108
Tabel 3.12 Rasio Likuiditas Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2009...................... 109
ix
Tabel 3.13 Rasio Solvabilitas Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2009 ................... 110
Tabel 3.14 Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode
2011-2015............................................................................................ 111
Tabel 4.1 Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2005 dan 2009 ..................................................... 116
Tabel 4.2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008............................... 117
Tabel 4.3 Kecenderungan Pemakaian Metode Kontrasepsi di Kabupaten
Karangasen Tahun 2005-2009 ............................................................... 119
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem.......... 144
Tabel 6.1 Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka Pencapaian Tujuan
dan Sasaran ......................................................................................... 166
Tabel 7.1 Matrik Indikasi Rencana Program........................................................... 186
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem ............. 255
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2006-
2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006. RPJMD Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan
menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut,
RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan
menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD).
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah
terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Bali, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dokumen RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 merupakan
program/tahapan kedua sebagai lanjutan dari tahapan sebelumnya (2006-2010) dalam
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Penyelenggaraan pembangunan
dalam kurun waktu 2006-2010, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi
tetap menyisakan tugas ke depan. Tantangan pembangunan dalam lima tahun kedepan
masih berat mengingat kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat, angka
kemiskinan yang masih tinggi, perekonomian daerah yang belum benar-benar pulih dari
kondisi krisis, terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan, daya
2
saing daerah yang semakin meningkat serta dinamika masyarakat yang semakin
heterogen. Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem
menduduki rangking 9 di tingkat Provinsi Bali, ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan
dan pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem masih belum baik. Disamping itu,
dengan keterbatasan sumber daya alam dan sumberdaya manusia juga sangat
mempengaruhi keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan. Untuk
itu diperlukan inovasi-inovasi untuk mensiasati perencanaan pembangunan kedepan
sehingga bisa menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tepat sasaran dengan
efisiensi biaya. Salah satu program yang perlu ditekankan adalah debirokratisasi
pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan minat para investor untuk
mengembangkan usahanya diwilayah Kabupaten Karangasem.
Keterlibatan semua stakeholder baik pemerintah pusat, provinsi maupun
daerah/kabupaten, serta peranan pihak swasta dan dukungan segenap komponen
masyarakat sangat diperlukan guna menyingkapi tantangan tersebut. Dengan
diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 serta era globalisasi dan perdagangan
bebas, pemerintah memiliki keharusan untuk terus melakukan regulasi, deregulasi,
debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan
kehidupan masyarakat menuju masyarakat Karangasem yang “ Jagadhita Ya Ca Iti
Dharma “
Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menyusun suatu
panduan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta tantangan yang semakin
berat sangat penting untuk dilakukan. Hasil perencanaan yang terintegrasi, mampu
menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan
kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi dari
perencanaan yang baik, seyogyanya dapat dipertanggung jawabkan secara terukur
sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Dalam kaitannya dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, sebelumnya
pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Undang-Undang ini menegaskan, bahwa penyusunan RAPBN/RAPBD
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan
3
hal tersebut, pemerintah juga merevisi Undang-Udang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dengan butir-butir penting hasil revisi, antara lain mengamanatkan pemilihan
Kepala Daerah secara langsung. Sehingga program-program yang tertuang dalam RPJMD
2010-2015 ini mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
5
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
6
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025,
RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008-2013, serta
berpedoman kepada RPJP Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025,
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya RPJMD
dijabarkan dalam program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD (Gambar 1.1).
Secara garis besar RPJM Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015
memuat tentang kondisi umum daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis
isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan
umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta
pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
7
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dalam Perencanaan PembangunanDaerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015 terdiri atas sepuluh bab yaitu:
Bab l, Pendahuluan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
Bab ll, Gambaran Kondisi Umum Daerah menguraikan gambaran umum wilayah
dan evaluasi kinerja pembangunan daerah selama 5 tahun terakhir dilihat dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah.
Bab lll, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan kinerja keuangan
masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
Diacu
Pedoman
Diperhatikan
DijabarkanPedoman
RPJPNasional
RPJPProvinsi
RPJMProvinsi
RPJMNasional
RKPDaerah
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RPJPDaerah
Diacu
RPJMDaerah
Diperhatikan
Pedoman DijabarkanRKP
Dijabarkan
Diperhatikan
Pedoman Bahan
Diacu
Bahan
RAPBD APBD
RKPProvinsi
RKASKPD
DPASKPD
Pedoman
Diacu
Pedoman Pedoman
PedomanPedoman
8
Bab IV, Analisis Isu-isu Strategis menjabarkan tentang permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis terkait tantangan maupun peluang di berbagai bidang
pembangunan untuk 5 tahun kedepan.
Bab V, Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menguraikan visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan daerah yang diharapkan dalam lima tahun mendatang.
Bab Vl, Strategi dan Arah Kebijakan menguraikan strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah untuk mencapai kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Bab Vll, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menguraikan
gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan dengan rumusan indikator
kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka
menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk
selanjutnya dirumuskan dalam indikasi rencana program prioritas.
Bab Vlll, Penetapan Indikator Kinerja Daerah menguraikan tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan dan daya saing.
Bab IX, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan memuat tentang rencana
program satu tahun sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru dan menjelaskan prinsip-
prinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaannya.
Bab X, Penutup pada dasarnya memberikan penekanan pentingnya acuan dan
arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam
pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1.5 Maksud dan Tujuan
Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah:
9
1. Sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat
indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran visi, misi dan
program kepala daerah terpilih.
2. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan
3. Menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun
di daerah untuk menciptakan program pembangunan yang berkesinambungan.
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah:
1. Agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Karangasem berjalan efektif, efisien, dan
mempunyai sasaran yang terukur serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, berkesinambungan dan tanggap terhadap perubahan.
2. Sebagai salah satu dokumen panduan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah di
tingkat kabupaten dalam penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas
dalam rangka forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
3. Mengontrol keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Kegiatan yang disusun sebagai implementasi dari program kebijakan yang akan
dilaksanakan dapat diukur dan dipahami dengan mudah oleh seluruh jajaran
aparatur pemerintah daerah dan DPRD.
10
BAB ll
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur pulau Bali yang merupakan salah
satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bali memiliki daerah pantai dan
pegunungan dengan batas wilayah sebagai berikut:
Di sebelah utara : berbatasan dengan Laut Bali
Di sebelah selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia
Di sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng
Di sebelah timur : berbatasan dengan Selat Lombok
Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8 00’00’’- 8
41’37,8” Lintang Selatan dan 115 35’9,8”-115 54’9,8” Bujur Timur. Luas Kabupaten
Karangasem adalah 839,54 km² (83.954 ha) atau 14,90 persen dari luas Provinsi Bali
(5.632,86 km²). Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar
7.140 Ha. (8,50 %) merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah
76.814 Ha. (91,50 %). (Gambar 2.1).
Gambar 2.1. Peta Letak Geografis Kabupaten Karangasem
11
Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, 581
banjar dinas/lingkungan, 190 desa adat dan 605 banjar adat. Untuk menjalankan roda
pemerintahan di masing-masing tingkat wilayah dikepalai oleh seorang camat untuk
tingkat kecamatan, lurah/perbekel untuk tingkat kelurahan/desa, kepala lingkungan
untuk tingkat lingkungan dan kelian banjar untuk tingkat banjar dinas. Sedangkan dari
sisi adat atau desa pakraman dipimpin oleh bendesa pakraman. Adapun luas masing-
masing wilayah kecamatan disajikan pada tabel 2.1.
Tabel 2.1.Luas Wilayah Kabupaten Karangasem menurut Kecamatan
Kecamatan Luas Wilayah JumlahDesa/Kelurahan
Km2 Persentase
01. Rendang 109,70 13,07 6
02. Sidemen 35,15 4,19 10
03. Manggis 69,83 8,32 12
04. Karangasem 94,23 11,22 11
05. Abang 134,05 15,97 14
06. Bebandem 81,51 9,71 8
07. Selat 80,35 9,57 8
08. Kubu 234,72 27,95 9
Kabupaten 839,54 100,00 78
Sumber : Karangasem Dalam Angka Tahun 2009
Keadaan topografi wilayah Kabupaten Karangasem beraneka ragam dan
merupakan wilayah yang dinamis terdiri dari : daerah dataran, perbukitan hingga daerah
pegunungan. Selain itu wilayah Kabupaten Karangasem juga memiliki bentangan pantai
sepanjang 87 km. Gambaran penggunaan lahan berdasarkan data Karangasem Dalam
Angka 2009, sebagian besar wilayah merupakan bukan lahan sawah yaitu seluas 76.814
ha (91,50 %) dan hanya 7.140 ha (8,50 %) merupakan lahan persawahan. Dari lahan
sawah tersebut, lahan irigasi setengah teknis seluas 4.445 ha (5,30 %), lahan irigasi
sederhana PU 1.393 ha (1,66 %), lahan irigasi desa/non PU 1.113 ha (1,32 %) dan lahan
tadah hujan seluas 189 ha (0,22 %).
Dari lahan bukan sawah seluas 76.814 ha, terdiri dari lahan kering seluas 76.743
ha (91,41 %) dan lahan lainnya seluas 71 ha (0,09 %). Lahan kering terdiri dari
perkebunan seluas 27.927 ha (33,27 %), kebun/tegalan seluas 23.221 ha (27,66 %),
12
kawasan hutan seluas 14.260,43 ha (17,31 %), lahan kering lainnya seluas 6.850 ha
(8,16 %), pekarangan seluas 1.724 ha (2,05 %) dan ditanami pohon/hutan rakyat
seluas 2.489 ha (2,96 %).
Pola penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan
perkembangan perekonomian daerah sehingga cenderung mengalami perubahan
pemanfaatan lahan setiap tahunnya sebagai akibat adanya alih fungsi lahan terutama
dari lahan pertanian ke non pertanian seperti misalnya pengembangan pemukiman,
pariwisata dan pembangunan lainnya.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
a. Pertanian, Perikanan dan Kelautan
Sektor pertanian mengemban peranan penting untuk menyediakan bahan pangan
bagi seluruh masyarakat. Peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring
dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan
selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi
daerah dalam lima tahun kedepan.
Ketahanan pangan merupakan pondasi utama pembangunan lima tahun ke
depan. Kondisi ketahanan pangan yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan
pangan yang cukup, bergizi seimbang dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Pencapaian ketahanan pangan memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian,
perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian, perikanan
dan kehutanan ke depan masih perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk mendorong
kecukupan bahan pangan daerah serta mendorong peningkatan produksi dalam rangka
meningkatkan pendapatan masyarakat. Di bawah ini diuraikan perkembangan produksi
pertanian, perikanan dan kehutanan dari tahun 2005-2009 untuk beberapa jenis
komoditas.
Pertanian Tanaman Pangan
Produksi komoditas tanaman pangan berfluktuasi setiap tahun, antara lain
disebabkan karena fluktuasi luas tanam dan luas panen yang dipengaruhi oleh iklim,
sadangkan produktivitasnya cenderung meningkat sebagai akibat dari peningkatan
penggunaan teknologi pertanian. Rata-rata produktivitas padi tahun 2005 sebesar 57,60
13
kw/ha gabah kering giling meningkat menjadi 65,38 kw/ha tahun 2009, jagung tahun
2005 sebesar 13,72 kw/ha pipilan kering meningkat menjadi 21,92 kw/ha tahun 2009,
ubi kayu tahun 2005 sebesar 138,04 kw/ha meningkat menjadi 162,58 kw/ha tahun
2009, ubi jalar tahun 2005 sebesar 130,96 kw/ha menurun menjadi 130,50 kw/ha
tahun 2009, kacang tanah pada tahun 2005 sebesar 12,61 kw/ha menurun menjadi
10,71 kw/ha tahun 2009, kacang kedelai pada tahun 2005 sebesar 13,81 kw/ha menurun
menjadi 11,59 kw/ha tahun 2009.
Perkebunan
Komoditas perkebunan yang diusahakan mencapai delapan jenis yakni kelapa,
kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapok, panili dan tembakau. Keberadaan komoditas
perkebunan selain sebagai sumber pendapatan masyarakat, juga memiliki fungsi
hydrorologis. Luas areal kelapa pada tahun 2009 mencapai 17.501 ha dengan produksi
15.233,35 ton. Untuk tanaman kopi, luas areal pada tahun 2009 adalah 1.479 ha dengan
total produksi 564,71 ton. Jenis komoditi cengkeh diusahakan pada areal seluas 1.009 ha
dengan produksi 53,65 ton. Coklat juga dibudidayakan pada lahan seluas 815 ha pada
tahun 2009 dengan produksi 251,26 ton. Budidaya jambu mete akhir-akhir ini
mendapat perhatian, terbukti kakao dibudidayakan pada lahan seluas 8.253 ha dengan
produksi 3.210,55 ton pada tahun 2009.
Perkembangan luas areal perkebunan tahun 2005-2009 cenderung bertambah
yakni luas areal kelapa mengalami peningkatan 2,31 %, kopi 4,6 %, cengkeh 1,45 %,
coklat dalam 9,77 % dan jambu mete 3,3 %. Sedangkan produksi dari komoditas
andalan tersebut dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walaupun
luas areal budidayanya cenderung bertambah diantaranya produktivitas kelapa
mengalami penurunan 0,007% pada tahun 2009, cengkeh 38,14%, panili 56,77%, dan
jambu mete 1,71%. Produktivitas tanaman kopi mengalami peningkatan 2,35 %, coklat
9,03 %, kapuk 59,75% dan tanaman tembakau meningkat 0,07%.
Peternakan
Populasi sapi pada tahun 2009 sebanyak 152.437 ekor, meningkat sebanyak
1,15 % per tahun sejak tahun 2005. Demikian pula populasi babi sebanyak 170.878 ekor
dan populasi kambing 20.618. Ayam buras populasinya pada tahun 2009 sebanyak
891.271 ekor, ayam petelur sebanyak 472.819 ekor, ayam pedaging 350.670 ekor.
14
Secara umum populasi ayam buras dan itik mengalami peningkatan tiap tahun dengan
rata-rata peningkatan 6,15 % per tahun, sementara populasi ayam petelor dan pedaging
mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,1 % per tahun untuk ayam petelor dan
1,17 % untuk ayam pedaging.
Perikanan dan Kelautan
Produksi perikanan mengalami peningkatan 17,73 % pertahun dari 8.353,9 ton
pada tahun 2005 menjadi 14.277,4 ton pada tahun 2009. Faktor pendukung
meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidayaan disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain: 1) meningkatnya produktivitas dan produksi usaha nelayan, pembudidaya
ikan dan pengolah ikan; 2) berkembangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan; 3)
meningkatnya luas areal budidaya perikanan; 4) meningkatnya kemampuan usaha dan
keterampilan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan melalui pelatihan dan
penguatan modal usaha; 5) prospek pasar yang baik; 6) meningkatnya kerjasama usaha
dan pemasaran antara nelayan/pembudidaya ikan/pengolah ikan dengan pengusaha
perikanan.
b. Sumberdaya Hutan
Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena sebagai
salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Kabupaten Karangasem merupakan
bagian dari satu kesatuan ekosistem bali adalah merupakan satu kesatuan ekosistem
pulau yang merupakan satu kesatuan wilayah, ekologi dan sosial budaya dengan kondisi
sumber daya hutannya.
Kabupaten Karangasem memiliki 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan
produksi. Kawasan hutan lindung berada di wilayah Kecamatan Rendang, Karangasem,
Abang, Bebandem, Selat dan Kubu dengan luas mencapai 14.056,32 ha. Sedangkan
untuk hutan produksi terdapat hanya di Kecamatan Kubu dengan luas 201,11 ha. Yang
perlu mendapat perhatian adalah kawasan hutan yang berada di sekitar Gunung Agung.
Hal ini perlu dipertahankan dan dilestarikan karena telah mengalami kekritisan lahan
yang tidak hanya di dalam kawasan hutan Gunung Agung tetapi juga hampir diseluruh
kawasan pegunungan. Luas lahan kritis mencapai 17.877 ha yang berada di Kecamatan
Kubu, di Kecamatan Abang seluas 8.594 ha, dan Bebandem 5.215 ha.
15
Permasalahan utama yang dihadapi sektor kehutanan adalah luasnya lahan kritis.
Permasalahan lain yang terkait dengan sumber daya hutan yaitu gangguan keamanan
hutan seperti penebangan liar atau pencurian hasil kayu hutan, perambahan hutan dan
kebakaran hutan. Sebagai gambaran kebakaran hutan tahun 2006 seluas 141 ha dan
Tahun 2009 sudah menurun menjadi 19 ha. Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang
relatif panjang, bahkan tahun 2010 tidak ada kebakaran hutan. Kasus pencurian kayu
tahun 2005 terjadi 6 kasus pada tahun 2009 menjadi 2 kasus. Namun demikian,
pemerintah berusaha untuk mengurangi semua permasalahan secara periodik. Untuk
mengurangi kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia dan utamanya untuk
mengurangi pencurian kayu dilaksanakan penyuluhan dan memasukkan keamanan hutan
dalam awig-awig desa khususnya desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.
Disamping itu dilakukan pula pengelolaan sumber daya hutan seperti: pelaksanaan
rehabilitasi dan reboisasi, serta pelaksanaan GERHAN. Pelaksanaan rehabilitasi dan
reboisasi dari tahun 2004-2007 seluas 2.168 ha, sedangkan untuk pelaksanaan GERHAN
selama 4 tahun adalah seluas 26.710 ha. Disamping permasalahan tersebut bidang
kehutanan juga menghadapi masalah internal seperti: sumber daya manusia, sarana
prasarana dan sistem informasi kehutanan. Data rehabilitasi hutan/lahan diluar Kegiatan
GERHAN dalam lima tahun terakhir (tahun 2003- 2008) dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2Data Rehabilitasi Hutan/Lahan diluar Kegiatan GERHAN
Dalam Lima Tahun Terakhir (2003-2008)
Lokasi Kegiatan Luas (ha) Jenis Tanaman Tahun Tanam
01. Kecamatan Selat 165,00 Albesia, Gamelina, Mahoni, Jati,Akasia, Kejimas, Cengkeh,Beringin, Suar
2003-2008
02. Kecamatan Karangasem 833,80
03. Kecamatan Rendang 228,00
04. Kecamatan Sidemen 25,00
05. Kecamatan Bebandem 170,50
06. Kecamatan Kubu 521,62
07. Kecamatan Abang 578,00
08. Kecamatan Manggis 452,32
Kab. Karangasem 2.974,24
Sumber : Pengolahan Data Profil MIH Kab.Karangasem, 2009
16
Untuk menjaga keberlangsungan hutan di Kabupaten Karangasem sejak lima
tahun terakhir pemerintah daerah telah melaksanakan pengembangan sumber daya
hutan dan konservasi daya alam dengan capaian: tahun 2005 penanaman seluas 1.980
ha untuk tanaman kehutanan dan 75 ha untuk tanaman perkebunan, tahun 2006
penanaman seluas 1.268 ha untuk tanaman kehutanan dan 30 ha untuk tanaman
perkebunan, tahun 2007 penanaman seluas 2.284 ha untuk tanaman kehutanan dan 715
ha untuk tanaman perkebunan, tahun 2008 penanaman seluas 1.532,5 ha untuk
tanaman kehutanan dan 705,5 ha untuk tanaman perkebunan, dan tahun 2009
penanaman seluas 1.536 ha untuk tanaman kehutanan dan 1.187 ha untuk tanaman
perkebunan. Dengan demikian, dari tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dilakukan
penanaman seluas 8.600 ha untuk tanaman kehutanan dan 2.712,5 ha untuk tanaman
perkebunan.
c. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar
masyarakat. Upaya pengembangan koperasi dan UMKM diarahkan untuk menjadikan
para pelaku ekonomi memiliki kemampuan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi dan berdaya saing.
Usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM-K) sebagai pelaku utama
perekonomian daerah, telah mampu dan teruji mengatasi berbagai permasalahan yang
terkait dengan makro ekonomi, khususnya dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan,
dan keterbelakangan. Meningkatnya kemitraan usaha mikro kecil menengah dan koperasi
dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN, dan swasta yang didukung oleh kebijakan
pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya
saing pengusaha kecil menengah dan koperasi sangat kita harapkan. Kemitraan usaha
bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien,
sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya
saing baik pasar lokal, regional maupun global. Kelembagaan ekonomi telah tumbuh dan
berkembang antara lain lembaga keuangan desa adat, koperasi simpan pinjam, unit
simpan pinjam koperasi, lembaga perkreditan desa (LPD), kelompok-kelompok pra-
17
koperasi di banjar-banjar, subak, sekaha. Jenis koperasi per kecamatan dapat dilihat
pada tabel 2.3.
Tabel 2.3Jenis Koperasi Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Kecamatan KUD Non KUD
Jumlah Anggota Jumlah Anggota
01. Rendang 1 2.251 34 1.807
02. Sidemen 2 2.141 9 824
03. Manggis 1 3.242 29 2.628
04. Karangasem 1 8.932 81 9.777
05. Abang 1 3.063 12 1.883
06. Bebandem 1 9.568 17 2.074
07. Selat 1 5.472 16 6.316
08. Kubu 1 1.834 13 1.206
Karangasem 2009 10 36.502 211 26.515
2008 10 36.883 182 18.032
2007 10 37.478 145 16.826
2006 10 37.536 130 16.310
2005 10 39.322 122 10.522
Sumber: Karangasem Dalam Angka Tahun 2009
d. Penanaman Modal
Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah
investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus
menambah stok modal (capital stock). Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi
oleh upaya perbaikan iklim investasi. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain
disebabkan penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan
iklim investasi yang masih terjadi, maupun proses perizinan investasi sampai dengan
pelaksanaan realisasi investasi. Hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk
melakukan investasi, baik dalam perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi
baru termasuk persebaran investasi. Uktuk itu, upaya peningkatan daya tarik investasi
menjadi penting.
Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Karangasem
memanfaatkan secara optimal sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan
18
merupakan salah satu potensi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Karangasem.
Upaya ini memerlukan keterlibatan investor yang berpihak pada pengembangan ekonomi
diwilayah Kabupaten Karangasem namun dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan. Untuk bisa mensukseskan langkah ini salah satunya adalah
melalui penciptaan iklim investasi yang mampu mendorong minat investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Karangasem.
Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan yang
ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut didukung
melalui dua program utama, yaitu: pengembangan dan peningkatan akses informasi
investasi dan kemitraan, peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana
penunjang investasi.
Realisasi capaian target rencana investasi di Kabupaten Karangasem pada tahun
2009 tercatat dari rencana investasi sebesar US$ 53.229.875, terealisasi US$ 13.476.625.
Sementara itu sampai dengan bulan september 2010 tercatat realisasi investasi mencapai
US$ 142.280.667,27 dari target yang ditetapkan untuk investasi tahun 2010 sebesar US$
420,453.435. Peningkatan investasi tidak terlepas dari semakin kodusifnya tingkat
keamanan di wilayah kabupaten karangasem.
e. Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman flora dan fauna, jenisnya cukup beraneka ragam keberadaanya
pada wilayah Kabupaten Karangasem. Berbagai jenis flora dan fauna dijumpai dalam
ekosistem hutan pada sebaran hutan lindung dan hutan rakyat. Vegetasi penutup untuk
kawasan hutan jenis tanaman yang dijadikan adalah albenia, mahoni, gemelina, durian,
nangka, jati, albisia, jambu mete dan gamal. Sedangkan untuk keragaman fauna
terdapat beberapa hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Salah satu fauna yang
merupakan ciri khas Kabupaten Karangasem yaitu kambing gembrong yang populasinya
sampai saat ini hanya 40 ekor. Untuk melindungi dari kepunahan perlu dilaksanakan
pengembangan. Selain keragaman hayati flora yang ada di daratan, juga terdapat
keragaman di perairan laut berupa seagrass di sekitar Padangbai dan terumbu karang
yang tersebar di Tulamben, Jemeluk, Gili Tepekong, Candidasa, Tanjung Jepun.
Tekanan pada keanekaragaman hayati meliputi tekanan terhadap habitat,
pemanfaatan yang berlebih dan pemburuan liar. Permasalahan keanekaragaman hayati
19
yang paling menonjol adalah pengeboman ikan yang dapat berakibat pada rusaknya
terumbu karang. Potensi keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies dan genetik) yang
ada di wilayah Kabupaten Karangasem (jenis tumbuhan dan satwa yang ada di
Kabupaten Karangasem yang dilindungi sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999) dapat dilihat
pada tabel 2.4.
Tabel 2.4Jenis Tumbuhan dan Satwa yang ada di Kabupaten Karangasem
yang Dilindungi Sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999
A Tumbuhan
No Nama daerah Nama ilmiah Permasalahan Upaya konservasi
01 Palem Raja Caryota No Sulit ditemukan biasanyaterdapat pada daerahpegunungan yangletaknya sangat terjal
Perlu dikembangkan jika adaorang yang menemukanjenisnya
02 Pinang Merah Bangka Cystostochys lakka
B Satwa
No Nama daerah Nama ilmiah Permasalahan Upaya konservasi
01 Kijang Muntiacus muntjak - Beberapa satwasudah hampir punah
- Sering adanyaperburuan liar
- Rusaknya habitatalami akibat ulahmanusia
- Melalui upaya penangkaran
- Pelepasliaran kembali kehabitatnya
- Mengadakanpembinaan/penyuluhanpada masyarakat
- Mengadakan oprasigabungan dan patroli rutin
- Penjagaan di pelabuhanlaut, pasar burung danterminal
- Melaksanakan pemeriksaanpengamanan, penngkapan,penertiban kepemilikansatwa langka yangdilindungi UU
- Pelarangan perburuan satwaliar
- Hentikan penggunaan lahanyang tidak terkendali yangmengakibatkan rusaknyalingkungan
02 Landak Hystrix brachyura
03 Burung Raja Udang Alcedinidae
04 Burung Madu Kecil Melidectes pricep spp
05 Bangau Putih Egretta spp
06 Bangau Hitam Ciconia episcopus
07 Kuntul Karang Egretta sacra
08 Bangau Tongtong Leptoptilos javanicus
09 Burung Hantu Otusmigicus beccarri
10 Burung Kipas Rhipidura javanica spp
11 Trenggiling Manis javanica
12 Burung Alap-alap Accipitriade
13 Penyu Sisik Eretmochelys imbricata
14 Kima Besar Tridacna maxima
15 Penyu Hijau Chelonia mydas
16 Lumba-lumba air laut Dolphinidae spp
17 Elang Laut Haliaetus leacagaster
18 Elang Bondol Falconidae
Sumber : Pengolahan Data Profil MIH Kab.Karangasem, 2009
20
f. Sumber Daya Pesisir dan Laut
Secara umum kondisi pesisir di Kabupaten Karangasem merupakan kawasan
pesisir yang berpasir hitam dan sebagian lainnya berpasir putih. Sumberdaya alam yang
menonjol di pesisir adalah terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini sudah banyak
terkenal di dunia sebagai salah satu yang terindah. Terumbu karang ini berdasarkan hasil
penelitian merupakan berlokasi khusus di Tulamben dan tidak ada lainnya di Bali
umumnya. Tempat tumbuhnya adalah disekitar bekas kapal yang tenggelam. Selain
Tulamben, Padang Bai juga memiliki ekosistem yang bagus untuk dijadikan tempat
wisata bahari termasuk di wilayah Candidasa, Jemeluk dan dan Kubu.
Adapun jenis terumbu karang yang ada terdiri dari karang masif (karang otak),
karang jahe (karang tanduk) dan karang gobah. Usaha penanaman terumbu karang telah
dilaksanakan sampai tahun 2002 telah ditanam sebanyak 72 unit.
Ada 2 (dua) sumber ancaman terhadap kondisi terumbu karang secara umum
yaitu: oleh faktor alam (badai gelombang, pemanasan global, erosi dan sedimentasi) dan
aktivitas manusia. Ekosistem laut yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem dapat
dilihat pada tabel 2.5.
Tabel 2.5Ekosistem Laut Yang Ada di Wilayah Kabupaten Karangasem
No Ekosistem Lokasi Luas Permasalahan Upaya Konservasi
01 TerumbuKarang
- Candidasa- Padangbai- Jemeluk- Amed- Tulamben- Kubu- Batu Ringgit
- - Adanya pendangkalanlaut dan abrasi
- Pembuangan limbah kesungai
- Pencurian terumbukarang
- Pencarian ikan denganmenggunakan bom danpotassium,sianida
- Penangkaran danpenanamankembali
- Penyuluhan danpatroli
- Melakukan kajianuntuk menjagaplasma nuftah dikawasan pantaitersebut
02 Mangrove - - - -
03 Padang Lamun - Padangbai- Sengkidu- Candidasa
- - Adanya pendangkalalaut dan abrasi,
- Pencarian ikan denganmenggunakan bom danpotassium,sianida
- Pencegahanpencemaranlingkungan pesisirdan laut
Sumber : Pengolahan Data Profil MIH Kab.Karangasem, 2009
21
Panjang garis pantai mencapai 87 km dan banyak yang telah mengalami abrasi.
Umumnya yang mengalami abrasi adalah pantai yang berhadapan langsung dengan
Samudra Indonsia yaitu di pesisir selatan yang notabene merupakan kawasan pariwisata
di Kabupaten Karangasem.
Pantai yang mengalami erosi meliputi wilayah pantai di desa Ulakan, Buitan,
Candidasa, Bugbug, Jasri, Ujung, Yeh Kali, Tenggang dan Biaslantang. Yang terpanjang
mengalami erosi adalah pantai di wilayah Candidasa sepanjang 5 km, Ulakan 1,7 km,
Bugbug 2,7 km, Buitan 0,8 km, Tenggang 0,5 km dan Biaslantang 0,3 km. Usaha yang
telah dilakukan untuk menanggulangi abrasi adalah dengan melakukan revetment pantai.
g. Sumberdaya Tak Terbarukan
Sumber daya tak terbarukan di Kabupaten Karangasem umumnya berupa hasil
potensi galian C. Potensi ini terdapat di Kecamatan Kubu, Bebandem, Selat dan Rendang.
Potensi galian C yang ada berupa pasir, batu dan batu tabas. Luas areal eksploitasi
masing-masing bahan galian yaitu tanah liat 17,225 ha, sirtu 140,86 ha dan batu tabas
2,543 ha.
Potensi terbesar untuk galian C terdapat di wilayah Kecamatan Kubu. Hal ini
karena wilayahnya merupakan daerah bekas aliran lahar dari letusan Gunung Agung.
Kecamatan Selat memiliki potensi khususnya di wilayah desa Sebudi yang telah banyak
diekploitasi sampai saat ini. Eksploitasi ini ada yang menggunakan tenaga mekanik
dengan alat berat dan ada juga yang dilakukan oleh masyarakat secara manual.
Permasalahan yang dihadapi adalah pasca dari eksploitasi yang mana
meninggalkan bekas galian dengan kedalaman yang tinggi tanpa adanya kegiatan
reklamasi. Hal lain adalah limbah yang tidak terpakai menumpuk seperti bendungan
alam, hal ini berpotensi menimbulkan banjir bandang. Bahaya longsoran dari jurang yang
terbentuk akibat penggalian telah banyak pula memakan korban. Bencana ini umumnya
menimpa masyarakat penggali tradisional yang bekerja di bawah tebing yang tinggi pada
saat musim hujan.
h. Pariwisata
Melalui kegiatan penataan obyek wisata, promosi dan pemasaran yang dilakukan
oleh pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah
22
Kabupaten Karangasem telah mampu mendorong dan meningkatkan kepariwisataan di
Kabupaten Karangasem. Pembangunan kepariwisataan kedepan tetap menitikberatkan
pada pemanfaatan potensi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, obyek dan daya
tarik wisata lainnya dengan tetap mengedepankan kehidupan sosial budaya daerah.
Kabupaten Karangasem mempunyai 15 obyek wisata dengan klasifikasi sebagai
berikut : wisata alam, wisata budaya, wisata tirta dan wisata agro, sebagaimana disajikan
pada tabel 2.6.
Tabel 2.6Daftar Nama Obyek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Nama Obyek Wisata Daya Tarik Wisata Lokasi
01. Bukit Jambul Wisata Alam Desa Pesaban, Kec. Rendang
02. Putung Wisata Alam Desa Duda Timur, Kec. Selat
03. Iseh Wisata Alam Desa Sidemen, Kec. Sidemen
04. Sibetan Wisata Alam Desa Sibetan, Kec. Bebandem
05. Puri Agung Karangasem Wisata Budaya Kelurahan Karangasem, Kec.Karangasem
06. Taman Sukasada Ujung Wisata Budaya Desa Tumbu, Kec. Karangasem
07. Taman Tirta Gangga Wisata Budaya Desa Ababi, Kec. Abang
08. Tenganan Wisata Budaya Desa Tenganan, Kec. Manggis
09. Candidasa Wisata Budaya Desa Bugbug, Kec. Karangasem
10. Besakih Wisata Budaya Desa Besakih, Kec. Rendang
11. Kebun Salak Sibetan Wisata Agro Desa Sibetan, Kec. Bebandem
12. Padangbai Wisata Tirta Desa Padangbai, Kec. Manggis
13. Jemeluk Wisata Tirta Desa Purwakerta, Kec. Abang
14. Tulamben Wisata Tirta Desa Tulamben, Kec. Kubu
15. Sungai Telaga Waja Wisata Tirta Desa Rendang, Kec. Rendang
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem selama lima tahun
terakhir (Tahun 2005-2009) cukup menggembirakan, hal ini dilihat dari jumlah kunjungan
wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah kunjungan
wisatawan pada tahun 2005 mencapai 151.478 orang terdiri dari 99.063 orang
wisatawan mancanegara dan 52.415 wisatawan domestik. Di tahun 2009 terjadi
peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah kunjungan wisatawan mencapai
23
293.277 orang atau 23,40% dari tahun 2005. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
Kabupaten Karangasem terus berbenah untuk menata obyek-obyek wisata yang ada agar
lebih menarik.
Namun sebaliknya, sektor pariwisata merupakan bisnis jasa paling rentan
terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya lokal,
regional dan global yang akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada lima tahun terakhir disajikan pada tabel
2.7.
Tabel 2.7Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun JumlahWisatawan Asing
(orang)
JumlahWisatawanDomestik(orang)
JumlahWisatawan
(orang)
Perkembangan(%)
2005 99.063 52.415 151.478 -
2006 125.236 44.385 169.621 + 11,98
2007 146.512 43.920 190.432 + 12,27
2008 163.764 85.942 249.706 + 31,13
2009 219.256 74.021 293.277 + 17,45
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
i. Perdagangan
Perdagangan dalam negeri sesungguhnya memberikan andil yang cukup besar
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali khususnya dari perdagangan antar
daerah dan konsumsi rumah tangga. Dalam kegiatan pengawasan perdagangan
dilakukan dengan menerapkan ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) untuk
mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.
Berdasarkan data Tahun 2005-2009, tercatat banyaknya SIUP perdagangan
barang dan jasa terjadi penurunan jumlah usaha kecil dari 365 buah di tahun 2005
menjadi 283 buah di tahun 2009. Usaha menengah tercatat 19 usaha di tahun 2005
menurun menjadi 8 usaha di tahun 2009, dan usaha besar dari 6 usaha di tahun 2005
menurun menjadi 3 usaha di tahun 2009. Berdasarkan bidang usahanya tahun 2005
tercatat 369 bidang usaha perdagangan barang dan menurun menjadi 281 bidang usaha
24
di tahun 2009. Sementara yang bergerak di bidang usaha jasa, dari 21 di tahun 2005
menurun menjadi 9 di tahun 2009.
j. Industri
Pengembangan sektor industri di Kabupaten Karangasem masih terbatas pada
sektor industri kecil dan menengah. Industri besar dan berat tidak dikembangkan
mengingat sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Industri yang dikembangkan di
daerah Karangasem utamanya industri yang berorientasi pada pemanfaatan bahan baku
lokal dan diarahkan untuk mendukung industri pariwisata. Pengembangan industri kecil
dan menengah yang pembinaannya dilaksanakan melalui sentra-sentra industri kecil yang
tersebar di 8 kecamatan.
Selama kurun waktu tahun 2005-2009 menunjukkan perkembangan yang
berfluktuasi. Jumlah industri kimia pada tahun 2005 tercatat 554 unit usaha meningkat
menjadi 696 pada tahun 2009, industri agro (makanan dan minuman) menurun dari
4.268 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 3.626 unit usaha pada tahun 2009.
Sementara itu jumlah industri kayu mengalami peningkatan dari 386 unit usaha pada
tahun 2005 meningkat menjadi 505 unit usaha pada tahun 2009, industri anyaman dari
7.829 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 9.128 unit usaha pada tahun 2009, industri
besi dari 122 unit usaha pada tahun 2005 meningkat menjadi 132 unit usaha pada tahun
2009, industri besi dari 117 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 240 unit usaha pada
tahun 2009.
Industri tekstil yang secara umum di Bali masih menjadi industri andalan,
perkembangannya di wilayah kabupaten karangasem mengalami penurunan dari 3.753
unit usaha pada tahun 2005 menurun menjadi 3.127 unit usaha pada tahun 2009.
Jumlah unit idustri dan tenaga kerja yang diserap tahun 2005-2009 dapat dilihat pada
tabel 2.8 dan tabel 2.9.
25
Tabel 2.8Banyaknya Perusahaan/Usaha Industri Kecil
Tahun 2005-2009
No Jenis Usaha 2005 2006 2007 2008 2009
01 Industri Kimia 554 598 680 693 696
02 Industri Agro 4.268 4.009 3.616 3.616 3.626
03 Industri Kayu 386 460 498 504 505
04 Industri Anyaman 5.361 6.518 6,082 5.927 5.928
05 Industri Logam 122 123 123 132 132
06 Industri Besi 117 247 247 240 240
07 Industri Tekstil 2.999 2.217 1.941 1.945 1.945
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Tabel 2.9Banyaknya Tenaga Kerja pada Perusahaan / Usaha Industri Kecil
Tahun 2005 - 2009
No Jenis Usaha 2005 2006 2007 2008 2009
01 Industri Kimia 2.744 3.005 3.299 3.315 3.324
02 Industri Agro 7.868 6.629 6.434 6.428 6.474
03 Industri Kayu 1.966 1.771 2.218 2.273 2.278
04 Industri Anyaman 7.829 7.759 9.324 9.113 9.128
05 Industri Logam 667 558 558 618 618
06 Industri Besi 357 546 546 497 497
07 Industri Tekstil 3.753 3.068 3.132 3.127 3.127
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Karangasem merupakan kawasan rawan bencana gunung berapi yaitu
Gunung Agung. Posisi Gunung Agung yang ditengah menyebabkan hampir sebagian
besar wilayah Karangasem menjadi rawan terkena letusan. Kawasan yang rawan
bencana letusan dan terkena longsoran material dari lereng Gunung Agung adalah semua
wilayah di kaki Gunung Agung, semua daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di
Gunung Agung, semua lembah atau dataran yang pernah dialiri material letusan yang
terluas adalah wilayah Kecamatan Kubu. Wilayah lainnya adalah lereng Gunung Agung ke
26
arah Kota Amlapura sampai ke pantai karena aliran material letusan mengikuti daerah
aliran Tukad Jangga dan anak-anak sungainya, termasuk juga Tukad Buhu. Desa-desa
yang terkena ancaman gunung meletus adalah : Ban, Sukadana, Baturinggit, Tulamben,
Kubu, Dukuh, Datah dan Bhuana Giri. Sedangkan untuk rawan bencana longsor terdapat
di wilayah desa : Sangkan Gunung, Duda Timur, Sibetan dan Bunutan.
Pada tahun 2004 telah terjadi beberapa bencana yaitu bencana gempa bumi
dengan kekuatan 6,1 skala richter di Kabupaten Karangasem dengan korban luka-luka 9
orang, total kerugian mencapai Rp. 4.070.000.000,00. Bencana angin ribut terjadi di
desa seraya dengan kerugian mencapai Rp. 750.000.000,00 dan tidak ada korban jiwa.
Kabupaten Karangasem merupakan daerah rawan bencana alam gempa bumi, dan pada
tahun 2007 telah terjadi bencana alam hampir di seluruh kabupaten/kota, seperti: angin
puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir dan hujan deras, hujan lebat dan
angin kencang, angin kencang, angin topan dan gelombang pasang.
Untuk bencana banjir, pada umumnya wilayah yang berada pada dataran rendah
berpotensi untuk terkena bencana tersebut. Umumnya terjadi pada saat musim hujan.
Banjir yang pernah terjadi umumnya disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan
kapasitas daya tampung saluran tidak memadai sehingga meluap menggenangi kawasan
permukiman. Kalaupun pernah terjadi banjir tidak sampai menyebabkan korban jiwa dan
umumnya daerah yang tergenangi adalah jalan.
Bencana alam lain yang pernah terjadi adalah kekeringan dan kebakaran.
Kekeringan sering terjadi pada saat musim kemarau panjang. Umumnya wilayah yang
terkena adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem bagian timur dan
Abang. Untuk kebakaran, yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang berada di
lereng Gunung Agung. Biasanya terjadi pada saat musim kemarau panjang, sedangkan
untuk kebakaran pada kawasan terbangun tidak terlalu sering terjadi.
2.1.4 Demografi
a. Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara
optimal. Sekalipun demikian, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusianya maka justru akan menjadi beban pembangunan. Berdasarkan data lima
tahun terakhir penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2005 sampai dengan tahun
27
2009 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 berjumlah 395.418 jiwa dan
pada tahun 2009 menjadi 432.791 jiwa. Dilihat dari sex ratio-nya selama lima tahun
terakhir tahun 2005-2009 jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada penduduk
perempuan dengan sex ratio-nya 99,17 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 99 penduduk laki-laki demikian juga pada tahun 2007 sex ratio-nya sebesar
100,23 artinya setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 101 penduduk laki-laki.
Pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh tingkat kelahiran, kematian serta
migrasi menunjukan kecendrungan yang terus meningkat berakibat pada tingkat
kepadatan penduduk yang terus mengalami peningkatan pula. Adapun angka kepadatan
penduduk dari tahun 2005-2009 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005
angka kepadatan penduduk mencapai 471 jiwa/km2, meningkat menjadi 516 jiwa/km2 di
tahun 2009. Gambaran kondisi kependudukan dapat dilihat pada tabel 2.10.
Tabel 2.10Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatannya di Kabupaten
Karangasem Tahun 2005-2009
Tahun Luas Wilayah(km2)
Penduduk (jiwa) SexRatio
Kepadatan(jiwa/km2)Laki-laki Perempuan Jumlah
2005 839,54 196.703 198.715 395.418 98,99 471
2006 839,54 201.456 203.138 404.594 99,17 482
2007 839,54 214.118 213.628 427.746 100,23 510
2008 839,54 215.283 214.968 430.251 100,15 512
2009 839,54 216.401 216.390 432.791 100,01 516
Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2005-2009
Dengan membandingkan jumlah penduduk Karangasem dari hasil Sensus
Penduduk (SP) tahun 2000 dan jumlah penduduk data Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS) 2005, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem
adalah 1,94 % dalam satu tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi dijumpai di
Kecamatan Kubu yaitu 4,31 % dan paling rendah di Kecamatan Bebandem yaitu - 0,3 %
dalam satu tahun. Sementara itu berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009
dengan terlihat rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem sebesar
2,23 %. Pertumbuhan penduduk Karangasem dengan membandingkan ketiga data
28
tersebut (SP tahun 2000, SUPAS 2005 dan Registrasi Penduduk Tahun 2009) dapat
dilihat pada tabel 2.11.
Tabel 2.11Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan
KecamatanTahun
2000 2005 2009 2000-2005 2000-2009
01. Rendang 30.809 34.474 35.837 2,38 1,81
02. Sidemen 28.523 32.258 34.110 2,62 2,81
03. Manggis 40.756 46.019 47.849 2,58 1,93
04. Karangasem 71.387 72.729 85.236 0,38 2,16
05. Abang 57.776 66.166 68.926 2,90 2,14
06. Bebandem 43.292 42.635 48.782 - 0,30 1,41
07. Selat 34.995 36.791 40.445 1,03 1,73
08. Kubu 52.948 64.346 71.606 4,31 3,92
Kabupaten 360.486 395.418 432.791 1,94 2,23
Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2005-2009
b. Penduduk berdasarkan Agama yang dianut
Tabel 2.12Proporsi Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Karangasem
Tahun 2005-2009
AgamaPersentase Penduduk menurut Agama yang Dianut
2005 2006 2007 2008 2009
01. Hindu 95,05 95,11 95,34 95,40 95,32
02. Islam 4,41 4,36 4,15 4,10 4,40
03. Protestan 0,33 0,32 0,31 0,30 0,07
04. Katolik 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06
05. Budha 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Karangasem Dalam Angka , 2005-2009
29
Dari Tabel 2.12 diatas, penduduk Kabupaten Karangasem selama tahun 2005-
2009 sebagian besar (diatas 95 %) menganut Agama Hindu. Proporsi penduduk
beragama hindu dari tahun 2005-2009 tidak mengalami perubahan yang berarti masih
berkisar pada angka 95 %. Demikian juga halnya dengan proporsi penduduk yang
beragama islam tetap berkisar di angka 4 %, agama Katholik di kisaran 0,05 % dan
agama budha 0,14 %. Hanya penduduk yang beragama kristen protestan yang
mengalami penurunan dari 0,3 % di tahun 2005 menjadi 0,07 % di tahun 2009.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap
kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencangkup kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun
2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita,
Indek Pembangunan Manusia, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan
penanganan terhadap angka kriminalitas. Perkembangan kinerja pembangunan pada
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :
a. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian
secara makro yang mencangkup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.
Kondisi makro ekonomi Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun
terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009, bila dilihat dari indikator laju
pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2000 pada kurun
waktu tersebut menunjukkan kecederungan perkembangan yang fluktuatif dimana pada
tahun 2005 angka laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar
5,13 % dan di tahun 2006 menurun drastis menjadi 4,80 %, baru pada tahun 2007
terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 5,20 %, namun di
30
tahun 2008 terjadi perlambatan laju pertumbuhan menjadi 5,07 % dan di tahun 2009
terjadi perlambatan laju pertumbuhan hingga menjadi 5,01 %.
Grafik 2.1Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010
15,91
9,8212,59
16,83 15,05
5,13 4,8 5,2 5,07 5,01
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
harga berlakuharga konstan
Nilai absolut PDRB tahun 2009 atas dasar harga konstan adalah Rp. 1.747.169,48
juta. yang berarti meningkat bila dibandingkan nilai tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun
2008 yang berjumlah Rp.1.663.749,20 juta, tahun 2007 yang berjumlah Rp.1.583.407,93
juta, tahun 2006 Rp.1.505.163,65 juta, dan tahun 2005 Rp1.436.224,88. Angka ini
menggambarkan peningkatan produk riil dari barang dan jasa yang dihasilkan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai absolut PDRB berdasarkan
harga berlaku tahun 2009 adalah sebesar Rp.3.667.700,34 yang berarti meningkat 14,96
% dibandingkan nilai tahun 2008 sebesar Rp.3.187.794,20, tahun 2007 sebesar
Rp.2.728.601,05, tahun 2006 sebesar Rp.2.423.402,61, dan tahun 2005 sebesar
Rp.2.206.742,52 Indikator-indikator tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi
(recovery) ekonomi di Kabupaten Karangasem telah berjalan cukup baik, setelah
kinerjanya terpuruk pada tahun 1998 karena krisis multidimensi yang melanda Indonesia.
31
Grafik 2.2Perkembangan PDRB Tahun 2005-2009
Struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem selama lima tahun
terakhir, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, tetap didominasi oleh sektor
tersier, kemudian diikuti oleh sektor primer dan terakhir ditempati oleh sektor sekunder
dalam kontribusinya terhadap PDRB. Dalam perkembangannya selama lima tahun
terakhir, menunjukkan bahwa sektor primer secara terus-menerus mengalami penurunan
dari 34,68 % pada tahun 2005 dan menjadi 32,57 % pada tahun 2009, sebaliknya
sektor tersier mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2005
kontribusi sektor tersier dalam PDRB 54,49 % meningkat hingga menjadi 56,03 % pada
tahun 2009. Demikian juga halnya kontribusi sektor sekunder dari tahun 2005-2009 terus
mengalami peningkatan dari 10,84 % pada tahun 2005 menjadi 14,40 % pada tahun
2009.
b. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan
harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat.
