PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA (DPK), INFLASI, BI …
Transcript of PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA (DPK), INFLASI, BI …
i
PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA (DPK),
INFLASI, BI RATE DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)
TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN UMKM PADA
BANK UMUM SYARIAH
(Periode Juni 2014-Maret 2017)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
Agnes Dwi Astuti
1113085000062
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2017 M
i
ii
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. INFORMASI PRIBADI
Nama : Agnes Dwi Astuti
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat :Dusun Banyak RT: 002 RW: 06, Kelurahan
Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kota Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah, 57783
Telepon : 0878 7767 7415
Email : [email protected]
B. Pendidikan Formal
MI Sudirman Kadipiro Jumapolo : Tahun 2000-2006
MTs Negeri Jumapolo : Tahun 2006-2009
Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta : Tahun 2009-2013
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Tahun 2013-2017
C. Pengalaman Organisasi
1. Anggota Pramuka Periode 2007-2009.
2. Anggota Palang Merah Remaja MA Al-Falah Periode 2011-2013.
3. Ketua Lomba Tendanisasi Palang Merah Remaja MA Al-Falah Periode
2011/2012.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam KAFEIS Periode 2013-2017.
D. Keahlian
1. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, dan Powerpoint).
2. Mampu bekerja secara tim maupun individu.
vi
ABSTRACT
This study analyzes the influence of Third Party Funds, Inflation, BI Rate
and Financing to Deposit Ratio (FDR) of the Small and Medium Enterprise
Financing Allocation of Islamic Banking in Indonesia. The data used in this study
is secondary data taken monthly during the period June 2014-March 2017.
Sampling technique used in this research is purposive sampling. The method of
analysis used in this study is Multiple Regression Analysis.
The results in this study show that Third-Party Funds, Inflation, BI Rate and
Financing to Deposit Ratio (FDR) simultaneously have a significant influence on
Small and Medium Enterprise Financing Allocation. The results in this study
demonstrate Third Party Funds partially have a significant effect on the Small and
Medium Enterprise Financing Allocation. Inflation partially not have a significant
influence on the Small and Medium Enterprise Financing Allocation. BI Rate
partially have a significant influence on the Small and Medium Enterprise
Financing Allocation. Financing to Deposit Ratio (FDR) partially not have a
significant influence on the Small and Medium Enterprise Financing Allocation.
Keyword: Small and Medium Enterprise Financing, Third Party Funds, Inflation,
BI Rate, and Financing to Deposit Ratio (FDR).
vii
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK),
Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil secara bulanan selama
periode Juni 2014-Maret 2017. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program
komputer Eviews (Software) versi 9 dan Microsoft Excel 2013.
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Dana Pihak Ketiga
(DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan
memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM. Hasil dalam
penelitian ini menunjukkan Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial
memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM. Inflasi secara
parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
BI Rate secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM. Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial memiliki pengaruh
signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Kata Kunci: Pembiayaan UMKM, Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan
Financing to Deposit Ratio (FDR).
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan segala
nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI
rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM
pada Bank Umum Syariah Periode Juni 2014-Maret 2017” dengan baik. Shalawat
serta salah penulis haturkan kepada Nabi Muhammad salllallahu alaihi wassalam
yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu
pengetahuan.
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selesainya skripsi ini tentu dengan dukungan, bimbinagan dan bantuan serta
semangat dan doa dari semua orang disekeliling penulis selama proses penyelesaian
skripsi ini. Oleh karenanya izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, atas segala nikmat yang Engkau berikan ya Rabb, karena tanpa
kehendak dan segala pertolongan-Nya tidak mungkin saya dapat
menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Siyem, yang selalu
memberikan doa, kasih sayang, motivasi, nasehat, semangat, dan menjadi
sosok yang kuat dalam hidupku.
3. Dr. Arief Mufraini, Lc., Si. Selaku Dekan FEB, Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si.,
CA., QIA., BKP selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik, Dr. Ade Sofyan
Mulazid, S. Ag., M.H selaku Wakil Dekan II. Bid. Administrasi Umum dan
Dr. Desmadi Saharuddin, M.A selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan.
4. Ibu Cut Erika Ananda Fatimah, SE., MBA selaku Ketua Jurusan Perbankan
Syariah dan Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si selaku Sekertaris Jurusan
Perbankan Syariah.
5. Bapak Adhitya Ginanjar, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
ix
6. Ibu Umiyati, SE.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan
waktu atas ilmu, diskusi, saran, arahan, nasehat yang sangat berharga selama
penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga
akhir.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis
selama menempuh masa studi.
8. Kepada keluarga besar terimakasih atas pengertian, doa, dan semangatnya yang
diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan ku Rizny, Destri, Rehan, Sofi, Nanda, Ajeng,
Nabila, Metta, Risma, Wati, Fia, Erna, Idil dan Uphi terimakasih atas kerja
sama, kebersamaan dalam suka dan duka dan dukungannya selama ini. Sukses
selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.
10. Fidel Muhamad Isra pria hebat, kekasih, motivator pribadi, sang calon
pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan
semangat.
11. Teman-teman KKN ku Lianti, Fian, Elvin, Izza, dan Ummi, terimakasih atas
kenangan selama mangabdi di Desa Batujajar, Kabupaten Bogor.
12. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2013 yang sama-sama berjuang
dari awal hingga akhir. Apa yang terjadi selama kurang lebih 4 tahun
perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
13. Teman-teman serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu atas semua bantuannya selama proses pengerjaan skripsi ini berjalan
hingga akhirnya dapat terselesaikan.
x
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena
keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab
itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk
pencapaian yang lebih baik.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Jakarta, 10 November 2017
Agnes Dwi Astuti
xi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ........................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ............................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ v
ABSTRAK ............................................................................................................ vii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 12
C. Tujuan Penulisan ..................................................................................... 13
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 13
BAB II TINJAUAN TEORI ................................................................................. 15
A. Pembiayaan ............................................................................................. 15
1. Definisi Pembiayaan ........................................................................... 15
2. Pembiayaan Bank Syariah .................................................................. 18
3. Pendekatan Pembiayaan ..................................................................... 21
4. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah ................................................ 24
B. Dana Pihak Ketiga .................................................................................. 26
1. Definisi Dana Pihak Ketiga ................................................................ 26
2. Macam-macam Dana Pihak Ketiga .................................................... 27
C. Inflasi ...................................................................................................... 28
1. Pengertian Inflasi ................................................................................ 28
2. Macam-macam Inflasi ........................................................................ 28
D. BI Rate .................................................................................................... 30
1. Pengertian Suku Bunga (BI Rate) ....................................................... 30
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga ................................ 30
xii
E. Financing to Deposit Ratio (FDR) ......................................................... 34
1. Definisi Financing to Deposit Ratio ................................................... 34
2. Fungsi Financing to Deposit Ratio ..................................................... 34
F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ......................................................... 35
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ................................... 35
2. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah ........................................... 37
G. Bank Umum Syariah ............................................................................... 38
1. Pengertian Bank Umum Syariah......................................................... 38
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah .......................................................... 40
3. Produk-produk Bank Syariah.............................................................. 41
H. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 49
I. Hubungan Keterkaitan antara Variabel dan Pengembangan Hipotesis .. 54
J. Kerangka Pemikiran................................................................................ 61
BAB III METODELOGI PENELITIAN .............................................................. 63
A. Ruang Lingkup Penelitian....................................................................... 63
B. Populasi dan Penentuan Sampel ............................................................. 63
C. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 66
D. Metode Analisis Data .............................................................................. 68
1. Uji Stasioneritas .................................................................................. 69
2. Uji Asumsi Klasik ............................................................................... 70
3. Uji Statistik ......................................................................................... 74
4. Analisis Regresi Linier Berganda ....................................................... 76
5. Kriteria Keterpengaruhan atau Taraf Signifikan ................................ 76
E. Operasional Variabel Penelitian ............................................................. 77
1. Variabel Deppenden (Y) ..................................................................... 78
2. Variabel Independen (X) .................................................................... 79
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 83
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................... 83
B. Deskriptif Data ........................................................................................ 85
1. Deskripsi Variabel Pembiayaan UMKM ............................................ 85
2. Deskripsi Variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) ....................... 87
xiii
3. Deskripsi Variabel Inflasi ................................................................... 89
4. Deskripsi Variabel Bi Rate ................................................................. 90
5. Deskripsi Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) ...................... 92
C. Analisis dan Pembahasan ........................................................................ 93
1. Uji Stasioner ....................................................................................... 94
2. Uji Asumsi Klasik ............................................................................... 95
3. Uji Statistik ....................................................................................... 100
4. Persamaan Model Regresi ................................................................ 104
D. Interpretasi ............................................................................................ 106
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 113
A. Kesimpulan ........................................................................................... 113
B. Saran ..................................................................................................... 114
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 116
LAMPIRAN ........................................................................................................ 125
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011-
2013 ......................................................................................................... 3
Tabel 2.1 Sumber Dana di Bank Syariah ............................................................. 22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 49
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................................. 62
Tabel 3.1 Populasi ................................................................................................ 64
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel Penelitian ............................................... 65
Tabel 3.3 Perbedaan Eviews dengan SPSS .......................................................... 69
Tabel 3.4 Hubungan Taraf Signifikansi dan Hipotesis ........................................ 77
Tabel 3.5 Ringkasan Devinisi dan Rumus Variabel ............................................ 81
Tabel 4.1 Data Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi UMKM Tahun Juni
2014-Maret 2017 (Dalam Miliar Rupiah) ............................................ 86
Tabel 4.2 Data Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun Juni 2014-Maret
2017 (Dalam Miliar Rupiah) ................................................................ 88
Tabel 4.3 Data Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun Juni 2014-Maret 2017
(Dalam Persen) ..................................................................................... 89
Tabel 4.4 Data Tingkat Bi Rate di Indonesia Tahun Juni 2014-Maret 2017
(Dalam Persen) ..................................................................................... 91
Tabel 4.5 Data Financing to Deposit Ratio (FDR) di Indonesia Tahun Juni
2014-Maret 2017 (Dalam Persen) ........................................................ 92
Tabel 4.6 Stasioner ADF Tingkat Level .............................................................. 94
Tabel 4.7 Stasioner ADF Tingkat 1st Difference.................................................. 95
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas................................................................... 97
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas ............................................................... 98
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi ....................................................................... 99
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Newey-West ........................ 99
Tabel 4.12 Hasil Uji-t ......................................................................................... 101
Tabel 4.13 Hasil Uji-F........................................................................................ 103
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi ............................................................ 104
Tabel 4.15 Hasil Estimasi Metode Ordinary Least Square (OLS) ..................... 104
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Non UMKM tahun 2014-2017 Maret
(Dalam Miliar Rupiah) ....................................................................... 4
Gambar 1.2 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) (Dalam Miliar Rupiah) ............... 7
Gambar 1.3 Inflasi dan BI Rate tahun 2014-2017 Maret (Dalam Persen) ............. 8
Gambar 1.4 Financing to Deposit Ratio (FDR) 2014-2017 Maret (Dalam
Persen) .............................................................................................. 10
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas......................................................................... 96
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi, perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sangat
baik, perkembangan tersebut tidak lepas dari peran perbankan yang sebagai
suatu badan usaha yang memberikan modal pinjaman dana dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman
tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di sebutkan bahwa bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
(Republik Indonesia, 2008).
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki
posisi yang strategis dalam perekonomian. Aktifitas bank yaitu menghimpun
dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan
meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan
demikian, akan dapat meningkatkan perekonomian nasional (Kasmir, 2008).
Dalam rangka melaksanakan fungsinya bank syariah dapat menyalurkan
dananya dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM dan non UMKM. Dalam
penelitian ini fokus pada pembiayaan kepada UMKM. Sebab Bank Indonesia
(BI) mencatat baru 22 persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
menikmati akses pembiayaan perbankan (www.compas.com).
2
Usaha Kecil Menengah (UKM) memperlihatkan kemampuan untuk tetap
survive meskipun diterpa krisis. Kemampuan UKM untuk survive dengan
sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa
UKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat
ekonomi nasional (Muhammad, 2007).
Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun
1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan
mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada
tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah
tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit
atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Hal ini
karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar
atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi
nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan
dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.
Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial
bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan.
Karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan
perbankan (www.bi.go.id).
Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk
memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah.
Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan
meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan
3
yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan
klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa
teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan
dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank
(www.bi.go.id).
Bila melihat data dari BPS tahun 2007, terdapat 49,8% juta atau 99,%
unit usaha yang ada di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM
merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Di mana UMKM mampu
menyerap 91,8 pekerja atau 97,3%. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 2.121.3
triliun atau 53,6% (www.depkop.go.id).
Nilai investasi yang cukup signifikan sebesar Rp. 369,8 triliun atau 46,2
% dan kinerja ekspor non-migas sebesar Rp. 122,2 triliun atau 20,1 %. Hingga
saat ini, tercatat UMKM mampu menyokong 40% dari total pendapatan per
kapita penduduk Indonesia (www.kompasiana.com).
Berdasarkan data UMKM 2012-2013 perkembangan UMKM terus
mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari data statistik UMKM tentang
jumlah unit yang berkembang di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai
berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2011-2013
Satuan
2011 2012 2013
Jumlah Pangsa
(%) Jumlah
Pangsa
(%) Jumlah
Pangsa
(%)
Unit 55.206.444 99.99 56.534.592 99.99 57.895.721 99.99 Sumber: BPS 2013 data diolah.
4
Dari tabel 1.1 di atas perkembangan unit UMKM berkembang sangat
baik dan hampir dalam tiap tahunnya selalu mengalami perubahan,
perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2015
berdasarkan data BPS UMKM berkontribusi (1) PDB 61,41%; (2) Tenaga Kerja
96,71%; Ekspor Non Migas 15,73%.
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa peranan UMKM dalam
perekonomian indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan
dan menghasilkan out-put. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian
indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang
mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal (Niode, 2009).
Berdasarkan data UMKM 2014-2017 (Maret) dapat dilihat dari data
statistik UMKM di lihat dari jumlah pembiayaan modal kerja dan investasi
UMKM yang berkembang di Indonesia. Dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai
berikut:
Gambar 1.1
Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dan Non UMKM tahun 2014-2017 Maret (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber: data SPS 2017 Perbankan Syariah (www.ojk.go.id).
59806
5029154531 54555
59847
81348
92874 91450
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2014 2015 2016 2017
UMKM Non UMKM
5
Jika dilihat dari grafik 1.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata
Bank Umum Syariah dalam mengalokasikan dana kepada UMKM masih kecil
dibanding mengalokasikan dananya ke Non UMKM. Pada tahun 2014 alokasi
pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM sebesar Rp 59.806 miliar
sedangkan untuk non UMKM sebesar Rp 59.847 miliar. Pada tahun 2015 dalam
mengalokasikan dana kepada UMKM mengalami penurunan menjadi Rp 50.291
miliar dan untuk non UMKM Rp 81.348 miliar. Pada tahun 2016 dalam
mengalokasikan dana kepada UMKM mengalami kenaikan Rp 54.531 miliar
dan untuk non UMKM sebesar Rp 92.874 miliar. Sedangkan pada tahun 2017
dalam mengalokasikan dana kepada UMKM mengalami kenaikan menjadi Rp
54.555 miliar dan untuk non UMKM sebesar Rp 91.450 miliar.
Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat
kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat
maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan
UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada
instansi-istansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap
UMKM, serta pemberian dana subsidi jaringan pengaman sosial (JPS) yang
tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga BUMN untuk menyisihkan labanya
1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kredit
perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM, diantaranya adalah karena
prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM yang belum bankable (Pramiyati,
2008).
6
Menurut Kasmir (2015), kebutuhan akan dana diperlukan untuk modal
investasi atau modal kerja dan dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak
di bidang keuangan (lembaga keuangan). Dalam Praktiknya lembaga keuangan
dikelompokkan dalam 2 golongan besar yaitu: lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan lainnya.
Peran ini juga tidak lepas dari perbankan syariah pertama kali berdiri
pada tahun 1992, tercatat hingga tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas) Bank Umum
Syariah (Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah,
Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Banj BNI Syariah, Bank Syariah
Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA
Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Syariah) (www.ojk.go.id).
