Peran Peta Partisipatif dalam Perencanaan Tata...
Transcript of Peran Peta Partisipatif dalam Perencanaan Tata...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peran Peta Partisipatif dalam
Perencanaan Tata Ruang
Oleh: Oswar Muadzin Mungkasa
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Jakarta, 21 Mei 2015
Kementerian PPN/Bappenas
Kerangka Presentasi
1 • Penataan Ruang
2 • RTR Kawasan Perdesaan
3 • Peran Peta Partisipatif
4 • SDM Penyusun RTR
5 • RPJMN 2015-2019
6 • Identifikasi Penyediaan Peta Desa Tahun 2016
7 • Penutup
Kementerian PPN/Bappenas
Penataan Ruang
Pasal 1 (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
• Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pasal 1 (11) UUPR
• Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penatan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 1 (16) UUPR
• Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
Kementerian PPN/Bappenas
Pelaksanaan Penataan Ruang
Kementerian PPN/Bappenas
Rencana Tata Ruang
Rencana Umum Tata Ruang
• RTRWN
• RTRW Provinsi
• RTRW Kabupaten
• RTRW Kota
Rencana Rinci Tata Ruang
• RTR Pulau/Kepulauan
• RTR KSN
• RTR KSP
• RTR KS Kab/Kota
• RDTR Wilayah Kabupaten/Kota
Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah
administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang.
Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis
kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat
mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.
Kementerian PPN/Bappenas
RTR Kawasan Perdesaan
Pasal 49 UUPR
• Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten
Pasal 79 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota
Pasal 83 (3a) UU Desa
• Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan harus sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
Kementerian PPN/Bappenas
RTR Kawasan Perdesaan (2)
Pasal 123 (2a) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pembangunan kawasan perdesaan antara lain: penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif
Pasal 125 (1) PP Desa
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa
Pasal 125 (3b) PP Desa
• Pelibatan Pemerintah Desa antara lain: memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa
Kementerian PPN/Bappenas
Perizinan Pemanfaatan Ruang
8
Izin pemanfaatan ruang
dikeluarkan/ diputuskan oleh
Kepala Daerah.
Izin Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
a. Izin Prinsip, diberikan berdasarkan
RTRW Kabupaten/Kota;
b. Izin Lokasi, diberikan berdasarkan
RTRW Kabupaten/Kota;
c. Izin Penggunaan Pemanfaatan
Tanah, diberikan berdasarkan izin
lokasi; dan
d. Izin Mendirikan Bangunan, diberikan
berdasarkan RDTR dan peraturan
zonasi.
PP No.15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kementerian PPN/Bappenas
Peran Peta Partisipatif
Musyawarah Desa: Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Penetapan Peraturan Desa: Tata Ruang Kawasan
Perdesaan
Penyusunan/Revisi RTRW Kabupaten/Kota: Rencana Tata
Ruang Kawasan Perdesaan
Perlu mengatur:
• Ruang lingkup
substansi tata
ruang
kawasan
perdesaan
• Skala Peta
Tata Ruang
Perdesaan
Terintegrasi
Peta Integrasi
Peta Kelola
Rakyat (peta
partisipatif)
menjadi
bahan
masukan
Perlu NSPK turunan
dari UU dan PP
Desa
Kementerian PPN/Bappenas
Peran Peta Partisipatif (2)
Progress penyelesaian peta:
– IGD: Pemetaan rupabumi skala 1:100.000 dan skala kecil sudah
selesai pada tahun 2014, mencakup wilayah nasional
(1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000)
– Pada Tahun 2015 BIG akan melakukan pemutakhiran peta
dasar skala 1:50.000 untuk seluruh Indonesia, kecuali Pulau
Kalimantan dan pengisian tematik melalui simpul jaringan (Wali
Data Informasi Geospasial dapat dilihat pada lampiran 1)
Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) dapat dijadikan alat
untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk menjamin terwujudnya tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang
Kementerian PPN/Bappenas
SDM Penyusun RTR
• ahli perencanaan wilayah dan kota;
• arsitek dan/atau perancang kota;
• ahli sipil;
• ahli lingkungan;
• ahli hukum;
• ahli sosial; dan
• keahlian khusus lainnya yang sesuai dengan karateristik
kawasan.
