Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Perdagangan 2011.pdf
-
Upload
cece-juarsa -
Category
Documents
-
view
263 -
download
0
Transcript of Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Perdagangan 2011.pdf
PETUNJUK TEKNISDEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN
TAHUN 2011
TAHUN2010
PE
TUN
JUK
TE
KN
IS D
EK
ON
SE
NTR
AS
I BID
AN
G P
ER
DA
GA
NG
AN
K
EM
EN
TER
IAN
PE
RD
AG
AN
GA
N R
EP
UB
LIK
IND
ON
ES
IA
KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13A{ -DAc /r@ /L /2oal
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANGPERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 37|M-DAGlPERl9l2O10 tentang PelimpahanSebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka PenyelenggaraanDekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor55/M-DAG/PER/1212010 tentang Perubahan atas Lampiran PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 37lM-DAG lPERl9l2010 tentangPelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangankepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangkaPenyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, perlumenetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi BidangPerdagangan Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal(lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 11, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3193);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor42,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah araanNegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44A0;
b
1.
2.
8.
6.
7.
11.
12.
13
14.
15.
Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 13/tdJAG /tt*ir*/t/zo1.r.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4a0Q;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$4;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4630)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 NomorT4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TatacaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);
I
10
16.
17.
Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 13A[-DAG /rg/t/2aLt
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, danPemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor47a1);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai WakilPemerintah di Wilayah Provinsi;
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor Tg, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang pembentukanKabinet lndonesia Bersatu ll;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2011
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang pedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 TentangPedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatanDan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.0612007 tentangPenatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.0612007 tentang TataCara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07l2O0B tentangPedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O3/M-DAG lPERtllZOlOtentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014:
18.
19.
21 .
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30
32.
33
34.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
35.
Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : $/M_DAG /rw/I/2o]-]-
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAGlPERlTt2OlOtentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37IM-DAG lPERl9l2010tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di BidangPerdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalamrangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganRepublik lndonesia Nomor 55/M-DAG/PER/1212010 tentangPerubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor37lM-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian UrusanPemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai WakilPemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TahunAnggaran 2011:
36.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGANTAHUN ANGGARAN 2011.
Memberlakukan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi BidangPerdagangan Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut PetunjukTeknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dariKeputusan Menteri ini.
Petunjuk reknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuanuntuk mengembangkan perdagangan dalam negeri; meningkatkanperlindungan konsumen; meningkatkan fasilitasi pasar lelang dan SistemResi Gudang (SRG); mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri danmengembangkan ekspor di daerah.
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadipedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yangdibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran2011.
Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang PerdaganganTahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteriini.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Januari 2O7!
NTERI PERDAGANGAN R I.,is Jenderal,
4
"eT',";;;T;:we
sft#lffi'l't'.4'i{ i i } I-f
.,li*:il;;g54{iq*il "i {s iAW
LAMPIRAN KEPUTUSANNOMOR :
TANGGAL :
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA134{ pAG/r{IB-/!/zoL]-
5 Januari 2OLL
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASIBIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
ffi,,H-T#lffii*$f i t_i i-t*W,:i
uA'ffir%rr
',C:,,r;;3Ytf*i"l llii$i I E-i ,,/ i iti *J i*l
""'i I i
\iirl'.i L i ?,\:i{"]:"=,;;fr;ffi
NTERI PERDAGANGAN R.I.,is Jenderal
ANSYAH PARMAN
KATA FTNGANTAR
Penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di lndonesia
tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang didasarkan alas azaz
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dibiayai
atas beban pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara
kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu,
mekanisme penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi juga diatur dalam PP No. 7 tahun 2008,
sehingga pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dapat dilaksanakan secara optimal.
Pembangunan perdagangan periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai tiga misi
utama, yaitu: meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar
dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi
nasional.
Oleh karena itu, langkah terencana dan berkesinambungan perlu diambil oleh Pemerintah
(dalam hal ini Kementerian Perdagangan) dengan Pemerintah Daerah. Dengan berubahnya
proses pengambilan keputusan pada manajemen nasional dari sistem sentralisasi menjadi
desentralisasi, maka pemerintah lokal mendapatkan delegasi otonom dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama menentukan arah pembangunan ekonomi
wilayahnya. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Daerah, luasnya geografis serta alasan
ekonomis, maka Pemerintah Pusat membutuhkan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan
tangan dalam melakukan berbagai kegiatan maupun kebijakannya di daerah.
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan adalah untuk
menyamakan persepsi dan pemahaman serta memberikan pedoman yang jelas bagi pengelola
dan penanggung jawab kegiatan.
Jakarta, Januari 2011
a.n Menteri Perdagangan Rl
aris Jenderal,
i"{i ir,'iii+K\$
DIANSYAH PARMAN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... iDAFTAR ISI ............................................................................................................... iiDAFTAR LAMPIRAN................................................................................................ iiiBAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
I.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1I.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 1I.3 Ruang Lingkup............................................................................................ 1
BAB II PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN............ 2II.1 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah............................... 2
II.1.1 Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung SistemLogistik Nasional ..........................................................................................................4
II.1.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Iklim UsahaPerdagangan di Daerah .............................................................................................12
II.1.3 Pengembangan Pasar Domestik di Daerah............................................................17
II.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah ...................................... 22II.2.1 Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan
Perlindungan Konsumen............................................................................................22
II.3 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi GudangDaerah.................................................................................................................. 42
II.3.1 Pengembangan Kegiatan Pasar lelang Daerah.....................................................42
II.4 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah................ 48II.4.1 Optimalisasi Kesepakatan Perdagangan ................................................................48
II.4.2 Fasilitasi Perijinan dan Non Perijinan ......................................................................48
II.4.3 Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ...................51
II.5 Pengembangan Ekspor Daerah ............................................................... 59II.5.1 Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di Daerah ..................................59
II.5.2 Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor Daerah ..............................62
BAB III ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN................................................... 64III.1 Tingkat Pusat............................................................................................. 64III.2 Tingkat Daerah .......................................................................................... 64
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ................................................................. 68BAB V PELAPORAN.............................................................................................. 69BAB VI PENUTUP................................................................................................... 73LAMPIRAN – LAMPIRAN ....................................................................................... 74
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Pokok ............................................ 74
Lampiran 2 Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek Pengamatan
Disetiap Ibukota Propinsi............................................................................. 75
Lampiran 3 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis........................................ 76
Lampiran 4 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota .................................... 77
Lampiran 5 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Provinsi ...................................... 79
Lampiran 6 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/Kota............................... 80
Lampiran 7 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 81
Lampiran 8 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/Kota ............................... 82
Lampiran 9 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 83
Lampiran 10 Tabel Laporan Penerbitan SIUP................................................................... 84
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar BelakangDana Dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk
instansi vertikal pusat di daerah.
Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan
dan pengembangan bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah
Alokasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan untuk masing-masing daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan wajib dimasukan
dalam APBD.
I.2 Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam
penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam Bidang
Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk
daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia.
Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan
teknis penggunaan dana dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan
Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan
I.3 Ruang LingkupPetunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari
penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik
yang dilakukan oleh daerah atau Pemerintahan Pusat, dan pelaporan kegiatan yang
telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2
BAB II PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN
II.1 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri DaerahAmanat yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, bahwa tema pembangunan nasional
Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung
oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sejalan dengan hal tersebut,
kebijakan APBN 2011 diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis, guna
mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun
ke depan.
Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin
tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang
lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat;
(5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan
meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi
makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat;
dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan "ramah
lingkungan" makin kita perkuat.
Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan itu, akan
bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan
memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin
(pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-
environment).
Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah
kebijakan dan pilar strategis pembangunan pada RKP tahun 2011 tersebut serta
sejalan dengan arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan perdagangan dalam
negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014
dan Rencana Strategis Kementerian Pedagangan Tahun 2010-2014, arah
pengembangan perdagangan dalam negeri di dalam Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai
empat misi utama, yaitu: (1) perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri; (2)
peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta penggunaan produk
dalam negeri; (3) stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok; dan (4)
penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien. Namun demikian, Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyadari sepenuhnya bahwa misi
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 3
pembangunan perdagangan dalam negeri periode 2010-2014, tidak mungkin dapat
tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan
instansi terkait termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang
membidangi urusan perdagangan.
Salah satu langkah konkret dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut,
Kementerian Perdagangan, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri, berupaya memperbaiki konsepsi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang
perdagangan dalam negeri sebagai salah satu mekanisme untuk membiayai
pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah. Revitalisasi ini
ditujukan untuk mendorong sinergi pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam
negeri antara Pusat dan Daerah (sejalan dengan tema RKP 2011) sekaligus
meningkatkan konsistensi antara Prioritas Nasional/Bidang Perdagangan Dalam
Negeri dengan kegiatan yang perlu mendapat dukungan daerah.
Secara umum, kerangka revitalisasi dana dekonsentrasi bidang perdagangan
dalam negeri meliputi :
1. Penyesuaian nomenklatur kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan
dalam negeri , dimana nomenklatur kegiatannya menjadi “Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri Daerah”
2. Penajaman indikator dan target kegiatan, yakni kegiatan yang didanai oleh dana
dekonsentrasi disertai dengan indikator sasaran dan target yang jelas, sehingga
dapat terukur dan mudah dilakukan evaluasi.
3. Penyesuaian fokus kegiatan beserta ruang lingkup nya, yakni kegiatan yang
diselenggarakan dengan dana dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri
diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional/bidang perdagangan
dalam negeri serta agar terdapat konsistensi dan kesinambungan antara
pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan tujuan dari pemberian dana
dekonsentrasi. Fokus kegiatan dan ruang lingkupnya tersebut masing-masing
terdiri dari :
I. Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah, dengan 3 (tiga) fokus
kegiatan, yaitu :
a. Monitoring Stok dan Harga dan Penyusunan Prognosa Bahan Pokok ;
b. Peta Informasi Rantai Pasok Komoditi Strategis dan Sarana
Prasarana Logistik;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 4
II. Peningkatan Iklim Usaha di Daerah, dengan 2 (dua) fokus kegiatan,
yaitu
a. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan;
b. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah.
III. Pengembangan Pasar Domestik Daerah, dengan 2 (dua) fokus
kegiatan, yaitu:
a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi
Ketentuan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam Perpres
No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Pengembangan UMKM di Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan
Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (TEI Expo 2011 dan
Pameran Flora Mall).
Penjelasan detail tata laksana dari masing-masing fokus kegiatan Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri Daerah diuraikan sebagai berikut :
II.1.1 Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung Sistem LogistikNasionalSebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan Sistem Logistik Nasional
yang terintegrasi efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing usaha, dan
menjamin ketersediaan komoditas strategis dan bahan kebutuhan pokok
masyarakat secara merata dan terjangkau. Peran pokok sistem logistik adalah
menjamin kelancaran arus barang secara efektif dan effisien yang tercermin
dalam biaya logistik yang kompetitif, dan pelayanan yang memuaskan. Sasaran
yang ingin dituju adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya Sistem
Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi Locally
Integrated dan mewujudkankan landasan yang memadai untuk berintegrasi
dengan jejaring logistik ASEAN.
Secara lebih spesifik sasaran yang ingin dituju yakni :
1. menjamin ketersediaan komoditas strategis di seluruh wilayah Indonesia
dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat
adil dan makmur, dan memperkokoh keutuhan NKRI;
2. menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan
pelayanan sehingga meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor di
pasar global.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 5
3. mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada
tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar
global pada tahun 2020.
Untuk itu, Kegiatan Penguatan Sistem Logistik Domestik difokuskan kepada
beberapa detail kegiatan, yakni :
II.1.1.1 Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis
Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok
Masyarakat bertujuan antara lain :
- Memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok
masyarakat.
- Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan
pokok masyarakat di Indonesia.
- Menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok
- Menghindari terjadinya disparitas harga yang tinggi antar
daerah/wilayah di Indonesia.
Adapun beberapa sasaran dari kegiatan pemantauan harga kebutuhan
pokok masyarakat antara lain sebagai berikut :
Tersedianya informasi harga bahan pokok sebagai berikut : beras,
gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging dan telur
ayam, cabe, bawang merah, bawang putih, susu, garam beryodium,
kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mie instant, ikan asin teri, ketela
pohon dan jagung pipilan kering yang akurat, up to date, berlanjutan,
mudah dan sederhana.
Tersedianya informasi harga barang strategis sebagai berikut : semen,
pupuk (non subsidi) , seng, besi, kayu papan, emas (logam mulia) dan
batu bata.
- Tersedianya bahan analisa pasar sebagai masukan dalam
penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dalam
mengendalikan harga maupun inflasi.
- Tersedianya data harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah
Indonesia.
- Tersedianya bahan evaluasi untuk melanjutkan langkah-langkah yang
konkrit dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa
komoditi yang fluktuatif terutama dalam menghadapi Hari-Hari Besar
Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 6
Sedangkan output/hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:
- Bahan Laporan Harian Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden
RI, Bapak Wakil Presiden, Menko Ekonomi dan Menteri terkait lainnya,
bahan laporan mingguan, bulanan dan tahunan tentang
perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat.
- Buku Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.
- Bahan Penyiaran dan Publikasi pada RRI, Radio Swasta dan Media
Cetak.
Teknis Pengumpulan Data / Pencatatan Harga Barang KebutuhanPokok :
Kegiatan pengumpulan data harga kebutuhan pokok diharapkan
dilakukan dengan metode dan teknik yang baik, sehingga data harga
yang diperoleh valid, akurat dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh
unit, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dengan metode serta
cara yang ditetapkan.
Metode dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data harga
kebutuhan pokok adalah sebagaimana Surat Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 522/MPP/Kep/11/1998
tanggal 11 Nopember 1998, tentang Pembakuan Format Laporan
Harga Harian Bahan Pokok Pangan dan Mekanisme Penyampaian
Laporan Harga Harian Bahan Pokok Pangan dari Kantor Dinas
Perindag, yaitu sebagai berikut :
a. Lokasi Pencatatan
Lokasi pencatatan harga adalah pasar tradisional yang
tetap/menetap, tidak berpindah-pindah, pasar cukup representatif
untuk dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah.
