analisis pengelolaan terumbu karang pada kawasan konservasi laut ...
PENGELOLAAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN LAUT … Zulficar Mochtar.pdf80% industri dan 75% kota besar...
Transcript of PENGELOLAAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN LAUT … Zulficar Mochtar.pdf80% industri dan 75% kota besar...
PENGELOLAAN DAN TANTANGAN
PENGELOLAAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN
Disampaikan oleh M. Zulficar Mochtar
KEPALA BADAN RISER DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
.
POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BESAR
“Laut adalah masa
depan bangsa”~Joko Widodo~
33Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id
Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara
Maritim. Samudera, Laut Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban kita.
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi
selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe,
di Laut Justru Kita Jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali
lagi membahana.
Pidato Pelantikan Presiden
Joko Widodo
20 Oktober 2014
POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN
44
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id
Lanjutan….
INDONESIA TELAH MELAPORKAN 16,056PULAU KE PBB
95.181 km panjang pantai (ke-2 di dunia)
5,8 juta km2 (2/3 dari seluruh wilayah NKRI)
80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir
60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di laut
9,1 miliar barel cadangan minyak bumi di laut
POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN
5
• Indonesia dikenal sebagai Marine
Mega-Biodiversity terbesar di
dunia:- 8.500 species ikan, merupakan 37%
dari spesies ikan dunia.
- 555 species rumput laut.
- 950 species biota terumbu karang.
• Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia
adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun.
• Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta
hektar.
• Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta
hektar.
5Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id
Lanjutan….
The 1982United NationsConvention on the Law of the Sea
Negara Kepulauan,Negara Maritim,
Poros Maritim Dunia
“ “
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id6
MISI KKP
TRISAKTI & NAWA CITA
LAUTADALAH
MASA DEPAN
BANGSA
VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan
perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional
1. Kedaulatan
2. Keberlanjutan
3. Kesejahteraan
12%Pertumbuhan
PDB Perikanan(2019)Produksi
Ekspor
Konsumsi Ikan
Pendapatan
88Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 | www.kkp.go.id
POTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM
negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil.
Posisi Geografis Laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samuderasekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadiperdagangan internasional
sumber daya kelautan dan perikananyang potensial.
.
IRONI NEGARA KEPULAUAN
Potensi Laut Indonesia Besar, Namun Belum Teroptimalkan
10
Dua pertiga wilayah NKRI adalah laut (5,8 juta km2) dan garis panjang pantainya terbesar ke-2 di dunia (95.181 km)
Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ketentuan 1982 LOSC
Gambaran Kemiskinan & Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
11
.
2012 2013 2014 2015 2016
Kemiskinan Relatif
(% penduduk) 11.7 11.5 11.0 11.2 10.9¹
Kemiskinan Absolut
(juta orang) 29 29 28 29 28¹
Koefisien Gini
Gini Rasio0.41 0.41 0.41 0.40 0.39¹
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Statistik Kemiskinan & Pemerataan
Pendapatan di Indonesia
Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif
Tinggi (persen)
Provinsi Orang Miskin¹
Papua 28.5%
Papua Barat 25.4%
Nusa Tenggara Timur 22.2%
Maluku 19.2%
Gorontalo 17.7%
Provinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut
Tinggi (juta orang)
Provinsi Orang Miskin
Jawa Timur 4.78
Jawa Tengah 4.51
Jawa Barat 4.49
Sumatra Utara 1.51
Nusa Tenggara Timur 1.16
¹ persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan Maret 2016
1,600,000
868,414
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2003 2013
Usaha Penangkapan Ikan
Dalam 10 Tahun Terakhir, Mata Pencaharian Nelayan Menghilang
12
Terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Nelayan dalam Sensus Pertanian BPS
Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan 2003-2013
Sumber: Sensus Pertanian BPS 2003 & 2013
Turun
44,9 %Nelayan pintur kepiting
Nelayan ketinting
Satu dari Tiga Anak Indonesia Mengalami Stunting
13
Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak
Kondisi Kekurangan Gizi di Indonesia
Indikator 2007 2010 2013
Prevalensi anak balita yang
pendek 36,8 35,6 37.2
Prevalensi anak balita yang
kurus & sangat kurus13,6 13,3 12,1
Prevalensi bayi lahir dengan
berat badan rendah (BBLR) <
2500 gr
11,5 11,1 10,2
Sumber: Riskesdas, 2013
Children from a traditional village in Sumba Island, East Nusa Tenggara.
©UNICEFIndonesia/2014/Hasan
Hampir 9 juta anak Indonesia
di bawah 5 tahun terlalu
pendek untuk usianya
Mayoritas Nelayan di Indonesia adalan Nelayan Kecil
14
Kapal Ikan eks-asing hanya sebagian kecil dari armada kapal perikanan di Indonesia
< 5 GT69%
5 - 10 GT
19%
10 - 20 GT6%
20 - 30 GT4%
> 30 GT2%
Kapal Domestik
72%
Kapal Eks
Asing28%
Perahu Tanpa Motor27%
Perau Motor
Tempel
41%
Kapal Motor32%
Armada Perikanan
NasionalArmada Kapal Motor Kapal Motor > 30 GT
Sumber: Buku Statistik Perikanan Tangkap, 2013
Trend Konsumsi Ikan Memberi Tekanan Masuknya Kapal Asing di Indonesia
15
Berkurangnya stock ikan di wilayah lain juga memberikan tekanan bagi kapal asing masuk ke perairan Indonesia
Pemanasan global berpotensi mengakibatkan jumlah stok ikan
di perairan Asia Tenggara turun antara 10% - 30% pada tahun
2050. Namun, khususnya di perairan laut sekitar Thailand dan
Indonesia, penurunan stok ikan jauh lebih dramatis, yakni
mencapai lebih dari 40% di periode yang sama.
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Emptying-seas-
mounting-tensions-in-fish-hungry-Asia2
http://thediplomat.com/2016/11/the-secret-driver-of-the-south-china-sea-
disputes-chinas-hunger-for-fish/
• RRT beranggapan bahwa sumber daya ikan di perairannya
sangat sedikit sehingga RRT memaksa industri perikanannya
untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah perairan
teritorial jurisdiksi negara lain.
• Pemerintah RRT terpaksa menerapkan kebijakan yang tidak
popular, antara lain mewajibkan kapal-kapal ikan RRT
untuk mengurangi jumlahnya hingga 3% di beberapa
provinsi dan memberlakukan zero-growth mandate di
industri perikanan di Hainan, sebuah pulau di Cina yang
menjadi gerbang ke Laut Cina Selatan.
• Sebanyak 55% kapal ikan dunia beroperasi di wilayah Laut
Cina Selatan, di mana mayoritasnya dimiliki oleh RRT yang
banyak memberikan subsidi bagi negaranya
Kasus Bitung: Terungkapnya Transshipment ke General Santos
16
Hasil tangkapan di Laut Sulawesi selama ini dilarikan ke Mindanao, Filipina
Pengakuan ABK Filipina di Bitung
“More than 100 fishing companies have already
slowed down or ceased operations due to the
fishing ban imposed by Indonesia on its waters
where most companies have fishing concession”
- Philippine Exporters Confederation Mindanao Regionhttp://www.philstar.com/business/2016/03/07/1560129/mindanao-fishery-sector-needs-
funding-export
• Lebih dari 50% perusahaan perikanan di
Pelabuhan General Santos, Filipina telah
menutup usahanya;
• Perusahaan tsb termasuk: 1) RD Tuna Ventures,
Inc., 2) San Andres Fishing Industries, Inc., 3)
Santa Monica, Inc., 4) Pamalario, Inc., 5)
Starcky Ventures, Inc., 6) Virgo, Inc., 7) Kemball,
Inc.
• Dari ikan yang ditangkap, berlaku “prinsip
1:3”, yaitu 1 ikan didaratkan di Bitung, 3
didaratkan di General Santos
• Laut Filipina telah lama over fishing akibat
jumlah kapal purse seine yang terlalu besar di
perairan Filipina, sehingga mereka menangkap
di Laut Indonesia, terutama yang memiliki
rumpon di wilayah Laut Batang Dua, Manado
Tua, Laut Irian, Laut Tahuna.