Berdasarkan bentuk pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah
menurut Karim (2016), yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa,
prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Macam-macam bentuk pembiayaan yang
diberikan bank-bank syariah kepada UMKM menjadi sangat berarti bagi
perkembangan UMKM. Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi solusi bagi
masalah perekonomian saat ini. Tanpa kredit atau pembiayaan UMKM akan
kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama
berdirinya UMKM adalah pembiayaan UMKM, jadi keduanya tidak terlepas.
Pembiayaan yang diberlakukan untuk UMKM pada bank syariah juga
tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak
ketiga. Menurut Sudarsono (2007) perkembangan jumlah dana pihak ketiga
7
berasal melalui sumber dana Wadi’ah, Mudharabah, Mudharabah Mutlaqah,
Mudharabah Muqayyadah. Berdasarkan data OJK tahun 2014-2017 (per Maret)
penghimpunan dana dari pihak ketiga dari tahun ketahun mengalami
perkembangan, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 yaitu sebagai berikut:
Gambar 1.2
Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber: data statistik 2017 perbankan syariah (www.ojk.go.id).
Jika dilihat dari gambar 1.1 di atas pada tahun 2014-2015 dana pihak
ketiga (DPK) mengalami kenaikan sebesar Rp 13.317 miliar dari Rp 217.858
miliar menjadi Rp 231.175 miliar. Pada tahun 2015-2016 dana pihak ketiga
(DPK) mengalami kenaikan sebesar Rp 46.538 miliar dari Rp 231.175 miliar
menjadi Rp 277.713 miliar. Pada tahun 2016-2017 (Maret) dana pihak ketiga
(DPK) mengalami peningkatan sebesar Rp 8.464 miliar dari Rp 277.713 miliar
menjadi Rp 286.177 miliar (www.ojk.go.id).
Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank
untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya
dengan masa pengendapan yang memadai. Secara operasional perbankan, dana
pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan
pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada
maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga
dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat (Yanis & Priyadi, 2015).
217.8582014 231.1752015 277.7132016 286.1772017
8
Berdasarkan data Inflasi dan BI Rate 2014-2017 (Per Maret) dapat dilihat
dari data statistik UMKM tentang jumlah pembiayaan yang berkembang di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari grafik 1.2 yaitu sebagai berikut:
Gambar 1.3
Inflasi dan BI Rate tahun 2014-2017 Maret (Dalam Persen)
Sumber: data statistik 2017 Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik
Jika dilihat dari grafik 1.2 pada tahun 2014-2015 inflasi mengalami
penurunan sebesar 5,01% dari 8,36% menjadi 3,35%. Pada tahun 2015-2016
inflasi mengalami penurunan sebesar 0,33% dari 3.35% menjadi 3,02%. Pada
tahun 2016-2017 (Maret) inflasi mengalami peningkatan sebesar 0,59% dari
3,02% menjadi 3,61% (www.ojk.go.id).
Kondisi perekonomian selalu menarik perhatian perbankan syariah
dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika terjadi inflasi yang
tinggi maka nilai riil uang akan turun keadaan tersebut mengakibatkan
masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain
dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan
1
8,36
3,353,02
3,61
7,757,5
4,75 4,75
2014 2015 2016 2017
Inflasi BI Rate
9
perbankan syariah karna nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari
perbankan (Jayanti & Anwar, 2016).
Pada tahun 2014-2015 BI Rate mengalami penurunan sebesar 0.25% dari
7,75% menjadi 7,50%. Pada tahun 2015-2016 Bi Rate mengalami penurunan
sebesar 2,75% dari 7,50% menjadi 4,75%. Pada tahun 2016-2017 Bi Rate
konstan yaitu sebesar 4,75%. (www.ojk.go.id)
Dalam teori bejana dijelaskan bahwa kebijakan konvensional akan
mempengaruhi perbanakan syariah. Keberadaan bank syariah dan bank
konvensional seperti dua bejana. Pada saat salah satunya kondisi penuh maka
akan memenuhi bejana lainnya (Karim, 2008).
Judisenno (2007) berpendapat bahwa bunga selalu digunakan dalam
berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Bunga sebagai
instrumen artinya adalah tingkat bunga yang berlaku dalam suatu negara dapat
berfluktuasi dari tingkat yang satu ketingkat yang lainnya. Memahami suku
bunga merupakan keharusan bagi setiap pelaku bisnis baik sebagai pelaku yang
kelebihan dana (investor) maupun sebagai pelaku yang kekurangan dana
(debitor). Bagi investor akan sangat membantu memilih alternatif-alternatif
investasi yang lebih menguntungkan dan bagi debitur akan berguna dalam
mengambil keputusan pembiayaan guna mendanai investasi yang akan
dilakukan agar menghasilkan biaya modal yang murah.
Berdasarkan data Financing to Deposit Ratio (FDR) 2014-2017 (Per
Maret) dapat dilihat dari data statistik BUS yang berkembang di Indonesia.
Dapat dilihat dari grafik 1.3 yaitu sebagai berikut:
10
Gambar 1.4
Financing to Deposit Ratio (FDR) 2014-2017 Maret (Dalam Persen)
Sumber: data SPS 2017 Perbankan Syariah (www.ojk.go.id).
Diliat dari grafik 1.3 di atas pada tahun 2014-2015 Financing to Deposit
Ratio (FDR) mengalami peningkatan sebesar 1,37% dari 86,66% menjadi
88,03%. Pada tahun 2015-2016 Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami
penurunan sebesar 2,04% dari 88,03% menjadi 85,99%. Pada tahun 2016-2017
(Maret) Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan sebesar 2,46%
dari 85,99% menjadi 83,53% (www.ojk.go.id).
Dalam memaksimalkan jumlah Financing to Deposit Ratio (FDR) bank
syariah, ada beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan Financing to
Deposit Ratio (FDR) itu sendiri, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak
Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
dalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan
itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat
menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari
masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
11
oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank)
(Suhartatik & Kusumaningtias, 2013).
Penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, BI rate, dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) telah dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. Menurut Purwidianti & Hidayah (2014) dan juga Chorida (2010)
bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan
perbankan syariah untuk UMKM.
Hasil penelitian tentang inflasi oleh Nurhidayah & Isvandiari (2016)
inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM.
Sedangkan menurut Jayanti & Anwar (2016) adanya pengaruh signifikan antara
inflasi terhadap pembiayaan UMKM.
Hasil penelitian tentang BI Rate menurut Jayanti & Anwar (2016) bahwa
BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan
menurut Ilegbinosa & Jumbo, (2015) BI Rate mempunyai pengaruh terhadap
pembiayaan UMKM.
Hasil penelitian tentang Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut
Nurhidayah & Isvandiari (2016) bahwa FDR berpengaruh terhadap alokasi
pembiayaan UMKM. Sedangkan menurut hasil penelitian Rimadhani & Erza
(2011) tidak berpengaruh signifikan.
Berdasarkan fenomena di atas dan penelitian terdahulu, peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah dana pihak
ketiga (DPK), inflasi, bi rate dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap
alokasi pembiayaan UMKM. Alasannya karena adanya research gap dari
12
penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan, kedua
menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap alokasi
pembiayaan UMKM, dan ketiga yaitu bank syariah memiliki prioritas utama
dalam mengalokasikan dananya pada penyaluran pembiayaan. Hal tersebut
dikarenakan sumber utama keuntungan sektor perbankan didapat melalui
pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, maka topik ini menjadi menarik untuk
dibahas. Dengan demikian maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam
bentuk skripsi dengan judul: “PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK
KETIGA (DPK), INFLASI, BI RATE DAN FINANCING TO DEPOSIT
RATIO (FDR) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN UMKM PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JUNI 2014-MARET
2017”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar
belakang maka rumusan masalah adalah:
1. Apakah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap
alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara simultan
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syaria di
Indonesia?
13
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara jumlah Dana Pihak
Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di
Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara jumlah Dana Pihak
Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum syariah di
Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teoritis
a. Akademisi
Akademisi di harapkan dapat mengetahui wawasan di
bidang perbankan syariah mengenai pengaruh Jumlah Dana Pihak
Ketiga (DPK), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara
parsial terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada bank umum
syariah di Indonesia.
b. Peneliti
Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah
14
khususnya perbankan syariah, serta sebagai ajang ilmiah
menerapkan berbagai teori di bangku kuliah.
2. Praktisi
a. Perbankan
Manfaat bagi bank umum syariah adalah untuk sumber
referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang
berkaitan dengan alokasi UMKM serta strategi peningkatan
UMKM.
b. Nasabah dan Investor
Manfaat bagi nasabah dan investor dapat menambah
informasi dan wawasan bagi nasabah untuk memilih bank syariah
yang sehat sehingga dapat mempercayakan dana yang ada untuk
dikelola oleh bank syariah.
15
BAB II
TINJAUAN TEORI
A. Pembiayaan
1. Definisi Pembiayaan
Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor
10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2015).
1) Prinsip Pembiayaan (Muhammad, 2005).
a. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi
hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama
antara bank dengan nasabah.
b. Prinsip Kesederajatan
Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana,
nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama
dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan
keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana,
nasabah pengguna dana, maupun bank.
16
c. Prinsip Ketentraman
Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan
kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta
penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan
ketentraman lahir maupun batin (Muhammad, 2005).
2) Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua
kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan
pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan
untuk (Muhammad, 2005) :
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak
dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka
dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat
meningkatkan taraf ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana
tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas
pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada
pihak minus dana, sehingga dana dapat tergulirkan.
c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan
memberikan peluang bagi masyarakat usaha dengan mampu
meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak
akan dapat jalan tanpa adanya dana.
17
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya
sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan,
maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini
berarti membuka atau menambah lapangan kerja baru.
e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha
produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka
memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan
merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi
maka akan terdistribusi pendapatan.
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka
untuk (Muhammad, 2005):
a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap
usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal, untuk
dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu
dukungan dana yang cukup.
b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus
mampu meminimalkan laba risiko yang mungkin timbul. Risiko
kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan
pembiayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi
dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara
18
sumberdaya alam dengan sumber daya manusia serta
sumberdaya modal. Jika sumberdaya alam dan sumberdaya
manusianya ada, dan sumberdaya modal tidak ada. Maka
dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian,
pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna
sumber-sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan
masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara
ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah
dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan
dalam penyeimbangan dana dari pihak yang kelebihan dana dari
pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan
(minus) dana.
2. Pembiayaan Bank Syariah
Dalam menyalurkan dana nasabah, produk-produk pembiayaan bank
sayriah dapat menggunakan 4 (empat) pola yang berbeda yaitu pola bagi hasil
(syirkah), pola jual beli (ba’i), pola sewa (ijarah), dan pola pinjaman (Qard)
(Ascarya, 2008).
1) Pembiayaan dengan pola jual beli (ba’i). Untuk jenis pembiayaan
dengan pola ini meliputi (Karim, 2016):
a. Pembiayaan ba’i al-Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah perjanjian pembiayaan suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
19
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan
yang disepakati. Banka sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli (Soemitra, 2009).
b. Pembiayaan Ba’i as-Salam
Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli di mana barang
yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan
secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank
brtindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.
Sekilas transaksi ini miri jual beli ijon, namun dalam transaksi ini
kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus
ditentukan secara pasti (Karim, 2007).
c. Pembiayaan Istishna
Pembiayaan Istishna adalah jual beli yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran (cicilan) dan barang diserahkan pada
akhir periode yang diperjanjikan (IBI, 2014).
2) Pembiayaan dengan pola sewa (Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik)
Ijarah berarti menyewakan sesuatu, sewa menyewa untuk
mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa
ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan (IBI,
2014).
Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa menyewa barang
antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji,
20
bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan
berpindah kepada mustajir (Wirdyaningsih, et al., 2007).
3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah).
Untuk pembiayaan dengan pola ini meliputi Musyarakah dan
Mudharabah (Soemitra, 2009) :
a. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan sebagian
kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas
sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai
penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola usaha
(mudhorib) sesuai kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil
ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing.
Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan
dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah
dikembalikan kepada bank boleh ikut serta dalam manajemen
proyek yang dibiayai. (Perwataatmadja & Tanjung, 2007).
b. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha
antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (bank) dan
pihak kedua (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana
dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam akad, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank
21
kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau
menyalahi perjanjian (Soemitra, 2009).
4) Pembiayaan dengan pola pinjaman (Qard)
a. Pembiayaan Qardh
Adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan
bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus
maupun cicilan (Soemitra, 2009).
3. Pendekatan Pembiayaan
Pada buku karya Muhammad (2007) perjanjian pembiayaan di bank
syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu: (1) Bank sebagai pemberi
pembiayaan, (2) Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) Obyek
yang dituju untuk dibiayai, dan (4) Jaminan yang diberikan oleh nasabah
kepada bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh
oleh bank syariah yang bersangkutan.
Pendekatan ini tampaknya dapat dijadikan rujukan untuk menyusun
perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah. Pendekatan yang
dimaksud adalah (Muhammad, 2005):
a. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana oleh
bank secara rasional.
Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu di satu pihak
mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam
bentuk pembiayaan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam
22
menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari
sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Sumber-sumber dana
tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Di
samping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing
sumber yang akan terbatas pula.
Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari
berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam
bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang
bersangkutan perlu reserve (cadangan) baik berupa uang tunai, surat
surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening
bank sentral.
Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui
pendekatan sumber antara lain (Muhammad, 2005):
1. Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan.
2. Berapa volume dana yang dapat disalurkan.
3. Dari mana sumber dana dana tersebut.
Secara skematis sumber dana bank syari’ah dapat dilihat dari
tabel 2.1:
Tabel 2.1
Sumber Dana di Bank Syariah
Ekstern Intern
Pemilik Utang Cadangan Insentif
Donasi pemilik
Saham biasa
Saham Preferen
Dan lain-lain
Giro
Deposito
Travellers
Check
Cadangan
Umum
Cadangan
Khusus
Penjualan fixed
asset yang tak
terpakai
23
Pemilik Utang Cadangan Insentif
Tabungan
Giro Bank Lain
Setoran
Jaminan
Kreditur Umum
Dan lain-lain
Cadangan
Debitur
Laba Ditahan
Dan lain-lain
Likuidasi
barang jaminan
Penagihan
debitur
Dan lain-lain
Sumber : Muhammad, 2005
b. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar
untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan
pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar adalah (Muhammad,
2005):
1. Corak pemasarannya (market profile), baik ditinjau dari
“Economic Environment” yang dapat diketahui dari berbagai
indikator ekonomi, juga ditinjau dari “Cultural Environment”
maupun “Regulatory Environment”.
2. Corak persaingan (competition profile), berapa banyak volume
pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa
besar masing-masing bank pesaing merebut “market share”.
Financial product apa saja yang dijual dan bagaimana pricing-
nya, dll.
3. Corak nasabah (customer profile), apakah perusahaan milik
pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha
ekonomi lemah. Pemahamanatas corak nasabah ini akan sangat
24
bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan
dilakukan.
4. Corak produk (product profile) yang telah dan akan dipasarkan.
Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan dibanding
dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar
daya serap pasar (yang dibutuhkan nasabah).
4. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah
a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja
syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada
perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal
kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis
terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim,
2007).
Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain (Ascarya, 2008):
1. Bagi hasil: mudharabah, musyarakah;dan
2. Jual beli: murabahah dan salam.
25
b. Pembiayaan Investasi Syariah
Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah
atau jangka panjang untuk pembelian barang-baranag modal yang
diperlukan untuk (Karim, 2007):
1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan
proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
2) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin,/peralatan lama yang sudah
rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama
dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih
baik/tinggi.
4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada
dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih
baik/tinggi.
5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi
proyek/pabrik secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain
yang lokasinya lebih tepat/baik.
c. Pembiayaan Konsumtif Syariah
Secara difinitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi
kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan
usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah
jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya
bersifat perorangan (Karim, 2007).
26
d. Pembiayaan Sindikasi
Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi
adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan
bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaaan
ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi
yang sangat besar (Karim, 2007).
e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap
transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah
atas permintaan nasabah (Karim, 2007).
f. Pembiayaan Letter of Credit (L/C)
Secara difinitif, yang dimaksud dengan pembiayaan letter of credit (L/C)
adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi
impor atau ekspor nasabah (Karim, 2007).
