Peningkatan Nilai Tambah Mineral
-
Upload
alois-wisnuhardana -
Category
Government & Nonprofit
-
view
137 -
download
5
Transcript of Peningkatan Nilai Tambah Mineral
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
Jakarta, 19Januari 2017
KRONOLOGI REGULASI PNT
2009
2010
2014
2017
UU No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral danBatubarao Pasal 103 UU No. 4/2009:
Pemegang IUP/IUPK OPwajib melakukan pengolahandan pemurnian hasilpenambangan di dalamnegeri
o Pasal 170 UU No. 4/2009:Pemegang KK Wajibmelakukan pemurniandidalam negeri dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun
PP No. 23 Tahun 2010tentangPelaksanaanKegiatan UsahaPertambanganMineral dan Batubarapelaksanan kewajibanpengolahan pemurnianbagi pemegang IUP/IUPKyang berasal dari hasilpenyesuaian KuasaPertambangan palinglambat 12 Januari 2014
PP No. 1 Tahun 2014tentang Perubahankedua atas PP 23/2010
pelaksanan kewajibanpengolahan pemurnianbagi pemegang IUP/IUPK palinglambat 12 Januari2017
➢ PP No. 1 Tahun 2017 tentangPerubahan Keempat atas PP No.23/2010
➢ Permen ESDM No. 5 Tahun 2017tentang Peningkatan Nilai tambahMineral Melalui kegiatanPengolahan dan Pemurnian
➢ Permen ESDM No. 6 Tahun 2017tentang Tata Cara dan PersyaratanPemberian Rekomendasi Ekspor
4
KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
KESEMPATAN EKPSORKONSENTRAT
KK MENJADI IUPK OP KEWAJIBAN SMELTERPENETAPAN HARGA
PATOKAN
Pemberian kesempatan eksporproduk hasil pengolahan mineral(konsentrat), dengan persyaratan
dan pengawasan yang ketat
o Jangka waktu 5 tahun
o Telah/sedang membangunsmelter
o Membayar bea keluar
o KK menjadi IUPK OP
Perubahan KK menjadi IUPK OperasiProduksi dalam rangka pemberian
ekspor konsentrat
o Luas wilayah IUPK OP Maks.25.000 Ha
o Penerimaan Negara sesuaiketentuan yang berlaku(prevailing)
o Divestasi saham 51%
Kewajiban smelter di dalam negeriuntuk memanfaatkan mineral logam
dengan kriteria tertentu
o Setelah memenuhi kebutuhandomestik (min. 30% totalkapasitas smelter) nikel dengankadar < 1,7% dapat di eskpor
o Wash Bauxite ≥42% dapatdieskpor dengan jumlah tertentu
o Wajib bangun smelter danmembayar bea keluar
o Untuk konservasi cadangan nikeldan mendorong pembangunansmelter bauksit dan nikel kadarrendah
Penetapan Harga Patokan untukpenjualan mineral dan batubara
(ekspor dan domestik)
o Menteri untuk mineral logaMdan batubara
o Gubernur atau Bupati/walikotauntuk mineral bukan logam danbatuaan
o Harga patokan berdasarkanmekanisme pasar atau hargapasar international
o Permen ESDM No. 7 Tahun 2017Apabila pencapaian fisik smelter<90% izin ekspor dicabut
6
1
SYARAT:A. PETA DAN BATAS
KOORDINAT WILAYAH ;B. BUKTI PELUNASAN PNBP;C. RKAB
PERUBAHAN KK MENJADI IUPK
KKIUP
K
MENGAJUKAN PERUBAHANKE MENTERI ESDM FASILITAS YANG DIPEROLEH
PERPANJANGAN IJIN LEBIH CEPAT (5 TAHUN SEBELUM BERAKHIR)
2
EKPSPOR KONSENTRAT(PALING LAMA 5 TAHUN)
SYARATREKOMENDASIEKSPOR:
1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN2. PAKTA INTEGRITAS3. SALINAN SERTIFIKAT CNC4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)5. PELUNASAN PNBP;6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI
VERIFIKATOR INDEPENDEN8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR
INDEPENDEN;10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI
CADANGAN (SNI/KCMI/JORC)11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI
SYARAT PERPANJANGAN IUPK:1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH;2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN
TERAKHIR;3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI;4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN;5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN.
PASAL 72 AYAT (2)PP NOMOR 1 TAHUN 2017
PASAL 5 AYAT (2)PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017
KETENTUAN:A. LUAS WILAYAH MAX.