Kasus Ambon: Terungkapnya Praktek Perdagangan Orang
oleh Kapal Eks-Thailand
17
Pasokan bahan baku industri perikanan Thailand ditelusuri banyak hasil IUUF di Ambon & Laut Arafura
• Terdapat 156 kapal eks-asing (mayoritas dari Thailand) yang
terdaftar di PP Ambon
• Tiga perusahaan sedang dalam proses penyidikan
• Ketiga perusahaan terlibat kasus penggunaan tenaga kerja asing
tanpa izin. Direktur ketiga perusahaan telah ditetapkan sebagai
tersangka dan petunjuk jaksa meminta seluruh kapal disita.
Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih dalam
penyidikan.
Pendapatan 2014
Thai Union Group PCL
US$ 3,44 Milyar
PAD Perikanan 2014
Provinsi Maluku
Rp. 11,6 Milyar
(US$ 860 ribu)
Breeding ground tuna dunia
berada di wiayah perairan dekat
Maluku (WPP 714-715)
Thai Union adalah perusahaan
pengalengan tuna terbesar di dunia, 44%
hasil penjualannya adalah produk tuna
Kasus Merauke: Terungkapnya Kerugian Negara yang Besar
18
Papua tidak pernah mendapatkan keuntungan ekonomis dari beroperasinya Perusahaan Perikanan RRT di Merauke
Satuan dalam Juta USD
Sumber: Pingtan Marine Enterprise Ltd., 10-Q May 10, 2016
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
2011 2012 2013 2014
Penerimaan Daerah untukSektor Perikanan di Provinsi
Papua 2011-2014
Satuan dalam Rupiah
Sumber: Biro Keuangan KKP, 2015
Laporan Keuangan Hasil Operasi Pingtan Marine Enterprise Ltd 2010-2016*
Pendapatan perusahaan di tahun 2015-2016 menurun drastis semenjak diberlakukannya
Moratorium Izin Kapal Eks-Asing. Dalam investor presentation Pingtan Marine Enterprise
menyatakan operasi per kapal per tahun bisa meraup keuntungan bersih (net income) US$
800 ribu-1 juta (>Rp. 10 Milyar). Sebelum moratorium ada 156 kapal yang beroperasi (>Rp.
1,5 T per tahun).
Data PAD Sektor Perikanan di Merauke tidak
tersedia. Untuk Provinsi Papua, PAD perikiraan
yang diterima tahun 2014 hanya Rp. 1,3 Milyar
.
TANTANGAN KE DEPAN
Konsumsi Ikan Dunia yang Tinggi Namun Stock Ikan Menipis,
Memberi Tekanan Masuknya Kapal Asing di Indonesia
20
Konsumsi Ikan di RRT & China Maritime Militia Moratorium Penangkapan Ikan di Thailand & RRT
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id21
INDONESIA HARUS MENJAGA POTENSI PERIKANAN DARI KERUGIAN
ILLEGAL, UNREPORTED & UNREGULATED FISHING (IUUF)
IUU Fishing secara umum berkontribusi
terhadap 10% sampai 22% total
produksi perikanan dunia.2
Dampak negatif pada ekosistem
kelautan dan populasi kehidupan laut
sangat besar.4 Beberapa wilayah
penangkapan ikan di laut Indonesia
telah dikeruk habis dan kegiatan IUU
Fishing telah merusak ekosistem laut.
Indonesia telah mengalami kerugian
hingga US$ 20 miliar per tahun karena
IUU Fishing, yang juga mengancam
65% terumbu karang Indonesia5, lebih
dari 85% stok ikan global at risk,6 dan
dampak buruk terhadap kegiatan
perekonomian nelayan berskala kecil.
Sumber:2MRAG Ltd., 2009 dikutip oleh Sander et al. 2014:1144Sander et al. 2014:1145Managing Director and Chief of Operating Officer of the World Bank (2015)6WWF (Oktober 2015), More Than 85 Percent of Global Fish Stocks Are at Significant Risk of Illegal Fishing –
WWF Report. Tersedia di link: https://www.worldwildlife.org/press-releases/more-than-85-percent-of-global-
fish-stocks-are-at-significant-risk-of-illegal-fishing-wwf-report
Kerugian Ekonomi IUU Fishing Pendaratan Skipjack (ton)
Sumber: FAO Fishtat
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Year
China Indonesia Philippines
-
50,000
100,000
150,000
200,000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Year
Indonesia Philippines
Pendaratan Yellowfin Tuna (ton)
22…
Kisah Nelayan mengenai “Kota di tengah Laut”Banyaknya kapal asing yang menangkap di Laut Arafura terlihat dari terang lampu yang ditangkap citra satelit NASA.
Semenjak moratorium kapal asing, nelayan lokal yang mengisi wilayah penangkapan WPP 718
Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2016 (NASA)Gambar Satelit Malam Hari, Akuisisi Tahun 2012 (NASA)
Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Juli 2014 (Sebelum Moratorium)
23
…
Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017
AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :
Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Oktober-Desember 2014 (Sesudah Moratorium)
24
…
Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017
AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :
Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Maret 2015 (Sesudah Moratorium)
25
…
Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017
AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :
Dugaan Potensi IUUF di WPPNRI 718 Periode Januari-Maret 2017 (Sesudah Moratorium)
26
…
Sumber: Analisis dari Global Fishing Watch, 2017
AIS Fishing Activity (Kapal Ikan Asing) Indonesian VMS Fishing Activity (Kapal Ikan Nasional)Keterangan :
27
Di Beberapa WPP, Stock Alam Ikan Karang sudah “Merah & Kuning”Apabila tidak dimonitor dengan ketat, benih alam sumber produksi budidaya kerapu akan menurun
Sumber: Badan Penelitian & Pengembangan Kelautan & Perikanan, 2016
Kelompok Ikan Karang Konsumsi
Ekor kuning/Pisang-pisang, Ikan napoleon, kerapu karang,
kerapu bebek, kerapu balong, kerapu lumpur, kerapu sunu,
beronang lingkis, beronang kuning, ikan beronang
WPP-RI 571
Jenis Ikan Status
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 572
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 573
Jenis IkanStatu
s Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 711
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 712
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 713
Jenis Ikan Status
Stok
IKAN KARANGWPP-RI 714
Jenis Ikan Status
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 715
Jenis Ikan Status
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 716
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 717
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
WPP-RI 718
Jenis IkanStatus
Stok
IKAN KARANG
Over-exploited
Fully-exploited
Moderate
Status Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan Karang Konsumsi
28
Penangkapan Ikan Kerapu Benih Alam banyak Terindikasi Destructive FishingNelayan banyak menggunakan sianida dan bom terumbu karang agar nilai jual ikan tetap tinggi
Nilai jual ikan karang hidup lebih tinggi apabila
dalam keadaan utuh sempurna*
Untuk profit jangka pendek, nelayan lebih
mudah memancing ikan karang hidup dengan
bius sianida dan bom
Komoditas Harga/kg (Rp.)
Makarel spanyol 42,000
Pakol 24,000
Kerapu sunu hidup (pasar lokal) 360,000
Kerapu sunu hidup (Hong Kong) 1,200,000
Kerapu sunu mati 1/3 dari kondisi hidup
Sumber:
- “Kisah Dua Ikan: Pancing Sianida dan Para Bos Asing di Pesisir Sulawesi”, Mongabay,
http://www.mongabay.co.id/2014/07/12/kisah-dua-ikan-pancing-sianida-dan-para-bos-asing-di-
pesisir-sulawesi-bagian-i/
- Koeshendrajana & Hartono, “Indonesian live reef fish industry: status, problems and possible
future direction”, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/118340/3/WP60%20Part%202.pdf
Penggunaan sianida dan bom merusak terumbu
karang sebagai habitat dan tempat reproduksi ikan
Indonesia akan mengalami kerugian ekonomis
jangka panjang karena kerusakan terumbu
karang
1
2
3
4
29.
