PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM...
Transcript of PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM...
Oleh :
Yuti SuhartatiKepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Pertemuan Koordinasi Nasional PengembanganImplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Pada PoltekkesKemenkes BPPSDMK, Jakarta, 23 Maret 2017
PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
1
MENCAPAI VISI INDONESIA 2025
2
NAWA CITA3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN
PROGRAM WAJIBKESEHATANPENDIDIKANPENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPEMBANGUNAN POROS MARITIMPEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGANREFORMASI BIROKRASI
3
NAWACITA KE 5
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
Melalui:
Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
4
3 DIMENSI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Peraturan Presiden No. 2/2015
Faktor SDM akan sangat menentukan
kualitas pembangunan sektor unggulan serta
kewilayahan !!
5
Profesionalisme
ASN
PenetapanStandar danPemetaan Sertifikasi
Kompetensi
PenguatanJabatan
Fungsional
Mutasi danRotasi (>5
tahun)
Capacity Building
PengukuranKinerja
Individu & Displin
Peningktan
Kesejahteraan
1. Pemetaan standar kompetensijabatan dan kompetensi individu
2. Sertifikasi kompetensi
3. Penguatan jabatan fungsional
4. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi
5. Capacity Building ASN
Peningkatan jenjang pendidikanFormal
Diklat berbasis “gap” kompetensiindv. & jabatannya
Internship, coaching & counseling
6. Pengukuran kinerja individu & disiplin
7. Peningkatan kesejahteraan berbasiskinerja
Arah Kebijakan PengembanganProfesionalisme ASN:
PROFESIONALISME ASN
6
ASN YANG KOMPETEN
Pengetahuan, Keterampilan, Sikap yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif
(UU ASN)
7
Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014 dan 23/2014)
Teknis
Sosio-
KulturalPemerintahan
Manajerial
8
Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Pendidikan Formal
Tugas Belajar
Ijin Belajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis
Non Diklat Internship (Magang) Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop
Berdasarkan kesenjangan kompetensi individu & jabatannya, maka strategi pengembangannya adalah:
Peningkatan kompetensi melaluipendidikan formal baik dalammaupun luar negeri
Peningkatan kompetensi melalui pelatihanpaling sedikit 80 (delapan puluh) jampelajaran dalam 1 (satu) tahun.
Peningkatan kompetensi melaluiprogram magang maksimum 1 (satu)tahun (instansi pemerintah & swasta)
9
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN
3. Kursus
1. Pendidikan dan pelatihan
5. Praktek kerja, di instansi pusat dan
daerah
6. Pertukaran PNS dan Swasata
4. Penataran
2. Seminar
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
INSTANSI 10
PENYELENGGARAAN
TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN KSEHATAN
11
Jumlah tenaga
kesehatan yang
teregistrasi
Prosentasi program studi /
institusi Poltekes yang terakreditasi
baik
Jumlah tenaga kesehatan yang
melaksnakan internship
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang
memiliki 4 dokter spesilias dasar dan
3 dokter spesialis penunjang
Jumlah puskesmas
yang memiliki minimal 5
jenis tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
yang ditempatkan secara
team based (min 5 orang)
Jumlah tenaga kesehatan
yang ditempatkan dalam
rangka penugasan
khusus individu
Jumlah lulusan tenaga
kesehatan dari Poltekkes
Kemenkes RI
Jumlah SDM Kesehatan
yang mendapat sertifikat
pada pelatihan teknis dan
fungsional terakreditasi
Jumlah peserta
penerima program
bantuan pendidikan
SDM Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
yang mendapat biaya
pendidikan (yg blm D III)
Jumlah residen yang
ditempatkan dalam
rangka penugasan
khusus residen
Jumlah lulusan
pendidikan dokter
spesialis baru yang
menjalani WKS
Jumlah peserta
penerima bantuan
pendidikan dokter
spesialis/dokter gigi
spesialis
Mo
nit
ori
ng
dan
Eva
luas
i (m
isal
: e-m
on
es: D
JA, B
app
en
as)
Pe
rancan
aan d
an K
eu
angan
HIRARKI INDIKATOR PROGRAM PPSDM KESEHATAN
Data dan Informasi
NSPK (regulasi)
12
TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.Pemenuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian & kompetensi bagi pengembangan organisasi
2.Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, serta sikap dan kepribadian profesional ASN dalam pengembangan kariernya
13
KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR ---- PERLU DIRENCANAKAN
DIREKAPITULASI DAN DIKUMPULKAN OLEH UNIT UTAMA KEMENKES/DINAS KESEHATAN PROVINSI
Rencana Lima Tahunan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan memuat :
Kualifikasi pendidikan ygdibutuhkan
Keadaan SDM saat ini
Jumlah yg masihdibutuhkan
Jumlah yg diusulkanTubel 5 tahun kedepan
Penyusunan rencana tubel berdasar peta jabatan dan pola karir pegawai
Unit Kerja Pengusul menyusun rencana kebutuhan tubel 5 tahun dan tahunan
14
PESERTA TUBEL
PNS Kemenkes
PNS Daerah
15
PEMANGKU KEPENTINGANPROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
UNIT UTAMA KEMENKES DINKES PROVINSI
INSTITUSI PENDIDIKANINSTITUSI TERKAIT
LAINNYA
BPPSDMK
16
PERSYARATAN PESERTA TUBEL
Mendapat ijin tertulis dari pimpinan unit kerja.