B. Dana Pihak Ketiga
1. Definisi Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat
yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media
penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber
dana terbesar yang diandalakan oleh bank mencapai 80%-90%. Dana
simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan
27
bank untuk kegiatan operasional bank syariah. (Wardiantika dan
Kusumaningtias, 2014).
DPK merupakan variabel uncontrollable, artinya tidak ada control
dari Bank Indonesia mengenai rasio maksimum atau minimum yang
mengatur keharusan untuk menyalurkan DPK dalam kegiatan perkreditan.
Keputusan pengelolaan DPK merupakan kebijakan yang diputuskan oleh
manajemen bank. Bank cenderung mengalokasikan DPK yang mereka miliki
pada aktivitas selain pembiayaan, hal itu didasarkan karena bank berusaha
menghindari resiko yang akan muncul akibat gagal bayar dari kegiatan
perkreditan yang akan berpengaruh pada tingkat kembalian dana. Bank
cenderung mengalokasikan dana yang mereka miliki pada instrument lain
seperti SBI (Hersugondo, 2012).
2. Macam-macam Dana Pihak Ketiga
Menurut Susanto (2010), yang termasuk dalam dana pihak ketiga
yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Giro, terdiri atas giro wadiah, yaitu simpanan dana yang bersifat titipan
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan giro
mudharabah, yaitu simpanan dana yang bersifat investasi yang
penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.
b. Tabungan, tabungan (wadiah) adalah simpanan dana nasabah pada bank
yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan
terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan
28
imbalan. Tabungan Mudharabah adalah simpanan dana nasabah yang
bersifat investasi dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil
sesuai nisbah.
c. Deposito, Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian
antara nasabah dengan bank.
C. Inflasi
1. Pengertian Inflasi
Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai
salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai
mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas
dananya (Rivai dan Andria, 2009). Secara umum inflasi berarti kenaikan
tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama atau
periode tertentu (Karim, 2007).
2. Macam-macam Inflasi
a. Berdasarkan Ukuran Inflasi
Macam-macam inflasi berdasarkan ukuran adalah sebagai berikut
(Boediono, 2014):
1) Inflasi ringan adalah tingkat inflasi yang berada di bawah 10% dalam
setahun.
2) Inflasi sedang adalah tingkat inflasi yang berada di antara 10-30%
dalam setahun.
29
3) Inflasi berat adalah tingkat inflasi yang berkisar antara 30-100%
dalam setahun.
4) Inflasi tinggi (hyperinflation) adalah tingkat inflasi yang berkisar
dari 100% dalam setahun.
b. Berdasarkan Sebabnya
Jenis inflasi berdasarkan sebabnya adalah sebagai berikut (Karim, 2007):
1) Natural Inflation
Inflasi ini timbul karena oleh sebab-sebab alamiah, di mana
orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn al-
Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan
oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat
(Karim, 2007).
2) Human Error Inflation
Inflasi ini disebabkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri.
Misalnya diakibatkan karena adanya korupsi, administrasi yang
buruk, pajak yang berlebihan dan pencetakan uang dengan maksud
menarik keuntungan yang berlebihan (Karim, 2007).
Rumus: Inflasi =𝐼𝐻𝐾𝑛−𝐼𝐻𝐾𝑜
𝐼𝐻𝐾𝑜𝑥100%
Keterangan:
IHKn : Indeks Harga Konsumen pada tahun n.
IHKo : Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun
sebelumnya.
30
D. BI Rate
1. Pengertian Suku Bunga (BI Rate)
Bunga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima kreditur atas
kredit yang telah disalurkan yang disebut bunga pinjaman serta kewajiban
bank dalam memberikan imbalan kepada masyarakat atas dana yang telah
mereka himpun yang disebut dengan bunga simpanan (Jayanti & Anwar,
2016).
Sedangkan menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga
kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate merupakan indikasi
suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya
mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi
moneter untuk mengarahkan agar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
1 (satu) bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI Rate
(www.bi.go.id).
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya suku bunga antara lain
(Ismail, 2011):
a. Kebutuhan Dana
Besarnya suku bunga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dana bagi
pihak yang memerlukannya. Sifat kebutuhan dana dibagi menjadi tiga
yaitu (Ismail, 2011) :
31
1) Keharusan, merupakan kebutuhan dana yang mendesak yang tidak
mungkin ditunda. Apabila pihak yang membutuhkan dana tersebut
pada kondisi sangat memerlukannya, maka akan berpengaruh pada
tingkat bunga dan pihak kreditor dapat meminjamkan dananya
dengan bunga yang lebih tinggi dibanding market rate.
2) Kebutuhan, merupakan kebutuhan dana yang harus ada akan tetapi,
kebutuhannya masih bisa ditunda untuk beberapa waktu. Sifat
kebutuhannya tidak mendesak, maka suku bunga yang diperoleh
akan sama dengan market rate (Ismail, 2011).
3) Keinginan, merupakan kebutuhan dana yang tidak harus ada tetapi
merupakan tambahan dana untuk memperluas usaha nasabah.
Sifatnya tidak mendesak dan bisa diabaikan, oleh karena itu pihak
debitur bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah
dibanding suku bunga di pasar (Ismail, 2011).
b. Persaingan Antarbank
Bank tidak dapat menentukan suku bunga sesuai dengan keinginan
bank saja akan tetapi, ada faktor lain yang diperhatikan yaitu, suku bunga
yang diberikan oleh pesaing. Pada umumnya bank akan membeli dan
menjual bunga tidak jauh berbeda dengan tingkat suku bunga di pasar.
Bank akan menyalurkan kredit dengan suku bunga sesuai dengan suku
bunga di pasar (Ismail, 2011).
32
c. Kebijakan Pemerintah
Bank harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan
besarnya tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga sertifikat Bank
Indonesia 12%, maka bank umum tidak diperbolehkan menawarkan
produk pendanaannya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari BI
Rate (Ismail, 2011).
d. Jangka Waktu
Faktor jangka waktu merupakan faktor yang penting dalam
menetapkan suku bunga. Semakin lama jangka waktu yang diperjanjikan
akan semakin besar kemungkinan adanya fluktuasi bunga dalam market
rate, sehingga semakin lama jangka waktunya akan semakin besar
tingkat bunganya (Ismail, 2011).
e. Kualitas Jaminan
Dalam menentukan besarnya bunga kredit yang akan diberikan
kepada debitur, bank juga melihat jaminannya. Terdapat beberapa
kekayaan yang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan. Apabila
agunan tersebut marketable, mudah diperjual belikan, serta nilai agunan
tersebut stabil atau meningkat maka bank dapat memberikan bunga
kredit yang lebih rendah, karena risiko tidak tertagihnya kredit debitur
dapat ditutup adanya agunan yang layak (Ismail, 2011).
f. Reputasi Nasabah
Bank akan lebih aman dalam memberikan kredit kepada nasabah
yang mempunyai reputasi usaha, karena jaminan pembayaran atas kredit
33
yang diberikan akan lebih besar. Biasanya bank akan memperebutkan
debitur yang mempunyai reputasi usaha yang baik. Oleh karena itu, bank
sebagai kreditur tidak dapat membebankan bunga sesuai dengan pasar
akan tetapi, akan lebih rendah dengan bunga di pasar (Ismail, 2011).
g. Produk
Produk yang ditawarkan oleh bank sangat bervariasi sehingga,
bunga yang akan diberikan kepada nasabah peminjam dana maupun
bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam juga tergantung pada
jenis produknya. Semakin banyak fasilitas yang diberikan dalam produk
tertentu akan semakin menarik bunga yang ditawarkan (Ismail, 2011).
h. Hubungan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah juga akan berpengaruh pada
besarnya bunga. Apabila nasabah tersebut merupakan nasabah prima,
nasabah yang telah memiliki hubungan baik dengan bank dan selama
menjadi nasabah bank tidak pernah wan prestasi, maka bank akan
memberikan bunga lebih rendah (Ismail, 2011).
i. Risiko
Risiko merupakan faktor penting yang digunakan oleh bank untuk
menentukan besarnya suku bunga. Risiko kredit terkait dengan beberapa
aspek antara lain, tujuan penggunaan kredit, sektor usaha, dan jangka
waktu (Ismail, 2011).
Rumus: R = i MR
Bunga Perbulan = 𝑅
12
34
Keterangan :
R : Suku bunga nominal tahunan
i : Suku bunga nominal per periode
M : Jumlah periode majemuk per satu tahun
E. Financing to Deposit Ratio (FDR)
1. Definisi Financing to Deposit Ratio
Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak
ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. financing to deposit ratio
merupakan rasio yang digunakanuntuk mengukur likuiditas suatu bank atau
mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat (Yanis & Priyadi,
2015).
Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar
kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya
dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan kepada para
debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya
(Martono, 2010).
2. Fungsi Financing to Deposit Ratio
FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi
perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan syariah maka angka
FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain (Kasmir, 2008):
1) Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
35
2) Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian GWM (Giro Wajib
Minimun 50%).
3) Sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum)
sebuah bank.
4) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank
yang akan merger.
F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unit usaha produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di
semua sektor ekonomi (Tambunan, 2012).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008
UMKM adalah sebagai berikut:
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Kriteria Usaha Mikro:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
36
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Kriteria Usaha Kecil:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
37
Kriteria Usaha Kecil:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).
2. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam
perekonomian Indonesia paling tidak, dapat dilihat dari (Tambunan, 2009):
1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi
diberbagai sektor.
2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat.
4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan
ekspor.
38
G. Bank Umum Syariah
1. Pengertian Bank Umum Syariah
Bank syariah merupakan Islamic Financial Institution dan lebih dari
sekedar bank (beyond banking) yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits
(tuntunan Rasulullah Saw.) yang mengacu pada prinsip muamalah, yakni
sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur’an
dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, sosial,
dan politik (IBI, 2014). Menurut UU No. 10 tahun 1998 bank syariah
didefinisikan sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu
lintas pembayaran.
Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.
21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat
berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah
bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti
transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit,
dan sebagainya.
39
b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja
dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu
Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. UUS berada
satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan.
UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki
oleh WNI dan /atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau
kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah
daerah.
Menurut Muhammad Arifin Bin Badri (2011) prinsip yang diterapkan
oleh bank Islam atau bank syariah tersebut salah satunya menjauhkan riba
dalam praktek perbankan. Hukum Islam telah melarang riba seperti yang
tercantum surat QS. Al-Baqarah (2: 278-279):
Artinya:“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan
sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak
40
melaksanakan(apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan
terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat
maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula)
dianiaya”. (Al-Baqarah: 278-279)
Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakan diatas, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah
adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja
berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga
(riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal
yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan
usaha yang halal (Bin Badri, 2011)
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, maka fungsi dan peran dan fungsi bank karyawan.
Fungsi bank sayariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut (IBI,
2014) :
a. Sebagai penghimpun dana, mengelola dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan.
b. Sebagai penyalur dana, dana yang dihimpun kemudian disalurkan
dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya.
c. Sebagai pelayan jasa keuangan, melakukan pelayanan lalu lintas
pembayaran.
Bank syariah juga mempunyai peran penting dalam system keuangan
nasional dalam hal berikut (IBI, 2014) :
41
a. Pengalihan Aset
Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari
pemilik dana selaku unit surplus.
b. Transaksi
Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku
ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang
menyangkut barang dan jasa.
c. Likuiditas
Bank berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan
adanya aliran dana dari unit surplus kepada defisit lewat mekanisme
pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
d. Broker For Business
Bank bisa berperan untuk mempertemukan para pebisnis.
3. Produk-produk Bank Syariah
Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi
tiga bagian besar, yaitu (Arif, 2010):
a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)
1) Tabungan
Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan
adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana
berdasarkan mudharabah atau akada lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut
syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
42
dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan
dengan itu.
2) Deposito
Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, deposito
adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah
penyimpan dana bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).
3) Giro
Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Giro adalah
simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
b. Produk Penyaluran Dana (Financing) (Purnamasari & Suswinarno, 2011)
1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki
barang, dimana keuntungan bank telah di tentukan di depan dan
menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang
diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang
produktif. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah
murabahah, salam dan istishna (Purnamasari & Suswinarno, 2011).
43
(a) Murabahah
Ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam
murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi
tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah produk
pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah
karena praktik yang paling mudah dalam implementasinya
dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank
syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang
dibutuhkan.
(b) Ba’i As-Salam
Dalam pengertian sederhana, salam berarti pembelian
barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran
dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.
(c) Istishna
Transaksi ini merupakan kontrak penjualan antara pembeli
dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang
menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha
melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut
spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli
akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem
pembayaran. Menurut jumhur fuqaha, ba’i al-istishna merupakan
44
suatu jenis khusus dari akad ba’i as-salam, biasanya jenis ini
dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan
ba’i al-istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad ba’i as-
salam.
2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa
Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan
jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian
harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa
kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang
termasuk dalam kategori ini adalah ijarah dan ijarah muntahiyah bit
tamlik (IMBT). (Arif, 2010)
(a) Ijarah
Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah tanpa akad
pemindahan kepemilikan dikenal sebagai operational lease
dalam ilmu keuangan konvensional.
(b) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
Adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui
pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan
kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak. Sehingga
penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada
45
akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal
sebagai financial lease.
3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha
kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa
sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya
keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi
hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati
dimuka. Produk yang digunakan dalam prinsip ini adalah musyarakah
dan mudharabah (Purnamasari & Suswinarno, 2011).
(a) Musyarakah
Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Transaksi
musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja
sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara
bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak
atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan
seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak
berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai
joint venture.
46
(b) Mudharabah
Adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak, pengelola
modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian
keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan oleh kelalaian si
pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pemilik modal,
namun apabila pengelola maka kerugian ditanggung oleh si
pemilik modal, namun apabila pengelola dengan sengaja
melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ada dua macam
bentuk mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan
mudharabah muqayyadah.
4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap
Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk mencari
keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan
pembiayaan. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih
hutang-piutang), rahn (gadai), qardh (pinjaman uang), wakalah
(perwakilan), kafalah (garansi bank) (Karim, 2007).
(a) Hawalah
Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya. Bertujuan untuk
membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat
melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang usaha
47
belum dibayar oleh pembeli sehingga tidak memiliki cukup dana
untuk memulai pekerjaan berikutnya.
(b) Rahn
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan
tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-
kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga
pasar. Tujuan rahn adalah memberikan jaminan pembayaran
kepad bank dalam memberikan pembiayaan.
(c) Qardh
Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan
tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi qardh, antara lain sebagai
pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit
syariah.
(d) Wakalah
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian
atau pemberian mandat. Akan tetapi yang dimaksud sebagai al-
wakalah karena manusia membutuhkannya. Pada suatu waktu,
seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang
lain untuk mewakili dirinya.
48
(e) Kafalah
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau
yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung
jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung
jawab orang lain sebagai penjamin.
c. Produk Jasa (service)
Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung)
antara pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dan kekurangan dana
(deficit of fund), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan
jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa
atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa (Karim,
2007):
1) Sharf (jual beli valuta asing)
Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip
sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya
harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil
keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan
pada bank syariah devisa yang memiliki ijin untuk melakukan jual
beli valuta asing.
2) Wadi’ah (titipan)
Jenis produk jasa tambahan yang dapat diterapkan adalah
wadi’ah, namun wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad al-
49
amanah. Aplikasi perbankan wadi’ah yad al-amanah adalah
penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) sebagai sarana
penitipan barang berharga nasabah. Bank mendapat imbalan sewa
dari jasa tersebut.
H. Penelitian Terdahulu
Beberapa peneliti telah melakukan tentang jumlah DPK, Inflasi, BI Rate,
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap alokasi pembiayaan UMKM.
Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan
perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu
dirangkum dalam tabel 2.2 yaitu dibawah ini:
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Metodologi Hasil
Penelitian Persamaan Perbedaan
Luluk
Chorida
(2010)
Pengaruh
Jumlah
Dana Pihak
Ketiga,
Inflasi,
dan Tingkat
Margin
Terhadap
Alokasi
Pembiayaan
Usaha Kecil
dan
Menengah
Variabel
Independen:
Jumlah DPK
dan Inflasi
Variabel
dependen:
pembiayaan
UKM.
Data sekunder,
analisis regresi
linear
berganda, uji
asumsi klasik.
Alat analisis:
menggunakan
SPSS,
Sampel BUS
dan UUS
periode tahun
2007-2009.