Peta Sebaran Daerah Destructive Fishing Di IndonesiaTeridentifikasi sebanyak 53 kota lokasi rawan kegiatan Destruktif Fishing dengan berbagai tingkatan mulai dari tinggi, sedang
dan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
30.
Peta Sebaran Daerah Destructive Fishing Di IndonesiaTeridentifikasi sebanyak 53 kota lokasi rawan kegiatan Destruktif Fishing dengan berbagai tingkatan mulai dari tinggi, sedang
dan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Jalur Masuknya bahan baku “Ämonium Nitrat”
A. Jalur dari Malaysia Timur (Tawao)
B. Jalur dari Malaysia Barat (Pasir Gading)
• Jenis-Jenis hasil Ikan pengeboman yaitu:
Ikan Demersal: baronang, ekor kuning, kakap, kakap merah,
katombo, tawassang, ande-ande, ciko-ciko, kaneke, kerapu,
kerapu tikus, napoleon, lobster, kerapu sunu.
Ikan Pelagis: Banyaran, Belanak, Pepetek, Kue, Commo-
commo, ikan merah, garanggang, laying, lemuru, teri,
cakalang, layer, moa, pari, tenggiri dan tuna
Latar Belakang Penangkapan Ikan Dengan Destructive
Fishing :
• Pengeboman banyak dilakukan di kawasan terumbu karang
dengan alasan:
Terdapat banyak ikan yang bernilai ekonomis tinggi
Arus relatif kecil, sehingga mudah untuk mengumpulkan
ikan hasil dari pengeboman
• Karakteristik Lokasi Pengeboman Ikan yaitu dilakukan di
daerah rataan terumbu karang (reef flate dan slope) \dan taka
(patch reef) sebesar 43 %, tubir (reef edge) sebesar 44 %,
perairan pantai 4 % dan laut lepas 9 %.
Industri Perikanan Nasional masih Terpusat di Jawa
31
Jumlah Total UPI : 61.603 unit
• Skala besar = 718 unit*
• Skala MKM = 60.885 unit**
Sumber:
*) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2015
**) BPS, 2015
Sebaran Industri Pengolahan Ikan tahun 2015
1,2%
98,8%
Omzet per tahun:
• UPI Skala Mikro s/d Rp. 300 juta
• UPI Skala Kecil Rp. 300 juta – Rp. 3 miliar
• UPI Skala Menengah Rp. 3 miliar – Rp. 50
miliar
• UPI Skala Usaha Besar > Rp. 50 miliar
Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan Omzet per Tahun:
KETERANGAN
Uint Pengolahan Ikan didominasi skala Mikro, Kecil, dan Menengah
Sebaran Cold Storage masih terkonsentrasi di Wilayah Barat
32Sumber: Dirjen PDSPKP, 2016
Lokasi Cold Storage Bantuan KKP & Swasta (2015)
Cold Storage KKP (2009-2015) Single Cold Storage KKP (2016) Cold Storage Swasta (importir)
Pembangunan cold storage terkendala pasokan listrik, jaringan air bersih & infrastruktur pendukung lainnya
151,769.12 145,256.77
653,043.32 636,213.24
WILAYAH SUMATERA
24,336.67 30,358.73
181,414.09 179,641.06
WILAYAH KALIMANTAN
668,120.66 695,278.35
2,571,177.52
2,784,618.56
WILAYAH JAWA
38,507.73 39,170.85
141,427.14 162,467.98
WILAYAH BALI & NUSA TENGGARA
175,553.54 161,849.08
354,878.60 364,968.14
WILAYAH SULAWESI
19,556.74 5,222.1142,127.08 45,188.47
WILAYAH MALUKU & PAPUA
WILAYAHVOLUME (TON) NILAI (USD 000) TREND 2015-2016*
2015 2016* 2015 2016* VOLUME (%) NILAI (%)
SUMATERA 151,769.12 145,256.77 653,043.32 636,213.24 -4.29 -2.58
JAWA 668,120.66 695,278.35 2,571,177.52 2,784,618.56 4.06 8.30
KALIMANTAN 24,336.67 30,358.73 181,414.09 179,641.06 24.74 -0.98
BALI & NUSA TENGGARA 38,507.73 39,170.85 141,427.14 162,467.98 1.72 14.88
MALUKU & PAPUA 19,556.74 5,222.11 42,127.08 45,188.47 -73.30 7.27
SULAWESI 175,553.54 161,849.08 354,878.60 364,968.14 -7.81 2.84
JUMLAH 1,077,844.47 1,077,135.89 3,944,067.75 4,173,097.44 -0.07 5.81
Sumber: BPS Diolah Ditjen PDS
* Data sementara
VOLUME 2015 (TON)
NILAI 2015 (USD RB)
VOLUME 2016 (TON)
NILAI 2016 (USD RB)
KETERANGAN:
Ekspor Hasil Perikanan Menurut Wilayah Provinsi Asal (2015-2016)
33
Hasil Tangkapan Ikan di Timur, namun Gateway Ekspor di Jawa
Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)
34
Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor
Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017
Lokasi 12 SKPT
Tahun 2017
1. Natuna
2. Saumlaki
3. Merauke
4. Mentawai
5. Nunukan
6. Talaud
7. Morotai
8. Biak Numfor
9. Mimika
10. Rote Ndao
11. Sumba Timur
12. Sabang
Sumber:
- Rute Tol Laut: Kementerian
Perhubungan, 2016
- SKTP 2017: KKP, 2016
Davao / CebuPalau
Cairns
Darwin Brisbane/Perth
1000 km
529 km
Hawaii
LOGISTIK IKANdigerakkan oleh “sirip ikan” dari pulau terluar
sebagai gateway ekspor hasil perikanan
Phuket
Christmas
Island
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar
2400 km
936 km800 km
7500 km
Malaysia
Hongkong
36
Pola Asal (Origin) dan Tujuan (Destination) Komoditas Perikanan Tangkap Nasional Belum Efisien
Disparitas Produksi
SUMATERA12%
JAWA
43%
BALI+NT11%
KALIMANTAN6%
SULAWESI22%
MALUKU+PAPUA6%
Disparitas Lokasi Industri Pengolahan
Biaya logistik tinggi Mutu ikan relatif rendah Disparitas harga > 100%
TANTANGAN EFISIENSI RANTAI PASOK IKAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id36
Sumber : Perusahaan Logistik (data diolah)
ANGKUT IKAN ANTAR PULAU (Rp.) *)
Bitung - Jakarta : 19 juta/kontainer
Makasar - Jakarta : 12 juta/kontainer
Kendari - Jakarta : 35 juta/kontainer
Kendari - Surabaya : 25 juta/kontainer
Luwuk - Jakarta : 36.5 juta/kontainer
Bau bau – Jakarta : 29,5 juta/kontainer
ANGKUT IKAN ANTAR NEGARA (Rp.) *)
Jakarta – China : 27,3 juta/kontainer
Jakarta – Bussan : 18,85 juta/kontainer
Jakarta – Singapura : 18,2 juta/kontainer
Jakarta – Haiphong : 27,95 juta/kontainer
Jakarta – Taiwan : 30 juta/kontainer
Antar pulau relatif lebih mahal dibanding antar negara
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id37
TANTANGAN EFISIENSI RANTAI PASOK IKAN: BIAYA LOGISTIK
SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN)
SISTEM
LOGISTIK IKAN
NASIONAL
(SLIN)
sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk
perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi
mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan
distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk
meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem
produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas
harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
dalam negeri (Permen KP No 5 tahun 2014)
TUJUANSLIN
Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi
dan pemasaran perikanan nasional1
Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra
produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien2
Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan,
bahan, alat produksi serta informasi dari hulu sampai
dengan hilir
3
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id38
.