Adapun nama-nama pasar lokasi pemantauan adalah
sebagaimana lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor : 522/MPP/Kep/11/1998. Untuk
keakuratan dan validitas data pengambilan sampling agar
dilakukan lebih dari satu lokasi pasar/toko/depo pantauan dan
nama obyek pantauan dicantumkan/diinformasikan dalam laporan
harian. Khusus barang strategis hasil pemantauan harga
diinformasikan satu kali dalam seminggu mengingat sifat barang
yang tidak terlalu fluktuatif.
b. Petugas Pencatat harga
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 7
Petugas Pencatat harga (dari dinas) harus dikenal oleh para
pedagang yang dimintai informasi harga barang kebutuhan pokok
masyarakat atau paling tidak si pedagang diberitahu bahwa dia
adalah petugas tetap/pengganti untuk mencatat harga setiap hari
dari Dinas Perindag yang tujuannya adalah agar si
penjual/pedagang dapat memberikan harga yang tepat/pas dari
komoditi tersebut. Harga yang dicatat adalah adalah harga final
(transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang masih bisa
naik/turun.
c. Waktu pengambilan/pencatatan harga.
Waktu pengambilan/pencatatan harga harus tetap misalnya yaitu
diantara jam 08.00 s/d jam 10.00 waktu setempat. Waktu ini
sangatlah berpengaruh terhadap harga jual, karena harga diwaktu
siang tentu sudah tidak sama dengan harga diwaktu pagi (waktu
pagi pembeli ramai sedangkan siang pembeli sudah mulai
berkurang).
d. Obyek survey
Obyek survey adalah bahan pokok dan jenisnya sebagaimana
Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.:
522/MPP/ Kep/11/1998, dalam tabel 1 ditambah barang
kebutuhan pokok lainnya.
Khusus untuk beras, karena jenis beras medium di daerah
berbeda, dapat menggunakan tabel 2 Lampiran Keputusan
Menperindag sebagai petunjuk.
Apabila jenis beras medium mengalami perubahan sampel,
sehingga tidak sesuai dengan tabel 2 tersebut di atas, dapat
mengikuti perubahan jenis beras medium sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
e. Pengumpulan data
Pengumpulan data harga kebutuhan pokok masyarakat diperoleh
melalui survei lapangan pada beberapa pasar tradisional propinsi
setempat. Sedangkan untuk menentukan sampel area obyek
pengamatan pada pasar tradisional propinsi setempat, didasarkan
pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 522/MPP/Kep/11/1998 pada tabel 3. Namun
apabila lokasi pasar tradisional itu mengalami perubahan, maka
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 8
dapat disesuaikan atas dasar pedoman survei yang ditentukan
oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat.
Hasil survei menurut sampel area yang telah ditentukan pada
Lampiran Keputusan Menteri tersebut, selanjutnya dibuat laporan
harga rata-rata harian dari hasil obyek pengamatan berdasarkan
beberapa pasar tradisional yang telah ditentukan.
Penghitungan harga rata-rata mengikuti cara yang digunakan oleh
Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat.
Sedangkan tata cara penyampaian laporan harga harian dari
daerah didasarkan atas format laporan sesuai Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
522/MPP/Kep /11/1998, harga yang tertera pada tabel 1 tersebut
merupakan harga rata-rata dari hasil pengamatan beberapa pasar
tradisional setempat.
f. Penyampaian Laporan
Hasil pemantauan perkembangan harga harian dari Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan berupa laporan, disampaikan ke
Subdit Informasi Pasar Direktorat Bahan Pokok dan Barang
Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian
Perdagangan R.I. melalui :
- Alamat E-Mail Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis:
[email protected] atau dengan
tembusan(cc) ke: [email protected] Faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di
021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210
- Melalui website http//:ditjen-pdn.depdag.go.id dengan user
nomor dan pasword masing-masing daerah yang telah
diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
Agar laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil
Presiden Republik Indonesia dapat disampaikan lebih awal,
pengiriman ke alamat tersebut dilaksanakan setiap hari kerja
selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat.Apabila dalam survei lapangan terjadi kenaikan atau penurunan
harga bila dibandingkan terhadap hari sebelumnya melebihi atau
menurun 10%, harus disertai penjelasan penyebab terjadinya
kenaikan/penurunannya.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 9
II.1.1.2 Pemetaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pelaku Usaha Jasa Logistik di
Daerah
Fokus kegiatan ini meliputi Indetifikasi sentra produksi terkait dengan alur
distribusi bahan kebutuhan pokok (seperti beras, gula, minyak goreng dan
tepung terigu) serta pendataan sarana perdagangan (Pasar dan Gudang)
disamping juga dilakukan pengolahan data, rapat koordinasi pembahasan,
yang kemudian disusun dalam buku pemetaan informasi rantai pasokan
komoditi strategis dan sarana perdagangan.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pemetaan Informasi Rantai Pasokan
Komoditi Strategis dan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Persiapan dan Koordinasi Lintas Sektor melalui tahapan dan waktu
pelaksanaan antara lain :
- Pembentukan Tim interdep/lembaga
- Rapat-rapat persiapan internal dan interdep
- Penetapan rencana aksi
2. Pemantauan dan pengumpulan data harga, informasi sarana
perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komiditi strategis
melalui tahapan dan waktu pelaksanaan antara lain :
- Survey ke pasar dan sentra produksi di Kab/kota, ;
- Monitoring dan pendataan pasokan jalur distribusi
- Monitoring dan pendataan sarana dan prasarana distribusi
- Monitoring dan pendataan pelaku usaha jasa logistik.
- Koordinasi antar instansi terkait dan konsultasi ke pusat.
- Pengolahan dan analisa data harga dan informasi sarana
perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi
strategis;
3. Pengembangan sistem informasi harga, informasi sarana perdagangan
serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi strategis, melalui
tahapan pelaksanaan antara lain :
- Penggandaan dan pengiriman buku dan laporan ke pusat
- Publikasi Informasi Stok dan harga melalui media cetak
- Penyiaran melalui radio.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 10
II.1.1.3 Survey dan Pemantauan Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional
Anggaran Tugas Pembantuan dan DAK di Kab/Kota.
1. Latar Belakang fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah :
- Ancaman inflasi akibat berbagai kebijakan push-cost inflasi seperti
kenaikan Tarif Dasar Listrik dan bahan bakar gas serta berbagai
bencana alam yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di berbagai
wilayah Indonesia, mendorong harga-harga kebutuhan pokok ikut
mengalami kenaikan yang cukup signifikan;
- Kenaikan harga bahan pokok yang tidak berbanding linear dengan
daya beli masyarakat, akan semakin membebani masyarakat
berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) dan mempersempit
peluang pasar bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan Koperasi;
2. Tujuan :
- Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang
terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN);
- Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil
MenengAh UMKM) dan Koperasi setempat;
- Meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam
menggunakan produk dalam negeri;
- Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan
UMKM dan koperasi.
3. Sasaran
Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang
terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga
prasejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari
Raya Idul Fitri 1432 H, Hari Natal dan Tahun Baru 2011).
4. Mekanisme
a. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq Direktorat Bahan
Pokok dan Barang Strategis melakukan:
Koordinasi dengan Asosiasi Pelaku Usaha yang berada di tingkat
pusat agar menghimbau perwakilan mereka yang berada di
daerah untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar
Murah dimaksud;
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 11
Mengkompilasi data rencana penyelenggaraan pasar murah di
daerah. Informasi tersebut sangat diperlukan terkait dengan
rencana waktu dan lokasi penyelenggaraan Pasar Murah untuk
diteruskan kepada Asosiasi Niaga dan penentuan tentative
jadwal kunjungan pimpinan ke daerah;
Melakukan penjajagan dalam rangka koordinasi persiapan
penyelenggaraan pasar murah.
b. Dinas yang membidangi perdagangan melakukan :• Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan,dan tempat
penyelenggaraan pasar murah;• Koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di
daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikutserta dalam
kegiatan pasar murah.• Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah
Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga
Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan.• Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah,
yaitu: tenda, meja, kursi, tempat display barang/stand (luas
fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta /
pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan
fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan
penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan
dokumentasi);• Komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para
pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk
UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta
menginpformasikan teknis pelaksanaannya;• Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pasar murah kepada
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan
Pokok dan Barang Strategis.
5. Lingkup Kegiatan
a. Pelaksanaan pasar murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua ) kali
kegiatan dalam tahun 2011.
b. Lokasi pelaksanaan Pasar murah dilaksanakan pada wilayah
pemukiman padat penduduk, bantaran sungai atau pinggir rel kereta
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 12
api, dan daerah pesisir pantai yang merupakan kantong-kantong
kemiskinan / keluarga pra sejahtera;
c. Barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan
barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-
barang yang harganya cenderung berflutuasi cenderung naik pada
saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak
goreng, margarine, daging, ayam, telor dan lainnya (diutamakan
barang-barang produksi UMKM dan Koperasi).
II.1.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Iklim UsahaPerdagangan di DaerahMencermati perkembangan dewasa ini dan masa mendatang, dimana
persaingan usaha semakin ketat dan tajam, meningkatnya tuntutan perlindungan
konsumen, dan semakin berperannya Pemerintah Daerah dalam pembinaan,
pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan di daerah, maka perlu
segera diambil langkah-langkah kebijakan penyelarasan, penyesuaian dan
penyempurnaan serta penataan, terutama terkait dengan usaha perdagangan
khususnya penataan lembaga usaha perdagangan yang ada guna menjamin
pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional, penciptaan peluang
dari iklim usaha yang kondusif, terjaminnya penerapan pengembangan
kreatifitas dan inovasi serta terlaksananya teknologi yang diperlukan.
Untuk itu, Kegiatan Peningkatan iklim usaha perdagangan di daerah difokuskan
kepada beberapa detail kegiatan, yakni :
II.1.2.1 Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Wajib Daftar Perusahaan/TDP, SIUP
serta Waralaba
A. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan
Jumlah pelaku usaha jasa perdagangan dari tahun ke tahun cenderung
meningkat. Eksistensi mereka semakin diperlukan dalam upaya
menumbuh kembangkan kegiatan usaha perdagangan yang efektif dan
efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah kebijakan penataan dan
pengaturan kegiatan usaha dan lembaga perdagangan agar tercapai
pelaku usaha nasional yang profesional di bidangnya.
Selain itu sosialisasi teknis terkait penerbitan SIUP/TDP perlu
ditingkatkan, agar pelaku usaha dapat memahami peraturan khususnya
dibidang SIUP dan TDP. Informasi tentang pelaku usaha dan profilnya
sangat dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengembangan
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 13
usaha dan kelembagaan perdagangan guna peningkatan iklim usaha di
sektor perdagangan.
1. Tujuan
a. Dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi perusahaan
adalah agar dunia usaha dapat merasakan secara langsung
manfaat pendaftaran perusahaan sebagai ajang promosi,
pengembangan kegiatan usaha, dan dalam rangka mencari
mitra usaha dengan yang lain.
b. Pemerintah dapat memanfaatkan diseminasi informasi ini
sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang perekonomian,
untuk menentukan arah kebijakan pembangunan secara
nasional.
c. SIUP sebagai pembinaan dan merupakan legalitas usaha yang
menjadi dasar bagi para pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usahanya.
2. Output
a. Terciptanya sistem informasi perusahaan secara nasional,
sehingga memudahkan bagi dunia usaha untuk mengakses
informasi guna menarik investasi khususnya ke daerah.
b. Pelayanan kepada dunia usaha dalam pemberian TDP dan
SIUP menjadi efisien, efektifdan dapat mengurangi biaya
ekonomi tinggi.
c. Terciptanya kepastian usaha dan memperoleh kemudahan-
kemudahan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia
dalam pengembangan kegiatan usahanya.
3. Pelaksanaan Kegiatan
a. Wajib Daftar Perusahaan
Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh
Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), yaitu :
i. Direktorat Bina Usaha Perdagangan selaku KPP Pusat,
yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendaftaran perusahaan secara nasional.
ii. Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan selaku
KPP Propinsi, yang bertanggung jawab dan sebagai
koordinator dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan
pendaftaran perusahaan sesuai wilayah kerjanya.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 14
iii. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan
atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
setempat. Dalam hal pelaksanaan pendaftaran
perusahaan dilakukan oleh PTSP, harus berkoordinasi dan
wajib dilaporkan kepada Dinas yang tugas dan
tanggungjawabnya dibidang perdagangan selaku KPP
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten/Kota.
Dalam rangka mengetahui perkembangan penyelenggaraan
WDP, diperlukan sarana pemantauan berupa laporan yang
disusun oleh KPP Kab/Kota. Laporan tersebut untuk
menggambarkan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan di
masing-masing wilayah.
b. Data fisik pendaftaran perusahaan :
- Fotokopi/tembusan formulir pendaftaran perusahaan bagi
daerah yang belum memasang aplikasi WDP;
- Back-up data WDP yang berisi file input data pendaftaran
perusahan dan statistik TDP (INFO.MDB DAN STS.MDB);
4. Hasil Laporan Pelaksanaan, berisi tentang :
a. Laporan TDP
Untuk penyampaian laporan telah diatur jenis dan bentuk format
laporan pada lampiran yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1) Laporan Penerbitan TDP
Penyampaian Laporan Penerbitan TDP dibagi 2 (dua)
berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu :
a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 1;b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Provinsi diatur pada Lampiran 2.2) Laporan Pembaharuan TDP
Penyampaian Laporan Pembaharuan TDP dibagi 2 (dua)
berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu :
a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 3;
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 15
b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Provinsi diatur pada Lampiran 4.3) Laporan Penghapusan TDP
Penyampaian Laporan Penghapusan TDP dibagi 2 (dua)
berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu :
a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 5;b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP
Provinsi diatur pada Lampiran 6.b. Laporan SIUP
Untuk jenis dan bentuk format laporan mengenai SIUP, seperti
penerbitan, pembaharuan dan penghapusan dapat dilihat pada
Lampiran 2 tentang Jenis dan Bentuk Format Laporan SIUP.
Selain itu dalam penyampaian dan kerangka laporan diatur oleh
BAB V tentang Pelaporan
B. Pemberdayaan UKM Potensi Waralaba Daerah
1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20/2008
tentang UMKM bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan
usaha mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan gambaran diatas,
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007
tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba memberikan
amanat kepada Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Bina
Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri
untuk pendaftaran waralaba.
