PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan...
Transcript of PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan...
1
Oleh: Saring Suhendro
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
2 Akuntansi Sektor Publik
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran : pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yg dinyatakan dalam ukuran finansial
Penganggaran: proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran
Anggaran sektor publik : merupakan instrumen akuntabililitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik
3 Akuntansi Sektor Publik
Fungsi Anggaran Sektor Publik
Alat Perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi
Alat Pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Alat Kebijakaan Fiskal 1. menstabilkan ekonomi
2. mendorong pertumbuhan ekonomi
Alat Politik komitmen eksekutif dan legislatif atas dana publik sehingga butuh : 1. Political Skill
2. Coalition Building
3. keahlian bernegoisasi
4. pemahaman prinsip manejemen keuangan Publik
4 Akuntansi Sektor Publik
Fungsi Anggaran Sektor Publik
Alat Koordinasi dan Komunikasi
mampu deteksi inkonsistensi unit kerja dalam
mencapai tujuan organisasi
Alat penilaian kinerja
Alat motivasi agar 3 E
Alat untuk menciptakan ruang publik
5 Akuntansi Sektor Publik
2 (DUA) PENDEKATAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PUBLIK
ANGGARAN TRADISIONAL / KONVESIONAL
NEW PUBLIK MANGEMENT
YANG BERORIENTASI PADA KINERJA
6 Akuntansi Sektor Publik
ANGGARAN TRADISIONAL
Cara penyusunan dengan Pendekatan :
INCREMENTAL hanya menambah /mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah ada
sebelumnya
STRUKTUR DAN SUSUNAN LINE ITEM yg didasarkan atas dasar sifat dr penerimaan dan pengeluaran.
Tdk memungkinkan menghilangkan item-item penerimaan & pengeluaran yg telah ada tahun sebelumnya walaupun tdk relevan lagi
Tdk memungkinkan dilakukan penilaian kinerja secara akurat karena tolok ukur kinerja yg digunkan semata-mata pada ketaatan dlm menggunakan dana yg diusulkan
7 Akuntansi Sektor Publik
MASALAH UTAMA ANGGARAN TRADISONAL :
Tidak adanya perhatian terhadap konsep Value For Money .
( 3E : Ekonomi, efisien dan efektifitas )
Akhir tahun kadang terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting
Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran bukan berdasar output yg dihasilkan dari aktivitas yg dilakukan dibanding dengan target kinerja yg dikendaki (outcome)
8 Akuntansi Sektor Publik
ANGGARAN KINERJA
Untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional khususnya kelemahan tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output
Mengutamakan mekhanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yg sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan
9 Akuntansi Sektor Publik
PERBANDINGAN ANGGARAN TRADISIONAL DENGAN ANGGARAN BERBASIS NPM
ANGGARAN TRADISIONAL NEW PUBLIK MANEGEMENT
1. Sentralistis 1. Desentralisasi & devolved management
2. Berorientasi pada input 2. Berorientasi pada input,ouput dan outcome (value for money)
3. Tidak terkait dgn perencanaan jangka panjang
3. Utuh komprehensif dgn perencanaan jangka panjang
4. Line-item dan incremental 4. Berdasarkan sasaran kinerja
5. Batasan departemen yg kaku (rigid departement)
5. Lintas departemen ( cross departement)
6. Menggunakan aturan klasik :
vote accounting
6. Zero Base Budgeting, planing programing Budgeting Sytem
7. Prinsip Anggaran bruto 7. Sistematik dan rasional
8. Bersifat tahunan 8. Bottom-up budgeting
9. Spesifik
10 Akuntansi Sektor Publik
Value For Money
Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yg mendasarkanpada 3 elemen utama (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas)
Ekonomi : hemat Cermat pemerolehan input dgn
kualitas dan kuantitas tertentu pd harga terendah
Efisiensi: (Berdayaguna) penggunaannya diminimalkan dgnhasil yang maksimal
Efektif : (berhasilguna) mencapai tujuan dan sasaran dgntarget yg ditetapkan
Ketiga hal tersebut sangat terkait satu dan lainnya
11 Akuntansi Sektor Publik
Pengukuran Vakue for Money
NILAI
INPUT(Rp)INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME TUJUAN
EKONOMI
(hemat)EFISIEN
(Berdaya guna)
EFEKTIFITAS
(berhasil guna)
Cost -Effectiveness
12 Akuntansi Sektor Publik
Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama . Disatu pihak pelaksanaan , sdh dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi output yg dihasilkan tdk sesuai dengan yang diharapkan . Sedang dilain pihak program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan , tetapi mungkin dicapai dengan cara yg tidak ekonomis dan efisien.