KEBIJAKAN STRATEGIS KKP
“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional ”
Visi KKP
Kedaulatan(Sovereignty)
Keberlanjutan(Sustainabiltiy)
Kesejahteraan(Prosperity)
KEBIJAKAN STRATEGIS KKP
Tiga Pilar Misi KKP
Target Renstra: Pertumbuhan PDB Perikanan 12% di Tahun 2019
41
Misi KKP dalam mencapai visi Pemerintah “Laut Masa Depan Bangsa”
“LAUT ADALAH MASA
DEPAN BANGSA”
PSDKP :
Pengawasan
pengelolaan
sumberdaya kelautan
dan perikanan
BKIPM :
Perkarantinaan ikan,
pengendalian mutu,
keamanan hasil
perikanan, dan
keamanan hayati
ikan
DJPRL :
Pengelolaan ruang laut,
konservasi dan
keanekaragaman hayati
laut
DJPT & DJPB :
Keberlanjutan usaha
perikanan tangkap dan
budidaya
DJPDS :
Daya saing dan sistem
logistik hasil kelautan
dan perikanan
Pembagian Tugas
3 Pilar Misi KKPMISI
Kedaulatan(Sovereignty)
MISI
Keberlanjutan(Sustainabiltiy)
MISI
Kesejahteraan(Prosperity)
1
2
3
4
5
BRSDM KP:
Inovasi iptek, SDM dan
pemberdayaan
masyarakat
6
Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014
42
Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (1/2)
Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)
Di bawah direktif Menteri Susi, kebijakan Indonesia untuk memberantas
IUUF dari kapal asing dan investasi untuk armada kapal skala-kecil dapat
mengurangi upaya penangkapan ikan sebesar 35% (data KKP) dan akan
meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya
penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik.
Penangkapan Skipjack tuna sampai 2035 (dibandingkan sekarang)
Tidak ada
kebijakan IUU
Kebijakan IUU, tidak ada
reformasi^
Kebijakan IUU,
dengan reformasi
Keberhasilan Kebijakan Melawan IUUF
^mengurangi open access & menerapkan pengendalian perizinan
Perhitungan independen menunjukkan pengurangan upaya penangkapan ikan di malam hari setelah moratorium, namun upaya penangkapan ini tergantikan meskipun ada perpanjangan
setelah 30 April 2015. Dihitung oleh tim UCSB/KKP berdasarkan data dari NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS).
Perlunya Reformasi dan Investasi
Bila investasi dilakukan tanpa reformasi, akan
menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dengan
mendukung overfishing
Reformasi perikanan tanpa investasi menyebabkan
kehilangan profit dalam jangka pendek, tapi menjaga
keuntungan jangka panjang karena pemulihan
biomassa ikan.
Reformasi dan Investasi, apabila dijalankan secara
bersamaan, akan mencegah kerugian jangka pendek
akibat pembatasan, dan memastikan sumberdaya ikan
membaik dalam jangka panjang.
Investasi tanpa reformasi
Reformasi tanpa investasi
Investasi dan reformasi
*Nilai apabila dibandingkan dengan tidak adanya investasi DAN tidak ada reformasi
43
Latar Belakang Ilmiah Reformasi Kebijakan Perikanan (2/2)
Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)
Proyeksi 2050: Bila kebijakan reformasi perikanan dilakukan
secara konsisten, dapat meningkatkan biomassa ikan 224%,
meningkatkan tangkapan 100%, dan keuntungan ekonomi
USD 3,7 milyar.
Dan bila dilakukan secara global, pada 2050, biomassa ikan
meningkat mencapai 619 juta metrik ton, tangkapan 16 juta
metrik ton, dan keuntungan perikanan USD 53 milyar.
Langkah Awal Diplomasi Melawan IUU Fishing
44
Pertemuan dengan Enam Duta Besar untuk Menjalin Komitmen bahwa IUUF adalah Musuh Bersama
Penenggelaman Kapal dimandatkan dalam UU Perikanan
45
Menciptakan Deterrent Effect agar tidak ada lagi IUUF di wilayah perairan Indonesia
Pasal 69 UU Perikanan
• Pasal 69 UU No. 31/2004 sebagaimana diubah
oleh UU No. 45/2009 tentang Perikanan
• Lingkup Kewenangan:
• Pasal 69 (3): Menghentikan, memeriksa,
membawa, dan menahan kapal yang
diduga atau patut diduga melakukan
pelanggaran di Wilayah Pengelolaan
Perikanan
• Pasal 69 (4): Berdasarkan bukti permulaan
yang cukup, dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau kapal
perikanan berbendera asing.
• Bukti permulaan yang cukup adalah bukti
permulaan untuk menduga adanya tindak
pidana perikanan oleh kapal perikanan
berbendera asing, misal: tidak punya SIPI dan
SIKPI, dan/atau nyata-nyata menangkap
dan/atau mengangkut ikan di WPP Indonesia.
Penghentian Operasi Kapal Eks-Asing
46
Berdasarkan data analisis & evaluasi, 100% kapal eks-asing telah melakukan pelanggaran IUUF
Kepulauan Riau
(± 60 kapal)
Sulawesi Utara
(± 200 kapal)Papua Barat
(± 90 kapal)
Maluku
(± 240 kapal)
Bali
(± 150 kapal)
Papua
(± 140 kapal)
Australia2%
China33%Japan
9%
Korea1%
Panama1%
Philippine9% Taiwan
19%Thailand
25%
Other4%
Prosentase negara
asal kapal eks-asing di
Indonesia:
Asal Bendera Kapal Eks-Asing dan Wilayah Operasinya di Indonesia
Kapal-kapal Sino
Prioritas Perikanan Tangkap untuk Nelayan Indonesia
47
Membangun usaha perikanan tangkap berbasis kekuatan domestik (bukan kapal asing)
Skema Perizinan Usaha Perikanan Tangkap antar Waktu
Sebelumtahun 2000 2001-2005 2005-2010 2010-2014 > 2014
“Industrialisasi
Perikanan tangkap
Terpadu”
“Usaha
Perikanan tangkap
Terpadu”
Lisensi Charter
Kapal Asing
“Bilateral
Arrangement”
0% Modal
Asing untuk
Perikanan
Tangkap
Pengaturan kapal
ikan asing melalui
Bilateral
Arrangement.
Diberikan alokasi
kapal asing dari
Pemerintah China
(250.000 GT),
Filipina (150.000
GT) dan Thailand
(150.000 GT)
Menutup kebijakan
perizinan kapal ikan
asing dan memberikan
izin impor kapal eks
asing
Dukungan negara
sahabat terhadap
diratifikasinya
UNCLOS
1982 tentang
tambahan luas
wilayah 200 mil
ZEE Indonesia
Membuka
kesempatan
pengadaan kapal di
atas 300 GT dan
mewajibkan
perusahaan berbadan
hukum
Mengembalikan laut
Indonesia untuk
bangsa Indonesia;
Daftar Negatif
Investasi untuk
perikanan tangkap,
membuka
kesempatan 100%
modal asing untuk
industri pengolahan
Evaluasi Kapal Ikan Eks-Asing: 100% Melakukan Pelanggaran
48
Capaian Kebijakan PermenKP No. 56/2014 jo. PermenKP No. 10/2015
Grafik Kiri
Peta kepatuhan kapal
eks-asing di seluruh
Indonesia.