Sertifikasi dari Kementerian ATR
Contoh: Spesifikasi yang Dibutuhkan untuk Peta
RDTR
Source : Permen PU No.201/2011 ttg RDTR
No JENIS PETA No JENIS PETA No JENIS PETA No JENIS PETA
1 Peta Citra 1 Peta Orientasi 13 Peta Jaringan Jalan 1 PETA RENCANA POLA RUANG
Peta Dasar/RBI
2 3 4
Peta Administrasi Peta Guna Lahan Peta Sebaran Persil Bangunan
14 13 14
Peta Jaringan Peta Jaringan Telekomunikasi Energi Peta Jaringan Air Minum
Peta Zona Lindung (zona hutan lindung, zona RTH Kota, zona suaka alam dan cagar budaya, zona rawan bencana alam dan zona lindung lainnya)
1 2 3 4 5 6
7
8
Garis Pantai Hipsograpi Perairan Nama Rupa Bumi Batas Wilayah Administrasi Transportasi & Utilitas Bangunan dan Fasum Tutupan Lahan
5 6
7 8 9
10 11 12
Peta Rawan Bencana Penetapan Sebaran Penduduk Peta Kesesuaian Lahan Peta Topografi Peta Kelerengan Peta Klimatologi Peta Geologi Peta Daeah Aliran Sungai / Wilayah Sungai
15 16 17 18 19
Peta Jaringan Drainase Peta Air Limbah Peta Prasarana Lainnya (evakuasi bencana, persampahan, utilitas perkotaan dll) Peta Sebaran Fasilitas (Pendidikan, Peribadatan, RTH, Kesehatan, Olahraga, Sosial Budaya, Halte, Terminal, Bandara, Stasuin, Pelabuhan, Parkir, Penyeberangan, Wisata) Peta Kondisi Tata Bangunan (Intensitas pemanfaatan Lahan, Tata masa bangunan, kondisi bangunan)
2
Peta zona budidaya (zona perumahan, zona perdagangan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona industri, zona khusus yang berada di kawasan perkotaan, zona lain yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan) PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA Peta Rencana Jaringan Pergerakan (jaringan jalan primer, jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder, jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder, jalur KA, Jalur pelayaran, pejalan kaki dan sepeda)
20 Peta-Peta Tematik Lainnya Yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam Album Peta
Peta Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Peta Rencana Pengembangan Air Minum Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah perencanaan Peta Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim
3 PETA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
INPUT PROSES OUTPUT
Kementerian PPN/Bappenas
RPJMN 2015-2019 Bidang Tata
Ruang
13
Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang
Strategi Indikator output Kelembagaan
Optimasi kinerja lembaga
penyelenggara TR Terselenggaranya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah
dengan kurikulum terstandardisasi
dan sertifikasi bagi penyusun RTR
• Kemen
ATR/BPN
• Kemendagri
Peningkatan partisipasi
masyarakat dan dunia
usaha
Terbentuknya forum masyarakat dan
dunia usaha dalam rangka pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
• Kemendagri
• Bappeda
Terlaksananya kegiatan pembinaan
kemitraan masyarakat dan dunia
usaha
Kementerian PPN/Bappenas
RPJMN 2015-2019 Bidang Tata
Ruang (2)
14
Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang
Strategi Indikator output Kelembagaan
Peningkatan kualitas
produk dan penyelesaian
serta peninjauan kembali
RTR, baik RTRWN,
peraturan perundangan
RTR Laut Nasional, RTR
Pulau/Kepulauan, RTR
KSN dan RTRW yang telah
mengintegrasikan LP2B
dan prinsip-prinsip RZWP-
3-K
Penyelesaian penyusunan Perpres
RTR KSN, Perda RTRW Prov dan
Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata
Ruang, dan Perda RZWP3K beserta
Peninjauan Kembali RTR Pulau/
Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan
Kab/Kota, serta RZWP3K
• Kemen
ATR/BPN
• KKP
Percepatan penyediaan
data pendukung
pelaksanaan penataan
ruang yang mutakhir
Tersedianya peta dasar skala 1:5000 dan data pendukung pelaksanaan
penataan ruang yang mutakhir sesuai
kebutuhan
• Kemen
ATR/BPN
• BIG
Kementerian PPN/Bappenas
Identifikasi Penyediaan Peta Desa
Tahun 2016
15
Sasaran Indikator Target 2016 K/L
Meningkatnya
Kapasitas Pengolahan
Citra Tegak untuk
mendukung
penyediaan peta dasar
1:5000 dan untuk
penyediaan peta
desa
Peningkatan Kapasitas
Pengolahan Citra
Tegak
1 Laporan Badan Informasi
Geospasial
Tersedianya Ground
Control Point untuk
pengolaha Citra Tegak
dalam mendukung
penyediaan peta dasar
1:5000 dan
penyediaan peta
desa
Perapatan Ground
Control Point
1000 Titik Badan Informasi
Geospasial
Kementerian PPN/Bappenas
Identifikasi Penyediaan Peta
Desa- Rancangan RKP 2016 (2)
16
Sasaran Indikator Target 2016 K/L
Tersedianya data foto udara
untuk pemetaan dasar skala
1:5000 guna menyusun RDTR
pada kawasan strategis seperti
KSN, wilayah perkotaan,
Perbatasan Negara dan daerah
lain yang di prioritaskan serta
untuk penyediaan peta desa.