Secara regional, tingkat inflasi untuk daerah Provinsi Bali, pada kurun waktu
tersebut menunjukkan angka yang stabil pada kisaran rata-rata satu digit di bawah 6 %,
kecuali pada tahun 2005 terjadi peningkatan sampai di atas dua digit yaitu menyentuh
angka 11,31 %. Kondisi ini disebabkan oleh karena pemerintah pusat mengeluarkan
kebijakan tentang kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005. Untuk mengendalikan laju
inflasi, maka sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus perlu diupayakan,
-1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Perkembangan PDRB tahun 2005-2009(Rp Juta)
Harga Berlaku
Harga Konstan
32
sekaligus menjaga likuiditas agar sesuai kebutuhan perekonomian dan menurunkan
ekspektasi inflasi.
c. PDRB Per Kapita
Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan
perkapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2009 mencapai
Rp.9.477.310,84 juta meningkat 14,56% bila dibandingkan dengan PDRB per kapita
tahun 2008 sebesar Rp.8.272.786,54 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga
konstan tahun 2009 sebesar Rp. 4.317.669,56 juta meningkat 4,56% dibandingkan
kondisi tahun 2008 yang mencapai Rp. 4.317.669,56 juta.
Tabel 2.13
Gambaran Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
No. Indikator Makro Tahun2005 2006 2007 2008 2009
1 Pertumb. ekonomi (%) 5,13 4,80 5,20 5,07 5,01
2 PDRB (Rp juta ):
a. Atas dasar harga berlaku 2.206.742,52 2.423.407,27 2.728.601,05 3.187.794,20 3.667.700,34
b. Atas dasar harga konstan 1.436.224,87 1.505.163,65 1.583.407,93 1.663.749,20 1.747.169,48
3 PDRB per kapita atas dasarharga berlaku (Rp. juta)
3,81 3,958 4,129 4,318 4,515
4 Struktur perekonomian,kontribusi sektor (dalampersen):
a. Primer 34,68 34,38 33,85 32,96 32,57
b. Sekunder 10,84 10,86 11,05 11,32 14,40
c. Tersier 54,49 54,75 55,10 55,71 56,03
5 Pajak Daerah (Rp. ribu) 12.733.783,91 13.964.841,65 16.268.023,42 23.288.118,94 27.879.148,83
6 Retribusi (Rp. ribu) 4.201.015,58 4.589.302,62 4.984.409,04 6.743.202,27 7.376.860,92
7 Dana Perimbangan (Rp.ribu)
249.072.774,04 370.741.640,87 382.354.984,44 430.385.164,80 438.520.577,66
8 Sumber Penerimaan DaerahLainnya (Rp. Ribu)
10.219.724,76 7.572.129,00 64.614.166,31 138.735.721,26 136.467.565,17
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2005-2009
: Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem
d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
33
IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya
dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan
kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas, dan standar hidup
layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan angka
harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara
melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; tingkat kehidupan yang
layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 mengalami kenaikan yang tidak
signifikan tetapi menggambarkan peningkatan seperti terlihat pada tabel 2.14.
Tabel 2.14Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009
No Tahun Skor
1 2005 63,3
2 2006 64,3
3 2007 65,11
4 2008 65,46
5 2009 66,06
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem Tahun 2009
e. Jumlah Penduduk Miskin
Melihat dari topografi wilayah Kabupaten Karangasem yang didominasi lahan kritis
faktor kekeringan dan keterbatasan sumber daya air menjadi salah satu faktor pendorong
kemiskinan. Kemiskinan memang masih menjadi permasalahan utama tidak hanya di
wilayah Kabupaten Karangasem tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Strategi
pembangunan yang terfokus pada industrialisasi yang cenderung top down yang
berpusat pada kota dan sektor industri padat modal ternyata belum mampu
menuntaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan, dan tidak memberikan banyak
kontribusi pada peningkatan kualitas dan daya kreasi masyarakat terutama masyarakat
pedesaan.
34
Kondisi tersebut justru membuat masyarakat makin tergantung dan lebih banyak
menunggu adanya program pemerintah dan kurang tertarik pada bidang pertanian yang
pada dasarnya merupakan potensi utama dalam penyerapan tenaga kerja dan juga
kontribusinya dalam peningkatan PDRB Kabupaten (dimana sektor pertanian dalam arti
luas memberi kontribusi tertinggi dalam peningkatan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu
32,67 % selama kurun waktu 2004-2008).
Pada periode pertama jabatan Bupati (2005-2009) beberapa program yang telah
dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang
signifikan dari 41.826 RTM pada tahun 2006 sudah menurun sebesar 8.627 RTM
(20,63 %) menjadi 33.199 RTM berdasarkan hasil pemutahiran data pada tahun 2009.
Hasil pendataan rumahtangga miskin tahun 2006-2009, jumlah RTM tertinggi berada di
wilayah Kecamatan Karangasem, Abang, Kubu dan Bebandem. Gambaran jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan tahun 2006-2009 dapat
dilihat pada tabel 2.15.
Tabel 2.15Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan
Tahun 2006-2009
Kecamatan Tahun Penurunan(%)2006 2007 2008 2009
01. Karangasem 8.352 7.996 8.577 8.043 3,70
02. Manggis 2.667 2.504 1.880 1.659 37,80
03. Rendang 2.376 2.249 1.333 1.300 45,29
04. Bebandem 6.004 5.818 5.806 5.406 9,96
05. Selat 3.722 3.629 2.975 2.657 2,.61
06. Sidemen 2.847 2.632 2.636 2.032 28,63
07. Kubu 8.024 7.833 6.211 5.951 25,83
08. Abang 7.834 7.611 6.503 6.151 21,48
Kabupaten 41.826 40.272 35.921 33.199 20,63
Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2005-2009
f. Angka kriminalitas
35
Banyaknya tindak kejahatan/pelanggaran merupakan salah satu cermin tingkat
keamanan di satu wilayah. Data dari table berikut menyajikan tindak perkembangan
Berbagai tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan selama periode 2005-
2009. Gambaran perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di Kabupaten
Karangasem dapat dilihat pada tabel 2.16.
Tabel 2.16Banyaknya Perkara Kejahatan / Pelanggaran yang Dilaporkan
Di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Bulan Pencurian Peng
gelap
an
Penipuan
Pena
dahan
Penganiyaan Kejahat
an lain-lain
Kebakaran
Jlm
Berat Ringan Biasa Berat Ringan
01. Januari 2 0 1 1 1 0 0 1 16 1 20
02. Pebruari 0 0 3 1 1 0 1 2 17 0 39
03. Maret 1 0 2 1 0 0 0 0 15 1 33
04. April 4 0 3 1 3 0 1 2 25 0 18
05. Mei 3 0 3 0 1 0 2 2 22 0 26
06. Juni 3 0 2 0 0 0 0 1 12 0 29
07. Juli 2 0 5 0 2 0 2 0 15 0 36
08. Agustus 8 0 6 0 0 0 0 3 12 0 31
09. September 12 0 3 0 4 0 0 3 12 2 29
10. Oktober 4 0 2 0 0 0 1 1 19 4 30
11. Nopember 3 0 0 0 2 0 1 3 17 3 23
12. Desember 1 0 1 1 0 0 0 3 22 2 25
Jumlah 20092008200720062005
4353428051
00000
3128152011
510675
1442710
00020
811111615
2121171711
2041781219179
1318271915
339323241259197
Sumber : Polres Karangasem
Dari berbagai jenis tindak kejahatan/pelanggaran yang banyak terjadi adalah
pencurian, kemudian disusul oleh lain-lain kejahatan dan penganiayaan.
Perkembangannya sendiri menunjukkan lebih banyak yang bertambah kasusnya di
bandingkan yang menurun. Dari gambaran diatas menunjukkan ketertiban/keamanan
masyarakat cenderung menurun.
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
36
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek
huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang
ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan
hidup, Jumlah balita gizi buruk, angka kematian ibu, dan rasio penduduk yang bekerja.
Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Karangasem selama kurun waktu
lima tahun terakhir untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
a. Angka Melek Huruf
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tergolong buta huruf (tidak bisa
membaca dan menulis) dari tahun 2005-2009 sudah menunjukkan penurunan dari
25,20 % pada tahun 2005 menurun menjadi 24,85 % di tahun 2009 atau dengan kata
lain sebanyak 75,15 % penduduk usia 10 tahun keatas mampu membaca dan menulis.
Gambaran penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut kepandaian membaca dan
menulis tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.17.
Tabel 2.17Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kepandaian
Membaca dan Menulis tahun 2005-2009
No TahunDapat Baca Tulis Tidak Dapat Baca Tulis
Laki-Laki Peremp. L+P Laki-Laki Peremp. L+P
1 2005 83,99 65,55 74,80 16,01 34,45 25,20
2 2006 82,55 67,54 75,02 17,45 32,46 24,98
3 2007 83,88 65,36 74,57 16,12 34,64 25,43
4 2008 81,59 67,12 74,23 18,41 32,88 25,77
5 2009 84,08 65,73 75,15 15,92 34,27 24,85
Sumber: Karangasem dalam angka , 2005-5009
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang buta huruf di
Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 rata-rata mencapai lebih dari dua kali lipat
penduduk laki-laki yang buta huruf.
b. Angka Rata-rata Lama sekolah
37
Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi rata-rata jenjang
kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah.
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 sebesar
5,41 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten karangasem baru
mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau belum bisa menikmati program wajib
belajar (WAJAR) 9 tahun.
Grafik 2.3Angka Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Karangasem
Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem Tahun 2009
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM)
Tingkat pemerataan pendidikan berdasarkan angka partisipasi kasar (APK)
Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karangasem selama tahun 2005-2009 mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2005/2006 APK SD/MI mencapai 111,53 % pada tahun berikutnya
mengalami peningkatan menjadi 112,73 %, dan akhirnya menjadi 114,19 % di tahun
2009/2010. Sementara itu angka partisipasi murni (APM) SD/MI juga mengalami fluktuasi
sebagaimana yang tertuang pada tabel 2.18.
Sebaran APK SMP dari tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa
pemerataan pendidikan SMP terus meningkat hanya saja jika dilihat dari sisi APM yang
cenderung meningkat dari Tahun 2005-2008, namun di tahun 2009 terjadi penurunan
nilai APM. APK SMP tahun 2009 telah mencapai 102,06 % dan APM mencapai 66,53 %.
Rata-rata Lama Sekolah diKabupaten Karangasem
55,4 5,4 5,35
5,41
4,5
5
5,5
2005 2006 2007 2008 2009
Tahun
38
Sedangkan APK untuk SMA/SMK selama kurun waktu tahun 2005 sampai tahun
2009 juga terus mengalami peningkatan. Sementara nilai APM yang cenderung
meningkat dari tahun 2005-2008, kembali menurun di tahun 2009. Pada tahun 2005 APK
SMA/SMK mencapai 43,36 % dan tahun 2009 telah mencapai 51,67 %. Untuk nilai APM
SMA/SMK tahun 2005 mencapai 31,10 % dan pada tahun 2009 telah mecapai 35,95 %.
Tabel 2.18Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan
SMA/SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
No TahunSD SMP SMA/SMK
APK(%)
APM(%)
APK(%)
APM(%)
APK(%)
APM(%)
1 2005/2006 111,53 96,88 82,39 60,65 43,36 31,10
2 2006/2007 112,73 97,51 84,,84 61,04 43,30 33,74
3 2007/2008 113,43 98,11 88,41 65,97 48,03 39,62
4 2008/2009 114,11 99,39 97,07 70,62 49,95 39,35
5 2009/2010 114,19 99,58 102,06 66,53 51,67 35,95
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2005-2009
d. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk umur 10 tahun keatas di
Kabupaten Karangasem tahun 2009 sisajikan pada tabel 2.19. Jumlah penduduk umur 10
tahun ke atas pada tahun 2009 yang tidak punya atau belum punya ijazah sebanyak
29,72 %, berpendidikan tertinggi SD/MI sebanyak 37,78 %, berpendidikan tertinggi
SLTP/MTs sebanyak 16,71 %, berpendidikan tertinggi tamat SMU/SMK/MA sebanyak
12,36 %, tamat D1/D2 sebanyak 1,41 %, tamat D3/SM sebanyak 0,31 %, tamat D4/S1
sebanyak 1,53 % dan S2/S3 sebanyak 0,18 %.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal memerlukan
waktu relatif lama. Namun demikian, secara umum tingkat pendidikan penduduk
Karangasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh, proporsi
penduduk yang tamat D4/S1 meningkat dari 1,05 % tahun 2005 menjadi 1,53 % pada
tahun 2009, D1/D2 meningkat dari 0,80 % menjadi 1,41 %, D3 dari 0,20 % menjadi
0,31 % dan penurunan yang cukup signifikan terhadap persentase penduduk usia 10
39
tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah dari 49,18 % di tahun 2005 menurun menjadi
29,72 % saja.
Tabel 2.19Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin
dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009
Pendidikan Tertinggi yangDitamatkan Laki-laki Perempuan L+P M+F
01. Tidak Punya 28,84 30,60 29,72
02. SD/MI/Sederajat 35,61 39,95 37,78
03. SLTP/MT/Sederajat 15,70 17,73 16,71
04. SMU/MA/Sederajat 13,43 6,68 10,05
05. SMK/Sederajat 2,30 2,31 2,31
06. Diploma I/II 1,54 1,27 1,41
07. Diploma III/Akademi 0,46 0,16 0,31
08. Diploma IV/S1 1,76 1,30 1,53
09. S2/S3 0,36 0,00 0,18
J u m l a h 100,00 100,00 100,00
Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009
e. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan kesehatan adalah
dengan melihat perkembangan angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Kabupaten
Karangasem mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun
2005 terjadi 7,41 kematian bayi per 100 kelahiran hidup, meningkat di tahun 2006
menjadi 8,91 per 100 kelahiran hidup, tahun 2007 menurun menjadi 5,90 per 100
kelahiran hidup, tahun 2008 menjadi 5,30 per 100 kelahiran hidup dan tahun 2009
meningkat menjadi 7,72 per 100 kelahiran hidup. Angka kematian balita pada tahun 2009
menurut kecamatan berkisar 4,22 sampai 26,78 per 100 kelahiran hidup, angka tertinggi
terjadi di Kecamatan Manggis yaitu 26,78 per 100 kelahiran hidup dan terendah di
Kecamatan Selat yaitu 4,22 per 100 kelahiran hidup. Angka kematian balita relatif tinggi
juga terdapat di Kecamatan Abang dan Karangasem, sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 2.20.
Tabel 2.20
40
Angka Kematian Balita (AKB) Tahun 2009 Per Kecamatan
Kecamatan JumlahKelahiran Hidup
Kematian Balita(0-4 tahun)
AKB per 1000Kelahiran Hidup
01. Rendang 685 5 7,3
02. Sidemen 643 3 4,67
03. Manggis 819 10 26,78
04. Karangasem 1.721 12 16,94
05. Abang 1.165 13 22,02
06. Bebandem 743 7 9,42
07. Selat 711 3 4,22
08. Kubu 1.154 6 11,19
Jumlah 2009 7.641 59 7,72
2008 7.567 40 5,30
2007 7.298 43 5,90
2006 7.179 64 8,91
2005 7.015 52 7,41
Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009
f. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Karangasem dari tahun 2005-2008
mengalami peningkatan dari 67,60 pada tahun 2005 menjadi 67,80 tahun 2008. Hal
tersebut dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Karangasem tahun 2005-
2008 pada tabel 2.21.
Tabel 2.21Umur Harapan Hidup Tahun 2005-2008
Tahun Rata-rata Umur Harapan Hidup
2005 67,60
2006 67,70
2007 67,77
2008 67,80
41
g. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka kematian ibu (AKI) sebagai akibat komplikasi kehamilan dan persalinan
berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran dan perilaku hidup sehat, status gizi
dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan untuk ibu
hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka kematian ibu di
Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 cenderung mengalami peningkatan dimana
tahun 2005 AKI 57,00 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat menjadi menjadi 104,70
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Hanya pada tahun 2007 dan tahun 2008
terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 27,40 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2007 dan 66,10 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008.
h. Rasio Penduduk yang Bekerja
Jumlah penduduk karangasem tahun 2005 berdasarkan hasil registrasi penduduk
adalah 430.251 jiwa dengan angkatan kerja pada tahun 2005 adalah 202.837 orang
(71,16 %), dimana penduduk yang bekerja sebanyak 186.675 orang (65,49 %), pencari
pekerjaan sebanyak 16.162 orang (5,67 %). Sedangkan yang bukan angkatan kerja
sebanyak 82.207 orang (28,84 %) seperti sekolah sebanyak 36.457 orang (12,79 %),
mengurus rumah tangga 22.148 orang (7,77 %) dan lainnya 23.602 orang (8,28 %).
Perkembangan penduduk pada tahun berikutnya mengalami fluktuasi baik jumlah,
angkatan kerja, penduduk yang bekerja, maupun jumlah pengangguran. Terakhir jumlah
penduduk karangasem tahun 2009 berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah 432.791
jiwa dengan angkatan kerja pada tahun 2009 adalah 236.309 orang (83,12 %), dimana
penduduk yang bekerja sebanyak 228.473 orang (80,36 %), pencari pekerjaan 7.836
orang (2,76 %). Sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 47.990 orang
(16,88 %) seperti sekolah sebanyak 14.353 orang (5,05 %), mengurus rumah tangga
22.862 orang (8,04 %) dan lainnya 10.775 orang (3,79 %). Dalam kurun waktu 5 tahun
tersebut prosentase jumlah pencari kerja mengalami penurunan yang signifikan dari
5,67 % di tahun 2005 menjadi 2,76 % di tahun 2009 jika dibandingkan dengan jumlah
angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti ketersediaan lapangan
pekerjaan selama kurun waktu tersebut semakin terbuka. Secara rinci sebagaimana
diuraikan dapat dilihat pada tabel 2.22.
42
Tabel 2.22Angkatan Kerja (jiwa) di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
Tahun Angkatan kerjaStatus
Bekerja Pengangguran
2005 202.837 186.675 16.162
2006 143.356 131.933 11.422
2007 227.881 220.881 7.551
2008 242.347 234.540 7.807
2009 236.309 228.473 7.836
Sumber: Karangasem Dalam Angka Tahun 2005-2009
Penduduk bekerja pada tahun 2009 menurut lapangan pekerjaan paling banyak
terserap pada sektor pertanian dalam arti luas sebesar 54,15 %. Pada urutan kedua,
terserap pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 15,95 % dan pada
urutan ketiga terserap pada sektor industri pengolahan sebesar 12,07 %. Gambaran
penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Karangasem tahun 2009
dapat dilihat pada tabel 2.23.
Tabel 2.23Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Sektor/Lapangan PekerjaanPenduduk Bekerja
2009 Persentase (%)
01. Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan 123.707 54,15
02. Pertambangan dan penggalian 3.976 1,74
03. Industri pengolahan 27.575 12,07
04. Listrik, gas dan aiir 495 0,22
05. Bangunan/konstruksi 13.885 6,08
06. Perdagangan, rumah makan dan hotel 36.438 15,95
07. Angkutan, pergudangan dan komunikasi 3.221 1,41
08. Keuangan, asuransi 1.312 0,57
09. Jasa kemasyarakatan 17.864 7,81
10. Lainnya. 0 0
Jumlah/Total 228.473 100,00
Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009
43
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-
indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.
a. Seni dan Budaya
Jumlah grup kesenian di Kabupaten Karangasem tidak menunjukkan peningkatan,
jumlahnya tetap setiap tahunnya. Rasio grup kesenian terhadap per 10.000 jumlah
penduduk Kabupaten Karangasem dari tahun 2005 sebesar 41,96 menjadi 38,33 pada
tahun 2009.
Tabel. 2.24
Rasio Grup Kesenian
UraianTahun
2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah GrupKesenian
1659 1659 1659 1659 1659
JumlahPenduduk
395.418 404.594 427.481 430.251 432.791
Rasio/10.000Penduduk
41,96 41 38,81 38,56 38,33
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
Sedangkan jumlah gedung kesenian tidak mengalami peningkatan, karena
Kabupaten Karangasem hanya memiliki 1 gedung kesenian dengan rasio per 10.000
penduduk sebesar 0,023 pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan rasio jumlah grup
kesenian masih sangat relatif kecil, namun demikian bukan berarti masyarakat di
Kabupaten Karangasem kurang responsif terhadap kesenian tradisional. Kesenian
Tradisional sangat dipelihara dan dikembangkan dengan baik terlebih kesenian tradisional
sebagai pendukung upacara-upacara keagamaan.
Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan
dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni di Kabupaten Karangasem.
44
Tabel. 2.25
Rasio Gedung Kesenian
UraianTahun
2005 2006 2007 2008 2009
JumlahGedungKesenian
1 1 1 1 1
JumlahPenduduk
395.418 404.594 427.481 430.251 432.791
Rasio/10.000Penduduk
0,025 0,025 0,023 0,023 0,023
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
b. Olah Raga
Jumlah gedung olah raga yang dimiliki Kabupaten Karangasem tetap yaitu 1 buah
gedung olahraga yaitu GOR Gunung Agung Amlapura dengan ratio 0,023% per 10.000
orang penduduk, tetapi ini bukan berarti rendahnya budaya olah raga di kalangan
masyarakat, karena banyak aktivitas olahraga yang dilakukan diluar gedung seperti naik
sepeda, jalan santai, volly dan sebagainya. Kedepannya untuk dapat memacu
peningkatan prestasi di bidang olahraga, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana
olah raga yang representative.
Tabel. 2.26 Rasio Gedung Olah Raga
UraianTahun
2005 2006 2007 2008 2009
JumlahGedung OlahRaga
- - 1 1 1
JumlahPenduduk
395.418 404.594 427.481 430.251 432.791
Rasio/10.000Penduduk
- - 0,023 0,023 0,023
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
45
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan
hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan
umum yang mencangkup layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Bidang Urusan Pendidikan
a. Angka Partisipasi Sekolah
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada
umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Tabel 2.27Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan kelompok umur
Jenis
Kelamin/Kelompok
Umur
Tahun
2008 2009
7-12
L 91,94 96,31
P 91,61 94,31
L + P 91,78 95,31
13-15
L 73,60 87,31
P 76,35 69,24
L + P 74,98 78,28
16-18
L 52,93 47,46
P 48,55 39,30
L + P 50,74 43,38
19-24
L 3,70 5,78
P 4,42 3,44
L + P 4,06 4,61
Angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umur cenderung meningkat dari
tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
46
akan pentingnya pendidikan dan semakin mudah terjangkaunya akses pendidikan oleh
masyarakat.
b. Rasio sekolah/penduduk usia sekolah
Tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan wajib disediakan oleh pemerintah
sebagai pelayanan wajib kepada masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya
manusia yang berkualitas. Ketersediaan sekolah di Kabupaten Karangasem dibandingkan
dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.28
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD, SMP
No Tahun
SD SMP
SekolahPenduduk
usiasekolah
RasioSekolah
Pendudukusia
sekolah
Rasio
1 2005 358 46.864 1 : 131 33 14.020 1 : 425
2 2006 363 47.718 1 : 131 33 15.016 1 : 455
3 2007 363 49.083 1 : 135 35 15.342 1 : 438
4 2008 364 49.053 1 : 135 34 15.889 1 : 467
5 2009 366 49.052 1 : 134 39 17.488 1 : 448
Tabel 2.29
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK
No Tahun
SMA SMK
SekolahPenduduk
usiasekolah
RasioSekolah
Pendudukusia
sekolah
Rasio
1 2005 17 7.041 1 : 414 5 975 1 : 195
2 2006 17 7.720 1 : 454 5 986 1 : 197
3 2007 19 7.280 1 : 383 5 1.034 1 : 207
4 2008 19 7.732 1 : 407 7 1.620 1 : 231
5 2009 20 7.652 1 : 383 7 2.266 1 : 324
Dilihat dari tabel, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
untuk jenjang SD pada tahun 2009 mencapai 1 : 134 orang per penduduk usia sekolah,
yang artinya dalam 1 sekolah terdapat rata-rata 134 orang siswa. Rasio ini masih di
bawah rasio nasional yang ditetapkan 180-240 orang/sekolah. Untuk jenjang SMP
47
mencapai 1 : 448 orang, yang artinya dalam 1 sekolah rata-rata terdapat 448 orang
siswa. Rasio ini masih tinggi diatas rasio nasional yaitu 240-360 0rang/sekolah, artinya
perlu kebijakan dalam peningkatan jumlah sekolah dan penerapan kuota siswa/sekolah
agar semua sekolah mendapatkan jumlah siswa yang ideal. Untuk jenjang SMA rasio
ketersediaan sekolah pada tahun 2009 mencapai 1 : 383, artinya terdapat rata-rata 383
orang siswa persekolah. Untuk SMK rasionya pada tahun 2009 mencapai rata-rata 324
orang per sekolah.
c. Rasio guru/murid
Dalam mewujudkan out put dari pendidikan yang lebih baik maka jumlah guru
memegang peranan penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Rasio antara
jumlah murid terhadap jumlah guru akan dapat mencerminkan kelancaran proses belajar
mengajar. Semakin kecil rasio jumlah murid terhadap jumlah guru maka akan semakin
baik, artinya bila rasionya semakin kecil maka jumlah murid yang diasuh oleh seorang
guru akan semakin kecil pula dan demikian sebaliknya.
Rasio murid dengan guru di Kabupaten Karangasem selama tahun 2005-2009
untuk tingkat SD semakin meningkat dimana pada tahun 2005 rasio murid dengan guru
sebesar 15,37 artinya setiap 15 anak didik diasuh oleh satu orang guru sementara pada
tahun 2009 rasio murid dengan guru meningkat menjadi 12,66 dimana 12 anak didik
diasuh oleh satu orang guru.
Untuk SMP, rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 2005-2009 berkisar antara
11,06 pada tahun 2005 dan menurun menjadi 13,53, pada tahun 2009. Untuk SMA, rasio
jumlah murid terhadap jumlah guru tahun 2005-2009 berkisar antara 11,23 pada tahun
2005 dan 9,21, pada tahun 2009. Sementara itu, rasio jumlah murid terhadap jumlah
guru untuk SMK tahun 2005-2009 berkisar antara 7,62 pada tahun 2005 dan pada tahun
2009 menjadi 10,54. Secara umum rasio pendidikan baik SD, SMP, SMA dan SMK
rasionya masih ideal yaitu di bawah 30. Gambaran jumlah dan rasio murid-guru pada
SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2010 dapat dilihat pada
tabel 2.30 dan tabel 2.31.
48
Tabel 2.30Jumlah dan Rasio Murid-Guru pada SD dan SMP
di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
No Tahun
SD SMP
Murid(orang)
Guru(orang)
Rasio Murid(orang)
Guru(orang)
Rasio
1 2005 46.864 3.049 1 : 15 14.020 1.268 1 : 11
2 2006 47.718 3.141 1 : 15 15.016 1.172 1 : 13
3 2007 49.083 3.322 1 : 15 15.342 1.091 1 : 14
4 2008 49.053 3.587 1 : 14 15.889 1.122 1 : 14
5 2009 49.052 3.874 1 : 13 17.488 1.293 1 : 15
Sumber: Karangasem Dalam Angka, 2005-2009
Tabel 2.31Jumlah dan Rasio Murid-Guru pada SMA dan SMK
di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
No Tahun
SMA SMK
Murid(orang)
Guru(orang)
Rasio Murid(orang)
Guru(orang)
Rasio
1 2005 7.041 627 1 : 11 975 128 1 : 8
2 2006 7.720 619 1 : 12 986 133 1 : 7
3 2007 7.280 659 1 : 11 1.034 135 1 : 7
4 2008 7.732 761 1 : 10 1.620 161 1 : 10
5 2009 7.652 831 1 : 9 2.266 215 1 : 10
Sumber: Karangasem Dalam Angka, 2005-2009
d. Fasilitas Pendidikan
Ketersediaan Ruang Belajar
Di samping ketersediaan guru, fasilitas belajar juga menentukan kualitas proses
belajar mengajar, fasilitas yang mendasar untuk menjamin PBM yang berkualitas adalah
ruang belajar (ruang kelas). Ruang belajar dengan kualitas yang baik akan membuat
siswa menjadi nyaman dalam mengikuti pelajaran. Hal ini tentunya akan berkorelasi
positif dengan kualitas output yang dihasilkan.
49
Ketersediaan Perpustakaan
Perpustakaan atau ruang baca merupakan salah satu komponen pendukung
dalam proses pembelajaran. Di Kabupaten Karangasem diperoleh gambaran bahwa tidak
semua SMP dan SMA memiliki fasilitas perpustakaan/ruang baca.
e. Pendidikan Usia Dini
Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan
dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir
sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, diselenggarakan pada jalur
formal, non formal dan informal.
Di Kabupaten Karangasem jumlah sekolah taman kanak-kanak mencapai 69
sekolah yang terdiri dari 2 sekolah negeri dan sisanya sekolah swasta, dengan rasio siswa
per sekolah mencapai rata-rata 46 orang siswa per sekolah. Perkembangan pendidikan
anak usia dini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah guru TK yaitu meningkat
dari 199 orang pada tahun 2008 menjadi 313 orang pada tahun 2009 dengan rasio guru
terhadap murid pada tahun 2009 yaitu 1 : 10 orang siswa artinya setiap satu orang guru
mempunyai anak didik 10 orang. Rasio ini lebih baik dari tahun 2008 yang mencapai 13
orang siswa per guru.
2. Kesehatan
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup
sehat. Kinerja pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pembangunan bidang
kesehatan dapat dilihat dari ratio ketersedian sarana prasarana kesehatan, ratio tenaga
kesehatan, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan
balita gizi buruk, dan penanganan terhadap beberapa penyakit menular.
a. Sarana prasarana kesehatan
Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana prasarana kesehatan yang
tersebar di 8 kecamtan. Sampai akhir tahun 2009 telah tersedia 1 Rumah Sakit
50
pemerintah, 12 Puskesmas, 70 Puskesmas Pembantu, 12 puskesmas Keliling, 662
posyandu dan 34 poskesdes. Perkembangan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten
Karangasem dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 2.32.
Tabel 2.32Perkembangan sarana prasarana kesehatan Tahun 2005-2009
SaranaKesehatan 2005 2006 2007 2008 2009
Rumah Sakit 1 1 1 1 1
Posyandu 632 632 661 662 662
Pokesdes - - - 34 34
Puskesmas induk 12 12 12 12 12
PuskesmasPembantu 58 59 64 64 70
Puskesmas Keliling 17 18 21 23 12
b. Ratio Tenaga Kesehatan
Rasio Dokter
Tenaga dokter terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik yang
berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Pada tahun 2009, tenaga
dokter yang ada berjumlah 105 orang dengan rasio terhadap penduduk sebesar 24 per
100.000, meningkat bila dibandingkan tahun 2008 (21 per 100.000). Jika dibandingkan
dengan target Indonesia Sehat 2010 (40 per 100.000), maka masih ada kekurangan
tenaga dokter umum sebanyak 68 orang.
Tenaga dokter spesialis yang ada tahun 2009 berjumlah 7 orang yang semuanya
berada di Rumah Sakit dengan rasio terhadap penduduk sebesar 1,62 per 100.000.
Jumlah ini sama dengan keadaan tahun 2008 tapi dengan rasio yang lebih kecil (1,87)
sedangkan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 6 per 100.000, sehingga masih ada
kekurangan tenaga dokter spesialis sebanyak 19 orang.
Tenaga dokter gigi yang ada tahun 2009 berjumlah 18 orang meliputi 15 orang di
Puskesmas dan 3 orang di Rumah Sakit. Rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk
adalah 4,16 per 100.000. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 3,96 per
51
100.000, sedangkan target Indonesia Sehat 2010 (11 per 100.000 penduduk), maka
masih ada kekurangan tenaga dokter gigi sebanyak 30 orang.
Rasio Tenaga Medis
Tenaga farmasi terdiri dari apoteker, S1 Farmasi, D-III Farmasi dan asisten
apoteker baik yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga
apoteker yang ada tahun 2009 sebanyak 5 orang sehingga didapat rasio jumlah tenaga
apoteker dengan penduduk sebesar 1,16 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan tahun
2008 (0,47 per 100.000 penduduk) maka terjadi peningkatan. Sedangkan target IS 2010
sebesar 10 per 100.000 penduduk, sehingga masih ada kekurangan tenaga apoteker
sebanyak 38 orang.
Tenaga bidan terdiri dari D3 bidan dan bidan baik yang berada di Puskesmas,
rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga bidan tahun 2009 berjumlah 153 orang
sehingga didapat rasio tenaga bidan dengan penduduk sebesar 35,35 per 100.000.
Mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan tahun 2008 (31,50 per 100.000
penduduk). Jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 (100 per 100.000),
maka masih ada kekurangan tenaga Bidan sebanyak 280 orang.
Tenaga perawat terdiri dari sarjana keperawatan, D-3 perawat, SPK dan sederajat
baik yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga perawat
yang ada pada tahun 2009 berjumlah 232 orang, rasio dengan penduduk sebesar 53,61
per 100.000, menurun bila dibandingkan tahun 2008 (54,60 per 100.000 penduduk).
Sedangkan target yang ingin dicapai Indonesia Sehat 2010 (117,5 per 100.000), maka
masih ada kekurangan tenaga perawat sebanyak 277 orang.
Tenaga gizi terdiri dari D1 Gizi, D3 Gizi dan DIV/S1 gizi baik yang berada di
Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga Gizi yang ada pada tahun 2009
berjumlah 27 orang sehingga didapat rasio jumlah tenaga gizi per 100.000 penduduk
sebesar 6,24. Meningkat bila dibandingkan tahun 2008 (5,13 per 100.000 penduduk).
Sedangkan jumlah tenaga ahli gizi ( DIII gizi) tahun 2009 sebanyak 18 orang dengan
rasio sebesar 4,16 per 100.000 penduduk, namun target IS 2010 tentang rasio ahli gizi
terhadap penduduk sebesar 22 per 100.000 penduduk, masih ada kekurangan tenaga
Gizi sebanyak 68 orang.
52
Tenaga sanitasi terdiri dari D1 Sanitasi dan D3 Sanitasi baik yang ada di
Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Jumlah tenaga sanitasi tahun 2009
sebanyak 44 orang, dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 30 orang dan D1 sebanyak
14 orang. Rasio tenaga sanitasi dengan jumlah penduduk sebesar 10,17 per 100.000.
Mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008 (5,83 per 100.000
penduduk) Berdasarkan target IS 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk, masih ada
kekurangan tenaga ahli sanitasi sebesar 129 orang.
Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri dari S1 Kesehatan Masyarakat dan D3
Kesehatan Masyarakat, yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
Tenaga kesehatan masyarakat yang ada tahun 2009 sebanyak 26 orang dengan kriteria
pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat. Rasio ahli kesehatan masyarakat dengan jumlah
penduduk sebesar 6,01 per 100.000 penduduk. Mengalami peningkatan bila
dibandingkan tahun 2008 (5,83 per 100.000 penduduk). Target yang ingin dicapai
Indonesia Sehat 2010 (40 per 100.000 penduduk) sehingga masih ada kekurangan
tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 147 orang.
Tenaga teknisi medis terdiri dari analis laboratorium, tenaga elektromedik dan
penata rontgen, penata anastesi dan fisioterapis yang berada di Rumah Sakit Umum
Amlapura. Tenaga teknisi medis yang ada tahun 2009 sebanyak 28 orang dengan rasio
6,47 per 100.000 penduduk, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 ( 4,43 per
100.000 penduduk). Jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan per 100.000
penduduk menurut jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2009 dapat
dilihat pada tabel 2.33.
53
Tabel 2.33Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk
Menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Tenaga Kesebatan Jumlah Rasio
01. Dokter 105 24
02. Dokter spesialis 7 1,62
03. Dokter Gigi 18 4,16
04. Farmasi 5 1,16
05. Bidan 153 35,35
06. Perawat 232 53,61
07. Tenaga Gizi 27 6,24
08. Tenaga Sanitasi 44 10,17
09. Kesehatan Masyarakat 26 6,01
10. Teknis medis 28 6,47
c. Persalinan dengan Pertolongan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan data tahun 2005-2009, persentase jumlah persalinan dengan
pertolongan tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2005
persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan mencapai 92,84 %
meningkat menjadi 97,94 % di tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.34.
Tabel 2.34Banyaknya Persalinan Nakes Tahun 2009 Per Kecamatan
Kecamatan Sasaran Pencapaian Persentase (%)
01. Rendang 635 691 108,8202. Sidemen 677 644 95,1303. Manggis 890 819 92,0204. Karangasem 1.652 1.721 104,1805. Abang 1.276 1.174 92,0106. Bebandem 769 758 98,5707. Selat 736 711 96,6008. Kubu 1.211 1.166 96,28
Jumlah 2009 7.846 7.684 97,942008 7.849 7.612 96,982007 7.817 7.239 92,612006 7.935 7.073 93,372005 7.446 6.913 92,84
Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009
54
d. Cakupan Balita Gizi Buruk
Berkaitan dengan status gizi, tahun 2010 jumlah balita yang pertumbuhannya
dibawah garis merah (BGM) mencapai 416 balita dari jumlah 32.040 balita (1,78%) dan
jumlah balita yang naik berat badannya adalah 17.296 balita dari 32.040 balita (74,15%),
sedang Balita dengan gizi buruk sebanyak 2 Balita. Cakupan Balita mendapat Vit. A 2 kali
per tahun mencapai 96,33 % (atau 27.362 dari jumlah 28.404 target balita) yang berarti
diatas target (90%). Sedangkan cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe sebesar 93,76
% (7.828 orang dari 8.349 bumil yang ada) sudah diatas target 90%. Terjadinya kasus
gizi kurang dan buruk disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat yang
belum membaik. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan
sehat terutama bagi pertumbuhan balita dan kesehatan ibu hamil.
e. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif)
Tabel 2.35Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif Tahun 2009 per Kecamatan
Kecamatan Sasaran Pencapaian Persentase (%)
01. Rendang 644 236 36,65
02. Sidemen 590 381 64,58
03. Manggis 686 250 36,44
04. Karangasem 1.041 216 20,75
05. Abang 1.232 336 27,27
06. Bebandem 664 308 46,39
07. Selat 726 142 19,56
08. Kubu 1.149 135 11,75
Jumlah 2009 6.732 2.004 29,77
2008 7.536 1.787 23,71
2007 7.286 2.761 37,89
2006 7.214 836 11,59
2005 7.092 4.290 60,49
Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009
Data BPS Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa
pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi umur dibawah 6 bulan (ASI eksklusif) semakin
lama semakin berkurang (rendah). Dimana pada tahun 2005, persentase jumlah bayi
55
yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 60,49 %, di tahun 2009 menurun drastis
hingga hanya mencapai 29,77 % saja. Gambaran jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif
tahun 2009 per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.35 diatas.
f. Kejadian Beberapa Penyakit Menular
Angka AFP tahun 2009 sebesar 4,29 per 100.000 penduduk umur dibawah 15
tahun, tahun 2008 AFP sebesar 3,04 per 100.000 penduduk < 15 tahun. Target AFP
nasional (Indonesia Sehat 2010) adalah 0,9 per 100.000 penduduk < 15 tahun, ini berarti
AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun di Kabupaten Karangasem berada di atas
target nasional yang berarti bahwa kinerja surveilans semakin baik.
Angka kesembuhan penderita TBC BTA + tahun 2009 mencapai 74,47 %,
menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 75,69 % sedangkan target nasional
(Indonesia sehat 2010) sebesar 85 % yang berarti bahwa angka kesembuhan TB BTA +
di Kabupaten Karangasem belum mencapai target nasional. Prosentase Balita dengan
Pneumonia yang ditangani sebesar 100 % dengan jumlah 830 penderita, tahun 2008
prosentase Balita dengan pneumonia yang ditangani sebesar 1.293 penderita (100 %),
sedangkan target nasional adalah 100 % (Indonesia Sehat 2010) yang berarti Kabupaten
Karangasem sudah mencapai target nasional.
Persentase HIV/AIDS ditangani tahun 2009 sebesar 100 % (22 penderita), tahun
2008 tidak ditemukan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karangasem. Prevalensi HIV
(Persentase kasus terhadap penduduk beresiko) tahun 2009 sebesar 0 %. Persentase
Infeksi Menular Seksual diobati tahun 2009 sebanyak 100 % dengan jumlah penderita
111 penderita, tahun 2008 Persentase Infeksi Menular Seksual diobati sebesar 100 %
(103 penderita). Angka kesakitan DBD tahun 2009 sebesar 42,75 per 100.000 penduduk
dengan jumlah penderita sebanyak 185 penderita, meningkat bila dibandingkan tahun
2008 dimana angka kesakitan DBD sebesar 25,20 per 100.000 penduduk dengan jumlah
penderita sebanyak 108 penderita, sedangkan target nasional (Indonesia Sehat 2010)
adalah 2 per 100.000 penduduk. Ini berarti angka kesakitan DBD di Kabupaten
Karangasem masih tinggi, jauh dari target nasional.
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar sebanyak 185 orang
dari 185 penderita atau 100 %. Persentase Balita dengan diare yang ditangani pada
tahun 2009 sebesar 100 % atau sebesar 3.151 penderita. Angka kesakitan Malaria per
56
1.000 penduduk (API) tahun 2009 sebesar 0,009 dengan jumlah penderita positif
sebanyak 4 orang, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 0,01
dengan 12 penderita. Target API nasional (Indonesia sehat 2010) sebesar 5 per 1.000
penduduk, ini berarti Kabupaten Karangasem masih berada di bawah target nasional.
Persentase penderita malaria yang diobati tahun 2009 sebesar 100 % dengan jumlah
penderita sebanyak 4 orang. Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate)
tahun 2009 81,25 %, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 dimana RTF Rate
sebesar 76,19 %. Jumlah penyakit filaria yang ditangani tidak ada karena tahun 2009 di
Kabupaten Karangasem tidak ditemukan kasus filariasis. Jumlah kasus dan angka
kesakitan penyakit menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sebanyak 18
yang terdiri dari tetanus 14 kasus dan campak 4 kasus.
3. Pekerjaan Umum
Jalan merupakan urat nadi pembangunan ekonomi yang sangat penting dan
strategis untuk memperlancar arus barang dan penumpang. Dengan semakin
meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Karangasem menuntut adanya
prasarana jalan yang memadai. Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan di
Kabupaten Karangasem selama 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah
panjang jalan tahun 2005 sebesar 76,72%, tahun 2006 menurun menjadi 45,93%, tahun
2007 sebesar 74,88%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 63,32% , tahun 2009
sebesar 64,90%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim,
khususnya pada saat musim hujan.
Sarana prasarana irigasi pengairan merupakan aspek penting dalam
pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan daerah melalui mekanisme pengelolaan
daerah irigasi yang efektif dan efisien.
57
Tabel 2. 36Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Proporsi panjang jaringan jalandalam kondisi baik (%) 76,72 45,93 74,88 63,22 64,90
2. Rasio jaringan irigasi 1:36,46 1:36,42 1:30,98 1:30,76 1:33,14
3. Jalan penghubung Kabupaten dariibu kota kecamatan ke kawasanpermukiman penduduk (minimaldilalui roda 4) (km)
597,90 649,48 638,12 653,42 646,29
4. Jumlah irigasi Kabupaten dalamkondisi baik (%)
97,34 97,43 97,60 97,65 91,89
Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem, 2010
4. Perumahan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten
Karangasem selama periode 2005-2009 dapat dilihat dari persentase jumlah rumah
tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada
tahun 2005 persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih sebesar
67,97 % meningkat menjadi 76,9 % pada tahun 2009. Begitu juga persentase jumlah
rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga sebesar 88%
pada tahun 2005 meningkat menjadi 97,93% pada tahun 2009. Selama kurun waktu lima
tahun terakhir, program yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pengembangan
sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman adalah peningkatan lingkungan sehat
perumahan dan peningkatan pemberdayaan sehat perumahan dengan fokus kegiatan
pada perbaikan lingkungan pemukiman dan penanggulangan kemiskinan perkotaan.
5. Penataan Ruang
Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005-2009 dilihat
dari jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2006 sebesar 91,2 % menjadi 93,8 % pada
tahun 2009. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi
regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah. Ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun pada Tahun 2010 mencapai
sebesar 60,54% . Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
58
kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diimbangi dengan pelayanan
perijinan yang lebih baik.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan
daerah tahun 2005-2009 adalah tersusunnya RPJPD pada tahun 2006 yang menjadi
dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2006-2025 dan telah tetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan tersedianya dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2006-2010 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Disamping itu juga tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang
berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga
konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut
gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2005-2010)
sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 2.37Tabel Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 20091. Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgnPERDA Ada/ tidak
Draf Ada Ada Ada Ada
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yg telah ditetapkan dgnPERDA/PERKADA Ada/ tidak
Ada Ada Ada Ada Ada
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yg telah ditetapkan dgnPERKADA Ada/ tidak
Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem, 2010
7. Perhubungan
Selama periode 2005-2009 kinerja pembangunan pelayanan pada urusan
perhubungan di Kabupaten Karangasem dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan
umum selama 5 tahun yang mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu 9.050
59
penumpang tahun 2005 menurun menjadi 6.449 penumpang pada tahun 2006, 6.029
pada tahun 2007, mulai meningkat pada tahun 2008 menjadi 8.801 dan tahun 2009
menjadi 9.736 penumpang. Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya
pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi .
Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat
mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 34,11% menjadi 35,60% pada tahun
2009. Jumlah terminal bus tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 1 buah,
tetapi pelabuhan laut jumlahnya bertambah dari tahun 2008 menjadi 3 buah. Tantangan
kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan masal yang murah,
nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya
angkutan pribadi tidak terjadi.
Tabel 2.38Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Jumlah arus penumpangangkutan umum (bh)
9.050 6.449 6.029 8.801 9.736
2. Rasio ijin trayek (bh/org) 990 2.291
3.Jumlah uji kir angkutan umum(bh) 2.077 2.079 2.201 2.395 2.504
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis (bh)
1/1 1/1 1/1 3/1 3/1
5. Jumlah angkutan darat (bh) 3.087 3.123 3.414 3.455 3.463
6.Kepemilikan KIR angkutanumum (%) 27,66 29,80 29,00 31,00 32,49
7. Lama pengujian kelayakanangkutan umum (KIR) (Menit)
30 30 30 30 30
8.Persen pengujian kelayakanangkutan umum (%) 90 90 90 90 90
Sumber : Data Olahan Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
8. Lingkungan Hidup
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten
Karangasem selama periode 2005-2009 diukur dari meningkatnya persentase
60
penanganan sampah tahun 2005 sebesar 60% menjadi 85% pada tahun 2009.
Persentase pelayanan sampah tahun terakhir mencapai 74% dengan volume sampah
yang mampu ditangani setiap hari sebesar 120 M3 dari 161,39 M3 sampah. Semakin
besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta
masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan
demi memperpanjang usia TPA. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang
lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.39Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1.Persentase penanganan sampah(%) 60 65 70 75 85
2.Jumlah perusahaan yangtermonitor dan tertanganilimbahnya (bh)
20 20 20 20
3.Tempat pembuangan sampah(TPS) (buah)
126 128 352 482 540
4.Jumlah kasus keluhanpencemaran lingkungan yangditangani/ditindaklanjuti
3 3
Sumber: Data Olahan Badan Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
Pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Karangasem
dilaksanakan melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan pensertifikatan tanah. Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pensentifikatan tanah dilaksanakan melalui
program prona dan sertifikat tanah-tanah wakaf serta tanah milik pemerintah. Kinerja
pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat
dari jumlah tanah yang bersertifikat pada tahun 2008 sebanyak 75.412 buah, tahun
2009 hak milik 1.898 sertifikat, hak guna bangunan 263 sertifikat dan hak guna pakai 52
sertifikat. Tanah aset pemerintah daerah pada tahun 2008 sebanyak 2.144.674 m2
sementara tahun 2009 tidak ada tanah pemerintah daerah yang disertifikatkan.
61
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Karangasem
lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan
administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi
antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan di daerah.
