PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI · 2016-02-01 · Area Perubahan Reformasi Birokrasi 8 AREA PERUBAHAN...
Transcript of PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI · 2016-02-01 · Area Perubahan Reformasi Birokrasi 8 AREA PERUBAHAN...
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 1 Februari 2016
1
Mengapa Harus
Reformasi Birokrasi?
PERMASALAHAN BIROKRASI
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional
Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance
Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik
2
Reformasi Birokrasi
Kondisi Birokrasi Eksisting
• Layanan Prima • Birokrasi yang bersih dan
Bebas KKN • Kepercayaan Masyarakat
Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tatalaksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Better, Faster, Cheaper !!!!
Sekarang 3
Grand Design
Reformasi Birokrasi
Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
TUJUAN
4
Tujuan Jangka Panjang
Reformasi Birokrasi
2014
2019
2025
DYNAMIC GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
RULE BASED BUREAUCRACY
• efektif, efisien dan ekonomis • difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes (hasil) • menerapkan manajemen kinerja yang didukung
dengan penerapan sistem berbasis elektronik • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi
yang jelas terhadap kinerja organisasi
... diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...
5
Sasaran
Reformasi Birokrasi
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Birokrasi yang efektif dan efisien
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
6
Area Perubahan
Reformasi Birokrasi
8 AREA PERUBAHAN
Tatalaksana
Peraturan Perundang-undangan
Sumber daya manusia aparatur
Pengawasan Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Mental Aparatur
Organisasi
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan
Akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7
Berbagi sumber daya Berbasis Efisiensi
Keterkaitan antara Area
Perubahan dan Sasaran
Reformasi Birokrasi
Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental
aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-
langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus
ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.
8
Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti
2015-2019
Pengawasan
Tata Laksana SDM Aparatur
Manajemen Perubahan
Akuntabilitas
Perundangan Pelayanan Publik
Kelembagaan
Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya
Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
9
Perkembangan RB di PTN
Manajemen Perubahan
Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Budaya Kerja
Integritas
Agen Perubahan
Revolusi Mental
Sistem Informasi
10
Perkembangan RB di PTN
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
WBK/WBBM
Pengendali Gratifikasi
Wistleblowing System
SPIP
Pengaduan
Pengawasan
11
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Rencana Kerja Tahunan
Sistem Akuntabilitas
Rencana Strategis
Sistem Informasi Perencanaan
Laporan Akuntabilitas
12
Akuntabilitas Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Penyesuaian Organisasi
Penguatan Organisasi
Pedoman Evaluasi
Sistem Informasi Kelembagaan
13
Kelembagaan Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Peta Bisnis Proses
SOP makro dan mikro
Integrasi Layanan
E-government
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
14
Tata Laksana Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Assessment Center
Penilaian Kinerja Pegawai
Sistem informasi ASN
Sistem Perencanaan Kebutuhan
Pola Karier ASN 15
SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Pemetaan
Penyusunan
Pengendalian
Pendokumentasian
16
Perundangan Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum
Standar Pelayanan
Unit Layanan Terpadu
Media Pengaduan
Kepuasan Masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Informasi
17
Pelayanan Publik
Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
19
Postur Anggaran
Kemenristekdikti 2016
BLU Rp7,161 M
18%
PNBP Rp2,957 M
7%
RM Rp28,021 M
69%
RMP Rp351 M
1%
PLN/HLN Rp2,123 M
5% Rp.
40.627,3 M
Tunjangan Kinerja
Rp. 990,7 M
Perjalanan Dinas Paket Meeting
Rp. 1,040 T
Honorarium dan Jasa Profesi (Nara Sumber)
Rp. 1,897 T
Gaji dan Tunjangan BLU
Rp. 2,633 T
20
Badan Layanan Umum (BLU)
Rp 7.160.566.645
Belanja Modal
Rp 5.988.085.042 (83,63%)
Rp. 1.172.481.603 (16,37%)
Belanja Barang
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.633.173.249
Belanja Barang 1.367.094.570
Belanja Jasa 206.670.139
Belanja Pemeliharaan 281.039.160
Belanja Perjalanan 370.828.331
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
1.129.279.593
21
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp 2.956.469.315
Belanja Modal
Rp 2.482.372.811 (83,96%)
Rp. 474.096.504 (16,04%)
Belanja Barang
Belanja Keperluan Perkantoran
116.424.945
Honor Operasional Satuan Kerja
223.651.685
Honor Output Kegiatan 770.211.811
Belanja Jasa Profesi 36.793.633
Belanja Barang Operasional Lainnya
261.215.132
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
413.217.556
Belanja Bahan 279.493.562
Belanja Langganan Daya dan Jasa
15.902.139
Belanja Perjalanan Dinas 195.106.057
Belanja Pemeliharaan 121.003.622
Belanja Jasa Lainnya 49.352.669
Rupiah Murni (RM)
Rp 28,01 T
Belanja Pegawai
Rp 10.505.319.046 (37,49%)
Rp. 12.352.542.768 (44,08%)
Belanja Barang
Belanja Bansos
Rp. 3.016.158.000 (10,77%)
Belanja Modal
Rp. 2.147.159.181 (7,66%)
Belanja Keperluan Perkantoran 431.439.248 Honor Operasional Satuan Kerja
