PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM MENDORONG...
-
Upload
nguyenthuy -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM MENDORONG...
NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019
PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM MENDORONG
KEBERHASILAN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PARLEMEN
Setyanta NugrahaInspektur Utama
Workshop Ittama-IPC-WFD: Meningkatkan Akuntabilitas DPR melaluiImplementasi Keterbukaan Parlemen
NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019
Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-73, 29 Agustus, pada tanggal 28Agustus 2018 DPR RI telah mendeklarasikan inisiatif Open Parliament DPR-RI.Deklarasi Inisiatif Open Parliament merupakan kegiatan awal untuk mewujudkanparlemen yang terbuka dan modern
DEKLARASI OPEN PARLIAMENT
NOVOTEL Tangerang, 25 – 26 Januari 2019
5 RENCANA AKSI
1. Peningkatan kualitas tata keloladata dan pelayanan informasilegislasi
2. Peningkatan penggunaan teknologiinformasi parlemen
3. Penguatan keterbukaan informasipublik DPR RI
4. Penyusunan peta jalan atauroadmap Open Parliament Indonesia
5. Penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.
Meningkatkan Kuantitas dan Kecepatan Data dan Informasi Proses Legislasi yang sedang berjalan; Meningkatkan Partisipasi Publik dalam
Proses Legislasi
Meningkatkan Integrasi Data dan Informasi berbasis website DPR; MenyediakanAplikasi Khusus untuk Pelayanan Informasi dan Pelayanan Partisipasi Publik di DPR; Meningkatkan Mekanisme Pelayanan Informasi dan Partisipasi Publik sesuai dengan
jenis aplikasi yang dikembangkan; Membentuk Aplikasi Online Layanan Spesifik untukPartisipasi dan Informasi Kinerja Parlemen.
Menyediakan Infrastrultur Transparansi sesuai mandate UU KIP; Meningkatkan JumlahKetersediaan Informasi Proaktif dalam website DPR RI; Meningkatkan Kecepatan
Penyediaan Informsi Laporan Singkat maksimal 3 hari kerja; Meningkatkan KecepatanPelayanan Informasi berbasis website (e-PPID); Tersedianya Perangkat Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi.
Menyusun Roadmap Keterbukaan Parlemen Indonesia untuk 5 tahunkedepan yang akan digunakan dalam menyusun NAP OPI di masa yang
akan datang
Membentuk Sekretariat OPI yang terdiri dari Pimpinan/Anggota DPR, Sekretariat Jenderal danBadan Keahlian, serta perwakilan masyarakat sipil
Peningkatan KualitasTata Kelola Data danPelayanan Informasi
PeningkatanPenggunaan
Teknologi InformasiParlemen
PenguatanKeterbukaan
Informasi Publik di Parlemen
Menyusun Roadmap Open Parliamanet
Indonesia
MenyusunKelembagaan Open
ParliamantIndonesia
1
2
3
4
5
KOMITMEN 5 RENCANA AKSI
PENGAWASAN
Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telahb dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada
dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuanya. Pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja,
akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah
Ketiga hal tersebut di atas dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan
Perumusan dan Evaluasi
Koordinasi dan Pembinaan Tugas
Perumusan Kebijakan
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan LainnyaPDTT Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Administrasi
Meningkatkan kinerjaorganisasi
Memberikan opini atasKinerja organisai
Mengarahkan manajemen untuk Melakukan Koreksi atas masalah pencapaian kinerja
Membantu manajemen Membantu manajemen
KEGIATAN PENGAWASAN
AUDITREVIU
PEMANTAUAN
EVALUASI
PENGAWASAN LAINNYA
1. Audit Kinerja2. udit KeuanganAudit Dengan Tujuan Tertentu
1.Reviu RKA DPR2.Reviu LK DPR3.Reviu Lelang Pra-DIPA4.Reviu Revisi Anggaran
5.Reviu Penghematan6.Reviu LK BMN7.Reviu LKj
1.Pemantauan TLHP BPK2.Pemantauan TPKN3.Pemantauan Hasil Pengawasan Intern4.Pemantauan disiplin Pegawai5.Pemantauan Penghapusan Aset6.Pengelolaan LHKASN7.Pengelolaan LHKPN
1.Evaluasi SAKIP2.Evaluasi Renstra
1.Pendampingan Auditi2.Sosialisasi3.Asistensi
4. Konsultansi 5. Pengawal RB6. Penegak Integritas
KEGIATAN PENGAWASAN
1
2
3
4
5
Penguatan Tata KelolaPengawasan
Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan Pemberdayaan SPI
Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen dan BKD
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi
Mendorong terwujudnyaGood Governance & Clean Government
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019
Sesuai dengan table Formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam Peraturan Kepala BPKP No. 971/K/SU/2005, maka hasil perhitungan diatas masuk dalam kelompok C.2, yang berarti idealnya dipenuhi 5 Gugus Tugas (GT). Satu Gugus Tugas terdiri atas 13 orang Auditor 5 GT X 13 Auditor = 65 Auditor ( 2 orang Auditor Ahli Utama)
INSPEKTORAT UTAMAOrganization Chart
Total Auditor : 15 Auditor
Inspektur UtamaEs.I
Inspektur IEs.II
1Auditor Madya
2Auditor Muda
5 Auditor Pertama
Inspektur IIEs.II
2Auditor Madya
3Auditor Muda
2Auditor Pertama
Kabag TUEs.III
Kasubag EvlapEs.IV
2 Penyusun Bahan Kebijakan
Kasubag P UEs.IV
3 Pengadministrasian 3 Penyusun Bahan Kebijakan
1 Pengadministrasi
7 Jabatan Struktural- Inspektur Utama – Eselon I- 2 orang Inspektur – Eselon II- Kepala Bagian TU – Eselon III- 3 orang Kasubag – Eselon IV
10 Pengadministrasi- 5 Penyusun Bahan Kebijakan- 4 Pengadministrasi- 1 Pengolah Data
Peraturan SekretarisJenderal No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan PeraturanSekretaris Jenderal Nomor
2 Tahun 2016 tentangOrganisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal danBadan Keahlian DPR RI mengamanatkan bahwa,
Inspektorat Utamamempunyai tugas untuk
melaksanakan pengawasanintern di lingkungan
Sekretariat Jenderal danBadan Keahlian sesuaidengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Sekjen danberdasarkan peraturanperundang-undangan.
Kasubag P KEs.IV
1 Pengolah data
Salah satu variabelyang berhubungandengan penentuanpeningkatankinerja organisasiadalah “budayaorganisasi”.
Budaya organisasi adalahnorma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami danditerima oleh semuaanggota organisasi dandigunakan sebagai dasardalam aturan perilakudalam organisasi tersebut.