Pada tahun 2009 persentase kepemilikan KTP mencapai 90% dari 308.421 jumlah
penduduk yang wajib KTP, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk mencapai
87%.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 dilaksanakan melalui
program peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui gerakan sayang ibu
dan bayi baru lahir (GSI-B) yang bertujuan menekan angka kematian ibu melahirkan dan
bayi baru lahir, melaksanakan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dengan
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan lansia, melaksanakan kesejahteraan dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan memberdayakan P2TP2A sebagai
pelaksana konseling penanganan kesehatan bagi para korban tindak kekerasan KDRT
maupun kekerasan seksual. Pada tahun 2009 banyak kasus yang dapat ditangani oleh
P2TP2A seperti kasus KDRT sebanyak 40 kasus, pelecehan seksual sebanyak 19 kasus
dan kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 13 kasus. Kedepannya
pemberdayaan lembaga P2TP2A akan lebih ditingkatkan mengingat pentingnya
kesadaran masyarakat akan hukum khususnya perlindungan terhadap perempuan dan
anak.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari persentase jumlah peserta KB yang
meningkat dari 81,26% pada tahun 2008 menjadi 82,46% pada tahun 2009 dengan
jumlah klinik KB tetap sebanyak 71 klinik. Penggunaan alat kontrasepsi efektif pada
tahun 2008 berjumlah 57.069 meningkat menjadi 62.582 pada tahun 2009. Pelaksanaan
pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Karangasem
diarahkan pada upaya strategis untuk mengendalikan kelahiran penduduk, peningkatan
62
kualitas keluarga, pengenalan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender serta pelayanan
KB kontrasepsi bagi keluarga miskin.
13. Sosial
Kebijakan pembangunan pelayanan sosial di Kabupaten Karangasem pada tahun
2009 diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial
dasar serta menurunkan jumlah masyarakat yang mengalami masalah sosial.
Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan
tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena
itu penanganan persoalan sosial terus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi
melalui program pemberdayaan fakir miskin dan KAT, PMKS, pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan eks penyandang penyakit
sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
14. Ketenagakerjaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode
2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.40Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 20091. Angka partisipasi angkatan kerja
(orang)237.621 202.837 227.881 242.347 236.309
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja(%) 60 48,86 81,13 85,81 83,12
3. Tingkat pengangguran terbuka (%) 5,67 5,26 2,69 2,76 2,76
Sumber : Data Olahan Disnakertrans Kabupaten Karangasem, 2010
Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem dari tahun 2005
sebesar 395.418 jiwa menjadi 432.791 jiwa pada tahun 2009 tidak diikuti oleh angka
partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2005 jumlah angka partisipasi angkatan kerja
sebesar 60,09 % menurun menjadi 54,60 % pada tahun 2009. Tingkat partisipasi
angkatan kerja mengalami perkembangan yang fluktuatif walaupun pada akhirnya
mengalami peningkatan dari 60 % pada tahun 2005 menjadi 83,12 % pada tahun 2009.
63
Capaian kinerja pelayanan umum bidang ketenaga kerjaan juga dapat dilihat dari tingkat
pengangguran terbuka, dimana pada lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yang
cukup baik dari 5,67 % pada tahun 2005 menjadi 2,76 % pada tahun 2009. Kedepan,
upaya fasilitasi penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan ketrampilan dan
kewirausahaan terus ditingkatkan.
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan
menengah selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 2. 41Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 20091. Persentase koperasi aktif 88 % 90 % 88 % 90 % 89 %
2. Usaha Mikro dan Kecil 0,76 % 0,6 % 0,52 % 33,3% 95,07 %
Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi & UKM Kab. Karangasem, 2010
Prosentase koperasi aktif di Kabupaten Karangasem mengalami perkembangan
yang fluktuatif, begitu pula persentase jumlah usaha mikro dan kecil. Koperasi yang ada
di Kabupaten Karangasem adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Selama
periode 2005-2009 jumlah KUD tidak berubah yaitu sebanyak 10 unit dan tersebar di
kecamatan. Jumlah anggota KUD cenderung berkurang dari 39.222 orang di tahun 2005
menjadi 36.502 orang pada tahun 2009. Ini berarti masing-masing KUD mempunyai
anggota lebih dari 4.000 orang.
Program perkoperasian di Kabupaten Karangasem cukup berhasil, namun ada
beberapa indikator pendukung yang menurun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan
jumlah koperasi yang mengalami peningkatan 37 unit atau 23,87 %, dengan aset yang
dimiliki meningkat 61.295 juta rupiah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
berkoperasi, karena semakin dirasakan meningkatnya pelayanan koperasi dan manfaat
koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat yang diperlihatkan dengan
semakin meningkatnya modal koperasi sebesar 6.117 juta rupiah atau 11,15 %, volume
64
usaha meningkat 14.905 juta rupiah atau 27,83 % dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menurun
sebesar 253 juta rupiah (14,62 %).
16. Penanaman Modal
Pelaku dunia usaha yang berinvestasi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009
sebanyak 54 insvestor yang semuanya bergerak di bidang pariwisata dan tersebar di 8
kecamatan. Prosentase realisasi investasi di Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu
9 tahun ke belakang masih sangat kecil dimana realisasinya mencapai US $ 13.476.625
atau 25,32% dari rencana investasi sebesar US $ 53.229.875, dengan penyerapan
tenaga kerja 625 orang dari rencana kebutuhan tenaga kerja sebanyak 2.020 orang. Ke
depan untuk menarik minat insvestor menanamkan modalnya di Kabupaten Karangasem
khususnya di bidang pariwisata yang masih sangat diminati insvestor asing, maka
pemerintah daerah perlu berbenah diri dalam penataan obyek-obyek wisata serta
penyediaan sarana prasarana pariwisata dengan tidak melupakan faktor keamanan
wilayah sebagai pertimbangan utama insvestor menanamkan modalnya disamping
kemudahan pengurusan perijinan.
17. Kebudayaan
Kinerja pelayanan umum bidang kebudayaan dapat dilihat dari rutinnya
penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) setiap tahunnya yang merupakan ajang
pesta kesenian rakyat sebagai wadah apresiasi seni dan budaya yang berakar di
masyarakat. Disamping itu sebagai upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dalam
memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat,
secara rutin telah dilaksanakan kegiatan seperti pembinaan desa pakraman, pembinaan
sekaa teruna , pembinaan bahasa dan aksara Bali, penelitian sejarah dan purbakala serta
penelitian lontar dan lomba subak. Diharapkan dengan upaya pemerintah tersebut maka
kebudayaan daerah akan tetap lestari dan berakar kuat dimasyarakat dalam menghadapi
pengaruh globalisasi.
18. Pemuda dan Olahraga
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga selama
periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
65
Tabel 2.42Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Jumlah organisasi pemuda 7 7 13 13 13
2. Jumlah kegiatan kepemudaan 1 1 1 1 1
Dari tabel tersebut diatas, menggambarkan penyelenggaraan pembangunan
pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup
baik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan kepemudaan yang
mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2009. Jumlah organisasi pemuda dari 7 di
tahun 2005 menjadi 13 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan tetap tidak
mengalami peningkatan. Permasalahan kedepan berkaitan dengan pelayanan olah raga
dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan
institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah maupun institusi kepemudaan
seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana
olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan
baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan dan peningkatan
sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (Sport center) yang baru.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tabel 2.43
Aspek Pelayanan Umum dalamBidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Jumlah tenaga pengendaliankeamanan dan kenyamananlingkungan di desa/kelurahan
3.399 3.399 3.399 3.399 3.399
2. Jumlah bangunan pos jaga/ronda didesa/kel
85 85 85 85 85
3. Pengamanan wilayah pantai (%) 100 100 100 100 100
Sumber : data diolah dari Badan Kesbangpolinmas, 2010
66
Dari tabel terlihat bahwa kinerja pelayanan umum bidang Kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri tidak mengalami perkembangan. Jumlah tenaga pengendali
keamanan di desa/kelurahan tetap, jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah
penduduk maka rasio tenaga pengendali keamanan per satuan penduduk mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah pos jaga/ronda juga tidak mengalami perubahan
atau tetap. Prosentase kegiatan pengamanan pantai mencapai 100% setiap tahunnya
mengingat Kabupaten Karangasem mempunyai luas pantai sepanjang 87 Km yang
terbentang dari Kecamatan Manggis, Abang, sampai dengan Kecamatan Kubu. Jalur
pantai tersebut saangat rawan terhadap pencurian ikan, penyelundupan dan
pengeboman ikan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pesisir pantai maka
diberikan pembinaan keamanan dan ketertiban.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di
Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui strategi penguatan otonomi daerah yang
meliputi bidang kelembagaan, personil, aspek keuangan, perwakilan dan manajemen.
Dalam bidang kelembagaan dilaksanakan melalui prinsip optimalisasi sumber daya yang
terbatas dengan didukung kualitas personil dan penguatan aspek keuangan melalui
terobosan terhadap sumber-sumber keuangan daerah yang ada.
21. Ketahanan Pangan
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Karangasem
telah memiliki regulasi ketahanan pangan dalam kebijakan penyediaan pangan daerah.
Ketersediaan pangan utama daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif, tapi
secara keseluruhan menggambarkan peningkatan dari 180,66 % pada tahun 2005
menjadi 202,48 % pada tahun 2009. Walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama
menunjukan peningkatan yang positif, namun antisipasi kedepan diperlukan upaya serius
untuk membudayakan penganekaragamana makanan sebagai upaya subtitusi dari
pangan utama.
67
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kabupaten Karangasem masih mengalami permasalahan dan tantangan yang cukup
berat dengan terbatasnya infrastruktur di pedesaan, banyaknya rumah tangga miskin,
tingkat pendidikan yang masih rendah, serta terbatasnya kemampuan aparat desa dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif. Untuk mengatasi masalah tersebut,
kebijakan pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 dilaksanakan melalui kebijakan pemberdayaan
masyarakat perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa serta peranan perempuan di perdesaan. Kebijakan tersebut
dilaksanakan diantaranya melalui pembinaan lembaga permasyarakatan desa, gerakan
terpadu pengentasan kemiskinan, pembinaan pengembangan teknologi tepat guna,
pembinaan lembaga ekonomi desa, pengembangan kecamatan, penilaian lomba desa,
pembinaan dana pembangunan desa/kelurahan, TMMD, inventarisasi swadaya
masyarakat, penyusunan data base RTM dan penyusunan strategi program kemiskinan,
pembinaan P2WKSS dan BKB.
23. Statistik
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2005-2009
pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.44Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 20091. Buku ”kabupaten dalam angka”
Ada/Tidakada ada ada ada Ada
2. Buku ”PDRB kabupaten”
Ada/Tidakada ada ada ada Ada
Sumber : BPS kab. Karangasem, 2010
Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumen-dokumen yang
tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan
68
kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan
olahan.
24. Kearsipan
Dalam upaya mewujudkan tata laksana dan penyimpanan dokumen kebijakan
administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Karangasem diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan
kualitas pelayanan informasi serta perbaikan sistem kearsipan melalui kegiatan
bimbingan teknis kearsipan, pemantauan dan pembinaan kearsipan.
25. Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di
Kabupaten Karangasem diarahkan bersinergi dengan pengembangan teknologi berbasis
elektronik yang tidak lepas dari penggunaan media-media atau lembaga seni tradisional.
Dalam tahun 2009 kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat
dari pengembangan sistem informasi berupa 1 unit domain web, dibentuknya lembaga
kemitraan komunikasi dan informasi seperti Bakohumas, KIM dan kelompok seniman
tradisional, serta penyusunan perencanaan pengembangan teknologi informasi di 8
kecamatan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih harus diimbangi
dengan sumber daya manusia yang terlatih, untuk itu dilaksanakan pelatihan SDM yang
berkesinambungan. Penyebarluasan informasi juga dilaksanakan melalui kerjasama
informasi dengan mas media yang dilaksanakan melalui pertunjukan seni tradisional,
sarasehan, koling, pencetakan leaflet dan penerbitan majalah sinar agung. Dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika masih
dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketebatasan anggaran, SDM dan
pemanfaatan jaringan komunikasi yang belum optimal. Ke depannya, pembangunan
bidang komunikasi dan informasi daerah akan dilaksanakan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan daerah.
26. Perpustakaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2005-
2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.
69
Tabel 2.45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Jumlah perpustakaan 131 147 150 152 1562. Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun (orang) 7.269 19.923 25.673 33.354 36.382
3. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah (buah)
2.539 12.810 7.758 10.390 7.611
Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang, 2010
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Karangasem meningkat dari 131 buah pada
tahun 2005 menjadi 156 buah perpustakaan pada tahun 2009. Jumlah pengunjung di
perpustakaan meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa makin
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca. Namun demikian
peningkatan tersebut belum mampu diimbangi oleh layanan penyediaan buku. Kedepan
Perpustakaan akan dikembangkan dengan penerapan teknologi informasi sesuai tuntutan
masyarakat.
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2005-
2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.46Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1.
Kontribusi sektor pertanian terhadapPDRB Hb: 32,47%
Hk: 33,15%31,49 %32,82%
30,80 %32,29%
29,60%31,39 %
28,96 %30,91%
2.Kontribusi sektor pertanian (bahanmakanan) terhadap PDRB
Hb: 21,28%Hk: 23,31%
20,34 %22,90 %
19,73 %22,24 %
18,50 %21,27 %
18,06 %
20,68 %
3.Kontribusi sektor perkebunanterhadap PDRB
Hb: 0,08%Hk: 2,09%
0,07 %2,06 %
0,07 %2,04 %
0,07 %1,94 %
0,07 %
1,87 %
4. Kontribusi Produksi kelompok petaniterhadap PDRB
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem, 2009
70
Sektor pertanian memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Kabupaten
Karangasem. Sektor pertanian merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap
PDRB Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2005-2009. Namun demikian dilihat
dari perkembangannya, sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, hal ini
disebabkan produktivitas tanaman bahan makanan yang naik turun secara alami sebagai
akibat dari alih fungsi lahan, curah hujan dan kurangnya infrastruktur pendukung.
2. Kehutanan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2005-
2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.47Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis(ha) 1.960 210 2.455 280 600
2. Kerusakan Kawasan Hutan (ha) - - - - 19 ha
3.Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB
Hb: 0.0045 %
Hk: 0.0047 %
0.0045 %
0.0048 %
0.0047 %
0.0049 %
0.0047 %
0.005 %
0.0047 %
0.005 %
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem 2009
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB masih relatif kecil. Namun demikian
upaya untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan terus dilakukan. Pembangunan
sumber daya hutan ke depan difokuskan pada manfaat hutan dalam mempertahankan
keseimbangan siklus hidrologi. Karena itu, selain harus menerapkan konsep
pembangunan hutan yang berkelanjutan maka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan
lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS menjadi
prioritas. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam
rangka menjamin ketersediaan air.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral
selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.
71
Tabel 2.48Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1.Kontribusi sektorpertambangan dan galianthd PDRB
HB: 2.09 %
HK: 1,53 %
2,27 %
1,56 %
2,38 %
1,56 %
2,46 %
1,58 %
2,64 %
1,66 %
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem, 2009
Kontribusi sektor pertambangan dan Galian terhadap PDRB dari tahun 2005
hingga tahun 2009 mengalami Peningkatan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan
pertambangan khususnya bahan tambang galian C memang sedang marak-maraknya,
namun demikian perkembangan aktivitas pertambangan dan galian di Kabupaten
Karangasem tetap mengedepankan fungsi tata ruang dengan memperhatikan kelestarian
dan keseimbangan alam.
4. Pariwisata
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2005-
2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.49Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Kunjungan wisata 1.141.323 1.255.005 1.457.554 1.465.105 1.633.042
2. Kontribusi sektorpariwisata terhadapPDRB
0.18 % 0.18% 0.18 % 0.18 % 0.18 %
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem, 2009
Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 jumlah
wisatawan mencapai 1.141.323 orang, meningkat menjadi 1.633.042 wisatawan pada
tahun 2009. Keadaan ini tercipta dengan semakin kondusifnya keamanan wilayah
Kabupaten Karangasem dan Bali pada umumnya, yang didukung dengan semakin
banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan bisnis. Disamping itu pemerintah
semakin gencar melakukan promosi-promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar
72
negeri. Pemeliharaan situs-situs bersejarah dan peningkatan kualitas sarana prasarana,
obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi terus dilaksanakan sebagai
upaya meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Karangasem.
5. Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama
periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2. 50Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
No IndikatorTahun
2005 2006 2007 2008 20091.
Produksi perikanan 90,83 % 98,28 % 70,76 % 87,90 % 96,26%
2.Konsumsi ikan 21,99 % 21,87 % 29,25 % 33,06% 34,12%
3.Cakupan bina kelompoknelayan
83,33 % 92,31 % 100 % 83,87 % 88,57 %
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Karangasem
Selama lima tahun terakhir, produktivitas perikanan di Kabupaten Karangasem
menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan
produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya
Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam membina
kelompok-kelompok nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga
kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah upaya
antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.
6. Perdagangan
Meningkatnya eksport perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan
perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB dimana sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar ketiga
terhadap PDRB Kabupaten Karangasem. Perkembangan sektor perdagangan mengalami
sedikit penurunan dari tahun 2005 – 2009, namun demikian selama kurun waktu tersebut
beberapa produk daerah seperti kerajinan ate, tenun dan pandan sudah bisa menembus
73
pasar ekspor. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan dukungan promosi maupun
peningkatan kualitas produk unggulan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten
Karangasem seiring dengan persaingan global yang makin tajam.
7. Perindustrian
Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup terhadap
PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan
tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar
cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan. Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir mengalami sedikit
penurunan yaitu berdasarkan harga konstan dari 7,14 % pada tahun 2005 menjadi 6,79
% pada tahun 2009, berdasarkan harga berlaku 7,23 % pada tahun 2005 menjadi 6,90
pada tahun 2009. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan sektor industri di Kabupaten
Karangasem masih berkisar pada industri kecil dan menengah.
8. Transmigrasi
Sejalan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat
untuk mengikuti transmigrasi relatif kecil tetapi pemerintah tetap melakukan dorongan
dan motivasi kepada masyarakat.
2.4 Aspek Daya Saing
Daya saing merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa
untuk keperluan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aspek daya saing dapat dilihat
dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah/infrastruktur, fasilitas iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi
pendapatan yang adil dan merata, karena tidak akan memberikan dampak yang besar
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala hanya dinikmati oleh sebagian
74
masyarakat. Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari produktivitas masing-
masing sektor PDRB seperti disajikan pada tabel 2.51.
Tabel 2.51Distribusi Persentase PDRB kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha tahun 2005 - 2009
Uraian Tahun2005 2006 2007 2008 2009
Produktivitas Daerah Tiap Sektor
1 Pertanian 32,47 31,49 30,8 29,6 28,96
2 Pertambangan danPenggalian
2,09 2,27 2,38 2,46 2,64
3 Industri pengolahan 7,14 6,96 6,95 6,82 6,79
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,73 0,89 0,99 1,09 1,13
5 Bangunan 3,59 4,03 4,38 4,76 4,75
6 Perdagangan, Hotel danRestoran
17,63 17,78 17,42 17,33 17,42
7 Pengangkutan danKomunikasi
8,11 8,16 8,18 8,78 9,2
8 Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan
4,56 5,15 5,78 6,46 6,46
9 Jasa-Jasa 23,68 23,28 23,11 22,71 22,64
Dari tabel diatas kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten
Karangasem Tahun 2005-2009 adalah sektor pertanian. Pada tahun 2005 kontribusi
sektor pertanian mencapai 32,47% dan mengalami penurunan menjadi 28,96% pada
tahun 2009. Kecenderungan penurunan ini disebabkan oleh produktivitas tanaman bahan
makanan yang naik turun secara alami, alih fungsi lahan, curah hujan dan kurangnya
infrastruktur pendukung.
Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB yaitu 22,64%
pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dari 23,68% pada tahun 2005. Kondisi ini
disebabkan oleh perkembangan produktivitas beberapa sub sektor jasa swasta seperti
jasa hiburan dan sosial kemasyarakatan yang mengalami penurunan. Walaupun secara
total trend sektor jasa mengalami penurunan tetapi pada sub sektor pariwisata
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan penyediaan
75
makanan dan minuman pada restoran dan rumah makan sebagai implikasi dari semakin
meningkatnya jumlah tamu yang berkunjung ke obyek wisata.
Peringkat ketiga yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB adalah dari
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan kontribusi 17,42% pada
tahun 2009, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, industri pengolahan,
keuangan, persewaan & jasa perusahaan, bangunan, pertambangan dan galian serta
listrik, gas dan air bersih.
Sektor angkutan dan komunikasi dalam lima tahun terakhir mengalami
peningkatan mengikuti perkembangan sektor lain. Sektor keuangan, persewaan & jasa
perusahaan perkembangannya relatif stabil. Sektor industri dan pengolahan
perkembangannya relatif lambat disebabkan sektor ini hanya berbasis pada industri kecil
dan kerajinan rumah tangga. Industri besar dan berat tidak dikembangkan mengingat
terbatasnya sumber daya yang dimiliki.
Dengan melihat perkembangan masing-masing sektor dalam lima tahun terakhir
dan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, maka sektor – sektor yang akan
dikembangkan kedepannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sektor
ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan
lainnya, industri kecil dan industri menengah lainnya.
2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang
antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan,
jembatan,pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan
fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi
pembangunan daerah.
a. Aksesbilitas Daerah
Dalam tahun terakhir ruas jalan di Kabupaten Karangasem totalnya sepanjang
940,521 km, sebagaian besar jalan yang ada permukaannya sudah dilapisi aspal. Panjang
jalan negara, provinsi dan kabupaten menurut kondisi jalan sampai tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel 2.52.
76
Tabel 2.52Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Karangasem Tahun 2010
KondisiPanjang Jalan (km)
JumlahKabupaten Provinsi Negara
l. Jenis Permukaan
01. Diaspal 653,415 154,330 77,600 885,345
02. Tidak dirinci 0 0 0 0
03. Tanah 0 0 0 0
04. Kerikil 0 0 0 0
ll. Kondisi Jalan
01. Baik 370,355 92,020 41,421 503,796
02. Sedang 126,945 45,120 15,880 187,945
03. Rusak 142,980 33,080 5,500 181,560
04. Rusak Berat 67,220 67,220
Jumlah 2010 707,500 170,220 62,801 940,521
2009 653,415 154,330 77,600 885,345
2008 648,090 148,800 77,600 868,490
2007 649,480 142,800 77,600 869,880
2006 638,730 142,180 77,600 858,510
2005 579,895 142,180 77,600 817,675
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Insfrastruktur yang lain adalah jembatan yang jumlahnya 68 buah (16 jembatan
provinsi dan 52 buah jembatan kabupaten) dan pelabuhan laut Padangbai. Pelabuhan ini
merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan pulau Bali dengan pulau
Lombok dan Nusa Ppenida.
Berdasarkan fungsi jalan maka di Kabupaten Karangasem memiliki ruas jalan
arteri, kolektor dan lokal. Adapun rincian ruas jalan tersebut adalah sebagai berikut :
Ruas Arteri
a) Ruas arteri primer : bagian dari jalan Gilimanuk-Padangbai (ruas Klungkung-
Antiga, Antiga-Padangbai) Antiga-Amlapura, dan Amlapura-Kubutambahan.
77
b) Ruas arteri sekunder : jalan lingkar dalam kota (Inner Ring Road) : Pertima-
Bungaya- Padangkerta-Tumbu-Ujung-Pertima, jalan lingkar luar kota (Outer Ring
Road) : Bugbug- Bungaya-Ababi-Pidpid-Culik-Tulamben.
Ruas Kolektor
a) Kolektor primer : Amlapura-Selat-Rendang-Semarapura.
b) Kolektor sekunder : Muncan-Sangkan Gunung-Sidemen, Pesangkan-pertigaan
Padangbai, pertigaan Manggis-Putung-Pesangkan, Bebandem-Budakeling-Ababi,
Amlapura- Seraya-Culik.
Jalan Lokal
Lokal primer seluruh jalan yang menghubungkan pusat desa dengan pusat Kota
Amlapura dan pusat desa dengan pusat kecamatan.
Dengan kondisi topografi daerah Kabupaten Karangasem yang banyak terdapat
aliran sungai, maka agar prasarana jalan menjadi satu kesatuan sistem jaringan,
prasarana jalan tersebut memerlukan adanya bangunan penghubung berupa jembatan.
Jumlah seluruh jembatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 68 buah, dengan panjang
bentang jembatan 929,52 meter.
Untuk moda angkutan umum di Kabupaten Karangasem terdiri dari angkutan
umum (AKDP dan Angdes). Trayek yang dimiliki sebanyak 18 trayek angkutan umum
yang berbasiskan pada terminal yaitu terdiri dari 14 trayek angdes yang berbasis pada
terminal Amlapura dan 4 trayek AKDP yang berbasiskan pada terminal Subagan.
Angkutan Darat
Seiring dengan perkembangan insfrastruktur yang ada, perkembangan angkutan darat di
Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari lonjakan
jumlah kendaraan angkutan bermotor dan tidak bermotor dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2009, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.53.
78
Tabel 2.53Jenis dan Banyaknya Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor
di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
Jenis AngkutanBanyaknya Angkutan (buah)
JumlahDinas Umum Bukan Umum
01. Bus 0 4 0 4
02. Mikro Bus 3 110 24 137
03. Mini Bus/Mikrolet 138 645 2.218 3.001
04. Truck 16 807 318 1.141
05. Pick Up 22 13 1.919 1.945
06. Sedan 2 0 250 252
07. Jeep 3 1 435 439
08. Sepeda Motor 690 0 61.857 62.547
09. Cikar/Gerobak 0 0 0 0
Jumlah 2009 874 1.580 67.021 69.475
2008 918 1.380 59.751 62.049
2007 772 1.329 53.278 55.379
2006 650 1.276 49.743 51.669
2005 574 1.126 45.966 47.666
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Arus transportasi dari amlapura ke kota-kota lainnya di Bali relatif lancar,
sedangkan transportasi di lingkungan wilayah Kabupaten Karangasem dilayani oleh
jaringan trayek angkutan pedesaan. Tercatat terdapat 14 trayek angkutan pedesaan
dengan armada hampir mencapai 500 unit dan di tiap kecamatan tersedian paling tidak
satu terminal.
Angkutan Laut
Untuk sarana angkutan laut di Kabupaten Karangasem terdapat pelabuhan laut
Padangbai. Pelabuhan Padangbai merupakan pelabuhan penyeberangan yang
menghubungkan pulau Bali dengan pulau Lombok dan Nusa Penida. Sarana angkutan
menurut jenisnya disajikan pada tabel 2.54.
79
Tabel 2.54Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenisnya Yang Ada
di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Jenis Angkutan Umum Tidak Umum Jumlah
01. Angkutan Penumpang 850 0 850
02. Angkutan Barang 639 1.974 2.613
03. Angkutan Laut 26 19 45
Jumlah 2009 1.515 7.117 8.632
2008 1.472 5.124 6.596
2007 2.928 4.896 7.824
2006 1.152 4.365 5.517
2005 1.172 4.004 5.176
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan
Kabupaten Karangasem sebagai pintu gerbang Bali bagian timur memiliki satu
buah pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Padangbai ke Lembar
terletak di Kecamatan Manggis, dan merupakan pelabuhan penyeberangan lintas
nasional.
Selain itu, dalam upaya untuk menggairahkan bidang kepariwisataan saat ini
sedang dibangun pelabuhan kapal cruise di Tanah Ampo, Kecamatan Manggis. Pelabuhan
ini dikhususkan untuk melayani kapal pesiar (cruise) yang sebelumnya berlabuh secara
alami di tengah laut sekitar Tanah Ampo dan selanjutnya menggunakan skoci menuju
pelabuhan Padangbai.
Pelabuhan penyeberangan lintas padangbai ke lembar, sarana dan prasarana
yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan Padangbai (Bali) ke Lembar (Lombok)
sampai dengan tahun 2009 terdiri dari 1 unit dermaga, kapasitas parkir 120 unit terdiri
dari 50 unit mobil sedan dan 70 unit bus/truk, dan jumlah kapal yang beroperasi 16 unit
dengan kapasitas muat per hari 6.375 orang penumpang dan 430 unit kendaraan.
Pergerakan arus lalu lintas penumpang, kendaraan dan barang di pelabuhan
padangbai mengalami kecenderungan penurunan khususnya untuk angkutan
penumpang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya persaingan dengan moda
80
transportasi angkutan udara dengan rata-rata penurunan 17,55 % per tahun. Sedangkan
untuk moda yang lain mengalami perkembangan naik turun sampai dengan 2009.
Transportasi Laut
Selain pelabuhan penyeberangan barang dan penumpang di Padangbai,
Kabupaten Karangasem juga memiliki pelabuhan dengan fungsi khusus yaitu Pelabuhan
Manggis yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus bongkar-muat bahan bakar minyak
(BBM), Pelabuhan cruise dan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah Amed.
Pelabuhan Manggis Pelabuhan di khususkan untuk bongkar muat bahan bakar
baik minyak maupun gas. Pelabuhan ini melayani Bali dan Nusa Tenggara, lokasi
pelabuhan berada di Kecamatan Manggis yang merupakan unit perbekalan IV dari PT.
Pertamina. Sedangkan Pelabuhan Cruise dibangun khusus untuk mempersiapkan
dermaga pelabuhan bagi kapal pesiar (cruise) yang dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan kunjungan. Selama ini untuk tempat sandar kapal pesiar dilakukan di tengah
laut dan para tamu diangkut dengan sekoci menuju ke pelabuhan Padangbai.
Sampai dengan tahun 2010, pelabuhan cruise masih dalam tahap pembangunan
bangunan gedung utama pelabuhan dan dermaga, yang nantinya kapal pesiar yang
datang dapat langsung sandar di dermaga dan penumpang dijemput dengan kendaraan
roda 4 menuju terminal penumpang di pelabuhan. Sedangkan untuk prasarana
pendukung berupa jalan sedang dalam tahap konstruksi yang nantinya merupakan jalan
lingkar dengan sistem satu jalur.
b. Penataan Wilayah
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, telah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang khususnya
telah memberikan implikasi terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan tata ruang yang lebih tegas, serta pemberlakuan sanksi.
Perkembangan pembangunan yang sangat pesat perlu diimbangi dengan
penataan ruang yang simultan dan “ up to date ” sesuai dengan kondisi di lapangan,
sehingga dapat memperkecil terjadinya benturan-benturan di lapangan. Untuk
mendapatkan suatu panduan perencanaan yang mantap dan mendetail setiap Rencana
Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten harus ditindaklanjuti dengan penyusunan
81
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan sesuai amanat Undang-undang 26
Tahun 2007 bahwa RDTR Kawasan dilengkapi dengan Zonasi (Zoning Regulation)
sehingga dapat diketahui secara jelas dan mendetail tentang peruntukan ruang yang
ada. Untuk Provinsi Bali telah disusun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan
selanjutnya perlu ditindak lanjuti penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang sampai saat ini
masih dalam proses. Dengan adanya produk penataan ruang berupa zoning regulation
yang bersifat oprasional selanjutnya dapat dipakai sebagai pedoman pengeluaran
perijinan dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Kabupaten
Karangasem.
Ketersediaan ruang itu sangat terbatas, sehingga apabila pemanfaatannya tidak
diatur dengan baik, kemungkinan besar terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan
penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ruang guna
mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi,
kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Disini peranan Pemerintah menjadi sangat
penting mengingat hak yang melekat pada pemerintah untuk mengatur ruang sebaik-
baiknya serta mampu memenuhi berbagai kepentingan terutama kepentingan
masyarakat luas.
Didalam oprasional perijinan saat ini Kabupaten Karangasem masih mengacu
pada Perda 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karangasem. Sebagai amanah UU Tata Ruang maka saat ini telah dilakukan revisi
terhadap RTRW Kabupaten Karangasem sebagai upaya harmonisasi secara substansi
materi RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Dokumen tata ruang yang dimiliki Kabupaten
Karangasem sampai tahun 2010 seperti pada tabel 2.55.
82
Tabel 2.55Produk Dokumen Tata Ruang Kabupaten Karangasem
Sampai Tahun 2010
No Dokumen Tata Ruang Tahun Substansi Status Hukum
01 Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW ) Kab. Karangasem
- Cakupan luas wilayahpengaturan seluas wilayah kab.Karangasem yaitu 83.954 Ha
- Bersifat Arahan Umum
Status hukum: Perda Nomor11 Tahun 2000, (LembaranDaerah Kab. KarangasemTahun 2001 Nomor 3);dengan tahun akhir rencanasampai Tahun 2010.
02 Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Kota Amlapura
Disusun dalam 3 tahapyaitu :- Tahap I TA.2000
berlaku sampai th.2010
- Tahap II TA. 2002berlaku sampai th.2012
- Tahap III TA. 2003berlaku sampaidengan th. 2013.
- Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Detail Tata RuangKawasan Perkotaan Amlapuraadalah 3.448 Ha.
Status hukum: PeraturanDaerah Nomor 17 Tahun2006, tentang RencanaDetail Tata Ruang (RDTR)Kawasan PerkotaanAmlapura (Lembaran DaerahKabupaten KarangasemTahun 2006 Nomor 17),diundangkan pada tanggal 18Desember 2006.
*03 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Candidasa
Disusun pada TA. 2002dengan tahun akhirrencana th. 2012
Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Rencana Detail TataRuang ( RDTR ) KawasanPariwisata Candidasa 2.400Ha,sekala peta 1:5000
Status hukum: Perda Nomor8 Tahun 2003, tentangRencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan PariwisataCandidasa (LembaranDaerah KabupatenKarangasem Tahun 2003Nomor 34 Seri E Nomor 20),disyahkan pada tanggal 17September 2003 dandiundangkan pada tanggal 17Oktober 2003
04 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Ujung
disusun pada TahunAnggaran 2002 dengantahun akhir rencanaTahun 2012
Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Rencana Detail TataRuang (RDTR) Kawasan PariwisataUjung yaitu 2.250 Ha
Status hukum: Perda Nomor7 Tahun 2003, tentangRencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan PariwisataUjung (Lembaran DaerahKabupaten KarangasemTahun 2003 Nomor 33 Seri ENomor 19), disahkan padatanggal 17 September 2003dan diundangkan padatanggal 17 Oktober 2003.
05 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Tulamben
disusun pada Tahun1994/1995 disusunreview PenyusunanRencana Detai TataRuang (RDTR) KawasanPariwisata TulambenTahun Anggaran 2004
Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Rencana Detail TataRuang (RDTR) Kawasan PariwisataTulamben 2.200 Ha
Status Hukum: Baru berupaRancangan PeraturanDaerah (Ranperda) RDTRKawasan PariwisataTulamben Tahun Anggaran2005.
06 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kecamatan Sidemen
- Penyusunan awalRUTR KecamatanSidemen pada TahunAnggaran 2004.
- Tahun 2009penyempurnaanRencana Detail TataRuang (RDTR)Kecamatan Sidemenberlaku sampai tahun
Secara keseluruhan luasperencanaan Rencana Detail TataRuang (RDTR) Kecamatan Sidemen 3.515 ha dengan skala peta1:5000
- Dokumen Teknis RDTRKec. Sidemen 2009 –2029
- Ranperda RDTRSidemen
83
No Dokumen Tata Ruang Tahun Substansi Status Hukum2019
Sumber : Bappeda, 2010
c. Ketersediaan Air Bersih
Air bersih yang dikelola PDAM Kabupaten Karangasem berasal dari 33 sumber air
yang terdapat di Kabupaten Karangasem. Selama periode tahun 2005-2009 jumlah
pelanggan bertambah dari 16.185 pelanggan menjadi 19.956 pelanggan. Hampir 90
persen dari total pelanggan merupakan pelanggan rumah tempat tinggal. Banyaknya
pelanggan pemakai dan nilai pemakaian air minum menurut kecamatan tahun 2009
dapat dilihat pada tabel 2.56.
Tabel 2.56Banyaknya Pelanggan Pemakai dan Nilai Pemakaian Air Minum
Menurut Kecamatan Tahun 2009
Kecamatan Banyaknya Pelanggan Banyaknya Pemakaian(m3)
Nilai Pemakaian(Rupiah)
Rendang 2.088 326.054 1.067.504.450
Sidemen 467 115.769 359.848.800
Manggis 3.346 732.842 3.318.778.125
Karangasem 8.672 1.945.370 6.509.087.325
Abang 2.067 425.693 1.336.479.150
Bebandem 671 124.782 391.064.675
Selat 1.212 208.012 646.951.375
Kubu 1.433 362.423 1.248.855.950
Karangasem : 20092008200720062005
19.95619.78918.83217.08716.185
4.240.9454.392.5164.038.6923.761.0843.669.057
14.878.569.85010.611.940.8007.876.644.0106.778.178.2005.589.401.250
Sumber : PDAM Kabupaten Karangasem
Selain itu, jumlah desa yang sudah dapat dilayani oleh jaringan air bersih PDAM
adalah sebanyak 59 desa, sedangkan sisanya yang berjumlah 19 desa belum tersentuh
84
pelayanan air bersih PDAM, akan tetapi ada berupa sarana pelayanan air berupa cubang
yang hampir berjumlah 9000 buah yang dapat melayani keperluan air penduduk. Jumlah
desa yang sudah dilayani dan belum dilayani oleh jaringan PDAM tahun 2009 dapat
dilihat pada tabel 2.57.
Tabel 2.57Jumlah Desa Yang Sudah Dilayani dan Belum Dilayani
Oleh Jaringan PDAM Tahun 2009
Kecamatan Jumlah Desa Yang SudahDilayani
Jumlah Desa Yang BelumDilayani
Keterangan
01. Rendang 6 -02. Sidemen 4 603. Manggis 12 -04. Karangasem 11 -05. Abang 10 406. Bebandem 5 3
07. Selat 5 308. Kubu 6 3Jumlah 59 19
Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2009
d. Fasilitas Listrik dan Telpon
Prasarana dan Sarana Telekomunikasi
Sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada di Kabupaten Karangasem, untuk
sambungan rumah dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Bali. Sampai
dengan tahun 2006 jumlah sambungan telepon untuk rumah tangga dan kantor
mencapai 2.644 sambungan. Sedangkan untuk perusahaan mencapai 1.624 sambungan.
Tingkat keberhasilan pelayanan dibidang telekomunikasi terlihat dari menurunnya
jumlah gangguan per 100 pelanggan, dimana pada tahun 2006 ditunjukkan dengan nilai
19,30 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 2,81. Untuk keberhasilan panggilan lokal
pada tahun 2003 keberhasilannya 76,24 % dan tahun 2007 naik menjadi 78,66 %.
Keberhasilan panggilan SLJJ pada tahun 2003 sejumlah 68,77 % dan tahun 2007 naik
menjadi 73,02 %.
Sarana telekomunikasi selain sambungan rumah, juga diselenggarakan dengan
menggunakan mobile phone atau telepon bergerak. Dewasa ini perkembangan
85
penggunaan mobile phone amat pesat yang ditunjukkan dengan makin banyaknya
penyelenggara/operator seluler yang beroperasi di wilayah Karangasem, baik yang
menggunakan sistem GSM maupun CDMA. Sarana fisik yang menonjol dari mobile phone
ini adalah digunakannya tower/menara untuk memancarkan sinyal agar pelayanan mobile
phone ini dapat melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.
Jumlah menara telekomunikasi yang terdata sampai dengan tahun 2010 di
Karangasem telah mencapai 47 buah. Untuk menghindari semakin banyaknya
pembangunan menara, maka pada tahun 2009 mengeluarkan Surat Bupati Karangasem
Nomor : 1883/503/DKI tentang titik-titik tower terpadu dengan jumlah titik sebanyak 54
buah titik yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagai dasar pengendalian
pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem sudah disusun
Peraturan Bupati Karangasem nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan
Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. Secara substansi Perda ini mengatur tentang
pembangunan menara dan penempatan BTS (Base Transceiver Station), penempatan
lokasi menara bersama, penggunaan menara, perizinan pembangunan menara
telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian menara.
Prasarana dan sarana telekomunikasi di Kabupaten Karangasem, dikaji dari sisi
banyaknya pelanggan telpon serta keberadaan kelompok informasi masyarakat, kapasitas
sentral sambungan mengalami peningkatan dari 3.596 sambungan pada tahun 2005
menjadi 4.042 sambungan pada tahun 2009. Banyaknya pelanggan telpon menurut jenis
pemakai dirinci per kecamatan tahun 2009 disajikan pada tabel 2.58.
Tabel 2.58Banyaknya Pelanggan Telpon Menurut Jenis Pemakai Dirinci
Per Kecamatan Tahun 2009
KecamatanJenis Pemakai
JumlahPerusahaan RT/Kantor UmumKoin
UmumKartu
01. Rendang 0 0 0 0 0
02. Sidemen 0 0 0 0 0
03. Manggis 351 801 0 0 1.152
04. Karangasem 563 1.801 11 2 2.377
05. Abang 185 0 0 0 185
06. Bebandem 109 113 1 0 223
07. Selat 0 0 0 0 0
86
08. Kubu 105 0 0 0 105
Karangasem 2009 1.313 2.715 12 0 4.042
2008 1.309 2.784 14 2 4.104
2007 1.140 2.523 16 0 3.679
2006 1.624 2.644 19 0 4.287
2005 1.572 1.996 22 0 3.596
Sumber : PT (Persero) Telkom Cabang Karangasem, 2009
Sarana dan Prasarana Energi
Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan akan energi kelistrikan di Kabupaten
Karangasem masih belum maksimal dapat melayani kebutuhan masyarakat. Wilayah
Kabupaten Karangasem masih terdapat kepala keluarga yang belum memiliki sambungan
listrik terutama pada daerah-daerah yang sulit (perbukitan dan pegunungan) dan di
pedalaman.
Pelayanan listrik dikelola oleh PT. PLN (Persero) Wilayah IX dengan jumlah
pelanggan yang terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2008 jumlah
pelanggan mencapai 55.574 pelanggan. Kemungkinan peningkatan permintaan akan
sambungan listrik sangat tinggi sedangkan kemampuan akan ketersediaan daya masih
belum memungkinkan. Untuk mencukupi kebutuhan listrik, kiranya perlu dipikirkan
alternatif sumber energi listrik baik berupa pembangunan pembangkit ataupun dengan
sumber energi alternatif lainnya seperti pemanfaatan energi tenaga surya. Pemanfaatan
listrik tenaga surya di Kabupaten Karangasem telah diterapkan terutama untuk wilayah-
wilayah yang sulit untuk pengembangan jaringan listrik yang diberikan kepada KK miskin
di pedesaan. Jumlah PLTS tahun 2007 sebanyak 105 unit terpusat di Dusun Cegi dan
Pengalusan Desa Ban Kecamatan Kubu, tahun 2008 sebanyak 100 unit tersebar di 8
Kecamatan Kabupaten Karangasem. Panel surya ini merupakan bantuan dari pemerintah
Pusat.
Sebagai alternatif sumber energi khususnya kelistrikan Kabupaten Karangasem
memiliki potensi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yaitu aliran sungai
Telaga Waja, dan Bio Energi dengan memanfaatkan kotoran ternak secara komunal.
Potensi ini bisa digali dan kembangkan sebagai upaya untuk antisipasi krisis ernegi
dimasa mendatang.
87
e. Ketersediaan Fasilitas Pariwisata
Perkembangan jumlah sarana akomodasi, kapasitas kamar di Kabupaten
Karangasem dari tahun ke tahun berfluktuasi, mengikuti perkembangan perekonomian
global. Jumlah usaha jasa dan sarana yang tersedia pada lima tahun terakhir
sebagaimana tersaji pada tabel 2.59.
Tabel 2.59Banyaknya Sarana Akomodasi, Kapasitas Kamar, Tempat Tidur
Tahun 2005-2009
Usaha jasa dan saranapariwisata
Tahun
2005 2006 2007 2008 2009
01. Akomodasi (hotel bintang) 7 7 6 6 6
02. Akomodasi (Non bintang) 185 178 208 230 262
03. Kamar 2.056 1.974 2.176 2.333 2.399
04. Tempat Tidur 2.500 2.255 3.145 3.650 3.916
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
f. Ketersediaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Dalam buku Karangasem Dalam Angka 2009, tercatat jumlah rata-rata kredit
yang disalurkan selama periode 2009 yang disalurkan BPD Cabang Karangasem sekitar
419,663 milyar rupiah. Sedangkan jumlah rata-rata kredit yang disalurkan oleh BRI
Cabang Karangasem beserta unit-unitnya selama periode tahun 2009 adalah sekitar
247,480 milyar rupiah.
Lembaga Keuangan Bank lain adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selama
periode tahun 2009 jumlah LPD bertambah dari 156 LPD menjadi 185 buah LPD, dengan
Desa Adat sebanyak 190 buah, ini berarti masih ada beberapa desa adat yang belum
memiliki LPD. Lembaga Keuangan Non Bank yang tercatat dalam buku Karangasem
Dalam Angka adalah Perum Penggadaian. Selama periode tahun 2009 tercatat terdapat
pinjaman sebesar Rp. 64.749.698,50.
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
88
Tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, kemudahan
proses perizinan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya
selain faktor keamanan dan ketertiban wilayah.
a. Kemudahan Perizinan
Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah
prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses
perijinan dalam berinvestasi di Kabupaten Karangasem dilaksanakan dengan pelayanan
perijinan satu atap/pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Service), melalui kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan
merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perijinan berinvestasi
diharapkan dapat menarik semakin banyak investor baik dalam negeri maupun luar
negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karangasem.
b. Pengenaan Pajak Daerah
Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Selama kurun waktu 2005 – 2009 perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten
Karangasem mengalami pertumbuhan yang meningkat rata-rata 16,39 % per tahun. Dari
tabel 2. 60 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun 2005 sebesar
33.408.462.539,51 meningkat menjadi 60.693.300.906,70 pada tahun 2009.
Tabel 2.60
Pengenaan Pajak daerah
UraianTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1 Pajak Daerah 12.733.783.907,26 13.964.841.653,00 16.268.023.423,67 23.288.118.936,20 27.879.148.833,94
2 Restribusi Daerah 4.201.015.582,00 4.589.302.616,00 5.143.360.044,00 6.959.688.470,56 7.683.057.415,76
3 Dana Bagi Hasil Pajakdan Bukan Pajak 16.473.663.050,25 16.944.383.935,00 22.542.984.444,00 24.738.626.798,00 25.131.094.657,00
JUMLAH 33.408.462.539,51 35.498.528.204,00 43.954.367.911,67 54.986.434.204,76 60.693.300.906,70
89
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas
tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Bila dilihat
persentase penduduk Kabupaten Karangasem menurut golongan umur tahun 2005 dan
2009 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi. Angka ketergantungan
(dependency ratio) penduduk Karangasem pada tahun 2009 adalah 59 yang artinya
bahwa 100 orang penduduk umur produktif (15-64 tahun) menanggung 59 orang
penduduk usia tidak produktif (umur 0-14 dan diatas 64 tahun). Gambaran
perkembangan komposisi penduduk dan angka ketergantungan dari tahun 2005-2009
dapat dilihat pada tabel 2.61.
Tabel 2.61.Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Karangasem
Tahun 2005-2009
TahunJumlah
Penduduk Usia Produktif(15-64 tahun)
JumlahPenduduk Usia Tidak Produktif
(0-14 dan diatas 64 tahun)
AngkaKetergantungan
2005 249.311 146.107 59
2006 265.859 138.735 52
2007 272.904 154.534 57
2008 269.036 161.215 60
2009 272.962 159.829 59
Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2005-2009
90
90
BAB lll
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Keuangan Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemeritah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Karangasem yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam proses
perencanaan pembangunan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri setiap tahunnya.
3.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
91
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan
daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri atas: a) pendapatan daerah;
b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, serta obyek dan rincian obyek
pendapatan.
Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas kelompok pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-Lain
pendapatan asli daerah yang sah;
2) Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak,
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi
hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan
otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah
daerah lainnya.
Pendapatan dari dana perimbangan, sebenarnya diluar kendali pemerintah daerah
karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pusat berdasarkan
formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung
pada penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk
menjamin pendapatan daerah, pemerintah daerah memfokuskan pada pengembangan
pendapatan asli daerah. Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, daerah menerima
dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas
pembantuan, yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat
diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sedangkan dana
masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan
yang memberikan kontribusi dalam pembangunan.
92
b. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja
daerah sebagaimana dimaksud, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, dan
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan
yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program
dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri atas: pelayanan umum,
ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada
masing-masing pemerintah daerah, serta klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
93
Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas:
belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja skpd
yang bersangkutan, terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal.
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari :
1) Penerimaan pembiayaan, mencangkup sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan
kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2) Pengeluaran pembiayaan, mencangkup pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok, dan pemberian
pinjaman daerah.
3) Pembiayaan neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit
anggaran.
Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
Surplus APBD terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih
besar daripada Anggaran Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus,
diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,
pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendanaan
94
belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara
fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan
lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap
tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh
Menteri Keuangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan
kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Karangasem untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan 2006 mengacu pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta
peraturan pelaksanaannya, dengan struktur dan besaran anggarannya seperti tabel 3.1
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Keuangan Tahunan PemerintahKabupaten Karangasem Periode 2005-2006
KodeRek. Uraian
Target dan Realisasi Anggaran
2005 2006
1 Pendapatan Daerah T (Rp) 264.981.816.870,13 395.961.738.998,07
R (Rp) 283.202.089.998,07 407.153.571.291,14
R (%) 106,88 102,83
Pertum (%) - 49,43
P (%) 110,79 103,71
95
1.1 Pendapatan Asli Daerah T (Rp) 22.477.659.016,13 26.032.214.613,07
R (Rp) 23.909.591.197,82 28.839.801.418,86
R (%) 106,37 110,79
Pertum (%) - 15,81
P (%) 9,35 7,35
1.2 Dana Perimbangan T (Rp) 233.189.417.854,00 364.535.024.385,00
R (Rp) 249.072.774.036,25 370.741.640.872,28
R (%) 106,81 101,70
Pertum (%) - 56,33
P (%) 97,44 94,43
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah T (Rp) 9.314.740.000,00 5.394.500.000,00
R (Rp) 10.219.724.764,00 7.572.129.000,00
R (%) 109,72 140,37
Pertum (%) - -42,09
P (%) 4,00 1,93
2 Belanja Daerah T (Rp) 285.386.562.821,97 436.211.204.179,96
R (Rp) 255.627.047.090,30 392.602.790.160,58
R (%) 89,57 90,00
Pertum (%) - 52,85
P (%) 100,00 100,00
2.1 Belanja Aparatur Daerah T (Rp) 47.499.228.374,97 88.086.573.352,90
R (Rp) 41.740.339.059,36 81.758.220.657,45
R (%) 87,88 92,82
Pertum (%) - 85,45
P (%) 16,33 20,82
2.2 Belanja Pelayanan Publik T (Rp) 201.243.089.267,00 320.723.066.234,06
R (Rp) 183.058.163.225,00 286.388.667.892,93
R (%) 90,96 89,29
Pertum (%) - 59,37
P (%) 71,61 72,95
2.3 Belanja Bagi Hasil & BantuanKeuangan
T (Rp) 33.644.245.180,00 25.401.564.593,00
R (Rp) 30.591.304.805,94 23.721.660.610,20
R (%) 90,93 93,39
Pertum (%) - -24,50
P (%) 11,97 6,04
96
2.4 Belanja Tidak Tersangka T (Rp) 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00
R (Rp) 237.240.000,00 734.241.000,00
R (%) 7,91 36,71
Pertum (%) - -33,33
P (%) 0,09 0,19
Surplus/(Defisit) T (Rp) (20.404.745.951,84) (40.249.465.181,89)
R (Rp) 27.575.042.907,77 14.550.781.130,56
R (%) -135,14 -36,15
Pertum (%) - 97,26
P (%) 10,79 3,71
3 Pembiayaan Daerah T (Rp) 20.404.745.951,84 40.249.465.181,89
R (Rp) (27.575.042.907,77) (14.550.781.130,56)
R (%) -135,14 -36,15
Pertum (%) - 97,26
P (%) -10,79 -3,71
3.1 Penerimaan Daerah T (Rp) 34.450.541.008,02 57.100.486.747,98
R (Rp) 34.450.541.007,93 57.100.486.747,98
R (%) 100,00 100,00
Pertum (%) - 65,75
P (%) 13,48 14,54
3.2 Pengeluaran Daerah T (Rp) 14.045.795.056,18 16.851.021.566,09
R (Rp) 62.025.583.915,70 71.651.267.878,54
R (%) 441,60 425,20
Pertum (%) - 19,97
P (%) 24,26 18,25
Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem
Keterangan :T (Rp) : Target dalam satuan rupiahR (Rp) : Realisasi dalam satuan rupiahT (%) : Capaian Target Anggaran dalam satuan persenPertumbuhan (%) : Tingkat pertumbuhan dalam satuan persenP (%) : Proporsi realisasi terhadap realisasi APBD dalam satuan persen
Sedangkan untuk tahun anggaran 2007 dan seterusnya mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun
97
2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan struktur dan besaran anggarannya seperti
tabel di bawah ini :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Keuangan Tahunan PemerintahKabupaten Karangasem Periode 2007-2008
KodeRek.
UraianTarget Realisasi Anggaran
2007 2008
1 Pendapatan Daerah T (Rp) 465.553.357.916,86 574.702.923.882,25
R (Rp) 480.596.642.415,21 612.126.712.572,74
R (%) 103,23 106,51%
Pertum (%) 17,58 23,45
P (%) 107,82 101,51
1.1 Pendapatan Asli Daerah T (Rp) 30.178.326.883,17 37.578.244.082,25
R (Rp) 33.627.491.660,02 43.005.826.519,06
R (%) 111,43 114,44
Pertum (%) 15,93 24,52
P (%) 7,54 7,13
1.2 Dana Perimbangan T (Rp) 378.314.283.259,00 425.296.228.000,00
R (Rp) 382.354.984.444,00 430.385.164.798,00
R (%) 101,07 101,20
Pertum (%) 3,78 12,42
P (%) 85,78 71,37
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah T (Rp) 57.060.747.774,69 111.828.451.800,00
R (Rp) 64.614.166.311,19 138.735.721.255,68
R (%) 113,24 124,06
Pertum (%) 957,76 95,98
P (%) 14,50 23,01
98
2 Belanja Daerah T (Rp) 501.712.660.675,35 668.742.628.966,75
R (Rp) 445.748.889.339,33 603.003.957.633,35
R (%) 88,85 90,17
Pertum (%) 15,02 33,29
P (%) 100,00 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung T (Rp) 273.091.244.663,50 367.802.900.381,75
R (Rp) 239.143.137.246,33 338.938.463.362,75
R (%) 87,57 92,15
Pertum (%) - 34,68
P (%) 53,65 56,21
2.2 Belanja Langsung T (Rp) 228.621.416.011,85 300.939.728.585,00
R (Rp) 206.605.752.093,00 264.065.494.270,60
R (%) 90,37 87,75
Pertum (%) - 31,63
P (%) 46,35 43,79
Surplus/(Defisit) T (Rp) 36.159.302.758,49) (94.039.705.084,50)
R (Rp) 34.847.753.075,88 9.122.754.939,39
R (%) -96,37 -9,70
Pertum (%) -10,16 160,07
P (%) 7,82 1,51
3 Pembiayaan Daerah T (Rp) 52.433.206.786,34 94.039.705.084,50
R (Rp) 52.648.103.256,83 94.899.514.772,19
R (%) 100,41 100,91
Pertum (%) 30,27 79,35
P (%) 11,8 15,74
3.1 Penerimaan Pembiayaan T (Rp) 55.581.763.960,49 101.039.705.084,50
R (Rp) 55.581.763.960,49 101.039.705.084,50
R (%) 100,00 100,00
Pertum (%) -2,66 81,79
P (%) 12,47 16,76
3.2 Pengeluaran Pembiayaan T (Rp) 3.148.557.174,15 7.000.000.000,00
R (Rp) 2.933.660.703,66 6.140.190.312,31
R (%) 93,17 87,72
Pertum (%) -81,32 122,32
P (%) 0,66 1,02
99
Pembiayaan Netto T (Rp) 52.433.206.786,34 94.039.705.084,50
R (Rp) 52.648.103.256,83 94.899.514.772,19
R (%) 100,41% 100,91
Pertum (%) 30,27% 79,35
P (%) 11,81% 15,74
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SILPA)
T (Rp) 16.273.904.027,85 -
R (Rp) 87.495.856.332,71 104.022.269.711,58
R (%) 537,65% 100,00
Pertum (%) - -100,00
P (%) 19,63% 17,25
Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem
Keterangan :T (Rp) : Target dalam satuan rupiahR (Rp) : Realisasi dalam satuan rupiahT (%) : Capaian Target Anggaran dalam satuan persenPertum (%) : Tingkat pertumbuhan dalam satuan persenP (%) : Proporsi realisasi terhadap realisasi APBD dalam satuan persen
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Keuangan Tahunan PemerintahKabupaten Karangasem Periode 2009-2010
KODEREK. URAIAN
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN
2009 2010
1 PENDAPATAN DAERAHT (Rp) 592.167.921.065,81 662.580.534.936,03
R (Rp) 622.831.102.710,08 673.678.127.602,80
R (%) 105,18 101,67
Pertum (%) 3,04 11,89
P (%) 94,60 102,39
1.1 Pendapatan Asli DaerahT (Rp) 42.467.808.880,81 55.185.440.129,00
R (Rp) 47.842.959.879,78 62.696.409.426,92
R (%) 112,66 113,61
Pertum (%) 13,01 29,95
P (%) 7,27 9,53
100
1.2 Dana PerimbanganT (Rp) 437.203.763.185,00 456.202.906.676,00
R (Rp) 438.520.577.657,00 457.801.431.305,00
R (%) 100,30 100,35
Pertum (%) 2,80 4,35
P (%) 66,61 69,58
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yangsah
T (Rp) 112.496.349.000,00 151.192.188.131,03
R (Rp) 136.467.565.173,30 153.180.286.870,88
R (%) 121,31 101,31
Pertum (%) 0,60 34,40
P (%) 20,73 23,28
2BELANJA DAERAH
T (Rp) 693.063.457.791,89 718.752.289.917,47
R (Rp) 658.369.984.749,20 657.929.593.895,81
R (%) 94,99 91,54
Pertum (%) 3,64 3,71
P (%) 100,00 100,00
2.1 Belanja Tidak LangsungT (Rp) 413.592.638.602,89 516.603.082.869,47
R (Rp) 405.371.744.828,80 504.260.649.646,81
R (%) 98,01 97,61
Pertum (%) 12,45 24,91
P (%) 61,57 76,64
2.2 Belanja LangsungT (Rp) 279.470.819.189,00 202.149.207.048,00
R (Rp) 252.998.239.920,40 153.668.944.249,00
R (%) 90,53 76,02
Pertum (%) (7,13) (27,67)
P (%) 38,43 23,36
SURPLUS/ (DEFISIT)T (Rp) (100.895.536.726,08) (56.171.754.981,44)
R (Rp) (35.538.882.039,12) 15.748.533.706,99
R (%) 35,22 (28,04)
Pertum (%) 7,29 (44,33)
P (%) (5,40) 2,39
3 Pembiayaan DaerahT (Rp) 100.895.536.726,08 56.171.754.981,44
R (Rp) 101.138.555.623,94 56.219.685.998,37
R (%) 100,24 100,09
Pertum (%) 7,29 (44,33)
P (%) 15,36 8,54
3.1 Penerimaan PembiayaanT (Rp) 104.022.269.711,17 65.599.673.584,82
R (Rp) 104.022.269.711,58 65.641.102.515,82
101
R (%) 100,00 100,06
Pertum (%) 2,95 (36,94)
P (%) 15,80 9,98
3.2 Pengeluaran PembiayaanT (Rp) 3.126.732.985,09 9.427.918.603,38
R (Rp) 2.883.714.087,64 9.421.416.517,45
R (%) 92,23 99,93
Pertum (%) (55,33) 201,53
P (%) 0,44 1,43
PEMBIAYAAN NETTOT (Rp) 100.895.536.726,08 56.171.754.981,44
R (Rp) 101.138.555.623,94 56.219.685.998,37
R (%) 100,41 100,41
Pertum (%) 30,27 30,27
P (%) 11,81 11,81
3.3Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan (SILPA)
T (Rp) - -
R (Rp) 65.599.673.584,82 99.038.245.616,51
R (%) 100,00 100,00
Pertum (%) - 100,00
P (%) 9,96 15,05
Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem
Keterangan :T (Rp) : Target dalam satuan rupiahR (Rp) : Realisasi dalam satuan rupiahT (%) : Capaian Target Anggaran dalam satuan persenPertum (%) : Tingkat pertumbuhan dalam satuan persenP (%) : Proporsi realisasi terhadap realisasi APBD dalam satuan persen
3.2.2 Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Pendapatan daerah Kabupaten Karangasem bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama
tahun anggaran 2005-2009 pendapatan daerah mengalami peningkatan lebih dari dua
kali lipat atau meningkat rata-rata 23,37 % per tahun. Dari tahun ke tahun pendapatan
daerah didominasi oleh dana perimbangan (rata-rata 82 %) sedangkan PAD memberikan
kontribusi yang bervariasi (rata-rata 7 %).
102
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja
daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah
yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir belanja
daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 26,20 % per tahun.
3.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Anggaran pembangunan di Kabupaten Karangasem selain bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Daerah
diberikan anggaran berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH)
Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
penggunaannya diatur sendiri oleh pemerintah daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak
adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana Pemerintah Pusat kepada
pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaan APBN, yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti
penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah. Metode perhitungan DAU didasarkan pada Alokasi Dasar (AD) dan Celah
Fiskal (CF). Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan besaran realisasi gaji PNS Daerah
tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2005-2009 alokasi DAU di Kabupaten
Karangasem mengalami peningkatan rata-rata 20,43 % per tahun, dialokasikan terutama
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin.
103
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan di Kabupaten
Karangasem belum mencukupi untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan maka
pemerintah pusat memandang perlu memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus yang menjadi urusan daerah
dan merupakan prioritas nasional. Adapun alokasi DAK di Kabupaten Karangasem dari
tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini :
Tabel 3.4Target dan Realisasi DAK Tahun 2006
NO URAIANTARGET DAN REALISASI ANGGARAN
DAK MURNI PENDAMPING JUMLAH
1 Pendidikan T 7.940.000.000,00 860.000.000,00 8.800.000.000,00
R 7.940.000.000,00 860.000.000,00 8.800.000.000,00
2 Kesehatan T 5.630.000.000,00 563.000.000,00 6.193.000.000,00
R 5.520.938.000,00 552.097.000,00 6.073.035.000,00
3 Infrastruktur T 8.580.000.000,00 1.141.328.000,00 9.721.328.000,00
R 8.576.187.088,00 1.137.278.162,00 9.713.465.250,00
4 Kelautan danperikanan
T 1.980.000.000,00 198.000.000,00 2.178.000.000,00
R 1.717.454.000,00 171.749.100,00 1.889.203.100,00
5 Pertanian T 3.330.000.000,00 454.120.000,00 3.784.120.000,00
R 3.114.700.482,00 354.563.018,00 3.469.263.500,00
6 Lingkungan hidup T 300.000.000,00 45.000.000,00 345.000.000,00
R 300.000.000,00 35.980.000,00 335.980.000,00
JUMLAH TOTALT 27.760.000.000,00 3.261.448.000,00 31.021.448.000,00
R 27.169.279.570,00 3.111.667.280,00 30.280.946.850,00
Sumber Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2006
104
Tabel 3.5Target dan Realisasi DAK Tahun 2007
URAIANTARGET DAN REALISASI ANGGARAN
DAK MURNI PENDAMPING JUMLAH
01. Pendidikan T 14.733.000.000,00 1.492.000.000,00 16.225.000.000,00
R 14.733.000.000,00 1.492.000.000,00 16.225.000.000,00
02. Kesehatan T 8.664.000.000,00 866.400.000,00 9.530.400.000,00
R 7.715.470.090,00 771.548.360,00 8.487.018.450,00
03. Infrastruktur T 14.952.000.000,00 1.545.200.000,00 16.497.200.000,00
R 14.282.393.600,00 1.440.934.270,00 15.723.327.870,00
04. Kelautan danPerikanan
T 2.644.000.000,00 264.400.000,00 2.908.400.000,00
R 2.565.753.000,00 256.576.000,00 2.822.329.000,00
05. Pertanian T 5.017.000.000,00 501.700.000,00 5.518.700.000,00
R 4.769.467.090,00 478.117.010,00 5.247.584.100,00
06. Lingkungan Hidup T 766.000.000,00 82.100.000,00 848.100.000,00
R 727.113.550,00 72.859.350,00 799.972.900,00
JUMLAH TOTALT 46.776.000.000,00 4.751.800.000,00 51.527.800.000,00
R 44.793.197.330,00 4.512.034.990,00 49.305.232.320,00
Sumber Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2007
105
Tabel 3.6Target dan Realisasi DAK Tahun 2008
URAIANTARGET DAN REALISASI ANGGARAN
DAK MURNI PENDAMPING JUMLAH
01. Pendidikan T 19.340.000.000,00 1.934.000.000,00 21.274.000.000,00
R 18.578.438.000,00 1.844.840.000,00 20.423.278.000,00
02. Kesehatan T 8.664.000.000,00 872.000.000,00 9.536.000.000,00
R 8.488.719.000,00 848.873.000,00 9.337.592.000,00
03. Kependudukan,Catatan Sipil & KB
T 1.007.000.000,00 122.284.000,00 1.129.284.000,00
R 960.180.000,00 77.884.000,00 1.038.064.000,00
04. Jalan T 9.951.000.000,00 995.100.000,00 10.946.100.000,00
R 9.120.235.000,00 914.762.000,00 10.034.997.000,00
05. Irigasi T 4.843.000.000,00 482.404.000,00 5.325.404.000,00
R 4.251.460.000,00 425.714.000,00 4.677.174.000,00
06. Air Minum danPenyehatanLingkungan
T 2.732.000.000,00 278.800.000,00 3.010.800.000,00
R 2.608.835.000,00 260.882.000,00 2.869.717.000,00
07. Kelautan danPerikanan
T 2.644.000.000,00 264.400.000,00 2.908.400.000,00
R 2.594.347.000,00 259.440.000,00 2.853.787.000,00
08. Pertanian T 5.017.000.000,00 513.568.000,00 5.530.568.000,00
R 4.715.114.000,00 471.804.000,00 5.186.918.000,00
09. Lingkungan Hidup T 766.000.000,00 84.773.000,00 850.773.000,00
R 756.623.000,00 79.251.000,00 835.874.000,00
10. Kehutanan T 868.000.000,00 86.920.000,00 954.920.000,00
R 859.191.000,00 85.918.000,00 945.109.000,00
JUMLAH TOTALT 55.832.000.000,00 5.634.249.000,00 61.466.249.000,00
R 52.933.142.000,00 5.269.368.000,00 58.202.510.000,00
Sumber Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2008
106
Tabel 3.7Target dan Realisasi DAK Tahun 2009
URAIANTARGET DAN REALISASI ANGGARAN
DAK MURNI PENDAMPING JUMLAH
01. Pendidikan T 26.553.000.000,00 2.655.300.000,00 29.208.300.000,00
R 26.535.124.000,00 2.653.381.000,00 29.188.505.000,00
02. Kesehatan PelayananDasar
T 6.859.000.000,00 685.900.000,00 7.544.900.000,00
R 5.612.015.000,00 561.202.000,00 6.173.217.000,00
03. Insfrastruktur Jalan T 8.504.000.000,00 850.411.000,00 9.354.411.000,00
R 8.168.384.000,00 816.821.000,00 8.985.205.000,00
04. Insfrastruktur Irigasi T 3.399.000.000,00 328.717.000,00 3.727.717.000,00
R 3.226.376.000,00 322.637.000,00 3.549.013.000,00
05. Insfratuktur AirMinum dan Sanitasi
T 2.513.000.000,00 251.300.000,00 2.764.300.000,00
R 2.472.670.000,00 247.267.000,00 2.719.937.000,00
06. Kelautan danPerikanan
T 2.270.000.000,00 227.000.000,00 2.497.000.000,00
R 1.964.956.000,00 196.499.000,00 2.161.455.000,00
07. Pertanian T 2.569.000.000,00 256.900.000,00 2.825.900.000,00
R 2.537.826.000,00 254.084.000,00 2.791.910.000,00
08. Lingkungan Hidup T 774.000.000,00 77.400.000,00 851.400.000,00
R 666.315.000,00 66.631.000,00 732.946.000,00
09. Keluarga Berencana T 840.000.000,00 150.000.000,00 990.000.000,00
R 840.000.000,00 144.827.000,00 984.827.000,00
10. Kehutanan T 933.000.000,00 93.682.000,00 1.026.682.000,00
R 575.059.000,00 57.504.000,00 632.563.000,00
11. Sarana dan PrasaranaPedesaan
T 1.494.000.000,00 149.583.000,00 1.643.583.000,00
R 1.434.975.000,00 143.024.000,00 1.577.999.000,00
JUMLAH TOTAL T 56.708.000.000,00 5.726.193.000,00 62.434.193.000,00
R 54.033.700.000,00 5.463.877.000,00 59.497.577.000,00
Sumber Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2009
Keterangan :T = TargetR = Realisasi
.............................K 2010..............................???????
Volume DAK di Kabupaten Karangasem selama tahun 2006-2010 meningkat
setiap tahunnya yang diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menjadi prioritas
daerah. Komposisi alokasi terbesar adalah untuk bidang pendidikan kemudian bidang
107
infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pertanian dalam arti luas, bidang lingkungan
hidup, bidang keluarga berencana dan bidang sarana dan prasarana pedesaan.
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK secara umum berjalan dengan baik. Dari
Alokasi anggaran yang diberikan realisasinya rata-rata mencapai 95,5 % dengan
pencapaian prosentase fisik program rata-rata mencapai 100 %.
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialokasikan karena tidak semua
wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi.
Disamping konsekuensi sebagai negara kesatuan yang tidak dimungkinkan semua
wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.
Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik sedangkan tugas
pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Karangasem tersaji dalam
tabel – tabel di bawah ini :
Tabel 3.8Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2007
SKPD Jumlah Anggaran
01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 643.352.000,00
02. Dinas Kesehatan 6.984.250.000,00
03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 4.918.813.000,00
04. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.000.000.000,00
05. Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat 855.000.000,00
06. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 2.773.000.000,00
Jumlah Total 19.174.415.000,00
Sumber : Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2007
108
Tabel 3.9Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2008
SKPD Jumlah Anggaran
01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 850.000.000,00
02. Dinas Tenaga kerja dan Pemberdayaan Masyarakat 741.220.000,00
03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 3.143.595.000,00
04. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 413.200.000,00
05. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 1.167.325.000,00
06. Setda Kabupaten Karangasem .959.560.000,00
Total Jumlah 12.274.900.000,00
Sumber : Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2008
Tabel 3.10Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2009
SKPD Jumlah Anggaran
01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.258.000.000,00
02. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1.000.000.000,00
03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.316.905.000,00
04. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 3.222.800.000,00
05. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 979.700.000,00
06. Kantor Ketahanan Pangan 598.700.000,00
07. RSUD Karangasem 2.000.000.000,00
08. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 8.090.235.000,00
09. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 1.000.000.000,00
Total Jumlah 21.466.340.000,00
Sumber : Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2009
Tabel 3.11Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2010
SKPD Jumlah Anggaran
01. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.468.500.000,00
02. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 550.000.000,00
03. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 1.715.000.000,00
04. Kantor Ketahanan Pangan 457.500.000,00
05. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 13.288.545.000,00
06. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 550.000.000,00
Total Jumlah 18.029.545.000,00
Sumber : Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2010
109
3.3 Neraca Daerah
Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah
daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta
kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca
daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Rasio Likuiditas
Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang jelek dalam jangka panjang
juga akan mempengaruhi solvabilitas. Data Rasio Likuiditas selama 3 (Tiga) tahun
terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tabel 3.12.
Tabel 3.12
Rasio Likuiditas Kabupaten Karangasem Tahun 2007 – 2009
RASIO RUMUS 2007 2008 2009
Rasio LancarAset Lancar 103.765.832.551,95 124.961.869.777,08 87.352.221.184,78Kewajiban jangkaPendek 4.199.086.829,86 1.043.855.518,56 9.412.717.162,34
24,71 119,71 9,28
Rasio Quick (quickratio)
Aset lancar –persediaan 100.396.805.340,30 120.715.385.650,08 82.658.211.434,78Kewajiban jangkaPendek 4.199.086.829,86 1.043.855.518,56 9.412.717.162,34
23,91 115,64 8,78
Rasio total hutangterhadap total aset
Total hutang 5.704.125.383,08 2.418.021.153,90 10.525.136.962,40Total Aset
1.068.301.598.744,87 1.100.472.664.096,52 1.069.098.174.369,43
0,005 0,002 0,010
Ratio hutangterhadap modal
Total hutang 5.704.125.383,08 2.418.021.153,90 10.525.136.962,40Total ekuitas
1.062.597.473.361,79 1.098.054.642.942,62 1.058.573.037.407,03
0,005 0,002 0,010
Sumber : data diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2010
110
b. Rasio Solvabilitas
Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah
dalam memenuhi semua kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama
3 (Tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.13
Rasio Solvabilitas Kabupaten Karangasem Tahun 2007 - 2009
RASIO RUMUS 2007 2008 2009
Rasiokewajiban
terhadap aset
Kewajiban 5.704.125.383,08 2.418.021.153,90 10.525.136.962,40Aset
1.068.301.598.744,87 1.100.472.664.096,52 1.069.098.174.369,43
0,005 0,002 0,010
Rasiokewajibanterhadapekuitas
Kewajiban 5.704.125.383,08 2.418.021.153,90 10.525.136.962,40Ekuitas
1.062.597.473.361,79 1.098.054.642.942,62 1.058.573.037.407,03
0,005 0,002 0,010
Sumber : data diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2010
3.4 Rencana Keuangan Daerah / Kerangka Pendanaan
Dengan memperhatikan ketentuan dari uraian tersebut diatas serta target dan
realisasi keuangan tahunan pemerintahan daerah selama 6 (enam) tahun terakhir, yaitu
dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, maka rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah Kabupaten Karangasem untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari
tahun 2011 sampai dengan 2015, adalah seperti tersaji pada tabel 3.12.
111
Tabel 3.14Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Periode 2011-2015
NO UraianRencana anggaran (Rp.000) & Proporsi terhadap APBD (%)
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pendapatan daerah 667,049,700,079.83 726,470,884,310.20 791,877,261,405.92 863,953,306,781.49 943,470,401,459.38
92.32 93.10 93.96 94.92 95.98
1.1 Pendapatan aslidaerah 55,630,543,000.00 61,193,597,300.00 67,312,957,030.00 74,044,252,733.00 81,448,678,006.30
7.70 7.84 7.99 8.14 8.29
1.2 Dana perimbangan 473,184,295,395.00 506,307,196,073 541,748,699,798 579,671,108,784 620,248,086,398
65.49 64.88 64.28 63.69 63.10
1.3 Lain-lain pendapatandaerah yang sah 138,234,861,684.83 158,970,090,938 182,815,604,578 210,237,945,265 241,773,637,055
19.13 20.37 21.69 23.10 24.60
Jumlah pendapatan 667,049,700,079.83 726,470,884,310.20 791,877,261,405.92 863,953,306,781.49 943,470,401,459.38
2 Belanja Dearah 722,528,555,265.99 780,330,839,687 842,757,306,862.25 910,177,891,411.23 982,992,122,724.13
2.1 Belanja tidaklangsung 515,968,189,829.99 557,245,645,016.39 601,825,296,617.70 649,971,320,347.12 701,969,025,974.89
71.41 71.41 71.41 71.41 71.41
2.2 Belanja langsung 206,560,365,436.00 223,085,194,670.88 240,932,010,244.55 260,206,571,064.11 281,023,096,749.24
28.59 28.59 28.59 40.03 40.03
Jumlah Belanja 722,528,555,265.99 780,330,839,687.27 842,757,306,862.25 910,177,891,411.23 982,992,122,724.13
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Surplus (Defisit) (55,478,855,186.16) (53,859,955,377.06) (50,880,045,456.33) (46,224,584,629.74) (39,521,721,264.75)
(7.68) (6.90) (6.04) (5.08) (4.02)
3 Pembiayaan Daerah
3.1 PenerimaanPembiayaan Daerah 61,672,042,248.80 67,839,246,473.68 74,623,171,121.05 82,085,488,233.15 90,294,037,056.47
8.54 8.69 8.85 9.02 9.19
3.2 PengeluaranPembiayaan 6,193,187,062.64 13,979,291,096.68 23,743,125,664.72 35,860,903,603.41 50,772,315,791.72
0.86 1.79 2.82 3.94 5.17
112
Pembiayaan Netto 55,478,855,186.16 53,859,955,377.00 50,880,045,456.33 46,224,584,629.74 39,521,721,264.75
7.68 6.90 6.04 5.08 4.02
113
BAB lV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Makro Ekonomi
Pembangunan Kabupaten Karangasem ditentukan oleh perekonomian makro,
yang sangat dipengaruhi oleh berbagai bidang, untuk mewujudkan sistem pemerintahan
yang baik, bersih, dan berwibawa. Untuk itu maka hasil-hasil pembangunan harus dapat
dipertanggungjawabkan, mengacu pada sasaran pembangunan yang jelas dan terukur
baik sasaran dibidang ekonomi, sosial budaya, maupun prasarana dan sarana wilayah
serta lingkungan hidup atau bersifat akuntabel. Artinya, Sasaran pembangunan disusun
dengan pertimbangan kondisi dan potensi serta permasalahan yang didukung oleh
analisis-analisis yang bersifat teknis, ekonomi, dan politis.
Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka sasaran pembangunan ekonomi
khususnya sasaran makro ekonomi tahun 2010-2015 Kabupaten Karangasem adalah
seperti diuraikan dibawah ini.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh sektor ekonomi yang meliputi antara lain : (1) sektor pertanian, peternakan,
kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan;
(4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel, dan
restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa
perusahaan; (9) jasa-jasa, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. PDRB
juga mencerminkan tingkat produktivitas dari suatu sektor. Semakin tinggi produktivitas
maka nilai tambah yang dihasilkan juga semakin tinggi. Untuk mencapai tingkat
produktivitas yang tinggi perlu didukung oleh sumber daya yang tersedia seperti
investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi.
Selama periode 2010-2015 total PDRB Kabupaten Karangasem menurut harga
konstan tahun 2000 diperkirakan mencapai 1.747,17 milyar rupiah pada tahun 2009 dan
meningkat menjadi 2.058,01 milyar rupiah pada tahun 2015.
114
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat
dipergunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan di suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini, merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang
dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat
pertumbuhan yang terjadi di suatu daerah, dan pertumbuhan memiliki peran yang sangat
penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang dicapai maka akan memberi dampak
positif pada pembukaan lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat, dan tingkat
kesejahteraan masyarakat dengan asumsi pertumbuhan yang dicapai berkualitas artinya
bermanfaat bagi masyarakat dan diikuti oleh pemerataan pendapatan. Pertumbuhan
disebabkan karena meningkatnya nilai tumbuh yang dihasilkan oleh sektor-sektor
ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agar pertumbuhan ekonomi dapat
meningkat maka harus ada peningkatan dasar PDRB dan untuk meningkatkan PDRB
perlu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Mengingat pertumbuhan memiliki peran yang sangat penting akan upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan selama periode 5 tahun kedepan
mengalami peningkatan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21 % pada
tahun 2015. Secara rata-rata perekonomian daerah Karangasem selama periode 2010-
2015 direncanakan mampu mencapai 6,87 %.
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan suatu ukuran
yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk di suatu
wilayah. Semakin meningkat nilai PDRB per kapita berarti semakin tinggi kesejahteraan
masyarakat. Agar PDRB semakin meningkat maka pertumbuhan juga harus meningkat
yang dibarengi dengan pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk karena sekalipun
pertumbuhan tinggi apabila jumlah penduduk juga tinggi maka bisa saja PDRB per kapita
akan menjadi rendah. Disamping itu, yang lebih penting dalam perhitungan PDRB per
kapita adalah dari aspek pemerataan pendapatan antara masyarakat yang berpengasilan
rendah, menengah, dan tinggi. PDRB per kapita yang tinggi juga tidak berdampak positif
apa bila hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat berpengasilan menengah keatas.
115
Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar distribusi pendapatan antar
kelompok masyarakat menjadi semakin merata untuk tidak terjadi ketimpangan
pendapatan. Selama periode 2011 sampai dengan 2015 PDRB per kapita direncanakan
sebesar 11,97 juta rupiah pada tahun pertama yaitu tahun 2011 dan diperkirakan
meningkat menjadi 19,19 juta rupiah pada akhir periode yaitu 2015. Secara rata-rata
perkembangan PDRB per kapita di wilayah Kabupaten Karangasem selama periode 2010-
2015 direncanakan mampu mencapai 15,40 juta rupiah.
d. Inflasi
Persoalan ekonomi yang sering berkembang dan mempunyai dampak yang
cukup luas bagi masyarakat adalah masalah inflasi dan ini dapat dijadikan komoditas
politik disamping juga pengangguran. Suatu pemerintahan akan dianggap gagal bila tidak
mampu mengatasi kedua hal tersebut. Inflasi dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti
adanya tekanan permintaan terhadap kebutuhan pokok mayarakat yang dibarengi
dengan kenaikan harga akibat terbatasnya cadangan dan juga disebabkan oleh kebijakan
pemerintah dibidang keuangan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.
Masalah inflasi pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal baik oleh
kebijakan pemerintah maupun pengaruh ekonomi global. Mempertimbangkan hal-hal
tersebut diatas maka selama periode 2010-2015 angka inflasi diharapkan mampu ditekan
pada kisaran antara 4,58 % pada tahun 2015.
e. Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari komposisi
seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di daerah tersebut. Sehingga
adanya perubahan struktur produksi akan menyebabkan pergeseran struktur ekonomi di
daerah bersangkutan. Struktur perekonomian yang tangguh sangat penting untuk
mendukung perekonomian daerah lebih mantap di mana antara sektor primer, sekunder,
dan tersier berperan secara proporsional sehingga terjadi keseimbangan. Hal ini penting
bila terjadi goncangan terhadap salah satu sector maka sektor lainnya masih bias
bertahan dan tetap mampu memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi
masyarakat.
116
Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur
perekonomian suatu daerah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang
juga dapat digunakan untuk mengamati potensi wilayah. Nilai PDRB Kabupaten
Karangasem dan kontribusi sektor atas dasar harga berlaku tahun 2005 dan 2009 dapat
dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 dan 2009
Sektor
2005 2009
Nilai(Juta Rp)
Kontribusi(%)
Nilai(Juta Rp)
Kontribusi(%)
01. Primer
02. Sekunder
03. Tersier
762.613,71
252.983,60
1.191.145,22
34,56
11,46
53,98
1.159.109,82
464.649,13
1.214.223,95
31,60
12,67
55,73
PDRB 2.206.742,52 100,00 3.667.700,34 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem
Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem mempunyai karakteristik yang
berbasis pada sektor pertanian dan sektor tersier. Keunggulan komparatif pada sektor
pertanian dan sektor jasa-jasa telah memberikan warna tersendiri pada perekonomian
Kabupaten Karangasem. Hal ini menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan
lansung kedua sektor ini sangat dominan dalam memberikan kontribusi perekonomian
Kabupaten Karangasem.
Selama periode 2005-2009, struktur perekonomian Kabupaten Karangasem
tidak banyak mengalami pergeseran. Komposisi produksi barang dan jasa di wilayah ini
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan dukungan industri pariwisata yang
sangat besar telah menyebabkan kelompok sektor jasa-jasa (tersier) memberikan
sumbangan nilai tambah yang sangat dominan terhadap pembentukan PDRB
Karangasem. Pada tahun 2005 kontribusi kelompok sektor ini telah mencapai 53,98 %
dan mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 55,73 %.
Sementara itu, sektor primer terus mengalami penurunan dari 34,56 % di tahun
2005 menjadi 31,60 % pada tahun 2009. Hal ini sesuai dengan pola umum
pembangunan yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya pendapatan per kapita di
117
suatu wilayah umumnya dibarengi dengan penurunan kontribusi sektor primer di wilayah
tersebut atau ekonomi akan selalu bergeser ke arah sektor sekunder dan tersier.
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga berlaku menurut
lapangan usaha tahun 2004-2008 disajikan pada tabel 4.2.
Tabel 4.2Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008
No. Lapangan UsahaDistribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem Rata-
rata2005 2006 2007 2008 2009
01 Sektor Primer 34,56 33,75 33,18 32,06 31,60 33,03
1. Pertanian 32,47 31,49 30,80 29,60 28,96 30,66
2. Pertambangan danPenggalian 2,09 2,27 2,38 2,46 2,64 2,37
02 Sektor Skunder 11,46 11,89 12,32 12,67 12,67 12,20
1. Industri Pengolahan 7,14 6,96 6,95 6,82 6,79 6,93
2. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,73 0,89 0,99 1,09 1,13 0,97
3. Bangunan 3,59 4,03 4,38 4,76 4,75 4,30
03 Sektor Tersier 53,98 54,36 54,50 55,27 55,72 54,77
1. Perdagangan Hotel &Restoran 17,63 17,78 17,42 17,33 17,42 17,52
2. Pengangkutan danKomunikasi 8,11 8,16 8,18 8,78 9,20 8,49
3. Keuangan, persewahandan Jasa perusahaan 4,56 5,15 5,78 6,46 6,46 5,68
4. Jasa-jasa 23,68 23,28 23,11 22,71 22,64 23,08
T o t a l 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem
f. Pengangguran
Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan
kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian tingkat pertumbuhan.
Tingkat pengangguran yang melebihi 5 % dari total angkatan kerja akan berdampak
tidak baik bagi pembangunan daerah, sementara itu prosentase pencari kerja di
Kabupaten Karangasem tahun 2009 sudah mencapai 2,76 % maka dari itu sasaran
pengangguran terbuka selama periode lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2010-2015
mampu ditekan sampai sebesar 7,8 % per tahun.
118
4.2 Sosial Dasar dan Sosial Budaya
4.2.1 Kependudukan
Jumlah penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap besaran PDRB per
kapita. Tantangan masalah kependudukan dalam lima tahun kedepan antara lain
meliputi: (a) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, (b) migrasi masuk yang
tinggi, (c) urbanisasi, (d) ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kecamatan, (e)
perubahan komposisi penduduk yang semakin tua, (f) kualitas penduduk yang rendah,
(g) administrasi kependudukan yang belum baik.
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan sangat berpengaruh
terhadap daya dukung wilayah Kabupaten Karangasem terutama dalam hal penyediaan
lapangan kerja dan infrastruktur, antara lain: lahan perumahan, sekolah, sarana
kesehatan, air bersih, sarana jalan, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 1990-2000
(SP 1990 dan SP 2000) laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem mencapai
0,49 %. Sedangkan setelah pada periode tahun 2000-2009 menjadi 2,23 %. Ada tiga
faktor yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat yaitu migrasi masuk, angka kelahiran dan meningkatnya umur rata-rata hidup
penduduk yang merupakan pencerminan dari menurunnya angka kematian. Pola
pemakaian alat kontrasepsi bagi PUS selama kurun waktu 2005-2009 mengalami
penurunan yang mencolok yaitu metode jangka panjang (IUD atau AKDR) paling banyak
menurun dan berubah menjadi metode jangka pendek yaitu suntikan yang tingkat
pemakaiannya lebih pendek dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah
pemakaiannya.
Ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kabupaten dan tingkat urbanisasi
amat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di
masing-masing wilayah. Pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk amat erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di kabupaten
lain, dan kemungkinan pula bahwa tingkat kelahiran di kalangan penduduk migran lebih
tinggi dibanding penduduk non-migran yang tercermin dari tingkat pemakaian
kontrasepsinya.
Komposisi penduduk Karangasem juga tidak menunjukkan perubahan yang
berarti, hal ini terlihat dari jumlah angka ketergantungan dari tahun 2005-2009 tidak
119
mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini akan berpengaruh pada layanan
kesehatan serta layanan lain bagi penduduk usia lanjut sedangkan kualitas penduduk
tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang amat ditentukan oleh dua faktor
yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan. Kecenderungan pemakaian metode kontrasepsi
di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 disajikan pada tabel 4.3.
Tabel 4.3Kecendrungan Pemakaian Metode Kontrasepsi di
Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
Tahun IUD/AKDR (%) Suntikan KB (%)
2005 45,67 25,42
2006 41,57 26,12
2007 39,79 27,65
2008 35,69 29,25
2009 39,30 30,10
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem
4.2.2 Kemiskinan
Mencermati data penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (tabel 2.6),
terlihat dengan jelas bahwa rumah tangga miskin kebanyakan dijumpai pada daerah-
daerah perkotaan serta daerah-daerah yang sumber airnya sangat terbatas, baik air
minum maupun air untuk bercocok tanam yaitu daerah-daerah di Kecamatan
Karangasem, Abang, Kubu, dan Kecamatan Bebandem.
Secara garis besar, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di
wilayah Kabupaten Karangasem menyesuaikan dengan program Provinsi Bali yaitu
melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)
kluster antara lain: (1) bantuan dan perlindungan sosial dengan instrumennya antara lain
beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),
bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS) dan lain-lain; (2)
pemberdayaan masyarakat dengan instrumennya program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) mandiri, antara lain PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri
perkotaan dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dan (3) penguatan
usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dengan instrumennya kredit usaha rakyat
(KUR).
120
Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali
membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 240/04-H/HK/2008, tanggal 14 April 2008. Dan
ditingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor
66/HK/2011 tanggal 8 Pebruari 2011. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem adalah mengkoordinasikan berbagai aspek
meliputi (1) aspek pendataan, (2) aspek program, (3) aspek pendanaan dan (4) aspek
kelembagaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya
penanggulangan kemiskinan antara lain: kurang validnya data rumah tangga miskin
sebagai sasaran program dan belum sinkronnya berbagai program penanggulangan
kemiskinan lintas sektor.
4.2.3 Ketenagakerjaan
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing, produktivitas,
pertumbuhan ekonomi.
Kualitas tenaga kerja relatif tinggi, serta sangat diminati oleh pasar kerja baik
dalam maupun luar negeri dan didukung dengan adanya dana penguatan modal bagi
tenaga kerja yang melakukan magang dan kerja di luar negeri dan adanya kebijakan
yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan
bidang ketenagakerjaan, antara lain: masih banyaknya jumlah pengangguran, masih
rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal.
Pasar kerja bagi tenaga kerja Karangasem cukup terbuka di luar negeri serta
kepercayaan pihak luar dalam menampung tenaga kerja Kabupaten Karangasem cukup
tinggi sehingga memungkinkan tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Hal-hal
yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pola pelatihan three in one
121
(pelatihan, sertifikasi dan penempatan) dan mengaktifkan program Gerakan Nasional
Penanggulangan Pengangguran (GNPP) didaerah secara lintas sektor serta perlu
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kedalam peraturan daerah.
4.2.4 Kesehatan
Indikator hasil akhir pembangunan kesehatan adalah tingkat derajat kesehatan
masyarakat. Indikator hasil akhir yang merupakan dampak dari pembangunan kesehatan
adalah indikator-indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikator-
indikator morbiditas (kesakitan) dan indikator-indikator status gizi, kondisi lingkungan,
perilaku masyarakat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan. Indikator mortalitas
terdiri dari angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI) dan umur harapan
hidup (UHH).
Beberapa tantangan yang akan di hadapi Kabupaten Karangasem dalam
pembangunan kesehatan lima tahun kedepan selain karena terbatasnya sumber
pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan, juga
karena masih rendahnya status dan gizi masyarakat, belum memadainya pelayanan
kesehatan yang diharapkan, serta masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan
kesehatan pada ibu dan anak masyarakat miskin.
Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya
rabies, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya, sementara itu
telah/akan muncul penyakit-penyakit infeksi baru seperti misalnya SARS, flu burung,
HIV/AIDS, TBC, dan lain-lainnya. Namun tantangan terbesar lain pada bidang kesehatan
adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan ini akan terus
meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan
kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit
menahun (khronis) akan semakin dominan yang memerlukan masa perawatan panjang
dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan
semakin meningkat. Disisi lain, masih adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses
terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar kelompok pendapatan, belum
memadainya sarana dan prasarana kesehatan terutama di puskesmas untuk pelayanan
sakit yang bersifat ringan, penyebaran tenaga medis dan paramedis yang belum merata
serta fasilitas laboratorium kesehatan yang belum memadai.
122
4.2.5 Pendidikan
Terkait pembangunan bidang pendidikan lima tahun mendatang, Kabupaten
Karangasem akan dihadapkan pada masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh
layanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengingat
biaya pendidikan semakin mahal. Hal ini akan berdampak pada tingginya angka buta
aksara dan siswa putus sekolah. Upaya pengadaan guru baik kualitas maupun
penempatannya tidak proporsional dimana disatu sisi masih banyak daerah yang
kekurangan guru namun diluar itu terjadi kelebihan guru. Oleh karena itu, perlu ada
regulasi yang mengatur tentang standar biaya pendidikan untuk semua jenjang
pendidikan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan guru setara D4/S1
serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang
dalam mengembangkan sekolah-sekolah profesi dan unggulan sehingga melahirkan
sumber daya manusia profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
memenuhi standar kualifikasi akademis serta dalam rangka sertifikasi.
Peluang lainnya dalam bidang pendidikan adalah adanya kemauan politik dari
Pemerintah sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, tidak
diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan
kemajemukan bangsa serta mewajibkan biaya pendidikan minimal 20 % dari APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Amanat konstitusi ini merupakan acuan bagi
peningkatan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata serta semakin
meningkatnya kualitas pendidikan. Adanya Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Rehab Gedung Sekolah SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun dengan capaian APK 102,06 % serta program penuntasan buta aksara
menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan, sekaligus sebagai
modal utama dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun.
4.2.6 Kebudayaan
Tantangan yang muncul dalam pembangunan kebudayaan adalah terjadinya
pergeseran nilai-nilai dan orientasi dari spiritualitas dan toleransi yang tinggi mengarah
123
pada individualisme, komersialisasi, dan materialisme. Pengaruh budaya global dengan
kemajuan teknologi informasinya telah menerpa hampir semua aspek kehidupan
masyarakat. Lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan sekaha
tampaknya belum mampu membentengi masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar.
Sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan masyarakat tampaknya juga
semakin menurun. Perubahan sistem nilai, orientasi, dan gaya hidup masyarakat tersebut
telah mendorong terjadinya konflik secara internal. Penduduk yang semakin heterogen
merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan kebudayaan tradisional. Nilai-nilai
universal seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tat Twam Asi, Rwa Bhineda, dan Desa
Kala Patra tampaknya belum dipahami ataupun dihayati secara baik oleh penduduk
pendatang. Di sisi lain, penduduk pendatang justru ingin menunjukkan jati dirinya dan
cenderung eksklusif. Penguatan jati diri masyarakat sebagai orang bali perlu dilakukan,
dan pada saat yang bersamaan perlu dikembangkan pemahaman multikulturalisme
sehingga terjadi kehidupan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama
dalam masyarakat di Karangasem.
Etos kerja dan daya saing masyarakat Karangasem cenderung melemah
dibandingkan dengan warga pendatang. Sebagai penduduk asli di daerahnya,
masyarakat Karangasem yang nota bene orang Bali cenderung memilih pekerjaan yang
dianggap lebih bergengsi, kurang agresif, dan malas dibandingkan dengan pendatang. Di
sisi lain, orang Bali tampaknya belum siap dengan modernisasi dan memiliki kemampuan
manajerial yang rendah sehingga akhirnya mereka termarjinalisasi di daerahnya sendiri.
Sehubungan dengan hal itu maka etos kerja, daya saing, dan kemampuan manajerial
orang Bali harus ditingkatkan.
Peluang didalam pengembangan kebudayaan adalah eksistensi masyarakat
Karangasem yang dijiwai oleh agama Hindu yang menjadi landasan pembangunan di
daerah ini. Nilai-nilai luhur seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Sad Kertih, Tat Twam
Asi, Rwa Bhineda, dan Desa, Kala, Patra memiliki sifat yang universal sehingga
kebudayaan tradisional cenderung fleksibel dan adaptif dalam menerima pengaruh
kebudayaan luar. Peran lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan
sekaha sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan tradisional.
124
4.3 Ekonomi
4.3.1 Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan
Tantangan dalam bidang pertanian secara umum pada kurun waktu tahun
2010-2015 adalah alih fungsi lahan. Walaupun demikian, jika dilihat dari data
perkembangan penggunaan lahan lima tahun terakhir, luasan lahan pertanian dalam arti
luas cenderung meningkat, yang berkurang hanya luasan lahan kering lainnya. Jika
peningkatan luas sawah tersebut bisa berjalan dengan konstan, maka pada tahun 2015
akan terjadi penambahan lahan sawah seluas lebih dari 30 ha atau sekitar 0,4 % dari
luas sawah pada tahun 2009 yaitu 7.140 ha. Bila produktivitas padi sawah bisa
ditingkatkan, maka ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dicapai.