DPK, Inflasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
pemberian
pembiayaan
pada UKM,
sedangkan
tingkat margin
tidak
berpengaruh.
50
Peneliti
Judul
Persamaan
Perbedaan
Hasil
Penelitian
(Studi pada
Bank-Bank
Syariah di
Indonesia).
Sri
Delasmi
Jayanti
dan Deky
Anwar
(2016)
Pengaruh
Inflasi dan
BI Rate
Terhadap
Pembiayaan
Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
(Studi Kasus
Pada Bank
Umum
Syariah).
Variabel
Independen:
Inflasi dan BI
Rate. Variabel
dependen:
pembiayaan
UMKM,analis
is regresi
linear
berganda, uji
asumsi klasik,
data sekunder,
populasi: Bank
Umum
Syariah
purposive
sampling.
Data Panel,
menggunakan
aplikasi SPSS
Periode 2010-
2015.
Ada pengaruh
signifikan
antara inflasi
dan BI Rate
terhadap
pembiayaan
UMKM.
Wida
Purwidian
ti dan
Arini
Hidayah
(2014)
Faktor-
Faktor yang
Mempengar
uhi Alokasi
Pembiayaan
Perbankan
Syariah
Untuk
Variabel
independen:
DPK dan
Inflasi
Variabel
dependen:
pembiayaan
UMKM
Populasi
seluruh bank
syariah di
Indonesai
Periode 2010-
2013.
DPK
mempunyai
pengaruh
signifikan,
CAR tidak
signifikan,
ROA tidak
signifikan
51
Peneliti
Judul
Persamaan Perbedaan Hasil
Penelitian
Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
di
Indonesia.
data sekunder
data time
series.
inflasi tidak
signifikan
terhadap
pembiayaan
perbankan
syariah untuk
UMKM.
Riska
Robiyanti
Erlita
(2016)
Pengaruh
DPK, NPF,
CAR,
Ekuivalen
Bagi Hasil,
dan
Sertifikat
IMA
Terhadap
Pembiayaan
Bank Umum
Syariah
2012-2014.
Variabel
independen:
DPK
Data sekunder,
menggunakan
uji asumsi
klasik, model
pengujian
hipotesis
menggunakan
model regresi
berganda.
Variabel
dependen:
Pembiayaan
prinsip bagi
hasil
Variabel
independen:
NPF, CAR,
Ekuivalen
Bagi Hasil,
dan Sertifikat
IMA
Menggunakan
alat SPSS.
DPK
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
pembiayaan
NPF
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap
pembiayaan
CAR,
Ekuivalen
bagi hasil,
Sertifikat
IMA tidak
berpengaruh
positif
terhadap
pembiayaan.
52
Peneliti
Judul
Persamaan
Perbedaan
Hasil
Penelitian
Rahmat
Dahlan
(2014)
Pengaruh
Tingkat
Bonus
Sertifikat
Bank
Indonesia
Syariah dan
Tingkat
Inflasi
Terhadap
Pembiayaan
Bank
Syariah di
Indonesia.
Variabel
independen:
tingkat inflasi
Metode
analisa
kuantitatif
yaitu metode
analisis regresi
ordinary least
square
Dengan
menggunakan
metode regresi
berganda.
Variabel
dependen:
pembiayaan
Bank Syariah
Variabel
independen:
SBIS
Menggunakan
alat SPSS.
SBIS secara
signifikan
berpengaruh
negatif
sedangkan
Tingkat inflasi
tidak memiliki
pengaruh
terhadap
penyaluran
pembiayaan
bank syariah
di Indonesia.
Nurhidaya
h dan Any
Isvandiari
(2016)
Faktor
Internal dan
Faktor
Eksternal
yang
Mempengar
uhi Alokasi
Pembiayaan
Usaha Kecil
Menengah
(Studi Pada
Bank
Syari’ah
Indonesia).
Variabel
independen:
Inflasi
Variabel
dependen:
alokasi
pembiayaan
UKM
Data sekunder,
Uji asumsi
klasik dan
analisis regresi
linier
berganda.
Variabel
independent:
FDR, Margin
bagi hasil,
PDB
Sampel BUS
dan UUS,
periode 2009-
2013
Menggunakan
alat SPSS.
FDR
berpengaruh
signifikan
terhadap
alokasi
pembiayaan
UKM
Margin Bagi
Hasil, Inflasi,
PDB tidak
berpengaruh
terhadap
alokasi
pembiayaan
UKM.
53
Peneliti
Judul
Persamaan
Perbedaan
Hasil
Penlitian
Mustika
Rimadhani
(2011)
Analisis
Variabel-
variabel yang
Mempengaruhi
Pembiayaan
Murabahah
pada Bank
Syariah
Mandiri
Periode
2008.01-
2011.12
Variabel
independen:
DPK, Margin
keuntungan.
Menggunakan
model OLS
(Ordinary
Least
Square),
menggunakan
uji asumsi
klasik,
menggunakan
model regresi
linear
berganda,
data
sekunder,
data time
series.
Variabel
dependen:
pembiayaan
murabahah
Variabel
independen:
NPF dan
FDR
Periode
tahun
01.2008-
12.2011.
DPK dan
NPF
berpengaruh
signifikan,
sedangkan
margin
keuntungan
dan FDR
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
penyaluran
pertumbuhan
pembiayaan
murabahah
pada Bank
Syariah
Mandiri.
Imoisi
Anthony
Illegbinosa
dan
Ephraim
Jumbo
(2005)
Small and
Medium Scale
Enterprises
and Economic
Growth in
Nigeria: 1975-
2012
Menggunakan
Metode OLS.
Variabel
dependen:
GDP.
Bahwa
Pembiayaan
UMKM,
Suku Bunga,
dan
Inflasidari
GDP ada
hubungan
jangka
54
Peneliti
Judul
Persamaan
Perbedaan
Hasil
Penelitian
panjang
antara
variable-
variabel
dalam model
dan
keseluruhan
model
regresi
secara
statistic
signifikan
pada 5%.
I. Hubungan Keterkaitan antara Variabel dan Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah
Menurut Kasmir (2008), dana pihak ketiga merupakan dana dari
masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit),
dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan
atau badan dan kemudian kegiatan yang dilakukan bank setelah itu adalah
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah
55
alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman
atau lebih dikenal dengan kredit atau pada bank syariah (pembiayaan).
Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank
untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya
dengan masa pengendapan yang memadai. Secara operasional perbankan,
dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran
pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana
(simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan
semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan
meningkat (Yanis & Priyadi, 2015).
Menurut penelitian Wida Purwidianti dan Arini Hidayah (2014) dan
Luluk Choirida (2010) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan
terhadap alokasi pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan
bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi
kegiatan operasional bank syariah sehingga apabila dana yang didapat banyak
alokasi pembiayaan yang disalurkan juga meningkat.
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H01 :Tidak terdapat pengaruh secara parsial Jumlah Dana Pihak Ketiga
(DPK) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum
Syariah di Indonesia.
56
Ha1 :Terdapat pengaruh secara parsial Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di
Indonesia
2. Pengaruh Inflasi terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Bank Umum
Syariah
Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai
salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai
mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas
dananya (Rivai dan Andria, 2009). Secara umum inflasi berarti kenaikan
tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama atau
periode tertentu (Karim, 2008).
Tingkat laju inflasi sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian,
khususnya kegiatan perbankan. Kondisi laju inflasi yang tinggi menyebabkan
pemerintah (Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi untuk menaikan suku
bunga simpanan bank-bank di Indonesia. Ini dalam rangka agar inflasi dapat
terkendali. Namun akibat lainnya adalah bank-bank terpaksa menaikan suku
bunga pinjamannya (kredit). Ini dilakukan bank agar bank tidak mengalami
negative spread. Negative spread adalah suatu kondisi dimana suku bunga
simpanan lebih tinggi, dari suku bunga kredit. Apabila ini terjadi maka bank-
bank akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya (Cokro, 2007).
Kondisi perekonomian selalu menarik perhatian perbankan syariah
dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika terjadi inflasi
yang tinggi maka nilai riil uang akan turun keadaan tersebut mengakibatkan
57
masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain
dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan
merugikan perbankan syariah karna nasabah berpotensi melakukan penarikan
uang dari perbankan (Jayanti & Anwar, 2016).
Menurut Nurhidayah & Isvandiari (2016) menunjukkan bahwa inflasi
mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah
untuk UMKM. Artinya, bahwa adanya pengaruh inflasi terhadap pembiayaan
perbankan syariah untuk UMKM.
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H02 :Tidak terdapat pengaruh secara parsial Inflasi terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Ha2 :Terdapat pengaruh secara parsial Inflasi terhadap alokasi pembiayaan
UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh BI Rate terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Bank Umum
Syariah
Menurut Judisseno (2007) berpendapat bahwa bunga selalu
digunakan dalam berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas
moneter. Bunga sebagai instrumen artinya adalah tingkat bunga yang berlaku
dalam suatu negara dapat berfluktuasi dari tingkat yang satu ketingkat yang
lainnya. Memahami suku bunga merupakan keharusan bagi setiap pelaku
bisnis baik sebagai pelaku yang kelebihan dana (investor) maupun sebagai
pelaku yang kekurangan dana (debitor). Bagi investor akan sangat membantu
58
memilih alternatif-alternatif investasi yang lebih menguntungkan dan bagi
debitur akan berguna dalam mengambil keputusan pembiayaan guna
mendanai investasi yang akan dilakukan agar menghasilkan biaya modal
yang murah.
Dalam teori bejana dijelaskan bahwa kebijakan konvensional akan
mempengaruhi perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dan bank
konvensional seperti dua bejana. Pada saat salah satunya kondisi penuh maka
akan memenuhi bejana lainnya (Karim, 2007).
BI Rate yang dijadikan acuan bank konvensional untuk penetepan
suku bunga juga akan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Menurut
Tarsidin seperti yang dikutip oleh Isna dan Sunaryo (2012) menyatakan
bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah masih merujuk
pada suku bunga bank konvensional. Seandainya bagi hasil yang diberikan
oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga bank konvensional maka
kemungkinan besar banyak nasabah bank syariah yang akan beralih pada
bank konvensional. Supaya masyarakat akan menabung dan
menginvestasikan dananya di bank syariah maka minimal bagi hasil yang
diberikan oleh bank syariah sama dengan atau lebih besar dari suku bunga
yang berlaku di bank konvensional (Farianto, 2014).
Menurut penelitian Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar (2016)
menunjukkan bahwa BI rate mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM. Artinya, bahwa adanya
pengaruh BI rate terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.
59
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H03 :Tidak terdapat pengaruh secara parsial BI Rate terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Ha3 :Terdapat pengaruh secara parsial BI Rate terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah
Dalam memaksimalkan jumlah FDR bank syariah, ada beberapa
unsur yang terkait dengan peningkatan FDR itu sendiri, yaitu Dana Pihak
Ketiga. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat
kepada bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat
dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank,
maka bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana-dana
yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar
yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana
yang dikelola oleh bank). (Suhartatik & Kusumaningtias, 2013).
Menurut penelitian Nurhidayah dan Any Isvandiari (2016)
menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.
Artinya, bahwa adanya pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap
pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.
60
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H04 :Tidak terdapat pengaruh secara parsial Financing to Deposit Ratio
(FDR) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum
Syariah di Indonesia.
Ha4 :Terdapat pengaruh secara parsial Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di
Indonesia.
5. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menurut penelitian
Wida Purwidianti dan Arini Hidayah (2014) dan Luluk Choirida (2010)
menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap alokasi
pembiayaan.
Menurut Nurhidayah & Isvandiari (2016) menunjukkan bahwa inflasi
mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah
untuk UMKM.
Menurut penelitian Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar (2016)
menunjukkan bahwa BI rate mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.
61
Menurut penelitian Nurhidayah dan Any Isvandiari (2016)
menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H05 :Tidak terdapat pengaruh secara simultan Jumlah Dana Pihak Ketiga
(DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di
Indonesia.
Ha5 :Terdapat pengaruh secara simultan Jumlah Dana Pihak Ketiga
(DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR)
terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di
Indonesia.
J. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen
bebas yaitu, Jumlah Dana Pihak Ketigan, Inflasi, BI Rate, dan Financing to
Deposit Ratio (FDR) terhadap variabel dependen yaitu Alokasi Pembiayaan
UMKM.
Gambar berikut menunjukkan kerangka pemikiran dalam model
penelitian mengenai pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
62
Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran
Bank Indonesia (BI) mencatat baru 22 persen usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) yang menikmati akses pembiayaan perbankan. Dapat dilihat dari data
keuangan yang diterbitkan oleh OJK laporan Bank Umum Syariah dalam
mengalokasi pembiayaan UMKM dan non UMKM. Bank Umum Syariah
mengalokasikan dananya kepada UMKM masih kecil dibandingkan
mengalokasikan dananya ke non UMKM, bisa di lihat data pada tahun 2017
untuk UMKM Rp 54.555 miliar dan untuk non UMKM Rp 91.405 miliar.
Padahal, Usaha Kecil Menengah (UKM) telah memperlihatkan kemampuan
untuk tetap survive meskipun diterpa krisis. Kemampuan UKM untuk survive
dengan sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis
bahwa UKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak
penyelamat ekonomi nasional.
Basis Teori: Pembiayaan
Alokasi Pembiayaan UMKM
Metode Analisis Data:
Uji Stasioner
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji Multikolonieritas
Uji Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi
Uji Hipotesis
Uji F (Simultan)
Uji t (Parsial)
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Analisis Regresi Linier
Berganda
Hasil Pengujian dan
Pembahasan
Kesimpulan dan
Saran
DPK (X1) Inflasi (X2) BI Rate (X3) FDR (X4)
63
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan
memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
(Sugiyono, 2016). Semua data dalam bentuk bulanan pada periode Juni 2014-
Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik serta
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplansinya adalah penelitian
asosiatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif merupakan penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua
variabel atau lebih. Metode yang digunakan adalah metode kausal-asosiatif yang
dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa.
Identifikasi terhadap peristiwa tersebut berkenaan dengan variabel independen
yaitu: Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate, dan Financing to
Deposit Ratio (FDR), dengan variabel dependen yaitu Alokasi Pembiayaan
UMKM. Tempat penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
Tempat penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia
yaitu semua BUS yang ada di Indonesia. Waktu penelitian ini adalah periode
Juni 2014-Maret 2017.
B. Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
64
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari bulan Juni 2014 sampai
dengan bulan Maret 2017.
Di bawah ini merupakan tabel populasi yang digunakan dalam penelitian
ini, dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Populasi
No. Nama Perusahaan
1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Victoria Syariah
3. PT. Bank BRI Syariah
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah
5. PT. Bank BNI Syariah
6. PT. Bank Syariah Mandiri
7. PT. Bank Mega Syariah
8. PT. Bank Panin Syariah
9. PT. Bank Syariah Bukopin
10. PT. BCA Syariah
11. PT. Maybank Syariah Indonesia
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13. PT. Bank Aceh Syariah
Sumber Data: www.ojk.go.id
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. (Sugiyono, 2016). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel
65
dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono,
2016). Adapun pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut:
1. Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistika dan Bank Indonesia
menyampaikan laporan publikasi perbankan syariah yang dirilis pada
website resminya.
2. Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistika dan Bank Indonesia
menyampaikan statistika perbankan syariah yang dirilis secara rutin
dalam website resminya.
3. Pembiayaan UMKM merupakan akumulasi dari Bank Umum Syariah
dalam satu sumber yaitu website resmi Otoritas Jasa Keuangan yang
diambil dalam bentuk laporan bulanan dalam rentang waktu Juni 2014-
Maret 2017 ada 34 bulan. Jadi total data dalam penelitian ini adalah 34
data.
4. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistika sudah mempublikasikan
laporan bulanan inflasi dan BI Rate.
Berikut proses pengambilan sampel penelitian. Dapat dilihat dari tabel
3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.2
Proses Pengambilan Sampel Penelitian
No. Keterangan Jumlah Sampel
1.
Data keuangan BUS tersebut memiliki
data yang dibutuhkan terkait variable-
variabel yang digunakan untuk
1 laporan keuangan
yang diterbitkan oleh
OJK untuk 13
BankUmum Syariah
66
No. Keterangan Jumlah Sampel
penelitian selama periode Juni 2014-
Maret 2017
2.
