PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN...
Transcript of PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN...
TARMIZI SAAT
BUPATI BANGKA
DISAMPAIKAN PADA FORUM PENILAIAN PENATAAN RUANG DAERAH
SUNGAILIAT, 18 SEPTEMBER 2014
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN BANGKA
Bangka berada ditengah kawasan segi tiga pertumbuhan ekonomi internasional SIJORI (Singapore - Johor - Riau). Juga berada sangat dekat dengan pusat pertumbuhan Batam-Rempang-and Galang (Barelang) Kedepan, pengembangan kawasan segitiga Batam-Sambas-Bangka, bangka bisa menjadi pusat pengembangan industri, terutama industri pertanian, industri maritim dan industri pengolahan hasil pertambangan KOMITMEN PENATAAN RUANG MENJADI SANGAT VITAL
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA
TANPA TIMAH TAHUN 2009-2013
Sektor 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
Primer 33,86 34,27 32,41 31,81 31,09
Pertanian 29,37 29,97 28,10 27,23 26,60
Pertambangan &
Penggalian 4,48 4,30 4,30 4,58 4,49
Sekunder 20,98 21,20 22,19 23,38 23,99
Industri Pengolahan 7,30 7,43 7,51 7,25 7,36
Listrik, Gas & Air
Bersih 0,93 0,94 0,95 1,00 1,01
Bangunan 12,75 12,83 13,73 15,13 15,62
Tersier 45,17 44,53 45,41 44,81 44,93
Perdag, Hotel &
Restoran 25,29 23,59 24,40 24,00 23,56
Pengangkutan &
Komunikasi 4,15 4,03 4,04 3,89 3,84
Keu, Persewaan &
Jasa 2,67 2,60 2,76 2,75 2,80
Jasa-jasa 13,06 14,31 14,21 14,17 14,75
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGKA
DENGAN TIMAH TAHUN 2009-2013
Sektor 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
Primer 46,34 46,20 43,96 42,70 42,57
Pertanian 22,68 23,06 21,97 21,76 21,85
Pertambangan & Penggalian 23,66 23,14 21,99 20,94 20,72
Sekunder 19,23 19,54 20,54 21,50 21,56
Industri Pengolahan 8,90 8,94 9,06 8,60 8,72
Listrik, Gas & Air Bersih 0,71 0,72 0,75 0,80 0,80
Bangunan 9,62 9,87 10,74 12,10 12,04
Tersier 34,44 34,26 35,50 35,81 35,87
Perdag, Hotel & Restoran 19,09 18,15 19,07 19,18 18,87
Pengangkutan & Komunikasi 3,17 3,10 3,16 3,11 3,06
Keu, Persewaan & Jasa 2,02 2,00 2,16 2,20 2,20
Jasa-jasa 10,16 11,01 11,11 11,33 11,73
KEPENDUDUKAN DAN LUAS WILAYAH
No. Kecamatan Luas Daerah
km²
Jumlah
Penduduk (jiwa)
Kepadatan per
km² (jiwa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sungailiat
Bakam
Pemali
Merawang
Puding Besar
Mendo Barat
Belinyu
Riau Silip
146,38
488,10
127,87
164,40
383,29
570,46
546,50
523,68
95.857
16.464
28.479
28.284
17.881
45.423
46.821
24.976
655
34
223
172
47
80
86
48
Jumlah 2013 2.950,68 304.185 103
KOMITMEN PENATAAN RUANG: SUDAH DAN SEDANG
PENATAAN RUANG REGULASI KETERANGAN RTRW KAB. BANGKA PERDA PERTAMA DI BABEL
KAWASAN INDUSTRI JELITIK PERDA PERTAMA DI BABEL
KAWASAN INDUSTRI TELUK KELABAT PERDA PERTAMA DI BABEL
RDTRK DAN PZ PERKOTAAN SUNGAILIAT PERDA PERTAMA DI INDONESIA
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERDA PERTAMA DI BABEL
BANGUNAN GEDUNG PERDA PERTAMA DI BABEL
RDTRK MERAWANG RAPERDA PROSES PENYUSUNAN 2014
RDTRK BELINYU RAPERDA PROSES PENYUSUNAN 2014
INSENTIF DAN DISINSENTIF PERBUP PERTAMA DI BABEL, PENGENDALIAN RUANG
PEMANFAATAN JALAN DAN SUNGAILIAT PERBUP PERTAMA DI BABEL
PEMBATASAN PERIZINAN TIGA JALUR JALAN DI
SUNGAILIAT
PERBUP MENJEMBATANI PERIZINAN SEBELUM PERDA RDTRK
SUNGAILIAT DITETAPKAN
KAWASAN AGROPOLITAN PERBUP PERTAMA DI BABEL
KAWASAN MINAPOLITAN PERBUP PERTAMA DI BABEL
MASTERPLAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SK ANTISIPASI PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI
MASTERPLAN DAN DED PENGEMBANGAN TERMINAL
TIPE A DI AIR RUAI SUNGAILIAT
SK PERSIAPAN PEMBANGUNAN TERMINAL TERBESAR DI
BABEL, MENGHUBUNGKAN ANTAR PULAU, ANTAR
PROVINSI
MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
RSUD SUNGAILIAT
SK PERSIAPAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TYPE B/A,
PERTAMA DI BABEL
MASTERPLAN PENGEMBANGAN PASAR SEMI MODERN
