TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK · TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistematikan...
Transcript of TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK · TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistematikan...
TINJAUAN UMUM
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Sistematikan Pengetahuan Akuntansi
Entitas Sektor Publik
Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Negara
Persyaratan Akuntansi Sektor Publik
Nilai Informasi Keuangan
tedi – last 08/18
Sistematika Umum Pengetahuan Akuntansi.
ACCOUNTANSY
Accounting :
- Acc. Theory
- Acc Information System
- Budgeting
- Controllership
- Financial Statement
Analysis
Auditing :
- By Subject :
• Internal Auditing
• External auditing
- By Type :
• Financial Auditing
• Compliance Auditing
• Operational Auditing
Business Accounting :
- Financial Acc.
- Cost/Management Acc.
Public Sector Accounting :
- Financial Acc.
- Cost/Management Acc.
Social Accounting, etc
Aspek lingkungan yang menyebabkan perbedaan
entitas sektor publik dengan entitas bisnisThe Governmental Accounting Standards Board (GASB)
.
Lingkungan Entitas Sektor Publik Entitas Bisnis
Tujuan
Organisasional
Mensejahterakan rakyat
dengan cara menyediakan
layanan publik
Memperoleh laba untuk
kesejahteraan pemilik
perusahaan
Sumber
Pendapatan
Utama
Pajak Penjualan barang/jasa
Umur Entitas Risiko gulung tikar sangat
kecil
Risiko gulung tikar besar
Hubungan
dengan
Pemengku
Kepentingan
Dibatasi ketentuan hukum
dan regulasi dalam
kerangka akuntabilitas
publik
Dibatasi oleh AD/ART,
kesepakatan,
kontrak/perikatan dalam
kerangka trade-off
Peran
Anggaran
Merepresentasikan
kebijakan publik dengan
konsekuensi hukum
Untuk perencanaan dan
pengendalian
Entitas Sektor Publik
International Federal of Accounting (IFAC) Akuntansi sektor
publik diterapkan pada entitas :
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Unit Pemerintahlain yang terkait
Organisasi pemerintahan diperlakukan sebagai suatu entitas
ekonomi yang bersifat jamak (multiple), dan terdiri atas :1. Entitas Akuntansi unit pada pemerintahan yang
mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
2. Entitas Pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyajikanlaporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan
yang bertujuan umum.
Batasan.
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) *)
merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan
lembaga pemerintahan dan menekankan pada
pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan
realisasinya berikut posisi keuangan, arus kas, dan informasi
lain yang dipandang perlu.
Akuntansi Pemerintahan *) adalah :
Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian,
pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan suatu
pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan
yang berguna untuk pengambilan keputusan.
*) Akuntansi Sektor Publik
Catatan atas batasan.
Fokus akuntansi sektor publik adalah penatausahaankeuangan negara, yang mana keuangan negara
diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan
dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter danpengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupunbarang yang dapat dijadikan milik negara atas
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU no 17 Th 2003).
Organisasi pemerintahan dipandang sebagai entitasekonomi yang bersifat jamak (multiple), sehingga
akuntansi pemerintahan bersifat Mikro.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik :(menurut NCGA - National Committee On Governmental Accounting)
1) Menyediakan informasi keuangan negara untukmengambil keputusan (memenuhi kebutuhanmanajerial).
2) Memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas(memenuhi ketentuan hukum/legal).
3) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja daripimpinan dan organisasi pemerintahan yangbersangkutan (memenuhi kebutuhan stewardship).
Dalam Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik, tujuanuntuk memenuhi ketentuan hukum sangat penting, halini ditunjukkan (salah satunya) dengan prinsip bahwabila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansidengan peraturan perundang-undangan, makaperaturan perundang-undanganlah yang digunakan.
Dampak Keterkaitan Akuntansi Sektor Publik dengan
Penyelenggaraan Keuangan Negara :
Adanya perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dengan
Akuntansi Bisnis, dan;
beragamnya praktek Akuntansi Sektor Publik.
Faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya praktek
Akuntansi Sektor Publik adalah :
1) Sifat Lembaga Pemerintahan (non profit oriented ; dimilikisecara kolektif ; sumbangan/pajak tidak berkorelasi langsung
dengan jasa yang diberikan pemerintah, demikian pula
sebaliknya)
2) Sistem Pemerintahan (desentralisasi vs sentralisasi)
3) Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara Dan Sistem
Anggaran Negara (regulasi pengelolaan keuangan negara
dan sistem anggaran dengan sendirinya mengikat bagipenyelenggaraan akuntansi sektor publik di negara tsb).
lanjutan : Dampak ...
Kekhususan dalam Akuntansi Sektor Publik bila dibandingkan
dengan Akuntansi Bisnis :
1) Tidak diperlukannya pencatatan laba/rugi kecuali pada unit
perusahaan.
2) Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual
ownership).
3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds) *).
4) Pembukuan harus disediakan guna keperluan pengawasananggaran.
