Pentingnya Rekam Medis Dan Informed Consent

PENTINGNYA REKAM MEDISPENTINGNYA REKAM MEDISDAN INFORMED CONSENTDAN INFORMED CONSENT

DALAM MENGHADAPI KASUSDALAM MENGHADAPI KASUSDARURAT, DAN TUNTUTAN HUKUMDARURAT, DAN TUNTUTAN HUKUM

Prof dr SUDJARI SOLICHIN SpFProf dr SUDJARI SOLICHIN SpF(K)(K)

Departemen / Instalasi Ilmu Kedokteran Departemen / Instalasi Ilmu Kedokteran Forensik dan MedikolegalForensik dan Medikolegal

FK. Unair – RSU.Dr.Soetomo SurabayaFK. Unair – RSU.Dr.Soetomo Surabaya

Dengan berlakunya UU RI No 29 Tahun 2004 seorang dokter/dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran harus mengurus 3 surat / sertifikat yaitu:1. Sertifikat Kompetensi2. Surat Tanda Registrasi3. Surat Izin Praktek

Menurut Pasal 51 UU RI No 29 Tahun 2004 dokter/ dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasienb. Merujuk pasien ke dokter/dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannyae. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi

Kewajiban dokter/dokter gigi lain adalah membuat rekam medis dan meminta informed consent dari pasien atau keluarganya

PENGERTIANPENGERTIAN

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik KedokteranDalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran

yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang

berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien.telah diberikan kepada pasien.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

269269/Menkes/Per//Menkes/Per/IIII/II/20082008 tentang Rekam Medis dijelaskan tentang Rekam Medis dijelaskan

bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan

dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah yang telah

diberikan kepada diberikan kepada pasienpasien..

Yang berkewajiban membuat rekam medis adalah tenaga Yang berkewajiban membuat rekam medis adalah tenaga kesehatan:kesehatan:1.1. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigiTenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi2.2. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.3.3. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan

asisten apoteker.asisten apoteker.4.4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog

kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

5.5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.6.6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis

dan terapis wicara.dan terapis wicara.7.7. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis,

teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisi kesehatan, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisi kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.perekam medis.

SARANA PELAYANAN KESEHATANSARANA PELAYANAN KESEHATAN

Menurut UU Praktik Kedokteran yang dimaksudMenurut UU Praktik Kedokteran yang dimaksud

dengan Sarana Pelayanan kesehatan adalah tempat dengan Sarana Pelayanan kesehatan adalah tempat

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat

digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran

gigi.gigi.

Sarana tersebut meliputi balai pengobatan, pusat Sarana tersebut meliputi balai pengobatan, pusat

kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit

khusus dan praktik dokter.khusus dan praktik dokter.

MANFAAT REKAM MEDISMANFAAT REKAM MEDIS

1.1. Pengobatan pasienPengobatan pasien

2.2. Peningkatan Kualitas PelayananPeningkatan Kualitas Pelayanan

3.3. Pendidikan dan PenelitianPendidikan dan Penelitian

4.4. PembiayaanPembiayaan

5.5. Statistik KesehatanStatistik Kesehatan

6.6. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan EtikEtik

ISI REKAM MEDISISI REKAM MEDIS

a.a. Rekam Medis Pasien Rawat JalanRekam Medis Pasien Rawat JalanIsi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan / Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan / dokumen tentang:dokumen tentang:- Identitas pasien- Identitas pasien - Diagnosis / masalah- Diagnosis / masalah- Pemeriksaan fisik- Pemeriksaan fisik - Tindakan / pengobatan- Tindakan / pengobatan- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

b.b. Rekam Medis Pasien Rawat InapRekam Medis Pasien Rawat InapRekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya Rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat:memuat:- Identitas pasien- Identitas pasien - Persetujuan tindakan medis- Persetujuan tindakan medis- Pemeriksaan- Pemeriksaan - Tindakan / pengobatan- Tindakan / pengobatan- Diagnosis / masalah- Diagnosis / masalah- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