245.876.869
Honor Output Kegiatan 358.172.964 Belanja Jasa Profesi 235.726.659 Belanja Barang Operasional Lainnya
175.566.491
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
4.888.166.814
Belanja Bahan 718.406.379 Belanja Langganan Daya dan Jasa
337.874.356
Belanja Perjalanan Dinas 779.562.528 Belanja Pemeliharaan 623.275.639 Belanja Jasa Lainnya 130.305.839 Belanja Sewa 30.945.260 Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
1.550.000.000 22
23
Rupiah Murni Pendamping (RMP)
Rp 351.068.664
Belanja Modal
Rp 149.388.027 (42,55%)
Rp. 201.680.637 (57,45%)
Belanja Barang
Belanja Keperluan Perkantoran 1.363.231
Honor Operasional Satuan Kerja 3.094.368
Honor Output Kegiatan 12.295.351
Belanja Jasa Profesi 8.171.250
Belanja Barang Operasional Lainnya 469.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
60.388.378
Belanja Bahan 4.240.508
Belanja Jasa Konsultan 500.000
Belanja Perjalanan Dinas 33.465.622
Belanja Pemeliharaan 876.900
Belanja Langganan Daya dan Jasa 353.280
Belanja Sewa 3.700.139 Belanja Jasa Lainnya 270.000 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
20.100.000
Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
100.000
24
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PLN/HLN)
Rp2.138.094.993
Belanja Modal
Rp 994.698.496 (46,52%)
Rp. 1.143.396.497 (53,48%)
Belanja Barang
Honor Output Kegiatan 705.400 Belanja Jasa Profesi 2.673.750 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.451.519 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
174.510.625
Belanja Bahan 2.304.626 Belanja Jasa Konsultan 165.631.192 Belanja Perjalanan Dinas 32.805.936 Belanja Pemeliharaan 311.000 Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Sewa 553.000 Belanja Jasa Lainnya 136.076.448 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
15.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
461.675.000
26
Dasar Hukum
1. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE.04/Seskab/11/2015 Tanggal 27 November 2015;
2. Hasil kesepakatan Rapat Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran tanggal 29 Desember 2015 di Sekretariat Kabinet salah satunya yaitu : Masing-masing Kemenko akan mengoordinasikan kementerian dibawah koordinasinya dengan didampingi Sekjen KKP, Bappenas dan Kemenkeu ;
3. Rapat koordinasi Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran K/L lingkup Kemenko PMK tanggal 31 Desember 2015 ;
4. Surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet nomor B-3/Ekon/I/2016, tanggal 5 Januari 2016.
27
Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (1)
Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan
penelahaan dan penyederhanaan
nomenklatur anggaran tahun 2016.
Perubahan redaksi
komponen (tidak multi
tafsir/rancu)
Menghapus komponen
yang tidak perlu
Menambah komponen
baru yang mendukung
kegiatan prioritas
Menambah volume output
dari hasil efisiensi
Merealokasi anggaran dari
komponen pendukung ke
komponen prioritas
28
Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (2)
Setiap Unit Utama, dan Satker PTN/Kopertis agar melakukan identifikasi terhadap output, komponen dan detail belanja pada Anggaran 2016 yang masih harus dilakukan penajaman dan
penghematan terkait dengan belanja Perjalanan Dinas, Paket Meeting/ Konsinyering, dan Honorarium yang terkait dengan tusi.
Beberapa hal yang dilakukan untuk mendapatkan penghematan anggaran:
• Menurunkan biaya administrasi kegiatan
• Melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar satuan kerja (a.l. mengurangi
kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis)
• Mengurangi kegiatan yang tidak berdampak signifikan dalam mencapai
sasaran nasional
• Mengurangi perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering.
• Mengurangi honorarium yang terkait dengan kegiatan tusi.
29
Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran
SEMULA MENJADI KODE
KOMPONEN NAMA KOMPONEN KODE KOMPONEN NAMA KOMPONEN
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
051 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non PNS
051 Administrasi Kegiatan Pemeliharaan, Tenaga Kependidikan Non PNS dan Dosen Tamu
052 Pemeliharaan Sarana dan Prasana
Bantuan Operasional UPT 052 Langganan Daya dan Jasa Biaya Operasional Perkantoran
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS
Gaji Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
……. dst. ……. 572 Pemeliharan dan Pengembangan Hardware
OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN (BOPTN)
Catatan : Semula ada 229 komponen.
30
Contoh Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Penghematan (1)
OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN
KOMPONEN SUB KOMPONEN
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Tim Perencanaan
Pengukuran Indikator Kinerja
Penilaian Jabatan Laboran dan Teknisi
Penilaian Jabatan Pustakawan
Perencanaan Anggaran dan Penyusunan RKAKL
Penysunan LAKIP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Laporan Keuangan
KEGIATAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN TUSI , TIDAK BOLEH DIBAYARKAN HONORARIUM
31
Tindak Lanjut
Masing-masing satker agar melakukan penelaahan dan penyederhanaan nomenklatur anggaran 2016.
Melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering sebesar 15 %.
Melakukan penghematan terhadap honor output kegiatan yang terkait dengan tusi dan honorarium jasa profesi sebesar 15 %.
Hasil penghematan digunakan untuk menambah sasaran output prioritas pada masing-masing satker.