Setelah keluar dari tragedi tahun 1965, Indonesia telah mengalami perubahan politik luar negerinya. Pendekatan dan persepsi baru dalam kebijaksanaan politik luar negeri ini berpedoman pada dua hal pokok. Pertama, kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis. Kepentingan nasional Indonesia itu antara lain mengatasi masalah ekonomi. Kedua, kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam dunia internasional yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, termasuk perannya dalam menjaga perdamaian dunia.Dengan politik luar negeri yang baru itu, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia, dengan organisasi-organisasi dan badan-badan internasional yang ada, demi kepentingan nasional Indonesia untuk menanggulangi kesulitan ekonomi. Dengan penegasan kembali prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maka dirumuskanlah langkah-langkah yang akan diambil. Langkah- langkah itu ialah memperbaiki kesalahan pengertian dari negara-negara Blok Barat maupun Blok Timur. Oleh karena itu Indonesia segera kembali ke PBB, serta melakukan pendekatan kepada Blok Barat dan Timur. Dampak yang diharapkan muncul dari langkah-langkah ini ialah meningkatnya kredibiltas Indonesia di mata internasional sehingga dengan pulihnya kepercayaan ini maka dalam jangka menengah maupun jangka panjang bisa dilakukan pembangunan nasional.Kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia yang baru ini membawa implikasi seperti yang diharapkan. Meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata internasional ditandai dengan meningkatnya jumlah bantuan dan pinjaman luar negeri yang diterima, baik yang diterima dari negara-negara sahabat maupun badan-badan internasional. Di samping itu, penyelesaian masalah Irian Jaya dan konfrontasi dengan Malaysia mendapatkan titik terang.Jika pada masa sebelumnya Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, maka setelah Orde Baru berkuasa memutuskan bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura segera dipulihkan. Sekitar dua bulan setelah Indonesia memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Singapura, maka pada tanggal 6 Juni 1966 pemerintah Singapura memutuskan untuk mengakui Indonesia dan menyetujui diadakannya pertukaran wakil-wakil diplomatik. PM Malaysia, Tengku Abdul Rahman yang semula menentang keputusan Singapura untuk membuka hubungan dengan Indonesia, telah menyatakan kegembiraannya. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan daerah Asia Tenggara.Perubahan sikap Tengku Abdul Rahman dinyatakan, karena hasil Persetujuan Bangkok antara Malaysia-Indonesia menambahkan pula bahwa akan lebih baik lagi apabila pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat dilakukan serentak.Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang telah berlangsung selama tiga tahun, dihentikan berdasarkan persetujuan bersama yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 sebagai hasil persetujuan di Bangkok bulan Juni 1966 antara kedua pemerintahan bersangkutan. Dalam persetujuan itu Indonesia diwakili oleh Menteri Utama Bidang Politik/Luar Negeri Adam Malik, dan pihak Malaysia oleh Wakil PM Tun Abdul Razak.Dalam perjanjian yang ditandatangani di Jakarta tersebut dinyatakan bahwa kedua pemerintah setuju untuk diselenggarakannya pemilihan umum di Sabah dan Serawak dalam waktu secepatnya, secara bebas dan untuk memberi kesempatan kepada rakyat kedua daerah tersebut untuk menentukan kedudukannya. Hubungan diplomatic Malaysia-Indonesia akan segera dilaksanakan dan pertukaran perwakilan diplomatic segera diadakan.Setelah hubungan dengan negara-negara terdekatnya membaik, maka pada akhir tahun 1966 Indonesia menawarkan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi kerja sama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional masing-masing. Ide itu disampaikan kepada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Terhadap tawaran itu, ternyata