SUNGAILIAT
SK PERSIAPAN PENGEMBANGAN PASAR
BKPRD SK 1. KORDINASI PENATAAN, PEMANFATAAN,
PENGENDALIAN RUANG, PERIZINAN, INSENTIF,
DISINSENTIF DAN SANKSI
2. PERTEMUAN SETIAP SABTU “MAJELIS SABTU”
KOMITMEN PENATAAN RUANG: AKAN
DILAKSANAKAN
PENATAAN RUANG SUBTANSI RENCANA REGULASI
RDTRK INDUSTRI MUARA
SUNGAI BATU RUSA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN
INDUSTRI SUNGAI BATURUSA
PERDA
RDTRK HINTERLAND
PANGKALPINANG PENATAAN RUANG DI PINGGIRAN
KOTA PANGKALPINANG YANG CEPAT
TUMBUH
PERDA
RDTRK CAGAR BUDAYA KOTA
KAPUR KAWASAN BUDAYA
PERDA
RDTRK HUTAN KONSERVASI
GUNUNG MARAS KAWASAN HUTAN KONSERVASI
PERDA
RDTRK STRATEGIS BALUN IJUK KAWASAN PENGEMBANGAN
KAMPUS UBB
PERDA
RDTRK KOTA BARU AIR ANYER KAWASAN WISATA DAN PEMUKIMAN
PERDA
RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU PULAU
KECIL KAB. BANGKA PENATAAN RUANG LAUT
PERDA
KOMITMEN PENATAAN RUANG: PERIZINAN
JENIS PERIZINAN/DOKUMEN REGULASI KETERANGAN
PENDELEGASIAN PENERBITAN PERIZINAN DALAM
PELAYANAN TERPADU
PERBUP KETERKAITAN RUANG DENGAN
LEMBAGA PERIZINAN
IZIN LOKASI PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN LOKASI USAHA
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
BANGUNAN GEDUNG PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN GANGGUAN PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN HO
IZIN USAHA PERKEBUNAN PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN
IZIN MENGGUNAKAN TANAH NEGARA PERDA MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
PERIZINAN MENGGUNAKAN TANAH
IZIN LINGKUNGAN PP MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
AMDAL
DOKUMEN LINGKUNGAN UKL DAN UPL PERBUP MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN
UKL-UPL
1.Identifikasi persoalan & problem
2. Perumusan Tujuan
3. Pengumpulan Data
4.a. Pengolahan dan Pengelolaan Data b. Penggambaran Keadaan Saat
ini
5. Analisis Data Dasar dan Prakiraan Berdasarkan
Kecenderungan yang ada
7. Peny. rencana struktur
dan pola ruang serta arahan
pemanfaatan ruang & arahan
pengend pemanfaatan ruang
8. Pelaksanaan program
Pemanfaatan ruang & pembiayaannya
9. Penetapan peraturan zonasi,
A. PERENCANAAN
TATA RUANG (1-7)
B. PEMANFAATAN RUANG
C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Perizinan, pemberian insentif &
Disinsentif, pengenaan sanksi
6. Perumusan konsepsi rencana struktur &
pola ruang berdasarkan
skenario prakiraan pengembangan.
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KAB. BANGKA
KEDUDUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
11
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan
Pemanfaatan
Pengenaan Sanksi
Peraturan Zonasi
Perizinan
Insentif & Disinsentif
Pengendalian Perencanaan
12
① Peraturan Zonasi (PERDA) ② Perizinan Pemanfaatan (PERDA)
③ Insentif & Disinsentif (PERBUP)
BENTUK PENERAPAN
④ Instrumen Sanksi (Perbup)
• Memberikan efek jera dan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang
• Berupa: sanksi administrasi, pidana, perdata
• Memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
• Perpajakan, fiskal, penyediaan infrastruktur, penghargaan
• Pembagian zonasi
• Ketentuan intensitas penggunaan lahan
• Ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat
• Peraturan zonasi pada tingkat advis planning dan rekomendasi perijinan
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAB. BANGKA
Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penerapan :
- Peraturan Zonasi
- Perizinan
- Pemberian Insentif dan Disinsentif,
- Pengenaan Sanksi
• Penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan
dalam RTRW Kab. Bangka dan RDTRK Sungailiat
• Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan
pengenaan sanksi
meliputIi
PERATURAN ZONASI
KABUPATEN BANGKA
ditetapkan
dengan
Perda RTRW Kab. Bangka
Perda RDTRK Sungailiat
• Ketentuan-ketentuan zonasi yang merupakan aturan peruntukan pada
setiap zona peruntukan.