Isi Rekam Medis menurut PERMENKES No 269/Menkes/Per/III/2008Isi Rekam Medis menurut PERMENKES No 269/Menkes/Per/III/2008PASAL 3PASAL 3

1.1. Untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan Untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat:sekurang-kurangnya memuat:a. identitas pasiena. identitas pasienb. tanggal dan waktub. tanggal dan waktuc. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakitriwayat penyakitd. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medikd. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medike. diagnosise. diagnosisf. rencana penatalaksanaanf. rencana penatalaksanaang. pengobatan dan / atau tindakang. pengobatan dan / atau tindakanh. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasienh. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasieni. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dandanj. persetujuan tindakan bila diperlukanj. persetujuan tindakan bila diperlukan

2. Isi Rekam Medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-2. Isi Rekam Medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-

kurangnya memuat:kurangnya memuat:

A. identitas pasienA. identitas pasien

B. tanggal dan waktuB. tanggal dan waktu

C. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat C. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat

penyakitpenyakit

D. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medikD. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik

E. diagnosisE. diagnosis

F. rencana penatalaksanaanF. rencana penatalaksanaan

G. pengobatan dan / atau tindakanG. pengobatan dan / atau tindakan

H. persetujuan tindakan bila diperlukanH. persetujuan tindakan bila diperlukan

I. catatan observasi klinis dan hasil pengobatanI. catatan observasi klinis dan hasil pengobatan

J. ringkasan pulang (discharge summary)J. ringkasan pulang (discharge summary)

K. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu K. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu

yang memberikan pelayanan kesehatanyang memberikan pelayanan kesehatan

L. pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentuL. pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu

M. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinikM. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

3. Isi Rekam Medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya meliputi:3. Isi Rekam Medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya meliputi:

A. Identitas pasienA. Identitas pasien

B. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatanB. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan

C. Identitas pengantar pasienC. Identitas pengantar pasien

D. Tanggal dan waktuD. Tanggal dan waktu

E. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat E. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat

penyakitpenyakit

F. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medikF. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik

G. DiagnosisG. Diagnosis

H. Pengobatan dan / atau tindakanH. Pengobatan dan / atau tindakan

I. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat I. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat

dan rencana tindak lanjutdan rencana tindak lanjut

J. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu J. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu

yang memberikan pelayanan kesehatanyang memberikan pelayanan kesehatan

K. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan keK. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke

sarana pelayanan kesehatan lainsarana pelayanan kesehatan lain

L. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasienL. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

4. Isi Rekam Medis pasien dalam keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditambah dengan:

A. Jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan

B. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal dan

C. Identitas yang menemukan pasien

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI No 24 Tahun 2007)

Menurut Ladokpol Dikdokkes Polri, bencana massal adalah kejadian mendadak dan tidak terduga serta menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia lebih dari 30 orang.

Korban bencana dikelompokkan dalam:

a. Bencana Tk I : korban diatas 300 orang

b. Bencana Tk II : korban 100 – 299 orang

c. Bencana Tk III : korban 50 – 99 orang

d. Bencana Tk IV : korban 30 – 49 orang

5. Isi Rekam Medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan

6. Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam Rekam Medis sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya.

Untuk identifikasi korban yang tidak dikenal kita menggunakan data-data:1. usia2. jenis kelamin3. ras4. tinggi badan5. berat badan6. warna kulit7. warna / jenis rambut8. mata9. cacat10. tattoo11. tanda khusus lainnya12. property (harta benda milik korban)13. golongan darah14. sidik jari15. catatan gigi16. DNA

ASPEK MEDIKOLEGAL REKAM MEDISASPEK MEDIKOLEGAL REKAM MEDIS

UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 46:UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 46:

(1)(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.rekam medis.

(2)(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.selesai menerima pelayanan kesehatan.

(3)(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakanmemberikan pelayanan atau tindakan..

Penjelasan Pasal 46 UU RI No 29 tahun 2004Penjelasan Pasal 46 UU RI No 29 tahun 2004(1)(1) Yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang Yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.diberikan kepada pasien.

(2)(2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

(3)(3) Yang dimaksud dengan petugas adalah dokter atau dokter gigi Yang dimaksud dengan petugas adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number)nomor identitas pribadi (personal identification number)

UU RI No 29 tahun 2004 Pasal 47UU RI No 29 tahun 2004 Pasal 47

(1)(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.isi rekam medis merupakan milik pasien.

(2)(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.

(3)(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan MenteriPeraturan Menteri

KERAHASIAAN REKAM MEDISKERAHASIAAN REKAM MEDIS

KUHP Pasal 322 KUHP Pasal 322

(1)(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang menurut jabatannya atau rahasia yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000sebanyak-banyaknya Rp 9.000

(2)(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan maka perbuatan itu hanya dituntut atas ditentukan maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.pengaduan orang itu.

KUHAP Pasal 120KUHAP Pasal 120

(1)(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.memiliki keahlian khusus.

(2)(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang menolak untuk memberikan keterangan yang dimintadiminta

KUHAP Pasal 170KUHAP Pasal 170

(1)(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.dipercayakan kepada mereka.

(2)(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.alasan untuk permintaan tersebut.

UU RI No 29 Tahun 2004UU RI No 29 Tahun 2004

Pasal 48 Pasal 48

(1)(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

(2)(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3)(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteridengan Peraturan Menteri

Pasal 51 Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan Praktik KedokteranDokter atau dokter gigi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran

mempunyai kewajibanmempunyai kewajiban

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

UU RI No 29 Tahun 2004UU RI No 29 Tahun 2004

Pasal 79Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

(c). Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban (c). Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf eb, huruf c, huruf d, atau huruf e

UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPasal 57(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:a. perintah undang-undangb. perintah pengadilanc. izin yang bersangkutand. kepentingan masyarakate. kepentingan orang tersebut

UU RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitPasal 38(1) Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan peraturan menteri

Penjelasan pasal 38(1) Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia

PERMENKES No 269/MENKES/PER/III/2008Pasal 10(1) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.(2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:a. untuk kepentingan kesehatan pasienb. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilanc. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendirid. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang- undangane. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien

SANKSI KALAU SEORANG DOKTER SANKSI KALAU SEORANG DOKTER TIDAK MEMBUAT REKAM MEDISTIDAK MEMBUAT REKAM MEDIS

UU RI No 29 Tahun 2004 UU RI No 29 Tahun 2004

Pasal 79 Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp (satu) tahun atau denda paling banyak Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter

atau dokter gigi yang:atau dokter gigi yang:

(b) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis (b) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

Sanksi Administratif

UU RI No 29 Tahun 2004

Pasal 69

1. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

a. pemberian peringatan tertulis.

b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat

izin praktik

c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 269/Menkes/Per/III/2008Peraturan Menteri Kesehatan RI No 269/Menkes/Per/III/2008Pasal 16Pasal 16(1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masingdengan tugas dan fungsi masing-masing(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan(1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatanPasal 17Pasal 17(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.masing-masing.(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa peringatan teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin.peringatan teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin.

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasienSuatu persetujuan dianggap sah apabila:Pasien telah diberi penjelasan / informasiPasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan / persetujuanPersetujuan harus diberikan secara sukarela

Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Misalnya tindakan bedah atau tindakan invasif tertentu.

Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

Siapa pemberi informasi?1. Dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan / tindakan2. Dokter lain yang diberi wewenang3. Dokter setelah memberi informasi harus bertanda tangan pada kolom informasi baik pada format persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran

Siapa yang dapat memberi persetujuan1. Pasien yang kompeten a. Pasien dewasa bukan anak-anak menurut peraturan perundang-undangan. b. Pasien yang telah / pernah menikah c. Tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar d. Tidak mengalami kemunduran perkembangan mental e. Tidak mengalami penyakit mental2. Pasien yang tidak kompeten Keluarga terdekat atau pengampu umumnya dianggap dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa lain yang tidak kompeten

3. Dalam keadaan gawat darurat dan tidak ada keluarga yang mengantar untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberikan

penjelasan dan dibuat persetujuan.4. Dalam keadaan bencana alam dimana pasiennya hidup dan

dalam keadaan gawat darurat dan tidak ada keluarga yang mengantar, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Pada DVI untuk identifikasi korban bencana tidak diperlukan persetujuan dari keluarga, karena identifikasi korban bencana biasanya belum diketahui keluarganya, setelah proses identifikasi selesai baru diketahui keluarganya.

Penjelasan yang harus diberikan kepada pasien atau keluarganya adalah:Menurut UU RI No 29 Tahun 2004:1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan3. Alternatif tindakan lain dan resikonya4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukanMenurut Permenkes No 290/Menkes/PER/III/20081. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan3. Alternatif tindakan lain dan resikonya4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan6. Perkiraan pembiayaan

Bagaimana pasien menyampaikan persetujuannya kepada dokter?Persetujuan yang bersifat tersirat atau tidak dinyatakan (implied consent)

Persetujuan yang dinyatakan (express consent)Pasien dapat memberikan persetujuan dengan menyatakannya secara lisan (oral consent) ataupun tertulis (written consent)

PENELITIAN

Dokter dan dokter gigi dalam melakukan Dokter dan dokter gigi dalam melakukan penelitian dengan menggunakan manusia sebagai penelitian dengan menggunakan manusia sebagai subjek harus memperoleh persetujuan dari subjek harus memperoleh persetujuan dari mereka yang menjadi subjek dalam penelitian mereka yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut.tersebut.

3838

Subjek dalam penelitian tersebut harus mendapat Subjek dalam penelitian tersebut harus mendapat

informasi:informasi:

1.1. Tujuan penelitian atau penapisanTujuan penelitian atau penapisan

2.2. Manfaat penelitian dan penapisanManfaat penelitian dan penapisan

3.3. Protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis Protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis

4.4. Keuntungan penelitian dan penapisanKeuntungan penelitian dan penapisan

5.5. Kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, Kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjaditermasuk risiko yang mungkin terjadi

6.6. Hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang Hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatankesehatan

7.7. Bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat Bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan dirisewaktu-waktu mengundurkan diri

8.8. Bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh panitia etika Bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh panitia etika penelitianpenelitian

3939

Sanksi seorang dokter tidak memperoleh persetujuan Sanksi seorang dokter tidak memperoleh persetujuan

tindakan kedokteran:tindakan kedokteran:

1. Sanksi pidana

- penyerangan (assault)

- kalau seorang dokter melakukan operasi kepada pasien

tanpa persetujuan tindakan kedokteran dapat kena sanksi

pidana Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. 2. Sanksi perdataSanksi perdata

- Pasal 1365 KUH Perdata- Pasal 1365 KUH Perdata




4040

3. Sanksi Administratif3. Sanksi Administratifa. Pasal 69 UU RI No.29 tahun 2004a. Pasal 69 UU RI No.29 tahun 2004 1. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 1. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia.Kedokteran Indonesia.

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.disiplin.

3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat 3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa:berupa: - pemberian peringatan tertulis- pemberian peringatan tertulis - rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau - rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau

surat surat izin praktik izin praktik - kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di - kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigigigi

4141

Pasal Pasal 1818 Permenkes No. Permenkes No.290290/MENKES/MENKES//PPERER/I/IIIII/200/20088

(1)(1) Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat(2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat

(1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kesehatankesehatanPasal Pasal 1919

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Ment(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteeri, Kepala ri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masingsesuai dengan kewenangannya masing-masing

4242

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat ijin Praktek

4343

Pentingnya Rekam Medis Dan Informed Consent

Documents

Transcript of Pentingnya Rekam Medis Dan Informed Consent