PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS … · SKPD/Perangkat Desa DPRD Melaksanakan penugasan Urs...
-
Upload
trinhthuan -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS … · SKPD/Perangkat Desa DPRD Melaksanakan penugasan Urs...
KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Disampaikan oleh :
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan UU NO. 23/2014 ttg Pemda
MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
PP No. 7/2008 ttg DEKON DAN TP UU No. 23/2014 ttg PEMDA
DEKON
Provinsi
(DANA
DEKON)
INSTANSI
VERTIKAL
DIPA K/L
PERANGKAT
DAERAH
PERANGKAT
INSTANSI
VERTIKAL
DIPA K/L
PELIMPAHAN
BERSIFAT TAHUNAN
MELAKSANAKAN
MEMPERTANGGUNG
JAWABKAN
MELAPORKAN
Dilakukan melalui pelimpahan Urs Pem dari k/l.Lingkup Urs Pem yg dilimpahkan ditetapkan dgn Peraturan Menteri.
Melaksanakan pelimpahan Urs Pem K/L
(bersifat nonfisik)
Tugas & Fungsi:Sesuai dgn urs yg menjadi kewenangan K/L atasnya
DEKON
GWPP
Tugas & wewenang
bersifat melekat
diberikan oleh UU
( Atributif )
DIPA KEMENDAGRI
PERANGKAT GWPP
(5 unit kerja)
BINWAS
penyelenggaraan
Urs Pem
Kab/Kota & TP
Kab/Kota
MELAKSANAKAN
MEMPERTANGGUNG
JAWABKAN
MELAPORKAN
INSTANSI
VERTIKALDIPA K/L
Tugas & Fungsi:Sesuai dgn urs yg menjadi kewenangan K/L atasnya
PERANGKAT
INSTANSI
VERTIKAL
Tidak dilakukan melalui pelimpahan Urs Pem dari k/lTidak ditetapkan dgn Peraturan Menteri.
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PP No. 7/2008 ttg DEKON DAN TP UU No. 23/2014 ttg PEMDA
TP PUSAT
Perencanaan &
Penganggaran K/L
Menetapkan
Permen/Kep Lemb.
Tembusan kepada Mendagri, Bappenas dan Kemenkeu
PEMERINTAH
(K/L)
PROV/KAB/KOTA/DESA
SKPD/Perangkat Desa
DPRD
Melaksanakan penugasan
Urs Pem K/L (bersifat fisik)
Membentuk Perda dan Menetapkan Kep. Kepala Daerah.
Melaksanakan.Mempertanggungjawabkan.Melaporkan.
Binwas :
K/L
TP PUSAT
PEMERINTAH
(K/L)
Perencanaan &
Penganggaran K/L
Menetapkan
Permen/Kep Lemb.
Dikoordinasikan dgn Mendagri
PROV/KAB/KOTADPRDBinwas :
K/L dan
GWPP
Binwas :
Gub/Bub/Walkot SKPDBinwas :
Gub/Bub/Walkot
Membentuk Perda dan Menetapkan Kep. Kepala Daerah.
Melaksanakan.Mempertanggungjawabkan.Melaporkan.
Melaksanakan penugasan
Urs Pem Konkuren K/L (Lamp. UU 23/2014)
Bukan bersifat BINWAS
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PP No. 7/2008 ttg DEKON DAN TP UU No. 23/2014 ttg PEMDA
TP PROV
Perencanaan &
Penganggaran Prov
Menetapkan
Peraturan Gub
Ditetapkan setelah mendapat masukan Tim Koord TP Prov
PEMERINTAH
PROVINSI
KAB/KOTA/DESA
SKPD/Perangkat Desa
DPRD
Melaksanakan penugasan
Urs Pem Prov(bersifat fisik)
Membentuk Perda dan Menetapkan Kep. Bupati/Walikota.
Melaksanakan.Mempertanggungjawabkan.Melaporkan.
Binwas :
Gubernur
TP PROV
PEMERINTAH
PROVINSI
Perencanaan &
Penganggaran Prov
Menetapkan
Keputusan Gub
KAB/KOTA
DPRD
Kab/
Kota
Binwas :
Gubernur
Binwas :
Bub/Walkot
SKPDBinwas :
Bub/Walkot
Membentuk Perda dan Menetapkan Kep. Bupati/Walikota.
Melaksanakan.Mempertanggungjawabkan.Melaporkan.