memuat
a. Ketentuan teknis yang
disyaratkan dalam
pemberian izin
b. Ketentuan penetapan zona
yang mendapatkan insentif
dan dikenakan disinsentif
termasuk ketentuan rinci
teknis pelaksanaannya
c. Dasar penerapan sanksi
administratif
d. Ketentuan pengaturan
terhadap perubahan
peraturan zonasi
berfungsi
sebagai
Teks zonasi (zoning text) dan peta zonasi (zoning map), yang memuat ketentuan-
ketentuan:
1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang berisikan kegiatan yang
diperbolehkan, yang meliputi diperbolehkan tanpa syarat, diperbolehkan
dengan syarat, atau diperbolehkan dengan pengecualian; dan kegiatan yang
tidak diperbolehkan
2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekurang-kurangnya terdiri atas
koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum,
dan koefisien dasar hijau minimum
3. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal
4. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan
rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
lainnya
Kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten
PERATURAN ZONASI
dalam RTRW Bangka dan RDTRK Sungailiat
Pada skala peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000
POLA RUANG KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN BANGKA
POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN BANGKA
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT TAHUN 2014-2034
Perda Rencana Detail
Tata Ruang kecamatan
pertama di Indonesia
Ketentuan Peraturan Zonasi Kabupaten
Contoh : Kegiatan penambangan diizinkan secara terbatas di Kawasan Hutan Lindung, namun pemanfaatannya bersyarat tertentu di Kawasan Lindung lainnya.
ADVICE PLANNING 2014
No. Bulan Lokasi (Kecamatan) Diizinkan Tidak Diizinkan
1 Januari
Merawang 2 - Mendo Barat 4 -
Total 6 0
2 Februari Merawang - 1
Total 0 1
3 Maret
Merawang 1 - Pemali 1 -
Total 2 0
4 April
Sungailiat 2 - Merawang 4 - Pemali 1 -
Total 7 0
5 Mei
Merawang 1 1 Riau Silip 1 - Sungailiat 2 - Belinyu 1 -
Total 5 1
6 Juni
Mendo Barat 1 - Sungailiat 6 - Riau Silip 3 - Pemali 1 - Merawang - 1
Total 11 1
7 Juli
Merawang 1 - Sungailiat 2 -
Total 3 0
8 Agustus
Pemali 1 - Belinyu 2 - Sungailiat 4 -
Total 7 0
CONTOH KASUS ADVICE PLANNING
KEGIATAN ATAU USAHA ADVICE PLANNING
DIIZINKAN TIDAK DIIZINKAN
Perumahan atau Permukiman
Fredy Nenjaya (Perumahan)
PT. Matras Natur Resort (Resort di Hutan Produksi Konversi)
Industri CV. Ayi Jaya (Smelter) PT. Adhiguna Bangun Nusantara (Industri Kepelabuhan dan Terpadu di Laut), PT Mitra Sukses Globalindo (Smelter di Kawasan Perdagangan dan Jasa)
Pariwisata PT. Wattana Segar Alam (Hotel Bintang 3 di Kawasan Pariwisata, pengurangan luas lahan izin lokasi karena terkendala sempadan pantai)
PT. Sumampau Resort Bangka Lestari (Wisata Kebun Binatang di Kawasan Hutan Lindung)
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014
No No Surat Tanggal Surat Nama Pemohon Lokasi Kegiatan Kegiatan
1 050/12/Bappeda/2014 07 Januari 2014 PT Bangun Makmur Sejati Desa Air Anyir Kec Merawang Pengembangan Sektor Pariwisata, Hunian
dan Niaga
2 050/27/Bappeda/2014 16 Januari 2014 PT SSSS Desa Pagarawan Kec Merawang SPBU
3 050/34/Bappeda/2014 22 Januari 2014 PT SAML Desa Rukam, Penagan, Air Buluh, dan Dusun Bukit
Luwi Kec Mendo Barat Perkebunan Kelapa Sawit
4 050/59/Bappeda/2014 30 Januari 2014 PT Charoen Pokphand Jaya Farm Desa Labu Kec Puding Besar Peternakan Ayam
5 050/71/Bappeda/2014 05 Februari 2014 CV Eka Jaya Sakti Desa Baturusa Kec Merawang Agen LPG 3 Kg
6 050/76/Bappeda/2014 06 Februari 2014 PT Mitra Sukses Globalindo Desa Air Anyir Kec Merawang Smelter
7 050/82/Bappeda/2014 08 Februari 2014 CV Teratai Mandiri Lingkungan Air Merapin Kel Sri Menanti Kec Sungailiat Perdagangan Solar Industri