jika program efektif dan efisien dapat dikatakan cost
effectiviness
13 Akuntansi Sektor Publik
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
PERMENDAGRI 13 / 2006
Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah
misal: PP 24/2005
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda(Omnibus Regulation)
UU 32/2004
MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHYANG SEMAKIN BERKUALITAS
Pasal 182 & Pasal
194 UU 32/2004
Pasal 69 & Pasal
86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok2
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem & Prosedur
Pengelolaan Keu Daerah
Psl 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal
berdasarkan kesepakatan
bersama yg tidak
bertentangan dng
peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan
RKA - SKPD
1
Psl 151 Ayat 1 PP
58 / 2005
Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005
14 Akuntansi Sektor Publik
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1999-Skrng)
UU No. 22 & 25 th 1999 (“direvisi” dg UU No. 32 & 33 th 2004)
PP, antara lain PP No.105/2000 (“direvisi” dg PP 58/2005)
KEPMENDAGRI No 29/2002 (”direvisi” dg PERMENDAGRI 13/2006)
ANGGARAN AKUNTANSI
SISTEM ANGG. KINERJA AKT BERPASANGAN (STD AKT)
PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
15 Akuntansi Sektor Publik
PENYUSUNAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA
16 Akuntansi Sektor Publik
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA
1. Anggaran belanja cenderung ditetapkan LEBIH TINGGI.
2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan LEBIH RENDAH.
3. Kurangnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran.
4. Relevansi Program/Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan/ atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.
5. Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Program/kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan.
Permasalahan utama pada model lamaBudgetary
Slack
Budgetary
Slack
17 Akuntansi Sektor Publik
7. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana. Paling tidak, sebelum PP 8 / 2006 ditetapkan, keterpaduan Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas.
8 Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah
9. Indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum (dulu disebut: Belanja Rutin) masih tetap belum jelas.
10. Honor pada tiap kegiatan.
11. Penetapan APBD seringkali terlambat, dan perubahan APBD seringkali di akhir tahun anggaran.
12. Manajemen Pendanaan Kesra: Mengapa Kabupaten X mampu menggratiskan Yankesmas serta wajar 12 tahun, sedangkan Kabupaten kita tidak mampu?
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA
Permasalahan utama pada model lama
18 Akuntansi Sektor Publik
Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja
Penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi
kinerja dilakukan
berdasarkan
capaian kinerja
indikator kinerja
analisis standar belanja
standar satuan harga
standar pelayanan minimal
ditetapkan
dengan
keputusan
kepala
daerah
19 Akuntansi Sektor Publik
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN dan HASIL yang diharapkan dari KEGIATAN DAN PROGRAM termasuk EFISIENSI dalam pencapaian KELUARAN dan HASIL tersebut. Pasal 39 Ayat 1 PP 58/2005
PENDEKATAN PENGANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN yang diharapkan dari KEGIATAN dan HASIL serta MANFAAT yang diharapkan, termasuk EFISIENSI dalam pencapaian HASIL dan KELUARAN tersebut. Pasal 91 Ayat 4 Permendagri 13/2006
Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005
20 Akuntansi Sektor Publik
PENDEKATAN PRESTASI KERJAdilakukan berdasarkan
INDIKATOR KINERJA : Ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada
setiap program dan kegiatan (yang di rencanakan) satuan kerja
perangkat daerah.
CAPAIAN KINERJA : Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan.
STANDAR SATUAN HARGA: Harga satuan setiap unit barang/jasa yang
berlaku di suatu daerah.
ANALISIS STANDAR BELANJA: Penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
(Dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL: Tolok ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah.
Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005
21 Akuntansi Sektor Publik
D A L A M T I A P K E G I A T A N:MASUKAN KELUARAN HASIL INPUT OUTPUT OUTCOME
INPUT: Seluruh faktor produksi, bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan.