Analisa kritis yang diterbitkan oleh PBB dan Kadin Indonesia pada
tahun 2009 menyebutkan bahwa pengembangan usaha dengan
menggunakan sistem waralaba dapat mendorong berkembangnya
spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, serta menumbuhkan
kreatifitas dalam mengembangkan inovasi berusaha yang pada
gilirannya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk
dalam negeri. Pemerintah akan terus mendorong tumbuh dan
berkembangnya usaha waralaba di Indonesia khususnya waralaba
nasional, karena telah terbukti dapat membawa dampak positif bagi
perekonomian Indonesia yaitu dalam memberikan kontribusi dari segi
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 16
penyerapan tenaga kerja, peluang kesempatan usaha dan
mempercepat proses alih teknologi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendorong
pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba
khususnya usaha–usaha tradisional yang memiliki ciri khas,
kreatifitas, potensi dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan
oleh UKM di daerah, Kementerian Perdagangan perlu
mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan Waralaba kepada
pelaku usaha.
2. Ruang Lingkup
a. Alasan Kegiatan Dilaksanakan :
- Disorientasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam
menjalankan kegiatan usaha.
- Keterbatasan pelaku usaha dalam melakukan jejaring usaha.
- Minimnya wawasan pelaku usaha terhadap perkembangan
terbaru
b. Uraian Kegiatan
Menyelenggarakan konsultasi, seminar, dan pelatihan bagi UKM
Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
c. Batasan Kegiatan
Terciptanya tertib usaha dalam penyelenggaraan waralaba yang
dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
Memberikan pemahaman tentang keuntungan sistem serta
kebijakan waralaba kepada pelaku usaha di daerah.
b. Tujuan Kegiatan
- Tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah
Pusat dengan Aparat/Pejabat Daerah mengenai sistem dan
kebijakan waralaba;
- Terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam
penyelenggaraan waralaba;
- Terciptanya UKM waralaba/potensial diwaralabakan di
daerah.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 17
4. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem ceramah dan diskusi
interaktif dengan narasumber dari Pejabat Pusat, Pejabat Daerah,
Konsultan Profesional dan Praktisi Waralaba.
5. Pelaporan
Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun melaporkan
hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Iklim Usaha Daerah melalui
Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri dengan tembusan kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan
dengan alamat : Gedung II lantai 5, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110
II.1.3 Pengembangan Pasar Domestik di DaerahGlobalisasi perdagangan dunia melalui Free Trade Agreement (FTA) memicu
persaingan di pasar dalam dan luar negeri. Agar industri dalam negeri dapat
bertahan dan terus tumbuh lebih baik maka kerjasama perdagangan melalui
FTA yang diberlakukan pemerintah harus diimbangi penguatan posisi produk
dalam negeri di pasar domestik. Berangkat dari sebuah kekhawatiran akan
dampak negatif dari FTA terutama dengan China (Asean-China FTA) terhadap
sektor industri nasional. Indonesia menggagas terbentuknya Program P3DN
(Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Jadi, program tersebut
dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak perdagangan bebas, baik pada
tataran regional maupun global. Tujuan dibentuknya P3DN adalah menjadikan
pasar domestik sebagai guaranteed market bagi produk-produk dalam negeri.
Banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pemerintah
harus diantisipasi dengan memperkuat basis industri di dalam negeri. Saat ini,
dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, kita kebanjiran barang
impor, dan di sisi lain, tengah mengalami fase deindustrialisasi.
II.1.3.1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah
A. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi
Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) :
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri perlu intensitas
sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri karena belum banyak
masyarakat yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN.
Kampanye dan sosialisasi TKDN sekaligus nilai tambahnya. P3DN
merupakan stimulus awal, nantinya produk dalam negeri harus mampu
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 18
bersaing dengan produk asing. Pemerintah menjadi captive market
sekaligus motor penggerak yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis
melalui program tersebut
Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB pengeluaran terus
meningkat dari 8,4% pada 2008 menjadi 8,9% pada 2009. Pertumbuhan
konsumsi pemerintah juga naik pada 2009 menjadi 12,9% dan
diproyeksikan pada 2010 tumbuh hanya 9,3%. Kontribusi belanja barang
dan modal pemerintah terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik
dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009. Sementara total belanja
barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari
Rp128,7 triliun (2008) menjadi Rpl58,8 triliun pada 2009 edangkan pada
APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik
19,2% menjadi Rpl89,2 triliun.
Potensi P3DN BUMD, juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMD
memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Belanja modal dan operasional 63 BUMD strategis 2009 mencapai
Rp450,78 triliun atau hampir sama dengan 42% dari total APBN 2009
sebesar Rpl.000,8 triliun
P3DN saat ini masih terhambat oleh adanya pola pikir dalam masyarakat
Indonesia yang masih import minded, dimana barang impor dianggap
lebih berkualitas dibanding produk lokal. Tugas P3DN Kementerian
Perdagangan adalah mendorong instansi pemerintah daerah untuk
menggunakan produk dalam negeri di kantornya. Tidak beda dengan
masyarakat umum, instansi pemerintah daerah juga menghitung untung-
rugi, dan jika produk impor lebih murah, merekaakan memilih produk
impor untuk pengadaan barang di instansinya. Namun, pemerintah tidak
bisa serta merta menghitung untung-rugi dalam pengadaan barang dan
jasa, karena alokasi anggaran di Pemerintah Daerah/ BUMD diambil dari
APBN. Artinya, ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk
menggunakan produksi dalam negeri sebagaimana diamanatkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pedoman
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Untuk menjadikan pasar domestik sebagai guaranteed market, kuncinya
adalah P3DN di instansi pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah
Daerah diharapkan menjadi captive market sekaligus motor penggerak
yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis melalui program tersebut.
Potensi P3DN BUMD juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMN
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 19
memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah berdampak positif bagi produk lokal. Untuk itu,
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri akan terus mendorong
pemerintah daerah untuk lebih serius mengkampanyekan produk lokal
melalui sosialisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga ke
daerah-daerah. Sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri perlu
lebih gencar dilakukan, karena belum banyak aparatur pemerintah
daerah yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN. Di dalam
tingkat komponen dalam negeri (TKDN) itulah esensi dari kampanye
produk dalam negeri berada.
Konsep Perpres 54/2010 mengenai TKDN adalah mengutamakan
produksi dalam negeri, tetapi bukan berarti melarang produk luar negeri
untuk dibeli. Hal ini dikembalikan sesuai kebutuhan dari Pemerintah
Daerah/ BUMD masing-masing.
Gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan
mendorong sisi penawaran yang bisa meningkatkan produksi. Untuk
masa yang akan datang, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri
ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi kesadaran masyarakat.
P3DN paling efektif dilakukan melalui penyerapan anggaran belanja
pemerintah daerah dan BUMD. Itu pasar yang sudah terjamin bagi
produk dalam negeri lembaga pemerintahan dan BUMN akan mematuhi
Perpres tersebut. Pepres itu menetapkan keleluasaan dengan toleransi
harga paling mahal sebesar 15 persen. Perpres tersebut mengatur
tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hingga 40 persen. Dengan
P3DN, , dapat memacu investasi di dalam negeri, termasuk
pengembangan diversifikasi produk lokal. Jadi, ada jaminan. Dampaknya
besar bagi industri dalam negeri. Menggerakkan investasi lokal dan
pekerjaan di sektor riil.
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN), yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang
membidangi urusan perdagangan, yaitu:
- Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi Ketentuan TKDN (Tingkat
Komponen Dalam Negeri) dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
urusan perdagangan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 20
- Penyusunan laporan.
B. Pengembangan UMKM Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan
Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (Pameran Pangan
Nusa TEI Expo 2011 serta Pameran Flora Mall)
Pelaksanaan Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi terkait Partisipasi
Pameran di Pusat (Pameran Pangan Nusa TEI Expo 2011 serta
Pameran Flora Mall) yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang
membidangi urusan perdagangan, memiliki beberapa tujuan yakni :
- Masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk
unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan
kebutuhan selera masyarakat.
- Pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada
masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui
penyediaan fasilitas akses pembiayaan.
- Pemerintah, pencapaian strategi nasional ”100% cinta Indonesia”
dalam membangun kecintaan terhadap produk unggulan dalam
negeri.
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri meliputi :
a. Fasilitasi desain stand
b. Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi
c. Fasilitasi sewa stand pameran
d. Faslitasi pengangkutan barang pameran
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan
- Pembentukan Tim.
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang
akan berpartisipasi dalam pameran PPDN)
- Desain stand yang akan digunakan
- Sewa stand
b. Pelaksanaan kegiatan
- Pengangkutan barang pameran
- Pelaksanaan Pameran
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 21
3. Bentuk Kegiatan
a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan, industri
dan jasa
b. Visualisasi produk unggulan daerah dan atau yang mencakup
produk kreatif
4. Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan
a. Rencana lokasi di daerah dan pusat
b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
5. Pembiayaan
Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada dana
dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
6. Laporan kegiatan
a. Penyusunan laporan hasil pelaksanan kegiatan
b. Penyampaian laporan kegiatan ke pusat
Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasar
Domestik di daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada
Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri
dengan alamat : Gedung II lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No.
5 Jakarta 10110.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 22
II.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen DaerahPerkembangan globalisasi yang semakin terbuka di Indonesia mengakibatkan
beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga
permasalahan pengawasan barang beredar dan jasa menjadi semakin kompleks.
Sebagai integrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimasi
tindakan pengamanan bagi produsen maupun konsumen domestik melalui
pengawasan yang intensif.
Instrumen perlindungan konsumen adalah prasyarat untuk mewujudkan
perekonomian yang sehat melalui keseimbangan perlindungan kepentingan
konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan perencanaan yang
sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dalam mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen
Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan
Konsumen.
Kementerian Perdagangan melalui Eselon I (satu), yaitu Direktorat Jenderal
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, telah mengalokasikan dana alokasi
Dekonsentrasi Tahun 2011 Bidang Perdagangan melalui sub kegiatan seperti
peningkatan tertib ukur, peningkatan barang beredar dan jasa, serta sosialisasi
perlindungan konsumen. Sub kegiatan tersebut masuk kedalam suatu kegiatan
“Peningkaran Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan
Perlindungan Konsumen” yang akan dijelaskan dalam penyelenggaraan tata laksana,
sebagai berikut :
II.2.1 Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan PemberdayaanPerlindungan KonsumenTata cara atau petunjuk teknis dalam penyelenggara kegiatan “Peningkatan
Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen”
dapat dijelaskan berdasarkan pada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut
berikut, yaitu :
1.2.1.1 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah
Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan untuk memastikan
kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi
barang dan/atau jasa, pencantuman label, klasula baku, cara menjual,
pengiklanan, pelayanan purna jual dan kebenaran peruntukkan distribusinya.
Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 23
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang
dan/atau Jasa, ruang lingkup pengawasan adalah :
1. Barang dan/atau jasa yang beredar dipasar;
2. Barang yang dilarang beredar dipasar;
3. Barang yang diatur tata niaganya;
4. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
5. Distribusi
Pengawasan terhadap ketentuan (1) dan (2) sebagaimana disebutkan
diatas dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/atau LPKSM. Sementara
terhadap ketentuan (3), (4) dan (5) kewenangan pengawasan ada pada
pemerintah. Pengawasan oleh Pemerintah (Menteri) terutama dilakukan
terhadap:
a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:
1) standar;
2) label;
3) klausula baku;
4) pelayanan purna jual;
5) cara menjual; dan/atau
6) pengiklanan.
b. barang yang dilarang beredar di pasar;
c. barang yang diatur tata niaganya;
d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
e. distribusi.
Kegiatan pengawasan diprioritaskan terhadap 10 (sepuluh) jenis produk
yang sudah diwajibkan penerapan Standar Nasional Indonesia-nya (ber-SNI
Wajib). Kesepuluh produk ini adalah 5 produk sebagaimana tercantum dalam
Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk
Tertentu, yakni: elektronik, makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi,
dan mainan anak-anak. Lima produk lainnya adalah: air minum dalam
kemasan (AMDK), sepatu keamanan, helm pengendara sepeda motor, ban
mobil penumpang, dan regulator tabung gas.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 24
A. Teknis Pelaksanaan
Teknis Pelaksanaan Pengawasan terhadap barang dan jasa yang
beredar dipasar dilakukan secara berkala dan secara khusus.
Pengawasan secara berkala dan khusus dilakukan oleh Petugas
Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).
PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan
secara terbuka dan diwajibkan:
- Mengenakan tanda pengenal pegawai;
- Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
- Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan
- Menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan/atau
tabulasi hasil uji laboratorium untuk barang yang memerlukan uji
laboratorium.
Penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan terhadap
barang dan jasa, adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan secara berkala
Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau
jasa dengan kriteria sebagai berikut:
a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan
lingkungan hidup;
b. Dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh
masyarakat banyak;
c. Produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, SNI
yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persayaratan teknis
lain yang diberlakukan wajib oleh instansi terknis yang
berwenang; dan/atau
d. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam
pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku,
pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui
pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar
tertentu yang merugikan konsumen.
Tata cara pengawasan secara berkala sebagaimana tertuang
dalam Pasal 23-30 Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 25
2. Pengawasan secara khusus
Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:
a. melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3
(tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil
pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga)
lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh
konsumen/masyarakat atau LPKSM;
c. melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap
barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana
dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam
pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku,
pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;
d. hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud
pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
e. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka
Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan
penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.
B. Materi Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengawasan terhadap barang
beredar dan jasa dalam tahun 2011 dilakukan terhadap produk
Pertambangan dan Aneka Industri, Pengawasan Produk Pertanian,
Kimia dan Kehutanan dan Pengawasan Produk Jasa.
1. Pengawasan produk Pertambangan dan Aneka Industri
a. Ruang Lingkup Pengawasan
Komoditi Pertambangan dan Aneka Industri yang mendapat
prioritas pengawasan pada TA. 2011 dan ber-SNI Wajib:
- Mainan anak
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 26
- Mesin/Printer multifungsi
- Mini Circuit Breaker (MCB)
- Regulator Tabung Gas LPG
b. Tata Cara Pengawasan
1) Pengawasan Komoditi yang ber-SNI Wajib, pelaksanaan
pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel
dan/atau pengujian di laboratorium untuk komoditi yang
telah memiliki SNI Wajib. Pengawasan melalui:
- Pembelian sampel
- Pengamatan kasat mata
- Pengkodean
- Pengiriman sampel ke laboratorium yang telah
terakreditasi
- Tabulasi dan Analisa hasil uji lab
- Pelaporan
- Evaluasi dan tindak lanjut
2) Pengawasan produk telematika dan elektronika
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendag
No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pedoman Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi
Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk
Telematika dan Elektronika, serta peraturan perundangan
terkait lainnya.