8 050/136/Bappeda/2014 22 Februari 2014 PT Mitra Sukses Globalindo Desa Air Anyir Kec Merawang Smelter
9 050/141/Bappeda/2014 11 Maret 2014 CV HM Sejahtera Desa Air Ruai Kec PemalI Perumahan
10 050/165/Bappeda/2014 17 Maret 2014 PT Bangun Makmur Sejati Desa Air Anyir Kec Merawang SEKEDAR INFORMASI
11 050/154.A/Bappeda/2014 01 April 2014 Kepala Disbudpar Kab Bangka TIDAK ADA SEKEDAR INFORMASI
12 050/157/Bappeda/2014 01 April 2014 PT Protelindo Lingk. Jelutung Kel Sinar Baru Kec Sungailiat Menara Telekomunikasi
13 050/172/Bappeda/2014 08 April 2014 PT SSSS Desa Pagarawan Kec Merawang SPBU
14 050/173.A/Bappeda/2014 14 April 2014 Polair Kep Babel Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang Dermaga dan Pos Polair Kep. Babel
15 050/165/Bappeda/2014 21 April 2014 PT Hokari Linex Pratama Desa Air Anyir Kec Merawang Tangki dan Dermaga
16 050/166/Bappeda/2014 21 April 2014 PT Hokari Linex Pratama Desa Air Anyir Kec Merawang Galangan Kapal (Docking)
17 050/181.A/Bappeda/2014 26 April 2014 Thomas Jusman Dusun I Desa Merawang Kec Merawang SEKEDAR INFORMASI
18 050/181.B/Bappeda/2014 28 April 2014 David Effendy Lingk Matras Kel Sinar Baru Kec Sungailiat SEKEDAR INFORMASI
19 050/0777/Bappeda/2014 06 Mei 2014 PT Sumampau Resort Bangka Lestari Desa Air Anyir Kec Merawang Wisata Kebun Binatang
20 050/0807/Bappeda/2014 30 April 2014 Ketua LCKI Kab Bangka Desa Air Duren Kec Pemali Cross Check HGU Perkebunan Sawit
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014 (LANJUTAN)
No No Surat Tanggal Surat Nama Pemohon Lokasi Kegiatan Kegiatan
21 050/1010/Bappeda/2014 24 Mei 2014 PT Bangka Mandiri Abadi Desa Cit Kec Riau Silip Pabrik Pengolahan Singkong
22 050/1011/Bappeda/2014 24 Mei 2014 CV Padang Bolak Jaya Kel Parit Padang Kec Sungailiat Perumahan
23 050/1012/Bappeda/2014 28 Mei 2014 Yusman Ngui Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec Merawang SEKEDAR INFORMASI
24 050/1013/Bappeda/2014 31 Mei 2014 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Pangkalpinang Jl Yos Sudarso Kel Air Jukung Kec Belinyu Gedung Kantor
25 050/1054/Bappeda/2014 13 Juni 2014 Fitria S.Sos Jl Ahmad Yani Kel Parit Padang Kec Sungailiat Klinik
26 050/1055/Bappeda/2014 12 Juni 2014 Fredy Nenjaya Jl Naga Kel Kuday Kec Sungailiat Perumahan
27 050/1056/Bappeda/2014 12 Juni 2014 Dra Nursaadah Jl Raya Pangkalpinang - Mentok Desa Kace Timur Kec
Mendo Barat SEKEDAR INFORMASI
28 050/1057/Bappeda/2014 21 Mei 2014 Djusman Kel Parit Padang Kec Sungailiat Hotel Tanjung Pesona
29 050/1104/Bappeda/2014 12 Juni 2014 Tjong Djun Khim Jl Pemuda N0 18 Kel Parit Padang Kec Sungailiat Rumah Toko
30 050/1106/Bappeda/2014 19 Juni 2014 Kepala Disperindagkop dan UMKM Kab
Bangka Kel Sungailiat Kec Sungailiat Pasar Modern
31 050/1107/Bappeda/2014 12 Juni 2014 Elvera Balqies SE Jl Ahmad Yani No 2 B Kel Parit Padang Kec Sungailiat Hotel Tri Mustika
32 050/1108/Bappeda/2014 23 Mei 2014 Drs H Zulkarnaen Karim MM Jl Ahmad Yani Kel Parit Padang Kec Sungailiat Minimarket
33 050/1110/Bappeda/2014 17 Juni 2014 PT Fenyen Agro Lestari Desa Cit Kec Riau Silip Perkebunan Kelapa Sawit
34 050/1111/Bappeda/2014 18 Juni 2014 PT Fenyen Agro Lestari Desa Pugul Kec Riau Silip Perkebunan Kelapa Sawit
35 050/1112/Bappeda/2014 17 Juni 2014 PT Fenyen Agro Lestari Desa Cit dan Desa Silip Kec Riau Silip Perkebunan Kelapa Sawit
36 050/1202/Bappeda/2014 26 Juni 2014 Muhammad Pahrevi SE Desa Air Ruai Kec Pemali Perumahan
37 050/1203/Bappeda/2014 30 Juni 2014 PT Adhiguna Bangun Nusantara TIDAK ADA Industri Kepelabuhan dan Industri
Terpadu
38 050/1216/Bappeda/2014 12 Juli 2014 PT Sarana Proteindo Utama Desa Pagarawan Kec Merawang Peternakan Ayam Pedaging