Melaksanakan penugasan
Urs Pem Konkuren Provinsi
(lamp. UU 23/2014)
Bukan bersifat BINWAS
I. Kriteria penyelenggaraan Dekon & TP tidak lagi berdasarkan kriteria fisik dan non
fisik: (berbasis pada urusan pemerintahan sebagaimana termuat pada lampiran UU
No. 23/2014) :
Dekonsentrasi kepada GWPP merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang membantu
Presiden melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dan tugas pembantuan yang
dilaksanakan oleh daerah kab/kota. (Psl 91)
Dekon kepada Instansi Vertikal adalah melaksanakan tugas & fungsi pelimpahan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan K/L atasnya. Artinya, pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi vertikal tersebut inilah yg disebut/ berdasarkan asas dekonsentrasi.
Tugas pembantuan pusat adalah penugas dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi,
kab/kota untuk membantu pemerintah pusat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangannya. (lampiran UU 23/2014 atau bukan/selain
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan).
Tugas pembantuan pusat adalah penugas dari daerah provinsi kepada daerah kab/kota untuk
membantu daerah provinsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangannya. (lampiran UU 23/2014 atau bukan/selain pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan).
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN RPP DKTP (UU 23/2014)
II. DEKONSENTRASI
Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP berupa :
• BINWAS terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota; (psl 91 ayat (1)
• BINWAS terhadap tugas pembantuan oleh daerah kab/kota; (psl 91 ayat (1)• melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat (psl 91 ayat (2, (3) & (4).
Pelaksanaan dekonsentrasi kepada GWPP dilaksanakan oleh perangkat GWPP yang terdiri paling banyak dari 5 unit kerja. (Pasal 93) (saat ini masih mengacu kepada PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah)
K/L menetapkan NSPK pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada GWPP (pedoman BINWAS Urs Pem kab/kota)
Pelaksanaan Dekon kepada Instansi Vertikal adalah pelaksanaan urusan pemerintahan absolut dan konkuren yang menjadi kewenangan K/L atasnya.
Pelaksanaan dekonsentrasi kepada Intansi Vertikal dilaksanakan oleh perangkat Instansi Vertikal.
Pelaksanaan dekonsentrasi kepada instansi vertikal dilaksanakan berkoordinasi dengan GWPP.
Pelaksanaan Dekon kepada Instansi Vertikal ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga atasnya ttg pembentukan dan pemberian tugas dan fungsi.
PRINSIP PENYELENGGARAAN DKTP
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DEKONSENTRASI
Dekonsentrasi kepada GWPP tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga :
merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat yang kewenanganbersifat melekat yang langsung diberikan oleh UU (Atributif)
bukan melalui pelimpahan dari k/l, atau tidak ada pelimpahan urusan dari k/l kepada GWPP.
K/l dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (dekonsentrasi) hanya kepada instansi vertikalnya atau beralih menjadi penugasan kepada daerah otonom (tugas pembantuan).
Pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada APBN bagiananggaran Kemendagri dan dimasukkan sebagai bagian anggaran Kemendagri sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Perencanaan dekonsentrasi kepada GWPP menjadi bagian perencanaan Kemendagri dan dimasukkan sebagai bagian perencanaan Kemendagri sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi kepada GWPP (atributif UU No. 23/2014) dijabarkan dan dirumuaskan dalam bentuk program dan kegiatan K/L (Kemendagri).
Rumusan tentang dekonsentrasi kepada GWPP dituangkan dalam Ranc Renja-K/L (Kemendagri) dan disampaikan kepada Bappenas, untuk dilakukan pembahasan dan penelaahan sebagai bahan penyusunan Renja-K/L (Kemendagri) dan RKP.
Penyusunan perencanaan program & kegiatan serta penganggaran dekonsentrasi kepada GWPP atau dekonsentrasi kepada instansi vertikal dilakukan sesuai per-UU-an (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah dan keuangan negara).
PENGELOLAAN BMN HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan dekonsentrasi merupakan BMN dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan per-UU-an yang mengatur mengenai pengelolaan BMN.
BMN digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
Unit Kerja perangkat GWPP melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI
GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Mendagri dan salinannya disampaikan kepada Bappenas, Kemenkeu, dan k/l terkait.
Kepala instansi vertikal mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada k/l yang bersangkutan.
Mendagri dan k/l terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaporkan
penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Presiden.
Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada GWPP dan dekonsentrasi kepada instansi vertikal berpedoman pada per-UU-an mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
Laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang mengikuti ketentuan per-UU-an yang mengatur ttg sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta Peraturan Menkeu tentang Sistem Akuntasi BMN.