Data Inflasi yang diterbitkan secara
konsisten di laporan keuangan Bank
Indonesia periode Juni 2014-Maret
2017
1 laporan inflasi yang
diterbitkan Bank
Indonesia
3.
Data BI Rate yang diterbitkan secara
konsisten di laporan keuangan Badan
Pusat Statistik periode Juni 2014-Maret
2017
1 laporan BI Rate
yang diterbitkan oleh
Badan Statistik Pusat
Data keuangan Bank Umum Syariah pada laporan keuangan Otoritas
Jasa Keuangan terdiri dari 1 laporan.
Data inflasi pada laporan keuangan Bank Indonesia terdiri dari 1
laporan.
Data BI Rate pada laporan keuangan Badan Pusat Statistik terdiri
dari 1 laporan.
Jumlah periode dari Juni 2014- Maret 2017 ada 34 bulan.
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data
tersebut diperoleh langsung dari laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Badan Pusat Statistika dan Bank Indonesia. Data yang digunakan
penelitian ini merupakan sekunder, data sekunder adalah data yang didapat tidak
secara langsung dari objek penelitian, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi
yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, misalnya
67
adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar
atau majalah. (Musyafak, 2015).
Penelitian ini menggunakan data time series (berkala), data time series
adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau
periode secara historis, misalnya data perkembangan nilai tukar Dollar Amerika
terhadap Euro Eropa dari tahun 2010 sampai 2011. (Zulfikar & Antara, 2014).
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Field Research
Peneliti menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (time series)
dengan sekala bulanan (monthly) yang diambil dari data bulanan Statistik
Perbankan Syariah dengan rentang waktu dari bulan Juni 2014-Juni 2017.
Menurut Umar (2011) data time series atau disebut juga data deret waktu
merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu obyek
dengan tujuan menggambarkan perkembangan.
2. Library Research
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
membaca literature, buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang berhubungan
dengan aspek yang diteliti sebagai upaya memperoleh data yang valid.
3. Internet Research
Terkadang buku referensi atau literature yang kita miliki atau pinjam di
perpustakaan tertinggal selama beberapa waktu atau kadaluarsa, karena
ilmu selalu berkembang seiring berjalannya waktu, Oleh karena itu, untuk
68
mengantisipasi hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan teknologi yang juga berkembang yaitu internet. Sehingga
data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan perkembangan
zaman.
D. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.
Pemilihan alat analisis dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS)
yaitu suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen sebagai
variabel penjelas dan variabel dependen sebagai variabel yang dijelaskan dalam
suatu persamaan linier. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen,
sedangkan variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu.
Untuk analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer yaitu
program Microsoft Excel 2013 dan Eviews 9.0. dalam penelitian ini data yang
digunakan adalah data Z-score, suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh
nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam sitribusi data dengan satuan
deviasi. Tujuan dilakukannya adalah untuk menyamakan satuan, jadi nilai
standar tidak lagi tergantung pada satuan pengukuran, melainkan menjadi nilai
baku. Standarisasi data dilakukan menggunakan alat bantu piranti lunak SPSS
Versi 22.0.
Pertimbangan penulis menganalisis/ mengolah data menggunakan
Eviews 9.0 dari pada SPSS karena:
69
Tabel 3.3
Perbedaan Eviews dengan SPSS
Perbedaan Eviews 9.0 SPSS
Mengolah data Hanya perlu melakukan
beberapa klik maka hasil
akan muncul di screen.
Perlu banyak tahap untuk
mengolah data.
Tipe Data Dapat membedakan tipe
data seperti time series,
cross section dan panel
data.
Tidak dapat membedakan tipe
data seperti time series, cross
section dan panel data.
Sampel Data Jumlah sampel bisa
dilihat di hasil olah data
eviews.
Tidak terdapat jumlah sampel
yang digunakan.
Uji Aumsi
Klasik
Data langsung lolos bila
menggunkan eviews
Data ada yang tidak lolos dan
harus di atasi terlebih dahulu
Sebagai hasil perbandingan tentang keakuratan data maka dapat dilihat
dalam lampiran 7.
1. Uji Stasioneritas
Uji stasioneritas bertujuan untuk melihat nilai rata-rata dan varian
dari data time series, apakah data tersebut mengalami perubahan secara
sistematik sepanjang waktu (konstan) atau sebaliknya. Uji stasioneritas
dapat dilihat dengan menggunakan uji grafik dan uji akar unit. Di sini
peneliti menggunkan metode uji t akar unit agar mendapatkan hasil yang
lebih akurat.
70
Hasil uji akar-akar unit dengan membandingkan nilai t-hitung
dengan nilai kritis MCKinnon dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa data stasioner. Sedangkan jika nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tidak stasioner. Jika data di level
normal, maka dapat dinaikkan ke diferensiasi tingkat 1 (Winarno, 2015)
Hipotesis:
H0: data tidak stasioner.
H1: data stasioner.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria:
Bila probabilitas>0,05, maka H0 diterima.
Bila probabilitas<0,05, maka H0 ditolak.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi pada
model regresi. Untuk itu diperlukannya pendeteksian lebih lanjut
diantaranya:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013).
71
Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki
distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Namun dalam penelitian ini lebih ditekankan untuk menguji dengan uji
statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah dengan uji Jarque-Bera (JB)
(Ghozali, 2013).
Data dalam penelitian ini dikatakan terdistribusi normal jika,
nilai probability Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013). Nilai
JB selanjutnya dapat kita hitung signifikansinya untuk menguji hipotesis
berikut:
H0: data terdistribusi normal.
H1: data terdistribusi tidak normal.
Dasar pengambilan keputusan
Bila probabilitas Obs*R Squared>0,05 H0 diterima.
Bila probabilitas Obs*R Squared<0,05 H0 ditolak.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di
antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang
terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel
bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala
multikolinieritas (Suliyanto, 2011).
Menurut Ghozali (2013), pendeteksian adanya multikolineritas
dengan menggunakan uji efisiensi korelasi (r). Jika koefisien korelasi
72
cukup tinggi, yaitu di atas 0.90, maka diduga terjadi multikolinearitas
dalam model. Sebaliknya, jika koefisien relatif rendah maka diduga
model tidak terjadi multikolinearitas.
Hipotesis:
H0: tidak ada multikolinearitas.
H1: ada multikolinearitas.
Dasar Pengambilan keputusan
Bila r<0.90 (tidak ada multikolinearitas), maka H0 diterima.
Bila r>0.90 (ada multikolinearitas), maka H0 ditolak.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedasatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian
heteroskedastisitas yang penulis gunakan dilakukan melalui Uji White.
Dengan hipotesis sebagai berikut:
H0: tidak ada heteroskedastisitas.
H1: ada heteroskedastisitas.
Dasar pengambilan keputusan:
Bila probabilitas Obs*R2>0.05, maka H0 diterima.
Bila probabilitas Obs*R2<0.05, maka H0 ditolak.
73
d. Uji Autokerelasi
Uji auotkorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan
kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi
korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
sama lainnya. Masalah ini timbul karena ressidual (kesalahan
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal
ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena
“gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung
mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama
pada periode berikutnya (Ghozali, 2013).
Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan Uji
Langrange Multiplier (LM Test) dengan membandingkan nilai
probabilitas R-Squared dengan α=0.05.
Hipotesis:
H0: tidak ada autokorelasi.
H1: ada autokorelasi.
Dasar pengambilan keputusan:
Bila probabilitas Obs*R2>0.05, H0 diterima.
Bila probabilitas Obs*R2<0.05, H0 ditolak.
74
3. Uji Statistik
a. Uji Signifikasi Simultan (uji-F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau terikat (Ghazali, 2013). Adapun cara pengujian dalam uji F ini
dengan melihat nilai signifikasi.
Hipotesis:
H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
H1: terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
Dasar pengambilan keputusan:
Jika probabilitas>0.05, maka H0 diterima.
Jika probabilitas<0.05, maka H0 ditolak.
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)
Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel
terikat pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) (Priadana & Muis, 2009).
H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen
terhadap variabel dependen.
H1: terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen
terhadap variabel dependen.
75
Dasar pengambilan keputusan:
Jika probabilitas>0.05. maka H0 diterima.
Jika probabilitas<0.05. maka H0 ditolak.
j. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel
bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien
determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam
menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya (Suliyanto,
2011).
Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap
jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi, di mana
setiap penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model
akan meningkatkan R2 meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk
mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi
yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2 adj). Koefisien
determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut
telah dikorelasi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran
sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi
yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu
dapat naik atau turun akibat adanya penambahan variabel baru dalam
model (Suliyanto, 2011).
76
4. Analisis Regresi Linier Berganda
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis Regresi
Linier Berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Metode
yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda
dapat dituliskan sebagai berikut:
Y = a+ b1X1 + b2X2 + ............. bnXn + e
Keterangan:
Y : Variabel terikat (nilai yang diproyeksikan)
A : Intercept (Konstanta)
b1 : Koefisisien regresi untuk X1
b2 : Koefisisien regresi untuk X2
bn : Koefisisien regresi untuk Xn
X1 : Variabel bebas pertama
X2 : Variabel bebas kedua
Xn : Variabel bebas ke-n
e : Nilai residu
5. Kriteria Keterpengaruhan atau Taraf Signifikan
Menurut Bungin (2009) kriteria keterpengaruhan atau taraf
signifikan adalah kesediaan dan keberanian peneliti untuk secara maksimal
mengambil risiko kesalahan dalam menguji hipotesis.
Pada umumnya orang menggunakan tingkat signifikansi dalam
bentuk persen (%). Dalam praktik riset umumnya orang menggunakan
77
kisaran nilai signifikansi/ probabilitas sebesar 1% (0,01) yang terkecil, 5%
(0,05) atau 10% (0.1) yang terbesar. Jika peneliti ingin menggunakan
tingkat keyakinan sebesar 99%, maka signifikansi akan sebesar 1%. Jika
menginginkan tingkat keyakinan sebesar 95%, maka signifikansi akan
sebesar 5%. Jika menginginkan tingkat keyakinan sebesar 90%, maka
signifikansi akan sebesar 10% (Sarwono, 2013).
Tabel 3.4
Hubungan Taraf Signifikansi dan Hipotesis
No. Taraf Signifikansi
Maknanya 5% 1%
1 Hipotesis diterima Hipotesis diterima Kondisi ini dapat
diterima
2 Hipotesis ditolak Hipotesis ditolak Kondisi ini juga dapat
diterima
3 Hipotesis ditolak Hipotesis diterima Kondisi seperti ini dapat
diterima
4 Hipotesis diterima Hipotesis ditolak
Kondisi seperti ini tidak
dapat diterima sebagai
kebenaran
Sumber: Bungin (2009)
E. Operasional Variabel Penelitian
Operasional variabel penelitian merupakan spesifikasi kegiatan peneliti
dalam mengukur suatu variabel. Spesifikasi tersebut menunjukkan pada
dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari variabel peneliti yang diperoleh
melalui pengamatan dan penelitian terdahulu.
78
1. Variabel Deppenden (Y)
Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau
respon jika dihubungkan dengan variabel independen. Variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah alokasi pembiayaan UMKM. Pembiayaan adalah
penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/ manfaat/
keuntungan di kemudian hari mencakup hal-hal antara lain:
1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan
dalam bentuk finansial atau uang (financial benefit)
2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan
berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah
lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social
benefit) dibandingkan dengan keuntungan finasialnya.
3) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank
harus mempu memperoleh keuntungan finansial (financial benefit)
agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya
kepada bank.
Akad yang digunakan adalah akad murabahah, mudharabah, dan
musyarakah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
nomor 59, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual
harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada kembali.
79
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik
dana) dengan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut
kesepakatan diawal transaksi.
Sedangakan musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik
modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari
keuntungan.
Akad musyarakah, mitra usaha dan bank sama-sama menyediakan
modal untuk membiayai suatu usaha yang baru saja dijalankan. Selanjutnya
mitra usaha dapat mengembalikan modal dari pihak bank serta bagi hasil
yang telah disepakati. Pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan oleh
bank syariah.
2. Variabel Independen (X)
Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel
yang mempengaruhi variabel lain, variabel yang dapat diukur,dimanipulasi,
atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu
gejala observasi (Sarwono, 2012).
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1)
Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah
sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
80
dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini
akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan
volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.
b. Inflasi (X2)
Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan
sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi
utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi
terkait dengan mobilitas dananya (Rivai dan Andria, 2009). Inflasi
adalah kenaikan harga secara keseluruhan (Case & Fair, 2009).
c. Bi Rate (X3)
Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan
yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate merupakan
indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia
dalam upaya mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan
dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada
di sekitar BI Rate (www.bi.go.id).
d. Financing to Deposit Ratio (FDR) (X4)
Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah
pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank
(Surya, 2008). Menurut Dendawijaya (2009) Financing to Deposit Ratio
(FDR) merupakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar
81
penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan
pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.
Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baiknya fungsi
intermediasi bank yang bersangkutan. FDR yang tinggi
mengindikasikan tingkat pembiayaan tinggi dan ini berdampak pada
meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan.
Berikut adalah tabel 3.3 yang berisi ringkasan definisi variabel:
Tabel 3.5
Ringkasan Devinisi dan Rumus Variabel
No Variabel Definisi Variabel Pengukuran Variabel Sumber
1.
Dana
Pihak
Ketiga
(DPK)
DPK merupakan dana
simpanan dari masyarakat
yang dititipkan kepada
bank syariah, yang
penarikannya dapat
dilakukan setiap saat tanpa
pemberitahuan terlebih
dahulu kepada bank dengan
media penarikan tertentu.
DPK= Simpanan
wadiah+ tabungan
mudharabah+ deposito
mudharabah
Wardiantika
dan
Kusumaningt
ias, (2014)
No Variabel Definisi Variabel Pengukuran Variabel Sumber
2. Inflasi Inflasi berarti kenaikan
tingkat harga secara umum
dari barang/ komoditas dan
jasa selama atau periode
tertentu.
Inflasi
=𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾𝑜
𝐼𝐻𝐾𝑜𝑥100%
Karim (2008)
3. BI Rate BI Rate adalah suku bunga
kebijakan yang
mencerminkan sikap
𝑅=𝑖 𝑀𝑅
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 =𝑅
12
www.bi.go.id
82
kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan diumumkan
kepada publik. BI Rate
merupakan indikasi suku
bunga jangka pendek yang
diinginkan Bank Indonesia
dalam upaya mencapai
target inflasi.
4. Financin
g to
Deposit
Ratio
(FDR)
Merupakan seberapa jauh
kemampuan bank dalam
membayar penarikan dana
yang dilakukan deposan
dengan mengandalkan
pembiayaan yang diberikan
sebagai sumber
likuiditasnya.
FDR
=𝐽𝑚𝑙ℎ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑡𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑥100%
Dendawijaya,
2009
83
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal
periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar
ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk
menyebut beberapa, diantaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M
Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba,
gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di
antaranya di Bandung dan Jakarta. Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo
dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam
sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus
berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna
pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara
sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus,
yakni mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Bank muamalat Indonesia
lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI (Hasan, 2014).
Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa
semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank
Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan
untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-
undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan
tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-
84
bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut
pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan
sisi permintaan (Hasan, 2014).
Konsep ekonomi syariah ini diyakini menjadi “system imun” yang
efektif contohnya Bank Muamalat Indonesia yang tidak terpengaruh oleh
gejolak krisis ekonomi ternyata menarik minat pihak perbankan konvensional
untuk mendirikan bank yang juga memakai system syariah. Pada tahun 1999,
perbankan syariah berkembang luas dan menjadi internasional pada tahun
2004. Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, perbankan syariah
nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pancang perekonomian
Indonesia yang kuat dan menjadi solusi terbaik terhadap permasalahan-
permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini, terutama bagi
mereka yang memiliki usaha kecil dan menengah, yang sangat membutuhkan
pinjaman dana untuk selamanya (Hasan, 2014).
Pertumbuhan bank syariah saat ini menunjukkan besarnya permintaan
masyarakat terhadap jasa perbankan syariah. Hal ini tercermin dari
pertumbuhan jumlah bank yang signifikan dari jaringan kantor maupun
kinerja keuangan perbankan syariah selama tahun 2011-2015, jumlah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami
peningkatan. Sampai tahun 2017 ini perbankan syariah terdiri atas 13 BUS.