- Mewajibkan pelaku usaha (produsen, importir)
melengkapi produk yang di perdagangkan dengan buku
petunjuk (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam
bahasa Indonesia.
- Informasi minimal yang dimuat dalam buku
petunjuk/manual.
c. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
- PPBJ menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan
pengawasan yang memuat: klasifikasi, Jumlah merek,
wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan
biaya pelaksanaan
- PBBJ menyiapkan konsep rencana kerja kepada KUK
(Kepala Uniat Kerja) un tuk memohon persetujuan
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 27
- Setelah menyetujui usulan rencana kerja, KUK memberikan
surat perintah tugas kepada PBBJ untuk melaksanakan
pengawasan
- Pembuatan surat perintah tugas pengawasan
- Pembuatan Berita Acara Pengecekan Ulang
- Penerapan kodefikasi
- Pembuatan blanko tabulasi kasat mata kelengkapan label
- Pembuatan surat pengantar ke balai/Labratorium penguji
- pembuatan tabulasi hasil uji
- Penyusunan kerangka laporan hasil pengawasan
d. Pelaksanaan Pengawasan
Cara Pengawasan Berkala, Pengawasan berkala Produk ILMEA
adalah pengawasan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan
dilaksanakan secara terprogram, dengan tahapan sebagai berikut:
1) PPBJ membawa Surat Perintah Tugas Pengawasan dan
menggunakan Tanda Pengenal (bila dibutuhkan) pada saat
melaksanakan tugas pengawasan.
2) Pembelian sample produk di pasar (pasar tradisional, toko,
pasar swalayan, kios dan lain-lain) dengan ketentuan:
- Mainan anak sebanyak 4 (empat) unit;
- Mesin/printer multifungsi sebanyak 1 (satu) unit;
- Mini Circuit Breaker sebanyak 35 (tigapuluh lima) unit;
- Regulator Tabung Gas LPG sebanyak 4 (empat) unit.
3) Pengawasan dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang
dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat
surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang
perdagangan.
4) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan kepada
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
2. Pengawasan Produk IKAH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan)
a. Ruang Lingkup Pengawasan
Produk IKAH yang mendapat prioritas pengawasan pada
TA.2011 adalah sebagai berikut :
- Tepung Terigu;
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 28
- Ban Mobil Penumpang;
- Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum;
- Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;
- Selang Karet Kompor Gas Roda Dua
b. Tata Cara Pengawasan
1) Pengawasan Tepung Terigu
- Pengawasan dilakukan terhadap Tepung terigu
sebagai bahan makanan yang berasal dari produksi
dalam negeri maupun dari luar negeri/impor yang
beredar di pasar.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara
pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 4 x 1 kg untuk setiap
merek, antara lain ; 3 x 1 kg untuk pengujian dan 1 kg
untuk arsip. Bagi kemasan besar (25 kg) cukup
diambil 1 kemasan
- Pengawasan tepung terigu dilakukan oleh PPBJ
(Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang
perdagangan.
- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
2) Pengawasan Ban Mobil Penumpang
- Pengawasan dilakukan terhadap Ban Mobil
Penumpang yang berasal dari produksi dalam negeri
maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara
pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 4 buah untuk setiap
merek, jenis dan ukuran. 3 buah untuk pengujian dan
1 buah untuk arsip.
- Pengawasan ban mobil penumpang dilakukan oleh
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 29
PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang
perdagangan.
- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
3) Pengawasan Garam Konsumsi Beryodium
- Pengawasan dilakukan terhadap Garam Konsumsi
Beryodium yang berasal dari produksi negeri maupun
dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara
pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 4 x 250 gram (250 gr,
500 gr,1000 gr) untuk setiap merek dan jenis, dengan
perincian masing-masing 3 x 250 gram untuk
pengujian dan 250 gram untuk arsip.
- Pengawasan garam konsumsi beryodium dilakukan
oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa),
PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang
mendapat surat perintah tugas dari atasan yang
berwenang di bidang perdagangan.
- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
4) Pengawasan Produk Melamin Perlengkapan Makan dan
Minum
- Pengawasan dilakukan terhadap Produk Melamin
Perlengkapan Makan dan Minum yang berasal dari
produksi negeri maupun dari luar negeri/impor yang
beredar di pasar.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara
pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 12 (dua belas) buah
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 30
untuk setiap merek dan jenis, dengan perincian
masing-masing 10 (sepuluh) buah untuk pengujian
dan 2 (dua) buah untuk arsip.
- Pengawasan produk melamin perlengkapan makan
dan minum dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas
Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) dan atau
pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari
atasan yang berwenang di bidang perdagangan.
- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan
berkala yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib
dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa.
5) Pengawasan Selang Karet Kompor Gas
- Pengawasan dilakukan terhadap Selang Karet
Kompor Gas yang berasal dari produksi negeri
maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara
pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 6 (enam) buah untuk
setiap merek dan jenis, dengan perincian masing-
masing 5 (lima) buah untuk pengujian dan 1 (satu)
buah untuk arsip.
- Pengawasan selang karet kompor gas dilakukan oleh
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-
PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang
perdagangan.
- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 31
3. Pengawasan Produk Jasa
a. Ruang Lingkup Pengawasan
Prioritas pengawasan Produk JASA pada TA. 2011 meliputi :
- Jasa Perparkiran;
- Jasa Pengiklanan;
- Jasa Pasar Modern;
- Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga;
- Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam.
b. Tata Cara Pengawasan
a) Jasa Perparkiran
a) Pelaksanaan pengawasan terhadap Jasa Perparkiran
dilakukan melalui pengawasan berkala.
b) Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang
dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib
mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku
usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan
pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Persyaratan legalitas;
- Standar pelayanan;
- Pencantuman klausula baku;
- Cara menjual.
c) Pengawasan jasa perparkiran dapat dilakukan oleh
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang
perdagangan.
d) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
b) Jasa Pengiklanan
a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Pengiklanan
dilakukan melalui pengawasan berkala. Kegiatan
pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai
prinsipal pengiklanan yang diproduksi didalam dan luar
negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 32
dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib
mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku
usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan
pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Pencantuman klausula baku
- Cara Pengiklanan
- Cara menjual
b) Pengawasan Jasa Pengiklanan dapat dilakukan oleh
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang
perdagangan.
c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
c) Jasa Pasar Modern
a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Pasar
Modern dilakukan melalui pengawasan berkala.
Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha
sebagai prinsipal pasar modern didalam dan luar
negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang
dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib
mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku
usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan
pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Persyaratan legalitas
- Pencantuman klausula baku
- Cara pengiklanan;
- Cara menjual;
b) Pengawasan Jasa Pasar Modern dapat dilakukan oleh
PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan
Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat
perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang
perdagangan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 33
c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
d) Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga
a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Cara Menjual Alat
listrik Rumah Tangga dilakukan melalui pengawasan
berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap
pelaku usaha sebagai prinsipal produk Alat Listrik
Rumah Tangga yang diproduksi didalam dan luar
negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang
dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib
mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku
usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan
pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Persyaratan legalitas;
- Pencantuman klausula baku;
- Produk alat listrik rumah tangga;
- Layanan purna jual;
- Cara pengiklanan;
- Cara menjual.
b) Pengawasan Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga
dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang
dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-
Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang
mendapat surat perintah tugas dari atasan yang
berwenang dibidang perdagangan.
c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan berkala
yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib
dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa.
e) Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam
a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Layanan
Purna Jual Telepon Genggam dilakukan melalui
pengawasan berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan
terhadap pelaku usaha jasa layanan purna jual telepon
genggam. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 34
yang dilakukan secara periodik petugas pengawas
wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh
pelaku usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan
pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :
- Persyaratan legalitas;
- Produk telepon genggam;
- Suku cadang;
- Layanan purna jual;
- Pencantuman klausula baku;
- Standar operasional prosedur.
b) Pengawasan Jasa Layanan Purna Jual Telepon
Genggam dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas
Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen) dan
atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari
atasan yang berwenang dibidang perdagangan.
c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan
kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa.
C. Output Kegiatan
Hasil keluaran (output) yang ingin dicapai dari kegiatan
pengawasan barang beredar dan jasa adalah berkurangnya peredaran
barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar (SNI Wajib), serta
menumbuhkan perilaku usaha yang bertanggungjawab dalam rangka
perlindungan konsumen nasional dan pengamanan pasar domestik.
Diharapkan dari kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa
menggunakan dana dekonsentrasi tahun 2010 yang dilakukan oleh
aparat pemerintah daerah, akan menghasilkan output berupa data
tabulasi hasil pengamatan kasat mata dan/atau uji laboratorium
terhadap 10 (sepuluh) produk prioritas pengawasan. Data ini akan
dimanfaatkan sebagai database hasil pengawasan yang nantinya
digunakan untuk tindak lanjut pengawasan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian
Perdagangan R.I.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 35
Oleh karena itu setiap hasil pengawasan yang dilakukan wajib
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen c.q Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Ini
berarti harus ada 33 buah laporan hasil pengawasan yang berasal dari
33 provinsi.
1.2.1.2 Peningkatan Tertib Ukur di Daerah
Pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib ukur di daerah dilakukan
melalui kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri
dan pengawasan SPBU guna memberikan perlindungan terhadap pelaku
usaha dalam bidang perdagangan serta kegiatan Pra-Penilaian UPTD yaitu
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan
kemetrologian tingkat Provinsi. Kedua kegiatan tersebut di atas yang
dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2011 ini dimaksudkan untuk
menciptakan tertib ukur dan iklim usaha yang kondusif, serta sebagai upaya
Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha
yang terlibat dalam setiap transaksi perdagangan.
Kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri
dimaksudkan untuk:
a. Mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap transaksi
perdagangan, terutama pada saat hari raya Idul Fitri dimana
transaksi perdagangan meningkat cukup signifikan.
b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam
setiap transaksi perdagangan, sehingga meminimalisir kerugian
yang diakibatkan oleh kecurangan dalam penggunaan UTTP
dalam setiap transaksi perdagangan
Kegiatan Pra-Penilaian Unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi
Legal dilaksanakan dengan maksud untuk:
a. Mempersiapkan UPTD yang memenuhi persyaratan dalam
pelayanan kegiatan metrology legal, baik berupa tera dan/atau
tera ulang UTTP yang dipergunakan dalam perdagangan.
b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh konsumen dan
produsen yang menggunakan UTTP dalam setiap transaksi
perdagangan.
c. Meningkatkan kemampuan SDM metrologi legal tingkat Provinsi
dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 36
A. Teknis Pelaksanaan
Kegiatan pengawasan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri terdiri dari
kegiatan :
1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau modern
di masing-masing provinsi, untuk menemukan adanya
penggunaan UTTP yang bertanda batal, tidak bertanda tera sah
yang berlaku, tanda tera rusak, atau tidak memiliki tanda tera; dan
2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU di sepanjang jalur Mudik
(diprioritaskan pada jalur trans-Sumatera, Jawa, dan Bali).
Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional
dan/atau modern sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh
seluruh pemerintah daerah provinsi yang memperoleh Dana
Dekonsentrasi bidang peningkatan tertib ukur. Sedangkan pengawasan
terhadap UTTP di SPBU merupakan kegiatan yang juga harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi di pulau Sumatera, Jawa,
dan Bali selain kegiatan pengawasan di pasar tradisional dan/atau
modern. Untuk pemerintah daerah provinsi lainnya dapat juga melakukan
hal yang sama jika dimungkinkan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menyambut Hari Raya
Idul Fitri, Unit kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal berkoordinasi
dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi.
Khusus untuk pengawasan terhadap SPBU harus membawa peralatan uji
dan standar yang sesuai dengan kebutuhan dan pedoman yang berlaku.
Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dinas
Provinsi harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi khususnya
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai dengan wilayah
kerjanya.
Pegawai yang melaksanakan kegiatan pengawasan diharuskan:
1. mengenakan tanda pengenal pegawai;
2. mengenakan pakaian seragam dinas;
3. membawa surat tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah;
4. membawa cerapan untuk mencatat hasil pengawasan;
5. membawa peralatan yang diperlukan;
6. mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 37
Kegiatan Pra-Penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu UPTD
metrologi legal dalam rangka penerapan penilaian terhadap kemampuan
pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah
pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal Provinsi.
Kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah kegiatan bimbingan teknis
dalam bentuk konsultasi ke Direktorat Metrologi dan/atau Balai
Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya atau
mengundang narasumber dari Direktorat Metrologi dan/atau Balai
Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya dalam
rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan kesiapan
UPTD Metrologi Legal dalam rangka penilaian.
B. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksana kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut
Hari Raya Idul Fitri dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan
dikonsultasikan kepada Direktorat Metrologi, sedangkan untuk
pelaksanaan kegiatan Pra-Penilaian UPTD ditetapkan oleh masing-
masing UPTD Metrologi Legal Provinsi dan dikonsultasikan kepada
Direktorat Metrologi. Diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat bulan
Agustus 2011 dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan penilaian
harus sudah selesai pada bulan Oktober 2011.
C. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dalam rangka
menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah:
1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau
modern dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari pegawai
dari Unit Kerja di Dinas Perdagangan yang memiliki tupoksi
metrologi legal.
2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU dilakukan oleh pegawai
yang berada di lingkungan Unit Kerja Provinsi yang membidangi
metrologi legal dan pegawai di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 38
Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah
pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal Provinsi.
1.2.1.3 Sosialisasi Pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
Daerah
Di bidang perlindungan konsumen, Dana Dekonsentrasi diarahkan
untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan penanganan dan
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta diharapkan dapat
memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, yang saat ini perlindungan konsumen bukan saja hanya sebagai
isu nasional akan tetapi juga telah menjadi isu internasional. Keseriusan
Pemerintah dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan
konsumen ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK Pasal 49 Ayat
(1) dinyatakan bahwa, “Pemerintah membentuk badan penyelesaian
sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa
konsumen di luar pengadilan”. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK
dibentuk di Daerah Tingkat I / Provinsi.
Pembentukan BPSK di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota
didasarkan atas usulan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau
Bupati/Walikota, untuk itu maka pembentukan BPSK memerlukan dukungan
baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah demi eksisnya
BPSK.
Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq.
Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan
memfasilitasi pembentukan BPSK.