Selain penyusutan luas sawah, tantangan lainnya adalah tersedianya air irigasi
yang diprediksi akan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan,
persaingan penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non-pertanian, banyaknya
lahan-lahan yang belum produktif akibat ketiadaan air, tingginya konflik kepentingan
dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian,
masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian berakibat rendahya
nilai tambah produk, dan rendahnya minat investasi untuk pengembangan pertanian. Bila
persediaan air irigasi untuk sawah berkurang, maka luas tanam dan luas panen untuk
padi sawah akan mengalami penurunan yang berimplikasi terhadap penurunan produksi
beras.
Secara nasional, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia masih relatif tinggi
dibandingkan dengan berbagai negara di Asia walaupun sudah mengalami penurunan
dari sekitar 130 kg per kapita per tahun menjadi 116 kg per kapita per tahun. Sebagai
pembanding, Singapura dan Jepang mengkonsumsi beras hanya sekitar 65-70 per kg per
kapita per tahun. Tingkat konsumsi umbi-umbian oleh masyarakat masih relatif kecil
yaitu sekitar 8 kg/kapita/tahun, padahal umbi-umbian sangat mudah diproduksi dengan
produktivitas dan keragaman yang tinggi. Sedangkan pengembangan penanaman
komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunnya
minat petani untuk mengusahakan tanaman sayur-sayuran.
125
Kekuatan (strength) bidang pertanian dalam arti luas adalah masih
terpeliharanya sistem subak dengan kearifan budidaya pertaniannya yang bisa menjamin
pengadaan air untuk lahan pertanian basah. Peluang (opportunity) yang masih terbuka
luas adalah tersedianya pasar domestik (hotel dan restoran).
b. Perkebunan
Pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis
dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Karangasem, karena sub sektor ini
selain berperan dalam pembentukan produk domestik regional bruto, juga mempunyai
fungsi hidro-orologis bagi sektor pertanian.
Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang
adalah tanaman kelapa dalam, kakao, jambu mete, kopi, vanili, cengkeh, kapok, dan
jarak pagar. Luas areal perkebunan adalah 31.379,44 ha, sedangkan produksi kurang
lebih 18.241,32 ton dengan jumlah komoditas sebanyak 16 komoditas. Dalam rangka
pengembangan sub sektor perkebunan kedepan, prioritas pengembangan pada tanaman
jambu mete, kakao, kelapa dalam, dan kopi dengan upaya peningkatan produksi
dilaksanakan melalui intensifikasi.
Permasalahan yang dihadapi sub sektor perkebunan antara lain adalah masih
rendahnya produktivitas, kualitas yang belum memadai dengan selera pasar, terbatasnya
permodalan petani, masih rendahnya kelembagaan petani, kemitraan usaha yang belum
sesuai dengan harapan, dan rata-rata penguasaan lahan perkebunan masih relatif sempit
disertai dengan teknologi budidaya yang belum optimum. Selain itu, teknologi
penanganan pasca panen yang seharusnya mampu meningkatkan nilai tambah produk
perkebunan, selain dapat menciptakan lapangan kerja belum bisa digarap dengan baik,
dan sebagian besar produk perkebunan dijual dalam bentuk bahan baku.
Berdasarkan sensus pertanian tahun 2002, kualitas sumber daya petani di Bali
relatif rendah, yaitu sekitar 80 % petani tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Selain itu,
minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian sangat rendah. Hal ini terbukti
bahwa hanya 4,28 % petani berumur di bawah 25 tahun.
126
c. Peternakan
Pembangunan sub sektor peternakan dilaksanakan melalui program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dan peningkatan produksi hasil
peternakan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dijabarkan dalam
kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak, utamanya menjaga
penularan penyakit dari hewan ke manusia. Program peningkatan produksi diutamakan
pada kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada
masyarakat, penyuluhan kualitas gizi pakan ternak dan pengembangan hijauan makanan
ternak. Sedangkan pengembangan agribisnis peternakan dilaksanakan melalui pelatihan-
pelatihan dan temu usaha peternakan.
Pengembangan sub sektor peternakan diprioritaskan pada mempertahankan
pertumbuhan populasi ternak sapi, dalam upaya pelaksanaan program swasembada
daging sapi (P2SDS) dapat tercapai. Perkembangan polulasi sapi Bali di Kabupaten
Karangasem dari tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari
145.717 ekor pada tahun 2005 meningkat 1,15 % menjadi 152.437 ekor di tahun 2009.
Namun peluang sub sektor peternakan khususnya sapi Bali belum dapat dimanfaatkan
secara optimal, karena berbagai keterbatasan yang ada, baik menyangkut teknologi,
permodalan, kualitas sumber daya manusia peternak, maupun akses pasar.
Ada dua masalah utama yang merupakan tantangan bagi pengembangan sapi
Bali ke depan yaitu penyediaan bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup
dan ketersediaan pakan ternak yang berbasis bahan lokal dengan kualitas baik dan
dengan harga terjangkau oleh peternak. Selain itu, kualitas daging sapi bali masih
dianggap relatif alot/keras, sehingga belum banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan
hotel dan restoran di Bali. Salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan penyediaan
bibit sapi Bali adalah terbatasnya jumlah dan kualitas inseminator untuk mendukung
inseminasi buatan.
Adanya beberapa penyakit dari unggas dan ternak lainnya yang berpotensi
menular ke manusia, merupakan suatu ancaman karena selain menyebabkan kerugian
secara material yaitu kematian unggas, juga menyebabkan ancaman bagi kesehatan
masyarakat. Seperti kasus penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus yang pada
awalnya menyerang unggas.
127
d. Perikanan
Untuk sub sektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005-2009
meningkat, yaitu dari 8.353,9 ton menjadi 14.277,4 ton atau rata-rata meningkat sebesar
17,73 %. Kabupaten Karangasem dengan panjang pantai 87 km memiliki potensi
perikanan laut (penangkapan dan budidaya) yang cukup besar dengan luas areal untuk
perikanan budidaya perikanan air tawar seluas 40 ha. Di samping itu saat ini sedang
dirintis dan dikembangkan budidaya udang di kawasan Bugbug Kecamatan Karangasem,
serta pengembangan Abalon di wilayah Kecamatan Kubu.
Program pengembangan sub sektor perikanan dilaksanakan melalui program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dan
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan budidaya
perikanan. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada pengembangan produksi
kelautan dan perikanan terutama pada daerah-daerah yang cocok.
Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang belum optimal dan dihadapkan
pada permasalahan antara lain: struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh
armada perikanan rakyat skala kecil, terbatasnya fasilitas prasarana tempat pendaratan
ikan (TPI), pelabuhan perikanan, belum lancarnya distribusi bahan bakar minyak untuk
nelayan, naiknya harga pakan ikan, belum terkendalinya penyakit ikan, terbatasnya
persediaan benih ikan dan udang, rendahnya keterampilan nelayan dan pembudidaya
ikan, serta modal yang terbatas untuk mengembangkan skala usaha, belum adanya tata
ruang wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil berikut zonasinya.
4.3.2 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi)
Pemberdayaan usaha menengah kecil mikro dan koperasi (UMKM-K) merupakan
salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat.
Dengan demikian UMKM dan koperasi harus mampu memberikan kontribusi yang berarti
terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, dan dalam rangka mewujudkan
ketahanan ekonomi daerah. Program pengembangan perkoperasian di Kabupaten
Karangasem cukup berhasil, namun ada beberapa indikator pendukung yang menurun,
hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan 37
unit atau 23,87 %, dengan aset yang dimiliki meningkat 61.295 juta rupiah, menurun
128
sebesar 963.694 juta rupiah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi,
karena semakin dirasakan meningkatnya pelayanan koperasi dan manfaat koperasi dalam
mendukung perekonomian masyarakat yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya
modal koperasi sebesar Rp 6.117 juta rupiah atau 11,15 %, volume usaha meningkat
14.905 juta rupiah atau 27,83 % dan sisa hasil usaha (SHU) menurun sebesar 253 juta
rupiah (14,62 %).
Program pembangunan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, Pemerintah
Kabupaten Karangasem telah mampu menjalankan sebagian misi jangka panjang ke
pertama yaitu mewujudkan masyarakat madani berlandaskan pada pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dengan peningkatan pertumbuhan usaha kecil menengah dan
koperasi.
Permasalahan yang masih ditemukan dalam pembangunan koperasi dan
pembinaan pengusaha kecil, antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia,
kurang berkembangnya usaha kecil dan menengah, manajemen usaha bagi koperasi,
LPD, LKM masih rendah, kurangnya sistem informasi perencanaan pengembangan
perkoperasian, dan kurangnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan,
antara lain: peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan usaha kecil dan
menengah, peningkatan manajemen usaha bagi koperasi, LPD, LKM, pembangunan
sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha,
dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
4.3.3 Penanaman Modal
Dalam pembangunan dibidang ekonomi, sasaran yang hendak dicapai adalah
pemulihan ekonomi dengan terciptanya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat makin merata dan stabilitas daerah yang
mantap bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang
sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju. Untuk menunjang kegiatan perekonomian
dimaksud, penanaman modal oleh masyarakat dan dunia usaha perlu lebih ditingkatkan.
129
Keberhasilan dalam menarik investor ke Kabupaten Karangasem tidak terlepas
dari beberapa faktor penunjang, yaitu penyebarluasan informasi mengenai potensi
investasi dan sumber daya yang dimiliki, penciptaan iklim investasi yang kondusif,
sumber daya produktif dan berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang
memadai, dan adanya kerjasama yang optimal antara instansi terkait. Namun, tantangan
internal yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Karangasem antara lain
meliputi: sarana dan prasarana terbatas, ketersediaan lahan terbatas, kualitas sumber
daya manusia belum memadai, dan pelayanan perijinan belum optimal.
Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya merupakan peluang
terciptanya peningkatan investasi, sedangkan tantangan eksternal yang menghambat,
antara lain: kurang stabilnya kondisi politik di dalam negeri, kurang stabilnya kurs rupiah
terhadap mata uang asing, kurangnya kepastian hukum, persaingan yang ketat antar
daerah dan antar negara, serta hambatan teknis lainnya masalah lahan serta kurang
disiplinnya para investor dalam merealisasikan investasinya.
4.3.4 Pariwisata
Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang dan memberikan dampak
yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Bali dan Karangasem khususnya.
Sejak mulai berkembangnya sektor pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh budaya
masyarakat yang kaya akan nilai-nilai keunikan, sehingga sampai saat ini
Bali/Karangasem dikenal secara luas dengan pariwisata budayanya.
Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali, juga memiliki
potensi pariwisata budaya yang besar. Potensi ini di masa mendatang perlu dikelola
secara profesional dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat termasuk nilai-nilai
budaya yang hidup dan berkembang didalamnya. Perkembangan kepariwisataan di
Kabupaten Karangasem pada tahun 2005-2009 menunjukkan hasil yang cukup baik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Kabupaten Karangasem terus
berbenah untuk menata obyek-obyek wisata yang ada agar lebih menarik, melakukan
promosi dan pemasaran pariwisata.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian program kepariwisataan
di antara lain yaitu: masih kurangnya penataan dan pengelolaan obyek daya tarik dan
atraksi pariwisata, masih kurangnya sistem informasi dan promosi pariwisata, rendahnya
130
kesadaran masyarakat tentang arti penting pariwisata dan kurangnya jaminan keamanan
dan kenyamanan bagi wisatawan pada obyek–obyek wisata, gangguan keamanan di luar
dan dalam negeri, serta berbagai isue wabah penyakit.
Pemecahan masalah yang dilakukan dalam upaya pengembangan pariwisata
sebagai sektor yang prospektif karena mendatangkan devisa, meningkatkan PAD dan
menyerap tenaga kerja, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat dan keamanan
pada obyek-obyek wisata dengan kegiatan penyuluhan sadar wisata, pengembangan
kepariwisataan dengan meningkatkan promosi dan pemasaran wisata, untuk
meningkatkan daya tarik wisatawan dilaksanakan kegiatan penataan dan pembangunan
sarana penunjang obyek wisata, membuka obyek wisata baru yang didukung oleh
potensi alam sekitarnya dan potensi sumber daya manusia yang mampu
mengembangkan agro industri rumah tangga dan membuka kawasan agropolitan di
daerah Bebandem, Selat dan Rendang sebagai pengembangan tanaman salak untuk
tujuan wisata.
4.3.5 Perdagangan
Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah pariwisata di Bali yang
sudah terkenal di manca negara, didukung dengan pelabuhan Padangbai dan
pengembangan dermaga cruise di Tanah Ampo Manggis, sehingga daerah Karangasem
juga akan menjadi pasar untuk semua produk industri/kerajinan lokal dan sektor
perdagangan akan mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian
daerah. Kondisi tersebut merupakan peluang yang amat bagus untuk pengembangan
perdagangan, baik domestik maupun internasional.
Tantangan di sektor perdagangan antara lain rendahnya daya saing komoditi
ekspor, sumber daya manusia pelaku bisnis dan perlindungan terhadap konsumen dan
produsen, terbatasnya bahan baku lokal, belum memiliki tempat promosi yang bertaraf
internasional, terbatasnya informasi pasar luar negeri.
4.3.6 Industri
Peluang industri kerajinan daerah Karangasem cukup potensial untuk
dikembangkan menjadi industri unggulan karena didukung adanya tenaga kerja terampil,
desain yang unik, adanya pasar ekspor yang mampu menjual kerajinan yang dihasilkan,
131
adanya sentra-sentra industri yang telah menjadi tujuan wisata, dan didukung oleh faktor
budaya tradisional. Selain itu, adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki
Tantangan yang dihadapi pada sektor industri antara lain: sumber daya yang
dimiliki belum siap dalam menghadapi persaingan global, lemahnya daya saing produk
komoditi ekspor daerah, kebutuhan modal kerja semakin besar akibat peningkatan biaya
produksi, kualitas sumber daya manusia masih rendah dalam menciptakan inovasi baru,
terbatasnya bahan baku lokal, sehingga bahan baku harus didatangkan dari luar daerah,
belum terdaftarnya hasil produk/desain industri daerah Karangasem dalam HKI serta
adanya persaingan yang sangat ketat dari negara lain dengan harga yang terjangkau
oleh konsumen.
4.4 Imu Pengetahuan dan Teknologi
Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada
peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung transformasi
perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Kebijakan strategis
pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penerapan Iptek adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merupakan komitmen
pemerintah daerah dalam memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan iptek sebagaimana tersebut
diatas, tantangan yang dihadapi antara lain: masih lemahnya kelembagaan penelitian,
terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian
dan pengembangan sekurang-kurangnya 1 % dari APBD seperti diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mengingat rendahnya
pembiayaan, maka sistem pengembangan iptek menjadi sangat lemah, dan mekanisme
intermediasi iptek menjadi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil pembangunan
iptek belum menjadi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi,
masih lemahnya sinergi kebijakan iptek, serta belum adanya keterkaitan antara kegiatan
riset dengan kebutuhan nyata masyarakat.
132
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan iptek adalah belum sinergisnya
mekanisme intermediasi antara akademisi, badan usaha, dan pemerintah Tantangan
lainnya yaitu kemajuan iptek sering berdampak pada munculnya berbagai isu lingkungan
dan kesehatan manusia. Kemajuan teknologi seperti teknologi informasi dan informasi
lainnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya peradaban dan kebudayaan bangsa.
4.5 Politik, Hukum dan Pemerintahan
Masalah politik, hukum dan pemerintahan, satu dengan yang lain saling
berkaitan. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi politik yang kondusif, terciptanya
perlindungan dan kepastian hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik
mutlak diperlukan, dan harus didukung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kebijakan pembangunan dibidang politik, hukum dan pemerintahan di daerah
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang politik,
antara lain: terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya
instabilitas politik untuk menghindari terjadinya perpecahan/disintegrasi di masyarakat.
Selain hal tersebut, dalam membangun politik di daerah, para elit politik harus punya
komitmen untuk memenuhi kuota minimal 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai politik supaya kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan.
Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan validitas data pemilih sehingga semua
warga dapat menggunakan hak pilihnya secara aktif serta penyelenggaraan pemilu
secara aman dan tertib.
Dalam bidang hukum, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maka melalui sitem informasi dan komunikasi yang
obyektif dan transparan serta akuntabel akan bisa dicapai apabila semua elemen
pemerintahan terjalin hubungan emosional yang sama dan mempunyai komitmen dalam
mengemban amanat penderitaan rakyat.
133
Untuk itu, pembangunan perlu difokuskan pada penegakan supremasi hukum
secara konsekuen. Hal ini dapat diwujudkan apabila ada peraturan hukum yang
substansinya jelas, adanya elit penegak hukum yang berkualitas, dan perilaku (budaya
hukum) masyarakat yang mentaati hukum. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan
pengkajian-pengkajian terhadap berbagai peraturan hukum dan hukum yang hidup di
masyarakat (hukum adat), pembinaan-pembinaan terhadap para elit penegak hukum dan
peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat. Juga tidak kalah pentingnya
peningkatan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
pembangunan difokuskan pada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(clean government) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang
baik (good governance) yang memperhatikan kepentingan masyarakat Karangasem.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus memilah-milah kewenangannya
secara jelas dan rinci, artinya kewenangan-kewenangan yang diperoleh berdasarkan asas
dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas pembantuan. Untuk membangun
Karangasem secara optimal, pemerintah juga perlu membangun kerjasama yang baik
dengan DPRD serta semua komponen masyarakat lainnya.
4.6 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Karangasem sampai sekarang
secara umum tergolong cukup baik, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat
menikmati perasaan aman, karena diberbagai tempat masih sering terjadi tindakan
kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Terkendalinya masalah keamanan
dan ketertiban di daerah tidak terlepas dari peranan para petugas keamanan formal dan
petugas keamanan tradisonal yaitu pecalang di masing-masing-masing desa pakraman.
Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang keamanan, antara
lain adalah: mencegah terjadinya bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya
tindakan-tindakan kriminal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas
keamanan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengadakan sistem keamanan
terpadu antara petugas keamanan formal dan petugas keamanan tradisional, dengan
selalu bekerjasama dan berkoordinasi. Terkait dengan bidang ketertiban, perlu
diwaspadai dampak penduduk pendatang yang secara langsung maupun tidak langsung
134
pada gilirannya akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, yang dapat mengganggu
ketertiban dan ketenteraman serta mengusik kenyamanan hidup dalam masyarakat.
Untuk mengatasinya, petugas ketertiban perlu melakukan pengawasan dan penertiban
yang dilakukan dengan melibatkan peranserta partisipasi desa pakraman.
4.7 Sarana Prasarana
4.7.1 Sarana Prasarana Permukiman
Sarana prasarana permukiman penting artinya bagi keberlangsungan hidup
penghuni dan lingkungan sekitarnya. Dukungan keberadaan sarana prasarana
permukiman juga menjamin keberlangsungan aktivitas terutama dalam aksessibilitas
terhadap wilayah sekitar dan keluar wilayah permukimannya. Setiap tahun pemerintah
Kabupaten Karangasem tetap meningkatkan pembangunan sarana prasarana
permukiman. Namun demikian masih belum mampu sepenuhnya memberikan
pemerataan dalam pembangunannya.
Kelemahan dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman adalah
keterbatasan dan kemampuan pembiayaan/pendanaan oleh pemerintah, dan kecilnya
minat swasta untuk berinvestasi di berbagai sektor serta kondisi geografis wilayah
Kabupaten Karangasem yang berbukit sehingga berdampak juga pada tingginya nilai
investasi sarana prasarana permukiman yang dibutuhkan.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana
permukiman adalah menurunnya kualitas sanitasi lingkungan, yang meliputi pengelolaan
persampahan, limbah cair, dan air minum. Masalah ini berkaitan erat dengan rendahnya
kemampuan pemerintah dalam pembiayaan dan rendahnya pemahaman dan prilaku
masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tantangan lainnya adalah
meningkatnya kebutuhan kualitas pelayanan infrastruktur serta keterbatasan dan ketidak
merataan sebaran sumberdaya alam yang ada.
Kekuatan yang dimiliki Karangasem sebagai salah satu daerah tujuan wisata di
Bali bagian timur adalah meningkatnya jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan. Hal
tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai
negara donor untuk berkunjung dan membantu pembangunan infrastruktur yang
berkaitan dengan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Karangasem.
135
4.7.2 Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air
Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air sangat mutlak diperlukan.
Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Karangasem sebagian besar merupakan lahan kritis
yang sangat kekurangan pasokan air bersih, dan sering kali terjadi kejadian bencana
kekeringan di wilayah-wilayah tersebut. Walaupun dalam kenyataanya jumlah dan debit
sumberdaya air sangatlah mencukupi tetapi penyebaran dan lokasi sumber-sumber
tersebut tidak merata. Sumberdaya air yang ada dimanfaatkan untuk pengairan dan air
bersih.
Keberadaan sumberdaya air adalah salah satu kekuatan pembangunan dan
kelestarian pertanian di Kabupaten Karangasem. Pengaturan distribusi air terletak pada
keberadaan subak sebagai organisasi pemakai air. Peran subak sangat penting didalam
mengatur ketersediaan air irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani secara
maksimal selain dimanfaatkan juga untuk air bersih. Upaya tersebut dapat diwujudkan
dengan membangun jaringan irigasi seperti bendung, bangunan air, saluran air, tanggul
banjir, serta melakukan pemeliharaan untuk menjaga dan mengamankan agar jaringan
irigasi dapat berfungsi dengan baik.
Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana
sumberdaya air adalah meningkatnya kebutuhan air terutama oleh sektor pariwisata,
tidak meratanya penyebaran sumberdaya air, dan menurunnya ketersediaan air. Oleh
karena itu pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dalam rangka mengatur
tata air harus disertai dengan upaya-upaya pelestarian keberadaan sumberdaya air.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan antara
lain adalah semakin menyusutnya luas daerah irigasi sebagai akibat konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan meningkatnya persaingan antara pemanfaatan air
untuk kepentingan irigasi dengan kepentingan sektor-sektor lainnya.
4.7.3 Transportasi dan Komunikasi
Transportasi sebagai urat nadi pembangunan, mempunyai peranan penting dan
strategis dalam menunjang kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh
karena itu, kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditata dan
diarahkan dalam satu kesatuan sistem jaringan pelayanan jasa transportasi yang handal,
dalam arti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan secara terpadu
136
antar dan intra moda dengan kapasitas mencukupi, sehingga tercipta aksesibilitas tinggi
untuk meningkatkan kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa keseluruh
pelosok wilayah, dengan cepat, teratur, tertib, aman, efektif, dan efisien, serta mampu
mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia,
barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan
wilayah Karangasem.
Tantangan pembangunan transportasi dan komunikasi di Kabupaten
Karangasem diantaranya adalah: buruknya kondisi sarana dan kinerja operasi angkutan
umum, defisiensi sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, belum meratanya
trayek angkutan umum dan tertatanya dengan baik akses transportasi. Sedangkan untuk
komunikasi saat ini tidak lagi menjadi masalah karena dapat dilayani dengan jaringan
telekomunikasi GSM. Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu
penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah
ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping
pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan transportasi dan komunikasi
di Karangasem adalah adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi ini
menuntut adanya perbedaan orientasi stategi pembangunan transportasi dan
komunikasi. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan
transportasi dan komunikasi diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana
dan prasarana yang ada dengan konsep aglomerasi dan pada pembangunan dan
pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Demikian pula,
kondisi topografi pegunungan memberikan hambatan yang cukup berat dalam upaya
meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah.
Beberapa peluang dalam pembangunan transportasi dan komunikasi di
Kabupaten Karangasem adalah: peningkatan jumlah pangsa pasar sarana komunikasi,
peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara
maupun domestik. Selain itu, dalam upaya untuk menarik wisatawan dan sebagai salah
satu tujuan wisata menyebabkan kebutuhan dan distribusi penumpang, barang, dan jasa
masuk keluar semakin meningkat, sehingga menarik bagi kalangan investor. Di sisi lain,
kondisi di atas menuntut tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi
yang memadai serta dapat diandalkan.
137
4.7.4 Sumber Daya Energi Listrik
Kekuatan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam perencanaan,
pembangunan dan pengembangan industri ketenagalistrikan dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
keberadaan sumberdaya alam dan berbagai kebijakan yang ada. Adanya kebijakan
pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengembangan sistem tenaga listrik,
tersedianya potensi dan pasokan energi primer (potensi tenaga air, surya, biomassa dan
angin), serta dengan adanya rencana umum ketenagalistrikan daerah tahun 2004.
Peningkatan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Karangasem memberikan implikasi
bahwa masalah penghematan energi listrik dan optimalisasi penyediaan energi listrik
akan semakin penting untuk dilaksanakan.
Kelemahan yang ada dalam pengembangan industri ketenagalistrikan antara
lain adalah tidak adanya sumber energi primer utama seperti batu bara dan gas bumi,
keterbatasan lahan serta masih ketergantungan pada suplly energi listrik Jawa-Bali
dengan tingkat sensitivitas sangat tinggi terhadap gangguan alam.
Peluang dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan terlihat dari kebutuhan
konsumsi dan diversifikasi energi listrik. Peningkatan permintaan kebutuhan energi listrik
tiap tahunnya disebabkan oleh: pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah penduduk,
meningkatnya pertumbuhan kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga,
serta besarnya minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit
listrik. Kondisi sumberdaya alam baik topografi, angin, laut, dan matahari memberikan
peluang pula bagi pengembangan energi alternatif terbarukan di Kabupaten Karangasem.
Tantangan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten
Karangasem adalah adanya persepsi masyarakat yang kurang tepat terhadap keberadaan
pembangkit listrik yang ditenggarai berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun
menimbulkan kerusakan dan degradasi ekosistem serta masih adanya kekhawatiran
masyarakat akan penggunaan sumber energi alternatif yang dapat dipakai untuk sistem
pembangkit listrik.
4.8 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penataan ruang di
Kabupaten Karangasem saat ini antara lain: (1) masih terbatasnya pengetahuan aparat
138
dalam penataan ruang sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda diantara aparatur
pemerintah didalam memahami peraturan yang ada, (2) rendahnya tingkat kesadaran
investor dalam mencari informasi tata ruang (advice planning) sebelum melakukan
investasi sehingga pembangunan oleh investor cenderung melanggar kawasan
perlindungan seperti sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta
pelanggaran RTH berfungsi lindung, (3) kecenderungan investor merangkul dan
memanfaatkan organisasi masyarakat setempat seperti Desa Pakraman dan kelompok-
kelompok masyarakat lainnya dalam mencari dukungan setelah melakukan pelanggaran
tata ruang jika berhadapan dengan Pemerintah, (4) belum optimalnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta belum optimalnya mekanisme pengendalian pembangunan
(development control), (5) belum sepenuhnya rencana tata ruang wilayah di pakai
sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah serta
pelaksanaan investasi, (6) belum selesainya penyusunan review RTRW Kabupaten
Karangasem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, (7) belum
semua wilayah/kawasan memiliki rencana tata ruang yang dapat dipakai sebagai acuan
dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi salah penafsiran.
Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam pengembangan
wilayah adalah adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah dan antara perdesaan
dengan perkotaan. Wilayah karangasem bagian utara (Kecamatan Abang dan Kubu)
merupakan kawasan yang cenderung tandus didominasi oleh lahan perkebunan. Namun
demikian, untuk saat ini mulai muncul kecenderungan perkembangan ke arah pariwisata.
Sedangkan wilayah Karangasem bagian selatan (Kecamatan Karangasem, Manggis dan
Bebandem), merupakan wilayah relatif subur dengan perkembangan penggunaan lahan
lebih padat dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan merupakan pusat kegiatan jasa,
ekonomi, pendidikan dan lain-lain, yang didukung oleh infrastruktur yang relatif lebih
lengkap. Sedangkan untuk wilayah Karangasem bagian barat (Kecamatan Selat, Sidemen
dan Rendang) merupakan wilayah yang didominasi oleh pertanian dalam arti luas.
Produksi sawah dan perkebunan mendominasi wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan
potensi lain seperti pariwisata, industri kecil, pertambangan juga terdapat pada wilayah
tersebut. Potensi yang perlu diwaspadai keberadaan perkembangannya adalah
keberadaan potensi galian C yang sampai saat ini masih di eksplorasi.
139
Kesenjangan pembangunan terjadi pada wilayah bagian selatan meliputi
Kecamatan Karangasem, Bebandem dan Manggis berlangsung relatif lebih cepat
terutama dalam alih fungsi lahan, diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Wilayah
bagian utara kondisi infrastruktur yang kurang memadai yang disebabkan oleh kondisi
kawasan secara geografis kurang menguntungkan (kering/tandus), kegiatan ekonomi
lebih dominan pada bidang perkebunan dan pertambangan.
Peluang untuk pengembangan wilayah adalah dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana dalam penataan
ruang yang ketat harus dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah dan mendorong
pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyusun rencana rinci tata ruang sesuai
kewenangannya. Untuk memperkecil tingkat kesenjangan pembangunan pada dua
kawasan tersebut maka perlu ditetapkan zonasi kawasan didukung oleh regulasi yang
kuat, serta mengarahkan investasi pada wilayah yang belum berkembang dengan tetap
memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan.
Kekuatan yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya
peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan antara lain: Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Peraturan
Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan. Demikian pula,
awig-awig desa pakraman, kearifan lokal (tri hita karana, tri mandala, tumpek
uduh/kandang, nyegara gunung dan lain-lain), keberadaan desa pakraman, LSM, dan
lembaga sosial lainnya memilki peranan yang besar dalam pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup.
Tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: masih rendahnya
pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, masih kurang
jelasnya/ketidakpastian substansi dari produk hukum di bidang lingkungan hidup, dan
masih belum jelasnya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan berbagai
pemangku kepentingan tentang hakekat dan fungsi analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) dan belum diterapkannya rencana pengelolaan lingkungan hidup
(RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).
140
Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan adalah adanya
upaya untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS merupakan
kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis
yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada
pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, dan
sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh
komponen terkait/stakeholder secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).
Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena
kesalahan dalam memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan
pembangunan yang berdalih meningkatkan PAD apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan
ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah,
maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya
akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman
lainya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang
dapat merusak terumbu karang, perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan
menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian
sumberdaya keanekaragaman hayati.
141
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pernah
menyandang predikat daerah tertinggal pada tahun 2005-2009, dan selama tiga tahun
kedepan masih dibawah pengawasan pemerintah pusat. Disamping ketertinggalan
memiliki juga potensi sumber daya alam dan keindahan wilayah yang perlu
dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan waktu pada periode 2005-2010 saat
kepemimpinan pertama bupati terpilih telah dicapai kemajuan di segala bidang namun
masih ada yang belum tercapai serta belum optimal. Untuk itu pada periode terpilih yang
kedua kalinya 2010-2015 perlu dilanjutkan Visi dan Misi periode 2005-2010.
Oleh karenanya, untuk membangun Karangasem yang lebih baik di masa
mendatang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi
permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang
terjadi di masa yang akan datang.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat
Karangasem maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem adalah ” Mewujudkan
Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll ”
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini.
Jagadhita artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang
sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator
oleh pemerintah.
Ya Ca Iti Dharma artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam
berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi agama
dan hukum positif.
142
Periode ll artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan
selalu mengalami proses waktu atau periodeisasi, untuk itu guna melanjutkan visi yang
terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.
Batasan-batasan:
1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka
kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.
2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah
Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara.
5.2 Misi
RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 yang merupakan tujuan kedua dari
RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka untuk membuat
Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang
bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan
tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya
manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik ditingkat daerah, nasional maupun
ditingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga
kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.
Dalam rangka mewujudkan ” Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode
ll“ akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan
yang berkualitas dan berkelanjutan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan,
meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan
lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri
menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan
ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan,
mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.
Untuk menggiatkan pertumbuhan ekonomi Karangasem, PDRB per kapita
diharapkan meningkat menjadi 2.058,01 milyar rupiah dalam jangka waktu 5 tahun,
maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan pengembangan
sarana dan prasarana publik yang memadai terutama pada wilayah Karangasem Utara,
143
barat, dan timur, memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata, mensinergikan
pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata dan mewujudkan ekonomi kerakyatan
yang tangguh.
Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki,
untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ maka rumusan Misi
Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan dalam
3 Misi yaitu:
Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Misi Kedua : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Misi Ketiga : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
5.3 Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan
untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ dapat dijabarkan
dalam tabel 5.1 berikut :
144
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKabupaten Karangasem
VISI : Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll
MISI I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Tujuan Sasaran
Tujuan : Mengoptimalkan pelayanan,pendayagunaan aparatur danpeningkatan kompetensi aparatur,pendayagunaan organisasi dansistem, fasilitasi antar stakeholders,demokratisasi pelaksanaan aturanperundangan negara.
1 Optimalisasi pelayanan
2 Pendayagunaan dan peningkatankompetensi aparatur
3 Pendayagunaan organisasi dan sistem
4 Fasilitasi antar stakeholders
5 Demokratisasi
6 Pelaksanaan aturan perundangan negara
MISI II : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Tujuan Sasaran
Tujuan : Mewujudkan pendayagunaan potensidan pemanfaatan SDAberkelanjutan, peningkatan investasiberwawasan lingkungan,pemberdayaan masyarakat yangbertanggung jawab, peningkatandan penyelarasan pembangunan disegala bidang serta menjagakelestarian lingkungan fisik dan nonfisik.
1 Pendayagunaan potensi danpemanfaatan SDA berkelanjutan
2 Peningkatan investasi berwawasanlingkungan
3 Pemberdayaan masyarakat bertanggungjawab
4 Peningkatan dan penyelarasanpembangunan di segala bidang
5 Menjaga kelestarian lingkungan fisik dannon fisik
MISI III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
Tujuan Sasaran
Tujuan : Pengurangan jumlah RT miskinsecara bertahap dan komprehensif,peningkatan kesejahteraan sosialmasyarakat, mencerdaskankehidupan masyarakat melaluipemanfaatan teknologi informasi,adanya jalinan kemitraaan strategisdengan stakeholders sampaiketingkat kecamatan, serta menjagakeamanan dan ketertiban sosial,pelestarian nilai-nilai budayatradisional.
1 Pengentasan kemiskinan bertahap dankomprehensif
2 Kesejahteraan sosial
3 Mencerdaskan kehidupan masyarakatdengan pemanfaataan IT
4 Menjalin kemitraan strategis denganstakeholders
5 Menjaga keamanan dan ketertibansosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali
145
145
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi Pembangunan
Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi di atas, strategi yang akan ditempuh
adalah:
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan prima secara terpadu, penyederhanaan
pelayanan birokrasi.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengawasan kinerja birokrasi yang lebih efektif
dan bebas KKN.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur.
4. Meningkatkan koordinasi organisasi berjenjang.
5. Meningkatkan frekuensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman aspek hukum birokrasi.
7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam secara
berkelanjutan.
8. Meningkatkan investasi yang berwawasan lingkungan dan terpadu.
9. Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggung
jawab.
10. Meningkatkan kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.
11. Meningkatkan pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif.
12. Meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu.
13. Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya
dan bertahap.
14. Meningkatkan daya saing masyarakat kecil dan menengah.
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan pembangunan dari ketiga misi tersebut akan dilaksanakan dalam
lima tahun kedepan, dikelompokkan berdasarkan urusan. Urusan terdiri dari 2 komponen
yaitu urusan wajib serta urusan pilihan yang secara rinci dijabarkan dalam matrik pada
Bab VIII.
146
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama
A. Optimalisasi Pelayanan
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,
serta mampu memberikan pelayanan prima.
Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh
perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melalui
pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna
meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam
penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian
dan telekomunikasi.
2. Kesehatan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk
optimalisasi pelayanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan
kesehatan.
Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanan
kesehatan sejenis.
Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberian
pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
3. Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi
kependudukan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan
administrasi kependudukan.
147
Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan.
4. Perdagangan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasi
pelayanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan.
Penyederhanaan prosedur perijinan.
Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien dan
bebas KKN.
5. Perpustakaan
Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama
di daerah pedesaan dan daerah terpencil.
Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi
pengelola perpustakaan.
6. Lingkungan Hidup
Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan
perdesaan.
Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanan dan
kebersihan lingkungan.
B. Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan
berjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis,
termasuk program magang.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
2. Pendidikan
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
148
Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklat
maupun pendidikan akademis.
3. Kesehatan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugas
kesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan
akademis.
C. Pendayagunaan Organisasi dan Sistem
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untuk
merubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggung
jawab secara berjenjang dan proporsional
Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa dan
evaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuai
kemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerja
dari masing-masing aparatur.
Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberian darma
wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran
akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
D. Fasilitasi antar Stakeholders
1. Penataan Ruang
Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah.
Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaanpemanfaatan ruang.
149
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaring
asmara).
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama.
3. Kebudayaan
Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman.
4. Koperasi dan UKM
Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola di
tingkat pedesaan.
E. Demokratisasi
1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi
pemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategis
yang sedang berkembang.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik dan
penyampaian aspirasi.
2. Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai
keterbukaan informasi pelayanan publik.
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pengaduan aspirasi masyarakat
150
F. Pelaksanaan Aturan Perundangan Negara
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadap
peraturan dan aspek hukum.
Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan
hukum.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak
hukum.
Pembahasan rancangan peraturan daerah.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan.
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatkan penegakan peraturan daerah.
Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.
6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua
A. Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan
1. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan penataan potensi galian C secara terukur baik
cadangan bahan Insitu maupun cadangan bahan galian Eksitu
yang layak di eksploitasi berdasarkan kaidah lingkungan hidup
Penggalian potensi SDA lainnya dan memanfaatkan demi
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
Penetapan keharusan pemanfaatan SDA strategis Kabupaten
Karangasem dengan didahului oleh kajian seperti KLHS (kajian
lingkungan hidup strategis sesuai amanat undang-undang
lingkungan hidup).
151
Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA melalui SKPD terkait
(Bappeda , BLH, Kantor Satpol PP, Bagian Ekonomi).
Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang,
karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi
pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat berkelanjutan
dalam keseimbangan dinamika perubahan.
Pembentukan tim pembina dan pengendali tata ruang yang
kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun
dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan.
Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan
peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Didukung dengan
kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran
tata ruang.
Mengamankan kelestarian daerah tangkapan air, resapan air,
daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai),
daerah perlindungan jurang.
Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWK), guna memayungi kebijakan kabupaten dan
mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan
konsistensi dari aparat dalam implementasinya.
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin maupun
pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi
galian C.
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C.
4. Lingkungan Hidup
Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
strategis melalui kajian lingkungan hidup strategis.
152
B. Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan
1. Penataan Ruang
Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara
komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice
planning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD).
Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalam pengendalian
perijinan dan lingkungan.
Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan
investor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi
melalui multi media.
Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat
dan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local
genious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi
Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait.
2. Lingkungan Hidup
Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup
yang pertama bagi kabupaten/kota di Kabupaten Karangasem.
Melakukan pengendalian dengan pengeluaran ijin secara
komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi
lingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdal
dan sejenisnya).
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan
mekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakat
sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka
peluang investasi yang berwawasan lingkungan.
153
Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi
tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam
pemberdayaan masyarakat.
Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4. Kebudayaan
Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memiliki
pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang
berwawasan lingkungan.
Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakan
pengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yang
berwawasan lingkungan.
C. Pemberdayaan Masyarakat Bertanggung Jawab
1. Perencanaan
Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaan
program CBD.
2. Kebudayaan
Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembaga subak
serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
D. Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan di Segala Bidang
1. Perencanaan
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalam
bidang administrasi pembangunan.
Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
penanganan investasi.
154
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalam
bidang tata praja.
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalam
bidang administrasi umum.
E. Menjaga Kelestarian Lingkungan Fisik dan Non Fisik
1. Pekerjaan Umum
Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantai
melaui program Revertment pantai secara berkelanjutan.
Penanganan program pasca bencana alam.
Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang
memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi
yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
2. Kehutanan
Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan, program
sejuta pohon dan program one man one tree serta program
swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan.
3. Sosial
Program non fisik pada aspek program sosial budaya.
Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility).
4. Lingkungan Hidup
Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan
lembaga swadaya lingkungan.
Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan.
Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan.
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
155
5. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi Ketiga
A. Pengentasan Kemiskinan bertahap dan komprehensif
1. Pendidikan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang
bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam
pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu
(quality assurance).
Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2
dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada
keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur
akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama;
sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari
oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.
Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan
dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan
sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara
kelestarian budaya yang adiluhung.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk
kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada
penduduk yang kurang mampu.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
156
Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas
jangkauannya di masyarakat secara bertahap.
2. Kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan
berkualitas terutama bagi penduduk miskin.
Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baik pencegahan
primer, skunder maupun tersier terutama penyakit yang menjadi
masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem.
Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana
dan prasarana kesehatan.
3. Ketenagakerjaan
Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber
daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah
minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan
pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah
pengangguran.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas
jangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu
mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil,
157
serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan
terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir
resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
5. Perdagangan
Mengembangkan kemitraan pemasangan industri kecil dan
menengah
6. Industri
Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya
saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan
akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan
terkini yang sesuai.
7. Penanaman Modal
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan
peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
8. Pertanian
Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju
kemandirian, sejahtera dan keadilan.
Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani
dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:
keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi
yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya
pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan
teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,
guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
158
9. Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan
kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya
alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses
petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas
penunjang lainnya.
10. Kelautan dan Perikanan
Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta
meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem
perairan, pesisir dan daratan.
Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita
dan kesejahteraan masyarakat.
11. Pertanahan
Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
12. Pariwisata
Pengembangan pariwisata spritual.
Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal
Bali.
Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan
alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya
saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.
Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi
penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga
terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan
pariwisata.
Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih
memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan
159
kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk
mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai
penyertaan modal dalam pengelolaannya.
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi
perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh
bersinerginya berbagai komponen pariwisata.
Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana
pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga
kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata
sebagai penyangga utamanya.
Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga,
perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan
dirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarik
wisatawan.
Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pekerjaaan Umum
Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang
memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi
yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
Pengadaan embung, cubang.
14. Perhubungan
Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan
komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Barat dan
Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan
ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian
Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
160
15. Perumahan Rakyat
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan
permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai
rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang
ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung
lingkungan.
16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan melalui:
Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan
masyarakat serta penguatan kelembagaannya.
Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat
Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi
tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam
pemberdayaan masyarakat.
17. Ketransmigrasian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Bali.
18. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB
mandiri menuju keluarga sejahtera.
19. Sosial
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan,
keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat
menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
161
B. Kesejahteraan Sosial
1. Ketenagakerjaan
Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah
minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan
pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah
pengangguran.
2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
3. Pertanian
Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani
dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:
keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang
ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
4. Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan
kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan,
memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi,
pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Pariwisata
Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih
memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan
kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk
mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai
penyertaan modal dalam pengelolaannya.
162
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana
pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga
kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata
sebagai penyangga utamanya.
Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
C. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat dengan Pemanfaatan IT
1. Ketenagakerjaan
Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja melalui program
Magang di Jepang
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas
Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya
di masyarakat secara bertahap.
2. Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan
proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas
Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di
masyarakat.
3. Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
163
4. Pendidikan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya
di masyarakat secara bertahap.
D. Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stakeholder
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin
Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat
(jaring asmara)
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan
2. Pendidikan
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
3. Ketenagakerjaan
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
4. Pertanian
Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya
pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan
teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,
guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
164
Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
E. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian Nilai-nilaiBudaya Bali
1. Kebudayaan
Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembaga subak
serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desa
pekraman melalui pesraman.
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Peningkatan ilmu keagamaan dan bahasa daerah di kalangan siswa
untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budaya
daerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guru agama
dan guru bahasa Bali.
3. Pendidikan
Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal dan
informal.
Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan
dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan
sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara
kelestarian budaya yang adiluhung.
4. Ketenagakerjaan
Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan
menengah di sektor-sektor informal.
165
5. Pertanahan
Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
6. Pariwisata
Pengembangan pariwisata spritual
Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal
Bali.
Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi
penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga
terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan
pariwisata.
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Hubungan strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini :
134
134
134
VISI :
MISI I :
Tujuan : 1 Optimalisasi pelayanan 1
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima.
- Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukungoleh perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, sertameningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
- Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melaluipendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik gunameningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalampenggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagipenyelenggara pemerintah daerah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandiandan telekomunikasi.
2
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untukoptimalisasi pelayanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanankesehatan.
- Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanankesehatan sejenis.
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kesehatan
Arah Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pelayananprima secara terpadu,penyederhanaan pelayanan birokrasi.
Tujuan Sasaran Strategi
Mengoptimalkan pelayanan,pendayagunaan aparatur danpeningkatan kompetensiaparatur, pendayagunaanorganisasi dan sistem, fasilitasiantar stakeholders,demokratisasi pelaksanaanaturan perundangan negara.
Tabel 6.1
Hubungan Strategi dengan Arah Kebijakan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll
166
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberianpelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
3
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasikependudukan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayananadministras kependudukan.
- Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasikependudukan.
4
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasipelayanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat terkait perijinan.
- Penyederhanaan prosedur perijinan.
- Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien danbebas KKN.
5
- Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutamadi daerah pedesaan dan daerah terpencil.
- Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagipengelola perpustakaan.
6
- Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan danperdesaan.
- Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanandan kebersihan lingkungan.
Kependudukan dan Catatan Sipil
Perdagangan
Perpustakaan
Lingkungan Hidup
167
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2 Pendayagunaan danpeningkatan kompetensiaparatur
Meningkatkan kompetensi aparatur. 1
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaanberjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis,termasuk program magang.
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
2
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklatmaupun pendidikan akademis.
3
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugaskesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikanakademis.
3 Pendayagunaan organisasidan system
Meningkatkan koordinasi organisasiberjenjang.
1
- Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untukmerubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggungjawab secara berjenjang dan proposional
- Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa danevaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuaikemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerjadari masing-masing aparatur.
- Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberiandarma wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkankesadaran akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing.
- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pendidikan
Kesehatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
168
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
4 Fasilitasi antar stakeholders 5 1- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaanpembangunan daerah.
- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaanpemanfaatan ruang.
2.
- Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaringasmara).
- Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokohmasyarakat/ tokoh agama.
3.
- Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman.
4.
- Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola ditingkat pedesaan.
5 Demokratisasi 1
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsipemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategisyang sedang berkembang.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik danpenyampaian aspirasi.
2- Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai
keterbukaan informasi pelayanan publik.
Meningkatkan frekwensi forumpertemuan dalam penyerapanaspirasi masyarakat.
Meningkatkan akses pemanfaatanteknologi informasi secara luasjangkauannya dan bertahap
Komunikasi dan Informatika
Koperasi dan UKM
Penataan Ruang
Kebudayaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
169
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Pengaduan aspirasi masyarakat
6 Pelaksanaan aturanperundangan Negara
Meningkatkan pemahaman aspekhukum birokrasi.
1
- Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadapperaturan dan aspek hukum.
- Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telahdibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakanhukum.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegakhukum.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan.
2
- Meningkatkan penegakan peraturan daerah.
- Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.
MISI II :
Tujuan : 1 1
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/adviceplanning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang(BKPRD).
- Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalampengendalian perijinan dan lingkungan.
- Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
- Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebudayaan
Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Mewujudkan pendayagunaanpotensi dan pemangfaatan SDAberkelanjutan, peningkataninvestasi berwawasanlingkungan, pemberdayaanmasyarakat yang bertanggungjawab, peningkatan danpenyelarasan pembangunan disegala bidang serta menjagakelestaraian lingkungan fisik dannon fisik.
Pendayagunaan potensi danpemanfaatan SDAberkelanjutan
Meningkatkan pemanfaatan danpengendalian potensi sumber dayaalam secara berkelanjutan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
170
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasaninvestor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
- Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
- Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasimelalui media multi media.
- Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakatdan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (localgenious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
- Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yangdifasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPDterkait.
2
- Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidupyang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem.
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasilingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdaldan sejenisnya).
3
- Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkanmekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakatsehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membukapeluang investasi yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4
- Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memilikipemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yangberwawasan lingkungan.
Kebudayaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lingkungan Hidup
171
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakanpengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yangberwawasan lingkungan.
2 1
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/adviceplanning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang- Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalampengendalian perijinan dan lingkungan.
- Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
- Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
- Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasaninvestor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
- Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
- Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasimelalui media multi media.
- Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakatdan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (localgenious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
- Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yangdifasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPDterkait.
2
- Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidupyang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem.
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasilingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdaldan sejenisnya).