*) Dana dalam akuntansi sektor publik (funds accounting) diartikan sbg :kesatuan akuntansi dan fiskal yang berdiri sendiri dimana terdapat suatususunan perkiraan yang self balancing untuk membukukan kas atau
sumber dana lainnya yang dihubungkan dengan utang/kewajiban,cadangan, dan hak milik yang dipisahkan untuk menyelenggarakankegiatan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai denganperundang-undangan, restriksi-restriksi, atau pembatasan-pembatasan.
lanjutan : Dampak ...
Persamaan Akuntansi Sektor Publik denganAkuntansi Bisnis :
1) Keduanya bertujuan menyediakan informasikeuangan yang akurat. lengkap, relevan dantepat waktu.
2) Akuntansi Sektor Publik menggunakan konsep-konsep Akuntansi, konvensi-konvensi, praktekdan prosedur-prosedur yang dapat dipakaioleh Akuntansi Bisnis.
3) Menggunakan konsep-konsep Akuntansi yangdiakui secara luas, misalnya : concistency,objectivity, cost, disclousure, dan materiality.
4) Menggunakan siklus/proses akuntansi yangsama.
Persyaratan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik :(menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO)
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhiketentuan hukum.
2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasianggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansimerupakan unsur-unsur yang saling melengkapidalam pengelolaan keuangan.
3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan carayang dapat mengidentifikasikan objek-objek dantujuan untuk apa dana yang telah diterima itudigunakan, serta dapat mengidentifikasikan parapenanggung- jawab yang mengelola dana-danaitu dalam pelaksanaan program.
4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengancara yang memungkinkan dilaksanakannyapemeriksaan oleh Lembaga PemeriksaaanEkstern, serta dapat menyediakan informasi yangdiperlukan untuk pemeriksaan.
Lanjutan : Persyaratan …
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan carayang memungkinkan dilaksanakannya pengawasansecara administratif terhadap anggaran danpelaksanaannya, pengelolaan program, sertapenilaian dan audit internal.
6) Pencatatan harus dikembangkan gunamengungkapkan hasil-hasil ekonomi dan keuangandari pelaksanaan program, termasuk pengukuranpendapatan, identifikasi biaya, serta penetapan hasiloperasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai olehpemerintah (program dan organisasinya).
7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasikeuangan yang mendasar guna penyusunan rencanadan program serta penelaahan dan penilaianterhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.
8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuanganguna analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksipemerintah, serta membantu dalam penyusunanperkiraan nasional.
Nilai Informasi
Pada tahap awal, nilai informasi keuangan ditentukan
oleh dasar pengakuan suatu transaksi/kejadian yang
diukur dalam satuan moneter, yaitu Basis Akuntansi.
Tipe basis akuntansi :1. Basis kas (cash basis of accounting) transaksi diakui
pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran kas.
2. Basis akrual (accrual basis of accounting) transaksi
diakui pada saat telah dapat diukur secara akurat
dalam satuan uang.
3. Basis Accrual yang dimodifikasi (Modified Accrual Basis) transaksi diakui bedasarkan perlakuan tertentu,
dimana pendapatan diakui pada saat terjadinya
penerimaan kas, sementara biaya diakui pada saat
telah dapat diukur secara akurat dalam satuan uang.
Lanjutan : nilai …
Penggunaan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan
di Indoensia :
Periode Basis Akuntansi
… s/d 2004
(dalam praktek berlaku s/d 2005Cash Basis of Acc
2005 s/d 2010
(dalam praktek berlaku s/d 2014
Cash Toward Accrual Basis of
Acc *)
2010 s/d sekarang
(pelaksanaan dimulai 2015)Accrual Basis of Acc
*) Cash toward accrual basis pada dasarnya merupakan
pendekatan modified accrual basis, sistem akuntansi dan
aplikasi komputer dalam penatausahaan keuangan Negara
di Indonesia, yang merupakan pendekatan transisi dari basis
kas ke basis akrual.
Lanjutan : nilai …
Akuntansi berbasis akrual merupakan international best
practice dalam pengelolaan keuangan modern yang
sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM)
yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan.
Manfaat penerapan basis akrual dalam akuntansi
pemerintahan di Indonesia :
1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang lebih akurat/terukur
mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Memudahkan dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan
pencapaian tujuan
Nilai Informasi Keuangan menurut SAP
(PP No 71 Th 2010)
Informasi keuangan suatu pemerintahan
diikhtisarkan dalam laporan keuangan yaitu :
1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih – LP
SAL
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas – LPE
5. Laporan Operasional – LO
6. Laporan Arus Kas – LAK
7. Catatan Atas Laporan Keuangan – CaLK
Laporan keuangan tsb merupakan bagian
penting dari proses akuntabilitas publik
.
tedi.doc
Disclaimer :
Sumber referensi dapat dilihat pada tautan
http.//tedirustendi32.wordpress.com/… pada laman yg terkait