39 050/1217/Bappeda/2014 10 Juli 2014 PT Jasmine Ratu Oil Lingk Lubuk Kelik Kel Parit Padang Kec Sungailiat Tempat Parkir Mobil Tangki BBM
40 050/1279/Bappeda/2014 04 Agustus 2014 CV Nurjanah Dusun Sigambir Desa Air Ruai Kec Pemali Pemurnian Bijih Timah
No No Surat Tanggal Surat Nama Pemohon Lokasi Kegiatan Kegiatan
41 050/1281/Bappeda/2014 18 Juli 2014 Kepala KPT Kab Bangka Jl Sam Ratulangi Kel Sri Menanti Kec Sungailiat Pengisian Ulang Oksigen
42 050/1282/Bappeda/2014 04 Agustus 2014 PT Permata Prima Lestari Desa Riding Panjang Kec Belinyu Penambangan Batu Granit
43 050/1292/Bappeda/2014 06 Agustus 2014 Klara Stevanny Lingk Air Kenanga Kel Kenanga Kec Sungailiat Hotel
44 050/1293/Bappeda/2014 04 Agustus 2014 Plt. Sekda Kab Bangka Jl Raya Matras Kel Sinar Baru Kec Sungailiat Kawasan Wisata Pantai Matras
45 050/1296/Bappeda/2014 06 Agustus 2014 CV Putra Kencana Jl TPA Kenanga Lingk Kenanga Kel Kenanga Kec
Sungailiat Pemurnian Bijih Timah
46 050/1301/Bappeda/2014 07 Agustus 2014 PT Wattana Segar Alam Lingk Rambak Kel Parit Padang Kec Sungailiat Hotel Bintang 3
47 050/1323/Bappeda/2014 09 Agustus 2014 Lanal Bangka Belitung Jl. Tanjung gudang Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Sertifikasi tanah Aset Lanal Babel
48 050/1456/Bappeda/2014 26 Agustus 2014 PT Fast Food Indonesia, Tbk Jl Jend Sudirman Kel Sungailiat Kec Sungailiat Restoran Cepat Saji Kentucky Fried
Chicken
49 050/1457/Bappeda/2014 26 Agustus 2014 CV Dewa Putra Bangka Jl Raya Sungailiat-Pangkalpinang Kec Merawang Smelter
ADVICE PLANNING YANG SUDAH DIKELUARKAN PADA TAHUN 2014 (LANJUTAN)
PERIZINAN
• Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan
ruang
• Menghindari dampak negatif pemanfaatan ruang
• Melindungi kepentingan umum
Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga setiap
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang maksud
• Oleh Pemkab Bangka
• Kepada Calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan
pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan
rencana pola ruang
• Izin Lokasi
• Izin Lingkungan (HO, AMDAL, RKL, UKL)
• Izin penggunaan pemanfaatan tanah
• Izin mendirikan bangunan
• Izin usaha perkebunan
• Izin pemanfaatan hutan
• Izin mengunakan tanah negara
IZIN PEMANFAATAN RUANG
tujuan
diberikan
terdiri atas
Mekanisme perijinan adalah sebagai unsur
terdepan dalam pengendalian pemanfaatan
TATA CARA PENGENDALIAN MELALUI PERIZINAN
SKPD
ANGGOTA
BKPRD
CAMAT KPT BAG. PERTANAH
AN
Izin Usaha
IPB
Wajib
AMDAL
IMB
Ijin Lokasi dll Ijin
Peruntukan
Lahan
Planning
Permit
Masyarakat/
badan
usaha
Permohonan
Operasi
Kegiatan
BLH SATPOL
PP
ANDAL
RKL/RPL
Tanpa
ANDAL
UPL/UKL
Hak Atas
Tanah
HO/IUUG
ITU
Izin
Usaha/Izin
Tetap
REKAPITULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TAHUN 2013
No. Bulan Jenis Bangunan Jumlah No. Bulan Jenis Bangunan Jumlah
1 Januari
Rumah Tinggal 6
7 Juli
Rumah tinggal 9
Rumah Toko 2 Kantor -
Perumahan 2 Rumah Toko -
Kantor 1 Perumahan 4
Bangunan Lainnya - Bangunan Lainnya -
Total 11 Total 13
2 Februari
Rumah Tinggal 2
8 Agustus
Rumah Tinggal 2
Rumah Toko 3 Rumah Toko 10
Perumahan 1 Perumahan 1
Kantor 1 Kantor 1
Bangunan Lainnya - Bangunan Lainnya 1
Total 7 Total 15
3 Maret
Rumah tinggal 3
9 September
Rumah Tinggal 15
Rumah Toko 2 Rumah Toko 17
Perumahan - Perumahan -
Kantor 1 Kantor -
Bangunan Lainnya - Bangunan Lainnya 1
Total 6 Total 32
4 April
Rumah tinggal 9
10 Oktober
Rumah tinggal 6
Rumah Toko 6 Rumah Toko -
Perumahan - Perumahan 1
Kantor 1 Kantor 1
Bangunan Lainnya - Bangunan Lainnya 2
Total 16 Total 10
5 Mei
Rumah tinggal -
11 November
Rumah tinggal 10
Rumah Toko - Rumah Toko 2
Perumahan - Perumahan -
