PENGARAHAN - bappeda.babelprov.go.idbappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/Paparan...
Transcript of PENGARAHAN - bappeda.babelprov.go.idbappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/Paparan...
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bangka Tengah, 7 April 2017
Disampaikan oleh:MENTERIDALAMNEGERI
TJAHJO KUMOLO
PENGARAHANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
(Pasal 258 & Pasal 259)
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
2. Kesempatan kerja,
3. Lapangan berusaha,
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi
teknis, Dikoordinasikan oleh
MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L PROVINSI
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
Koordinasi teknis
pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai wakil
Pemerintah Pusat
PROV KAB/KOTA
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tema RKPD Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agri Bahari dan Berdaya Saing
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NASIONALPROVINSI KEP. BANGKA
BELITUNG
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha
dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulanan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas dan
Kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah;
10. Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan.
1. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja;
2. Penurunan Tingkat Pengangguran;
3. Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal;
4. Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi;
5. Peningkatan produksi sektor pertanian;
6. Pengembangan daya tarik dan pembangunan destinasi wisata;
7. Peningkatan pelayanan pendidikan;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembuatan
Kebijakan;
10. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi;
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
bersih;
12. Peningkatan Rasio Belanja Publik Terhadap Belanja
Aparatur;
13. Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah;
14. Penurunan Disparitas Pembangunan antar masyarakat;
15. Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana;
16. Peningkatan Kualitas Lingkungan. 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO PROVINSIPERTUMBUHAN
EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN
1. ACEH 6,98 15,86 7,5
2. SUMATERA UTARA 6,45 9,18 5,3
3. SUMATERA BARAT 6,86 6,03 5,4
4. RIAU 5,03 7,40 3,3
5. KEPULAUAN RIAU 7,5 5,26 4,3
6. JAMBI 6,66 7,57 2,7
7 SUMATERA SELATAN 6,72 12,81 4,9
8KEP. BANGKA BELITUNG 6,26 4,42 2,9
9 BENGKULU 6,38 16,75 3,0
10 LAMPUNG 6,55 12,84 4,4
SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019
Sumber : Perhitungan Sementara Deputi Pengembangan Regional
Dalam Melaksanakan
Pembangunan Provinsi
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG perlu
dipedomani beberapa
Sasaran Makro dalam
RPJMN, antara lain :
NASIONAL
PERTUMBUHAN
EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN
6,1% 9-10,5% 5,3-5,5%
Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI46
,95% 70
,94%
55,7
4%
49
,11
%
47,0
2%
46,4
6%
43,9
8%
61,3
2%
53,5
3%
58,4
0%
42
,64% 76
,06%
59,0
4%
71,5
2%
49,4
3%
66,7
9%
61,4
8%
46,3
3%
47,6
6%
52,3
6%
41,8
3%
37,9
0%
52,1
3%
47,5
5%
48,8
2%
62
,66%
55,0
7%
70,6
2%
54,4
5%
62,5
8%
44,7
1%
35,5
2%
55,9
6%
50,8
1%
53,0
5% 29,0
6%
44,2
6%
50,8
9%
52,9
8%
53,5
4%
56,0
2%
38,6
8%
46,4
7%
41,6
0%
57,3
6% 23
,94%
40,9
6%
28,4
8%
50,5
7%
33,2
1%
38
,52%
53,6
7%
52,3
4%
47
,64%
58,1
7%
62,1
0%
47,8
7%
52,4
5%
51,1
8%
37,3
4%
44,9
3%
29,3
8%
45,5
5%
37,4
2%
55,2
9%
64,4
8%
44,0
4%
49,1
9%
AC
EH
SU
MA
TE
RA
UT
AR
A
SU
MA
TE
RA
BA
RA
T
RIA
U
KE
PU
LA
UA
N R
IAU
JAM
BI
BE
NG
KU
LU
SU
MA
TE
RA
SE
LA
TA
N
BA
NG
KA
BE
LIT
UN
G
LA
MP
UN
G
DK
I JA
KA
RT
A
JAW
A B
AR
AT
BA
NT
EN
JAW
A T
EN
GA
H
D.I
.YO
GY
AK
AR
TA
JAW
A T
IMU
R
KA
LIM
AN
TA
N B
AR
AT
KA
LIM
AN
TA
N T
EN
GA
H
KA
LIM
AN
TA
N S
EL
AT
AN
KA
LIM
AN
TA
N T
IMU
R
KA
LIM
AN
TA
N U
TA
RA
SU
LA
WE
SI
BA
RA
T
SU
LA
WE
SI
UT
AR
A
GO
RO
NT
AL
O
SU
LA
WE
SI
TE
NG
AH
SU
LA
WE
SI
SE
LA
TA
N
SU
LA
WE
SI
TE
NG
GA
RA
BA
LI
NU
SA
TE
NG
GA
RA
BA
RA
T
NU
SA
TE
NG
GA
RA
TIM
UR
MA
LU
KU
MA
LU
KU
UT
AR
A
PA
PU
A
PA
PU
A B
AR
AT
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KEP
. BA
NG
KA
BEL
ITU
NG
PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 20167
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Status Dokumen Perencanaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukanevaluasi di Kementerian Dalam Negeri adanyaperubahan mendasar terhadap RPJPD 2005 - 2025
Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perludilakukan penyiapan penyusunan dokumen RPJMD (2017 –2022)RPJMD dalam tahap transisi
8
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FAKTOR PENTING DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMENRENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
KETERSEDIAANDATA
ISU STRATEGISDAERAH
(KONDISI, MASALAH, DAN POTENSIDAERAH)