(Hasan, 2014)
Kondisi perbankan syariah pada tahun mendatang diperkirakan akan
terus membaik. Ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat
85
terhadap perbankan syariah. Dalam rangka peningkatan jangkauan melalui
kemudahan untuk membuka kantor pelayanan, diharapkan dapat memberikan
pengaruh pada minat masyarakat (Hasan, 2014).
B. Deskriptif Data
1. Deskripsi Variabel Pembiayaan UMKM
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank
memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian. Aktifitas bank yaitu
menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja
maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan
perekonomian nasional (Kasmir, 2008).
Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek
yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan
investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh
imbalan/ manfaat/ keuntungan dikemudian hari (Karim, 2007).
Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain (Ascarya, 2008):
3. Bagi hasil: mudharabah, musyarakah;dan
4. Jual beli: murabahah dan salam.
Kebutuhan pembiayaan investasi syariah dapat dipenuhi dengan
berbagai cara, antara lain (Ascarya, 2008):
1. Bagi hasil: mudharabah, musyarakah;dan
86
2. Jual beli: murabahah dan salam; dan
3. Sewa: Ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.
Berikut adalah data FDR yang digunakan peneliti periode Juni 2014–
Maret 2017, dapat dilihat pada table 4.1 yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi UMKM Tahun Juni 2014-
Maret 2017 (Dalam Miliar Rupiah)
Bulan Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari - 58.142 49.119 53.497
Februari - 57.780 48.718 53.416
Maret - 57.203 49.410 54.555
April - 54.812 49.508 -
Mei - 51.603 49.884 -
Juni 63.835 52.793 51.952 -
Juli 62.747 50.074 51.325 -
Agustus 65.862 41.738 50.862 -
September 53.606 46.425 52.932 -
Oktober 64.980 46.056 53.051 -
November 59.148 46.799 53.795 -
Desember 59.806 50.291 54.531 -
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, data pembiayaan modal kerja dan
investasi UMKM terendah pada tahun 2014 berada pada bulan September
sebesar Rp 53.606 miliar dan tertinggi pada bulan Agustus sebesar Rp 65.862
miliar. Pada tahun 2015 pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM
terendah pada bulan Agustus sebesar Rp 41.738 miliar dan tertinggi pada
bulan Januari sebesar Rp 58.142 miliar. Pada tahun 2016 pembiayaan modal
kerja dan investasi UMKM terendah pada bulan Februari sebesar Rp 48.718
miliar dan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp 54.531 miliar.
87
Pada tahun 2017 pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM
terendah pada bulan Februari sebesar Rp 53.416 miliar dan tertinggi pada
bulan Maret sebesar Rp 54.555 miliar. Berdasarkan tabel 4.1 pembiayaan
modal kerja dan investasi UMKM di atas sebenarnya jumlah pembiayaan
modal kerja dan investasi yang di salurkan BUS kepada UMKM masih
terbilang rendah/kecil jika dilihat dari jumlah dana yang dihimpun oleh BUS.
Pada tahun Agustus 2014 bisa menembus angka Rp 65.862 miliar dan pada
tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.
2. Deskripsi Variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)
Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan
kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil
maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga
keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa
dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank
menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana yang ada akan dialokasikan oleh
bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. Kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat oleh bank sering disebut dengan kegiatan
funding (Purnamasari & Suswinarno, 2011). Kegiatan funding juga dilakukan
oleh bank syariah, maka pihak bank syariah membuat berbagai macam bentuk
produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Adapun data DPK periode
Juni 2014–Maret 2017, dapat dilihat pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut:
88
Tabel 4.2
Data Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun Juni 2014-Maret 2017
(Dalam Miliar Rupiah)
Bulan Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari - 210.761 229.094 277.714
Februari - 210.297 231.820 281.084
Maret - 212.988 232.657 286.178
April - 213.973 233.808 -
Mei - 215.339 238.367 -
Juni 191.594 213.477 241.336 -
Juli 194.299 216.083 243.185 -
Agustus 195.959 216.356 244.843 -
September 197.142 219.313 263.522 -
Oktober 207.121 219.478 264.678 -
November 209.645 220.635 270.480 -
Desember 217.859 231.175 279.335 -
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai DPK terendah pada tahun 2014
berada pada bulan Juni sebesar Rp 191.594 miliar dan tertinggi pada bulan
Desember sebesar Rp 217.859 miliar. Pada tahun 2015 DPK terendah pada
bulan Februari sebesar Rp 210.297 miliar dan tertinggi pada Desember
sebesar Rp 231.175 miliar. Pada tahun 2016 DPK terendah pada bulan Januari
sebesar Rp 229.094 miliar dan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp
279.335 miliar.
Pada tahun 2017 DPK terendah pada bulan Januari sebesar Rp
277.714 miliar dan tertinggi pada bulan Maret sebesar Rp 286.178 miliar.
Secara umum penghimpunan dana di bank syariah ini masih dinilai baik
karena tingkat DPK selalu mengalami peningkatan setiap periodenya.
89
3. Deskripsi Variabel Inflasi
Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai
salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai
mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas
dananya (Rivai dan Andria, 2009). Secara umum inflasi berarti kenaikan
tingkat harga secara umum dari barang/ komoditas dan jasa selama atau
periode tertentu (Karim, 2008).
Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah
yang telah diinvestasikan. Oleh karena itu, risiko inflasi juga bisa disebut
sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor
biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi
penurunan daya beli yang dialaminya. (Tandelilin, 2010). Berikut adalah data
inflasi periode Juni 2014–Maret 2017, dapat dilihat pada tabel 4.3 yaitu
sebagai berikut:
Tabel 4.3
Data Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun Juni 2014-Maret 2017
(Dalam Persen)
Bulan Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari - 6.96 4.14 3.49
Februari - 6.29 4.42 3.83
Maret - 6.38 4.45 3.61
April - 6.79 3.60 -
Mei - 7.15 3.33 -
Juni 6.70 7.26 3.45 -
Juli 4.53 7.26 3.21 -
Agustus 3.99 7.18 2.79 -
September 4.53 6.83 3.07 -
Oktober 4.83 6.25 3.31 -
November 6.23 4.89 3.58 -
Desember 8.36 3.35 3.02 -
Sumber: Bank Indonesia 2017 (data diolah)
90
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai inflasi terendah pada tahun 2014
berada pada bulan Agustus sebesar 3.99% dan tertinggi pada bulan Desember
sebesar 8.36%. Pada tahun 2015 inflasi terendah pada bulan Desember
sebesar 3.35% dan tertinggi pada bulan Juni sebesar 7,26% dan bulan Juli
sebesar 7,26%. Pada tahun 2016 inflasi terendah pada bulan Agustus sebesar
2.79% dan tertinggi pada bulan Maret sebesar 4.45%.
Pada tahun 2017 inflasi terendah pada bulan Januari sebesar 3.49%
dan tertinggi pada bulan Maret sebesar 3.83%. Sedangkan selama periode
penelitian inflasi tertinggi pada bulan Desember 2014 mencapai 8,36% dan
nilai terendah terjadi pada bulan Agustus 2016 sebesar 2.79%.
4. Deskripsi Variabel Bi Rate
BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau
stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan
diumumkan kepada public (www.bi.go.id).
Menurut McConell Brue, yang dimaksud dengan suku bunga adalah
harga yang dibayarkan untuk penggunaan uang. Ini merupakan harga yang
harus peminjam bayar kepada pemberi pinjaman untuk mentransfer daya beli
di masa depan (McConnell, 2008). Berikut adalah data BI rate dari periode
Juni 2014–Maret 2017, dapat dilihat pada tabel 4.4 yaitu sebagai berikut:
91
Tabel 4.4
Data Tingkat Bi Rate di Indonesia Tahun Juni 2014-Maret 2017
(Dalam Persen)
Bulan Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari - 7.75 7.50 4.75
Februari - 7.50 7.00 4.75
Maret - 7.50 6.75 4.75
April - 7.50 6.75 -
Mei - 7.50 6.75 -
Juni 7.50 7.50 6.50 -
Juli 7.50 7.50 6.50 -
Agustus 7.50 7.50 5.25 -
September 7.50 7.50 5.00 -
Oktober 7.50 7.50 4.75 -
November 7.75 7.50 4.75 -
Desember 7.75 7.50 4.75 -
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai BI rate terendah pada tahun 2014
berada pada bulan Juni-Oktober sebesar 7.50% dan tertinggi pada bulan
November dan Desember sebesar 7.75%. Pada tahun 2015 BI rate terendah pada
bulan Februari-Desember sebesar 7.50% dan tertinggi pada bulan Januari
sebesar 7,75%.
Pada tahun 2016 BI rate terendah pada bulan Oktober, November dan
Desember sebesar 4.75% dan tertinggi pada bulan Januari sebesar 7.50%. Pada
tahun 2017 hanya sampai bulan Maret nilai BI rate cenderung stabil dengan
nilai tetap yaitu sebesar 4.75%. Dari data di atas terlihat bahwa laju Bi rate
selama periode Juni 2014-Juni 2017 sangat stabil, tidak ada pergerakan secara
menanjak dan menurun yang sangat signifikan.
92
5. Deskripsi Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR)
Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak
ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. financing to deposit ratio
merupakan rasio yang digunakanuntuk mengukur likuiditas suatu bank atau
mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat (Yanis & Priyadi,
2015).
Adapun data Financing to Deposit Ratio (FDR). Berikut adalah data
Financing to Deposit Ratio (FDR dari periode Juni 2014–Maret 2017, dapat
dilihat pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.5
Data Financing to Deposit Ratio (FDR) di Indonesia Tahun Juni 2014-
Maret 2017 (Dalam Persen)
Bulan Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari - 88,85 87,86 84,74
Februari - 89,37 87,30 83,78
Maret - 89,15 87,52 83,53
April - 89,57 88,11 -
Mei - 90,05 89,31 -
Juni 95,21 92,56 89,32 -
Juli 94,02 90,13 87,58 -
Agustus 93,05 90,72 87,53 -
September 93,90 90,82 86,43 -
Oktober 93,90 90,67 86,88 -
November 89,91 90,26 86,27 -
Desember 86,66 88,03 85,99 -
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, Financing to Deposit Ratio (FDR)
terendah pada tahun 2014 berada pada bulan Desember sebesar 86,66% dan
tertinggi pada Juni sebesar 95,21%. Pada tahun 2015 Financing to Deposit
93
Ratio (FDR) terendah pada bulan Desember sebesar 88,03% dan tertinggi
pada bulan Juni sebesar 92,56%. Pada tahun 2016 Financing to Deposit Ratio
(FDR) terendah pada bulan Desember sebesar 85,99% dan tertinggi pada
bulan Juni sebesar 89,32%. Pada tahun 2017 hanya sampai bulan Maret nilai
Financing to Deposit Ratio (FDR) terendah pada bulan Maret sebesar 83,53%
dan tertinggi pada bulan Januari sebesar 84,74%. Sedangkan selama periode
penelitian Financing to Deposit Ratio (FDR) tertinggi pada bulan Juni 2014
mencapai 95,21% dan nilai terendah terjadi pada bulan Maret 2017 sebesar
83,53%.
C. Analisis dan Pembahasan
Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder
runtut waktu (time series) mulai tahun Juni 2014-Maret 2017. Penelitian
mengenai Alokasi Pembiayaan UMKM menggunakan data pada Bank Umum
Syariah di Indonesia sebagai variabel dependen (variabel terikat). Sedangkan
variabel independen terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate, dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) keseluruhan dari data yang digunakan sebagai
bahan penelitian diperoleh dari laporan bulanan Stasistik Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik.
Model yang digunakan sebagai alat analisis regresi liner berganda adalah
Ordinary Least Square (OLS). Pengolahan data dilakukan secara elektronik
dengan menggunakan Microsoft Excel 2013 dan EViews 9.0 untuk mempercepat
hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Pembahasan
dilakukan dengan Uji Stasioneritas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.
94
Keseluruhan data variabel dalam penelitian ini diolah atau
ditransformasikan ke dalam bentuk Z Score, Untuk menstandarkan data yang
dikarenakan memiliki satuan yang berbeda agar menjadi sama, maka model
kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan Z Score.
1. Uji Stasioner
Uji stasioneritas bertujuan untuk melihat nilai rata-rata dan varian dari
data time series, apakah data tersebut mengalami perubahan secara sistematik
sepanjang waktu (konstan) atau sebaliknya. Hasil uji akar-akar unit dengan
melihat probabilitas, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka dapat
disimpulkan bahwa data stasioner. Jika data tidak stasioner di tingkat level,
data dapat dinaikkan ke diferensiasi tingkat 1 (Winarno, 2015).
Setelah data diolah menggunakan aplikasi Eviews 9, maka terlihat
hasil uji akar unit sebagai berikut:
Tabel 4.1
Stasioner ADF Tingkat Level
Variabel Level
t-stat Probabilitas Keterangan
PIM -2.553908 0.1126 Tidak Stasioner
DPK 0.317549 0.9757 Tidak Stasioner
INF -2.569667 0.1093 Tidak Stasioner
BR 0.527395 0.9852 Tidak Stasioner
FDR -1.579181 0.4817 Tidak Stasioner
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada tingkat level, variabel PIM,
DPK, INF, BR dan FDR tidak stasioneritas karena memiliki probabilitas lebih
besar dari 0.05. Oleh karena itu, maka uji stasioneritas dinaikkan ke
diferensiasi tingkat 1, dengan hasil sebagai berikut:
95
Tabel 4.2
Stasioner ADF Tingkat 1st Difference
Variabel Level
t-stat Probabilitas Keterangan
PIM -10.65641 0.0000 Stasioner
DPK -5.604400 0.0001 Stasioner
INF -7.115461 0.0000 Stasioner
BR -4.780890 0.0005 Stasioner
FDR -5.438080 0.0001 Stasioner
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Seluruh hasil uji pada diferensiasi tingkat 1 menunjukkan semua
variabel sudah stasioner. Dari output yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai
probabilitas seluruh variabel lebih kecil dari nilai kritis (0.0000<0.05).
Dengan demikian data telah stasioner pada tahap diferensiasi tingkat 1 dan
hipotesis H0 (data tidak stasioner) dapat ditolak.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel
dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak.
Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan
menggunakan metode Jarque-Bera (JB). model regresi yang baik adalah
data berdistribusi normal. Dalam software EViews, normalitas sebuah
data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera. Uji JB
didapat dari histogram normality (Ghozali, 2013).
Setelah data diolah menggunakan EViews 9 maka didapatkan hasil
sebagai berikut:
96
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Series: ResidualsSample 1 34Observations 34
Mean 1.31e-17Median 0.067277Maximum 2.100568Minimum -1.741770Std. Dev. 0.787000Skewness 0.300927Kurtosis 3.447590
Jarque-Bera 0.796967Probability 0.671337
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan gambar 4.1, dihasilkan nilai JB sebesar 0.796967,
dengan probabilitas sebesar 0.796967 yang berarti nilai ini lebih dari 0.05.
Maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar
variabel independen (Ghozali, 2013).
Pada penelitian ini uji multikolinearitas yang digunakan
menggunakan metode perhitungan koefisien korelasi, di mana jika
hubungan antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya di bawah
0.90, maka antar variabel tersebut tidak terdapat gejala multtikolinearitas.
Sebaliknya, jika koefisien korelasi yang dihasilkan di atas 0.90 maka
dapat dikatakan terdapat gejala multikolinearitas. Setelah data diolah
menggunakan EViews 9, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
97
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
DPK INF BR FDR
DPK 1.000000 -0.451753 -0.935802 -0.867208
INF -0.451753 1.000000 0.570937 0.174697
BR -0.935802 0.570937 1.000000 0.722023
FDR -0.867208 0.174697 0.722023 1.000000
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hubungan antar
variabel independen (DPK, INF, BR dan FDR) tidak ada yang
menunjukkan nilai korelasi >0,9. Nilai korelasi tertinggi
sebesar 0.787397 yaitu antara BR dan FDR, karena
sebesar 0.722023<0,09 maka dalam halini H0 diterima, sehingga dapat
diputuskan bahwa dalam model ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.
Sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah
Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).
Untuk mendeteksi data memiliki masalah heteroskedastisitas atau
tidak yaitu jika probabilitas OBS*R2>0.05, maka data tidak terdapat
heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan
aplikasi EViews 9.0 dengan menggunakan uji white, diperoleh hasil
sebagai berikut:
98
Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 2.679196 Prob. F(14,19) 0.0236
Obs*R-squared 22.56814 Prob. Chi-Square(14) 0.0677
Scaled explained SS 20.09290 Prob. Chi-Square(14) 0.1272
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas
Chi Square sebesar 0.0677 yang lebih besar dari nilai α sebesar 0.05.
Karena nilai probabilitas Chi Square> dari α= 5% (0.3377>0.05), maka
dalam hal ini H0 diterima sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan
data tersebut bersifat homoskedastisitas dan tidak terdapat
heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model
regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,
2013).
Uji autokorelasi dapat dilakukan melalui uji LM Test yang
kemudian hasil dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi Square. Jika
probabilitas Chi Square lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka
dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Hasil pengujian uji autokorelasi
menggunakan EViews 9.0 adalah sebagai berikut:
99
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 7.555083 Prob. F(2,27) 0.0025
Obs*R-squared 12.20004 Prob. Chi-Square(2) 0.0022
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi
Square>α=5% (0.0022<0.05), maka H0 ditolak sehingga dapat
disimpulkan bahwa data terdapat masalah autokorelasi. Oleh karena itu,
perlu dilakukannya perbaikan, pada masalah autokorelasi ini dapat
diperbaiki dengan Metode Newy-West. Berikut hasil pegolahan dengan
metode Newey-West:
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Newey-West
Dependent Variable: PIM
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:43
Sample: 1 34
Included observations: 34
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 4.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.161624 0.204507 -0.790308 0.4358
DPK -2.914709 0.798559 -3.649963 0.0010
INF -0.152180 0.215576 -0.705921 0.4859
BR -1.877342 0.405114 -4.634105 0.0001
FDR -0.643499 0.543060 -1.184951 0.2457
R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
100
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594 Wald F-statistic 14.57532
Prob(Wald F-statistic) 0.000001
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.11, output di atas merupakan hasil koreksi
stadard error dengan metode Newey-West setelah ada masalah
autokorelasi. Hasil di atas langsung dapat kita gunakan dalam laporan
penelitian. Jika dibandingkan dengan hasil metode OLS tanpa koreksi
HAC maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam nilai
standard error, nilai t, dan nilai p. Namun hasil koreksi HAC lebih valid
sedangkan hasil OLS tanpa koreksi dapat menyebabkan kesalahan
pengambilan keputusan (Ghazali, 2013).
3. Uji Statistik
a. Uji Signifikansi Parameter Indinvidual (Uji-t)
Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial
(individu) variabel-variabel independen DPK, INF, BR dan FDR terhadap
variabel dependen, yaitu PU. Salah satu cara untuk melakukan uji-t adalah
dengan melihat nilai probabilitas pada tabel uji statistik t. Apabila nilai
probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan α yaitu 0.05, berarti
variabel independen secara parsial (individu) mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan.
101
Tabel 4.7
Hasil Uji-t
Dependent Variable: PIM
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:19
Sample: 1 34
Included observations: 34
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DPK -2.914709 0.782521 -3.724767 0.0008
INF -0.152180 0.188832 -0.805902 0.4269
BR -1.877342 0.543069 -3.456913 0.0017
FDR -0.643499 0.424066 -1.517449 0.1400
C -0.161624 0.147628 -1.094802 0.2826
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Dari hasil tabel 4.11 hasil uji statistik t terdapat sebagai berikut:
1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM
Hasil pengujian dengan analisis regresi data time series
menunjukkan, bahwa nilai probabilitas DPK yaitu sebesar
0.0008 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H01 ditolak/ Ha1
diterima. Hal ini secara parsial berarti bahwa DPK memiliki
pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
2) Pengaruh Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM
Hasil pengujian dengan analisis regresi data time series
menunjukkan, bahwa nilai probabilitas INF yaitu sebesar
0.4269 yang lebih besar dari 0.05 sehingga H02 diterima/
menolak Ha2. Hal ini berarti secara parsial bahwa INF tidak
102
memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM.
3) Pengaruh BI Rate Terhadap Alokasi Pembiayaan Investasi
UMKM
Hasil pengujian dengan analisis regresi data time series
menunjukkan, bahwa nilai probabilitas BR yaitu sebesar
0.0017 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H03 ditolak/ Ha3
diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial BR memiliki
pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
4) Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM
Hasil pengujian dengan analisis regresi data time series
menunjukkan, bahwa nilai probabilitas TM yaitu sebesar
0.1400 yang lebih besar dari 0.05 sehingga H04 diterima/ Ha4
ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial FDR tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM.
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen atau
untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi variabel dependen atau tidak.
103
Apabila probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H05 ditolak dan
dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan
mempengaruhi variabel dependennya. Apabila probabilitas lebih besar
dari 0.05, maka H05 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada
variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Uji
hipotesis secara simultan menggunakan uji F, tertera pada tabel berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji-F R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan hasil output EViews yang ditunjukkan tabel 4.13,
nilai probabilitas (prob) dari tabel 4.13 yaitu sebesar 0.002594 yang lebih
kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga H02 ditolak/ Ha2 diterima. Hal
ini menandakan bahwa variabel DPK, INF, BR dan FDR secara bersama-
sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM, sehingga model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi variabel dependen.
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi model
regresi terbaik. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari
satu variabel independen.
104
Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi
R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594
Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas besarnya angka Adjusted R-Squared
adalah 0.340734 Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan
variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 34% atau
dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model
mampu menjelaskan 34% terhadap variabel dependennya. Sedangkan
sisanya 66% dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.
4. Persamaan Model Regresi
Hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan
metode OLS dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.10
Hasil Estimasi Metode Ordinary Least Square (OLS)
Dependent Variable: PIM
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:19
Sample: 1 34
Included observations: 34
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DPK -2.914709 0.782521 -3.724767 0.0008
INF -0.152180 0.188832 -0.805902 0.4269
BR -1.877342 0.543069 -3.456913 0.0017
FDR -0.643499 0.424066 -1.517449 0.1400
C -0.161624 0.147628 -1.094802 0.2826
105
R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594
Sumber: Output EViews 9
Dari tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:
PIM = – 0.161624 – 2.914709 DPK – 0.152180 INF – 1.877342 BR
– 0.643499 FDR + e
Dimana:
Y : PIM (Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja UMKM)
X1 : DPK (Dana Pihak Ketiga)
X2 : INF (Inflasi)
X3 : BR (BI Rate)
X4 : FDR (Financing to Deposit Ratio)
Dari Persamaan Di atas dapat dijelaskan bahwa:
1. Dari hasil data OLS, nilai konstanta sebesar –0.161624, artinya bahwa
apabila variabel bebas (independen) dianggap konstan atau tidak
mengalami perubahan maka akan menurunkan atau mengurangi tingkat
PIM sebesar 0.161624. Hal ini menunjukkan akan terjadi penurunan
tingkat PIM Perbankan Syariah apabila variabel indepeden dianggap
konstan.
2. Nilai koefisien regresi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar –2.914709
persen yang berarti jika Dana Pihak Ketiga mengalami perubahan
106
(positif) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan PIM sebesar 2.914709
persen.
3. Nilai koefisien regresi INF (inflasi) sebesar –0.152180 persen yang berarti
jika INF (inflasi) mengalami perubahan (positif) sebesar 1 persen, maka
akan menaikan PIM sebesar 0.152180 persen.
4. Nilai koefisien regresi BR (BI Rate) sebesar –1.877342 persen yang
berarti jika BR (BI Rate) mengalami perubahan (positif) sebesar 1 persen,
maka akan menurunkan PIM sebesar 1.877342 persen.
5. Nilai koefisien regresi Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar –
0.643499 persen yang berarti jika Financing to Deposit Ratio (FDR)
mengalami perubahan (positif) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan
PIM sebesar 0.643499 persen.
D. Interpretasi
Adapun interpretasi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak
Ketiga (DPK) mempunyai nilai signifikan 0.0008< 0.05. Hal ini berarti
menerima Ha1 atau menolak H01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurul &
Nasution (2009) penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat
107
dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan
menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang,
karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari
masyarakat.
Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu
bank untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun
sebaliknya dengan masa pengendapan yang memadai. Secara
operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber
likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat
menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak
ketiga yang dimiliki bank akan meningkat (Yanis & Priyadi, 2015).
Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ibadurrohman (2014)
jumlah dana pihak ketiga mempunyai hubungan signifikan
mempengaruhi jumlah pembiayaan. Sesuai dengan teori yang
menyatakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan utama
perbankan syariah. Karenanya bank syariah sangat membutuhkan dana
yang bersumber dari pihak ketiga.
Jadi hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel DPK
berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Semakin tinggi
DPK, akan berdampak semakin besar juga dana yang harus disalurkan
oleh bank lewat pembiayaan.
108
2. Pengaruh Inflasi terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Inflasi
(INF) mempunyai nilai signifikan 0.4269<0.05. Hal ini berarti menolak
Ha2 atau menerima H02. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
Inflasi (INF) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
alokasi pembiayaan UMKM.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan
oleh Nurhidayah & Isvandiari (2016) yang menyatakan inflasi tidak
berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Tingkat inflasi
disimpulkan tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM
bank syariah Indonesia, dimana diketahui bahwa tingkat inflasi
memiliki hubungan lurus dengan suku bunga yang dijadikan patokan
bank syariah dalam penentuan tingkat margin keuntungan bank syariah.
Sehingga pengaruh inflasi tidak langsung dapat mempengaruhi jumlah
alokasi pembiyaan UKM bank syariah.
Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. Hal ini bahwa bank
umum syariah tetap melakukan alokasi pembiayaan UMKM namun
besar kecilnya alokasi pembiayaan ke UMKM itu ada perhitungannya
tersendiri karena memperhitungkan resiko yang terjadi saat inflasi
sedang tinggi.
109
3. Pengaruh BI rate terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel BI rate
(BR) mempunyai nilai signifikan 0.0017<0.05. Hal ini berarti menerima
Ha3 atau menolak H03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel BI
rate (BR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi
Pembiayaan Investasi UMKM.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar (2016) yang menyatakan
bahwa BI rate berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan
Investasi UMKM.
Judisenno (2007) berpendapat bahwa bunga selalu digunakan
dalam berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter.
Bunga sebagai instrumen artinya adalah tingkat bunga yang berlaku
dalam suatu negara dapat berfluktuasi dari tingkat yang satu ketingkat
yang lainnya. Memahami suku bunga merupakan keharusan bagi setiap
pelaku bisnis baik sebagai pelaku yang kelebihan dana (investor)
maupun sebagai pelaku yang kekurangan dana (debitor). Bagi investor
akan sangat membantu memilih alternatif-alternatif investasi yang lebih
menguntungkan dan bagi debitur akan berguna dalam mengambil
keputusan pembiayaan guna mendanai investasi yang akan dilakukan
agar menghasilkan biaya modal yang murah.
Jadi hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel BI rate
berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Semakin tinggi
110
rate, akan berdampak semakin kecil dana yang harus disalurkan oleh
bank lewat pembiayaan. Karena, masyarakat enggan melakukan
pembiayaan di bank syariah akibat kenaikan BI rate.
4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Financing
to Deposit Ratio (FDR) mempunyai nilai signifikan 0.1400<0.05. Hal
ini berarti menolak Ha4 atau menerima H04. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan
oleh Rimadhani & Erza, (2011) yang menyatakan bahwa Financing to
Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini
menunjukan bahwa rendahnya efektifitas fungsi intermediasi Bank
Syariah Mandiri yang ditunjukan dengan rendahnya FDR tidak
mempengaruhi pembiayaan.
Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak signifikan terhadap
pertumbuhan pembiayaan pada Bank Syariah. Hal ini menunjukkan
bahwa rendahnya efektifitas fungsi intermediasi Bank Syariah yang
ditunjukkan dengan rendahnya FDR tidak mempengaruhi pembiayaan.
Dalam penyaluran dana (pembiayaan) pada bank syariah lebih banyak
disalurkan ke perusahaan/perorangan yang bukan UMKM.
111
5. Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan
UMKM.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Dana
Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio
(FDR) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Alokasi
Pembiayaan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis
dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α (0.002594<0.05)
hal ini berarti menerima Ha5 atau menolak H05. Karena terdapat
pengaruh yang signifikan antara Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK),
Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan
terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM.
Jumlah Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang
digunakan bank untuk melakukan pembiayaan. Jadi apabila DPK tinggi
maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat.
Menurut Sukirno (2007) inflasi yaitu kenaikan, dalam harga
barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar
dibandingkan dengan penawaran harga di pasar. Tingkat laju inflasi
sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian, khususnya kegiatan
perbankan. Apabila inflasi naik maka menyebabkan penyaluran
pembiayaan berkurang atau turun.
BI Rate yang dijadikan acuan bank konvensional untuk
penetepan suku bunga juga akan berpengaruh terhadap tingkat bagi
112
hasil. Menurut Tarsidin seperti yang dikutip oleh Isna dan Sunaryo
(2012) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank
syariah masih merujuk pada suku bunga bank konvensional. Apabila BI
Rate naik maka mengakibatkan pembiayaan berkurang.
Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dikatakan sebagai rasio
yang menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan
dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang didapat dari
pembiayaan. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula
pembiayaan yang disalurkan.
Dengan demikian, variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK),
Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut secara
bersama-sama mempengaruhi variabel Alokasi Pembiayaan UMKM.
113
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan melakukan
pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga
(DPK) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dengan nilai probabilitas
0.0008. BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dengan nilai probabilitas
0.0017. Sementara variabel Inflasi secara parsial memiliki pengaruh tetapi
tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum
Syariah dengan nilai probabilitas 0.4269. Financig to Deposit Ratio (FDR)
secara parsial memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dengan nilai probabilitas
0.1400.
2. Secara simultan, Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Financig
to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap alokasi
pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dengan nilai probabilitas
0.002594.
114
B. Saran
Berkaitan dengan penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal, yaitu:
1. Bagi Perbankan Syariah
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga
(DPK) dan BI Rate berpengaruh terhadap alokasi Pembiayaan UMKM pada
Bank Umum Syariah. Oleh karena itu pihak Bank Syariah disarankan untuk
memperhatikan faktor tersebut dengan cara meningkatkan modal yang
memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk
menyerap kerugian yang mungkin terjadi, sehingga kinerja keuangan dapat
dicapai dengan maksimal.
Kondisi penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah sudah
cukup baik dengan laju yang selalu meningkat setiap periodenya, dalam hal
ini bank diharapkan terus dapat mempertahankan ketercapaian ini dengan
terus meningkatkan pelayanan nasabah agar masyarakat dapat terus
mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank.
Selain itu bank juga harus memperhatikan BI Rate, seandainya bagi
hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga bank
konvensional maka kemungkinan besar banyak nasabah bank syariah yang
akan beralih pada bank konvensional. Supaya masyarakat akan menabung
dan menginvestasikan dananya di bank syariah maka minimal bagi hasil
yang diberikan oleh bank syariah sama dengan atau lebih besar dari suku
bunga yang berlaku di bank konvensional.
115
2. Nasabah dan Investor
Bagi nasabah dan investor apabila ingin melakukan pembiayaan dan
menginvestasikan dananya kepada bank syariah tidak harus melihat berapa
besar tingkat inflasi dan Financig to Deposit Ratio (FDR) yang terjadi,
karena inflasi dan Financig to Deposit Ratio (FDR) tidak memberikan
pengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Sedangkan bagi nasabah
dan investor apabila ingin melakukan pembiayaan dan menginvestasikan
dananya harus melihat berapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate
yang terjadi, karena Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate memberikan
pengaruh terhadap alokasi pembiayaan. Penelitian ini dapat digunakan oleh
nasabah dan investor sebagai acuan dalam melakukan pembiayaan dan
pengambilan keputusan menginvestasikan dananya pada Bank Umum
Syariah agar memperhatikan terlebih dahulu Dana Pihak Ketiga (DPK),
Inflasi, BI Rate dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebelum melakukan
pembiayaan dan investasi.
3. Akademisi
Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi
kepustakaan pihak kampus. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya
memperbanyak jumlah variabel seperti : Capital Adequacy Ratio (CAR),
Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Margin Bagi
Hasil dan Produk Domestik Bruto (PDB) dan lainnya. Periode penelitian
dapat diperbaharui atau lebih lama agar hasil yang didapat lebih dapat
menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian
ini.