Grafik Bawah
Prosentase negara asal
kapal eks-asing di
Indonesia
Kepulauan Riau (± 60 kapal)
1. Posisi kapal tidak diketahui
(terindikasi kembali ke negara
asal)
2. Double flagging
3. VMS tidak aktif
4. Badan Hukum fiktif
Sulawesi Utara (± 200 kapal)
1. Mempekerjakan nakhoda dan
ABK asing (sekitar 20%)
2. Mark down GT kapal
3. VMS tidak aktif
Papua Barat (± 90 kapal)
1. Mempekerjakan nakhoda/ABK
asing (sekitar 80-90%)
2. VMS tidak aktif
3. Double flagging
4. Posisi kapal tidak diketahui
(terindikasi kembali ke negara asal)
Maluku (± 240 kapal)
1. Mempekerjakan nakhoda/ABK asing (sekitar
95%)
2. Double flagging
3. VMS tidak aktif
4. Posisi kapal tidak diketahui (terindikasi kembali
ke negara asal)5. BBM ilegal
6. Perdagangan manusia dan kerja paksa
Bali (± 150 kapal)
1. Mempekerjakan
fishing master/
engineer asing
(sekitar 5-10%)
2. Mark down GT kapal
3. VMS tidak aktif
Papua (± 140 kapal)
1. Mempekerjakan nakhoda/ABK
asing (sekitar 80-90%)
2. Double flagging
3. VMS tidak aktif
4. BBM ilegal
5. Penangkapan spesies ikan dilindungi & terancam punah
6. Ekspor ilegal spesies terancam
punah keluar Indonesia
7. Impor barang ilegal ke Indonesia
8. Kerja paksa (indikasi)
Australia2%
China33%Japan
9%
Korea1%
Panama1%
Philippine9% Taiwan
19%Thailand
25%
Other4%
49
Penegakan Satu Atap dibutuhkan untuk Menangani Kejahatan di Laut
Banyak modus IUUF dan tindak pidana terkait lainnya yang menggunakan kapal ikan
1. Pemalsuan dokumen
pendaftaran kapal
2. Double registered &
double flagging
3. Modifikasi kapal
secara ilegal (mark
down, mengubah call
sign, mesin)
1. Menangkap ikan tanpa izin atau
dokumen pelayaran (SLO & SPB)
2. Menggunakan nakhoda dan ABK asing
3. Tidak mengaktifkan transmitter
pemantauan kapal (VMS & AIS)
4. Transshipment ilegal
5. Pelanggaran jalur penangkapan ikan
6. Penggunaan alat tangkap terlarang
1. Tidak mendaratkan
ikan di pelabuhan yang
ditetapkan dalam izin
2. Tidak memiliki/bermitra
dengan Unit
Pengolahan Ikan
3. Pemalsuan data
logbook
Before fishing While fishing After fishing
1. Transaksi minyak ilegal
2. Tindak pidana imigrasi
3. Tindak pidana kepabeanan
(penyelundupan lartas, naroba,
spesies dilindungi)
4. Tindak pidana pencucian uang
5. Tindak pidana pajak
6. Tindak pidana korupsi
7. Pelanggaran serius HAM
8. Transaksi Narkoba
9. Tindak pidana
ketenagakerjaan
Tindak Pidana Lain Terkait Perikanan
50
.
Kapal Nelayan Tradisional (<5 GT) MV Viking (1.299 GT)
VS
51
.
Antrian BBM untuk Nelayan Transshipment di Tengah Laut
VS
52
MV Viking
Monumen illegal fishing di Pangandaran setelah MV Viking dikandaskan
Kapal Hua Li 8
53
Kapal dan Alat Tangkap Siver Sea 2
54
Kapal Hai FA
55
Pelarangan Trawl & Pemberlakuan Ukuran Minimum
56
Permen KP 01/2015 & Permen KP 02/2015 sebagaimana direvisi Permen KP 56/2016 dan Permen KP 71/2016
Fakta yang terjadi:
1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk
menahan jaring (sama seperti trawl)
2. Rata2 kedalaman laut jawa 60-100 m, maka jaring
mulai terangkat jika sisa tali selambar mendekati 2x
kedalaman sekitar 200m
3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan
terjadi swap area sepanjang 1300m
4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable
Panjang Tali
Selambar
Dia-
meterLuas
Lingkaran
1,000 m 320 8 Ha
3,000 m 960 72 Ha
6,000 m 1920 289 Ha
P
P
Lokasi Target Ikan By-Catch
Brondong
(IPB, 2009)
51% 49%
9 spesies 16 spesies
Tegal
(UNDIP, 2008)
46% 54%
21 spesies
(dominan Petek)
SURIMI TEPUNG IKAN
Ilustrasi Operasi Cantrang
Komoditas Ukuran Karapas Ukuran
Berat
Lobster
(Panulirus
spp.)
> 8 cm > 200 gram
Kepiting
(Scylla spp)> 15 cm > 200 gram
Rajungan
(Portunus
spp.)
> 10 cm > 60 gram
Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting, Rajungan
Open season untuk kepiting
bertelur: 15 Des-5 Feb
Closed season untuk kepiting
Bertelur: 6 Feb-14 Des
Penggagalan penyelundupan bibit lobster di Tanjung Priok
57.
Pengaturan Cantrang sudah Dilakukan Sejak LamaKajian kebijakan pelarangan cantrang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang teruji
1980 1997 2010 2011-2014 > 2015
Permen KP No. 2/2011
jo. No. 08/2011 jo. No.
18/2013 jo. No. 42/2014
Keputusan
Menteri KP No.
06/2010
Keputusan
Presiden
No. 39/1980
Keputusan Dirjen
Perikanan No.
IK.340/DJ.10106/97
Permen KP No.
02/2015 & Permen
KP No. 71/2016
Alat tangkap cantrang,
arad, otok, dan garuk
kerang dikecualikan
sebagai jaring trawl,
diperbolehkan untuk
nelayan kecil dengan
ukuran kapal maksimal
5 GT, mesin maksimal
15 PK.
Mesh size >1 inchi,
tanpa otter board,
bobbin, rantai pengejut
Dalam perkembangan
fakta lapangan banyak
alat tangkap yang
dimodifikasi, sehingga
alat penangkapan ikan
(API) harus mengacu
kepada salah satu
kelompok jenis API.
Kelompok API Pukat
Tarik adalah Dogol,
Scottish Seine, Pair
Seines, Payang,
Cantrang, dan
Lampara Dasar
Penghapusan jaring
trawl untuk
mendorong
peningkatan produksi
yang dihasilkan
nelayan tradisional
dan untuk
menghindarkan
ketegangan sosial
Pengaturan tentang jalur
penangkapan ikan dan
penempatan alat
penangkapan ikan serta
alat bantunya di WPP-NRI
Operasi cantrang diatur
ukuran mata jaring kantong
> 2 inch atau 50,8 mm dan
beroperasi di atas 4 mill
pada Jalur II dan III dengan
ukuran kapal maksimal <
30 GT.
API cantrang dilarang
dioperasikan di
seluruh WPP-NRI
Masa tenggang untuk
pengalihan ke alat
tangkap lainnya
diberikan sampai Juli
2017
Kronologis Peraturan tentang Cantrang
58.
Sosialisasi Kebijakan Pelarangan Cantrang sudah Dilakukan dari Dulu
2009
2013
2014
2015
2016
2017
24 April 2009: dialog Dirjen PT dengan Perwakilan Nelayan Kabupaten Rembang,
Pati, Batang, dan Kota Tegal.
• Tidak memberikan izin cantrang bagi kapal di atas 30 GT
• Daftar ulang bagi kapal ukuran di atas 30 GT yang izin usahanya
menggunakan alat tangkap selain cantrang tetapi operasinya memakai
cantrang
• Izin penggunaan alat tangkap cantrang kapal ukuran di bawah 30 GT
diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing
• 27 Desember 2013: LHP BPK RI Nomor 44/LHP/XVII/12/2013,
diketahui bahwa Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah melalui
surat No. 523.4/1037 tanggal 16 Agustus 2005 menyatakan bahwa
penerbitan izin penangkapan ikan menggunakan cantrang
dihentikan per tanggal 1 September 2005 karena merusak
lingkungan di dasar laut
• 24 Februari 2015: Pertemuan Dirjen PT dengan DKP Jatim, Jateng, Jabar,
dan Banten
• 27 Februari 2015: Demonstrasi dan dialog dengan Nelayan
• 6 Maret 2015: Dialog MKP dengan Nelayan Rembang dan Pati di GMB I, KKP
• 18 Maret 2015: Dialog Dirjen PT, Gubernur dengan Perwakilan Nelayan di
Pendopo Gubernur Jateng
• 6 April 2015: Dialog MKP dengan Nelayan Cantrang bersama Presiden di
Istana Negara
• 17 April 2015: Rapat Koordinasi dipimpin Gubernur Jawa Tengah di Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Di Jakarta, MKP bertemu
dengan perwakilan nelayan di Ombudsman
• 3 Juli 2015: Keputusan Ombudsman Penundaan Cantrang
• 31 Maret 2016: Dialog
Dirjen PT, Gubernur dan
Nelayan pada Musrenbang
Jateng di Blora
• 6 April 2016: Demonstrasi
dan dialog dengan Nelayan • 4 Januari 2017: Dialog Gubernur, Plt Dirjen PT dengan Nelayan di
PPP Klidang Lor
• 31 Maret 2017: Dialog Dirjen PT di PPN Brondong-Lamongan-Jawa
Timur dihadiri Wakil Ketua Komisi dan anggota Komisi IV DPR RI
59…
Apabila Cantrang Dilanjutkan, Nelayan akan MerugiHasil cantrang banyak ikan rucah dengan nilai jual rendah, sehingga nelayan tidak mendapatkan keuntungan.