Setelah diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan
Perimbangan Keuangan Daerah, maka segala pembiayaan yang berkaitan
dengan pembentukan dan operasional BPSK dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian dalam pengusulan pembentukan BPSK yang
diusulkan kepada Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen didasari atas usulan yang diajukan oleh
Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota
dengan menyatakan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk menyediakan
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 39
sarana dan prasarana BPSK serta membiayai dana operasional dan
honorarium BPSK yang dibebankan dari APBD.
Pemerintah Pusat pada saat ini memfasilitasi operasional kegiatan
BPSK melalui pelatihan pengembangan SDM kepada para anggota dan
sekretariat BPSK serta memberikan konsultasi dalam upaya
penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, Pemerintah Pusat
menyiapkan dana dekonsentrasi untuk fasilitasi/sosialisasi pembentukan
BPSK yang akan diberikan kepada daerah.
Dana dekonsentrasi tersebut kiranya dapat dimanfaatkan oleh daerah
untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK di daerahnya, agar
daerah di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk BPSK segera mengusulkan
pembentukan BPSK.
Perlu kami sampaikan pula bahwa daerah yang mengusulkan kegiatan yang
terkait dengan perdagangan dalam negeri, akan dipertimbangkan apakah
daerah tersebut telah terbentuk BPSK atau belum.
A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Tujuan dalam pelaksanaan pembentukan BPSK, adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan fasilitasi/sosialisasi kepada dinas Kabupaten/Kota
yang membidangi urusan perdagangan di daerah yang belum
terbentuk BPSK.
2. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan BPSK kepada
Presiden melalui menteri Perdagangan.
3. Terbentuknya BPSK di Kabupaten/Kota.
Sasaran Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan
BPSK, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi
urusan perdagangan, yaitu:
1. Melaksanakan sosialisasi pembentukan BPSK.
2. Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
urusan perdagangan.
3. Penyusunan laporan.
B. Output/ hasil yang diharapkan
Sosialisasi pembentukan BPSK bertujuan agar daerah
(Kabupaten/Kota) yang belum terbentuk BPSK, segera mengusulkan
pembentukan BPSK di daerahnya masing-masing. Dengan adanya
BPSK di Kabupaten/Kota, masyarakat konsumen yang dirugikan oleh
pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke BPSK dengan
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 40
prinsip murah, cepat dan sederhana, sehingga hak-hak konsumen
dapat terlindungi. Disisi lain pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam
memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai standar
mutu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.
Dalam fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK, hasil yang
diharapkan adalah daerah (Kabupaten/Kota) yang belum mempunyai
BPSK segera mengusulkan pembentukan BPSK.
1. Pembentukan BPSK
BPSK dibentuk di daerah (Kabupaten/Kota) dengan Keputusan
Presiden atas usulan Bupati/Walikota melalui Menteri
Perdagangan. Tugas BPSK antara lain:
• Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
• Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
• Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen.
• Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan UUPK.
2. Anggota BPSK
Setelah BPSK terbentuk:
• Bupati/Walikota membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota
BPSK.
• Tim menyampaikan hasil pemilihan calon anggota BPSK
kepada Bupati/Walikota.
• Atas usulan nama-nama calon anggota BPSK dari Tim,
Bupati/Walikota mengusulkan calon anggota tersebut kepada
Menteri Perdagangan.
• Menteri Perdagangan mengangkat anggota BPSK, yang terdiri
dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku
usaha.
• Anggota setiap unsur tersebut berjumlah paling sedikit 3 (tiga)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
• Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan
diambil sumpahnya oleh Bupati/Walikota.
• Masa kerja anggota BPSK selama 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali selama masih memenuhi persyaratan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 41
3. Sekretariat BPSK
• BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
• Ketua BPSK mengusulkan kepala dan anggota sekretariat
kepada Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
• Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengangkat
kepala dan anggota sekretariat BPSK.
• Sebelum melaksanakan tugasnya, kepala dan anggota
sekretariat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPSK.
• Masa kerja ketua dan anggota sekretariat selama 6 (enam)
tahun, dan dapat diangkat kembali selama masih memenuhi
persyaratan.
C. Lokasi kegiatan
Fasilitasi/Sosialisasi Pembentukan BPSK Tahun Anggaran 2011
ditujukan/dilakukan pada 20 Provinsi, yaitu: Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Bengkulu, Banten,
Bangka Belitung, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK
yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi berpedoman pada suatu
aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan
kegiatan.
D. Teknis Pelaksanaan
Adapun mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai
berikut:
1. Penetapan/pemanggilan peserta (diharapkan Kepala Dinasnya)
dari Kabupaten/Kota yang belum mempunyai/terbentuk BPSK di
daerahnya. Peserta diharapkan dapat melaporkan dan
meyakinkan Kepala daerah (Bupati/Walikota) untuk dapat
mengusulkan pembentukan BPSK.
2. Mencari/menetapkan narasumber yang berkompeten.
Narasumber diharapkan dapat memberikan materinya yang terkait
dengan BPSK, sehingga para peserta mengerti/paham akan
pentingnya BPSK di daerah (Kabupaten/Kota) dalam
penyelesaian sengketa konsumen.
3. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana
yang tersedia.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 42
II.3 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang DaerahII.3.1 Pengembangan Kegiatan Pasar lelang DaerahII.3.1.1 Penyelenggaraan Pasar Lelang
Tujuan utama Pasar Lelang Forward Komoditi Agro adalah untuk memberikan
alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir (organized
market) yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi
menggunakan sistem lelang.
Pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro diharapkan dapat
menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme
pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara
nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar
internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi
peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang
terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani).
Pedoman yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah,
adalah sebagai berikut :
A. Pelaksanaan Pasar Lelang
1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan lokasi dan tanggal
pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan
gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung
yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia
penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan tanggal yang dipilih harus
pada hari kerja;
2. Publikasi dilakukan selama dua minggu dan berakhir tiga hari sebelum
pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:
a. Koran
b. Televisi daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran
disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan;
c. Radio daerah (FM), dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran
disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan;
d. Website pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti;
e. Telepon bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial;
f. Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial
3. Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Panitia Pasar Lelang
dengan menyerahkan contoh komoditas.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 43
4. Panitia melakukan pengecekan terhadap contoh komoditas, terdiri atas
jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas.
5. Kepada Peserta diberikan formulir order jual/order beli untuk diisi
dengan baik dan lengkap, selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang
dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan
nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh
komoditas;
6. Formulir order jual/order beli yang telah diisi dengan lengkap
selanjutnya diinput oleh petugas Back Office dengan menggunakan
Program Sistem Informasi Pasar Lelang. Data yang diinput terdiri atas:
a. Biodata Peserta Lelang (Nama, alamat, nama perusahaan, nomor
telepon, dan nomor handphone);
b. Keterangan Order Jual/Order Beli (Jenis, mutu, ukuran, asal,
keterangan, volume, satuan volume, harga, satuan harga, periode
penyerahan, volume per 1x serah, tempat penyerahan, awal
penyerahan, dan akhir penyerahan).
7. Pada pelaksanaan hari lelang, peserta mengisi dan menandatangani
daftar hadir saat memasuki lokasi lelang. Sebelum sesi lelang dimulai,
terlebih dahulu dilakukan opening ceremony yang dilakukan oleh
perwakilan dari Dinas yang bersangkutan.
Saat sesi lelang dimulai pemandu lelang akan membacakan paket
lelang sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sambil memegang
contoh komoditas yang bersangkutan.
Pada saat yang bersamaan, petugas back office harus
menampilkan tampilan Sistem Informasi Pasar Lelang dari paket lelang
yang bersangkutan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh pemandu
lelang dan peserta lelang lainnya.
8. Penjual dan pembeli dipandu juru lelang melakukan tawar menawar
hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan
pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas back office akan
memasukkan harga penawaran ke dalam Sistem Informasi Pasar
Lelang.
Jika tidak terjadi transaksi maka data paket lelang tersebut oleh
petugas back office akan dimasukkan ke dalam kategori komoditas
belum terjual.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 44
9. Paket lelang yang telah ditransaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan
kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali
hitungan.
Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan
dilelang kembali.
10. Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual
dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas back
office akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut
sebanyak 3 kali;
11. Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut,
setelah itu Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda
bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi;
Perjanjian jual beli tersebut berisi :
a. Biodata penjual dan pembeli;
b. Spesifikasi komoditas yang ditransaksikan;
c. Kewajiban penjual untuk melaporkan realisasi transaksi kepada
penyelenggara Pasar Lelang, dan;
d. Larangan untuk memperjual-belikan perjanjian tersebut.
Masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli akan memegang
perjanjian jual beli tersebut;
12. Pihak dinas akan menerima seluruh tembusan perjanjian jual beli dan
data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
13. Dinas mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan
penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk hard
copy melalui surat dan dalam bentuk database dari back office yang
dikirim melalui email [email protected]
B. Pengawasan Pasar Lelang
1. Memastikan bahwa data yang dikirim oleh peserta Pasar Lelang adalah
benar dan sesuai dengan data yang Pasar Lelang butuhkan/ form order
jual dan form order beli (pra lelang).
2. Memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan
dan ditawarkan di Pasar Lelang (proses lelang).
3. Memastikan seluruh data transaksi tersebut dimasukan dalam Sistem
Informasi Pasar Lelang (proses lelang).
4. Mendokumentasikan transaksi yang terjadi (proses lelang).
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 45
5. Mengawasi adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar
Lelang (pasca lelang).
6. Mendokumentasikan proses gagal serah atau gagal bayar dan
penyelesaian gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang
(pasca lelang).
7. Mengawasi seluruh transaksi yang telah terjadi di Pasar Lelang secara
keseluruhan dan mengirimkan laporan hasil pengawasan secara
keseluruhan dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar
Lelang kepada Bappebti melalui surat dan/atau email
[email protected] (pasca lelang).
C. Penyelesaian Perselisihan
1. Setelah melakukan transaksi jual beli secara lelang, baik penjual dan
pembeli melakukan penandatangan kontrak jual beli. Kontrak ini
ditandatangani sesaat setelah tercapai transaksi. Setelah penjual dan
pembeli menandatangani kontrak, ketua lelang kemudian melakukan
penandatangan kontrak sebagai tanda bahwa yang bersangkutan
mengetahui adanya transaksi;
2. Pihak dinas menerima tembusan kontrak tersebut.
3. Dinas melakukan pengawasan berdasarkan tembusan kontrak yang
ada. Pengawasan dilakukan pada bagian :
a. Jatuh tempo pembayaran dan penyerahan barang
b. Jenis dan mutu komoditas
c. Lokasi serah terima
d. Periode pengiriman
Metode pengawasan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan
langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan
dari penjual/pembeli. Hasil pengawasan ini akan menentukan apakah
terdapat temuan perselisihan antara penjual-pembeli;
4. Apabila tidak terdapat temuan perselisihan maka transaksi tersebut
telah direalisasikan.
5. Pihak dinas membuat laporan realisasi transaksi dan dikirimkan kepada
Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected];
6. Apabila terdapat temuan perselisihan maka Dinas melakukan upaya
mediasi antara pihak yang berselisih;
7. Apabila mediasi telah tercapai maka Dinas membuat laporan kepada
Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected];
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 46
8. Jika diperlukan, apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang
bersengketa akan menyelesaikan perselisihannya di Komite Arbitrase.
II.3.1.2 Pengembangan Pranata Pendukung Pasar LelangDalam mendukung dan menciptakan sumber daya manusia (pranata) yang
handal dalam menanggani pasar lelang, maka perlu diadakan sosialisasi dan edukasi
dalam rangka “sharing knowledge” melalui kegiatan seperti sosialisasi, workshop dan
konsinyering. Pedoman dalam penyelenggaraan hal tersebut diatur pada petunjuk
teknis dibawah ini :
A. Pelaksanaan Sosialisasi
1. Jenis Kegiatan
a. Sosialisasi
b. Workshop
c. Seminar
2. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan melalui sistem ceramah dan diskusi interaktif
antara pembicara/narasumber dan peserta, yang diakhiri dengan
perumusan kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Lingkup Materi
a. Penyebaran dan desiminasi terhadap substansi kebijakan,
program, kegiatan, pembangunan dan pengembangan Pasar
Lelang Forward Komoditi Agro;
b. Melakukan jalinan jejaring publik dalam rangka koordinasi;
c. Evaluasi dan solusi teknis dalam rangka rekomendasi implementasi
Pasar Lelang Forward Komoditi Agro;
4. Nara Sumber
Pembicara dalam acara seminar/workshop/seminar berasal dari instansi
pemerintahan, praktisi, akademisi, pelaku usaha, kalangan ahli profesi,
asosiasi, kelompok masyarakat, dll.
5. Peserta
Sasaran peserta antara lain pemangku pusat kebijakan publik di pusat
dan daerah, praktisi, akademisi, stakeholder, Pelaku Usaha/Pasar,
Profesional dan Masyarakat.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 47
B. Pelaksanaan Konsinyering
1. Metode Pelaksanaan
Pertemuan terfokus untuk membahas substansi Pasar Lelang Forward
Komoditi Agro, khususnya penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan
pembentukan kelembagaan Pasar Lelang, yang diakhiri dengan
perumusan materi/kesimpulan sebagai rekomendasi pengembangan
Pasar Lelang Forward Komoditi Agro ke depan.
2. Lingkup Materi
Konsep Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar
Lelang Forward Komoditi Agro.
3. Prosedur Pelaksanaan
a. Tim Promotor mengajukan konsep Peraturan Tata Tertib dan
pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.
b. Pelaksanaan pembahasan konsep Peraturan Tata Tertib dan
pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro
antara Tim Promotor, Dinas, dan Bappebti.
c. Perumusan rekomendasi penyempurnaan Peraturan Tata Tertib
dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi
Agro.
4. Peserta
Sasaran peserta antara lain Tim Promotor, pemangku pusat kebijakan
publik di pusat dan daerah, akademisi, dan Pelaku Usaha
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 48
II.4 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri DaerahPelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran
yang diharapkan, yaitu :
1. Meningkatnya akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor;
2. Meningkatnya daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor
Indonesia di pasar global.
3. Membaiknya Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar
Negeri
Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pada tahun anggaran 2011 ini
ruang lingkup kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah,
dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis berikut ini, yaitu :
II.4.1 Optimalisasi Kesepakatan PerdaganganOptimalisasi Kesepakatan Perdagangan memiliki kegiatan – kegiatan yang
terdiri dari :
1. Pengawasan barang impor, ruang lingkup kegiatan :
- Identifikasi, analisa dan evaluasi importasi produk tertentu.
2. Pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka kesepakatan
perdagangan (FTA), ruang lingkup kegiatan :
- Sosialisasi/pertemuan teknis hasil kesepakatan perdagangan
II.4.2 Fasilitasi Perijinan dan Non PerijinanFasilitasi Perijinan dan Non-Perijinan merupakan salah satu fokus dalam
Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Tahun
2011, dimana memiliki fokus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut
ini :
1. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA), ruang
lingkup kegiatan ini adalah :
- Melakukkan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan SKA.
2. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor, ruang lingkup kegiatan :
- Operasionalisasi API On-Line
a. Angka Pengenal Importir (API) terdiri atas :
1) API Umum (API-U)
API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor
barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 49
memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada
pihak lain.
2) API Produsen (API-P).
API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk
mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk
memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak
lain.
b. Penerbitan API
Menteri telah mendelegasikan sebagaian kewenangan dalam
penerbitan API berdasarkan pada jenis API, yaitu :
1) API-Umum (API-U)
Penerbitan API-U diberikan kewenangan kepada Kepala
Dinas Provinsi.
2) API-Produsen (API-P)
Penerbitan API-P diberdasarkan jenis usaha produsen
pemilik API, yaitu :
- API-P sebagaimana badan usaha atau kontraktor di
bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta
pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan
kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak
kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia
kepada Direktur Jenderal.
- API-P bagi perusahaan penanaman modal asing dan
perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- API-P selain untuk badan usaha atau kontraktor
sebagaiamana dimaksud pada huruf b dan perusahaan
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c
kepada Kepala Dinas Provinsi.
- Penerbitan API-P oleh Kepala Dinas Provinsi hanya
untuk importir pemilik izin usaha di bidang industri atau
izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
instansi/dinas teknis yang berwenang.
Penerbitan API sebagaimana ditandatangani untuk dan atas
nama Menteri.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 50
c. Kepemilikan API
- Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.
- API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah
Indonesia.
- API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya
yang memiliki kegiatan usaha sejenis.
d. Masa berlaku API
- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan
usahanya.
- Importir prmilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di
instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal
penerbitan.
- Pendaftaran ulang sebagaimana paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah 5 (lima) tahun.
e. Mekanisme penerbitan API-U dan API-P oleh Dinas Provinsi
f. Tata Cara Penomoran API
- Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang
terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti hurf D, huruf B, atau huruf
P.
- 9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
2 (dua) digit pertama untuk nomor kode propinsi yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV
Peraturan Menteri.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 51
2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota
sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di propinsi
yang bersangkutan.
5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang
diterbitkan.
D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal,
huruf B untuk API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM,
atau huruf P untuk API-U atau API-P yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Provinsi.
Contoh penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota :
Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk wilayah Propinsi
Banten)
Catatan :
28 = Kode wilayah Provinsi Banten
01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota
yang ada di provinsi yang bersangkutan).
00001 = Nomor urut API wilayah provinsi Banten
D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri
B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
P = Kepala Dinas Perindag Provinsi
Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis
miring.
II.4.3 Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar NegeriKoordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, kegiatan
terdiri dari:
1. Sosialisasi, evaluasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri,
ruang lingkup kegiatan :
a. Penyuluhan terpadu kebijakan luar negeri
1) Tujuan
Meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, aparat yang
menangani perdagangan dan instansi teknis terkait di daerah
tentang kebijakan umum di bidang perdagangan luar negeri.
2) Pembicara/Narasumber
yang dilibatkan dalam sosialisasi ini adalah para pejabat dari pusat
dan daerah yang terdiri dari :
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 52
a) Pejabat dari Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
b) Pejabat dari Direktorat Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
c) Pejabat dari Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar
Negeri.
d) Pejabat dari Direktorat Pengawasan Perdagangan, Ditjen
Perdagangan Luar Negeri.
e) Pejabat dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai tingkat propinsi.
f) Pejabat dari Dinas Perhubungan tingkat propinsi.
g) Pejabat dari Perbankan tingkat propinsi.
3) Materi
Materi sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri yang
diberikan adalah:
a) Kebijakan Umum di bidang Ekspor dan Impor.
b) Isu-isu dan penangan hambatan perdagangan
c) Tatalaksana Kepabeanan bidang Ekspor dan Impor.
d) Kebijakan bidang perhubungan dalam menunjang kelancaran
arus barang.
e) Peran Perbangkan dalam Pembiayaan Ekspor.
4) Peserta
Peserta sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri terdiri dari
kalangan dunia usaha, aparat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani bidang
perdagangan luar negeri, asosiasi dan instansi teknis terkait di
daerah.
5) Jadwal
Kegiatan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri
dilaksanakan di 33 propinsi yang dijadwalkan mulai bulan Pebruari
s/d Oktober 2011
6) Pelaporan
Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan perdagangan luar
negeri diatur pada BAB V.
7) Hasil yang ingin dicapai
Pengetahuan aparat kalangan dunia usaha, instansi teknis terkait,
dan aparat Dinas Perindag bidang Perdagangan Luar Negeri
secara teknis meningkat.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 53
b. Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri
1) Tujuan :
Memberikan bekal pengetahuan secara teknis mengenai ekspor,
impor dan mutu barang kepada aparatur yang menangani
perdagangan di daerah agar dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada para pelaku bisnis.
2) Pembicara/Narasumber :
Pembicara berasal dari pejabat eselon II dan III di lingkungan
Ditjen Perdagangan Luar Negeri, sedangkan narasumber berasal
dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Energi Sumber
Daya Manusia (ESDM) Kementerian Pertambangan, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Materi :
Materi yang disampaikan meliputi :
a) Kebijakan teknis ekspor dan impor
b) Kebijakan teknis fasilitasi ekspor dan impor
c) Isu-isu dan penanganan hambatan perdagangan.
3) Peserta :
Peserta dari bimbingan teknis perdagangan luar negeri terdiri dari
pejabat eselon III atau IV dari Dinas Perindag Propinsi dan dan
Kabupaten/Kota se - Indonesia.
4) Pelaksanaan :
Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan
impor diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun (di
Mataram untuk wilayah barat dan Palembang untuk wilayah timur).
5) Hasil yang ingin dicapai :
Pengetahuan aparat Dinas Perindag bidang perdagangan luar
negeri mengenai prosedur ekspor dan impor secara teknis
meningkat.
6) Pelaporan :
Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Kebijakan
Perdagangan Luar Negeri Ekspor dan Impor diatur pada BAB V.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 54
c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
perdagangan luar negeri pada daerah lintas batas :
1) Tujuan :
Tujuan pengembangan perdagangan daerah lintas batas adalah
untuk mengetahui seberapa besar nilai dan volume impor barang-
barang tersebut dilaksanakan di daerah perbatasan, karena
perdagangan daerah lintas batasnya umumnya dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di daerah
perbatasan.
2) Hasil yang ingin dicapai :
Tersedianya data yang dapat menggambarkan nilai dan volume
perdagangan impor dilakukan di daerah lintas batas.
3) Pelaporan :
Laporan hasil pelaksanaan evaluasi/pemantauan perdagangan
lintas batas diatur pada BAB V.:
d. Peningkatan sumber daya manusia aparatur :
1) Tujuan :
- Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga
dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang substansi
perdagangan luar negeri yang semakin berkembang dan
kompleks.
- Diharapkan aparatur dapat mengikuti perkembangan dunia di
bidang perdagangan dan informasi dalam rangka
mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.
2) Pelaksanaan :
Mengikutsertakan pejabat/staf untuk mengikuti pelatihan bidang
Perdagangan Luar Negeri pada lembaga pelatihan yang
professional, baik melalui diklat yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta.
3) Hasil yang ingin dicapai :
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai
bidang perdagangan luar negeri sesuai kebutuhan.
4) Pelaporan :
Laporan hasil pendidikan dan pelatihan teknis diatur pada BAB V.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 55
2. Koordinasi PEPIDA, ruang lingkup kegiatan :
a. Operasional PEPIDA
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan
Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) disebutkan bahwa :
1) Guna mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu
mengambil langkah-langkah yang mendukung peningkatan ekspor
dan peningkatan investasi;
2) Sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu
dan untuk meningkatkan arus ekspor dan investasi di seluruh
wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan
Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
Dengan diterbitkannya Keppres tersebut di atas maka untuk
pelaksanaannya Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian
Tim Nasional PEPI mengeluarkan beberapa keputusan terakhir
dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor KEP-
25/M.EKON/04/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor
KEP-31/M.EKON/06/2007 Tentang Kelompok Kerja pada Tim
Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang
menetapkan :
a) Membentuk Kelompok Kerja pada Timnas PEPI sebagai
berikut :
- Kelompok kerja Pengkajian, Penyiapan Rumusan, dan
Pemantauan Kebijakan Ekspor dan Investasi;
- Kelompok kerja Koordinasi Implementasi dan
Penyelesaian Masalah Peningkatan Ekspor dan Investasi;
- Kelompok kerja Promosi Penggunaan Produksi Dalam
Negeri dan Promosi Terpadu Pariwisata, Perdagangan
dan Investasi;
- Kelompok kerja Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan
Perdagangan dan Investasi.
b) Susunan kelompok kerja Evaluasi, Penetapan dan
Pencabutan Perdagangan dan Investasi sebagai berikut :
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 56
Ketua : Menteri Keuangan;
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian;
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan.
c) Kelompok Kerja Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan
Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut
:
- Menetapkan kriteria operasional pemberian dan
pencabutan fasilitas perdagangan dan investasi;
- Menetapkan fasilitas yang diberikan bagi
sektor/perusahaan yang diusulkan oleh Badan
Penanaman Modal dan /atau lembaga lainnya;
- Melakukan evaluasi secara berkala (periodik) terhadap
efektivitas pemberian fasilitas perdagangan dan investasi
yang telah ditetapkan;
- Menetapkan pencabutan fasilitas perdagangan dan
investasi.
Selanjutnya untuk mendukung Tim Nasional PEPI diharapkan daerah
juga membentuk PEPI-Daerah (PEPIDA) yang berfungsi sebagai Tim
yang bekerja secara lintas sektor/dinas yang menangani hambatan-
hambatan terkait dengan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi di daerah.
Ruang lingkup PEPIDA di sektor perdagangan antara lain :
- Fokus Ekspor dan Investasi Daerah
- Efisiensi Pelayanan Publik dan Pemberian Fasilitas
- Efisiensi Logistik
- Pengawasan pelaksanaan kebijakan di daerah.
Pelaporan kegiatan tersebut diatur pada BAB V.
b. Identifikasi dan evaluasi komoditi tiap daerah sehingga didapatkan
komoditi unggulan dan potensial untuk ditingkatkan ekspornya
1) Tujuan :
Untuk mengetahui perkembangan dan potensi daerah serta
komoditi apa yang paling dominan/potensial dikembangkan pada
daerah tersebut dalam kaitannya untuk meningkatkan devisa
negara dan sekaligus untuk diarahkan dalam rangka memacu
peningkatan daya saing global yaitu : pengembangan ekspor,
pengembangan industri, keunggulan kompetitif, penguatan institusi
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 57
pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Hasil yang ingin dicapai :
Peta komoditi utama dan komoditi potensial.
3) Pelaporan :
Laporan hasil penyusunan komoditi potensial daerah diatur oleh
BAB V.
c. Penyediaan data/informasi perdagangan luar negeri yang diperlukan
dunia usaha di daerah.
1) Tujuan :
Untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat/dunia
usaha data yang lengkap tentang eksportir/importir di masing-
masing propinsi berupa :
a. Nama perusahaan yang aktif melakukan ekspor/impor sesuai
dengan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi;
b. Alamat lengkap, nomor telepon dan fax;
c. Komoditi spesifik yang digeluti;
d. Kontak person.
2) Hasil yang ingin dicapai :
Buku direktori eksportir/importir propinsi.
3) Pelaporan :
Laporan hasil penyusunan direktori eksportir diatur oleh BAB V.
d. Penyusunan laporan kinerja ekspor impor propinsi :
1) Tujuan :
- Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang
keadaan struktur dan permasalahan yang dihadapi oleh
komoditi ekspor dan impor daerah di pasar domistik, serta
prospek ekspornya dalam rangka perolehan devisa.
- Tersusunnya hasil evaluasi ekspor impor sebagai bahan
masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/
keputusan.
- Mengetahui permasalahan/hambatan yang dialami oleh para
eksportir/importir dalam pelaksanaan ketentuan ekspor impor
dimaksud.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 58
2) Hasil yang ingin dicapai :
Melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja/perkembangan
ekspor impor. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan disajikan secara
berkala/periodik kepada pejabat terkait di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
3) Pelaporan :
Laporan hasil pelaksanaan evaluasi/identifikasi pelaksanaan
kegiatan ekspor komoditi diatur pada BAB V.
3. Koordinasi perencanaan dan kebijakan perdagangan luar negeri tingkat
propinsi, ruang lingkup kegiatan :
a) Koordinasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri :
1) Tujuan :
Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi
kebijakan perdagangan luar negeri dimaksudkan untuk mengkaji
isu dan permasalahan yang ada di daerah dalam rangka
perumusan dan mekanisme kerja sama pusat dan daearah yang
menyangkut kebijakan bidang perdagangan luar negeri.
Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan
Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk memberi masukan
kepada pusat tentang isu-isu dan masalah yang ada dimasing-
masing daerah dalam rangka perumusan Kebijakan Perdagangan
Luar Negeri.
2) Tempat pelaksanaan Kegiatan :
Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan
Perdagangan Luar Negeri tahun 2011 direncanakan akan
dilaksanakan di Semarang.
3) Pelaksanaan :
Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan
perdagangan luar negeri dilaksanakan melalui sistem ceramah
dan diskusi interaktif dengan narasumber dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri
4) Pelaporan :
Laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi dan Implementasi
kebijakan perdagangan luar negeri diatur oleh BAB V.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 59
b) Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran.
1) Tujuan :
Agar tersusun rencana program kerja bidang perdagangan luar
negeri pada setiap Dinas Perindag tingkat Propinsi untuk jangka
waktu 1 tahun kedepan secara terukur dengan memperhatikan
sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah di
bidang perdagangan serta perkembangan yang terjadi di
lingkungan perdagangan luar negeri.
2) Pelaksanaan :
- Melakukan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di daerah (Dinas
Perindag tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota).