Memiliki masa kerja paling sedikit 1 tahun terhitung sejak diangkat PNS
Program studi yg akan diikuti di institusi pendidikan telah terakreditasi minimal B darilembaga yg berwenang.
Lulus seleksi administrasi dan akademik.
Bagi PNS yg menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
Bagi PNS yg menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
17
BATAS USIA MAKSIMAL PESERTA TUGAS BELAJAR
• Program D-1, D-2, D-3, dan S-1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
• Program S-2 atau setarasetara berusia paling tinggi 37 tahun
• Program S-3 atau setarasetara berusia paling tinggi 40 tahun
SE Kemen PAN dan RB No 04 Tahun 2013 Tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
• Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara harus sudah lulus 45 tahun
• Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara dari daerah DTPK harus sudah lulus 50 tahun
• Program dokter, apoteker, spesialis I, S-2 atau setara, dan S-3 atau setara harus sudah lulus 50 tahun
• Berlaku sampai tahun 2020
Kemen PAN dan RB No B/1364/M.PAN-RB/03/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi
Tenaga Kesehatan
• Program S-3 atau setara berusia paling tinggi 50 tahun
SE Kemen PAN dan RB No B/2556/D.III.PAN-RB/07/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi
Dosen
18
PENDIDIKAN VOKASI
PENDIDIKAN AKADEMIK
PENDIDIKAN PROFESI
JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
19
• Biaya hidup & biaya operasional
• Biaya buku & referensi
• Biaya lainnya
Biaya yang diberikan kepada
peserta
• Biaya penyelenggaraan pendidikanberdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor/masing-masing institusi pendidikan.
Biaya yang diberikan kepada
institusi
BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR
20
Teguran tertulis
Sanksi disiplin PNS
Penghentian biaya pendidikan
Pengembalian biaya pendidikan ke Kas Negara 10 kali biaya yang telah dikeluarkan apabila :
• Pindah program studi dan atau Perguruan tinggi yang ditentukan
• Berhenti bukan atas pertimbangan akademis
• Berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta.
Tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali bagi peserta yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta
SANKSI
21
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Dilaksanakan oleh :
•Menteri melalui Kepala Badan PPSDMK
•Pimpinan unit kerja peserta tubel
Monitoring dan evaluasi tiap semester
22
PERMASALAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TUBEL
1. Program studi yang diambil tidak sesuai dengankebutuhan organisasi (peta jabatan)
2. Program studi yg diambil tidak linier dg pendidikansebelumnya
3. Rencana penempatan pasca tubel belumdiperhitungkan.
4. Perencanaan 5 tahunan dan tahunan tidak sinkron
5. Proses seleksi akademik di Institusi Pendidikan Jadwal seleksi akademik tidak bersamaan, Keterlambatan pengumpulan berkas ke Tim Pusat, Peserta pindah Prodi/Universitas.
23
PERMASALAHAN TUBEL
• Dana Kementerian Kesehatan terbatas untuk memberi tubel
• PNS mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri jauh dari unit kerja (tidak bekerja)
• Peserta tubel; Tidak melepaskan jabatan, tetapi meninggalkantugas
• Syarat prodi harus terakreditasi minimal B tetapi masih ada yang mengikuti pendidikan di Prodi yang belum terakreditasi B
• Melewati batas usia pendidikan
• Pembiayaan : Hanya biaya pendidikan atau sekedarnya saja ygdiberikan (biaya transport)
• Monev belum terlaksana dengan baik24
164
3
167
316
683
761
211
18
164
316
132
352
78111
353
252 245
359
701
440
665
553
722
813
512
779
2968 51
12 31 4388
42 58
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DATA PESERTA TUBEL PER JENJANG2008-2016
DIII DIV SI SII SIIITOTAL 10.292 ORANG
25
BANTUAN BEASISWA TUBEL TAHUN 2008 - 2016
Bantuan Tubel (10.292)
Dari Unit Utama (4.522 orang)
Dari Provinsi(5.770 orang)
Peserta Poltek2.454 0rang
Peserta diluar Poltek
2.067 orang
26
PEMUTIHAN TUBEL & IBEL BERMASALAH
27
LATAR BELAKANG
• Banyaknya peserta tugas belajar yang tidak bisa menyesuaikan pendidikannya setelah melaksanakan tugas belajar/izin belajar
• Memiliki ijazah dari perguruan tinggi, tetapi tidakmemiliki Keputusan Tugas Belajar atau lzin Belajar daripejabat yang berwenang.
