PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KEDALAM...
Transcript of PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KEDALAM...
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL:
Dalam rangka mendukung Penyederhanaan Birokrasi
DEPUTI BIDANG SDM APARATUR
ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERMENPANRB NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
01 PENYETARAAN JA KE JF
Berkedudukan danbertanggung jawab langsung
JPT Pratama
Administrator
Pengawas
TUGAS, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB JF
JABATAN
FUNGSIONAL
memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu
JF merupakan jabatan karir bagi PNS
BERORIENTASI PADA OUTPUTExpertise pada bidang masing-masing
TUGAS
KARAKTERISTIK JABATAN FUNGSIONAL
02KOMPETENSI DAN
KEAHLIAN/ KETERAMPILAN
SERTIFIKASI DAN ATAU PENILAIAN SEBAGAI BUKTI
JENJANG BERDASARKAN TINGKAT KESULITAN DAN TINGKAT KOMPETENSI
03PELAKSANAAN TUGAS
DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN TUGAS BERSIFAT MANDIRI
KEGIATAN DIUKUR DENGAN SATUAN ANGKA KREDIT
04KLASIFIKASI
KLASIFIKASI JF BERDASARKAN KESAMAAN KARAKTERISTIK, MEKANISME DAN POLA KERJA
01TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
ANJAB - ABK
KEUNGGULAN JABATAN FUNGSIONAL
PO
LA K
AR
IR Kedudukan dalamorganisasi dan jenjangkarir pasti
Peluang karir terbukasampai dengan JPT N
ILA
I JA
BA
TAN Tunjangan dan kelas
jabatan fungsionalditetapkanberdasarkankompleksitas dan bebak pekerjaan sertakompetensi setiapjenjang jabatan
Setiap butir kegiatandinilai sebagai suatubentuk kinerja
PEN
GEM
BA
NG
AN
KO
MP
ETEN
SI Kepastianpengembangankompetensi
Diklat diberikan sesuaidengan kompetensiyang dibutuhkan
Kompetensimerupakan suatupersyaratan ataskeahlian tertentu(skilled-based profession)
KRITERIA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
Pelaksanaan tugas jabatan yang bersifatsudah mandiriKlasifikasi/Rumpun Jabatan Fungsional
KARAKTERISTIK
Kedudukan jabatan fungsional pada instansi pemerintah (Instansi Pembina, Instansi Pusat, Instansi Daerah, atauInstansi Pusat/Daerah)
KEDUDUKAN
Pemetaan jenjang jabatan fungsionalpada unit kerja dengan ruang lingkuppelaksanaan tugas jabatan berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja
PENGUATAN FUNGSI-RUANG LINGKUP
Pelaksanaan tugas teknis tertentu yang sesuai dengan tugas teknis jabatan
fungsional
TUSI UNIT KERJA
Tidak berkedudukan sebagai kepala satuankerja yang berkaitan dengan otorisasi
(pengambilan keputusan, legalisasikebijakan/dokumen, kewenangan
penggunaan anggaran, barjas
SIFAT
Fungsi manajerial dan teknis yang melekat pada jabatan Administrator dan
Pengawas yang dapat dilaksanakan dalamtugas dan fungsi Jabatan Fungsional
KEWENANGAN DAN FUNGSI
PENYETARAAN JA KE JF
Administator
Pengawas
Pelaksana(Eselon V)
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
TAHAPAN PENYETARAAN
Langkah-langkah penyetaraan jabatan sebagai berikut:
a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
b. pemetaan Jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak
penyederhanaan birokrasi;
c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat di duduki Pejabat yang
terdampak penyederhanaan birokrasi;
d. penyelarasan Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan
Jabatan Administrasi dengan menghitung penghasilan dalam
Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; dan
e. penyelarasan kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan
Administrasi.
TABEL USULAN
NO NAMA JABATAN ADMINISTRASI
PANGKAT/ GOLONGAN
RUANG
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
BATAS USIA
PENSIUN
PENGHASILAN (GAJI,
TUNJANGAN JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA)
KELAS JABATANADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN
KELAS JABATAN FUNGSIONAL
PENGHASILAN (GAJI,
TUNJANGAN JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA)
SELISIH PENGHASILAN
(+/-)
A. USULAN PENYETARAAN JABATAN
TABEL USULAN
B. JABATAN ADMINISTRASI KHUSUS YANG DIUSULKAN
NO NAMA JABATAN TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS OUTPUT KEWENANGAN/OTORITAS DAMPAK KEDUDUKAN
TO BE NOTICED
Underkualifikasi pendidikan
(1)Wajib uji kompetensi sebelum penyetaraan jabatan
(2)Uji kompetensi dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
(3)Setelah diangkat, wajib sesuai persyaratan jabatan paling lama 3 tahun.
Untuk beberapa JF tertentu pada jenjang ahli madya mensyaratkan kualifikasipendidikan S-2
• wajib sesuai persyaratan paling lama 4 tahun.
Dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya
Tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
FUNGSI KOORDINASI
Pelaksanaan tugas strukturaldilaksanakaan oleh JF Penyetaraan
sebagai Koordinator atau sub Koordinator
Koordinator berwenang dalampelaksanaan fungsi koordinasi
(pelaksanaan fungsi manajerial), namun tidak berwenang dalam hal
anggaran
JF yang melaksanakan tugas fungsikoordinasi diberikan angka kredit
25% dari Angka kredit kumulatifkenaikan pangkat pada jenjangnya,
dimulai setelah duduk sebagai JF
TUSI STRUKTURAL
KEWENANGAN
ANGKA KREDIT
PENGHASILAN DAN PENILAIAN KINERJA
❑ Penghitungan kebutuhan keuangan negara menjadi bahan pertimbangan dalampenetapan besaran penghasilan dari penyetaraan jabatan.
❑ Variasi besaran tunjangan dan kelas jabatan fungsional tidak linier dengan jabatanstructural, sehingga ditetapkan sama dengan struktural
❑ Saat ini telah diajukan surat ijin prakarsa kepada Presiden terkait denganpengaturan pemberian penghasilan minimal sama dengan penghasilan pada jabatan strukturalnya
❑ Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan target kinerja dan pencapaikan kinerjadalam bentuk angka kredit, untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjangjabatan.
❑ Kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional penyetaraan adalah berbasispada penilaian angka kredit
❑ Penghitungan angka kredit ditetapkan berdasarkan waktu kepangkatan terakhirdalam jabatan
❑ Ketentuan penghitungan angka kredit sesuai dengan PermenPANRB 28/2019
FORMASI
ANJAB ABK
POLA KARIR
USULAN JF BARU
Penghitungan formasi dilakukansetelah penyetaraan untukmenghitung kembali beban kerja dan sebagai dasar penataan SDM dan pengembangan karir JF
Pola Karir Struktural yang beralih ke JF merupakan pola karir terbuka, dimanaberkesempatan untuk berkarirsebagai JF dan structural (bergantian)
Instansi Pemerintah dapatmengusulkan JF melalui InstansiPembina sesuai PermenPANRB 13/2019
NORMA ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNSUR - SUB UNSUR % AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/eUNSUR UTAMA
A. Pendidikan1. Pendidikan formal dan
memperoleh ijazah/gelar100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat
≥ 80% - 40 80 160 240 360 480 600 7603. Diklat Prajabatan
B. Tugas Pokok Jabatan
C. Pengembangan profesiUNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang menunjangpelaksanaan tugas pokok jabatan
≤ 20% - 10 20 40 60 90 120 150 190
JUMLAH AK KUMULATIF 100 150 200 300 400 550 700 850 1050
AKK UNTUK KENAIKAN PANGKAT 50 50 100 100 150 150 150 200
AKK KENAIKAN JENJANG 100 200 450
KONVENSIONAL
KONVERSI INTEGRASI
Penyetaraan Jabatan
Penyetaraan Pangkat
NORMA
waktu kepangkatan terakhir Angka kredit
Tahun > 4 diberikan kenaikan pangkat reguler
3 < Tahun < 4 75% x AK kebutuhan naik pangkat
2 < Tahun < 3 50% x AK kebutuhan naik pangkat
1 < Tahun < 2 25% x AK kebutuhan naik pangkat
PANGKAT PUNCAK DAN WAKTU KEPANGKATAN TERAKHIR KURANG DARI 1 TAHUNWAJIB MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
ANGKA KREDIT PENYETARAAN JABATAN
PENGHITUNGAN AK NORMATIF
PENGHITUNGAN AK NORMATIF
PENGHITUNGAN AK PANGKAT DI BAWAH JENJANG
PENGHITUNGAN AK PANGKAT DI BAWAH JENJANG
Pejabat Administrasi yang
menduduki pangkat lebih
rendah dari norma pangkat
pada jenjang jabatan
fungsionalnya diberikan
kenaikan pangkat sesuai
dengan ketentuan
prosentase angka kredit
penyetaraan jabatan.