25.000 HAB. PENERIMAAN NEGARA
SESUAI KETENTUANBERLAKU
C. DIVESTASI SAHAM 51%
KETERANGAN:1. UNDANG-UNDANG 4/2009: PASAL 170 KK WAJIB
PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DALAM JANGKAWAKTU 5 TAHUN
2. JANGKA WAKTU PEMURNIAN BAGI PEMEGANG KKBERSIFAT LIMITATIF, SEHINGGA TIDAK DAPATDITENTUKAN BERBEDA KECUALI PASAL 170TERSEBUT DIUBAH
3. BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI,JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEWAJIBANPEMURNIAN DIATUR DALAM PERATURANPEMERINTAH SEHINGGA PEMERINTAH DAPATMENGATUR JANGKA WAKTU PELAKSANAANKEWAJIBAN TERSEBUT DALAM BENTUKPERATURAN PEMERINTAH, ATAU DENGANMENDELEGASIKAN PENGATURAN DALAMPERATURAN MENTERI
KK HARUS TERLEBIH DAHULU MENGUBAHBENTUK PENGUSAHAANNYA MENJADI IUPK
AGAR PELAKSANAAN KEWAJIBANPEMURNIANNYA DAPAT DIBERLAKUKAN
SEPERTI IUP/IUPK YANG DAPAT DIATUR DALAMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH ATAUPUN
PERATURAN MENTERI
7
EKSPOR PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL (KONSENTRAT)
1
IUP/IUPK
DAPAT MELAKUKAN EKSPOR
KETENTUAN EKSPOR
2
SYARAT REKOMENDASI EKSPOR:1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN2. PAKTA INTEGRITAS3. SALINAN SERTIFIKAT CNC4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)5. PELUNASAN PNBP;6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;7. FS YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN;
10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI
INSTRUMEN PENGAWASAN:1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor
konsentrat dan kemajuan fisik pembangunan smelter2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan,
atau sewaktu-waktu jika diperlukan3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka
mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor harusmencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisiksmelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhirsebelum perpanjangan diajukan
4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%,Diretur Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan SuratPersetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan
1. Ekspor diberikan dalam jangka waktu tertentu, yakni 5 (lima)tahun sampai dengan 12 Januari 2022
2. Telah/sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri3. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan4. Perubahan bentuk pengusahaan dari KK menjadi IUPK
Operasi Produksi (khusus bagi pemegang KK)
3
8
PEMANFAATAN DAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU KE LUAR NEGERI
• Pasal 84 ayat (3) PP No. 23/2010 menyatakan bahwa Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dapatmelakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral danbatubara di dalam negeri
• Dalam rangka menjamin pemanfaatan mineral dengan kriteria tertentu di dalam negeri, antara lainberupa nikel dengan kadar <1,7%, perlu mengatur kewajiban bagi perusahaan smelter untuk dapatmenyerap mineral tersebut dalam jumlah tertentu (sekurang-kurangnya 30% dari total kapasitas inputsmelter)
• Dalam hal pemanfaatan nikel kadar <1,7% telah terpenuhi di dalam negeri, maka nikel tersebut dapatdiekspor dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan kewajiban pembangunan smelter danmembayar bea keluar
• Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan fasilitas pemurnian bauksit, pemerintah juga perlumemberikan kesempatan kepada pemegang IUP bauksit yang memiliki komitmen dalam pembangunanfasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri untuk dapat menjual produk berupa bauksit tercuci (washedbauxite) dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan ketentuan membayar bea keluar
• Dengan demikian, pemberian kesempatan ekspor kepada pemegang IUP mineral logam dengan kriteriatertentu adalah dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan smelter (khususnya nikel kadarrendah dan bauksit) di dalam negeri serta untuk memberikan perlakuan hokum yang adil bagiperusahaan yang membangun smelter nikel dan bauksit.
9
SIAPA YANG BOLEH EKSPORMINERAL KRITERIA TERTENTU?? ?