Apabila mengubah ke hasil tangkapan lainnya maka harga jual tinggi lebih memungkinkan
Fakta yang terjadi:
1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk
menahan jaring (sama seperti trawl)
2. Rata-rata kedalaman Laut Jawa 60-100 m, maka
jaring mulai terangkat jika sisa tali selambar
mendekati 2x kedalaman sekitar 200m
3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan
terjadi swap area sepanjang 1300m
4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable
Panjang Tali
Selambar
Dia-
meterLuas
Lingkaran
1,000 m 320 8 Ha
3,000 m 960 72 Ha
6,000 m 1920 289 Ha
Lokasi Target Ikan By-Catch
Brondong
(IPB, 2009)
51% 49%
9 spesies 16 spesies
Tegal
(UNDIP, 2008)
46% 54%
21 spesies
(dominan Petek)
SURIMI TEPUNG IKAN
By-Catch dalam Operasi Cantrang
105.23
110.85
106.15
120.33
Jawa Tengah Sulawesi Tenggara
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jateng vs Sultra
November 2014 – Maret 2017 (BPS)
1. Secara rata-rata, nelayan Sultra adalah nelayan
yang pendapatannya tertinggi di Indonesia (melalui
indikator NTN).
2. Nelayan di Sultra banyak memakai pancing dan alat
tangkap lainnya dengan hasil tangkapan harga jual
ikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga jual
ikan di Jateng.
3. Wilayah Jawa khususnya WPP 712 sudah
overfishing sehingga bila dipaksakan tidak akan ada
ikan lain yang bisa ditangkap, nelayan akan merugi
Konflik Horizontal Cantrang dengan Nelayan Lainnya (1/2)
60
Pada masa diperbolehkan cantrang, banyak pelanggaran operasi jalur (4 mil-12 mil) dan wilayah
penangkapan sehingga timbul konflik dengan nelayan lainnya yang mayoritas tidak memakai cantrang
.Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2014
11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)
572
571711
712 713
573
714718
717
716
715
Keterangan:
WPP Cantrang yang
diperbolehkan
Permen KP 02/2011
Komposisi Alat Penangkapan Ikan
12 Juli 1995 - Probolinggo
Nelayan asal Kalibuntu, Kraksan terlibat
bentrok dengan nelayan Pulau Gili
Ketapang yang disebabkan
penggunaan alat tangkap mini
trawl/cantrang untuk menangkap ikan.
1995 - Pasuruan
Bentrokan terjadi antara nelayan
Kecamatan Lekok dengan nelayan
Kisik, Kalirejo Kecamatan Kraton
dengan kasus mini trawl/cantrang.
1995 – Lamongan
Ratusan nelayan Paciran
menghancurkan fasilitas publik,
seperti kantor Camat, Mapolsek,
dan Makoramil karena
menganggap Pemkab Lamongan
tidak segera mengatasi nelayan
yang menggunakan alat tangkap
mini trawl yang telah berlangsung
lama
Populasi nelayan yang
menggunakan alat tangkap
cantrang hanyalah minoritas
(2%) dibandingkan alat tangkap
lainnya
Mayoritas nelayan di Indonesia
menggunakan pancing/hook and
line (39%), jaring insang/gill net
(29%)
572
571711
712 713
573
714718
717
716
715
Konflik Horizontal Cantrang dengan Nelayan Lainnya (2/2)
61
Pada masa diperbolehkan cantrang, banyak pelanggaran operasi jalur (4 mil-12 mil) dan wilayah
penangkapan sehingga timbul konflik dengan nelayan lainnya yang mayoritas tidak memakai cantrang
Sumber:
1) http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/05/lxbz5n-konflik-trawl-ancam-30-ribu-nelayan-di-asahan
2) http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/590
3) http://regional.kompas.com/read/2014/07/10/16573951/Nelayan.Cilincing.Kalibaru.Pergoki.Pukat.Harimau.Beroperasi
4) Surehman Banon Atmaja, Duto Nugroho. 2012. Distribusi Spasial Upaya Penangkapan Kapal Cantrang Dan Permasalahannya Di Laut Jawa
.Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 18, No 4 (2012)
5) M. Azzam Manan. 2010. Nelayan Desa Bendar: Strategi Dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 12, No 2 (2010)
11 Wilayah Pengelolaan Perikaan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)
18 Desember 2011 – Bagan Asahan
Pembakaran terhadap 5 unit kapal
pukat tarik gandeng dua dan 1 unit
kapal pukat tarik gandeng dua di
Perairan Asahan ± 7 mil dari Panton
Utara Bagan Asahan
6 Januari 2012 – Tanjung Balai Asahan(1)
Maraknya penggunaan trawl mengakibatan
30 ribu nelayan lokal merugi sebab hasil
tangkapannya berkurang.
Laut Jawa(4)
Permasalahan alat tangkap cantrang muncul setelah
kapal pukat cincin banyak yang beralih menggunakan
cantrang dan bobot kapal dimanipulasi. Distribusi
spasial upaya penangkapan perikanan cantrang telah
menyebar di hampir seluruh Laut Jawa,
terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan
Kalimantan sampai Selat Makassar.
28 Desember 2012
– Nagan Raya(2)
Melanggar hukum
adat laot, tiga kapal
trawl dibakar
10 Juli 2014 – Cilincing(3)
Ratusan nelayan Cilincing
dan Kalibaru, mengeluhkan
keberadaan kapal pukat
harimau (trawl) yang masih
beroperasi di perairan
Jakarta
2006 – Kalimantan Timur5)
Kapal Cantrang nelayan Bendar
dibakar di perairan Kalimantan
Timur karena nelayan setempat
menuduh pendaratan hasil
tangkapan kapal tersebut di
pelabuhan perikanan setempat
telah merusak harga pasaran
ikan. Akibatnya, pemilik kapal
mengalami kerugian yang
sangat besar, mencapai hampir
1 miliar rupiah, termasuk nilai
ikan hasil tangkapan.
Operasi Cantrang Markdown juga Merugikan Keuangan Negara
62
Selain merusak ekosistem karena operasinya yang seperti trawl, banyak pemilik cantrang yang tidak membayar
PNBP sebenarnya dan mendapatkan jatah BBM bersubsidi yang seharusnya untuk nelayan kecil
Kerugian Negara Akibat Pengecilan Ukuran Kapal Sebenarnya (Markdown)
1. Izin daerah kapal cantrang dengan ukuran <30 GT,
namun di lapangan rata-rata >85 GT. Pelarangan
cantrang karena Permen KP 2/2015 baru efektif
berlaku Juli 2017, namun dari 2015 banyak yang
tidak beroperasi karena adanya pengukuran ulang
yang harus beralih izin menjadi izin pusat (>30 GT).
2. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif
menyebabkan deplesi stok atau pengurangan
stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan
semakin berkurang.
*) Asumsi yang markdown kapal >20 GT sebanyak 7.679 armada dari 10.520 armada,
2015. Kajian dari BRSDM KKP.
3. Kerugian akibat losses 18-40% hasil tangkapan
trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat
dikonsumsi, 60-82% adalah tangkapan sampingan
(bycatch) atau tidak dimanfaatkan (discard),
sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut
dibuang ke laut dalam keadaan mati.
4. Biota yang dibuang akan mengacaukan data
perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil
produksi perikanan.
5. Pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar
perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu
karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut.
Kerugian Negara akibat
Cantrang Markdown2015 2016
• Kehilangan PNBP
• Penyalahgunaan
Subsidi BBM
• Deplesi Sumber Daya
Ikan
328,41 M
280,09 M
9,83 T
550,70 M
351,04 M
12,27 T
Total 10,44 T 13,17 T
63.
Jalur Sebaran Keberadaan Benih Lobster
Peta Sebaran Benih Lopster di Seluruh Wilayah RI.
Sumber: http://lautkukehidupanku.blogspot.co.id/2014/10/jalur-penyebaran-benih-lobster.html
Target Penyelundupan Benih Lobster adalah ke Vietnam
64
…
Sumber: BKIPM KKP, 2017
Peta Lokasi Penangkapan dan Pengeluaran Benih Lobster di Indonesia
Titik Penangkapan Benur Lobster:
1. Muko-Muko, Bengkulu
2. Pantai Bengkunat, Pantai Senging, Pantai Setia&
Labuan Juku,Lampung
3. Pantai Binuageun,Lebak Banten
4. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat
5. Pantai Barat Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat
6. Pantai Puger, Jember, Jawa Timur
7. Perairan Pacitan, Jawa Timur
8. Perairan Trenggalek, Tulung Agung Jawa Timur
9. Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur
10. Pantai Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur
11. Teluk Awang, Teluk Ekas, Pantai Selong Belanak,
Pantai Mawun, Pantai Kuta, Tanjung Aan di
Lombok, NTB
12. Pantai Hu’u, Pantai Ria Teluk Cempi di Dompu,
Sumbawa
13. Pantai Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
Vietnam
Singapore
1
2
3
45 6 87 109
11
12
13Jakarta
SurabayaSemarang
Bandung
Medan
Jalur Udara Penerbangan Internasional :
Jalur Udara Penerbangan Domestik :
Jalur Darat/Laut :
Lampung
BaliDIY
Batam
Surat Edaran Menteri Kelautan & Perikanan, 7 November 2014
65
Pembebasan PHP bagi Kapal Ikan < 10 GT dan Penghentian Alat Tangkap yang Merusak Lingkungan
Prioritas Pengeluaran APBN untuk Stakeholder KKP
66
Reforming anggaran dan efisiensi agar bantuan ke masyarakat tepat guna & tepat sasaran
1
Bantuan Nelayan
Bantuan Pembudidaya Ikan
2
Bantuan Pengolahan & Pemasaran
3
Bantuan Petambak Garam
4
Penyuluhan kepada 157.341 kelompok
& Pelatihan kepada 51.572 orang5
Asuransi Nelayan untuk 664.746 orang,
926 unit kapal nelayan, 6.853 unit alat
tangkap termasuk penggantian Cantrang
392 paket pakan mandiri, 297,34 juta
bantuan benih, 2.915 unit bantuan sarpras
budidaya (bioflok, KJA, Minapadi)
67 unit Cold Storage, 15 unit Integrated
Cold storage, 243 unit Ice Flake Machine
939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang
garam, bantuan usaha garam rakyat
(perbaikan tanggul, peralatan tambak
garam, kendaraan roda 3) di 21 Kabupaten
Pemberantasan IUU Fishing
Pengelolaan sumber daya ikan
& laut yang berkelanjutan
Peningkatan kesejahteraan
stakeholder KKP
A
B
C
PROGRAM UNGGULAN
.
DAMPAK DAN PELUANG
Kajian Komnas Kajiskan: Stock Ikan Meningkat
68
.
6.19 6.4 6.41 6.52
7.31
9.93
12,54**
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
1997 1999 2001 2011 2013 2015 2016
Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (juta ton/tahun)
Sumber : Komnas Kajiskan, 2017
Konsumsi Ikan Terus Meningkat
69
.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
29.0830.48
32.2533.89
35.21
38.14
41.11
43.94
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tahun - Year
Konsumsi Ikan Per Tahun (Kg/Kap/Tahun) 2009-2016
70
Cakalang melimpah di Pesisir Kaimana
71
...
72
Harian Kompas, Rabu, 18 Oktober 2017
Ekspor Maluku: Fresh Tuna Meningkat PesatNelayan pancing tidak perlu melaut jauh untuk mendapatkan ikan tuna
Ekspor Sulut: Frozen/Fresh Tuna Memberikan Nilai Lebih Tinggi
73
Produk kaleng membutuhkan bahan baku banyak namun nilai yang dihasilkan tidak sebanding produk fresh-frozen
Sumber: BKIPM Manado
Data Sampai Juli 2017
Volume Ekspor Tuna, Tongkol, Cakalang
Asal Sulawesi Utara Jan-Juli 2016 & 2017 (ton)
Nilai & Volume Ekspor Berdasarkan Tujuan
Jan-Juli 2017 (5 Besar)
Nilai & Volume Ekspor Berdasarkan Komoditi
Jan-Juli 2017 (5 Besar)
Komoditas Nilai (US$) Vol (ton)
Canned Fish 29.073.227,87 7.700
Frozen Tuna 19.698.348,61 2.118
Dried Smoked Fish 7.556.786,88 912
Fresh Tuna 5.013.636,01 437
Pre-Cooked Fish 3.180.000,00 794
Tujuan Nilai (US$) Vol (ton)
USA 20.826.199,61 3.610
Saudi Arabia 9.227.490,68 2.305
Japan 12.701.741,07 1.586
United Kingdom 3.179.522,81 762
Thailand 3.182.281,37 7290 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Tuna
Tongkol
Cakalang
Jan-Jul 2017 Jan-Jul 2016
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Tuna
Tongkol
Cakalang
Jan-Jul 2017 Jan-Jul 2016
Nilai Ekspor Tuna, Tongkol, Cakalang
Asal Sulawesi Utara Jan-Juli 2016 & 2017 (USD ribu)
Vietnam Mengalami Penurunan Ekspor Seafood Drastis di 2016
74
Produk udang beku (Kode HS 030617) dan produk lobster Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp (Kode HS
030621) adalah yang paling kena dampak penurunan ekspor
Kode HS 030617: Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in ...
Kode HS 030621: Rock lobster and other sea crawfish "Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp.", even smoked, ...