116
DAFTAR PUSTAKA
Arif, M. N. (2010). Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
Arifin, Z. (2009). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia.
Ascarya. (2008). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bin Badri, M. A. (2011). Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah. Bogor:
Pustaka Darul Ilmi.
Boediono. (2014). Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
Budhiningsih, T. S. (2009). Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dalam
Mendukung Permodalan UMKM. 62-63.
Bungin, B. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana.
Case, K. E., & Fair, R. C. (2009). Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Jakarta: PT
Indeks.
Chorida, L. (2010). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Jumlah
Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal
Manajemen, 116-117.
Darna, F. d. (2011). Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil
dan Mikro. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 127-128.
Daud, A. N. (2016). Analasis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Sertifikat Bank Indonesia
Syariah (SBIS), Non Perfoming Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga
Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Perbankan
Syariah di Indonesia (Periode Februari 2011-Maret 2016). Ekonomi Syariah
, 125-130.
Dendawidjaya, L. (2009). Manajemen Perbankan Syariah. Bogor: Ghalia Putra.
Farianto, A. (2014). Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA) BOPO dan BI Rate
Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013. Jurnal Ekonomi Volume 2 No. 1,
104-123.
Ghazali, I. (2013). Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Semarang: UNDIP.
117
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Hasan, N. I. (2014). Perbankan Syariah. Ciputat: GP Press Group.
Hersugondo, H. S. (2012). Pengaruh CAR, NPL, DPK, dan ROA Terhadap LDR
Perbankan Indonesia. Jurnal Dharma Ekonomi Vol. 36, No 8 .
Hidayah, W. P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan
Perbankan Syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.
Jurnal Manajemen, 79.
Ibadurrohman, S. (2014). Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Faktor-faktor
yang Mempengaruhinya. Jurnal Ekonomi, 1-29.
IBI. (2014). Memahami Bisnis Bank Syariah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.
Ilegbinosa, I. A., & Jumbo, E. (2015). Small and Medium Scale Enterprises and
Economic Growth in Nigeria: 1975-2012 . International Journal of
Business and Management, Vol. 10 No. 3, 203-216.
Indonesia, R. (2008). Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan. 11-18.
Ismail. (2011). Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi. Jakarta:
Kencana.
Isna K, Andryani; Sunaryo, Kunti. (2012). Analisis Pengaruh Return on Asset,
BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito
Mudharabah pada Bank Umum Syaraih. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 29-42.
Jayanti, S. D., & Anwar, D. (2016). Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap
Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi Kasus pada Bank
Umum Syariah). I-Economic, 86-105.
Judisseno, R. (2007). Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta:
Gramedia Utama.
K, A. I., & Sunaryo, K. (2012). Analisis Pengaruh Return On Asset, BOPO, an
Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank
Umum Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 29-42.
Karim, A. (2007). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
118
Karim, A. (2007). Ekonomi Makro Islami. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim, A. (2016). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Kusnandar, E. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian
Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia. Jurnal Fakultas Ekonomi, 64-
65.
McConell, C. R. (2008). Macroeconomics. New York: McGraw-Hill.
Muhammad. (2007). Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di
Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP
AMP YKPN.
Musyafak, A. (2015). Mapping Agroekosistem dan Sosial Ekonomi Untuk
Pembangunan Pertanian Pembatasan Bengkayang Serawak Kalimantan
Barat. Yogyakarta: Deepublish.
Nasution, H. N. (2009). Current Issue Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:
Kencana.
Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM di Indonesia. Jurnal KAjian Ekonomi dan
Bisnis , 3.
Nurhidayah, & Isvandiari, A. (2016). Faktor Internal dan Faktor eksternal yang
Mempengaruhi Alosaki Pembiayan Usaha Kecil Menengah (Studi pada
Bank Syariah Indonesia). JIBEKA, 42-48.
Nurul, H., & Nasution, M. E. (2009). Current Issue Lembaga Keuangan Syariah.
Jakarta: Kencana.
Perwataatmadja, K. A., & Tanjung, H. (2007). Bank Syariah: Teori, Praktik, dan
Peranannya. Jakarta: PT Senayan Abadi.
Pramiyati, A. (2008). Studi Kelayakan Bisnis untuk UMKM (Cetakan 1).
Yogyakarta: Media Pressindo.
Priadana, M. S., & Muis, S. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
119
Purnamasari, I. D., & Suswinarno. (2011). Panduan Lengkap Hukum dan Praktis
Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad
Syariah. Bandung: PT Mizan Pustaka.
Purwidianti, W., & Hidayah, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi
Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Indonesia. LPPM UMP, 75-80.
Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi
Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-
2011.12. Media ekonomi, 27-52.
Rivai, A. d. (2009). bank and Financial Institution Management. Jakarta: BP FEUI.
Sarwono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Sarwono, J. (2013). 12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi. Jakarta: PT Alex
Media Komputindo.
Situmorang, J. W., & Situmorang, J. (2007). Suku Bunga Perbankan Masih
Menghambat Pembiayaan UMKM Indonesia. Associate Professor Institut
Asia Perbankan-Keuangan dan Informatika (IAPKI) Perbanas, 1-10.
Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sudarsono, H. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:
Ekonosia .
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung:
Alfabeta.
Suhartatik, N., & Kusumaningtias, R. (2013). Determinant Financing to Deposit
Ratio Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Mananjemen Vol.10, No.2.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 3.
Sukirno, S. (2007). Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta:
ANDI.
Susanto, B. (2010). Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah. Yogyakarta: Ruko
Jambusari.
Tambunan, T. (2009). UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
120
Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta:
LP3ES.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi-Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
Kanisius.
Umar, H. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:
Rajawali Pers.
Wardiantika, R. K. (2014). Pengaruh DPK, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan
Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Jurnal Ilmu
Manajemen: Vol 2 No 4.
Winarno, W. W. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Wirdyaningsih, Perwataatmadja, K., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2007). Bank dan
Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu
& Riset Akuntansi, 1-16.
Zulfikar, & Antara, I. B. (2014). Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi
Statistika. Yogyakarta: Deepublish.
Website :
www.ojk.go.id di akses pada tanggal 12 Juli 2017
www.bi.go.id di akses pada tanggal 12 Juli 2017
www.bps.go.id di akses pada tanggal 12 Juli 2017
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/26/160000726/Baru.22.Persen.UMKM.
yang.Nikmati.Fasilitas.Perbankan di akses pada tanggal 29 Juni 2017
http://www.kompasiana.com/kanopi_feui/umkm-sebagai-tameng perekonomian-
indonesia-di-tengah-krisis-global_552052fda33311af4646cdf8. (t.thn.) di
akses pada tanggal 5 Agustus 2017
121
125
LAMPIRAN
Lampiran 1: Data Penelitian
No Periode Pembiayaan
UMKM
Jumlah
DPK Inflasi
BI
Rate FDR
1. Jun-14 63835 191594 6.70 7.50 95.21
2. Jul-14 62747 194299 4.53 7.50 94.02
3. Agust-14 65862 195959 3.99 7.50 93.05
4. Sept-14 53606 197142 4.53 7.50 93.90
5. Okt-14 64980 207121 4.83 7.50 93.90
6. Nov-14 59148 209645 6.23 7.75 89.91
7. Des-14 59806 217859 8.36 7.75 86.66
8. Jan-15 58142 210761 6.96 7.75 88.85
9. Feb-15 57780 210297 6.29 7.50 89.37
10. Mar-15 57203 212988 6.38 7.50 89.15
11. Apr-15 54812 213973 6.79 7.50 89.57
12. Mei-15 51603 215339 7.15 7.50 90.05
13. Jun-15 52793 213477 7.26 7.50 92.56
14. Jul-15 50074 216083 7.26 7.50 90.13
15. Agust-15 41738 216356 7.18 7.50 90.72
16. Sept-15 46425 219313 6.83 7.50 90.82
17. Okt-15 46056 219478 6.25 7.50 90.67
18. Nov-15 46798 220635 4.89 7.50 90.26
19. Des-15 50291 231175 3.35 7.50 88.03
20. Jan-16 49119 229094 4.14 7.50 87.86
21. Feb-16 48718 231820 4.42 7.00 87.30
22. Mar-16 49410 232657 4.45 6.75 87.52
23. Apr-16 49508 233808 3.60 6.75 88.11
24. Mei-16 49884 238367 3.33 6.75 89.31
25. Jun-16 51952 241336 3.45 6.50 89.32
26. Jul-16 51325 243185 3.21 6.50 87.58
27. Agust-16 50862 244843 2.79 5.25 87.53
28. Sept-16 52932 263522 3.07 5.00 86.43
29. Okt-16 53051 264678 3.31 4.75 86.88
30. Nov-16 53795 270480 3.58 4.75 86.27
31. Des-16 54531 279335 3.02 4.75 85.99
32. Jan-17 53497 277714 3.49 4.75 84.74
33. Feb-17 53416 281084 3.83 4.75 83.78
34. Mar-17 54555 285178 3.61 4.75 83.53
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, BI dan BPS.
126
Lampiran 2: Data Penelitian (Z-Score)
No Periode Pembiayaan
UMKM
Jumlah
DPK Inflasi BI Rate FDR
1. Jun-14 1,87265 -1,43733 -2,39245 0,74502 1,97216
2. Jul-14 1,67065 -1,35420 -0,13125 0,74502 1,62171
3. Agust-14 2,24900 -1,30318 -0,44758 0,74502 1,33605
4. Sept-14 -0,02654 -1,26686 -0,13125 0,74502 1,58637
5. Okt-14 2,08524 -0,88261 0,04449 0,74502 1,58637
6. Nov-14 1,00243 -0,63018 0,86461 0,95073 0,41134
7. Des-14 1,12460 -0,63018 2,11237 0,95073 -0,54577
8. Jan-15 0,81565 -0,86255 1,29225 0,95073 0,09917
9. Feb-15 0,74844 -0,77985 0,89976 0,74502 0,25231
10. Mar-15 0,64131 -0,74958 0,95248 0,74502 0,18752
11. Apr-15 0,19737 -0,70760 1,19266 0,74502 0,31121
12. Mei-15 -0,39843 -0,76482 1,40355 0,74502 0,45257
13. Jun-15 -0,17749 -0,68473 1,46799 0,74502 1,19175
14. Jul-15 -0,68232 -0,67634 1,46799 0,74502 0,47613
15. Agust-15 -2,23004 -0,58547 1,42112 0,74502 0,64988
16. Sept-15 -1,35982 -0,58040 1,21609 0,74502 0,67933
17. Okt-15 -1,42833 -0,54484 0,87633 0,74502 0,63515
18. Nov-15 -1,29056 -0,22092 0,07964 0,74502 0,51441
19. Des-15 -0,64203 -0,22092 -0,82250 0,74502 -0,14231
20. Jan-16 -0,85963 -0,20110 -0,35971 0,74502 -0,19238
21. Feb-16 -0,93408 -0,17538 -0,19569 0,33359 -0,35729
22. Mar-16 -0,80560 -0,14001 -0,17812 0,12788 -0,29250
23. Apr-16 -0,78741 0,00007 -0,67605 0,12788 -0,11875
24. Mei-16 -0,71759 0,09134 -0,83421 0,12788 0,23464
25. Jun-16 -0,33363 0,14814 -0,76392 -0,07784 0,23759
26. Jul-16 -0,45005 0,19912 -0,90451 -0,07784 -0,27483
27. Agust-16 -0,53601 0,77317 -1,15055 -1,10640 -0,28956
28. Sept-16 -0,15168 0,80869 -0,98652 -1,31212 -0,61350
29. Okt-16 -0,12959 0,98700 -0,84593 -1,51783 -0,48098
30. Nov-16 0,00855 1,25913 -0,68776 -1,51783 -0,66062
31. Des-16 0,14520 1,20931 -1,01581 -1,51783 -0,74308
32. Jan-17 -0,04678 1,31288 -0,74049 -1,51783 -1,11120
33. Feb-17 -0,06182 1,46943 -0,54131 -1,51783 -1,39391
34. Mar-17 0,14966 1,46943 -0,67019 -1,51783 -1,46754
Sumber : SPSS Versi 24.0
127
Lampiran 3: Uji Stasioner
Variabel Dependen Alokasi Pembiayaan UMKM
Null Hypothesis: D(PIM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.65641 0.0000
Test critical values: 1% level -3.653730
5% level -2.957110
10% level -2.617434
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)
Null Hypothesis: D(DPK) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.604400 0.0001
Test critical values: 1% level -3.653730
5% level -2.957110
10% level -2.617434
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Variabel Inflasi
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.115461 0.0000
Test critical values: 1% level -3.653730
5% level -2.957110
10% level -2.617434
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
128
Variabel BI Rate
Null Hypothesis: D(BR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.780890 0.0005
Test critical values: 1% level -3.653730
5% level -2.957110
10% level -2.617434
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR)
Null Hypothesis: D(FDR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.438080 0.0001
Test critical values: 1% level -3.653730
5% level -2.957110
10% level -2.617434
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
129
Lampiran 4: Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 2.679196 Prob. F(14,19) 0.0236
Obs*R-squared 22.56814 Prob. Chi-Square(14) 0.0677
Scaled explained SS 20.09290 Prob. Chi-Square(14) 0.1272
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:18
Sample: 1 34
Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.863768 0.598192 1.443966 0.1650
DPK^2 -13.41568 4.426193 -3.030976 0.0069
DPK*INF 0.935710 1.516682 0.616945 0.5446
DPK*BR -16.29870 5.350303 -3.046314 0.0066
DPK*FDR -6.674381 4.073243 -1.638591 0.1178
DPK 0.207727 1.327518 0.156478 0.8773
INF^2 -0.783058 0.247365 -3.165604 0.0051
INF*BR 1.940910 1.405749 1.380694 0.1834
INF*FDR -0.665623 0.723739 -0.919700 0.3693
INF -0.094577 0.650286 -0.145439 0.8859
BR^2 -4.959928 1.891458 -2.622277 0.0168
BR*FDR -4.218629 2.365261 -1.783579 0.0905
BR 1.004360 1.151887 0.871926 0.3941
FDR^2 0.044523 1.082859 0.041116 0.9676
FDR 0.230964 0.543209 0.425185 0.6755 R-squared 0.663769 Mean dependent var 0.601152
Adjusted R-squared 0.416020 S.D. dependent var 0.954633
S.E. of regression 0.729517 Akaike info criterion 2.507564
Sum squared resid 10.11171 Schwarz criterion 3.180958
Log likelihood -27.62858 Hannan-Quinn criter. 2.737210
F-statistic 2.679196 Durbin-Watson stat 2.328230
Prob(F-statistic) 0.023644
130
Lampiran 5: Uji Autokorelasi
Dependent Variable: PIM
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:43
Sample: 1 34
Included observations: 34
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 4.0000)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.161624 0.204507 -0.790308 0.4358
DPK -2.914709 0.798559 -3.649963 0.0010
INF -0.152180 0.215576 -0.705921 0.4859
BR -1.877342 0.405114 -4.634105 0.0001
FDR -0.643499 0.543060 -1.184951 0.2457
R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594 Wald F-statistic 14.57532
Prob(Wald F-statistic) 0.000001
131
Lampiran 6: Uji Ordinary Least Square
Dependent Variable: PIM
Method: Least Squares
Date: 10/01/17 Time: 23:19
Sample: 1 34
Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DPK -2.914709 0.782521 -3.724767 0.0008
INF -0.152180 0.188832 -0.805902 0.4269
BR -1.877342 0.543069 -3.456913 0.0017
FDR -0.643499 0.424066 -1.517449 0.1400
C -0.161624 0.147628 -1.094802 0.2826 R-squared 0.420645 Mean dependent var -0.039373
Adjusted R-squared 0.340734 S.D. dependent var 1.033957
S.E. of regression 0.839523 Akaike info criterion 2.623088
Sum squared resid 20.43918 Schwarz criterion 2.847553
Log likelihood -39.59249 Hannan-Quinn criter. 2.699637
F-statistic 5.263916 Durbin-Watson stat 1.140005
Prob(F-statistic) 0.002594
Lampiran 7: Hasil Uji Asumsi Klasik Menggunakan SPSS
Uji Normalitas
132
Uji Multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas (Uji Glesjer)
Uji Autokorelasi
133
Uji F (Simultan)
Uji t (Parsial)
Uji Koefisien Determinasi (R2)