• Peserta yang telah selesai atau sedang melaksanakan tubel/ibel merupakan aset dan investasi bagi organisasi
• Hanya Dilakukan pada tahun 2017
28
Dasar Penentuan Pemutihan bagi Peserta Pasca Tubel/ Ijin Belajar
1. Belum memiliki SK Tubel/Ibel2. Tidak dapat penyesuaian ijazah atau kenaikan
pangkat3. Pendidikan Tidak Linier
29
No Tahapan Waktu
1 Pengiriman surat edaran Januari 2017
2 Pengiriman berkas ke unit
utama
Tahap I : Paling lambat 28 FEBRUARI 2017
Tahap II : Paling Lambat 10 Juli 2017
Tahap III : Paling lambat 10 Oktober 2017
3 Verifikasi Dokumen Tingkat unit
Utama
Tahap I : 1-8 Maret 2017
Tahap II 10-17 Juli 2017
Tahap III : 10-17 Oktober 2017
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes
30
Tahapan Waktu
4 Pengiriman Berkas ke Biro
Kepegawaian dan Pusat
Peningkatan Mutu SDMK
Tahap I: Paling lambat 16 Maret 2017
Tahap II: Paling lambat 24 Juli 2017
Tahap III: Paling lambat 24 Oktober 2017
5 Verifikasi dokumen oleh Tim Tahap I: 22 – 30 Maret 2017
Tahap II: 25 Juli-10 Agustus 2017
Tahap III: 25 Oktober-10 November 2017
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes
31
Tahapan Waktu
6 Proses Penerbitan SK Pemutihan
Tugas Belajar atau Izin Belajar
Tahap I: Minggu III Maret 2017
Tahap II: Minggu II September 2017
Tahap III: Minggu III Desember 2017
Jadwal Proses Pemutihan Tubel/Ibel Kemenkes
32
PENGAKUAN PEMBELAJARAN LALU (PPL)JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
33
Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL)
No Aturan dalam PermenPAN nomor 25 tahun 2014
Permasalahan /PotensialMasalah
1
Permenristek Dikti tentang RPL sudah ada, namun PedomanUmum yang ditetapkan melaluiPer Dirjen Belmawa belumditetapkan.
Sampai saat ini program penyetaraan Pembelajaran Lalu(PPL) belum dilaksanakan
34
Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL)
No
Aturan dalam PermenPAN Permasalahan /PotensialMasalah
2 Sampai Saat ini pendidikanDiploma IV/S1 Terapankeperawatan masihberlangsung dan masihmenerima siswa/siswi barutahun ajaran 2016/2017.
Diharapkan selesai tahun2016/2017
35
Data Pemangku JF Perawat dengan Latar Belakang Pendidikan D IV Keperawatan/S1 Terapan
Berdasarkan data SAPK Badan Kepegawaian Negara pertanggal 23 Agustus 2016 bahwa jumlah pemangku jabatanfungsional perawat kategori keterampilan yang melanjutkanpendidikan D IV Keperawatan adalah sebanyak 2.232perawat, dengan distribusi
221 pejabat fungsional perawat diKementerian/Lembaga
2011 pejabat fungsional perawat di Dinas KesehatanProvinsi dan Kabupaten/Kota
36
Sebaran FIK akreditasi A dan B di Indonesia
UniversitasIndonesia
UniversitasPadjajaran
UniversitasAirlangga
UniversitasAndalas
UniversitasHasanuddin
UniversitasDiponegoro
UniversitasGajah Mada
UniversitasSumatera
Utara
Universitassyiah Kuala
UniversitasBrawijaya
UniversitasJenderal
Soedirman
PT Negeri
PT Swasta
37
ALTERNATIF SOLUSI
• Percepatan PPL lulusan D.IV Keperawatan
- Percepatan regulasi: Pedoman Umum
RPL D.IV keperawatan ke Program Ners
- Percepatan regulasi: Juknis RPL
• Percepatan pembukaan Program Profesi Nerspada Poltekkes
38
Rencana Kegiatan
KoordinasidenganKemenristekdikti
Membuat suratEdaran terkaitPPL JF Perawat
Sosialisasi SE
Membuat MoU dengan FIK
MendorongPembuatanProposal untukpenyelenggaraan PPL
Revisi Proposal
Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa/I Baru
Proses PenyelenggaranPPL
1
2
3
4
5
6
7
8
GoalD IV Ners
39
PENUTUP
Pengembangan Kompetensi ASN melalui TUBEL dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi
Pemutihan untuk peserta tubel dan ibel dengan usulan dari unit utama Puskatmutu dan Biro Kepegawaian
Mendorong percepatan program RPL/PPL DIV Keperawatan Ners
40
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SDM KESEHATAN
Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan41