Peran Kawasan Industri untuk mendukung UU No 43 tentang JPH · perusahaan industri, kawasan...
Transcript of Peran Kawasan Industri untuk mendukung UU No 43 tentang JPH · perusahaan industri, kawasan...
I. Kawasan Industri
• Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian, kawasan industri adalahkawasan tempat pemusatan kegiatan industriyang dilengkapi dengan sarana dan prasaranapenunjang yang dikembangkan dan dikelolaoleh Perusahaan Kawasan Industri.
• Sebaran kawasan industri saat ini 55.5% di Pulau Jawa dan % di luar Pulau Jawa
Sebaran KI di Indonesia
JAKARTA 2.2%
BANTEN 8.9%
JAWA BARAT 26.30%
JAWA TENGAH 9.10%
JAWA TIMUR 8.9%
KEPULAUAN RIAU 11.13%
RIAU 2.2%
SUMATERA UTARA 5.6%
SUMATERA BARAT 1.1%
SULAWESI SELATAN 3.3%
SULAWESI TENGAH; 2 ; 2%
KALIMANTAN TIMUR; 4 ; 5%
KALIMANTAN UTARA 1.1%
KALIMANTAN SELATAN 1.1%
SUMATERA SELATAN 1.1% BANGKA BELITUNG
1.1%
LAMPUNG 1.1%
JAMBI 1.1% JAKARTA
BANTEN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KEPULAUAN RIAU
RIAU
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
JAMBI
II. Peran Kawasan Industri dan HKI
• Partner pemerintah untuk :
– meningkatkan pertumbuhan industri baik melaluiinvestasi dalam negeri dan luar negeri
– menyediakan infrastruktur industri yang andal
– pelaksanaan pembangunan area peruntukkanindustri, yang sesuai dengan tata ruang daerahsetempat, secara optimal dilakukan sertapengelolaan sosial dan lingkungan lebih mudahdilakukan
• Dalam konteks pelaksanaan UU JPH, KawasanIndustri dan HKI dapat berperan sbb :
– Mendukung pelaksanaan UU JPH denganberkonstribusi memperbaiki ekosistem industriproduk halal melalui penyediaan infrastrukturindustri halal. Sebagai contoh, langkah konkrettelah ditempuh oleh KI ModernCikande denganmembangun cluster industri halal, demikian juga kawasan industri lain seperti JIEP dan Bintan
– Ikut mempromosikan program2 pemerintah terkaitindustri halal keluar negeri agar investasi asing untukproduk halal meningkat
– Ikut memberikan masukan bagi pemerintah agar ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi produsenhalal terkemuka di dalam negeri dan dapat bersaing di luar negeri (peningkatan ekspor produk halal). Untukmencapai hal ini ekosistem industri halal di Indonesia perlu diperbaiki baik melalui hard infrastrukturmaupun soft infrastruktur (regulasi). Perbaikanekosistem industri halal perlu benchmarking ke negaralain seperti Malaysia
Malaysia
• Pemerintah Malaysia memiliki program kerja yang fokus terhadapindustri halal. Insentif seperti tax holiday diberikan kepadaperusahaan industri, kawasan industri dan perusahaan logistik yang berinvestasi disektor halal.
• Program pemerintah tersebut berhasil membuat Malaysia sebagainegara terkemuka disektor ekonomi syariah, terlihat dari State of the Global Islamic Economy Report, posisi Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Malaysia menempati urutan pertama untuk Tahun2016-2018
• Kawasan Industri yang mendapat status fokus di produk halal ada22 kawasan Industri
• Ekspor produk halal Malaysia tahun 2015 = MYR 39.4 Milyar, tahun2016 = MYR 42.1 Milyar, tahun 2017 = MYR 43.3 Milyar dimanamayoritas ekspor dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berinvestasi di Malaysia
Apa yang akan diraih dengan UU JPH?
• Jangan hanya berhenti sampai pelabelan halal pada produk tetapi bisakah menjadi ‘driver’ pertumbuhan ekonomi syariah sehinggaIndonesia menjadi negara terkemuka untukproduk halal (bukan hanya sebagai tuanrumah)?– Sertifikasi halal BPJPH agar bisa diakui oleh
negara2 konsumen produk halal sehingga dapatmenjadi ‘tool’ untuk ekspor ke negara2 tersebut
– Meningkatnya investasi untuk produk halal