Kantor - Kantor 4
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya 4
Total - Total 20
6 Juni
Rumah tinggal 9
12 Mei
Rumah tinggal 4
Kantor - Rumah Toko 3
Rumah Toko - Perumahan 4
Perumahan 4 Kantor -
Bangunan Lainnya - Bangunan Lainnya -
Total 13 Total 11
REKAPITULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA TAHUN 2014
NO BULAN JENIS BANGUNAN JUMLAH NO BULAN JENIS BANGUNAN JUMLAH NO BULAN JENIS BANGUNAN JUMLAH
1 Januari
Rumah Tinggal 1
4 April
Bangunan Lainnya 7
7 Juli
Bangunan Lainnya 6
Kantor 1 Perumahan 10 Rumah Tinggal 3
Bangunan Lainnya 2 Rumah Toko 4 Perumahan 25
Perumahan 22 Hotel 1 Rumah Toko 5
Total 26 Rumah Tinggal 2 Total 39
2 Februari
Bangunan Lainnya 1
5
Total 24
8 Agustus
Perumahan 12
Perumahan 11
Mei
Bangunan Lainnya 8 Bangunan Lainnya 4
Rumah Toko 15 Perumahan 3 Rumah Tinggal 4
Kantor 2 Rumah Tinggal 1 Kantor 1
Total 29 Rumah Toko 2 Total 21
3 Maret
Perumahan 15 Total 14
9 September
Bangunan Lainnya 3
Kantor 4
6 Juni
Kantor 2 Kantor 4
Rumah Toko 6 Rumah Tinggal 3 Perumahan 2
Rumah Tinggal 1 Bangunan Lainnya 2 Total 9
Toko 2 Perumahan 1
Bangunan Lainnya 1 Rumah Toko 6
Total 29 Total 14
REKAPITULASI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2013
No. BULAN JENIS
USAHA JUMLAH No. BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH No. BULAN JENIS
USAHA JUMLAH No. BULAN
JENIS USAHA
JUMLAH
1 Januari
Kecil 5
4 April
Kecil 8
7 Juli
Kecil 9
10 Oktober
Kecil 2
Sedang 11 Sedang 9 Sedang 25 Sedang 17
Besar 2 Besar 3 Besar 10 Besar 9
Total 18 Total 20 Total 44 Total 28
2 Februari
Kecil 3
5 Mei
Kecil 3
8 Agustus
Kecil 1
11 Nopember
Kecil 11
Sedang 6 Sedang 11 Sedang 5 Sedang 14
Besar - Besar 7 Besar 5 Besar 5
Total 9 Total 21 Total 11 Total 30
3 Maret
Kecil 3
6 Juni
Kecil 4
9 September
Kecil 4
12 Desember
Kecil 3
Sedang 3 Sedang 8 Sedang 19 Sedang 8
Besar 3 Besar 7 Besar 20 Besar 6
Total 9 Total 19 Total 43 Total 17
REKAPITULASI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2014
No. BULAN JENIS USAHA JUMLAH No. BULAN JENIS USAHA JUMLAH No. BULAN JENIS USAHA JUMLAH
1 Januari
Kecil 2
4 April
Kecil 10
7 Juli
Kecil 3
Sedang 1 Sedang 15 Sedang 5
Besar - Besar 16 Besar 8
Total 3 Total 41 Total 16
2 Februari
Kecil 12
5 Mei
Kecil 9
8 Agustus
Kecil 3
Sedang 4 Sedang 19 Sedang 7
Besar 1 Besar 10 Besar 8
Total 17 Total 38 Total 18
3 Maret
Kecil 13
6 Juni
Kecil 7
9 September
Kecil 5
Sedang 13 Sedang 8 Sedang 1
Besar 7 Besar 9 Besar 6
Total 33 Total 24 Total 12
Rekapitulasi Izin Lokasi Tahun 2013
NO BULAN JENIS USAHA JUMLAH NO BULAN JENIS USAHA JUMLAH
6 Juni Pabrik 1
10
Oktober Rumah Sakit 1
Total 1
Total 1
7 Juli Pabrik 1
11 November - -
Total 1 Total 0
8 Agustus - -
12 Desember
Perumahan 3
Total 0 Pabrik 1
9 September Perkebunan 1 Total 4
Total 1
Rekapitulasi Izin Lokasi Tahun 2014
NO BULAN JENIS BANGUNAN JUMLAH NO BULAN JENIS BANGUNAN JUMLAH
1 Mei
Perumahan 4 4 Agustus
Perumahan 1
Pabrik 1 Total 1
Total 5
5 September
Pabrik 1
2 Juni Perumahan 2 Perumahan 2
Total 2 Total 3
3 Juli Perumahan 1
Total 1
REKAPITULASI IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2009 s/d 2013
TAHUN KECAMATAN LUAS (hektar) 2009 Puding Besar 50
2010 Bakam 82 Mendo Barat 2060.28
2011 Riau Silip 8708 Mendo Barat 2509.8 Belinyu 200
2012 Riau Silip 1859
2013
Belinyu 9628.8 Riau Silip 5043.8 Mendo Barat 1064 Merawang 100
Total 31305.68
01
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF
PERBUP NO 19 THN 2014
• Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam
rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata
ruang;
• Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan
dengan rencana tata ruang; dan
• Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang.