Penyediaan data
foto udara hasil
Akuisisi Data IG
Unsur Rupabumi
skala Besar.
11246.58 Km2 Badan Informasi
Geospasial
Tersedianya Data Satelit Citra
Tegak untuk mendukung
penyediaan peta dasar 1:5000
dan untuk penyediaan peta
desa
Penyediaan Data
Satelit Citra Tegak
200000 Km2 Badan Informasi
Geospasial
Kementerian PPN/Bappenas
Penutup
1. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan (peraturan desa) harus
terintegrasi dalam RTRW Kab/Kota
2. Perlunya penyusunan NSPK Pedoman penyusunan Rencana Tata
Ruang Kawasan Perdesaan (Ruang Lingkup substansi dan Skala
Peta yang digunakan)
3. Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) menjadi bahan
masukan dalam penyusunan RTR Kawasan Perdesaan
4. Peta Integrasi Peta Kelola Rakyat (peta partisipatif) dapat dijadikan
alat untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Peta RTR yang disusun harus sesuai dengan data dari Wali Data
Informasi Geospasial Dasar/Tematik yang telah ditentukan dan
harus divalidasi BIG
6. SDM yang menyusun RTR Kawasan Perdesaan harus memiliki
sertifikasi dari Kemen ATR/BPN
Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIH
Situs BKPRN: www.bkprn.org
Situs TRP: www.trp.or.id
Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com
Pustaka virtual TRP: www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan
Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan pertanahan
Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id
Kementerian PPN/Bappenas
LAMPIRAN 1
Kementerian PPN/Bappenas
Wali data Informasi
Geospasial Dasar
No Jenis Informasi Geospasial
Dasar
Wali data
1 RBI BIG
2 LPI BIG
NO. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WALI DATA
1 Sumberdaya
Lahan
• IGT Penutup/Penggunaan Lahan
• IGT Sistem Lahan
• IGT Morfometri
• IGT Status Lahan dan Perizinan di
APL
• IGT Tanah Mineral dan Gambut
• IGT Perizinan di Lahan Gambut
• BIG
• BIG
• BIG
• Kemen Agraria dan TR
/BPN
• BBSDLP (Kementan)
• Kementan, BPN
2 Sumberdaya Air A. IGT Sumberdaya Air Permukaan,
• IGT Batas Daerah Aliran Sungai
• IGT Sistem Jaringan Hidrologi
• IGT Kerapatan Pola Aliran
B. IGT Sumberdaya Air Tanah,
• IGT Air Tanah Dangkal
• IGT Air Tanah Dalam
• IGT Potensi Air Tanah
• IGT Isofreatis Tanah
• Kemen LH dan Kehutanan
• Kemen PU dan Pera
• Kemen LH dan Kehutanan
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
3 Sumberdaya
Hutan
• IGT Kawasan Hutan Skala 1:50.000
• IGT Perizinan Hutan di Kaw. Hutan
• Kemen LH dan Kehutanan
• Kemen LH dan Kehutanan
4 Sumberdaya
Geologi
• IGT Geologi Umum,
• IGT Geologi Wilayah,
• IGT Geologi Permukaan;
• IGT Kawasan Pertambangan
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
NO. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WALI DATA
5 Sumberdaya Pesisir dan
Laut
• IGT Karakteristik Perairan
• IGT Ekosistem Pesisir,
• IGT Infrastruktur Laut
• Kemen KP
• Kemen KP
• Kemen KP
6 Status Lahan • IGT Status Lahan • Kemen Agraria dan
TR/BPN
7 Agroklimatologi • IGT Curah Hujan,
• IGT Hari Hujan,
• IGT Intensitas Hujan,
• IGT Temperatur Rerata,
• IGT Kelembaban Relativ,
• IGT Kecepatan dan Arah
Angin,
• IGT Intensitas Penyinaran
Matahari
• BMKG
• BMKG
• BMKG
• BMKG
• BMKG
• BMKG
• BMKG
8 Morfometri lahan • IGT Lereng • BIG
9 Sistem Lahan • IGT Sistem Lahan • BIG