ISUSTRATEGISNASIONAL
ISUGLOBAL (SDG’s)
KEMAMPUANKEUANGAN
DAERAH
DUKUNGANREGULASI
1
2
3
4
5
6
9
Pengintegrasian SPM dilakukan pada waktu penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagai
input dalam evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan serta penyusunan rencana program dan kegiatan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS NASIONAL
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM RANCANGAN RKP 2018
1. PEMBANGUNAN WILAYAH
1. Pembangunan Pengaman Pantai Penyak (Bangka Tengah)
2. Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
3. Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)
4. Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK
Tanjung Kalayang
5. Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk
2. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penanganan Anak Tidak Sekolah
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
FORUM
MUSRENBANG
PROVINSI TAHUN 2018
keserasian, efektifitas dan
efisiensi pemanfaatan sumber
pendanaan
PENYELARASAN
PROGRAM & KEGIATAN
kewenangan
pemerintah pusat
pembangunan
daerah
FORUM
MUSRENBANGNAS
RKP 2018RAKORTEKPUSAT
RAKORTEKPROVINSI
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Total Usulan dalam Kortek
Total Usulan di Kepulauan Bangka
Belitung
Usulan Kepulauan Bangka Belitung
menurut urusan pemerintahan
Usulan Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK1
TelahdibahasdalamKortek
Usulandaerah
yang lolosverifikasiBappedaKab/kota
UsulanDaerah
yang Lolos
Verifikasibappeda
Prov
TOTAL 95.698 USULAN
TOTAL 77.364 USULAN
TOTAL 51.639 USULAN
TOTAL 13.658 USULAN
TOTAL 600 USULAN
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK UNTUK KEPULAUAN BANGKA BELITUNG2
383 357 347
97 120 160
0100200300400500
Usulan Terkait Kewenangan
Pusat
Usulan Terkait Kewenangan
Provinsi
Usulan Terkait Kewenangan
Kab/Kota
TOTAL USULAN DAERAH DI KEP. BANGKA
BELITUNG
Verifikasi Prov Verifikasi Bangda
PROYEK K/L DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2
1Peningkatan Jalan Kawasan Padang Mulia
1. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Tenaga Kerja MudaMandiri)
2. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Padat Karya Produktif)
3. Pengembangan dan Peningkatan PerluasanKesempatan Kerja (Teknologi Tepat Guna)
4. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Infrastruktur Pedesaan)
15
TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN3
5
1
15
6
2
19
3
1
2
5
8
57
1
6
1
1
1
3
2
1
2
6
1
9
13
1
12
13
13
3
1
14
50
0 10 20 30 40 50 60
Penunjang pusat
Kehutanan
Pariwisata
Perdagangan
Perindustian
pertanian
kebudayaan
KUKM
LH
PMD
Penanaman Modal
Tenaga Kerja
Kesehatan
USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN
Kab/Kota Provinsi Pusat DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
16
4964
171 7 9
5830
13 4 1 1
285
12 4 6
107
24 13 9 14 225 25
10 4 1 50
50
100
150
200
250
300
USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN)
Pusat Provinsi Kab/Kota
DATA HASIL VERIFIKASI PROVINSI
TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang
kondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah
dibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perda
yang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.
2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatan
pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.
OTONOMI DAERAH
1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMERINTAHAN DESA
Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akan
menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.
ADMINDUKCAPIL
ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI
18
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sj
Nomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia
tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangka
menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional
2015-2019;
3. Belum optimalnya pencapaian target pembangunan nasional, Kemendagri
telah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-
Regional II Makassar)
4. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada Musrenbang
Provinsi dan Musrenbang Nasional.
DITJEN BANGDA
ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan
daerah akan mengawal hasil kesepakatan
Musrenbang RKPD Provinsi untuk
penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta
penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui
Musrenbangnas.
2. Kementerian Dalam Negeri melihat
kesesuaian antar dokumen perencanaan
pusat dan daerah (RKPD dengan RPJMD dan
RKP).
3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi
APBD dalam rangka konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REKOMENDASI
UNTUK PEMERINTAH DAERAH
1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk
penyempurnaan rancangan RKPD
menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
2. RKPD sebagai landasan penyusunan
KUA-PPAS dalam rangka penyusunan
RAPBD Tahun 2018;
PENUTUP
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
21