- Melaksanakan perumusan rancangan rencana kerja, teknis
dan program pengembangan perdagangan luar negeri.
3) Hasil yang ingin dicapai :
Tersusunnya rencana program kerja bidang perdagangan luar
negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.
4) Pelaporan :
Laporan hasil penyusunan program dan rencana
kerja/teknis/program diatur pada BAB V.
II.5 Pengembangan Ekspor DaerahII.5.1 Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di DaerahII.5.1.1 Partisipasi UKM Pada Diklat Ekspor di Jakarta
Kegiatan pengiriman UKM daerah untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan (diklat) di Jakarta, merupakan UKM terbaik di daerah tersebut.
Produk-produk yang di produksi merupakan produk dengan kualitas ekspor
dan merupakan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif sehinnga
dapat memperkenalkan daerahnya ke manca negara. Adapun hal-hal yang
perlu dilakukan oleh Pihak Dinas Perindag daerah dalam rangka
mendapatkan pengusaha yang mempunyai produk terbaik dengan reputasi
yang baik antara lain :
a. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka melihat lebih dekat
terhadap proses produksi terhadap suatu barang yang akan dipilih
untuk mengikuti seleksi produk, penggunaan tenaga kerja dalam
proses produksi, melakukan pengambilan gambar sebagai bahan
dokumentasi.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 60
b. Mengadakan pertemuan dengan para pengusaha yang produknya
terpilih untuk dilakukan seleksi oleh pihak Dinas Perindag Propinsi
sekaligus produk di display untuk mendapatkan ketransparanan
pemilihan.
c. Produk yang terpilih akan diwakili oleh pemilik/wakil dari pemilik
perusahaan untuk mengikuti diklat ekspor di BBPPEI.
d. Pemilik/wakil perusahaan yang mengikuti diklat adalah pengusaha
yang berhak untuk mengikuti kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di
Jakarta.
e. Pemilik/wakil perusahaan yang berhalangan hadir setelah diputuskan
terpilih untuk mengikuti diklat ekspor di Jakarta boleh digantikan oleh
perusahaan lain pemenang berikutnya.
f. Apabila sampai dengan waktu pelaksanaan diklat peserta yang telah
ditunjuk oleh pihak Dinas Perindag setempat tidak datang maka
peserta tidak dapat digantikan oleh pengusaha yang lainnya.
g. Peserta/wakil perusahaan yang akan mengikuti diklat berusia 30 s.d
50 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter setempat.
h. Membawa surat tugas yang dikeluarkan dan ditanda tangai oleh pihak
Dinas Perindag setempat.
i. Membuat laporan hasil seleksi peserta diklat
II.5.1.2 Partisipasi UKM Pada Kegiatan TEI di Jakarta
Kegiatan partisipasi UKM pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di
Jakarta merupakan bagian dari rangkakain kegiatan yang diberikan kepada
UKM yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan diklat ekspor di BBPPEI di
Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan
kepada para UKM dalam uapaya melakukan tes pasar terhadap produk
daerah yang diproduksi oleh UKM. Adapun tahapan kegiatan yang sebaiknya
dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
a. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang akan mengikuti
kegiatan diklat ekspor pada BBPPEI Jakarta.
b. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang sedang mengikuti
diklat ekspor dan tidak dapat digantikan oleh UKM lainnya dari daerah
yang sama ketika UKM yang mengikuti diklat tersebut mengalami
sesuatu hal yang menyebabkan UKM tersebut batal mengikuti TEI.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 61
c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh panitia c.q
Sekretariat Ditjen PEN.
e. Mengisi kuestioner yang disediakan panitia dalam rangka evaluasi
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
f. Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan TEI
berlangsung kepada panitia c.q Sekretariat Ditjen PEN.
g. Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang,
kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan TEI kepada panitia akan
diinfoka kepada pihak pengirim UKM C.q Dinas Perindag TK I.
h. UKM yang sukses dalam mengikuti kegiatan TEI akan
dipertimbangkan untuk difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran
luar negeri.
i. Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dinas Perindag untuk
4 (empat) orang pegawai.
II.5.1.3 Partisipasi 2 (Dua) UKM Daerah Pada 2 (Dua) Pameran Dalam Negeri
Lainnya
a. UkM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor
merupakan UKM yang potensial di daerah tersebut.
b. UKM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor
merupakan UKM terbaik dan kalau mungkin produk yang
dihasilkannya merupakan produk yang mempunyai keunggulan
komparatif di daerah tersebut.
c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh kantor
pembina.
d. Mengisi kuestioner yang disediakan pembina dalam rangka evaluasi
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
e. Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan pameran
berlangsung kepada pembina.
f. Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang,
kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan pameran kepada pembina
akan menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Perindag setempat.
g. Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dians Perindag untuk
2 (dua) orang pegawai.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 62
II.5.2 Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor DaerahII.5.2.1 Identifikasi Potensi Ekspor
Dalam upaya menyediakan data terkait dengan sumber daya perusahaan
yang terdapat di suatu daerah di Indonesia maka akan dilakukan kegiatan
Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
pada daerah tingkat I. Adapun beberpa tahapan kegiatan yang akan
dilakukan sebagai berikut :
1. Pembentukan tim kegiatan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE)
2. Membuat kuestioner untuk kebutuhan IPE
3. Melakukan pembagian tugas untuk melakukan perjalanan dalam rangka
kegiatan IPE
4. Pengumpulan data hasil kegiatan IPE
5. Entry data hasil kegiatan IPE
6. Editing data hasil IPE yang akan dijadikan sebagai bahan informasi IPE
7. Melakukan penjilidan buku hasil kegiatan IPE dengan spesifikasi yang
telah ditetapkan oleh pihak Ditjen PEN
8. Melakukan pembuatan CD produk hasil IPE
9. Pengiriman hasil IPE kepada Ditjen PEN c. Sekretariat Ditjen PEN dan
Direktorat Pengembangan Produk dan Ekonomi Kreatif untuk
ditindaklanjuti
II.5.2.2 Penyelenggaraan dan Partisipasi Daerah Pada Diklat Teknis Pengembangan
Produk Ekspor
Dalam upaya meningkatkan pengetahuan para eksportir/dunia usaha dan
aparat di daerah khususnya di Jawa Barat, Banten dan Bangka Belitung,
maka pihak pemerintah pusat c.q Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional,
Kemendag memberikan kesempatan kepada pihak daerah c.q Dinas
Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat) yaang berlokasi di daerah.
Kesepakatan antara pemerintah pusat c.q Ditjen PEN dengan pihak daerah
c.q Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan
diklat di daerah dengan dasar pemikiran bahwa dengan penyelenggaraan
diklat di daerah diharapkan akan dapat memberikan manfaat lebih banyak
kepada pihak daerah. Pertimbangan tersebut diambil dalam upaya
memberikan nilai lebih kepada sumber daya manusia (eksportir dan dunia
usaha, aparatur, pelajar dan mahasiswa) yang berdomisili di daerah tersebut.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 63
Penyelenggaraan diklat di daerah dilihat dari sisi anggaran akan lebih
menguntungkan karena lebih banyak SDM daerah tersebut yang
memanfaatkannya (sebagai peserta diklat). Disamping itu, bagi daerah yang
memandang aparat daerah perlu untuk meningkatkan kopetensi pada bidang
/teknis tertentu maka daerah akan mengalokasikan anggaran untuk
mengirimkan aparat untuk mengikuti diklat dimaksud sseperti Aceh, Jambi,
bangka belitung dab Gorontalo.
Adapun tahapan penyelenggaraan diklat di daerah dengan tenaga pengajar
dari Jakarta sebagai berikut :
a. Kedua belah piha yaitu Dinas Perindag dan Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) sepakat menentukan tanggal dan
bulan serta tempat penyelenggaraan kegiatan.
b. Dinas Perindag memberitahukan penyelenggaraan diklat kepada
Kepala Dinas Perindag setempat untuk mendapatkan persetujuan
pimpinan.
c. Setelah mendapat persetujuan pimpinan kemudian panitia dapat
menghubungi pihak Hotel untuk tempat penyelenggaraan kegiatan
diklat.
d. Dinas Perindag mengundang peserta yang teridiri dari dunia usaha,
aparatur, akademisi, pelajar dan mahasiswa.
e. Penyelenggaraan diklat
f. Laporan pelaksanaan diklat
g. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.
Sedangkan partisipasi daerah pada penyelenggaraan diklat teknis tertentu
pada BBPPEI melalui tahapan sebagai berikut :
1. Dinas Perindag menghubungi pihak BBPPEI dalam rangka mencari
informasi penyelenggaraan diklat, kurikulum dan waktu penyelnggaraan
diklat.
2. Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta
untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta
3. Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI bahwa pihak Dinas akan
mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu
4. Pelaksanaan diklat
5. Laporan pelaksanaan diklat
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 64
BAB III ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN
Kegiatan Dana Dekosentrasi bidang perdagangan dilaksanakan di dinas provinsi yang
membidangi kegiatan perdagangan, untuk itu diperlukan susunan organisasi pelaksana
kegiatan sebagai berikut:
III.1 Tingkat PusatA. Pembina
Sebagai Pembina adalah Menteri Perdagangan R.I yang fungsinya adalah
memberikan bimbingan dan arah kebijakan umum agar sasaran dan tujuan
kegiatan dana dekosentrasi dapat tercapai.
B. Penanggung Jawab Program
Sebagai penanggung jawab program adalah semua Direktur Jenderal
(pimpinan Unit Kerja) yang memiliki program untuk dana dekonsentrasi
untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengarah melalui
pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi masing-masing program atau
kegiatan bidang perdagangan.
C. Penanggung Jawab Teknis
Sebagai penanggung jawab teknis adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional, dan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana dekosentrasi bidang
perdagangan agar tujuan dan sasaran dana dekosentrasi dapat tercapai.
III.2 Tingkat DaerahA. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku pengguna anggaran
untuk melaksanakan tugas, kewewenangan dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Adapun tugas kuasa pengguna anggaran adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran
pada satuan kerja yang bersangkutan.
2. Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
3. Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan.
4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 65
5. Mengajukan uang persedian dan atau tambahan uang persedian
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
6. Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan
belanja negera (APBN).
7. Menetapkan pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa, panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa, petugas
akuntansi keuangan dan barang milik Negara, bendahara pengeluaran
pembantu (BPP), pembuat daftar gaji untuk pusat, pemegang uang
muka (PUM) dilingkungan satker yang bersangkutan sesuai dengan
kebutuhan.
8. Membentuk unit akutansi dan barang milik negara pada satuan kerja
yang bersangkutan.
9. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;
10. Menyampaikan laporan keuangan dan ekening pemerintah pada
satuan kerja yang bersangkutan.
B. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)
Adalah pejabat yang mempunyai tugas dalam bidang keuangan yaitu
untuk mengeluarkan perintah pembayaran (SPM) misalnya Kabag TU atau
Kasubbag Keuangan. Adapun tugasnya :
1. Mencernati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan
pembayaran (SPP);
3. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;
4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi
penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk Operasional
Kegiatan (POK);
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup
nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama
bank.
b. Nilai tagihan yang harus dibayar mendasarkan kesesuaian dan
atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
c. Jadual waktu pembayaran;
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 66
d. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sesuai dengan
indikator kelauaran yang tercantum dalam DIPA berkenanan dan
atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang
diajukan ke kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada
KPPN;
8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dengan KPPN;
9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.
C. Bendaharawan Penerima
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana
pembantuan, menerima, menyimpan, mencatat dan menyelenggarakan
administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :
1. Menatausahakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
2. Menerima dan menyetorkan PNBP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
3. Menatausahakan bukti-bukti sektor PNBP ke kas negara;
4. Memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
5. Menyiapkan bahan-bahan data penerima PNBP sebagai dasar
penyusunan/penggunaan anggaran PNBP.
6. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkiat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meneliti rekening koran atas penerimaaan penyetoran PNBP;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
9. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolannya.
D. Bendaharawan Pengeluaran
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana
pembantuan, mencairkan, membayar atas persetujuan KPA, tim penilai &
bendaharawan penerima serta menyelenggarakan administrasi keuangan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :
1. Mencermati DIPA satuan Kerja yang bersangkutan;
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 67
2. Mengajukan SPP-UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS
gaji/honorarium/perjalanan dinas beserta dokumen pendukung
lainnya;
3. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
kuitansi dan dokumen pendukung;
4. Menguji ketersedian dana dalam DIPA satuan kerja yang
bersangkutan;
5. Membayar UP dengan menandatangani kuitansi yang
mencantumkan”setuju dan lunas dibayar tanggal...... sebagai alat
kontrol kuintansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural
yang mengunakan UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS
gaji/honorarium/perjalanan dinas untuk membiayai kegiatan pada
tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan;
6. Menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak
terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannnya’
7. Melalukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada buku kas
umum (BKU), buku pembantu dan buku-buku tambahan lainnnya;
8. Memungut pajak dan penyetoran ke rekening kas negara;
9. Membuat lapaoran pertanggung jawabaan (LPJ) , atas uang yang
dikelolanya sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
berupa laporan realisasi bulan, triwulan dan tahunan kepada KPA;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran;
11. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;
12. Melalakukan rekonsiliasi data SPM dan SP2D dengan pejabat yang
berwenang.
E. Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara
Tugas pelaksana pengelola barang milik negara meliputi :
Menatausahakan barang milik negara pada satuan kerja yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;
2. Menyusun laporan secara periodik barang milik negara pada satuan
kerja yang bersangkutan.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 68
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang
perdagangan tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan di Dinas yang membidangi
perdagangan di 33 provinsi, maka kegiatan dana dekosentrasi tersebut perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi.
Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang
telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan
melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang
tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 69
BAB V PELAPORAN
Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekosentrasi Bidang
Perdagangan tahun anggaran 2011, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor. PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekosentrasi mencakup aspek manajerial
dan aspek akutanbilitas, aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan
dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.
Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas
laporan keuangan , dan laporan barang.
Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dana
dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan
dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi :
1. Laporan TriwulanLaporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, berisi
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi, target dan realisasi baik
keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program
dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 hari kalendarsetelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
2. Laporan AkhirLaporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, adapun materi
laporan berisi pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan
maupun fisik, permasalahan, laporan tersebut memuat indikator kinerja, laporan ini di
sampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 1 Februari tahunberikutnya.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 70
Sedangkan kerangka/susunan laporan triwulan dan laporan akhir tahunadalah
sebagai berikut:
Masing-masing laporan tersebut diatas ditujukan ke:
Menteri Perdagangan R.I c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan
tembusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sesuai bidang kegiatan dekonsentrasinya,
serta Inspektur Jenderal,
dengan alamat:
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAJalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5Jakarta 10110
Untuk mengakomodir terlambatnya penyampaian laporan Dana Dekonsentrasi,
penyampaian laporan dapat dikirim melalui email yang ditujukan kepada
[email protected] dan disertakan (tembusan/cc) kepada sekretariat-
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected].
Cover
Daftar Isi
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Pelaksanaan
Bab II Pelaksanaan Kegiatan
A. Realisasi Fisik Kegiatan
B. Realisasi Keuangan
Bab III Masalah dan Saran Pemecahan
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 71
3. Laporan SAK dan SIMAK BMNa. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus
disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satuan Kerja
(SATKER) kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
b. Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi SAI
(Sistem Akuntansi Instansi) yang terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)
dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan
Barang Milik Negara), yang dokumen sumbernya terdiri dari:
Laporan SAK : SPM/SP2D.
Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur,
Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah
Terima Barang.
c. Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara priodik yaitu
Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi
dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
d. Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran
dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK
tingkat Satker.
e. Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk Softcopy /
Arsip Data Komputer (ADK) dan Hardcopy (fotocopy dokumen).
f. Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang
Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi
yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-
masing pemberi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian
Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh
sebagai berikut:
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2
(dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian
Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu berasal dari
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan Subbidang Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Ditjen Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen dengan Subbidang Perlindungan Konsumen
Daerah.
- Penyampaian laporan yang terkait SAK dan SIMAK BMN dibuat dan
diserahkan dari Dinas tersebut kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 72
Daerah, dan kepada Ditjen Standardisasi Perlindungan Konsumen untuk
pelaksanaan Subbidang Perlindungan Konsumen Daerah.
- Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang
menerima 1 (satu) atau lebih Subbidang dari Dekonsentrasi Bidang
Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK
BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan yang
memberikan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
- Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK
BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 73
BAB VI PENUTUP
Dengan telah selesai disusunnya buku Petunjuk Teknis Dana Dekosentrasi Bidang
Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan buku pedoman ini akan menjadi
acuan didalam melaksanakan kegiatan dana dekosentrasi yang ada di Dinas yang
membidangi perdagangan di 33 Provinsi.
Buku Petunjuk Teknis Dana Dekonsetrasi ini materinya ditulis dengan sangat
sederhana, dengan harapan para pengguna dana dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi
yang membidangi perdagangan dapat mengikuti pedoman dengan baik, sehingga sasaran
dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 74
Lampiran 1 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan PokokDAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BAHAN POKOK
DI KOTA .....................................................Tanggal Pengamatan : Nama Pasar Pantauan*) :
No. Nama Bahan Pokok dan Jenisnya SatuanHarga Rp Perubahan Ket
Kemarin Hari ini Rp. %
1. BERAS (pilih dari list beras lampiranatau setara kualitas medium)**
kg
2. GULA PASIR : kg3. MINYAK GORENG :
- Bimoli Botol Liter- Tanpa Merk Kg
4. TEPUNG TERIGU- Segi Tiga Biru (kw Medium) kg- Cakra Kembar kg- Kunci kg
5. DAGING :- Daging Sapi Murni
Has kg Rendang kg Semur kg
- Daging Ayam Broiler kg- Daging Ayam Kampung kg
6. TELUR :- Telur Ayam Broiler kg- Telur Ayam Kampung kg
7. CABE MERAH- Kriting Kg- Biasa Kg
8. CABE RAWIT- Hijau- Merah
9. BAWANG MERAH KgBAWANG PUTIH Kg
10. SUSUKental manis- merk Bendera 397 gr/kl- merk Indomilk 390 gr/klSusu Bubuk- merk Bendera 400 gr/kl- merk Indomilk 400 gr/kl
11. GARAM BERYODIUM- Bata (250g) Buah- Halus Kg
12. KACANG KEDELAI- Eks Impor kg- Lokal kg
13. KACANG HIJAU Kg14. KACANG TANAH (belum dikupas) Kg15. MIE INSTANT
- Indomie rasa kari ayam bungkus16. IKAN ASIN TERI Kg17. KETELA POHON Kg18. JAGUNG PIPILAN KERING (bukan untuk
pakan unggas)*) Mohon disebutkan nama-nama pasar yang menjadi obyek pantauan (lebih dari satu pasar)**) Khusus untuk beras digunakan jenis-jenis beras yang tercantum pada tabel 2 yang secara berkala dapat berubah
sesuai dgn jenis beras yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik setempat
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 75
Lampiran 2 Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek PengamatanDisetiap Ibukota Propinsi
No. KOTA JENIS BERAS MEDIUM1 Banda Aceh Blang Bintang2 Medan IR Jongkong 643 Pekanbaru Dolog Thailand4 Padang IR 42 Selok5 Jambi IR-426 Palembang Iliran7 Bengkulu Dolog8 Bandar Lampung IR-64 Slip9 Jakarta IR-IIi10 Bandung IR-64/II11 Semarang Cisadane II12 Yogyakarta IR I13 Surabaya Bengawan14 Pontianak Vietnam15 Samarinda Bengawan16 Banjarmasin Krg Dukuh17 Palangkaraya Siam Unus18 Manado PL Biasa19 Palu Cimandi20 Kendari Dolog21 Ujung Pandang RRI22 Denpasar C-423 Mataram Dolog24 Kupang Dolog25 Ambon Dolog26 Jayapura MM Biasa (Dolog)27 Manokwari Dolog28 Pangkal Pinang Dolog29 Tanjung Pinang Dolog30 Banten IR II31 Mamuju Kepala32 Gorontalo IR 6433 Sofifi Dolog
Catatan :Jenis beras mengacu pada jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakatsetempat dan dapat diubah sesuai dengan perubahan keadaan setempat apabila jenisberas sudah tidak relevan dengan kondisi terkini dan agar menginformasikan perubahantersebut beserta alasannya
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 76
Lampiran 3 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis
DAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BARANG STRATEGISDI KOTA .....................................................
Tanggal Pengamatan Nama Lokasi Pantauan*) :
*) Mohon disebutkan nama obyek pantauan (toko atau depo bangunan) diharapkan lebih dari satu lokasi pantauan.
1. S E M E N a . T ig a R od a (50K g ) Z ak b . H o lc im (50K g ) Z ak c . P ad an g (50K g ) Z ak d . Ton asa (50K g ) Z ak
a . T ig a R od a (40K g ) Z ak b . H o lc im (40K g ) Z ak c . P ad an g (40K g ) Z ak d . Ton asa (40K g ) Z ak
2 . P u p u k N on S u b s id ia . K C L K gb . N P K K gc . S P 36 K gd . U rea K ge. Z A K g
3. S E N G a . G e lom b an g (180cm /1m )* Teb a l 02 Lem b ar* Teb a l 03 Lem b ar b . P la t (90cm /1m /lem b ar)* Teb a l 02 Lem b ar* Teb a l 03 Lem b ar
4 . B E S IB an ci a . 6 m m B atan g b . 8 m m B atan g c . 10 m m B atan g d . 12 m m B atan g
F u ll a . 6 m m B atan g b . 8 m m B atan g c . 10 m m B atan g d . 12 m m B atan g
5 . K A YU P A P A N a . M eran ti* K aso 4 x 6 B atan g* K aso 5 x 7 B atan g* B a lok 5 x 10 B atan g* B a lok 8 x 12 B atan g* B a lok 6 x 12 B atan g b . K am p er* K aso 4 x 6 B atan g* K aso 5 x 7 B atan g* B a lok 5 x 10 B atan g* B a lok 8 x 12 B atan g* B a lok 6 x 12 B atan gc . M erb au B atan g
6 . E M A S (L o g am M u lia ) a . 24 K ara t K g . b . 23 K ara t K g . c . 22 K ara t K g .
7 . B A T U B A T A a . B a ta M erah B u ah b . B a tako B u ah
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 77
Lampiran 4 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota
LAPORAN PENERBITAN TDPBulan/Tahun :
KPP Kabupaten/Kota :
NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+ 7+8)
10
0102dsts.d.99
JUMLAH
…………….,………….. 200…Kepala Dinas ……………………Kabupaten/Kota ………………SelakuKepala KPP Kabupaten/Kota…….
NIP.
Penjelasan Lampiran 1:
Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop),
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain
(BPL) dan Golongan Pokok yang terdiri dari kode 01 s/d 99 sesuai dengan KBLI2005.
Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu)
bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang
sama.
Kode Golongan Pokok yang dimuat dalam laporan ini hanya Golongan Pokok tertentu
yang ada pendaftarannya, sedangkan Golongan Pokok yang kosong tidak perlu
dituangkan dalam tabel laporan ini.
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 78
Contoh:
NO.URUT
GOL.POKOK PT KOP CV Fa PO BPL JUMLAH
1 01 10 1 5 - 15 6 372 05 3 2 3 1 11 3 233 12 1 - 2 - 9 1 13
dst
Golongan Pokok : 02, 10, 11 tidak ada perusahaan yang mendaftar,maka dalam laporan tidak perlu dituangkankodenya.
Mengingat laporan bulanan ini mencakup Golongan Pokok sebagai uraian
sektor/lapangan usaha yang sangat banyak (01 s/d 99), maka untuk mempermudah
penyusunan laporan di Dinas yang membawahi kegiatan Pendaftaran Perusahaan
Kabupaten/Kota disarankan untuk dibuat secara harian sehingga pada akhir bulan
laporan sudah dapat disajikan dan dikirim ke KementerianPerdagangan.
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 79
Lampiran 5 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PENERBITAN TDP
Bulan/Tahun :KPP Provinsi
NO KPP BENTUK USAHA JUMLAH KETURUT Kab/Kota PT KOP CV FA PO BPL
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10
JUMLAH
…………….,………….. 20 ..Kepala Dinas ………………Provinsi ………….SelakuKepala KPP Provinsi ……………
______________________NIP.
Penjelasan Lampiran 2
Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop),
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain
(BPL).
Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu)
bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang
sama.
Kabupaten/Kota yang dimuat dalam laporan ini adalah Kabupaten/Kota yang telah
menyampaikan laporan bulanannya. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan
laporan bulanannya agar dicantumkan pada catatan kaki.
Catatan :
- Lampiran 1 adalah contoh laporan yang wajib dilaporkan oleh KPP
Kabupaten/Kota
- Lampiran 2 adalah contoh laporan yang wajib dilaporkan oleh KPP Provinsi.
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 80
Lampiran 6 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/KotaLAPORAN PEMBAHARUAN TDP
Bulan/Tahun :KPP Kabupaten/Kota :
P1 /P2 /P3
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10
NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL
010205dsts.d.99
JUMLAH
…………….,…………..20 ..Kepala Dinas ………….Kabupaten/Kota.........SelakuKepala KPP Kabupaten/Kota …….
______________________NIP.
Penjelasan Lampiran 3 :
Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI (Kalisifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2005
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 81
Lampiran 7 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PEMBAHARUAN TDP
Bulan/Tahun:KPP Provinsi :
P1 /P2 /P3
NO KPP BENTUK USAHAJUMLAH
KETURUT Kab/Kota PT KOP CV FA PO BPL
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10
JUMLAH
…………….,…………..20 ..Kepala Dinas ………….Provinsi ……………SelakuKepala KPP Provinsi……………___________________NIP.
Catatan :1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan 2 kecualipenjelasan No. 2
2. Pada sudutkanan atas agar ditulis P1/P2/P3, dan seterusnya dan
lingkarisesuaipembaharuan TDP yang dilaporkan. Masing-masing Pembaharuan
(1,2,3) laporannya dipisahkan, tidak digabung.
3. Laporandiisiberdasarkanbentukusaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (Kop),
Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (P0). Bentuk Perusahaan Lain
(BPL).
4. Penerbitan TDP padasetiapbulandiisijumlahTDP yang diterbitkanselama 1 (satu)
bulanlaporan yang belumdikurangijumlahpenghapusan TDP padabulan yang sama.
5. Kabupaten/Kota/Kotamadya yang dimuatdalamlaporaniniadalah yang
telahmenyampaikanlaporan
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 82
Lampiran 8 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/KotaLAPORAN PENGHAPUSAN TDP
Bulan/Tahun :KPP Kabupaten/Kota :
NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.
URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10
0102dsts.d.99
JUMLAH
…………….,…………..20 ..Kepala Dinas …………..Kabupaten/Kota …………….SelakuKepala KPPKabupaten/Kota..........
_____________________NIP.
Penjelasan Lampiran 3 :Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI Tahun 2005
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 83
Lampiran 9 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PENGHAPUSAN TDP
Bulan/Tahun :KPP Provinsi :
NO KPP BENTUK USAHA JUMLAH KETURUT Kabupaten/Kota PT KOP CV FA PO BPL
1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8)
10
JUMLAH…………….,………..200
ataKepala Dinas ………..Provinsi …………SelakuKepala KPP Provinsi …..…..
____________________NIP.
Catatan1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan b kecualiPenjelasan No. 2
2. Penghapusan TDP pada setiapbulandiisiJumlah TDP yang dihapusselama 1 (satu)
Bulanlaporan
3. PembaharuanTDP denganbentuksebagaimanaLampiran 5 dan 3b, sebagaiberikut :
[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 84
Lampiran 10 Tabel Laporan Penerbitan SIUP
Rekapitulasi penerbitan SIUP dalam bulan berjalan. Pelaksanaan penerbitan SIUP
dilaksanakan oleh:
1) Dinas Kab/Kota yang membidangi perdagangan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
sesuai wilayah pembinaan masing-masing.
2) Dalam hal penyampaian laporan penerbitan SIUP, disampaikan kepada Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
Adapun format laporan adalah sebagai berikut :
No Kota /Kab
S/D Bulan Yang Lalu Penambahan Pengurangan Jumlah s/d BulanLaporan Ket
PK PM PB Jumlah PK PM PB PK PM PB PK PM PB Jumlah
Kementerian Perdagangan Republik IndonesiaJl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110(Telp) 021 - 23528441(Fax) 021 - 23528451www.kemendag.go.id
TAHUN2010
PE
TUN
JUK
TE
KN
IS D
EK
ON
SE
NTR
AS
I BID
AN
G P
ER
DA
GA
NG
AN
K
EM
EN
TER
IAN
PE
RD
AG
AN
GA
N R
EP
UB
LIK
IND
ON
ES
IA