10 Ekoregion • IGT Ekosistem Darat
• IGT Ekosistem Laut
• Kementerian LH dan
Kehutanan
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
NO. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
WALI DATA
1. Geologi dan
Geomorfologi
• IGT Geologi Laut,
• IGT Geologi Substrat Dasar Laut,
• IGT Geomorfologi Laut,
• Kemen ESDM
2. Oseanografi • IGT Suhu,
• IGT Salinitas,
• IGT Klorofil,
• IGT Oksigen Terlarut,
• IGT Konduktivitas,
• IGT TSS,
• IGT Derajat Keasaman,
• IGT Kecerahan,
• IGT Arus Laut,
• LIPI
3. Ekosistem pesisir • IGT Terumbu Karang;
• IGT Mangrove;
• IGT Padang Lamun;
• IGT Potensi Ikan Damersal;
• IGT Potensi Ikan Pelagis;
• Kemen KP
4. Pemanfaatan Wilayah
Laut Eksisting
• IGT Penutup Lahan/Penggunaan
Lahan Perairan
• Kemen KP
5 Infrastruktur Laut Kementerian Perhubungan
6 Sosial Budaya Pesisir BPS
7 Risiko Bencana dan
Pencemaran Pesisir
BNPB
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
No. Jenis IGT Wali Data
1 Jaringan Infrastruktur
Transportasi
• IGT Infrastruktur Trans. Darat
• IGT Infrastruktur Transp.
Laut, Sungai dan Danau
• IGT Infrastruktur Transportasi
Udara
• Kemen
Perhubungan dan
Kemen PU & Pera
2 Jaringan Infrastruktur
Pendidikan
• IGT Sarana Pendidikan
Dasar dan Menengah
• Kemen Pendidikan
Dasar
3 Jaringan Infrastruktur
Kesehatan
• IGT Sarana Kesehatan Dasar • Kemen Kesehatan
4 Jaringan Infrastruktur Utilitas • IGT Jaringan Listrik
• IGT Jaringan Komunikasi
• IGT Jaringan Gas
• IGT Jaringan Air Minum
• Kemen
ESDM/BUMN
• Kemenkominfo
• Kemen ESDM
• Pemerintah
Daerah
5 Jaringan Infrastruktur
Pertanian
• IGT Jaringan Irigasi
• Kemen PU & Pera
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
NO. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WALI DATA
1 Potensi Pariwisata • IGT Potensi Wisata Alam
• IGT Potensi Wisata
Budaya
• IGT Potensi Wisata
Khusus
• Kemen Pariwisata
2 Kawasan Pariwisata • IGT Destinasi Wisata
• IGT Layanan Akomodasi
Wisata
• Kemen Pariwisata
3 Industri Pariwisata • IGT Jenis Industri Wisata
• IGT Infrastruktur Wisata
• Kemen Pariwisata
4 Atlas Pariwisata • Atlas Pariwisata BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
NO. JENIS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK WALI DATA
1. Bencana Geologis [Gerakan
tanah, erupsi gunung api,
gempa tektonik]
• IGT Bahaya Gerakan
Tanah
• IGT Bahaya Erupsi
Gunung Berapi
• IGT Bahaya Gempa
Tektonik
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
• Kemen ESDM
2. Rawan Banjir • IGT Rawab Banjir • Kemen PU dan Pera,
BIG dan BKMG;
3. Rawan Tsunami • IGT Rawan Tsunami • Kementerian KP
4. Kebakaran Hutan • IGT Rawan kebakaran
Hutan
• Kementerian LH dan
Kehutanan
5. Rawan Kekeringan • IGT Rawan Kekeringan • BMKG
6. Risiko Bencana • IGT Risiko Bencana
• IGT Kesiapsiagaan
Bencana
• BNPB/BPBD
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG
No. Jenis IGT Integrator
1 Satu Peta penutup lahan BIG
2 Satu Peta karakteristik laut BIG
3 Satu Peta mangrove BIG
4 Satu Peta terumbu karang BIG
5 Satu Peta habitat lamun BIG
6 Satu Peta sumberdaya pulau kecil BIG
7 Satu Peta infrastruktur BIG
8 Satu Peta kesesuaian peruntukan
ruang [darat dan laut]
BIG
9 Satu Peta Perijinan Pemanfaatan
Lahan
BIG
Wali Data Informasi Geospasial Tematik
Sumber: BIG