Lingkungan Hidup
Penataan RuangMeningkatkan investasi yangberwawasan lingkungan dan terpadu
Peningkatan investasiberwawasan lingkungan
172
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkanmekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakatsehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membukapeluang investasi yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4
- Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memilikipemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yangberwawasan lingkungan.
- Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakanpengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yangberwawasan lingkungan.
3 1
- Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaanprogram CBD.
2
- Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembagasubak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
4 1
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalambidang administrasi pembangunan.
- Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinandan penanganan investasi.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebudayaan
Kebudayaan
Perencanaan
Perencanaan
Meningkatkan peranan kelembagaanmasyarakat secara terukur danbertanggungjawab
Peningkatan danpenyelarasan pembangunandi segala bidang
Meningkatkan pemahaman danpengawasan kinerja birokrasi yanglebih efektif dan bebas KKN.
Pemberdayaan masyarakatbertanggung jawab
173
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalambidang tata praja.
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalambidang administrasi umum.
5 1
- Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantaimelaui Program Revertment Pantai Secara Berkelanjutan.
- Penanganan Program Pasca Bencana Alam.
- Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yangmemadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasiyang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
2
- Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan,program sejuta pohon dan program one man one tree sertaprogram swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan.
3
- Program non fisik pada aspek program sosial budaya.
- Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility ).
4
- Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat danlembaga swadaya lingkungan.
- Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan.
- Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan.
- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
5
- Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
Kehutanan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pekerjaan Umum
Sosial
Lingkungan Hidup
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan kelestarian lingkunganfisik dan non fisik
Menjaga kelestarianlingkungan fisik dan non fisik
174
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
MISI III :
Tujuan : 1 1
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
- Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yangbertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalampengelolaan, akuntabilitas (accountability ) dan jaminan mutu(quality assurance).
- Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan padakeharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringankerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segalaaktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringankerjasama.
- Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalandengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
- Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembagapendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan danmemelihara kelestarian budaya yang adiluhung.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasukkualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepadapenduduk yang kurang mampu.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
- Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
Meningkatkan pengentasankemiskinan bertahap dankomprehensif, Meningkatkanpeningkatan daya saing masyarakatkecil dan menengah
Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
PendidikanPengurangan jumlah RT miskinsecara bertahap dankomprehensif, peningkatankesejahteraan sosialmasyaralkat, mencerdaskankehidupan masyarakat melaluipemanfaatan teknologiinformasi, adanya jalinankemitraaan strategis denganstakeholders sampai ketingkatkecamatan, serta menjagakeamanan dan ketertiban sosial,pelestraian nilai-nilai budayatradisional.
Pengentasan kemiskinanbertahap dan komprehensif
175
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan danberkualitas terutama bagi penduduk miskin.
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baikpencegahan primer, skunder maupun tersier terutama penyakityang menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem.
- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta saranadan prasarana kesehatan.
3
- Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilandengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dansumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
- Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaanupah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkankesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untukmengurangi jumlah pengangguran.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
- Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4
- Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampumengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan setabil,serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, danterwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
- Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisirresiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
- Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
176
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
5
- Mengembangkan kemitraan pemasangan industri kecil danmenengah
6
- Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdayasaing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain danakses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahanterkini yang sesuai.
7
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakanperaturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
8
- Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menujukemandirian, sejahtra dan keadilan.
- Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
- Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidayapertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuanteknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
- Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisatamelalui program kerjasama kemitraan yang salingmenguntungkan.
9
- Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Baliterutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatankesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumberdaya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaikiakses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran danfasilitas penunjang lainnya.
Penanaman Modal
Pertanian
Industri
Ketahanan Pangan
Perdagangan
177
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
10
- Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan sertameningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
- Meningkatkanpengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistemperairan, pesisir dan daratan.
- Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapitadan kesejahteraan masyarakat
11
- Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib danakuntabel.
12
- Pengembangan pariwisata spritual.
- Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikanefek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakatlokal bali.
- Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkunganalam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan dayasaing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism
- Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadipenemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehinggaterhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau declinekegiatan pariwisata.
- Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebihmemberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikankesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untukmengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagaipenyertaan modal dalam pengelolaannya.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat bali.
- Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagiperkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung olehbersinerginya berbagai komponen pariwisata.
Kelautan dan Perikanan
Pertanahan
Pariwisata
178
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasaranapemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya,menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan danmemberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarobyek wisata sebagai penyangga utamanya.
- Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga,perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikandirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarikwisatawan.
- Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas danberkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja danmeningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
13
- Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yangmemadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasiyang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
- Pengadaan embung, cubang.
14
- Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasidan komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Baratdan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusatpertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerahBali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
15
- Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan danpermukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuairencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentangketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukunglingkungan.
16
- Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluargadan masyarakat serta penguatan kelembagaannya.
Pekerjaaan Umum
Perhubungan
Perumahan Rakyat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Meningkatkan kemampuan dankemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui:
179
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
17
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asalbali.
18
- Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KBmandiri menuju keluarga sejahtera.
19
- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan,keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapatmenjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupanpenyandang masalah kesejahteraan sosial.
2 Kesejahteraan sosial 1
- Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaanupah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkankesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untukmengurangi jumlah pengangguran.
2
- Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
3
- Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
Meningkatkan kesejahteraan sosialterpadu
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pertanian
Ketransmigrasian
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
180
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
4
- Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian baliterutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatankesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumberdaya alam dan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan,memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi,pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
5
- Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebihmemberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikankesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untukmengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagaipenyertaan modal dalam pengelolaannya.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
- Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasaranapemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya,menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan danmemberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarobyek wisata sebagai penyangga utamanya.
- Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas danberkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja danmeningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3 1
- Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja malalui programMagang di Jepang
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas
- Program pemanfaatan media internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
Mencerdaskan kehidupanmasyarakat denganpemanfaataan IT
Meningkatkan akses pemanfaatanteknologi informasi secara luasjangkauannya dan bertahap
Ketenagakerjaan
Ketahanan Pangan
Pariwisata
181
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan sistem jaringan di segala SKPD untuk menciptakanproses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas
- Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas dimasyarakat.
3
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
4
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas
- Program pemanfaatan media internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4 Menjalin kemitraan strategisdengan stakeholders
1
- Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin
- Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat(jaring asmara)
- Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan
2
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
Komunikasi dan Informatika
Perencanaan Pembangunan
Pendidikan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan frekwensi forumpertemuan dalam penyerapanaspirasi masyarakat.
Pendidikan
182
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran
4
- Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidayapertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuanteknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
- Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisatamelalui program kerjasama kemitraan yang salingmenguntungkan.
5 1
- Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembagasubak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desapekraman melalui pesraman.
2- Peningkatan ilmu keagamaan dan Bahasa Daerah di kalangan
siswa untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budayadaerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guruagama dan guru bahasa bali.
3- Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal
dan informal
- Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalandengan kekhasan yang dimiliki masyarakat bali.
Meningkatkan peranan kelembagaanmasyarakat secara terukur danbertanggungjawab
Ketenagakerjaan
Pertanian
Kebudayaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pendidikan
Menjaga keamanan danketertiban sosial, pelestariannilai-nilai budaya bali
183
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembagapendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan danmemelihara kelestarian budaya yang adiluhung.
4- Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan
menengah di sektor-sektor informal.
5- Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
6- Pengembangan pariwisata spritual- Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakatlokal bali.
- Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadipenemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehinggaterhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau declinekegiatan pariwisata.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat bali.
Pariwisata
Ketenagakerjaan
Pertanahan
184
185
BAB Vll
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi-misi serta kebijakan yang telah
dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan beserta
indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2011-2015.
Program-program prioritas pembangunan disajikan dalam format matrik yang
merinci secara berkesinambungan mulai dari urusan, kebijakan, program, uraian indikator
serta target capaian tahunan, sebagaimana tabel matrik di bawah ini:
186
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10A. URUSAN WAJIB1 Pendidikan 1. 1. Pendidikan Anak Usia Dini 1. Meningkatnya APK pendidikan
anak usia dini (PAUD)20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
2. Terselenggaranya pendidikan danpelatihan bagi pendidikan PAUD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pencapaian pendukungpembelajaran PAUD
30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
4. Pencapaian pelayanan PAUD yangoptimal
30% 35% 40 % 45 % 50 %
5. Tersusunnya perencanaanprogram PAUD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Dukungan manajemen danpelaksanaan teknis
40 % 45 % 50 % 55 % 60 %
2. Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
a. Pemerataan dan perluasan aksespendidikan
1. Pencapaian APK jenjang SD 114,11 % 114,01 % 114,22 % 114, 44 % 114,66 %
2. Pencapaian APK jenjang SMP 97,07 % 97,07 % 99,01 % 100 % 100 %
3. Pencapaian APM jenjang SD 99,39 % 99,39 % 99,58 % 99,77 % 100 %
4. Pencapaian APM jenjang SMP 66,53 % 66,66 % 66,79 % 66,92 % 70 %
5. Persentase SD melaksanakan MBS 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
6. Jumlah siswa SD/SMP sasaranBOS
66.227 69.538 73.015 76.666 80.499
b. Peningkatan mutu dan relevansipendidikan
1. Pencapaian UASBN-SD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Pencapaian UN-SMP 99,90 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tabel 6.1
Matrik Indikasi Rencana Program
Meningkatkan kualitas SDMdengan meningkatkan kualitasdan akses pendidikan wajibbelajar 12 tahun, serta me-ningkatkan penguasaan danpenerapan iptek
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
186
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Memiliki SD dan SMP RSBI 2 3 5 7 10
4. Memiliki SD dan SMP SBI 0 2 4 8 16
5. Memiliki SD dan SMP SSN 7 11 16 24 35
6. Perolehan medali nasional daninternasional
7 11 16 24 35
c. Tata kelola 1. Pencapaian pelayanan pendidikanyang optimal
75 % 80 % 85 % 90 % 100 %
2. 3. Pendidikan Menengah
a. Pemerataan dan perluasan aksespendidikan
1. Pencapaian APK SMA/SMK/MA 51,67 % 51,77 % 51,87 % 51,97 % 52,07 %
2. Pencapaian APM SMA/SMK/MA 35,95 % 36,02 % 36,09 % 36,16 % 36,23 %
3. Menekan angka drop out 0,002 % 0,001 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4. Pencapaian kelancaran UN SMA 99,97 % 99,98 % 100 % 100 % 100 %
5. Pencapaian kelancaran UN SMK 99,80 % 99,80 % 99,88 % 100 % 100 %
6. Peningkatan tipe standar sekolah:
- Sekolah RSKM 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
- Sekolah RSKM model 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
- Sekolah RSBI 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
b. Peningkatan mutu dan relevansipendidikan
1. Meningkatkan rata-rata hasil UjianNasional SMA dan SMK- SMA 7,00 7,50 7,80 8,00 8,60
- SMK 6,58 7,07 7,56 8,05 8,5
2. Meningkatkan prestasi akademikdan non akademik:
- Kejuaraan OSN 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %
- Kejuaraan OOSN 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
3. Pemberian beasiswa
- Beasiswa ekonomi lemah 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %
Memantapkan paradigma barupembangunan pendidikan yangbertumpu pada kemandirianpengelolaan, akuntabilitas danjaminan mutu
187
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Beasiswa prestasi 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %
c. Akuntabilitas dan pencitraanpublik
1. Meningkatkan pelayananpendidikan
70 % 73 % 75 % 78 % 80 %
2. Mengembangkan sistem informasimanajemen
3 4 4 4 5
3. 4. Peningkatan mutu dan tenagakependidikan
1. Terwujudnya profesional gurutenaga terdidik
27 % 45 % 50 % 60 % 75 %
2. Terbinanya tenaga guru yangprofesional
50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
3. Peningkatan kompetensi guru 77 % 80 % 82 % 85 % 95 %
4. Standarisasi guru SD 77 % 80 % 82 % 85 % 95 %
5. Rasio berijasah D ll dan S1 10 % 15 % 20 % 25 % 30%
6. Tersedianya dafatar angka kreditfungsional guru
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Pemilihan siswa dan guruberprestasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Juara-juara siswa dan guruberprestasi
56 % 60 % 62 % 67 % 73 %
4. 5. Pendidikan Non Formal 1. Meningkatnya prestasi didikmengikuti paket A lulus ujian
90 % 95 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya prestasi didikmengikuti paket B lulus ujian
90 % 95 % 100 % 100 % 100 %
3. Meningkatnya prestasi didikmengikuti paket C lulus ujian
90 % 95 % 100 % 100 % 100 %
4. Penuntasan buta aksara 95 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Manajemen PelayananPendidikan
1. Meningkatnya pelayanan danperencanaan tepat waktu
60 % 80 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya kelengkapan datapokok pendidikan:
- PAUD 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Pendidikan dasar 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
Mensinergikan pembangunanpendidikan dengan menginte-grasikan unsur-unsurakuntanbilitas, relevansi, kualitas,otonomi didasari oleh aspekkompetitif kualitas dan jaringankerjasama
Meningkatkan pengembanganprogram paket A, B dan C bagianak yang putus sekolah/tidakmampu dan penuntasan butaaksara
188
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Pendidikan Menengah 90 % 92 % 96 % 98 % 100 %
3. Terbentuknya tim pengembangkurikulum pada:
25 % 30 % 35 % 40 % 50 %
- Kabupaten 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
- Kecamatan 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Gugus SD/TK 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- MGMP di SMP 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- MGMP di SMA/SMK 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- Sekolah 80 % 85 % 80 % 90 % 100 %
4. Meningkatnya pemahaman gurudalam penerapan KTSP di sekolah
30 % 45 % 60 % 75 % 90 %
5. Meningkatkan kualitas sarana danprasarana pendidikan.
6. Program peningkatan sarana danprasarana pendidikan
1. Meningkatnya kualitas sarana danprasarana pendidikan
20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
2 Kesehatan 1. Meningkatkan ketersediaan obatdan pembekalan bagi masyarakat
1. Obat dan pembekalan kesehatan 1. Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan
90% 93% 95% 98% 100%
2. Meningkatnya mutu pelayananfarmasi komunitas dan rumahsakit
95 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatkan pemerataan danketerjangkuan pelayanankesehatan
2. Upaya kesehatan masyarakat 1. Cakupan rawat jalan dipuskesmas dan jaringannya
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
2. Kelompok kerja mendapat UKK 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pengawasan obat dan makanan 1. Produksi pangan berbahaya yangdiawasi
82 % 84 % 85 % 88 % 90 %
4. Pengembangan Obat AsliIndonesia
1. Pengobatan tradisional yangterdaftar
95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
2. Kecamatan yang menyeleng-garakan TOGA
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
3. Pengobatan tradisional yangmemenuhi standar
80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
189
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5. Promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1. Prosentase Desa siaga aktif 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
2. Persentase rumah tanggamelaksanakan PHBS
50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
3 Pelaksanaan penyebaraninformasi kesehatan
100% 100% 100% 100% 100%
6. Perbaikan gizi masyarakat 1. Persentase balita 6-23 bulankeluarga miskin dapat MP-ASI
80 % 80 % 80 % 80 % 100 %
2. Cakupan D/S di posyandu 72 % 74 % 76 % 78 % 80 %
3. Cakupan bayi ASI eksklusif 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
4. Persentase rumah tanggamengkonsumsi garam beryodium
60 % 60 % 70 % 70 % 80 %
5. Persentase balita dapat vitamin A 80 % 80 % 80 % 90 % 90 %
6. Cakupan bumil mendapat 90tablet Fe
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
7. Persentase kecamatan bebasrawan gizi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Persentase bufas dapat vitamin A 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %
9. Persentase balita gizi burukmendapat perawatan tata laksanagizi buruk
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10. Persentase balita kurang gizi 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
11. Persentase BBLR 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
7. Pelayanan kesehatan pendudukmiskin
1. Penduduk miskin yangmemperoleh pelayanan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1. Terbinanya UKS 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
190
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Meningkatkan Upaya-UpayaPencegahan Penyakit baikPencegahan Primer, Sekundermaupun Tersier TerutamaPenyakit yang menjadi MasalahKesehatan di Bali
9 Pengembangan lingkungan sehat 1. Persentase keluarga yangmenggunakan air bersih yangmemenuhi syarat kesehatan
80 % 81 % 83 % 84 % 85 %
2. Persentase keluarga yangmenghuni rumah yang memnuhisyarat kesehatan
85 % 87 % 88 % 89 % 90 %
3. Tempat-tempat umum (TTU)yang memenuhi syarat kesehatan
90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
4. Persentase kualitas air minumyang memenuhi syarat
85 % 85 % 90 % 95 % 100 %
5. Persentase penduduk yangmenggunakan jamban sehat
80 % 81 % 82 % 83 % 84 %
6. Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi syaratkesehatan
90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
7. Pembinaan dan penilaian GRSIB 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Pemeriksaan sample makanandan limbah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9. Pelayanan P3K 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Pencegahan dan penanggula-ngan penyakit menular
1. Cakupan penanggulangan BTA(+)
70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
2. Angka keberhasilan pengobatanTB
85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
3. Angka kematian diare saat KLB 1,1 % <1 % <1 % <1 % <1 %
4. Angka kesakitan diare 423/1000 423/1000 423/1000 423/1000 423/1000
5. Prevalensi kusta/10.000 penduduk < 1/10.000 < 1/10.000 < 1/10.000 < 1/10.000 < 1/10.000
6. Angka kesakitan BDB/100.000penduduk
110/100.000 110/100.000 110/100.000 110/100.000 110/100.000
191
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
7. Angka kematian (CFR) BDB < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
8. Angka bebas jentik (ABJ) 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
9. Annual parasite incident : angkakesakitan malaria per 1000penduduk
1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
10. ODHA (orang dengan HIV AIDS)yang memenuhi syarat mendapatARV
42 % 51 % 61 % 71 % 81 %
11. Cakupan penemuan pneumuniabalita
86 % 88 % 90 % 92 % 94 %
12. Persentase penyakit berpoten-siwabah yang tertangani
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
13. Persentase desa yang mencapaiuniversal child imunisasi (UCI)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14. Angka accute flacid paralysis (AFPrate) 100.000 penduduk
2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000
15. Sistem surveillans dankewaspadaan dini
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Peningkatan pelayanankesehatan lansia
1. Persentase posyandu lansia yangdibina
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Persentase Pelayanan KesehatanLansia
70% 70% 70% 70% 70%
12 Pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan
1. Terawasi dan terkendalinyakeamanan dan kesehatanmakanan
80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
13 Peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
1. Ibu hamil mendapat pelayanan K1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Ibu mendapat pelayanan K4 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
3. Penanganan komplikasi obstetri 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
4. Deteksi faktor Resiko tinggi olehmasy. dan kesehatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. kunjungan nifas 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
192
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
6. Kunjungan neonatal 1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Kunjungan neonatal lengkap 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
8. Penanganan komplikasi neonatal 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
9. Kunjungan bayi 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
10. Kunjungan anak balita 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
11. Pelayanan anak balita sakit 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
12 Pelayanan KB aktif 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
13 Bimbingan teknis petugaskesehatan di Puskesmas
60% 80 % 100 % 100 % 100 %
14 Stimulasi Deteksi Intervensi DiniTumbuh Kembangnya Balita danAnak Prasekolah
70% 80 % 80 % 80 % 80 %
15 Melaksanakan Kunjungan DokterSpesialis ke Puskesmas
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
16 Pelacakan kematian Ibu dan Bayi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17 Audit kematian Ibu dan Bayi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
18 Penjaringan Kesehatan AnakSekolah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
19 Lomba Dokter Kecil 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
20 Terbinanya Gerakan Sayang Ibudan Bayi (GSI-B)
8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
4. Meningkatkan jumlah mutu danpenyebaran tenaga kesehatanserta sarana dan prasarana
14 Standarisasi pelayanankesehatan
1. Penyusunan standar pelayanankesehatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terselenggaranya Evaluasi danpengembangan standar pelayanankesehatan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
15 Pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasa-ranapuskesmas/puskesmas pembantudan jaringannya
1 Persentase pengadaan sarana danprasarana pusk/Pustu danjaringannya
40% 60% 80% 90% 100%
193
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2 Terbangunnya Puskesmas RawatInap
1 unit - - 1 unit -
3 Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala sarana danPrasarana Pusk.
13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket
4 Rehabilitasi sedang/berat Pusk. - - 1 unit 1 unit 1 unit
5 Rehabilitasi sedang/berat Pustu - 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
6 Terbangunnya Poskesdes - - 4 unit 4 unit -
7 Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8 Terbangunnya Rumah Dinas - 3 unit 3 unit - -
9 Rehabilitasi Rumah Dinas - - 3 unit 3 unit 3 unit
10 Tersedianya kendaraan DinasOpersional Kendaraan roda dua
- - - 30 unit 20 unit
11 Tersedianya kendaraan DinasOpersional Kendaraan roda empat
- - - 3 unit 3 unit
16 Pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit
1. Pembangunan bangsal rawat inap 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt
2. Penambahan ruang bersalin 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt
3. Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt
4. Tersedianya obat, bahankesehatan pakai habis dan bahanLab
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
5. tersedianya bahan logistik rumahsakit
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
17 Pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit
1. Terpeliharanya alkes RS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
18 Pendidikan dan Pelatihan TenagaKesehatan
1. Meningkatnya Pengetahun danKeterampilan Tenaga Kesehatan
35 % 45 % 55 % 65 % 75 %
194
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5. Mengembangkan SistemPembiayaan Pelayanan Kesehatan
19 Kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan
1. Masyarakat yang mendapatkanpelayanan kesehatan melaluiJKBM
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
20 Pelayanan rujukan kesehatan 1. Terlaksananya rujukan pasien keRS
720 kali 720 kali 720 kali 720 kali 720 kali
3. Pekerjaan Umum 1. Meningkatkan prasarana dansarana transportasi yangmemadai
1. Pembangunan jaringanprasarana jalan dan Jembatan
1. Terbangunnya jaringan prasaranajalan dan jembatan
- Jalan 22,70 km 23,30 km 19,40 km 16,90 km 18,50 km
- Jembatan 12 m 52 m 20 m 70 m 35 m
2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Terbangunnya salurandrainase/gorong-gorong
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Terpeliharanya saluran 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan
1. Terpeliharanya kondisi jaringanprasarana jalan dan jembatan
- Jalan (rutin) 618,34 km 644,98 km 695,02 km 676,72 km 699,90 km
- Jalan (berkala) 15,83 km 19,10 km 23,35 km 26,80 km 19,02 km
- Jembatan 92,50 km 329,75 km 70,50 km 181 km 122,50 km
2. Peningkatan jalan kabupaten 19,25 km 12,04 km 17,05 km 15,30 km 16,80 km
3. Tersedianya alat berat 1 unit 1 unit 1 unit
4. Terpeliharanya alat berat 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit
4. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1. Tersedianya data base tentang ke-PU-an
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
5. Pendayagunaan perencanaanpengelolaan dan pelaksanaanpengawasan ke-PU-an
1. Implementasi hasil perencanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. 6. Pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, dan jaringanpengairan lainnya
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi
11 pkt 10 pkt 10 pkt 9 pkt 11 pkt
2. Terbangunnya irigasi subak di 7kecamatan
9 pkt 13 pkt 18 pkt 17 pkt 15 pkt
Mengembangkan prasarana dansarana air baku dan irigasi yangmemadai untuk meningkatkanpelayanan air minum dan irigasisesuai kebutuhan
195
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Terawasinya pembangunanjaringan irigasi
7 kec 7 kec 7 kec 7 kec 7 kec
7. Penyediaan dan pengolahan airbaku
1. Tersedianya sistem pengelo-laansumber-sumber air danpenyediaan air baku telaga waja
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
8. Pengembangan, pengelolaan dankonsevasi sungai dan sumberdaya air lainnya
1. Pengembangan embung/ cubangdan penampungan air lainnya
2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 3 pkt
2. Pemeliharaan dan rehabilitasiembung dan penampungan airlainnya
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
3. Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai
6 pkt 6 pkt 7 pkt 5 pkt 5 pkt
4. Tersedianya perencanaan embungdan penampungan air lainnyaserta kawasan kritis daerahtangkapan sungai
6 pkt 6 pkt 7 pkt 5 pkt 5 pkt
9. Pengembangan knerjapengelolaan air minum dan airlimbah
1. Penyediaan sarana dan prasaranaair limbah
2 pkt 3 pkt 3 pkt 2 pkt 3 pkt
2. Pengembangan sistem distribusiair minum
3 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
10. Pengendalian banjir 1. Terbangunnya prasaranapengaman pantai
2 pkt 4 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt
2. Terpeliharanya prasaranapengaman pantai
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
3. Terpeliharanya bantaran dantanggul sungai
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
11. Pembangunan infrastrukturperdesaan
1. Meningkatnya ketersediaaninfrastruktur perdesaan di desatertinggal
- 1 kws 1 kws 1 kws -
2. Tertatanya lingkunganpermukiman penduduk perdesaan
- 5 pkt 4 pkt 1 pkt -
196
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
12. Pemberdayaan jasa kontruksi 1. Penyediaan jasa kontruksi 50 % 75 % 90 % 90 % 90 %
13. Pengembangan informasi ke-PU-an
1. Sosialisasi dan evaluasi ke-PU-andi 8 kecamatan
85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
4. Perumahan 1. Mengembangkan sarana danprasarana perumahan danpermukiman sesuai dengankemampuan daya dukung lahan
1. Pengembangan Perumahan danpermukiman
1. Meningkatnya koordinasipengembangan perumahan danpermukiman
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
2. Terlaksananya monitoring danevaluasi kegiatan perumahan
30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku
2. Lingkungan sehat perumahan 1. Perbaikan lingkungan permukiman 6 pkt 7 pkt 5 pkt 5 pkt 5 pkt
3. Pemberdayaan komunitasperumahan
1. Penanggulangan kemiskinanperkotaan
- - 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4. Pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah
1. Meningkatnya pelayanan airbersih dan air limbah
- Air minum perdesaan 30 % 35 % 45 % 55 % 60 %
- Air minum perkotaan 45 % 50 % 55 % 65 % 75%
- Air limbah komunal dan rumah 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
2 Peningkatan Fungsi PengaturanDalam PenyelenggaraanPemadam Kebakaran
5 Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran
1 Terlaksananya Sosialisasi Nama,Standar, Prosedur dan MaknaPencegah Bahaya Kebakaran
- 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Terlaksananya Diklat Pertolongandan Pencegahan BahayaKebakaran
- 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
3 Terlaksananya PenyuluhanPencegahan Bahaya Kebakaran
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
4 Terlaksananya Pengadaan Saranadan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran
- 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
197
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5 Terlaksananya PemeliharaanSarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Terlaksananya PeningkatanPenanggulangan BahayaKebakaran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Terlaksananya Monev danPelaporan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Penataan Ruang 1. Meningkatkan profesionalismeaparat dalam penataan ruang
1. Peningkatan profesionalismeaparat penataan ruang
1. Meningkatnya kompetensi aparatpenataan ruang
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. 2. Penataan ruang 1. Tersusunnya rencana tata ruang 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Tertatanya ruang kawasanwilayah kabupaten karangasem
1 kws 1 kws 1 kws 1 kws 1 kws
3. Terselenggaranya pembinaanpenataan ruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
4. Tersedianya data spasialpenunjang perencanaan tataruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
3. Peningkatan pembinaan danpengendalian tata ruang yangkompeten, proporsional, pro-fesional dan ramah lingkungan
3. Pengendalian pemanfaatanruang
1. Terselenggaranya pemanfaatanruang sesuai dengan struktur danpola pemanfaatan ruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
2. Terkendalinya pemanfaatan ruangsecara berkualitas sesuai rencanatata ruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
3. Sosialisasi dan penataan IMB 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4. Evaluasi pemanfaatan ruang 1. Tersusunnya laporan evaluasipemanfaatan ruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
6. PerencanaanPembangunan
1. 1. Pengembangan data/informasi 1. Tersedianya data dan informasitentang pembangunan daerah
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pktMenyelaraskan konsep programdengan instansi terkait,menyangkut pendidikan,kesehatan, tenaga kerja,kependudukan, pertanian,perkebunan, peternakan,perikanan, kelautan, ke-PU-an,lingkungan hidup di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten.
Meningkatnya rencana tata ruangsesuai dengan perkem-bangansosial ekonomi masya-rakat danteknologi perencanaan
198
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1. Terwujudnya peningkatan sistemkelembagaan perencanaan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Perencanaan pembangunandaerah
1. Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunandaerah:
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- RPJMD 1 jenis - - - -
- RKPD 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
- KUA/KUA-P 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
- PPA-S/PPAS-P 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
2 Terselenggaranya Murenbang 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
3 Terlaksaananya evaluasipelaksanaan DAK
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Terlaksananya pengkajian danevaluasi pembangunan KabupatenKarangasem
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1. Terlaksananya sosialisasikebijakan pembangunan daerah
8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
5 Perencanaan pembangunanekonomi
1. Terkoordinasinya perencanaanpembangunan di bidang ekonomi
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
6 Perencanaan sosial dan budaya 1. Terkoordinasinya perencanaanpembangunan di bidang sosialbudaya
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam danlingkungan hidup
1. Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanpenataan ruang
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
2 Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang lingkungan hidup
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
Menyelaraskan konsep programdengan instansi terkait,menyangkut pendidikan,kesehatan, tenaga kerja,kependudukan, pertanian,perkebunan, peternakan,perikanan, kelautan, ke-PU-an,lingkungan hidup di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten.
199
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
8 Perencanaan tata ruang 1. Tersusunnya perda tata ruangtentang :
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
- RTRW 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- RDTR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terlaksananya pemetaan potensiGalian C
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
9 Penelitian dan pengembanganiptek
1. Tersedianya hasil penelitian ipteksesuai bidang penelitian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Perhubungan 1. Mengembangkan sarana danprasarana pendukungperhubungan
1. Pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan
1 Terlaksananya PerencanaanPembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
- - - 1 unit -
2 Terlaksananya PeningkatanPengelolaan Terminal AngkutanPenyeberangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Terlaksananya PeningkatanPengelolaan Terminal AngkutanDarat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatnya KinerjaPemungutan retribusi BidangPerhubungan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Peningkatan PelayananPenumpang Penyeberangan Laut
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Monev dan Pelaporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Peningkatan pengelolaan dermagasekoci Padangbai
20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
2 Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LaluLintas Angkutan Jalan (LLAJ)
1 TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan SaranaAlat Pengujian KendaraanBermotor (PKB)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
2 TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan BalaiPengujian Kendaraan Bermotor(PKB)
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
200
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3 TerlaksananyaRehabilitasi/PemeliharaanTerminal/Pelabuhan
4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung
4 TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan RambuLalu Lintas, Lampu PeneranganJalan Umum, Marka Jalan, danAPILL - Rambu : 526 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 106 Buah
- LPJU : 1500 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah
- Marka : 24444 m2 4.888 M2 4.888 M2 4.888 M2 4.888 M2 4.892 M2
- APILL : 8 Unit - 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
5 Terlaksananya rehabilitasi/Pemeliharaan Lahan Parkir
2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2
6 Terpeliharanya Pelabuhan Laut - 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket
2. Meningkatkan fungsi pengaturandalam penyelenggaraantransportasi
3. Peningkatan pelayanan angkutan 1 Terlaksananya Penyuluhan BagiSopir/ Juru Mudi UntukPeningkatan KeselamatanPenumpang
40 orang 40 orang 48 orang 48 orang 56 orang
2 Terlaksananya PengendalianDisiplin Pengoperasian AngkutanUmum di Jalan Raya
40 orang 40 orang 48 orang 48 orang 56 orang
3 Terlaksananya Fasilitas Perijinandi Bidang Perhubungan
- Perhubungan Laut 90 Kapal 90 Kapal 90 Kapal 90 Kapal 90 Kapal
- Perhubungan Darat 1400 Mobil 1400 Mobil 1400 Mobil 1400 Mobil 1400 Mobil
4 Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintasdan Angkutan
200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang
201
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5 Terlaksananya Pemilihan danPemberian PenghargaanSopir/Juru Mudi/Awak KendaraanAngkutan Umum Teladan
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
6 Terlaksananya PeningkatanKeselamatan Angkutan Laut
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Meningkatkan Sarana danPrasarana PendukungPerhubungan
4 Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
1 Pembangunan Gedung Terminal - - - - 1 Unit
2 Pembangunan Halte Bus BagiGedung Terminal
- - - 1 Unit -
5 Pengendalian dan PengamanLalu Lintas
1 Terlaksananya Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit
2 Terlaksananya Pengadaan MarkaJalan
2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2
3 Terlaksananya Pengadaan PagarPengaman Lalu Lintas
1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
4 Terlaksananya Pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum
300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit
5 Terlaksananya Pengadaan APILL - 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
6 Peningkatan KelaikanPengoperasian KendaraanBermotor
1 Meningkatnya Kualitas Hasil UjiKendaraan Bermotor
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Terlaksananya Pengadaan AlatPengujian Kendaraan Bermotor
- - - - 1 Unit
3 Terlaksananya Pelaksanaan UjiPetik Kendaraan Bermotor
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
4 Monev dan Pelaporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
202
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
8. Lingkungan Hidup 1. 1. Pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1. Tersedianya sarana dan prasaranapengelolaan persampahan :
- Tong sampah 20 unit 40 unit 50 unit 50 unit 60 unit
- Mesin pencacah sampah 1 unit - - - -
2. Terpeliharanya kebersihan sertasarana dan prasaranapersampahan sepanjang 24 km
Terpeliharanya tong sampah 1 m 3 22 bh 32 bh 42 bh 52 bh 62 bh
Terpeliharanya tong sampah 2 m 3 18 bh 28 bh 38 bh 48 bh 58 bh
Terpeliharanya Load Haul Kontiner 4 bh 10 bh 10 bh 10 bh 10 bh
Tersedianya Tong sampah - 20 unit 30 unit 40 unit 50 unit
3. Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Limbah :Terpeliharanya dan perluasanTPA
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Terpeliharanya IPLT - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Terpeliharanya alat berat - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Terpeliharanya mesin pencacahsampah
- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4. Meningkatnya PemungutanRetribusi Persampahan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
5. Penyuluhan Kebersihan danPertamanan Kota :
TerlaksananyaSosialisasi/Penyuluhan kebersihandan Pertamanan
- 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket
Merumuskan dan melaksanakankebijakan teknis bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yangmeliputi penataan, pemanfaatan,pengembangan, pemuli han,pengendalian dan pengawasanlingkungan.
203
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Meningkatnya pengolahansampah melalui sistem 3 R olehmasyarakat
- 3% 4% 5% 7%
Pengadaan bantuan alatkomposter
- 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket
2. Pengelolaan ruang terbuka hijau 1. Pemeliharaan Ruang TerbukaHijau ( RTH) :
Terpeliharanya Taman Kota 46.438,91m2
46.438,91 m2 46.438,91m2
46.438,91m2
46.438,91m2
Terbangunnya Taman Kota - 1 paket 2 paket 3 paket 4 paket
Terpeliharanya perindangan Kota - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2 Meningkatkan pengelolaan ruangterbuka hijau perkotaan danperdesaan
2 Tersusunnya land scape hutandan penanaman tanamanpenghijauan
- 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
3. Pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
1. Koordinasi penilaian kotasehat/adipura :
Terselenggaranya rapat koordinasipenilaian kota sehat Adipura
10 kali 10 kali 15 kali 15 kali
Tersusunnya profil adipura 10 bk 10 bk 10 bk 10 bk
Terlaksananya penilaian kotasehat adipura
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2. Terpantaunya kualitas air danlingkungan :
- air sungai 3 sungai 3 sungai 4 sungai 4 sungai 4 sungai
- Air laut - - - 1 spl 2 spl
- Mata air - 5 ma 5 ma 5 ma 5 ma
- Air embung - 5 ma 5 ma 5 ma 5 ma
- Udara - 3 ttk 3 ttk 3 ttk 3 ttk
204
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Tersedianya bahan-bahanoperasional lab dan alat lab
1 pkt 1 pkt - - -
dipetakan dan meningkatnya kelassungai sesuai peruntukannya
- 1 lokasi 2 lokasi 3 lokasi -
3. Terlaksananya pengkajian dampaklingkungan melalui :
Terdatanya kegiatan yangmenghasilkan limbah B3
- 7 prshn 10 prshn 12 prshn 15 prshn
Diterbitkannya izin penyimpanan,pengangkutan B3 dan limbah B3
- 7 prshn 10 prshn 12 prshn 15 prshn
3 Pengendalian dan pengeluaranijin lingkungan
4. Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (Proper) :
Terawasinya usaha/keegiatanyang wajib AMDAL, UKL/UPL,DPPL dan pemberian ijin
50 prshn 60 prshn 70 prshn 80 prshn 90 prshn
5 Pengembangan produksi ramahlingkungan :
Terbangunnya Biogas 8 pkt 10 pkt 12 pkt 15 pkt 18 pkt
Tersedianya peralatan lubangresapan Bipori (LRB)
- 40 bh 60 bh 80 bh 100 bh
Tersedianya mesin pencacahsampah
- 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Tersedianya alat komposter - 50 set 50 set 50 set 50 set
6. Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan :
Tersedianya pedoman bagi daerahdalam melaksanakan pengelolaanlingkungan
- 1 pkt - - -
Tersusunnya buku SLHD 20 bk 20 bk 25 bk 25 bk 25 bk
7. Terkoordinasinya penyusunanAMDAL
- 20 prshn 30 prshn 40 prshn 50 prshn
205
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4 Pemberian prioritas penangananlingkungan oleh masyarakat danlembaga swadaya lingkungan
8. Peningkatan Peran sertaMasyarakat Dalam PengendalianLingkungan Hidup :
Terlaksananya lomba Kalpataru - 2 pkt 3 pkt 3 pkt 3 pkt
Terlaksananya lomba Adiwiyata 11 skolah 11 skolah 11 skolah 11 skolah 11 skolah
Terlaksananya lomba DSL 9 ds 9 ds 9 ds 9 ds 9 ds
Terlaksananya pelatihanPenyadaran masyarakat tentanglingkungan hidup
- 40 org 40 org 40 org 40 org
Terwujudnya Forum guru pedulilingkungan
- 40 org 40 org 40 org 40 org
Terlaksananya koordinasipelaksanaan hari-hari lingkunganhidup
- 6 pkt 6 pkt 6 pkt 6 pkt
4. Perlindungan & KonservasiSumber Daya Alam
1. Konservasi Sumber Daya air danpengendalian kerusakan sumber -sumber air :Terlaksananya penghijauan disekitar sumber air
6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi
Terpasangnya papan informasi - 10 bh 10 bh 10 bh 10 bh
5 Program terpadu di dalammenangani permasalahanlingkungan
Tersusun/terpetanya kondisi mataair tahap II dan III
- 30 20 - -
Terpetanya potensi rawanpencemaran DAS
- 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
2. Pengembangan dan PemantapanKawasan Konservasi Laut, Suakaperikanan dan keanekaragamanhayati laut :
Tersedianya peta terumbu karang - 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Terlaksananya pembinaan danmonitoring
- 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi
206
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Terciptanya kawasan konservasilaut daerah
- - - 2 lokasi 2 lokasi
3. Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air dan Sumber Air :
Terbangunnya sumur resapan - 50 bh 50 bh 50 bh 50 bh
Terbangunnya lubang resapanbiopori
- 200 lbng 200 lbng 200 lbng 200 lbng
4. Pengendalian dan PengawasanPemanfaatan SDA :
6 Pos Pengaduan PermasalahanLingkungan (P3SLH)
Tertanganinya pengaduan danPelayanan P3SLH
- 10 kasus 15 kasus 20 kasus 25 kasus
Terlaksananya sosialisasitentang P3SLH
- 40 org 40 org 40 org 40 org
5. Koordinasi PengelolaanKonservasi Sumber Daya Alam :
Terlaksananya koordinasipengelolaan SDA
- 10 kl 10 kl 10 kl 10 kl
Tersusunnya buku profil menujuIndonesia hijau
8 bk 20 bk 20 bk 20 bk 20 bk
6. Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Ekosistem :
Terdatanya/ terinventarisasinyapohon/ tanaman ritual di Kab.Karangasem
- 60 bk 60 bk 60 bk 60 bk
Tersusunnya profilkeanekaragaman hayati (floura)di Kab. Karangasem
- 60 bk 60 bk 60 bk 60 bk
Tersusunnya profilkeanekaragaman hayati (fauna)di Kab. Karangasem
- 60 bk 60 bk 60 bk 60 bk
7 Peningkatan pengendalianpemanfaatan SDA strategismelalui kajian lingkungan hidupstrategis
7. Monitoring, Evaluasi danPelaporan :
207
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Terlaksananya Monitoring evaluasidan Pelaporan
- 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi
8 Penetapan keharusanpemanfaatan SDA strategisKabupaten Karangasem
1. Penyusunan regulasi KajianLingkungan Hidup Strategis(KLHS)
- - 20 Buku - -
9 Peningkatan pengendalianpemanfaatan SDA melalui SKPDterkait
1. Rapat Koordinasi pemanfaatanSDA dengan SKPD terkait
- 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
5. Rehabilitasi dan PemulihanCadangan Sumber Daya Alam
1. Pengelolaan dan RehabilitasiTerumbu karang, Mangrove,Padang lamun, Estuaria danTeluk
- 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan - 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
3. Pengelolaan Daerah AliranSungai (DAS)
- 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
6 Penegakan dan Penataan HukumDalam Pelestarian LingkunganHidup
1. Pengembangan JejaringLingkungan Hidup :
Terpasangnya Wi fi - - - 1 unit -
Terlayaninya pengaduanmasyarakat secara online(wi fi)
- - - - 1 unit
Tersedianya data baselingkungan hidup
- - 30% 30% 40%
7 Peningkatan KapasitasLaboratorium Lingkungan
1. Meningkatnya Kualitas SDMLaboratorium Lingkungan
- 3 org 4 org - -
8 Peningkatan Sarana danPrasarana Angkutan danPeralatan
1. Pelayanan Angkutan Kebersihandan Pertamanan :
Meningkatnya pelayananangkutan kebersihan danpertamanan
65% 70% 75% 80% 85%
Meningkatnya kualitas saranaangkutan
60% 65% 70% 75% 85%
208
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Tersedianya Sarana danprasarana angkutan kebersihandan pertamanan
2 unit 7 unit 11 unit 13 unit 15 unit
9. Pertanahan 1. Mewujudkan tata kelolapertanahan daerah yang tertibdan akuntable.
1. Penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah
1. Pensertifikatan Tanah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Tersedianya Tanah Civic Centre - 100 % - - -
3. Tersedianya tanah untuk saranadan prasarana pemerintah Kab.Karangasem
- 2 Paket - - -
4. Tersedianya pengamanan fisikaset daerah/tanah
- 100 % 100 % 100 % 100 %
10. Kependudukan danCatatan Sipil
1. Menata dan menyelenggarakansistem administrasikependudukan secaramenyeluruh
1. Penataan administrasikependudukan
1. Terlaksananya tertib administrasidan meningkatnya kepemilikandokumen kependudukan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Jumlah data base kependudukanyang memadai
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Pemberdayaan masyarakat danpemanfaatan data kependudukanberbasis SIAK
1. Terlaksananya sistem SIAK 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Terlaksananya sistem informasiadministrasi kependudukan secarakomprehensif
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Meningkatkan sarana danprasarana pelayanan administrasikependudukan
3 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
1. Tersedianya dokumenkependudukan bagi masyarakat(anak umur 0-4 th)
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Tersedianya pos jaga dipelabuhan padangbai
- 1 pkt - - -
3. Tersedianya alat scanner KTP dipelabuhan padangbai
- - 1 pkt - -
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait pelayananadministrasi kependudukan
4 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan SIAK 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
209
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Meningkatkan jangkauanpelayanan administrasikependudukan
5 Penataan administrasikependudukan
1. Terlaksananya validasi datapenduduk berdasarkan SIAKsecara berkelanjutan
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Pelaksanaan SIAK
- offline 100 % - - - -
- online - 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Terbentuknya dan tertatanyasistem koneksi (CT-Net)
- - 15% 30% 30%
4. Terimplementasikannya sistemadministrasi kependudukan(membangun, updating,pemeliharaan)
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
5. Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
pelabuhanpadangbai
pelabuhanpadangbai
pelabuhanpadangbai
pelabuhanpadangbai
pelabuhanpadangbai
5. Peningkatan pengawasanpelaksanaan pelayananadministrasi kependudukan
6 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Terlaksananya monitoring KartuTanda Penduduk dan KartuKeluarga
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Terlaksananya pengawasanpenduduk pendatang di 8Kecamatan
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
11. PemberdayaanPerempuan
1. Meningkatkan Kedudukan, Perandan Kualitas Perempuan sertamewujudkan Kesetaraan danKeadilan Gender dalam kehidupanberkeluarga, bermasyarakatberbangsa dan bernegara
1. Keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan
1. Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dan bayi baru lahir
100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya Pembinaanterhadap Pengelola dan KelompokBKB
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terlaksananya sosialisasiperlindungan anak bagi anaksekolah
100% 100% 100% 100% 100%
2. Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak
1. Menurunnya angka tindakkekerasan terhadap anak danperempuan
100% 100% 100% 100% 100%
210
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Meningkatnya perlindungan tindakkekerasan terhadap anak danperempuan
100% 100% 100% 100% 100%
3. Peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan
1 Meningkatnya kualitas hidupperempuan di daerah tertinggal
100% 100% 100% 100% 100%
4. Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalampembangunan
1. Meningkatnya partisipasi aktifkaum perempuan dalampembangunan dan mendapatkantokoh perempuan yang bisamenjadi suri tauladan
100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya pembinaankelompok P2 WKSS
100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan upaya pember-dayaan perempuan yang ber-basis kemandirian berusaha
5 Sosialisasi kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan danperlindungan anak
1. Terbinanya 10 Program pokokPKK
8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
12. Keluarga Berencanadan KeluargaSejahtera
1. Mengendalikan tingkat kelahiran 1. Keluarga Berencana 1 Pelayanan Peserta KB selain KBbaru pria :
Jumlah Peserta KB baru IUD 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Peserta baru MOW 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta KB baru Implant 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peserta KB baru KB Suntik 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Peserta KB baru Pil 100% 100% 100% 100% 100%
2 Pelayanan peserta KB baru pria
MOP 11 org 12 org 15 org 17 org 20 org
Kondom
2 Meningkatkan kualitas kesehatanreproduksi
2 Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Terbentuknya pusat informasi danKRR :
Cakupan PIK KRR kategoritumbuh
12 klpk 13 klpk 14 klpk 15 klpk 16 klpk
211
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Cakupan PIK KRR kategori Tegak 3 klpk 4 klpk 5 klpk 6 klpk 8 klpk
Cakupan PIK KRR kategori Tegar 1 klpk 1 klpk 1 klpk 1 klpk 2 klpk
3 Meningkatkan jumlah cakupanpeserta KB dan jumlah peserta KBmandiri menuju keluargasejahtera
3 Pelayanan Kontrasepsi 1. Terlaksanaya Pelayanan KB gratismelalui TMKK dan TKBK di 8Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100%
4 Pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri
1. Terlaksananya Pembinaan di 40Desa Kabupaten Karangasem
100% 100% 100% 100% 100%
4 Meningkatkan promosi KIBA dimasyarakat
5 Promosi kesehatan ibu, bayi dananak melalui kelompok kegiatandimasyarakat
1. Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayidan anak melalui kelompokkegiatan di masyarakat
100% 100% 100% 100% 100%
6 Pengembangan pusat pelayananinformasi dan konseling KRR
1. Terlaksananya Advokasi dan KIEtentang Kesehatan ReproduksiRemaja di masing-masing sekolahyang tergabung dalam PIK-KRR
100% 100% 100% 100% 100%
5 Mewujudkan Pengembanganbahan informasi melaluipenggunaan Metode pengasuhandan pembinaan tumbuh kembanganak
7 Pengembangan bahan informasitentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembanganak
1. Meningkatnya kualitaspenggunaan metode pengasuhandan pembinaan tumbuh kembangkembang anak melaluipenggunaan APE pada :
a. Kelompok umur 0 - 1 th 100% 100% 100% 100% 100%
b. Kelompok umur 1 - 2 th 100% 100% 100% 100% 100%
c. Kelompok umur 2 - 3 th 100% 100% 100% 100% 100%
d. Kelompok umur 3 - 4 th 100% 100% 100% 100% 100%
e. Kelompok umur 4 - 5 th 100% 100% 100% 100% 100%
f. Kelompok umur 5 - 6 th 100% 100% 100% 100% 100%
8 Penyiapan tenaga pendampingkelompok bina keluarga
1 Meningkatnya Pengelolaan usahaKelompok UPPKS
100% 100% 100% 100% 100%
212
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2 Meningkatnya Kualitas Keluargamelalui Bina Keluarga Balita(BKB)
100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya Kualitas Keluargamelalui Bina keluarga Remaja(BKR)
100% 100% 100% 100% 100%
4 Meningkatnya Kualitas Keluargamelalui Bina Keluarga Lansia(BKL)
100% 100% 100% 100% 100%
5 Meningkatnya Kualitas Keluargamelalui Bina Keluarga Lingkungan(BLK)
100% 100% 100% 100% 100%
6 Meningkatkan kualitas keluarga,SDM aparatur sertamenyempurnakan sistempelaporan berbasis web online
9 Orientasi Pengembangan danPemuthahiran Data KeluargaSejahtera
1. Terlaksananya Orientasi,Monitoring , Evaluasi danpemutahiran data keluargasejahtera di 8 kecamatan
100% 100% 100% 100% 100%
10 Peningkatan kapasitas SumberDaya Aparatur
Terlaksananya penetapan Angkakredit (PPK) bagi jabatanFungsional
78 org 78 0rg 78 org 78 org 78 org
13. Sosial 1. 1. 1. Tersedianya rumah layak huni 400 unit 450 unit 500 unit 550 unit 600 unit
2. Tersalurnya raskin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Terbentuknya keluarga harapan 2.200 KK 2.400 KK 2.600 KK 2.800 KK 3.000 KK
4. Terbinanya KUBE fakir miskin 50 kube 50 kube 50 kube 50 kube 50 kube
5. Meningkatnya pemahaman danmotivasi masyarakat miskin untukmeningkatkan tarafhidup/kesejahteraan
- 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang
6. Pemberian Paket Sembako kepadaRumah Tangga Miskin (RTM)sebagai perangsang pemenuhankebutuhan rumah tanggaTanggaMiskin (RTM)
- 200 RTM 200 RTM 200 RTM 200 RTM
Pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil (KAT)dan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
Penggalian dan peningkatanpotensi serta sumber kehidupanpenyandang masalahkesejahteraan sosial
213
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial
1. Tersedianya data PMKS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terlaksananya Monev, danPelaporan Penerimaan Bantuan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Terbinanya Penyandang Cacat 20 Org 25 Org 30 Org 35 Org 40 Org
4. Terbantunya Lanjut Usia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Terlaksananya Bimbingan danPenyuluhan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial
450 KK 450 KK 450 KK 450 KK 450 KK
6. Terwujudnya Pelayanan AhliWaris Pahlawan dan Veteran
125 Org 125 Org 125 Org 125 Org 125 Org
7. Terlaksananya PenangananMasalah-Masalah StrategisTanggap Cepat Darurat danKejadian Luar Biasa
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapi-dana,PSK, narkoba dan penyakit sosiallainnya)
1. Terbinanya Eks. Napi 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
2. Terbinanya Eks. Orang Gila 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
3. Terbinanya Eks. Penyandang TBCParu/Kusta
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
4. Terbinya Bagi Korban TindakKekerasan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Pembinaan Bagi Penyandang HIVAIDS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Pembinaan Bagi Gelandangan danPengemis
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Pembinaan anak terlantar 1. Tersedianya Tambahan Gizi bagiAnak dalam Panti
115 org 115 org 115 org 115 org 115 org
2. Tersedianya Peralatan Sekolahbagi Anak Terlantar di Luar Panti
100 org 100 org 100 org 100 org 100 org
3. Terwujudnya Kreativitas AnakTerlantar
150 org 150 org 150 org 150 org 150 org
214
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5. Pembinaan orang terlantar 1. Terlaksananya pemulangan orangterlantar
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Pemberdayaan KelembagaanKesejah teraan Sosial
1 Terbinanya Karang Taruna 15 KT 15 KT 15 KT 15 KT 18 KT
2 Terwujudnya Partisipasi KarangTaruna
8 KT 8 KT 8 KT 8 KT 8 KT
3 Terwudnya Pekerja SosialMasyarakat (PSM)
75 Org 75 Org 75 Org 90 Org 95 Org
4 Terwujudnya Partisipasi PekerjaSosial Masyarakat (PSM)
75 Org 75 Org 75 Org 90 Org 95 Org
5 Terbentuknya Kube- Kube FakirMiskin
160 Kube 160 Kube 160 Kube 160 Kube 160 Kube
6 Terbinanya LK 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Terwujudnya Partisipasi LK3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Terbinanya Komisi Daerah LanjutUsia (Komda Lansia)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Terwujudnya Partisipasi KomdaLansia
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Pengembangan WawasanKebangsaan dan Internasional
1 Terlaksananya Peringatan HariPahlawan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Terlaksananya Pelacakan RutePerjuangan I Gusti Ngurah Rai
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Terlaksananya Kirab PuputanMargarana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Terlaksanaya HariKesetiakawanan Sosial Nasional
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Terlaksananya Pameran DalamRangka HUT RI
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14. Tenaga Kerja 1. 1. Peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
1. Terlatihnya calon tenaga kerjaterampil pada berbagai kejuruan
60 org 60 org 60 org 60 org 60 orgMengembangkan ekonomikerakyatan dengan meng-optimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber dayaalam
215
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Peningkatan kesempatan kerja 1. Penyerapan tenaga kerja melaluipola padat karya
200 org 200 org 200 org 200 org 200 org
2. Terlatihnya pencari kerja yangsiap bekerja ke luar negeri melaluiprogram pemagangan
50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
3. Tersedianya data calontransmigrasi
100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan kerjasama denganstakeholder
3 Sertifikasi lembaga pelatihankerja swasta (LPKS)
1 Pendaftaran dan evaluasi lembagaketenagakerjaan
100% 100% 100% 100% 100%
2 Terkirimnya calon transmigrasi kedaerah tujuan
25 kk 25 kk 25 kk 25 kk 25 kk
3 4 Perlindungan dan pengemba-ngan lembaga ketenaga-kerjaan
1. Perlindungan pekerja danpengusaha secara umum
100% 100% 100% 100% 100%
2. Penetapan besaran UMK 100% 100% 100% 100% 100%
3. Fasilitasi penyelesaian prosedurperselisinan perselisihanhubungan industri
100% 100% 100% 100% 100%
4 Kunjungan/pembinaan K3 16 x 16 x 16 x 16 x 16 x
15. Koperasi dan UsahaKecil Menengah
1. 1. Penciptaan iklim usaha kecilmenengah yang kondusif
1. Pameran dan promosi produkUMKM dalam dan atau luar negeri
1x 2x 2x 2x 2x
2. Pengembangan kewirausahaandan keunggulan kompetitifkoperasi usaha kecil menengah
1. Terlatihnya pengelola koperasitentang manajemen usaha
30 org 30 org 30 org 30 org 30 org
2. Terlatihnya pengelola LPD tentangmanajemen usaha
35 org 35 org 35 org 35 org 35 org
3. Terbinanya pengelola KoperasiSimpan Pinjam / Unit SimpanPinjam
30 org 30 org 30 org 30 org 30 org
4. Terbinanya pengurus danpengawas LPD.
70 org 70 org 70 org 70 org 70 org
Mengembangkan ekonomikerakyatan dengan meng-optimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber dayaalam
Menetapkan dan meningkat-kanserta mengawasi pelaksa-naanupah minimum untukmeningkatkan kesejahtraanpekerja
Memantapkan pengembangankoperasi, usaha kecil menengahdan lembaga ekonomi kerakyatanlainnya, agar mampu mandiri danbersaing
216
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatanyang tangguh, dan terwujudnyaiklim berinvestasi yang sehat
3. Pengembangan sistempendukung usaha bagi UsahaMikro Kecil Menengah
1. Terbinanya pengusaha mikro 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang
2 Terverifikasinya UMKMK pemohonkredit
100% 100% 100% 100% 100%
3 Tersosialisasinya sumber-sumberpermodalan bagi UMKMK
200 org 200 org 200 org 200 org 200 org
4. Peningkatan kualitas kelembagaankoperasi
1 Terbinanya LPD 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
5 Peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
1. Tumbuhnya koperasi 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh
2. Terbinanya calon anggota dananggota koperasi
320 org 320 org 320 org 320 org 320 org
3. Terwujudnya koperasi berkualitas 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh
4. Terwujudnya koperasi simpanpinjam / unit simpan pinjam yangsehat
50 bh 50 bh 50 bh 50 bh 50 bh
16. Penanaman ModalDaerah
1. 1. Peningkatan promosi dankerjasama investasi
1. Meningkatnya investasi 20% 20% 20% 20% 20%
2. Peningkatan iklim investasi danrealisasi investasi
1. Peningkatan pelayanan perijinan 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
2. Meningkatnya investasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah
1. Tersusunnya kajian danpengembangan penanamanmodal
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya kualitas SDMdibidang perijinan danpenanaman modal
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang
3. Meningkatnya sarana danprasarana Pelayanan perijinan
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Menciptakan iklim investasi yangkondusif dan penyeder-hanakanperaturan investasi sehinggadapat menarik investor.
217
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2 Kerjasama pihak swasta (KPS)yang difasilitasi Bappenas
4. Mengkoordinasikan danmendorong peran swasta dalampembangunan
1. Meningkatnya kemitraanPemerintah daerahy dan swasta
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
2. Memberikan kemudahan bagiswasta dalam pelayanan perijinan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Mengendalikan PenanamanModal
1. Meningkatnya kesadaranpengusaha untuk membuat LKPM
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
2. Meningkatnya kesadaranmasyarakat / pengusaha dalammengurus ijin
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
6. Merencanakan Penanaman Modal 1. Terwujudnya koordinasiperencanaan penanaman modalsecara terpadu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terwujudnya Dokumen Peluangdan profil investasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Terwujudnya Sistem PelayananPerijinan Terpadu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17. Kebudayaan 1. 1. Pengembangan nilai budaya 1 Terselenggaranya pesta kesenianbali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2 Terlaksananya pesona budaya diTaman Mini Indonesia Indah(TMII)
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
7 Tersedianya naskah-naskah lontaryang ada di kab. Karangasem
80 % 82% 85 % 87 % 90 %
8 Tercatatnya kesenian-kesenianyang ada di kab. Karangasem
80 % 82% 85 % 87 % 90 %
4. Pembinaan sekaa gong pemdakab. karangasem
1 sekaa 1 sekaa 1 sekaa 1 sekaa 1 sekaa
9 Meningkatnya kerukunan interdan antar umat beragama sertaPemerintah melalui Dharma Santi,Buka Puasa Bersama danPertemuan Antar Pemuka UmatBeragama
50% 55% 60% 75% 95%
Memperkuat kelembagaantradisional kemasyarakatan gunamengusung dan mengawalpelestarian dan perubahanlingkungan strategis yang terjadi.
218
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
10 Pelestarian kebudayaan dankesenian bali melalui UtsawaDharma Gita Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional.
60 orang 15 orang 125 orang 125 orang 125 orang
11 Pencetakan dan pendistribusianbuku-buku pesantian dankeagamaan
65 buku 315 buku 150 buku 200 buku 250 buku
12 Pelaksanaan Nganyarin rutin kePura Mandara Giri Lumajang JawaTimur, Ulun Danu Batur, UlunDanu Songan, Pasar AgungBesakih, Pura Prajapati HyangaluhBesakih dan Pura Kiduling KretegBesakih.
100% 100% 100% 100% 100%
13 Peningkatan Pemahaman danPenyatuan Persepsi Umat tentangUpacara/Yadnya melalui ParumanSulinggih Kab. Karangasem
170sulinggih
175 sulinggih 175sulinggih
180sulinggih
185sulinggih
14 Peningkatan pemahaman umattentang tata cara, nilai danpemaknaan yadnya melaluiPencetakan dan pendistribusianbuku hasil Paruman Sulinggih.
650 buku 650 buku 750 buku 750 buku 800 buku
15 Peningkatan partisipasipembangunan dan aktifitasswadaya masyarakat melaluipemberian bansos dan hibah.
305 lokasi 325 lokasi 330 lokasi 335 lokasi 350 lokasi
16 Peningkatan kesadaranmasyarakat tentang prosedur danpertanggungjawaban masyarakatsebagai penerima bansos danhibah
40 lokasi 75 lokasi 100 lokasi 150 lokasi 200 lokasi
219
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
17 Peningkatan aktifitas seni budayaterutama wewalen upacara agamayaitu sekaa gong, sekaa topengdan rejang sebagai pendukungutama pelaksanaan upacaraagama.
75% 80% 90% 95% 100%
18 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
19 Peningkatan pemahaman sastraagama
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. 2. Pengelolaan kekayaan budaya 1. Terbinanya adat dan budayamasyarakat dalam wilayah desapakraman
16 Desa 16 Desa 16 Desa 16 Desa 16 Desa
2. Terpeliharanya Meningkatnyaperan serta lembaga-lembagatradisional dalam lingkup sekaateruna
8 sekaa 8 sekaa 8 sekaa 8 sekaa 8 sekaa
3. Terselenggaranya lomba subakdan subak abian
7 subak 8subakabian
7 subak 8subak abian
7 subak 8subakabian
7 subak 8subakabian
7 subak 8subakabian
5 Terlaksananya pengkajianterhadap lembaga-lembagatradisional di wilayah Kab.Karangasem
8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga
6. Terlaksananya pelatihanprajurudesa pakraman sekabupaten karangasem
190 org 190 org 190 org 190 org 190 org
3 Pengembangan kerjasamapengelolaan kekayaan budaya
1. Terbinanya administrasi danorganisasi lembaga tradisionaldesa pekraman
190 DP 190 DP 190 DP 190 DP 190 DP
3. 4 Pengelolaan keragaman budaya 1. Terselenggaranya promosikebudayaan ke luar daerah
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Terselenggaranya pemilihan jegegbagus
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Mewujudkan ketentraman,kedamaian, kenyamanan, dankerukunan hidup bermasya-rakatdalam kemajemukan, sertameminimalkan dampak sosial,dengan mengoptimal-kan perandan fungsi lembaga tradisionalpenunjang kebu-dayaan daerah
Meningkatkan fungsi lembagatradisional yang ada denganmengedepankan kemandirian,sikap toleransi dan tenggangrasa, kepedulian sosial, salinghormat menghormati danmeningkatkan rasa kekeluar-gaan
220
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5 Pengembangan kerjasamapengelolaan kekayaan budaya
1. Terlaksananya kemitraanpengelolaan kebudayaan antardaerah
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
18. Pemuda dan Olah Raga 1. 1. Peningkatan peran sertakepemudaan
1. Seleksi paskibraka tingkatkabupaten dan provinsi
19 skl 19 skl 19 skl 19 skl 19 skl
2. Terlatihnya PASKIBRAKA HUT RItingkat kabupaten
7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah 7 sekolah
3. Pembinaan sekaa teruna 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
2. Peningkatan upaya penumbu-han kewirausahaan dan kecaka-pan hidup pemuda
1. Seleksi penyiapan calon magangke jepang
25 org 25 org 25 org 25 org 25 org
3. Upaya pencegahan penyalah-gunaan narkoba dan penang-gulangan HIV
1. Penyuluhan narkoba di kecamatan 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
2. Sosialisasi pendidikan kecakapanhidup (life skill education )
59 skl 59 skl 59 skl 59 skl 59 skl
2. Meningkatkan prestasi olahragakarangasem di Tingkat provinsi,nasional dan Internasional
4. Pembinaan dan pemasyaraka-tanolahraga
1. Terselenggaranya kompetisi olahraga (porsenijar)
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2. Meningkatnya prestasi olah ragamelalui peraihan medali
50 mdl 53 mdl 56 mdl 57 mdl 60 mdl
5. Peningkatan Sarana danPrasarana olahraga
1. Bantuan alat-alat olah raga - 25 klub 30 klub 35 klub 45 klub
3. Peningkatan dan PenyelelarasanPembangunan di Segala Bidangmelalui pembangunan olahragadan kepemudaan.
6 Pengembangan KeserasianKebijakan Pemuda
1 Peningkatan aktifitas pemuda dibidang olahraga melaluipemberian bantuan alat-alatolahraga kepada klub-klubolahraga pemuda yang tersebar di8 Kecamatan
0 30 klub 30 klub 35 klub 45 klub
19. Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri
1. Meningkatkan Keamanan danKetertiban Masyarakat
1. Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
1. Terlaksananya HUTHansip/Linmas
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan fungsi lembagatradisional yang ada denganmengedepankan kemandirian,sikap toleransi dan tenggangrasa, kepedulian sosial, salinghormat menghormati danmeningkatkan rasa kekeluar-gaan
Meningkatkan kontribusi pemu-dadan lembaga kepemudaan dalammeningkatkan kesejah-teraanmasyarakat
221
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Terlaksananya PengamananDaerah
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terbangunnya Pos Jaga / Ronda 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit
4 Tersedianya pakaian Linmas 256 stel 256 stel 256 stel 256 stel 256 stel
5 Terpeliharanya gedung kantor - 100% 100% 100% 100%
6 Terpeliharanya sarana danprasarana kantor
- 100% 100% 100% 100%
2. Pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
1. Terlaksanannya operasiPengamanan Wilayah PesisirPantai Kabupaten Karangasem
24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
2. Terjalinnya koordinasi diantaraanggota Kominda
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terlaksananya Pengawasan OrangAsing
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
4 Terbentuknya/terbinanya FKDM 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
2 Meningkatkan PengembanganWawasan Kebangsaan
3. Pengembangan wawasankebangsaan
1. Terlatihnya Tenaga PelaksanaPembauran Bangsa
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
2. Terselenggaranya apel benderahari Sumpah Pemuda
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terselenggaranya sosialisasiwawasan kebangsaan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
4. Terselenggaranya PameranPembangunan HUT RI
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
5. Terlaksananya forum komunikasidan konsultasi LSM dan Ormas
30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
6 Terselenggaranya hari-hari Besarnasional
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Terbinanya Regu Penyayi Pemkab. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
222
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
1. Terlaksananya CeramahKewaspadaan Nasional/belanegara
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
2 Terlaksananya forum kemunikasiantar umat beragama/tomas
100% 100% 100% 100% 100%
3 Terbentuk/terbinanya aliansiormas Kabupaten Karangasem
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
5. Pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan
1. Terbinanya Hansip/linmas 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
3. Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
6 Pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan
1. Terbinanya Pecalang DesaPekraman
50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
2. Terlatihnya anggota Linmas 250 org 250 org 250 org 250 org 250 org
4 Meningkatkan PemberantasanPenyakit Masyarakat
7 Peningkatan pemberantasanpenyakit masyarakat
1. Terlaksananya sosialisasi antinarkoba bagi generasi muda /pelajar
2000 org 2000 org 2000 org 2000 org 2000 org
2. Terlatihnya Kader PenyuluhNarkoba
40 org 40 org 40 org 40 org 40 org
3. Terlaksananya Sidak Narkoba 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali
4 Terlaksananya Peringatan HANI 100% 100% 100% 100% 100%
5 Terbinanya lembagasosial/tradisional
50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
6 Terlaksananya sosialisasi/pembrantasan penyakitmasyarakat
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
5. Meningkatkan Kesadaran danKedewasaan Masyarakat dalamberpolitik melalui pendidikanpolitik
8 Pendidikan politik masyarakat 1. Terlaksananya Penyuluhan Politik 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
- Kepada masyarakat 45 org 45 org 45 org 360 org 45 org
- Kepada Generasi Muda 40 org 40 org 40 org 200 org 120 org
223
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Terwujudnya hasil penelitianadministrasi bantuan keuanganparpol
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terlaksananya foruk komunikasikonsultasi partai politik
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
4. Terwujudnya hasil penelitianadministrasi bantuan hibah ormas
100% 100% 100% 100% 100%
5. Tersusunnya buku DirektoryPolitik, Ormas dan LSM
180 buku
6. Terbentuknya Tim Koordinasidukungan kelancaran pelaksanaanpemilu legislatif
50 orang
7. Terbentuknya Tim Koordinasidukungan kelancaran pelaksanaanPemilu Gubernur dan wakilgubernur
50 orang
8. Terbentuknya Tim Koordinasidukungan kelancaran pelaksanaanPemilu Presiden dan WakilPresiden
50 orang
9. Terbentuknya Tim Koordinasidukungan kelancaran PemiluBupati dan Wakil Bupati
50 orang
6 Meningkatkan pengetahuanmasyarakat dalam berpolotik danpenyampaian aspirasi
9 Peningkatan kesadaranberbangsa dan bernegara
1. Terlaksananya forum komunikasidan konsultasi partai politik
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
2 Terlaksananya forum komunikasiantar umat beragama/tomas
100% 100% 100% 100% 100%
7 Meningkatkan pencegahan dinidan penanggalunganan BencanaAlam
10 Pencegahan dini danpenanggulangan bencana alam
1. Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
2 Terwujudnya peran Satlakpenanggulangan bencana danPengungsi
100% 100% 100% 100% 100%
224
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3 Terlaksananya pemantauanbencana alam melalui poskoruang pusat pengendali operasipenanggulangan bencana
100% 100% 100% 100% 100%
20. 1. Meningkatkan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
1. Peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
1. Lancarnya koordinasi dankonsultasi ketugasan DPRD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Bimbingan teknis 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
3. Konsultasi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
4. Kunjungan kerja 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
5. Pembahasan rancangan peraturandaerah
12 perda 12 perda 12 perda 12 perda 12 perda
6. Hearing/dialog 12 perda 12 perda 12 perda 12 perda 12 perda
7. Rapat alat kelengkapan dewan 84 kali 84 kali 84 kali 84 kali 84 kali
8. Rapat paripurna istimewa 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
9. Reses 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
10. Penyaluran aspirasi 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
11. Pengawasan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
2. Meningkatkan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
2. Peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
1. Terlaksananya kegiatanpenerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Meningkatkan prngrndalianpelaksanaan pembangunan
3 Peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
1. Menghimpun dan melaporkanrealisasi kegiatan fisik dankeuangan SKPD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1. Terlaksananya evaluasi diKabupaten Karangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 4 1. Tersusunnya perda APBD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Tersusunnya perbup APBD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mengupayakan efektivitas danefisiensi, serta transparansi dalampenggalian dan penge-lolaansumber-sumber dana bagipenyelenggara pemerin-tahdaerah.
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah, Kepegawaiandan Persan dian
Peningkatan dan pengemba-ngan pengelolaan keuangandaerah
225
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Tersusunnya perda perubahanAPBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Tersusunnya perbup penja-baranperubahan APBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Tersusunnya perda pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Tersusunnya perbup pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Tersusunnya daftar gaji 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Tersusunnya buku standar barang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9. Terbitnya SP2D 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10. Pendataan inventarisasi danpeningkatan manajemenaset/barang daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
11. Sensus Barang Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12. Pengadaan SIMBADA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa
1. Meningkatnya dan tertibnyapengelolaan keuangan desa
78 desa 78 desa 78 desa 78 desa 78 desa
5 Meningkatkan fungsi pengawa-san terhadap penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaanpembangunan
6 Peningkatan sistem pengawa-saninternal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
8. terlaksananya Pengendalianadministrasi dan fisik lapanganSKPD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Terlaksananya pengumpulan dataprogram dan paket kegiatan dariSKPD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10. Terlaksananya proses PengadaanBarang/Jasa Pemerintah diKabupaten Karangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mengupayakan efektivitas danefisiensi, serta transparansi dalampenggalian dan penge-lolaansumber-sumber dana bagipenyelenggara pemerin-tahdaerah.
226
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
11. Terlaksananya kegiatan penataanarsip dan pengelolaan datapegawai
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12. Terlaksananya kegiatanpengelolaan persandian dantelekomunikasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Pemilihan dan PelantikanPerbekel
1. Terselenggaranya Pemilihan danPelantikan Perbekel
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Meningkatkan PenataanPeraturan Perundang-Undangan
8 Fasilitasi Peraturan TentangPemerintahan Desa
1. Terbentuknya Peraturan BupatiTentang Petunjuk TeknisPelaksanaan ADD dan PeraturanBupati tentang PedomanPenyusunan dan Pelaksanaan APBDes, Perubahan APB Des sertaperhitungan danpertanggungjawaban APB Desserta tata cara PelaporanPertanggungjawabanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Fasilitasi Sosislisasi PeraturanPerundang-undangan
1. Monitoring dan Evaluasi PeraturanBupati Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan ADD dan PeraturanBupati tentang PedomanPenyusunan dan Pelaksanaan APBDes, Perubahan APB Des sertaperhitungan danpertanggungjawaban APB Desserta tata cara PelaporanPertanggungjawabanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa
7 Memberikan fasilitasi bagiterlaksananya pengawasanterhadap kegiatan di SKPD
10 Peningkatan sistem pengawasaninternal dan pembinaan aparaturpemerintah
1. Meningkatnya pembinaan dantindakan pencegahanpenyimpangan pada SKPD
64 obrik 68 obrik 72 obrik 76 obrik 80 obrik
227
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Prosentase temuan hasilpemeriksaan tahun lalu yang telahselesai ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Meningkatkan kualitas tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
11 Peningkatan profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
1. Terwujudnya pemutakhiran datahasil pemeriksaan
64LHP/obrik
68 LHP/obrik 72LHP/obrik
76LHP/obrik
80LHP/obrik
2. Terwujudnya evaluasi Lakip SKPD 10 SKPD 12 SKPD 14 SKPD 16 SKPD 18 SKPD
3. Terwujudnya Reviw laporankeuangan pemerintah KabupatenKarangasem
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4 Meningkatnya SDM sat pol PP 75 % 80 % 85 % 90 % 100 %
9 Memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk lebihberpartisipasi dalam bidangpengawasan yang bersumber daripengaduan
12 Mengintensifkan PenangananPengaduan Masyarakat
1. Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengawasan
10pengadu
an
15 pengaduan
20pengadu
an
25pengadu
an
30pengadu
an
10 Melaksanakan MoU denganinstansi terkait dalam bidangpengawasan
13 Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan
1. Terwujudnya laporan Inpres No5 Tahun 2004 tepat waktu
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2. Terwujudnya laporan LP2PPemerintah KabupatenKarangasem
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3. Terwujudnya SistemPengendalian Intern Pemerintahyang andal
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
11 Meningkatkan penyelenggaraanlegislasi produk-produk hukumdaerah dan yustisial produkhukum daerah
14 Pembentukan hukum 1 Pembuatan dan pencetakanpruduk hukum daerah berupapencetakan buku produk hukumdaerah yang terdiri dari perda danperbup.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Pembuatan dan pencetakanhimpunan lemda
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
228
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3 Pengadaan sistem jaringandokumentasi dan informasi (SJDI)hukum
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
15 Penataan peraturan perundang-undangan
1. Operasi yustisi produk hukum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
12 Peningkatan dan perkuatanlembaga tim ahli hukum yangtelah dibentuk oleh pemkab.Karangasem
16 Penegakan hukum dan HAM 1 Peningkatan pengetahuanaparatur terhadap penegakanhukum dan HAM
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Peningkatan peranan aparaturterhadap penegakan hukum danHAM
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17 Pembinaan sarana dan prasaranahukum
1 Penelitian/Penyuratan awig-awigdesa pakraman
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Penyuluhan hukum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Pembinaan dan pembantukancalon desa sadar hukum
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
13 Meningkatkan koordinasi dankerjasama antar lembaga hukum
18 Kerjasama penyelesaian masalahhukum
1 Penyelesaian masalah hukum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Memberikan bantuan hukum danpertimbangan hukum
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
19 Koordinasi dan konsolidasiperaturan perundang-undangan
1. Kesatuan tafsir terhadapperaturan perundang-undangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 menyelaraskan peneranganhukum dalam pelaksanaanpemerintah daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
20 Penyempurnaan produk hukumdaerah
1 Penelitian produk hukum daerahdalam pelaksanaan pemerintahdaerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Peningkatan pengetahuanaparatur tentang teknispenyusunan produk daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
229
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3 Tercapainya sosialisasi produkhukum daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Memantapkan pelaksanaanotonomi daerah didukung olehkerjasama saling menguntung-kan antar daerah.
21 Penataan daerah otonomi 1. Penetapan dan penegasan bataswilayah kecamatan dan desa
20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
2 Evaluasi otonomi daerah 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
3 Pendataan dan penghapusan asetdaerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
22 Peningkatan Kerjasama antardaerah
1. Fasilitasi pembentukan kerjasamaantar daerah dalam bentukpelayanan publik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Tercapainya pengamanan HUT RI 100% 100% 100% 100% 100%
23 Fasilitasi Pembinaan danPemekaran Desa / Kelurahan
1. Terlaksananya Pembinaan danPemekaran Desa / Kelurahan
16 x 16 x 16 x 16 x 16 x
15 Mewujudkan apartur yangprofesional dan berkualitas dalammelaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan
24 Pendidikan kedinasan :
- Diklat Teknis Sertifikasi PanitiaPengadaan Barang dan JasaDaerah
1. Terdidik dan terlatihnya petugaspengadaan barang dan jasa dilingkungan pemkab. karangasem
- 100 org 100 org 100 org 100 org
- Pendidikan PenjejanganStruktural/Diklat Kepemimpinan
2. Terselenggaranya Pendidikan danPelatihan Kepemimpinan bagipejabat di Lingkungan Pemkab.Karangasem
- 85 org 85 org 85 org 85 org
- Peningkatan Keterampilan danProfesionalisme PengelolaKeuangan Daerah dan PengelolaBarang & Jasa Daerah
3. Terdiri dan terlatihnya petugaspengelola keuangan pada SKPD diLingkungan Pemkab. Karangasem
- 100 orang - - -
230
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Terdidik dan terlatihnya petugaspengelola barang dan jasa padaSKPD di Lingkungan Pemkab.Karangsem
- - 100 orang - -
16 Meningkatkan kemampuanmotivasi aparatur dalammelaksnakan tugas pokok danfungsinya
25 Peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
- Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS)
1. Terdidik dan terlatihnya CPNSuntuk memenuhi syarat menajdiPNS
88 org 241 org 300 org 200 org 200 org
- Penyelenggaraan Diklat Teknis &Fungsional
2. Terkirimnya peserta diklatteknis/kursus-krsussingkat/bimbingan teknis
10 org 15 org 15 org 20 org 25 org
- Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan kedinasan
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur dilingkungan Pemerintah Kab.Karangasem
5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang
- Sosialisasi PeraturanPerundangan -undangankepegawaian
4. Terlaksananya Sosialisasiperaturan kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17 Meningkatkan pembinaanpengembangan karier PNS yangKompetitif mulai dari seleksi,pengembangan jabatan hinggapensiun
26 Pembinaan dan pengembanganaparatur
- Seleksi/Pengadaan CPNS 1. Terlaksananya Pengadaan CPNS 200 org 180 org 190 org 185 org 195 org
- Penataan Sistem AdministrasiKenaikan Pangkat Otomatis PNS
2. Terlaksananya kenaikan pangkatPNS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pembangunan Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian (SAPK)
3. Tercapainya pelayanan SistemAplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK) secara menyeluruhterhadap PNS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pemberian Penghargaan bagiPNS yang berprestasi
4. Diberikannya penghargaan kepadaPNS yang berprestasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
231
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Pembinaan Disiplin PNS 5. Terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Penyelenggaraan MonitoringEvaluasi dan PelaporanKepegawaian
6. Meningkatnya pelaksanaanmonitoring, evaluasi danpelaporan kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Penyusunan Data Kepegawaian 7. Tersusunnya Buku datakepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Penyusunan Rencana PembinaanKarier Pegawai Negeri Sipil
8. Tersisinnya Kebijakan tentangStandar Kompetensi JabatanStruktural PNS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pembinaan Teknis AdministrasiDisiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Terbinanya Pengawai diLingkungan Pemkab. Karangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pengambilan Sumpah dan JanjiPegawai dan Penyerahan SKCPNS
10. Terlaksananya pengambilansumpah dan Janji bagi PNS yangbaru
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pelaksanaan Ujian Dinas danBiaya Pelaksanaan penyesuaianijasah
11. Terlaksananya ujian dinas danpenyesuaian ijasah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Penataan sistem PengurusanKarpeg, Karis dan Karsu
12. Terpenuhinya Karpeg, Karis danKarsu PNS
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Penempatan PNS 13. Terlaksananya penempatan /mutasi staf
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
14. Terlaksananya Penempatan /Mutasi staf dan pelantikan pejabatstruktural
15. Terlaksananya pengangkatanpejabat fungsional
18 Memperhatikan kesejahteraanaparatur sehingga dapat memacupeningkatan kinerja
27 Program Kesejahteraan AparaturPemerintah
232
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Pemberian Penghargaan bagiPNS yang pensiun
1. Diberikannya bantuan biaya/penghargaan kepada PNS yangpensiun sesuai dengan HakPensiun
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Pelatihan PNS menjelang Pensiun 2. Terlatihnya PNS menjelangpansiun
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
19 Meningkatnya PelayananKesehatan Aparat PemerntahanDesa
28 Program PembayaranKesejahteraan dan PenghargaanAparat Pemerintahan Desa
1. Terbayarnya kesejahteraan danPenghargaan AparatPemerintahan Desa
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
`
20 Mewujudkan apartur yangprofesional dan berkualitas dalammelaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan
3 Terlaksananya pendidikan danpelatihan teknis di setda Kab.Karangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
21 Meningkatkan PengembanganSistim Pelaporan yang efektif,transparan dan akuntabel
29 Peningkatan pengembangansistem pelaporan, capaian kinerjadan keuangan
1. Terkumpulnya bahan penyusunanLPPD dan LKPJ
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Tersusunnya buku LPPD dan LKPJ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
30 Peningkatan pelayanan informasidan dokumentasi
1. Tersedianya aneka dokumentasimedia cetak/ surat kabar
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Tersedianya dokumentasikegiatan pembangunan daerahdalam bentuk foto dan CD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
31 Peningkatan peran kehumasan 1. Tersedianya penerbitan informasipemerintah daerah dalam bentuktabloid, majalah dan buku profile
4000 expl 4950 expl 5400 expl 4000 expl 5850 expl
2. Terpublikasinya informasipembangunan Karangasem padamedia cetak dan elektronik
100 % 115 % 130 % 145 % 100 %
3. Terpublikasikannya informasipembangunan Karangasem untukmasyarakat pedesaan pada mediacetak
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
233
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Terpublikasikannya informasipembangunan dalam pencitraanpemerintah kabupaten padaaneka media
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Terlaksananya orientasi jurnalistikrekayasa penyampaian informasipublik dan diskusi peningkatankapasitas kehumasan pertukaraninformasi bagi komunitas pers daninsan humas
30 Orang 35 Orang 40 Orang 45 Orang 30 Orang
22 Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem danAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
32 Penyusunan dan Penulisan LAKIPKabupaten Karangasem Tahun2010
- Terwujudnya Penataan danPenyempurnaan kebijakan Sistemdan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
100% 100% 100% 100% 100%
- Tersusunnya Lakip KabupatenKarangasem Tahun 2010
100% 100% 100% 100% 100%
- Terwujudnya Buku Lakip KabupatenKarangasem
100% 100% 100% 100% 100%
23 Pendayagunaan OrganisasiKelembagaan Perangkat Daerah
33 Penataan Kelembagaan Daerah Terlaksananya Organisasi secaraOptimal.
100% 100% 100% 100% 100%
24 Meningkatkan koordinasiPerangkat daerah
34 Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan.
Terlaksananya Rapat Rutin/ RapatKerja
100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya KORMONEF 100% 100% 100% 100% 100%
25 Peningkatan Kedisiplinan PNSpada SKPD di KabupatenKarangasem
35 Pembinaan terhadap PNS dalammenaati jam-jam kerja/ TimBudaya Tertib.
Tercapainya Disiplin PNS diKabupaten Karangasem
100% 100% 100% 100% 100%
26 Peningkatan Pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainyapelayanan prima
36 Pembinaan Pelayanan Publikpada Instansi Pelayaandilingkungan PemerintahKabupaten Karangasem
tercapainya Peningkatan Pelayanankepada masyarakat dengan prima
90% 99% 100% 100% 100%
234
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
21 Ketahanan Pangan 1. Meningkatkan ketersediaanpangan dan penanganankerawanan pangan
1. Peningkatan ketahanan panganmasyarakat (pertanian/perkebunan)
1. Berkembangnya desa mandiripangan
5 desa 8 desa 11 desa 14 desa 17 desa
2. Terlaksananya pemantauankerawanan pangan (SKPG)
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
3. Terlaksananya analisisketersediaan dan kebutuhanpangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4. Tertanganinya daerah rawanpangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Meningkatkan sistemdistribusidan stabilitas hargapangan
2 Pengembangan sistem distribuisidan stabilitas harga pangan
1 Berkembangnya lumbung pangan 1 unit 4 unit 6 unit 8 unit 9 unit
2 Terlaksananya pemantauan hargapangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
3 Meningkatkan pemenuhankebutuhan konsumsi pangan dankeamanan pangan
3 Peningkatan percepatanpenganekaragaman konsumsipangan (diversifikasi pangan)
1 Berkembangnya kelompok wanitadalam pemanfaatan pekarangan
10 klp 20 klp 30 klp 40 klp 50 klp
2 Berkembangnya usaha mikro kecildalam pengolahan pangan lokalberbasis tepung-tepungan
10 unit 20 unit 30 unit 40 unit 50 unit
3 Meningkatnya pembinaankeamanan pangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4 Meningkatnya sosialisasi danpromosi penganekaragamankonsumsi pangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
5 Meningkatnya skor Pola PanganHarapan (PPH)
90,6 91,5 92,4 93,3 94,1
22. PemberdayaanMasyarakat dan Desa
1. Peningkatan keberdayaanmasyarakat Perdesaan
1. Pembinaan PengembanganTeknologi Tepat Guna (TTG)
1. Terbinanya masyarakat terhadappenggunaan teknologi tepat guna(TTG) dan terjalinnya komunikasiPengguna TTG melalui Gelar TTGTingkat Nasional
16 Klmpk 16 Klmpk 16 Klmpk 16 Klmpk 16 Klmpk
2. Terbentuknya Desa Mandiri Energi(DME)
1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa
235
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Terbentuknya Tim koordinasiPenanggulangan Kemiskinan(TKPK) dan tersusunnya laporanstrategi penanggulangankemiskinan daerah (SPKD)
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2. Pengembangan lembaga ekonomiperdesaan
2. Fasilitasi Pembentukan danPengelolaan Badan Usaha MilikDesa
1. Terbentuk dan terbinanya BadanUsaha Milik Desa serta meregulasiUsaha-usaha Ekonomi Perdesaan
24 Desa 24 Desa 24 Desa 24 Desa 24 Desa
3. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
3. Penyelenggaraan ProgramNasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan
1. Terlaksananya PNPM mandiriperdesaaan dalam rangkapenanggulangan kemiskinan
100% 100% 100% 100% 100%
4. Penilaian Lomba Desa 1. Terwujudnya Data ProfilDeas/Kelurahan danTerencananya skala prioritasPerencanaan Pembangunan diDesa
100% 100% 100% 100% 100%
5 Inventarisasi swadayamasyarakat (ISM)
3. Tersedianya data kegiatanswadaya masyarakat
100% 100% 100% 100% 100%
6. Pembinaan Lembaga MasyarakatDesa (LPM)
4. Terbentuknya Lembaga yangberkualitas dan terlaksananyaBulan Bakti Gotong Royong
100% 100% 100% 100% 100%
7. Tentara Manunggal MembangunDesa (TMMD)
2. Terbinanya Pembangunan diPerdesaan melalui PartisipasiMasyarakat dan TNI
100% 100% 100% 100% 100%
4. Peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
4. Pelatihan Aparatur PemerintahanDesa dalam Bidang ManajemenPemerintahan Desa
1. Terlatihnya Tenaga TeknisManajemen Pemerintahan Desayang handal.
75 Desa 75 Desa 75 Desa 75 Desa 75 Desa
5. Peningkatan peran perempuan diperdesaan
1. Posyandu 1. Terselenggaranya pemeliharaankesehatan usia balita
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terbinanya Kader Posyandu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
236
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga
1. Terlaksananya Kegiatan 10Program Pokok PKK
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terwujudnya peningkatankesejahteraan Keluarga
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
23. Statistik 1 Meningkatkan kualitas datapendukung perencanaan daerah
1. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
1. Penyusunan dan pengumpulandata dan statistik daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Pengolahan, updating dan analisisdata dan statistik daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Penyusunan dan pengumpulandata PDRB
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Pengolahan updating dan analisisdata PDRB
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Koordinasi, monitoring, konsul-tasipelaksanaan kegiatan pem-bangunan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Pengumpulan dan penyusunandata dan informasi hasil pemba-ngunan daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
24. Kearsipan 1. Meningkatkan kinerja penge-lolaan kearsipan daerah.
1. Perbaikan sistem administrasiKearsipan
1. Inventaris arsip daerah 15,20 % 25% 50 % 75% 100%
2. Tertatanya Arsip sesuai dengansystem
30% 50% 60% 70% 85%
2. Penyelamatan dan pelestariandokumen/ arsip daerah
1. Pendataan dan pemetaandokumen arsip daerah (PendataanArsip Inaktif pada SKPD)
15,38 % 38,46 % 53,85 % 76,92 % 100%
2. Terlaksananya PenduplikatanDokumen Arsip Daerah
16,67 % 33,33 % 50% 83,33 % 100%
3. Terlaksananya retensi arsipdaerah (Penyusutan Arsip Daerah)
43,24 % 54,05 % 70,27 % 86,49 % 100%
237
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4 Tersimpannya arisp daerahdengan baik
30 % 50 % 60 % 70 % 85 %
3. Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kearsipan
1. Terpeliharanya sarana danprasarana penyimpanan arsip
100% 100% 100% 100% 100%
2. Pengadaan sarana pengolahandan penyimpanan arsip
21,62 % 43,24 % 62,16 % 81,08 % 100%
4. Peningkatan kualitas pelayananinformasi
1. Pemantauan dan pembinaankearsipan
41,11 % 50% 58,89 % 77,78 % 100%
2. Terlaksananya bimbingan tekniskearsipan di semua SKPD
41,11 % 50 % 59,34 % 78,02 % 100%
25. Komunikasi danInformatika
1. Optimalisasi layanan komunikasidan informasi serta perdaya-gunaanya bagi pemerintah danmasyarakat
1. Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa
1. Meningkatnya layanan komunikasimelalui radio pancar ulang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terpeliharanya wibesite pemdakarangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Meningkatnya perananbakohumasda
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatnya peranan KIM 68 klp 78 klp 78 klp 78 klp 78 klp
2 Meningkatkan sistem jaringan disegala SKPD untuk menciptakanproses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitaspeningkatan pemanfaatan mediainternet yang lebih luas dimasyarakat
5 Terpasangnya infrastrukturjaringan TI di kabupatenkarangasem
- - 30 % 65 % 100 %
2. Fasilitasi peningkatan SDMbidang komunikasi dan informasi
1. Pelatihan pemanfaatan teknologiinformasi bagi aparatus dan siswa
- - 80 org 80 org 80 org
3 Meningkatkan penyebarluasaninformasi untuk mencapaiketerbukaan informasi pelayananpublik
3. Kerjasama informasi dengan masmedia
1. Penyebaran informasi melalui masmedia
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
238
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Saresehan 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali
- Pameran pembangunan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
- Komunikasi keliling 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Media Centre 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi
1. Meningkatkan pengawasan danpengendalian lembaga penyiarandi daerah.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatkan penegakanperaturan bidang penyiaran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatkan sarana danprasarana serta pengelolaanpersandian dan telekomunikasi
5. Pengembangan Pos danTelekomunikasi
3. Penataan dan penertibanpemasangan tower komunikasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Penataan dan Penertibanpenyelenggaraan jasa titipan danlayanan pos dan telekomunikasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
26 Perpustakaan 1. Meningkatkan kemampuan danbudaya baca masyarakatterutama di daerah pedesaan
1. Pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan sertaoptimalisasi pelayananperpustakaan
1. Terlaksananya sosialisasi minatbaca dan budaya baca pada siswaSMA/SMK/MA
16% 40% 60% 80% 100%
2 Meningkatkan jumlah dan jenisbacaan, dan keterampilan bagipengelola perpustakaan
2. Pengadaan /penyediaan bahanpustaka (buku) perpustakaanumum daerah
60% 70% 80% 90% 100%
3 Meningkatnya keterampilan bagipengelola perpustakaan
100% 100% 100% 100% 100%
3. Pembinaan perpustakaan sekolah 21,18 % 42,35 % 62,35 % 82,35 % 100%
4. Terlaksananya layanan mobilpintar dan motor pintar(operasional mobil dan motorpintar)
20% 40% 60% 80% 100%
5. Terlaksananya layananperpustakaan Keliling (OperasionalMobil Perpustakaan Keliling)
28,57 % 50% 64,29 % 85,71 % 100%
239
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
6. Promosi Perpustakaan dan Lombaminat baca pada siswa
20% 40% 60% 80% 100%
7. Terlaksananya Penyusunankatalog buku (tersusunnya catalogbuku pada perpustakaan)
20% 40% 60% 80% 100%
8. Bintek perpustakaan padapengelola perpustakaan
20% 40% 60% 80% 100%
9. Lomba Perpustakaan TingkatSekolah dan Desa
20% 40% 60% 80% 100%
10. Layanan Perpustakaan berbasisinformasi dan teknologi (on linepublic access / OPAC)
28,57 % 57,14 % 71,43 % 85,71 % 100%
B. URUSAN PILIHAN
1 Pertanian 1 Mengembangkan pertanian dalamarti luas yang tangguh menujukemandirian sejahtera dankeadilan
1 Peningkatan kesejahteraanpetani
1 Peningkatan kemampuan lembagapetani :
Terbinanya Gabungan KelompokTani (Gapoktan)
78 Desa 78 Desa 78 Desa 78 Desa 78 Desa
Terlaksananya Lomba Gapoktan 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
Terlaksananya Lomba PetaniBerprestasi
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2 Menetapkan kebijakan untukmemberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkanproduksi hasil pertanian sepertikeringanan pajak, subsidi pupuk,kemudahan kredit terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau ataukawasan wisata
2 Penyuluhan dan PendampinganPetani dan Pelaku Agribisnis :
Terlaksananya temu kemitraankerjasama usaha salak
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
240
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Terbinanya pemilik RMU (RiceMilling Unit)
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Terlaksananya permodalan (LUEP)Jagung
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3 pelatihan petani dan pelakuagribisnis
2 klp 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp
4 Meningkatkan kemampuanlembaga petani
3 klp 27 klp 27 klp 27 klp 27 klp
5 Pengembangan kelompokpengolah hasil
2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp
6 Temu usaha peternakan 2 paket 3 paket 5 paket 6 paket 8 paket
7 Bursa ternak 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
8 Monitoring perkreditan 60% 75% 80% 90% 99%
10 Monitoring perijinan usahapeternakan
60% 75% 80% 90% 99%
3 Meningkatkan kerjasamapenelitian dan pengembanganbudidaya pertanian disertaidengan pelatihan danpemanfaatan kemajuan teknologitermasuk pengembangan pascapanen guna memberi nilaitambah terhadap hasil produksipertanian
2 Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/ Perkebunan)
1 Pengamatan dan PeramalanOrganisme Pengganggu Tanaman(OPT) :
Terlaksananya Pengamatan OPTPadi
7 kec. 7 kec. 7 kec. 7 kec. 7 kec.
Terlaksananya Pengamatan OPTPalawija
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
Terlaksananya Pengamatan OPTHortikultura
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
2 Pemantauan Pupuk dan Pestisida 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
241
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3 Pengembangan Pertanian PadaLahan Kering :
Terlaksananya Konservasi Lahan 25 Ha 25 Ha 25 Ha 25 Ha 25 Ha
Tersedianya Cubang 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
4 Pengendalian OrganismePenggagu Tanaman (OPT) :
Terlaksananya Pengendalian OPTPadi
7 kec. 7 kec. 7 kec. 7 kec. 7 kec.