hanya Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang menyambut baik.Pemerintah Myanmar dalam tanggapannya mengenai rencana kerja sama regional di Asia Tenggara itu menyatakan bahwa negara itu tidak menentang proyek tersebut; namun Myanmar tidak dapat ikut serta menjadi anggotanya berdasarkan pertimbangan politik netralis ketat. Sedangkan Kamboja tidak ingin ikut serta dalam usaha-usaha regional apa pun di mana Thailand ikutserta secara aktif. Sebaliknya pejabat-pejabatan di Thailand berpendapat bahwa tanpa ikut sertanya Myanmar dan Kamboja, maka kelima negara Asia Tenggara tersebut akan lebih mampu membentuk suatu organisasi yang sanggup menghadapi pasar dunia bagi kepentingan Negara anggota. Sementara itu Sri Lanka menyatakan diri ingin bergabung dengan organisasi yang akan dibentuk itu, sehingga masalah batas-batas geografis akan ditetapkan dalam pertemuan. Namun pada saat pembentukannya, negeri itu ternyata tidak hadir.Kerja sama regional yang akan dibentuk itu pada tingkat tertentu memang tidak dapat dibedakan dengan organisasi-organisasi regional yang sudah ada seperti ASA, tetapi tanpa masuknya Indonesia ke dalam lingkungan kerja sama regional, tidak akan terbentuk organisasi regional di Asia Tenggara yang benar-benar representatif.Dalam pertemuan tanggal 5 - 8 Agustus 1967 di Bangkok mengenai realisasi pembentukan suatu kerja sama regional yang baru, Indonesia menentang pasukan asing di wilayah Asia Tenggara; meskipun begitu hendaknya hal ini tidak menjadi rintangan bagi usaha pembentukan organisasi baru kerja sama regional Asia Tenggara yang harus bersifat nonpolitik dan nonmiliter, dan hal itu hanya dapat terjadi dengan perginya pasukan asing dari Asia Tenggara.Menanggapi persoalan di atas, Menlu Narcio Ramos dari Filipina, mengadakan pembelaan terhadap pandangan pemerintahnya yang menganggap perlu adanya pangkalan asing (Amerika Serikat) di Filipina. Sedangkan Singapura dan Malaysia menyatakan bahwa pasukan Inggris yang ada di negeri mereka tidak lama lagi akan ditarik. Karena Indonesia baru saja terlepas dari kekuasaan komunis dan kebijaksanaan politik luar negerinya menjauhi garis kiri, dan anggota-anggota lainnya anti komunis atau paling tidak non-komunis, maka ada kesan bahwa organisasi regional Asia Tenggara yang ditawarkan Indonesia itu disponsori oleh Blok Barat guna membendung komunis di Asia Tenggara. Namun kesan tersebut sulit dibuktikan, sebab negara-negara anggotanya menghindari perlawanan dengan negara-negara komunis.Jika dilihat dari proses pembentukannya, kelihatan bahwa organisasi yang akan dibentuk itu lebih sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik di masa itu serta masa-masa berikutnya. Dan perlu diketahui pula bahwa organisasi gagasan Indonesia itu tidak dibentuk sebagai sebuah organisasi dengan konsep-konsep yang dipersiapkan secara matang dan terencana untuk jangka panjang. Situasi pada waktu itu memang tidak memungkinkan. Oleh karena itu tanpa berbelit-belit keempat negara yang yang menerima usul Indonesia itu bersama Indonesia berkumpul di Bangkok dan kemudian membentuk ASEAN.Dengan pemahaman atas keadaan seperti ini, maka seluruh makna yang bisa diperoleh Indonesia dari ASEAN tersebut di atas bukanlah makna-makna besar yang langsung didapat setelah ASEAN terbentuk. Sejak semula, harapan yang bisa ditumpukan pada organisasi baru ini dari pihak Indonesia sebagai penggagas ialah bahwa ASEAN bisa berfungsi sebagai sarana peredaan setelah terjadi perubahan politik luar negeri Indonesia.Setelah terjadi peredaan ketegangan, lalu diambil langkah-langkah pemulihan citra politik Indonesia di mata negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara khususnya dan dunia internasional pada umumnya. Implikasinya, melalui ketahanan ekonomi dan politik, bisa dirasakan makna ketahanan regional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian pembentukan ASEAN bisa memberi harapan baru bagi masa depan Indonesia.