III. TUGAS PEMBANTUAN
Penyelenggaraan Tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerahotonom; dan dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota.
PerubahanPenugasan dari pemerintah kepada daerah otonom atau dari Provinsi kepada kab/kota tidak sampai ke Desa. Berdasarkan Penjelasan Psl 20 UU 23/2014, “menugasi Desa” dari gubernur kepada desa bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.
Penyelenggaraan TP hanya untuk urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi (lampiran UU 23/2014). Bukan bersifat pembinaan dan pengawasan.
Pelaksanaan TP harus memenuhi kriteria: -bukan pelaksanaan binwas; -tidak dilaksanakan sendiri; -bukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; -memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan bidang yang ditugaspembantuankan; -tersedianyasarana prasarana; -perangkat daerah dan personel yang menangani; -memperhatikan karakteristik daerah; -tidak ada biaya pendamping dari daerah; dan -tepat lingkup penugasan.
Pelaksanaan TP Provinsi harus memenuhi kriteria: -bukan pelaksanaan binwas; -tidak dilaksanakan sendiri; -bukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kab/Kota; -memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan bidang yang ditugaspembantuankan; -tersedianya sarana prasarana; -perangkat daerah dan personel yang menangani; -memperhatikan karakteristik daerah; dan -tidak ada biaya pendamping dari daerah.
K/L menetapkan NSPK pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sbg pedoman pelaksanaan TP.
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga yang memberikan penugasan, yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Mendagri. (psl 19 UU 23/2014)
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikotadengan tembusan kepada Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.
Penugasan dari daerah provinsi kepada daerah kab/kota diatur dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Daerah prov, kab/kota penerima TP dapat membentuk PERDA ttg Mekanisme/tata cara pelaksanaan sesuai kriteria TP (pembentukan perda bukan untuk setiap kali menerima TP) dan Keputusan Kepala Daerah ttg teknis pelaksanaan TP, termasuk penetapan perangkat daerah.
Pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan oleh perangkat daerah (SKPD) berdasarkanpenetapan dari gubernur atau bupati/walikota.
LANJUTAN.....
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
Perencanaan TP Pusat merupakan bagian dari dokumen perencanaan k/l dan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan per-UU-an yang mengatur mengenai sistem perencanaan pembangunannasional.
Perencanaan TP Provinsi merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah provinsidilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatank/l yang sudah ditetapkan dalam Renja-K/L yang mengacu pada RKP.
Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota dijabarkandalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan dalam RenjaSKPD provinsi yang mengacu pada RKPD provinsi.
Penganggaran TP Pusat dianggarkan dari APBN bagian anggaran k/l yang menugasi sesuaidengan ketentuan per-UU-an yang mengatur mengenai keuanga negara.
Penganggaran TP Provinsi dianggarkan dari APBD bagian anggaran daerah provinsi yangmenugasi sesuai dengan ketentuan per-UU-an yang mengatur mengenai keuanga daerahprovinsi.
Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan TP Pusat diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan TP Provinsi diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN
Kepala daerah (prov, kab/kota) melaporkan TP Pusat kepada DRPD bersamaan denganpenyampaian laporan keuangan pemda dalam dokumen yang terpisah.
Kepala daerah (prov, kab/kota) mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan TPPusat kepada k/l yang menugasi setelah melaporkannya kepada DPRD dan salinannyadisampaikan kepada Mendagri, Bappenas dan Kemenkeu.
Kepala daerah kab/kota selain mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan TPPusat kepada k/l yang menugasi dan juga salinannya dilaporkan kepada GWPP.
Kepala daerah kab/kota melaporkan TP Provinsi kepada DRPD kab/kota bersamaan denganpenyampaian laporan keuangan pemda dalam dokumen yang terpisah.
Gubernur melaporkan sebagian urusannya yang ditugaspembantuankan kepada daerahkab/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuanper-UU-an.
PENGELOLAAN BMN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan BMN dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan per-UU-an yang mengatur mengenai pengelolaan BMN.
BMN digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.
Perangkat daerah (SKPD) melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekon dan TP secara umum dilaksanakanoleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekon dan TP secara teknis dilaksanakanoleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TP oleh perangkat daerah dilaksanakan olehkepala daerah.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TP oleh perangkat daerah dilaksanakan olehkepala daerah.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TP Pusat kepada daerah kab/kota secaraumum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perUU-an yang mengatur mengenai pembinaan danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
TERIMA KASIH