Sumber: International Trade Center, 2017
Balance in Value, Seafood Products in Vietnam 2012-2016 (USD Thousand)
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2012 2013 2014 2015 2016
'030627 '030624 '030613 '030615 '030623 '030625 '030626 '030619
'030629 '030611 '030612 '030622 '030616 '030614 '030621 '030617
Frozen
shrimps &
prawns
Rock
lobster &
other sea
crawifsh
Indonesia Net Exportir Seafood ke-6 di Dunia
75
Thailand dari peringkat ke-1 di 2001 menjadi ke-7 di bawah Indonesia di tahun 2016
Sumber: International Trade Center, 2017
10 Net Eksportir Seafood Dunia (USD Ribu)
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China Norway India Chile Ecuador
Indonesia Thailand Canada Morocco Iceland
PNBP SDA Perikanan Mencapai Rekor Tertinggi di 2016
Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia
Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat
Sumber: Realisasi PNBP s.d Mei 2017 dari SIMPONI Kementerian Keuangan
REALISASI, 2012, 215.48
REALISASI, 2013, 227.56 REALISASI, 2014,
214.44
REALISASI, 2015, 77.47
REALISASI, 2016, 357.88
REALISASI, 2017*, 135.79
TAHUN TARGET
(Rp. Miliar)
REALISASI
(Rp. Miliar)%
2012 150,00 215,48 143,66
2013 250,00 227,56 91,02
2014 250,00 214,44 85,78
2015 578,79 77,47 13,39
2016 693,00 357,88 51,64
2017* 950,00 135,79 14,29
Pendapatan Perikanan Tahun 2012-2017* (Rp. Miliar)
PNBP KKP: Rekor Pencapaian Tertinggi di Tahun 2016Seiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat
Sumber: Realisasi PNBP per 17 Januari 2017 dari SIMPONI Kementerian Keuangan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)
Pendapatan Perikanan 183,423,043,800 215,489,127,500 227,561,090,600 214,445,203,505 77,476,601,001 362,147,217,986
Pendapatan Penjualan Lainnya 1,995,039,871 1,798,467,281 1,882,441,170 2,307,462,106 2,478,717,841 4,781,815,534
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 2,055,272,760 3,288,906,677 3,307,590,826 2,703,901,842 2,876,897,041 1,321,747,333
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi
1,438,504,948 1,146,028,700 1,252,595,169 1,893,832,200 2,058,168,840 1,925,857,171
Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan 15,829,188,181 17,347,047,992 16,522,448,194 15,621,831,795 20,023,560,608 52,862,486,694
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian 7,980,159,484 2,514,543,511 2,927,716,769 3,501,634,611 3,545,194,680 6,824,482,487
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 8,221,091,042 13,705,579,734 14,636,930,320 16,793,969,042 17,768,793,390 16,304,124,080
Pendapatan Jasa Lainya 145,834,952 20,272,792,614 19,527,544,832 9,198,530,340 9,916,447,604 15,522,573,459
Pendapatan Uang Pendidikan 2,253,625,408 828,582,000 882,916,000 934,812,250 957,100,000 1,288,228,435
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Rp
. Mili
ar
Rp. 462.227.824.744,-Total PNBP Perikanan 2016
Pajak Sektor Perikanan MeningkatSeiring dengan pembenahan aturan dan penegakan hukum, pendapatan negara meningkat
172.6 210.6 216.7
137.5
271.5
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015 2016
Pertumbuhan Penerimaan PPhSektor Perikanan (Rp. Milyar) 2014-2016*
Semester I Semester II
77489559
14780
4852
8699
0
5000
10000
15000
20000
2014 2015 2016
Pertumbuhan Jumlah Pembayar PPhSektor Perikanan 2014-2016*
Semester I Semester II
• Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan sebesar
55.46% dari semula 310.1 miliar menjadi 482.1
miliar.
• Pada semester I tahun 2016, terjadi peningkatan
penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor
perikanan sebesar 3% atau 6.1 miliar dari semula
210.6 miliar menjadi 216.7 miliar .
• Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah
pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor perikanan
sebesar 45% dari semula 12.600 WP menjadi 18.258
WP.
• Pada semester I Tahun 2016 terjadi peningkatan
jumlah pembayar Pajak Penghasilan (PPh) sektor
perikanan sebesar 54.6% di dibandingkan periode
yang sama di tahun 2015.
Sumber: KKP, 2016; Direktorat Jenderal Pajak, 2016
Tax Amnesty Pemilik Kapal Perikanan
Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia
Uang tebusan Tax Amnesty per 1 Desember 2016: Rp. 342,95 M dan potensi peningkatan masih besar
Pengawasan atas pemenuhan
kewajiban perpajakan WP
Sektor Perikanan, dilakukan
antara lain melalui koordinasi
Satgas 115 dan proses Due
Diligence Perizinan KKP dengan
DJP Kemenkeu
72%
28%
Belum TA Sudah TA
Total: 3.315 Wajib Pajak
(9.459 Kapal)
Tax Amnesty
• 643 Wajib Pajak
(2.979 kapal)
• Deklarasi asset Rp. 17 T
• Uang tebusan Rp. 342,95 M
Potensi Pemasukan Negara
dari Tax Amnesty
• 2672 Wajib Pajak
(6.480 kapal)
• Unreported Catch
• Pemilik kapal di daerah
(Izin <30 GT)
Sumber: KKP, 2016; Direktorat Jenderal Pajak, 2016
Kesejahteraan Nelayan terus Meningkat
80
Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) mengalami peningkatan paling signifikan dibandingkan indikator lainnya
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
Perkembangan Nilai Tukar Sektor Perikanan 2014-2017 Menurut Bulan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016:
Peluang Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan
81
Pemerintah berupaya menjaring para investor domestik maupun asing melalui beragam insentif dan
kemudahan bagi investasi berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja besar
KATEGORI USAHA
TERBUKA
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
DICADANGKAN
Bagi investasi asing 100% tanpa ketentuan khusus
Cold Storage
Persyaratan dicadangkan untuk UMKMK
Pemindangan Ikan
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
KEMITRAAN
Persyaratan bermitra dengan UMKMK
Pembenihan dan pembesaran ikan
Pengeringan, pengasapan, fermentasi & surimi
Pemasaran, distribusi & ekspor
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
TERTENTU
Persyaratan tertentu seperti lokasi, besaran modal & rekomendasi lembaga terkait
Penggalian pasir laut (modal domestik 100%)
Perikanan tangkap (modal domestik 100% dan izin khusus KKP)
Budidaya koral hias (rekomendasi KLHK)
TERTUTUP
Dilarang melakuka usaha berbentuk apapun, baik investor domestik maupun asing
Penangkapan ikan tercantum
dalam CITES
Pemanfaatan koral alam
Pengangkatan muatan
kapal tenggelam
82
Rumput Laut adalah Komoditas Dominan dari BudidayaProduksi rumput laut sebesar 11 juta ton (2015) mencakup 72% dari total hasil produksi budidaya
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 *)
Volume Produksi Perikanan Budidaya Nasional2011-2015 (ton)
Rumput Laut Ikan Udang Kekerangan
83
Sementara Budidaya Ikan didominasi Nila, Lele, dan BandengProduksi Kerapu yang tercatat masih minim apabila dibandingkan komoditas budidaya ikan lainnya
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 *)
Volume Produksi Budidaya Ikan, Udang, Kekerangan 2011-2015 (ton)
Ikan Udang Kekerangan
Nila29%
Patin9%
Lele20%
Mas13%
Gurame3%
Kakap0%
Kerapu0%
Bandeng18%
Bawal Bintang
0%
Tawes1%
Nilem1%
Toman1%
Gabus0%
Lainnya5%
Komposisi Produksi Budidaya Ikan di Tahun 2015
Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, 2016 Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, 2016
84
Produksi Budidaya Kerapu Paling Besar di Sumatera & MalukuTiga Provinsi Produsen Budidaya Kerapu di Indonesia mencakup 67% produksi budidaya kerapu nasional
2011 2012 2013 2014 2015
MALUKU - PAPUA 669 1,324 1,956 1,490 4,509
SULAWESI 913 769 759 750 648
KALIMANTAN 140 170 194 1,506 506
BALI-NUSATENGGARA 394 544 725 719 802
J A W A 488 878 1,046 791 1,148
SUMATERA 7,975 8,266 8,784 8,089 7,336
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Vo
lum
e P
rod
uksi(t
on
)
Volume Produksi Budidaya Kerapu Per Wilayah (ton)
PropinsiVolume Produksi
(ton)
Maluku 4,145
Sumatera Utara 3,369
Kepulauan Riau 2,551
Top 3 Provinsi Produsen
Budidaya Kerapu (2015)
Kategori Nominal
Volume Produksi 14,949 ton
Nilai Produksi Rp. 1,37 Triliun
Produksi Budidaya Kerapu (2015)
67%Produksi Budidaya Kerapu Nasional
85
Ekspor Ikan Kerapu Hidup mempunyai Nilai Jual yang TinggiData Ekspor Kerapu tidak dipisahkan antara kerapu budidaya atau kerapu tangkap
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
2012 2013 2014 2015
Volume Ekspor KerapuTahun 2012-2015 (ton)
SEGAR ATAU DINGIN/FRESH OR CHILLED
HIDUP/LIVE
BEKU/FROZEN
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2012 2013 2014 2015
Nilai Ekspor KerapuTahun 2012-2015 (US$)
SEGAR ATAU DINGIN/FRESH OR CHILLED
HIDUP/LIVE
BEKU/FROZEN
TujuanVolume
Ekspor (ton)
Nilai Ekspor
(US$)
Hong Kong 2,686 22,848,195
Malaysia 466 577,818
Singapura 242 968,164
Top 3 Tujuan Ekspor
Kerapu Hidup (2015)
96%Market share ekspor kerapu hidup
.