TUJUAN
• Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang
pada kawasan yang didorong pengembangannya
Perangkat/upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dg RTR
diatur
oleh
merupakan
02
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
• Insentif fiskal, dapat berupa:
o pemberian keringanan pajak dan Retribusi
• Insentif non fiskal, dapat berupa:
o kemudahan perizinan
o penyediaan prasarana dan sarana umum
o penghargaan dari pemkab dan/atau
publisitas atau promosi
PEMBERIAN
INSENTIF
• Pemkab Bangka ke masyarakat Pemanfaat Ruang
• BKPRD
• KPT
• DPPKAD
tata cara
• Disnsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya
• Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak
orang
Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yg tidak sejalan
dg RTR
diatur
oleh
merupakan
04
PENGENAAN DISINSENTIF
• Disinsentif fiskal, dapat berupa:
o pengenaan pajak dan retribusi lebihti nggi
• Disinsentif non fiskal, dapat berupa:
o kewajiban memberi kompensasi
o persyaratan khusus dalam perizinan
o pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
infrastruktur, dan/atau
o pemberian status tertentu dari pemerintah
PENGENAAN
DISINSENTIF
• Pemerintah / pemerintah daerah ke masyarakat
• BKPRD
• KPT
• DPPKAD
tata cara
Insentif Jenis Tindakan BKPRD
Fiskal pemberian keringanan pajak Belum pernah
pengurangan retribusi Belum pernah
Non Fiskal pemberian kompensasi Belum pernah
kemudahan perizinan Bebas izin gangguan untuk usaha industrui dikawasan industri
sewa ruang Sewa ruang kegiatan smelter di kawasan industri , BOT
urun saham BOT
penyediaan prasarana dan sarana Pembangunan jalan & drainase di kawasan Perumahan yang sesuai dengan penataan ruang
penghargaan Akan diberikan setiap awal tahun
publikasi atau promosi Akan diberikan setiap awal tahun
Ketentuan Pemberian Insentif
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Disinsentif Jenis Tindakan BKPRD
Fiskal pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi Belum pernah
Non Fiskal
kewajiban memberi kompensasi Belum pernah
pensyaratan khusus dalam perizinan Belum pernah
kewajiban memberi imbalan; Belum pernah
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Belum pernah
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan RTR & peraturan zonasi
Ps. 63
Sanksi
Administratif Sanksi Pidana
Ps. 69
peringatan tertulis
penghentian sementara
kegiatan
penghentian sementara
pelayanan umum
penutupan lokasi
pencabutan izin
pembatalan izin
pembongkaran bangunan
pemulihan fungsi ruang;
dan/atau
Pidana Pokok:
Penjara
Denda
Pidana Tambahan
Pemberhentian secara
tidak hormat dari
jabatannya
Pencabutan izin usaha
Pencabutan status badan
hukum
Sanksi Perdata
Tindak pidana yang
menimbulkan
kerugian secara
perdata
PENGENAAN SANKSI
Sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Penghentian sementara kegiatan: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Pencabutan izin: contoh pencabutan sebagian izin lokasi PT. GML Pembatalan izin: contoh izin lokasi PT. Adhiguna Bangun Nusantara Pemulihan fungsi ruang: contoh Pemulihan Fungsi dari eks tambang menjadi Ruang Terbuka Hijau oleh Perusahaan Pertambangan
Ketentuan Sanksi oleh BKPRD
Melaporkan terjadinya
pelanggaran Menerima laporan
dari masyarakat
Melakukan
identifikasi
pelanggaran/
pemantauan
Meneri-
ma
laporan
Membentuk Tim penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dari dinas teknis /instansi terkait
Melakukan
penyidikan
di
lapangan
Merumuskan bentuk
penertiban
Mengevaluasi penyimpangan pemanfaatan ruang
Mengusulkan
bentuk
penertiban
Menentukan bentuk sanksi yang sebaiknya diterapkan
Sanksi administrasi perdata, pidana Pelaksanaan sanksi
Menerima sanksi
Memutus-
kan perkara
pidana/
perdata
Pelaporan
Pemantauan
Evaluasi
Penertiban
TATA CARA/PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN RUANG
Masyarakat Asosiasi
Profesi DPRD CAMAT/
lLURAH
SKPD Bupati BKPRD POLISI &
POL PP BiAG
Hukum
Tim
Penertiban
Melakukan pemantauan
Usulan bentuk sanksi
Sanksi karena kesalahan institusi
melalui Badan Pengawas Daerah
POLA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Proses Bentuk Peran Serta Instansi Pendukung
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Memberikan masukan/laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan/ penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana yang telah disepakati
BKPRD
Penertiban Memberikan usulan bentuk-bentuk penertiban (sanksi administrasi, perdata/pidana).