OUTPUT: Produk langsung dari kegiatan yang bersangkutan, yang dapat berwujud barang, jasa dan/atau orang.
HASIL (KERJA) = OUTCOME: Manfaat jangka pendek yang diperoleh oleh pelanggan kegiatan, sebagai akibat langsung dari pemanfaatan OUTPUT kegiatan yang bersangkutan
22 Akuntansi Sektor Publik
INDIKATOR KINERJA
1. Apa yang berhasil diwujudkan oleh kegiatan?
DESKRIPSIKAN: Input, Keluaran, Hasil, (Manfaat, dan
Dampak).
Mulai dari KELUARAN = Barang, Jasa, atau Orang
yang . . .
Lalu tanya “untuk apa?” atau “supaya apa?”
2. Apakah Indikasinya?
SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI: Tanya “Apa
Buktinya?”
ukuran keberhasilan . . .
23 Akuntansi Sektor Publik
CONTOH-CONTOH OUTPUT
NO KEGIATAN OUTPUTNYA …
1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg …
2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg …
3 (Rapat) KoordinasiDokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap
peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama.
4 Pembangunan Luas … yang dibangun
5 Studi / Penelitian / …Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ … yang minimal
berisi …
6 Pengadaan barang Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli
7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara
8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi …
24 Akuntansi Sektor Publik
1 Unit Mobil Puskesmas
Keliling sesuai standard
yg ditetapkan Depkes
• Utk dipakai jalan2
• Untuk membawa snack.
• Untuk melayani orang
sakit yg berada di luar
jangkauan Puskesmas.• Untuk …
UNTUK APA?
OUTPUT
HASIL
Untuk Apa …,
Supaya Apa …
ya Bu?
… jawaban beragam (lebih dari
satu)? … pilih 1 (satu) jawaban yg
paling baik (sesuai perUNTUKannya)
D E S K R I P S I K A N
1
2
25 Akuntansi Sektor Publik
SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI
1. Spesifikasi mobil terlampir sesuai
dengan standard Depkes.
2. …
1. Jumlah org sakit yg dpt dilayani
2. Jumlah masyarakat yg dpt dibina
3. …
deskripsi indikator kinerja indikator kinerja
apa buktinya ?
1 Unit Mobil Puskesmas Keliling
sesuai standard yg ditetapkan
DepkesKELUARAN
Meningkatnya yankes pd org sakit
yg berada di luar jangkauan
Puskesmas.HASIL
26 Akuntansi Sektor Publik
Kriteria (umum) dlm pemilihan indikator
VALIDITAS
Indikator (dan cara menghasilkan indikator tersebut) benar-benar mampu mengukur apa yang hendak/akan diukur.
RELIABILITAS
Konsistensi indikator (dan konsistensi cara menghasilkan indikator). Memberikan hasil yang sama walaupun dilakukan oleh pihak lain di tempat dan waktu yang berbeda.
BIAYA PENGUMPULAN DATA
Biaya pengumpulan datanya relatif murah dan dapat dilakukan secara cepat.
ADEKUASI
Semakin sedikit semakin baik.
27 Akuntansi Sektor Publik
RANTAI NILAI DARI KEGIATANKASUS 1: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH
Koperasi yg fungsional
(punya AD/ART, Rapat
Rutin, punya pelayanan
prima ke anggotanya, dll)
Agar kinerja pengelolaan
usaha anggota koperasi
meningkat
Agar omset usaha
anggota koperasi ybs
meningkat
Agar pendapataan
anggota koperasi ybs
meningkat
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
MASALAH: Hasil studi menyimpulkan bahwa banyak koperasi di
kota A yg blm berfungsi secara optimal; mati segan hidup tak mau.
28 Akuntansi Sektor Publik
RANTAI NILAI DARI KEGIATANKASUS 2: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG
Warga di sekitar sungai B yg
tlh trampil dlm budidaya ikan
air tawar arus deras
Agar (nantinya), pengelolaan
usaha budidaya ikan air tawar
arus derasnya berlangsung
tepat guna dan berhasil guna
Agar ada peningkatan produksi
budidaya ikan air tawar arus
deras di sekitar daerah aliran
sungai B
Agar pendapataan warga di
sekitar daerah aliran sungai B
tsb meningkat
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
UNTUK APA?
SUPAYA APA?