Angka kredit penyetaraan
jabatan diberikan sesuai
dengan jenjang jabatan
yang sedang diduduki
PENGHITUNGAN AK PANGKAT PUNCAK ATAU DI ATAS JENJANG
Pejabat Administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi (pangkat puncak) pada jabatan administrasinya tidak dilakukan kenaikan pangkatdengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karier jabatan administrasi yang didudukinya.
Pejabat Administrasi yang telah menduduki pangkat puncak hanya dapat diberikan mekaniske kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi Besaran angka kredit yang ditetapkan yaitu sebesar nilai angka kredit kumulatif pada pangkat satu tingkat lebih rendah dari pangkat tertinggi pada
jenjang jabatan yang sedang diduduki dan jumlah AKK kepangkatan-kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki
SURAT EDARAN MENTERI PANRB
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENYETARAAN
JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYEDERHANAAN BIROKRASI
02 PENYETARAAN JA KE JF
TATA CARA PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN
PERSETUJUAN
MENTERI
PENGANGKATAN
LAPORAN KEPADA
MENTERI
- Validasi penyetaraan
- Validasi jabatan khusus/dipertahankan
KAJIAN/VALIDASI
Mengangkat dan Melantik
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN:
- Badan Kepegawaian Negara
- Instansi Pembina
TEMBUSAN
Monev
Usulanhasil identifikasi dan pemetaan
jabatan
Dikecualikan dari ketentuan:FORMASIREKOMENDASI INSTANSI PEMBINA
LANGKAH PERCEPATAN PENYETARAAN JABATAN
Penyetaraan JA ke JF sampai dengan 30 Juni 2020
PERMENPANRB 28/2019
Batas akhirpengalihan JabatanEselon 3 dan Eselon4 yaitu 31 Desember2020
Arahan
Wakil Presidenpada Rapat
KPRBN
1. Usulan penyetaraan paling lambat 30 Juni 2020,
melampirkan format sesuai ketentuan dan dokumen
pendukung lainnya.
2. pengangkatan dan pelantikan dalam JF melalui
dapat dilaksanakan sampai 31 Desember 2020.
3. Dalam hal usulan disampaikan 30 Juni 2020,
pengalihan jabatan dapat dilaksanakan melalui:
a. Perpindahan sesuai PermenPANRB 13/2019
dan PermenPANRB JF masing-masing; atau
b. Penyesuaian/inpassing sesuai PermenPANRB
42/2018
Proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri
LANGKAH PERCEPATAN PENYETARAAN JABATAN
Panduan teknis pelaksanaan penyetaraan jabatan dapat
diunduh pada tautan:
www.menpan.go.id
Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu
melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat
fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka
pengembangan dan peningkatan kompetensi
a. Perpindahan sesuai PermenPANRB 13/2019 dan
PermenPANRB JF masing-masing; atau
b. Penyesuaian/inpassing sesuai PermenPANRB
42/2018
c. Upaya Pembinaan
d. Pengusulan JF Baru
Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya
hanya sending-sending saja. Saya minta
dan akan saya paksa bahwa tugas
birokrasi adalah making delivered.
Tugas birokrasi itu menjamin agar
manfaat program dirasakan oleh
masyarakat
“
“- Joko Widodo -Dalam Pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI dalamrangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilihperiode 2019-20024
Terima kasih!