Menerima sanksi (administrasi, perdata/pidana) bila melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang
BKPRD KEPOLISIAN PENGADILAN
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penertiban
Pelaku
Pembangunan
POL PP, Polisi Masyarakat
Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
Pemikiran, pertimbangan, dan usulan sanksi
Pemberian sanksi: Administrasi.
Perdata. Pidana Menerima Sanksi
BKPRD Bag Hukum
Menentukan
bentuk Sanksi
Pelaku Pembangunan Masyarakat
Pemanfaatan
Ruang Pemantauan
Pelaksanaan
Informasi dan laporan
perubahan/penyim-
pangan pemanfaatan
ruang
Penelitian (evaluasi)
terhadap laporan
penyimpangan
pemanfaatan ruang
BKPRD
Pemantauan
Pelaksanaan
PEMANFAATAN RUANG
Mempersiapkan kebijaksanaan (pengaturan) sesuai rencana tata ruang : BUPATI, BKPRD
Penetapan kebijakan insentif dan disinsentif; BUPATI, BKPRD
Penjabaran dalam dokumen pembangunan: BAPPEDA, BKPRD
Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya: LINTAS SKPD, BKPRD
Pola pemanfaatan ruang: KPT, LINTAS SKPD, BKPRD.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penyisikan.
BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penertiban
Pelaporan : BAPPEDA
PemantauaN : LINTAS SKPD
Evaluasi : BKPRD, BAPPEDA
Penertiban : BKPRD, POL PP & KEPOLISIAN
KELEMBAGAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Dukungan Kelembagaan Fungsi
Camat/Lurah
BKPRD - Asist. Perekonomian dan Pembangunan - Bappeda - Dinas Pertambangan dan Energi - Disperindagkop dan UMKM - Badan Lingkungan Hidup - Adm Pertanahan Setda - DishubKominfo - Dishutbun - Dinas PU - Dinas Kelautan dan Perikanan - Disbudpar - Dinas Pertanian dan Peternakan - Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kantor Satpol PP Polisi BKPRD
Sebagai pemberi rekomendasi awal • Pengajuan Advice Planning kepada Ketua BKPRD dari pemohon • Disposisi untuk survei pengecekan kelapangan oleh Tim Tata Ruang Bappeda Kab. Bangka : - Pengambilan titik Koordinat - Pengumpulan data terkait status lahan & identifikasi usaha yang diajukan • Memberikan keputusan atas pengajuan advice planning dengan kajian teknis melalui rapat pembahasan yang dihadiri oleh seluruh Tim BKPRD (SK Bupati Bangka Nomor 188.45/445/Bappeda/2014 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bangka) • Diterus ke KPT & SKPD teknis sebagai dasar tindak lanjut administrasi perizinan • Sebagai Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENATAAN RUANG 2014
NO SKPD NAMA KEGIATAN ALOKASI DANA
1. Dinas PU Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rp. 1.181.670.000,- Rp. 455.754.000,-
2. Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
Rp. 873.811.200,- Rp. 340.558.500,- Rp. 457.067.000,- Rp. 13.277.000,-
3. Kantor Pelayanan Terpadu Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik
Rp. 61.485.000,-
4. Disperindagkop dan UMKM
Program Perencanaan Tata Ruang Master Plan Kawasan Industri Jelitik
Rp. 200.577.500,-
5. Bappeda Kab & Prov Program Penyusunan RDTR Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Rp. 1.072.652.500,- Rp. 85.377.500,-
6. Kantor Satpol PP Pengawasan dan Pengamanan Perda Rp. 2.887.806.000,-