PELUANG: Hasil studi menyimpulkan bahwa sungai B di Kabupaten A, sgt potensial
utk budidaya ikan air tawar arus deras. Tetapi, hingga kini masyarakat di sekitar
daerah aliran sungai B tersebut blm memanfaatkannya.
29 Akuntansi Sektor Publik
Analisa Standar Belanja
Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program/kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya
Analisa standar belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal: kewajaran beban kerja dan kewajaran belanja
30 Akuntansi Sektor Publik
Penilaian Kewajaran Beban
Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS
Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan
Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran
31 Akuntansi Sektor Publik
Penilaian Kewajaran Biaya
Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapian kinerja (standar biaya)
Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku
Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber daya
32 Akuntansi Sektor Publik
Standar Biaya
Pengertian:
Harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah
Tujuan:
Alokasi anggaran biaya setiap program/kegiatan
33 Akuntansi Sektor Publik
Dasar Penilaian Kinerja Masukan (Input)
Besaran sumber daya (dana, SDM) yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan
Keluaran (Output)barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan
Hasil (Outcome)Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program atau kegiatan
34 Akuntansi Sektor Publik
Proses Penyusunan APBD
Akhir Mei Med Jun Mg II Juli Minggu I Oktober Akhir Nov 31 Des
Me
nd
aG
ri /
Gu
be
rnu
rS
KP
DK
ep
ala
Da
era
hD
PR
D
RKPD
RenjaRenstra
RPJMD
Ranc
KUA
Membahas
KUA
Pembahasan
PPAS
Ranc
PPAS
Nota
Kesepakatan
KepDa -
DPRD
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD
RKA-SKPD
Pembahasan
RKA oleh Tim
Anggaran
Pemda
Raperda
APBD
Pembahasan
Raperda
APBD
Persetujuan
Bersama
Rancangan
PerKaDa Ttg
Penjabaran
APBD
Evaluasi
Verifikasi
DPA oleh Tim
Anggaran
Pemda
Ranc
DPA-
SKPD
DPA
SKPD
PerKaDa
Penjabaran
APBD
Perda
APBD
JADWAL PENYUSUNAN APBD
35 Akuntansi Sektor Publik
PENYAMPAIAN & PEMBAHASAN RAPERDA APBD
Raperda
tentang
APBD
Penjelasan
Dokumen
Pendukung
Kepala Daerah DPRD
menyampaikan
kepada
minggu pertama
Oktober tahun
sebelumnya
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan
program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
36 Akuntansi Sektor Publik
Raperda tentang APBD
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBDRaperda tentang
APBD
(yg tlh disetujui
bersama)
Ran per KDH
tentang
Penjabaran
APBD+Evaluasi oleh
Gubernur
Keputusan
Gubernur
Perda tentang
APBD
Per KDH tentang
Penjabaran
APBD+
BUPATI
SESUAI
Penyempurnaan
oleh Bupati (TAPD)
& PANGGAR DPRD
TIDAK SESUAI
Hasil penyempurnaan
ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD
(Keputusan bersifat
FINAL)
Tidak boleh bertentangan dng: Peraturan per UU an yg lebih
tinggi Kepentingan umum Peraturan Daerah Lainnya Keserasian kebijakan nasional
dan daerah Keserasian antara kepentingan
publik dan aparaturPasal 185 UU 32/2004
37 Akuntansi Sektor Publik
R - 2.2
R - 1
Rincian Anggaran
Pendapatan
R - 2.1
Rincian Anggaran
Belanja Tidak Langsung
R - 3.1
Rincian
Penerimaan Pembiayaan
R - 3.2
Rincian
Pengeluaran Pembiayaan
R - 2.2.1
Rincian Anggaran
Belanja Langsung
R - 0
SE
KD
H
ttg
Pe
do
ma
n
Pe
nyu
su
nan R
KA
SK
PD
Bagaimanakah proses penyusunan RKA SKPD ?
1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.
2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk
menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh
SKPD pemungut pendapatan.
3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak
Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD
2.1)
4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung
tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD
2.2.1)
5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1)
direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA
SKPD 2.2)
6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk
menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1)
7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk
menghasilkan R-3.2. (= RKASKPD 3.2)
8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas
menjadi R-0.
9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada
PPKD untuk proses peyusunan Raperda APBD.
38