?TELAH MEMBANGUN
SEDANG MEMBANGUN
Bekerja sama(shareholder) ataumembangun sendiri
SMELTERMINERAL
IUP OPIUPK OP
Ijin ekspor diberikan sebagaifasilitas bagi IUP OP/IUPK OP untuk
mempercepat realisasi hilirisasimineral (pembangunan smelter)
Nikel kadar < 1,7%NiWashed Bauxite ≥ 42% Al2O3
10
Ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017
1) Definisi “Kerjasama Membangun” dalam ayat 2 adalah :a) IUP OP/ IUPK integratedb) 2 entitas atau lebih yang memiliki kepemilikan saham baik secara langsung
maupun tidak langsung (direct atau indirect melalui badan usaha lain)
2. Definisi “kewajiban pemanfaatan bijih nikel < 1,7% Ni paling sedikit 30%” dalam ayat 1adalah pemegang IUP OP/IUPK dan IUI existing harus memamfaatkan bijih nikel < 1,7%Ni paling sedikit 30% dari kapasitas input smelter
Ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017
Jumlah Ekspor ditentukan berdasarkan :a) Sisa cadanganb) Kapasitas input smelter (jumlah maksimal yang dapat diekspor)c) Rencana penjualan ekspor (RKAB)d) Kemajuan Fisik Pembangunan Smelter
KETENTUAN EKSPOR
12
MEKANISME PENENTUAN JUMLAH EKSPOR
1. KAPASITAS INPUTSMELTER NIKEL
2. KAPASITAS INPUTSMELTER BAUKSIT
BERDASARKAN
13
A. Distribusi kuota ekspor berdasarkan Kapasitas Input Smelter per tahun (sedang membangun)
1. Berdasarkan Kapasitas Input (Nikel)
30% x 1 juta =300 ribu ton
Contoh Kasus Single Entity
Jumlah ekpsor:1 juta–300 ribu = 700 ribu ton /tahun
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
30% x 1 juta =300 ribu ton
Contoh Kasus Konsorsium
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
IUP A
IUP B
IUP C
IUP OP Saham JumlahEkspor
A 30% 210.000
B 40% 280.000
C 30% 210.000
700.000
❑ IUP OP dan smelter terintegrasi❑ 2 entitas atau lebih yang
memiliki kepemilikan sahambaik secara langsung maupuntidak langsung
Jumlah ekspor :70% x
Kapasitas Input
14
B. Distribusi kuota ekspor berdasarkan Kapasitas Input Smelter per tahun (selesai membangun)
1. Berdasarkan Kapasitas Input (Nikel) lanjutan
30% x 1 juta =300 ribu ton
Contoh Kasus Single Entity
Jumlah Ekspor :30% x 1 juta ton = 300.000 ton/ tahun
Kapasitas 1 juta ton
30% x 1 juta =300 ribu ton
Contoh Kasus Konsorsium
Kapasitas 1 juta ton
IUP A
IUP B
IUP C
IUP OP Saham JumlahEkspor
A 30% 90.000
B 40% 120.000
C 30% 90.000
300,000
❑ IUP OP dan smelter terintegrasi❑ 2 entitas atau lebih yang
memiliki kepemilikan sahambaik secara langsung maupuntidak langsung
Jumlah ekspor :30% x
Kapasitas Input
15
Distribusi kuota ekspor berdasarkan Kapasitas Input Smelter per Tahun (sedang membangun)
2. Berdasarkan Kapasitas Input (Bauksit)
Contoh Kasus Single Entity
Jumlah ekpsor:
700 ribu ton/ tahun
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
Contoh Kasus Konsorsium
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
IUP A
IUP B
IUP C
IUP OP Saham JumlahEkspor
A 30% 210.000
B 40% 280.000
C 30% 210.000
700.000
❑ IUP OP dan smelter terintegrasi
❑ 2 entitas atau lebih yangmemiliki kepemilikan sahambaik secara langsung maupuntidak langsung
16
Jumlah ekspor :70% x
Kapasitas Input
Jumlah ekspor :70% x
Kapasitas Input
Distribusi kuota ekspor berdasarkan Kapasitas Input Smelter per Tahun (selesai membangun)
2. Berdasarkan Kapasitas Input (Bauksit)
Contoh Kasus Single Entity
Jumlah ekpsor:
300 ribu ton/ tahun
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
Contoh Kasus Konsorsium
Rencana SmelterKapasitas 1 juta ton
IUP A
IUP B
IUP C
IUP OP Saham JumlahEkspor
A 30% 90.000
B 40% 120.000
C 30% 90.000
300.000
❑ IUP OP dan smelter terintegrasi
❑ 2 entitas atau lebih yangmemiliki kepemilikan sahambaik secara langsung maupuntidak langsung
17
Jumlah ekspor :30% x
Kapasitas Input
Jumlah ekspor: 30% x
Kapasitas Input
PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA UNTUK PENJUALAN DI DALAMNEGERI
❑ Pasal 85 ayat (1) PP No. 1/2017 menyatakan Pemegang IUP OP Mineral atau Batubara yang menjual mineral danbatubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan
❑ Harga patokan mineral dan batubara ditetapkan oleh:a. Menteri untuk mineral logam dan batubarab. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan
❑ Harga patokan mineral dan batubara ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yangberlaku umum di pasar internasional
❑ Tujuan pengaturan tentang harga patokan mineral adalah agar pelaku usaha pertambangan dalam menjual mineraldan batubara, baik untuk ekspor maupun penjualan domestik dapat mengacu pada harga patokan yang sesuai denganharga pasar internasional
❑ Pengaturan harga patokan juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari royalti hasilpenjualan mineral dan batubara
❑ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 PP 1 No 2017 telah diterbitkan Permen ESDM No. 7/2017 tentang Tata CaraPenetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
19