Terlaksananya Pengendalian OPTPalawija
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
Terlaksananya Pengendalian OPTHortikultura
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
4 Mensinergikan pembangunanpertanian dengan sektorpariwisata melalui programkerjasama kemitraan yang salingmenguntungkan
5 Tersedianya Data Curah Hujandan Bencana Alam
10 bh 10 bh 10 bh 10 bh 10 bh
6 Tersedianya traktor roda 2 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
5 Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam pertanian,meningkatkan kualitas SDMpertanian serta mengembangkansarana dan prasarana pertanian
7 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan :
Terlaksananya pengembanganbenih unggul padi
3.000 ha 3.000 ha 3.000 ha 3.000 ha 3.000 ha
Terlaksananya pengembanganbenih unggul jagung
325 ha 325 ha 325 ha 325 ha 325 ha
Terlaksananya pengembanganbenih unggul kacang tanah
375 ha 375 ha 375 ha 375 ha 375 ha
Terlaksananya pengembangantanaman salak
25 ha 25 ha 25 ha 25 ha 25 ha
Terlaksananya pengembangantanaman hias anggrek
0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha
242
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Terlaksananya pengembangantanaman hias krisan
0,02 ha 0,02 ha 0,02 ha 0,02 ha 0,02 ha
Pemeliharaan pohon induktanaman hortikultura
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8 Penyususunan Data Base PotensiProduksi Pangan :
Tersusunnya laporan statistikPertanian Tanaman Pangan danHortikultura
25 bh 25 bh 25 bh 25 bh 25 bh
Tersusunnya Laporan EvaluasiPola Tanam Lahan sawah
15 bh 15 bh 15 bh 15 bh 15 bh
Tersusunnya Data PotensiHortikultura
15 bh 15 bh 15 bh 15 bh 15 bh
Tersusunnya Sasaran ArealTanam, Panen, dan ProduksiTanaman Pangan dan Hortikultura
15 bh 15 bh 15 bh 15 bh 15 bh
9 Penanganan Pasca Panen danPengolahan Hasil Pertanian :
Terlaksananya sertifikasi mutusalak organik
1Klp 1Klp 1Klp 1Klp 1Klp
Terlaksananya pelatihanpengolahan hasil pertanian TPH
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Tersedianya Power treser 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Terlaksanya Sekolah Lapang GHPpada salak
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
10 Penyediaan Sarana dan PrasaranaLahan dan Air :
Tersedianya Jaringan IrigasiTingkat Usaha Tani (JITUT)
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Tersedianya Jalan Usaha Tani(JUT)
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Tersedianya Balai PertemuanKelompok Tani/Subak
2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
243
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
11 Pengembangan pembibitan danperluasan tanaman perkebunan
- 150 ha 150 ha 150 ha 150 ha
12 Terkendalinya penyakit tanamanperkebunan
50 ha 75 ha 75 ha 75 ha 75 ha
13 Tersedianya data base potensiproduksi perkebunan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
14 Terlaksananya difersifikasitanaman perkebunan
10 ha 10 ha 10 ha 10 ha 10 ha
3 Peningkatan percepatanpenganekaragaman konsumsipangan (diversifikasi pangan)
1 Berkembangnya kelompok wanitadalam pemanfaatan pekarangan
10 klp 20 klp 30 klp 40 klp 50 klp
2 Berkembangnya usaha mikro kecildalam pengolahan pangan lokalberbasis tepung-tepungan
10 unit 20 unit 30 unit 40 unit 50 unit
3 Meningkatnya pembinaankeamanan pangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
4 Meningkatnya sosialisasi danpromosi penganekaragamankonsumsi pangan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
5 Meningkatnya skor Pola PanganHarapan (PPH)
90,6 91,5 92,4 93,3 94,1
4 Peningkatan pemasaran hasilproduksi Pertanian/ perkebu-nan
1. Promosi Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan UnggulanDaerah :
Terlsedianya data informasi pasar 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Tersedianya sarana pendukungpelayanan STA
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Terlaksannya promosi produkolahan dan segar TPH
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. Sertifikasi produk perkebunanorganik
2 klp 3 klp 3 klp 3 klp 3 klp
244
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Terlaksananya pameran hasilproduksi perkebunan
2 kl 2 kl 2 kl 2 kl 2 kl
5 Peningkatan penerapan teknologipertanian/ perkebunan
1. Pelatihan dan BimbinganPengoperasian TeknologiPertanian Tepat Guna :Terlaksananya Sekolah LapangGAP/SOP pada tanaman salak
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
Terlaksananya Sekolah LapangGAP/SOP pada tanaman Anggrek
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
Terlaksananya Sekolah LapangGAP/SOP pada tanaman Krisan
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
Terlaksananya penerapanGAP/SOP pada tanaman salak
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
Terlaksananya penerapanGAP/SOP pada tanaman Anggrek
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
Terlaksananya SL - PTT Padi 120 unit 120 unit 120 unit 120 unit 120 unit
6 Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan
1 Peningkatan Kapasitas PenyuluhPertanian/ Perkebunan :
Terlaksananya Penilaian AngkaKredit Penyuluh dan POPT
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Tersusunnya Programa danRencana Kerja Penyuluhan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Evaluasi Programa Penyuluhan 9 Kali 9 Kali 9 Kali 9 Kali 9 Kali
Penilaian Penyuluh Berpresrasi 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
7 Peningkatan produksipertanian/perkebunan
1. Penyediaan sarana produksiperkebunan (intensifikasi danrehabilitasi tanaman)
50 ha 75 ha 75 ha 75 ha 75 ha
2. Penyediaan prasarana produksiperkebunan :
- Jalan Produksi 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km
245
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Cubang 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit
2. Meningkatkan pemeliharaan danpencegahan penyakit ternak
8 Pencegahan dan penang-gulangan penyakit ternak
a. Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
1. Pencegahan penyakit menularternak :
- Vaksinasi ND 50.000 ds 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %- Vaksinasi Al 45.000 ds 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Vaksin SE 50.000 ds 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Vaksinasi hog cholera 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
29.250 ds
- Vaksinasi rabies 43.250 ds 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
- Biosecurity pengendalian 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
kasus Al 4.500 ds
2. Pengawasan obat hewan 70 % 80 % 90 % 95 % 100 %
3. Pengembangan poskeswan 25 % 35 % 50 % 60 % 100 %
b. Pengendalian dan pembran-tasanpenyakit hewan
1. Pelayanan kesehatan hewanterpadu
30 % 50 % 70 % 80 % 100 %
2. Sosialisasi dan pengendalian 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
3. Pemetaan epidemiologi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Surveillance dan monitoring 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
c. Pengendalian kesehatanmasyarakat veteriner
1. Sosialisasi keamanan pangan 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
2. Pengawasan lalu litan ternak,produk ternak dan hewankesayangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Pengawasan dan pemantauanpemotongan hewan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
246
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Pengembangan RPH danperalatan
20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
8 Peningkatan produksi hasilpeternakan
a. Pembibitan dan perawatan 1. Optimalisasi IB 11.000 ds 12.400 ds 14.000 ds 15.900 ds 17.000 ds
2. PKB 3.000 ds 3.500 ds 4.000 ds 4.500 ds 5.000 ds
3. ATR 600 ds 500 ds 400 ds 300 ds 150 ds
4. Rekording 9.000 ds 10.000 ds 11.500 ds 13.000 ds 13.500 ds
b. Distribusi bibit ternak kepadamasyarakat
1. Sapi betina produktif 25 ekor 25 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor
2. Kambing gembrong 10 ekor 10 ekor 10 ekor 20 ekor 20 ekor
3. Babi 100 ekor 100 ekor 100 ekor 100 ekor 100 ekor
4. Ayam buras 1000 ekor 1000 ekor 1000 ekor 1000 ekor 1000 ekor
5. Sapi kereman 25 ekor 25 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor
c. Pengembangan pakan ternak 1. Pengembangan STS - 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit
2. Pengembangan kebun HMT - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
3. Pengolahan rumput kering (hay) - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
4. Pengadaan cubang 12 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit
5. Pengembangan gudang pakanternak
- 4 unit 4 unit 5 unit 5 unit
9 Peningkatan penerapan teknologipeternakan
1. Pengembangan bio gas 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 5 unit
2. Pengadaan alat pengolahan hasil 2 paket 6 paket 8 paket 10 paket 12 paket
3. Kursus pengolahan hasilpeternakan
2 paket 6 paket 8 paket 10 paket 12 paket
2. Kehutanan 1. Meningkatkan perlindungan dankonservasi sumber daya hutan
1. Perlindungan dan konservasisumber daya hutan
1. Pengendalian kebakaran hutandan lahan
45 % 50 % 55 % 65 % 75 %
247
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2 Meningkatnya kesadaranmasyarakat di sekitar kawasanhutan mengenai dampakkerusakan hutan
4 desa 8 desa 8 desa 8 desa 8 desa
3. Terpeliharanya kawasan hutanwisata dan hutan kota
2 unt 2 unt 2 unt 2 unt 2 unt
Meningkatnya rehabilitasi hutandan lahan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Rehabilitasi lahan kritis (reboisasi,hutan rakyat, penghijauanlingkungan)
600 ha 700 ha 700 ha 700 ha 700 ha
2. Penyediaan bibit/benih tanamankehutanan
1.100 ha 1.100 ha 1.100 ha 1.100 ha 1.100 ha
3 Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam rehabilitasihutan dan lahan
4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
3. Energi danSumberdaya Mineral
1. Meningkatkan perlindungansumber daya alam bawah tanahyang memadai.
1. Pembinaan dan pengawasanbidang pertambangan umum
1. Terlaksananya pengendaliankegiatan penambangan bahangalian C (capaian pertahun)
62 % 67 % 72 % 75 % 79 %
2. Reklamasi galian C 45 % 46 % 50 % 54 % 60 %
2. Peningkatan efektivitaspengelolaan, konservasi danrehabilitasi sumber daya alam
1. Terbinanya pengusaha pemakaiABT/AP
75 % 83 % 89 % 90 % 96 %
2. Efesiensi dalam pemanfaatanABT/AP
65 % 74 % 79 % 83 % 89 %
4. Pariwisata 1. Mengembangkan pariwisatakerakyatan yang dapat mem-berikan efek ganda bagimasyarakat lokal.
1. Pengembangan pemasaranpariwisata
1 Promosi dan pameran industripariwisata di dalam dan luarnegeri
6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket
2 Analisa pasar untuk promosi danpemasaran obyek wisata
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Pengembangan jaringankerjasama promosi pariwisata
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
248
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5 Peningkatan sarana danprasarana promosi kebudayaandan pariwisata
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Perbaikan infrastuktur penun-jangpariwisata, menjaga lingkunganalam secara berkelanjutan
2. Pengembangan destinasipariwisata
1. Pengembangan sosilalisasi danpenerapan serta pengawasanstandarisasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Mewujudkan kualitas pariwisatabudaya terpadu, yang berbasispada masyarakat.
3. Pengembangan kemitraan 1. Pelaksanaan pengembangan SDMmelalui penyuluhan sadar wisata
100% 100% 100% 100% 100%
2 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata melaluipemeliharaan obyek wisata
100% 100% 100% 100% 100%
4. Pengembangan pariwisata 1. Meningkatnya sarana danprasarana pariwisata
25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
2 Meningkat kunjungannyakedaerah karangasem
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
3 Pembangunan dan penguataninformasi data base
100% 100% 100% 100% 100%
5. Kelautan danPerikanan
1. Mengembangkan komoditasandalan, unggulan dan rintisanserta meningkatkan produktivitasdan produksi perikanan
1. Pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir
1. Terbinanya kelompok nelayan 20 klp 20 klp 20 klp 20 klp 20 klp
2. Terbinanya kelompok budidaya 10 klp 10 klp 10 klp 10 klp 10 klp
3. Pelatihan pengolahan danpemasaran perikanan
4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
4. Pemberdayaan masyarakatmandiri kelautan dan perikanan
1 klp 1 klp 1 klp 1 klp 1 klp
5. Mina politan garam 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
249
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Pemberdayaan masyarakatdalam pengawasan danpengendalian sumberdayakelautan
1. Pembinaan pokmas 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. Lomba pokmaswas 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
3. Penyuluhan bidang hukum kepadapokmaswas
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
4. Operasi pengamanan laut/perairan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. 3. Pengembangan budidayaperikanan
1. Pengembangan UPR 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2. Pengembangan budidaya ikan :
- Karper 19 paket 25 paket 30 paket 38 paket 43 paket
- Lele 58 paket 111 paket 225 paket 281 paket 340 paket
- Nila 30 paket 34 paket 43 paket 56 paket 65 paket
- Udang galah 230 paket 230 paket 230 paket 230 paket 230 paket
- Gurami 65 paket 84 paket 112 paket 140 paket 170 paket
4. Pengembangan perikanantangkap
1. Pengadaan sarana dan peralatanpenangkapan ikan :
4 kec 4 kec 4 kec 4 kec 4 kec
- Jaring apung 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
- Jaring insang 83 set 150 set 200 set 250 set 300 set
- Jukung - 10 unit 15unit 20 unit 25 unit
5. Optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan
1. Pengadaan sarana pengolahanhasil perikanan :
- Pembangunan pasar ikan 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Pembangunan bangsa 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
pengolahan ikan
- Colstorage - 1 paket - - -
Meningkatkan pengelolaansumberdaya ikan serta ekosistemperairan, pesisir dan daratan.
250
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Mobil pengangkut ikan - 1 unt 1 unt -
- Alat pengolah ikan - 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket
2. Latihan pengolahan ikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
6. Pembinaan perijinan danpengembangan usaha perikanan
1. Meningkatnya usaha perikananmelalui :
- Temu usaha perikanan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
- Sosialisasi perijinan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
- Fasilitasi kredit perikanan 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket
- Pameran potensi serta 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
produk kelautan & perikanan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Inventarisasi potensi dan
pengembangan usaha
kelautan dan perikanan
3. Pelatihan kewirausahaan - 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
4. Bantuan Paket Wirausaha - 20 paket 20 paket 20 paket 20 paket
6. Perdagangan 1. Meningkatkan Perlindungankonsumen dan pengawasanperdagangan
1. Perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan
1 Meningkatnya pengawasanperedaran barang dan jasa
240toko/kios
245 toko/kios 250toko/kios
255toko/kios
260toko/kios
2 Tera ulang alat UTTP 8.000 bh 8.025 bh 8.050 bh 8.075 bh 8.100 bh
3 Pengawasan alat UTTP 160 bh 200 bh 240 bh 280 bh 320 bh
4 Monitoring sembako dan barang-barang strategis lainnya
2 kl/bln 3 kl/bln 4 kl/bln 5 kl/bln 6 kl/bln
5 Pembinaan HAKI 2 kl/kec 3 kl/kec 4 kl/kec 5 kl/kec 6 kl/kec
6 Pendaftaran HAKI 10 bh 12 bh 14 bh 16 bh 18 bh
2. Meningkatkan PengembanganEkspor
2 Peningkatan kerjasamaperdagangan internasional
1. Pameran produk eksport luardaerah
1 kali/ 9komodite
1 kali/ 10komodite
1 kali/ 11komodite
1 kali/ 12komodite
1 kali/ 13komodite
251
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
3. Meningkatkan efisiensiperdagangan dalam negeri
3 Peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
1. Pameran pesta kesenian bali(PKB)
1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th 1 kali/th
2. Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan
1.000 exp 1.000 exp 1.000 exp 1.000 exp 1.000 exp
3. Terbangunnya Pusat seniTradisional
1 unit - - - -
4. Terbangunnya Pasar Seni Manggis 1 Unit - - - -
5. Terbangunnya sarana danprasarana pasar Amlapura Timur
1 Unit - - - -
6. Terbangunnya sarana danprasarana pasar Amlapura barat
1 Unit - - - -
7. Terbangunnya sarana danprasarana pasar desa Menanga,Susuan, Seraya, Ulakan,Pesangkan)
- 2 Unit 2 Unit 1 unit -
8. Terwujudnya sarana danprasarana pasar tukad eling,pasar selat, pasar subagan, pasarbebandem, pasar mangsul danpasar kalanganyar
- 2 Unit 2 Unit 2 Unit -
9. Terpeliharanya sarana danprasarana pasar
- 2 kec. 2 kec. 2 kec. 2 kec.
4. Meningkatkan pembinaanpedagang kaki lima
4 Pembinaan pedagang kaki limadan asongan
1. Penyuluhan peningkatan disiplinpedagang kaki lima dan asongan
320 org 325 org 330 org 335 org 340 org
7. Perindustrian 1. Meningkatkan pengembanganIKM
5 Pengembangan industri kecil danmenengah
1. Pembinaan IKM dalammemperkuat jaringan klusterindustri
8 klp/15org
8 klp/15 org 8 klp/20org
8 klp/20org
8 klp/25org
2. Penerapan manajemen mutumelalui GKM
1 klp/10org
1 klp/10 org 1 klp/10org
1 klp/10org
1 klp/10org
3. Pembinaan perajin olehdekranasda kabupatenkarangasem
10 klp 10 klp 10 klp 10 klp 10 klp
252
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
4. Pembinaan pencegahan limbahIKM
100 org 100 org 100 org 100 org 100 org
5. Pendataan Potensi Indag 80% 80% 90% 90% 100%
6. Temu Usaha Perajin / Pedagang 30 orang 35 orang 40 orang 45 orang 50 orang
7. Monitoring / PengawasanPencemaran Limbah IKM
60 Prsh 65 Prsh 70 Prsh 75 Prsh 80 Prsh
2. Meningkatnya pendataan industri 6 Penataan struktur industri 1. Pameran Industri kecil / kerajinandalam Daerah
10 produkIKM
12 produkIKM
14 produkIKM
16 produkIKM
18 produkIKM
2. Pameran Produk Industri dankerajinan luar Daerah
10Komodite
12 Komodite 14Komodite
16Komodite
18Komodite
3. Penyediaan sarana maupunprasarana bagi IKM
5 klp 6 klp 8 klp 10 klp 12 klp
4. Pengembangan Sentra-sentraIndustri Potensial
80% 80% 90% 90% 100%
8. Transmigrasi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia transmigrasi asalbali
1 Transmigrasi Lokal 1. Penyediaan data calontransmigrasi, pelatihanpeserta/calon transmigran,KSADdanpengiriman pesertatransmigran ke daerah tujuan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
253
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
254
254
BAB Vlll
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja
atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan
mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah
disepakati bersama.
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat
rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan
datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator
kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program
adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
(efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil
(outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup
kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara
untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.
Dalam hal ini, untuk melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian
sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian,
indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah
haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil.
Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur
tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator
kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai
indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur
untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah
ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian
sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan
yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas
program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan
pembangunan daerah.
255
Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 8.1Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKabupaten Karangasem
No
ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Satuan
KondisiKinerjaPadaAwal
PeriodeRPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja
Pada AkhirPeriodeRPJMD
Thn2010
Th2011
Th2012
Th2013
Th2014
Th2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I ASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKAT
a Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,38 5,75 6,12 6,49 6,86 7,21 7,21
1.2 PDRB (Harga Konstan) Rp Milyar 1792,25 1839,74 1889,78 1942,69 1998,64 2.058,01 2.058,01
1.2 Laju Inflasi % 5,99 5,71 5,43 5,14 4,86 4,58 4,58
1.3 PDRB Perkapita (Harga Berlaku) Rp Juta 10,94 11,97 13,21 14,74 16,67 19,19 19,19
1.4 Persentase penduduk di atas gariskemiskinan % 93,22 94,11 95 95,89 96,78 97,67 97,67
1.5 Angka kriminalitas yang ditangani % 100 100 100 100 100 100 100
b Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Angka melek huruf % 75,87 76,58 77,30 78,01 78,73 79,44 79,44
1.2 Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 6 6 6 9 9 12 12
1.3 Pemerataan Pendidikan (APK)
APK SD % 114,39 114,11 114,11 114,22 114,44 114,66 114,66
APK SMP % 100,35 97,07 97,07 99,01 100 100 100
APK SMA/SMK/MA % 58,51 51,67 51,77 51,87 51,97 52,07 52,07
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan SD SD SD SMP SMP SMA SMA
1.5 Angka Partisipasi Murni (APM)
APM SD % 99,31 99,39% 99,39% 99,58% 99,77% 100% 100%
APM SMP % 70,95 66,53% 66,66% 66,79% 66,92% 70% 70%
APM SMA/SMK/MA % 41,38 35,95% 36,02% 36,09% 36,16% 36,23% 36,23%
256
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi Per 100 KH 8,7 7,96 7,22 6,48 5,74 5 5
2.2 Angka Usia Harapan Hidup tahun 67,94 68,01 68,08 68,15 68,22 68,29 68,29
2.3 Persentase balita gizi buruk % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2.4 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000KH 25,3 24,8 24,3 23,8 23,3 22,8 22,8
3 Ketenaga kerjaan
3.1 Rasio Penduduk yang bekerja % 57 58 59 60 61 65 65
c Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian Bh/kelompok 25 30 30 32 33 34 34
1.2 Jumlah Gedung kesenian Bh 1 1 1 1 1 1 1
2 Pemuda dan Olah Raga
2.1 Jumlah klub olah raga Bh/klub 21 22 24 26 28 30 30
2.2 Jumlah gedung olah raga bh 1 1 2 2 2 2 2
II ASPEK PELAYANAN UMUM
a Fokus Layanan urusan wajib
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 90,23 93,66 97,09 100 100 100 100
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usiasekolah
Orang/sekolah
SD (rasio nasional 180-240) 142 149 157 165 172 180 180
SMP (rasio nasional 240-360) 433 419 404 389 375 360 360
1.1.3 Rasio guru terhadap murid
SD 13 13 12 12 11 10 10
SMP 15 14 13 12 11 10 10
1.2 Pendidikan Menengah
1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 50,74 54,24 57,74 61,24 64,74 68,24 68,24
1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usiasekolah
Orang/sekolah 383 379 375 372 368 364 360
1.2.3 Rasio guru terhadap murid Guru/murid 10 10 10 10 10 10 10
1.3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Sekolah pendidikan SD dengan kondisibangunan baik % 87,56 91,93 96,52 100 100 100 100
1.3.2Sekolah pendidikan SMP danSMA/SMK/MA dengan kondisi bangunanbaik
% 80,59 84,33 88,54 92,96 97,6 100 100
257
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.4 Pendidikan Usia Dini
1.4.1 Pendidikan Usia Dini (meningkatnya APKPAUD) % 20 20 25 30 35 40 40
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD % 2,8 2,2
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP % 0,1 0,1
1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 0,12 0,12 0,11 0,06
1.6 Pendidikan Menengah
1.6.1 Angka kelulusan SD % 100 100 100 100 100 100 100
1.6.2 Angka kelulusan SMP % 99,90 99,90 100 100 100 100 100
1.6.3 Angka kelulusan SMA/SMK/MA % 99,88 99,88 99,89 99,94 100 100 100
1.6.4 Angka melanjutkan SD % 97,20 97,80 100 100 100 100 100
1.6.5 Angka melanjutkan SMP % 77,42 80,87 84,91 89,16 100 100 100
1.6.6 Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-II % 84,30 84,30 88,52 97,37 100 100 100
2 Kesehatan
2.1 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Org/ 100.000 24 27 30 33 36 39 39
2.2 Rasio bidan per 100.000 Penduduk Org/ 100.000 39 43 47 51 55 58 58
2.3 Meningkatnya cakupan kunjungan ibuhamil K4 % 93,76 98% 98% 98% 98% 98% 98%
2.4Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
% 90 100 100 100 100 100 100
2.5 Persentase desa kelurahan UCI % 100 100 100 100 100 100 100
2.6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatperawatan % 100 100 100 100 100 100 100
2.7 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit TBC BTA % 85 85 85 85 85 85 85
2.8 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100
2.9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin % 80 100 100 100 100 100 100
2.10 Cakupan kunjungan bayi % 90 90 90 90 90 90 90
2.11 Meningkatnya cakupan rawat jalanPuskesmas % 15 15 15 15 15 15 15
2.12 Meningkatnya cakupan rawat inapPuskesmas % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang Jaringan Jalan dalamKondisi baik
% (jumlah jlndlm kondisibaik/jumlahpjg jalan)
53,57 56,22 58,42 61,22 63,72 66,22 66,22
258
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.2 Rasio jaringan Irigasijmlh jaringanirigasi/luaslahan yg
diairi1: 53,41 1: 51,41 1: 49,70 1: 48,01 1: 46,43 1: 44,95 1: 43,56
3.5Jalan Penghubung Kabupaten dari ibu kotakecamatan ke kawasan permukimanpenduduk (minimal dilalui roda 4)
km 661,990 665 670 675 680 685 690
3.6 Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisibaik % 132,14 137,14 142 147 152 157 162
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air bersih % 80 80 81 83 84 86 86
4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 92,64 94,11 95,58 97,05 98,52 100 100
4.3 Rumah tangga bersanitasi % 79,12 79,3 79,47 79,65 79,82 80 80
4.4 Lingkungan pemukiman sehat % 71,15 72,92 74,69 76,46 78,23 80 80
4.5 Rumah layak Huni % 85 85 87 88 89 90 90
5 Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB % 60,54 62,43 64,32 66,22 68,11 70 70
5.2 Rasio bangunan ber-IMB per satuanbangunan % 94,67 95,54 96,41 97,28 98,15 99,02 99,02
6 Perencanaan Pembangunan
6.1Tersedianya dokumen perencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA
Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
6.2Tersedianya dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA
Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
6.3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPDyang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
6.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalamRKPD % 100 100 100 100 100 100 100
7 Perhubungan
7.1Jumlah arus penumpangangkutan umum
bh 9.963 9.849 9.940 10.035 10.140 10.250 10.250
7.2 Rasio Ijin trayek Bh/0rg 1.394 1.600 1.680 1.770 1.860 1.860 1.860
7.3 Jumlah uji KIR angkutan umum bh 2.637 2.737 2.837 2.937 3.037 3.137 3.137
7.4 Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal Bus bh 3/1 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2
7.5 Angkutan Darat bh 3060 3160 3261 3360 3460 3560 3560
7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum % 37,79 41,59 45,19 48,69 52,09 55,39 55,39
7.7 Lama Pengujian kelayakan angkutanumum (KIR) menit 30 30 30 30 30 30 30
7.8 Persen pengujian kelayakan angkutanumum % 90 90 90 90 90 90 90
259
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8 Lingkungan Hidup
8.1Persentase penanganansampah
% 74 70 70 75 75 80 80
8.2 Pengawasan terhadap usaha/kegiatan ygwajib Amdal, UKL/UPL, DPPL DAN IJIN prshn 50 50 60 70 80 90 90
8.3 Tempat pembuangan sampah (TPS) Bh 59 100 100 100 100 100 559
8.4 Penegakan Hukum Lingkungan % 100 100 100 100 100 100 100
9 Pertanahan
9.1 Pensertifikatan tanah % 100 100 100 100 100 100 100
9.2 Penyelesaian kasus tanah negara % 100 100 100 100 100 100 100
9.3 Penyelesaian izin lokasi % 100 100 100 100 100 100 100
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Persentase penduduk yang memiliki Aktakelahiran per 1.000 penduduk % 88,86 90,72 92,58 94,44 96,3 100 100
10.2 Kepemilikan KTP % 91,43 92,86 94,29 95,72 97,15 100 100
10.3 Terlaksananya sistem SIAK online % - - 100 100 100 100 100
11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
11.1 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah % 100 100 100 100 100 100 100
11.2 Terbinanya 10 program pokok PKK Kec 8 8 8 8 8 8 8
11.3Penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakankekerasan
% 100 100 100 100 100 100 100
11.4 Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dan bayi baru lahir % 100 100 100 100 100 100 100
12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera
12.1 Rasio Akseptor KB % 79,45 81,56 83,67 85,78 87,89 90 90
12.2 Cakupan peserta KB aktif % 83,72 84,98 86,24 87,5 88,76 90 90
13 Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, pantijompo dan panti rehabilitasi bh 4 4 4 4 4 4 4
13.2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 18,18 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91
13.3 Penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial % 100 100 100 100 100 100 100
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi angkatan kerja % 57 58 59 60 61 65 65
14.2 Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun % 10 12 14 16 18 20 20
260
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
14.3 Pencari kerja yang ditempatkan % 57 58 59 60 61 65 65
14.4 Tingkat pengangguran terbuka % 54,63 34,06 30,96 27,08 25,77 15,43 15,43
14.5 Keselamatan dan perlindungan % 50 50 50 50 50 50 50
14.6 Perselisihan buruh dan pengusahaterhadap kebijakan pemerintah daerah % 50 54 58 60 62 65 65
15 Koperasi dan UKM
15.1 Persentase koperasi aktif % 90 91 91 91 91 91 91
15.2 Usaha mikro dan kecil % 0,8 0,17 0,32 0,35 0,38 0,4 0,4
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah Investor berskala nasional(PMD/PMN)dan PMA % 40 42 44 46 48 50 50
16.2 Realisasi investasi % 33,84 47,07 60,3 73,53 86,76 100 100
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali kali 1 1 1 1 1 1 1
17.2 Penyelenggaraan pesona Budaya kali 1 1 1 1 1 1 1
17.3 Peningkatan aktifitas seni budaya untukupacara agama % 75 75 80 90 95 100 100
17.4 Pemberian bansos dan hibah lokasi 305 325 330 335 350 350
18 Kepemudaan dan Olah Raga
18.1 Jumlah organisasi pemuda bh 10 10 10 10 10 10 10
18.2 Jumlah kegiatan kepemudaan kali 1 1 1 1 1 1 1
19 Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri
19.1 Jumlah tenaga pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan di desa/kel org 3.399 3.399 3.399 3.399 3.399 3.399 3.399
19.2 Jumlah bangunan pos jaga/ronda didesa/kel Pos jaga 85 93 101 109 117 125 125
19.3 Pengamanan wilayah pantai % 100 100 100 100 100 100 100
20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat daerah, Kepegawaian danPersandian
20.1 Jumlah Linmas per jumlah 10.000penduduk % 0,75 0,73 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67
20.2 Pendidikan politik masyarakat % 50 50 50 50 50 50 50
20.3 Jumlah/frekuensi kegiatan pengamanandalam setahun kali 13 10 13 14 15 16 16
20.4 Pendataan dan penghapusan aset daerah % 100 100 100 100 100 100 100
261
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
20.5 Pembahasan rancangan Perda Buah 12 12 12 12 12 12 12
20.6 Sistem informasi pelayanan perijinan danadministrasi pemerintah buah 100 100 100 100 100 100 100
20.7 Penegakan PERDA % 100 100 100 100 100 100 100
21 Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan bh - - - - - -
21.2 Ketersediaan pangan utama % 178,3 191,63 197,96 207,46 216,24 228,67 228,67
21.3 Ketersediaan Energi dan protein perkapita 65 70 75 80 85 90 90
21.4 Penguatan Cadangan pangan 35 40 45 50 55 60 60
21.5 Ketersediaan informasi pasokan harga danakses pangan di daerah 65 70 75 80 85 90 90
21.6 Stabilitas harga dan pasokan pangan 65 70 75 80 85 90 90
21.7 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,6 91,5 92,4 93,3 94,1 94,1
21.8 Pengawasan dan pembinaan ketahananpangan 55 60 65 70 75 80 80
21.9 Penanganan daerah rawan pangan 35 40 45 50 55 60 60
22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
22.1 Kelompok binaan lembaga pemberdayaanmasyarakat (LPM) % 100 100 100 100 100 100 100
22.2 Terlaksananya 10 Program Pokok PKK%
100 100 100 100 100 100 100
23 Statistik
23.1 Buku ’’Karangasem Dalam Angka” Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
23.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada
24 Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara buku % 15 38 60 65 75 85 85
24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Org 30 40 50 60 75 90 90
25 Informasi dan Komunikasi
25.1 Website milik pemerintah daerah buah 1 1 1 1 1 1 1
25.2 Pameran/expo kali 1 1 1 1 1 1 1
26 Perpustakaan
26.1 Pengadaan bahan pustaka % 100 100 100 100 100 100 100
26.2 Meningkatnya ketrampilan pengelolaperpustakaan % 100 100 100 100 100 100 100
26.3 Layanan Mobil pintar % 10 20 40 60 80 100 100
26.4 Pembinaan Perpustakaan Sekolah % 21,18 42,35 62,35 82,35 100 100
262
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
b Fokus Layanan Pilihan
1 Pertanian
1.1 Kontribusi sektor peternakan terhadapPDRB (%) % 4,61 4,7 4,79 5,69 5,78 5,87 5,87
1.2 Jumlah lembaga petani yang ditingkatkanpengetahuan, sikap dan ketrampilannya klp 3 27 27 27 27 27
1.3 Pelayanan kesehatan hewan terpadu % 30 50 70 80 100 100
2 Kehutanan
2.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan ha 537 535 785 625 625 625 ?
2.2 Kerusakan kawasan hutan kawasan - - - - - - -
3 Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Reklamasi Galian C % 40 45 46 50 54 60 60
3.2 Terbinanya pengusaha pemakai ABT/AP % 65 75 83 89 90 96 96
4 Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata % 10 10 10 10 10 10 60
4.2 Konstribusi sektor pariwisata terhadapPDRB % 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,45
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi Perikanan % 86,30 93,46 93,37 93,46 93,46 93,46 93,46
5.2 Konsumsi Ikan % 43,78 45,70 48,45 51,35 54,44 57,71 61,10
5.3 Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan % 94,59 92,5 95,23 93,33 95,74 94,00 96,15
6 Perdagangan
6.1 Jumlah produk unggulan daerah yangmemenuhi kualifikasi ekspor
Komoditi(jenis) 9 9 10 11 12 13 13
6.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usahainformasi klp - 320 325 330 335 340 340
7 Perindustrian
7.1 Jumlah Produk unggulan daerah yangmemenuhi kualifikasi ekspor
Komoditi(jenis) 6 6 7 8 9 10 10
7.2 Tertibnya UTTP di 8 Kecamatan buah 8.000 8.000 8.025 8.050 8.075 8.100 8.100
7.3 Cakupan Bina Kelompok Pengerajin Klp, org 8 klp ; 15orang
8 klp ; 15orang
8 klp ; 20orang
8 klp ; 20orang
8 klp ; 25orang
8 klp ; 25orang
8 klp ; 25orang
8 Ketransmigrasian
8.1 Transmigrasi Swakarsa KK - 25 25 25 25 25 125
263
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
III ASPEK DAYA SAING
a Fokus Kemampuan Ekonomi daerah
1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,38 5,75 6,12 6,49 6,86 7,21 7,21
2 Pertanian
2.1 Peningkatan kemampuan kelompok tani % 40 45 50 55 60 65 65
b Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1 Perhubungan
1.1 Panjang jalan yang kondisinya baik % 53,57 62,86 72,14 81,43 90,71 100 100
2 Penataan ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW % 100 100 100 100 100 100 100
3 Lingkungan Hidup
3.1 Ketersediaan air bersih % 80 80 81 83 84 86 86
4 Komunikasi dan Informasi
4.1 Persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik % 92,64 94,11 95,58 97,05 98,52 100 100
4.2 Persentase penduduk yang menggunakanHP/telepon % 69 72 77 80 83 85 85
c Fokus Iklim Berinvestasi
1Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat daerah, Kepegawaian danPersandian
1.1 Lama proses perijinan hari 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Jumlah dan macam pajak dan restribusidaerah jenis 22 26 28 28 30 30 30
1.3 Jumlah PERDA yang mendukung iklimusaha %
d Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 Or/10000pddk 9 15 17 18 19 20 20
1.2 Rasio ketergantungan per 100 pendudukproduktif % 59 57 55 54 52 50 50
264
BAB lX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
9.1 Pedoman Transisi
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan 26 bidang urusan wajib dan 8
bidang urusan pilihan. Pedoman program transisi untuk masing-masing urusan adalah
sebagai berikut:
1. Pendidikan
Program Pendidikan untuk tahun 2015 penekanan pada : progam pendidikan anak
usia dini (PAUD), program wajib belajar (wajar) 9 tahun dan program pendidikan
menengah dengan pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu dan
berprestasi, program pendidikan formal dan non formal, peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan, program pendidikan luar biasa, program peningkatan sekolah
berstandar internasional (SBI) SD, SMP dan SMA/SMK serta program peningkatan
manajemen pelayanan pendidikan.
2. Kesehatan
Bidang kesehatan sampai tahun 2015 dengan program pengembangan
dititikberatkan pada program peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan
pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan
kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan
dalam kandungan sampai usia lanjut, peningkatan dan pemeliharaan mutu, efisiensi
akuntabilitas lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumberdaya
manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, mutu serta
ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan hubungan kerjasama
dan koordinasi antar daerah baik antara kabupaten/kota maupun antara provinsi dengan
kabupaten/kota, pengembangan jaminan sosial kesehatan masyarakat (jamkesmas);
program pengawasan obat dan makanan serta pemantapan manajemen pembangunan
kesehatan dengan konsep paradigma sehat secara sinergis lintas sektor.
265
3. Pekerjaan Umum
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang sanitasi (air
minum, sampah dan air limbah) sebagai upaya untuk memenuhi target nasional berupa
target Melinium Development Goals (MDGs) yaitu meningkatkan pelayanan sebanyak 50
persen dari pelayanan yang belum dapat terlayani sampai tahun 2015. Beberapa
program transisi yang telah direncanakan yaitu Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) bidang cipta karya yang telah menjadi kesepakatan antara
Bupati/Walikota dan Gubernur serta renstra Provinsi Bali sebagai acuan dalam
membangun infrastruktur yang berhubungan dengan sanitasi adalah:
1) Pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
2) Pembangunan sistem perpipaan pengelolaan air limbah.
3) Pembangunan instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST).
Dalam bidang sarana dan prasarana wilayah lainnya adalah meningkatkan sistem
transportasi dan pelabuhan regional serta aksesibilitas kawasan.
4. Perumahan
Dalam upaya meningkatkan kepemilikan dan kualitas rumah layak huni bagi
masyarakat berpengasilan rendah sesuai sasaran pembangunan bidang perumahan,
maka program transisi yang direncanakan adalah melakukan pengembangan dan
penataan bangunan untuk mempertahankan nuansa bangunan tradisional sesuai
arsitektur Bali.
5. Penataan Ruang
Dalam rangka memberikan arahan pemanfaatan ruang secara berkualitas serta
menjamin kepastian hukum terhadap keberlanjutan investasi sesuai rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Karangasem yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana
rinci tata ruang, maka urusan penataan ruang pada tahun 2015 diarahkan pada program
perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian
pemanfaatan ruang.
266
6. Perencanaan Pembangunan
Dalam tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Karangasem, urusan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015
diarahkan pada program :
1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah seperti penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan
pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yaitu
pengembangan sumber daya manusia.
3. Pengembangan iptek seperti pembinaan dan penilaian pengembangan iptek.
4. Kerjasama pembangunan mencakup penyusunan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan indikator ekonomi tahun 2015, penyusunan Indek Pembangunan Manusia
(IPM), gini ratio dan distribusi pendapatan tahun 2015, koordinasi penelitian dan
pengembangan iptek untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyempurnaan dan pengembangan statistik perencanaan pembangunan seperti
pengembangan pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan serta
tersedianya informasi hasil-hasil pembangunan.
6. Pendayagunaan sistem pengendalian/monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan
seperti pelaksanaan pengendalian/monitoring dan penyusunan laporan serta evaluasi
kinerja pembangunan.
7. Perhubungan
Beberapa program transisi yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 bidang fisik sarana dan prasarana
perhubungan/transportasi adalah:
1. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan.
2. Penyelesaian pembangunan pelabuhan laut Tanah Ampo.
3. Study/peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan Gilimanuk– singaraja - Amed.
4. Study rencana induk pelabuhan penyeberangan Amed - Ampenan.
267
8. Lingkungan Hidup
Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan konservasi sumber
daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program
peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya dan lingkungan hidup.
9. Pertanahan
Urusan pertanahan untuk tahun 2015 pada prinsipnya masih berlanjut melalui
program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan catatan sipil untuk tahun 2015 diarahkan pada program
penataan administrasi kependudukan.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak untuk tahun 2015 diarahkan
pada program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi, program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera untuk tahun 2015 diarahkan pada
program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
13. Sosial
Kesejahteraan sosial untuk tahun 2015 diarahkan pada : program peningkatan
kualitas dan penyebarluasan informasi; program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), program
pelayanan dan rehabilitasi sosial, program pembinaan anak terlantar, program
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program pengembangan sarana dasar
perumahan dan permukiman, program peningkatan kualitas dan perlindungan
perempuan dan program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
268
kejuangan, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dan program upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba.
14. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diarahkan pada program kualitas dan
produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program
perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Untuk UMKM-Koperasi, program yang perlu diperhatikan pada tahun 2015 yaitu :
Meningkatkan usaha dan kelembagaan koperasi, meningkatkan kemitraan usaha kecil,
menengah dan koperasi, dan meningkatkan sumber daya manusia pengusaha kecil,
menengah dan koperasi.
16. Penanaman Modal
Program yang harus tetap diperhatikan pada tahun 2015 untuk penanaman modal
yakni: program peningkatan potensi investasi, promosi peningkatan pelayanan perijinan
dan pengendalian, dimana program ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan
pembangunan yang dapat mendorong dan mengembangkan program pembangunan
yang lain.
17. Kebudayaan
Bidang Kebudayaan dengan program transisi yang perlu dilaksanakan pada tahun
2015 lebih difokuskan pada program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan
kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya serta program peningkatan kualitas dan
penyebarluasan informasi.
18. Pemuda dan Olah raga
Urusan bidang pemuda dan olah raga pada program transisi tahun 2015 lebih
difokuskan pada program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dalam rangka mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat secara berkesinambungan di daerah Karangasem, agar bebas
269
dari ancaman gangguan, hambatan dan tantangan, pada program transisi lebih
difokuskan pada pemikiran masyarakat Karangasem melalui pengamanan.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bidang otonomi daerah dengan penekanan pada program penerangan bimbingan
dan kerukunan hidup beragama, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan
kelembagaan sarana dan prasarana agama serta Program Pelayanan Kesehatan
masyarakat.
21. Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan untuk tahun 2015 diarahkan pada program peningkatan
ketahanan pangan.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk tahun 2015 diarahkan
pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, program pengembangan
kelembagaan ekonomi perdesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan wilayah
dan pemberdayaan TTG.
23. Statistik
Urusan Statistik untuk tahun 2015 diarahkan pada program pengembangan data/
informasi/statistik dalam rangka peningkatan kualitas data pendukung perencanaan
daerah.
24. Kearsipan
Kearsipan dengan program transisi tahun 2015 penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah, program sistem pengelolaan kearsipan.
25. Komunikasi dan Informatika
Program dibidang komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 semakin
ditingkatkan baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia
pemakainya. Hal ini diakibatkan oleh tingkat kemajuan teknologi komunikasi dan
informatika pada masa yang akan datang semakin meningkat dengan pesat.
270
Kedepannya, pengawasan dibidang komunikasi dan informatika adalah sangat
mutlak diperlukan dimana untuk bisa mengejar kemajuan dan bersaing dengan daerah
lain dalam rangka memajukan pembangunan akan ditentukan oleh tingkat pengawasan
terhadap bidang komunikasi dan informatika.
26. Perpustakaan
Program bidang perpustakaan dan kearsipan pada program transisi dengan
penekanan program pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
program pengelolaan kearsipan, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
bidang kepustakaan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
serta peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi.
Urusan Pilihan
1. Pertanian
Program untuk tahun 2015 pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan
masih tetap dilanjutkan melalui program peningkatan ketahanan pangan, program
pengembangan agribisnis dan program peningkatan kesejahteraan petani.
2. Kehutanan
Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pemanfaatan
potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan
dan konservasi sumber daya hutan, program pembinaan dan penertiban industri hasil
hutan, program peningkatan kualitas pelayanan publik, program perencanaan dan
pembangunan kehutanan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program perencanaan
dan pembangunan kehutanan.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan umum, program peningkan efektivitas pengelolaan,
konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, program pengelolaan dan pengembangan
bidang pertambangan umum, program pembinaan dan pengembangan usaha
ketenagalistrikan, usaha energi terbarukan dan konservasi energi.
271
4. Pariwisata
Program transisi pariwisata yang perlu dilaksanakan pada tahun 2015 adalah lebih
dititikberatkan pada :
1) Promosi/pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri.
2) Pencitraan produk wisata, mencakup pembenahan destinasi pariwisata,
peningkatan kualitas produk wisata, peningkatan jaringan kemitraan antar pelaku
pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
5. Kelautan dan Perikanan
Sedangkan untuk sektor perikanan dan kelautan : program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir, program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan
pengendalian sumber daya kelautan, program pengembangan perikanan budidaya,
program pengembangan perikanan tangkap, program optimalisasi pengolahan dan
pemasaran produksi perikanan dan program pengelolaan dan pengembangan
sumberdaya kelautan dan perikanan.
6. Perdagangan
Program perdagangan untuk tahun 2015 yang merupakan program lanjutan dari
sektor perdagangan yaitu program pelayanan perdagangan industri melalui single
window yang arahnya untuk mempermudah dan memperlancar ijin yang dikeluarkan.
7. Industri
Program industri untuk tahun 2015 yang perlu diperhatikan tindak lanjutnya adalah
program pengembangan kompetensi inti daerah.
8. Ketransmigrasian
Ketransmigrasian untuk tahun 2015 diarahkan pada program pengembangan
wilayah ketransmigrasian.
9.2 Kaidah Pelaksanaan
9.2.1 RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Penyusunan Renstra-SKPD
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa
272
RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional. RPJMD memuat
arah kebijakan umum, kebijakan keuangan, program dan strategi. Berdasarkan hal
tersebut maka penyusunan Renstra SKPD wajib mempedomani RPJMD. Hal ini
dimaksudkan agar terwujud keselarasan kebijakan dan program didalam mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan.
Berdasarkan kedudukannya, RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat politis yang harus di pertanggungjawabkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan Renstra SKPD adalah merupakan penjabaran yang
harus dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut
maka kebijakan program-program direncanakan dalam Renstra SKPD agar bersinergi
dengan kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD sehingga terwujud
keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi program-program pembangunan.
9.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam Penyusunan RKPD
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RKPD merupakan penyebaran
dari RPJMD dan mengacu pada RKP. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka
penyusunan RKPD wajib berpedoman pada RPJMD.
Disamping itu pula secara hirarki, RPJMD adalah dokumen Perencanaan Jangka
Menengah yang memiliki rentang waktu lima tahun, sedangkan RKPD adalah dokumen
perencanaan tahunan daerah. Untuk itu arah kebijakan dan program yang telah
disepakati dalam RPJMD hendaknya mampu dijelaskan kedalam RKPD. Baik dokumen
RPJMD maupun dokumen RKPD sama-sama memuat program dekonsentrasi,
desentralisasi dan pembantuan. Dari sisi substansi antara materi RPJMD dengan RKPD
sangat terkait terutama terhadap pencapaian sasaran makro dan sasaran sektoral atau
bidang-bidang pembangunan.
Apabila terjadi kepakuman dalam pelaksanaan RPJMD dimana masa berlaku telah
habis maka didalam RPJMD telah tercantum program-program transisi yang dapat
dijadikan pedoman didalam penyusunan RKPD.
273
9.2.3 Penguatan peran para stakehorders/pelaku dalam pelaksanaan RPJMDaerah
Salah satu azas dan pendekatan pembangunan secara reformasi adalah
partisifasipasi pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
berpatisifasi baik mulai dari perencanan, pelaksanaan maupun pengawasan, keterlibatan
masing-masing dalam proses pembangunan sangat penting artinya sebagai upaya
meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi masyarakat. Pembangunan yang
dilaksanakan pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga
peran masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program pembangunan adalah
sangat penting.
Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sejak dini sudah harus
diikutkan. Masyarakat agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan dan
hendaknya dapat memanfaatkan momen-momen yang diciptakan oleh pemerintah untuk
menyampaikan aspirasinya.
Disamping itu pula peran masyarakat akan semakin penting bila masyarakat
mampu meningkatkan wawasannya tentang sistem pemerintahan sehingga dapat
memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah.
9.2.4 RPJMD merupakan dasar melakukan evalausi kinerja terhadappelaksanaan pembangunan lima tahunan
Sejalan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
mengenai pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-
masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Bab VI mengenai Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah. Pelaksanaan strategi dan mekanisme pengendalian dan
pengawasan yang meliputi pengembangan dan penyebaran informasi secara luas,
penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan berkala yang didasarkan pencapaian
target dan indikator kinerja, verifikasi independen atas laporan dan pelibatan berbagai
komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
274
BAB X
P E N U T U P
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan RPJM nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem Tahun 2010-2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai:
1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan
pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPA-S), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
2. Pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKPD Kabupaten
Karangasem.
3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas,
keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan Kabupaten dan Kota se-
Bali serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
4. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan.
5. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan
serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun
2011-2015, sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah
dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karangasem.
Untuk itu RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, dapat dijadikan
275
pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan
penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karangasem serta terintegrasi dengan
arah pembangunan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG