PENGADILANNEGERIKLATENKELASIApn-klaten.go.id/main/images/files/standar_pelayanan_pn_klaten.p… ·...

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IANOMOR : W12-U9 / 1682 / KP.07.01/6/ 2020

TENTANGSTANDAR PELAYANAN PADA


KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perludilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biayaringan, dan transparan maka dibuat standar pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang KeterbukaanInformasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran LaluLintas;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KepaniteraanDan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang StandarPelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman EvaluasiKinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan TingkatPertama Dan Tingkat Banding PAda 4 (Empat) LingkunganPeradilan;

13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 tentang Penanganan BantuanPanggilan/Pemberitahuan;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PemberlakukanBuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentangMemberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DiLingkungan Badan-Badan Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang PedomanPelayanan Informasi Pengadilan;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang StandarPelayanan Peradilan;

18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan BerbasisTeknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan DanSupervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara DiPengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat BandingPada Lingkungan Peradilan Umum.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar PelayananPemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari KeadilanDan Standar Meja informasi Di Pengadilan;

21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat JenderalBadan Peradilan Umum;

22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentangPedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PadaPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IATENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERIKLATEN KELAS IA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IANomor W12-U9/733b/HK.04.01/3/2018 tanggal 12 Maret 2018tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IAmerupakan informasi layanan peradilan yang diperuntukkan bagipengguna layanan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

KETIGA : Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan NegeriKlaten Kelas IA sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KlatenPada tanggal : 25 Juni 2020Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.NIP. 19640421 199212 1 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri KlatenNomor : W12-U9/1682/KP.07.01/6/2020Tangga : 25 JUNI 2020

KATA PENGANTAR

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak bagi setiap pencari keadilan

maupun setiap warga negara pada umumnya. Dengan semangat pelayanan yang

transparan, terukur dan melayani, Pengadilan Negeri Klaten berkomitmen untuk dapat

memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai wujud dari komitmen kami tersebut, Pengadilan Negeri Klaten

menerbitkan standar pelayanan publik yang dapat digunakan sebagai tolak ukur,

pedoman, serta acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan standar pelayanan ini didasarkan pada berbagai peraturan

perundang-undangan yang terkait degan berbagai pelayanan yang merupakan tugas

dan fungsi badan peradilan umum serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan

Pengadilan dan sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014.

Pengadilan Negeri Klaten percaya bahwa dengan pelayanan publik yang berkualitas,

visi Pengadilan untuk terwujudnya Peradilan yang Agung dapat segera terwujud.

Demikian standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Klaten ini diterbitkan. Semoga

dapat membantu semua pihak, baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan

pelayanan publik yang berkualitas khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.

STANDART PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan salah satu penyelenggara

kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari

keadilan dan masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan sehingga berkewajiban

untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan

masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), sehingga memudahkan masyarakat mencari keadilan dan pengguna

jasa Pengadilan dalammendapatkan pelayanan terbaik dari Pengadilan.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan suatu

standar pelayanan publik yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, pedoman, serta

acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan tersebut

sebagai kewajiban dan janji Pengadilan Negeri Klaten kepada masyarakat dalam

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Klaten telah disesuaikan dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Standar Pelayanan ini dilakukan dengan

memperhatikan prinsip : Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan,

Transparansi dan Keadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staasblad Tahun 1847 Nomor 52.

2. Met Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 Nomor 44.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku

Nikah, dan Akta Kelahiran.


tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.


tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan tingkat

Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.


2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai

kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.


2014 tentang Penangaan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

145/KMA/SKA/l11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan

Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang

Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara

Pelayanan Publik;

19. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

821/PAN/OT.01.3A/I/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan

Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

C. JENIS LAYANANAN PERADILAN

Jenis layanan pada Pengadilan Negeri Klaten yang masuk kedalam ruang

lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu :

1. Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Tugas dan Tanggung jawab Petugas Kepaniteraan Perdata yaitu :

a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.

b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.

c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.

d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.

e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual

(HKI).

f. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.

g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.

h. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.

i. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.

j. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan

kembali.

k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan

kembali.

l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam

permohonan peninjauan kembali.

m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.

n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.

o. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.

p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.

q. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.

r. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang

konsinyasi.

s. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding,

kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

t. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU,

dan BPSK.

u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.

v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

2. Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Tugas dan Tanggung jawab Petugas Kepaniteraan Pidana yaitu :

a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor perikanan,

singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.

b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.

c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali

dan grasi.

d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali.

e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan

menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani

Ketua Pengadilan.

f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan

izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua

Pengadilan.

g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan

atau pelelangan barang bukti.

h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan

penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua

Pengadilan.

i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan

pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.

j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin

besuk.

k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa

yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.

l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

3. Pelayanan Kepaniteraan Hukum

a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.

b. Permohonan waarmaking surat-surat.

c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan

perdata.

d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

untuk melaksanakan penelitian dan riset.

e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang

telah berkekuatan hukum tetap.

f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.

g. Permohonan legalisasi surat.

h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.

i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila

diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang

berkepentingan.

k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.

l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4. Pelayanan Kesekretariatan Umum

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang

dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Klaten.

D. STANDAR PROSES PELAYANAN

Standar Proses Pelayanan Pengadilan Negeri Klaten yang terkait dengan

proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah

Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi

STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal 25 Juni 2020Halaman 1 Dari 69

A. PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA

1. Perkara Perdata Gugatan/Bantahan

2. Perkara Perdata Permohonan

3. Perkara Gugatan Sederhana

4. Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding

5. Perkara Permohonan Upaya Hukum Kasasi

6. Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

7. Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

8. Permohonan Konsinyasi

9. Permohonan Eksekusi

10. Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi

11. Pemeriksaan Berkas/Inzage oleh Pihak

12. Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan

13. Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

14. Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi

15. Peneriman Perkara melalui e-Court


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



A.1STANDAR PELAYANAN

PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit

Persyaratan :

a. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan)/ menyesuaikan jumlah tergugat.

b. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word

c. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :

Foto copy KTP penerima kuasa,

Foto copy surat sumpah dan

Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri :


Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,

Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.

d. Foto copy identitas / KTP penggugat

e. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Mekanisme dan Prosedur :

a. Penggugat/ Kuasanya menyerahkan syarat–syarat tersebut kepada petugas Pelayanan

b. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas

perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata

c. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM

selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.

d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas

perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya

Produk Layanan :

a. Penggugat/Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara.

b. Penggugat/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang

dikeluarkan Kasir.

Biaya :

Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan

Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019

Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri

Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERKARA PERDATA PERMOHONANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit

Persyaratan :

a. Surat permohonan asli dan salinan surat permohonan sejumlah 2 (dua)/ menyesuaikan jumlah termohon.

b. Soft copy permohonan dalam bentuk file MS word







Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.

d. Foto copy identitas / KTP pemohon

e. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas


a. Pemohon/ Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan

b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas

perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata


selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.


perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya

Produk Layanan :

a. Pemohon/ Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.

b. Pemohon/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang

dikeluarkan Kasir

Biaya :



Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan

Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERKARA GUGATAN SEDERHANAWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit

Persyaratan :

a. Surat Gugatan Sederhana asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 5 (lima)/ menyesuaikan jumlah

tergugat.

b. Soft copy Gugatan dalam bentuk file MS word

c. Melampirkan Bukti awal

d. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :

Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan




Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)

e. Foto copy identitas/ KTP pemohon

f. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas


a. Penggugat/ Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan

b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas gugatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas

perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata


selanjutnya diserahkan kepada Penggugat / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.


perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya

Produk Layanan :

a. Pemohon/ Kuasanya menerima salinan gugatan sederhana yang telah mendapatkan nomor perkara.

b. Pemohon/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang

dikeluarkan Kasir

Biaya :






Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



A.4.STANDAR PELAYANAN

PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDINGWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit

Persyaratan :

a. Pemohon banding/ Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.

b. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada.




Foto copy KTP penerima kuasa, Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,

Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

d. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas


a. Pemohon banding/ Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.

b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum banding.

c. Membuat Akta banding setelah proses input SIPP dilakukan.

d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum banding

e. Penandatanganan Tanda terima Akta banding oleh Pemohon dan Panitera

f. Menyerahkan Akta Banding ke Kepaniteraan Muda Perdata

Produk Layanan :

a. Pemohon Banding/ Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani

Pemohon Banding dan Panitera.

b. Pemohon Banding/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan

SKUM yang dikeluarkan Kasir

Biaya :






Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASIWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit

Persyaratan :

a. Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi.

b. Relaas pemberitahuan putusan Banding.

c. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :


Foto copy KTA/ asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :



d. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas


a. Pemohon kasasi/ Kuasanya menyatakan kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan.

b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum kasasi.

c. Membuat Akta Kasasi setelah proses input SIPP dilakukan.

d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum kasasi

e. Penandatanganan Tanda terima Akta Kasasi oleh Pemohon dan Panitera

f. Menyerahkan Akta Kasasi ke Kepaniteraan Muda Perdata

Produk Layanan :

a. Pemohon Kasasi / Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Kasasi

b. Pemohon Kasasi / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan

SKUM yang dikeluarkan Kasir

Biaya :






Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALIWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit

Persyaratan :

a. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali

b. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :



Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :




c. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut

yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.

d. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas


a. Pemohon/ Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan kepada petugas Pelayanan.

b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali.

c. Membuat Akta Peninjuan Kembali setelah proses input SIPP dilakukan.

d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum PK

e. Penandatanganan Tanda terima Akta Peninjauan Kembali oleh Pemohon dan Panitera

Menyerahkan Akta Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Muda Perdata

Produk Layanan :

a. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Peninjauan Kembali.

b. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali.

c. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan memori Peninjauan Kembali.

d. Pemohon Peninjauan Kembali/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank sertasalinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Biaya :






Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN DALAM GUGATAN SEDERHANAWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit

Persyaratan :

a. Pemohon Keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan

b. Pemohon Keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan

c. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/ setelah diberitahukan.

d. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.

e. Asli surat kuasa khusus yang telah di daGarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :






Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)

f. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugasMekanisme dan Prosedur :

a. Pemohon Keberatan / Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan

/mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori kebertan yang telah disiapkan petugas

Pelayanan.

b. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM

selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.

c. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist

penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.

d. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya

ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.

e. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada

Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya di tandatangani.

f. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada

Panitera untuk ditandatangani.

g. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan

bukti setor pembayaran panjar permohonan dan salian SKUM serta salinan bukti pembayaran yang

dikeluarkan kasir


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



Produk Layanan :

a. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima salina Akta pernyataan keberatan.

b. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima tanda salinan terima memori keberatan.

c. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima salinan memori keberatan yang telah dicap tanda terima dan

dibubuhi tanda tangan Panitera.

d. Pemohon keberatan/ kuasanya menerima salinan bukti setor pembayaran panjar perkara dari bank sertasalinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Biaya :






Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PERMOHONAN KONSINYASIWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit

Persyaratan :

a. Surat permohonan Konsinyasi.

b. Melampirkan dokumen awal :

Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon

Surat Kuasa yang sudah didftarkan di Kepaniteraan Hukum dan Surat tugas dari instansi terkait.

Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.

Surat keputusan Gubernur, bupati/ wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan

Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi

Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.

c. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat

diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir


a. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.

b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas

perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk di telaah selanjutnya disampaikan kepada

Panitera untuk dipelajari.

c. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi

tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan

kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.

d.Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas


Produk Layanan :

a. Pemohon / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.

b. Pemohon / kuasanya menerima salian bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang

dikeluarkan Kasir

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi







Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



A.9.STANDAR PELAYANANPERMOHONAN EKSEKUSI

Waktu Pelayanan : 14 (empat belas) Hari KerjaPersyaratan :

a. Surat permohonan Eksekusi dan melampirkan dokumen bukti awal.

b. Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum

dengan melampirkan :






a. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan

b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas

perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah dan dipelajari.

c. Setelah dipelajari petugas pelayanan meneruskan berkas tersebut pada bagian Umum untuk di teruskan

kepada pimpinan. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas Pelayanan.

d. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua

Pengadilan lewat Panitera.

e. Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja I menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara.

f. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi

tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan

kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.

g. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas


Produk Layanan :

Pemohon / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang

dikeluarkan Kasir

Biaya :

Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua PengadilanAgama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan NegeriKlaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PENYAMPAIANMEMORI/KONTRA MEMORI BANDING/KASASIWaktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit

Persyaratan :

a. Pemohon/ Termohon/ Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori/ Kontra Memori banding / Kasasi

beserta soft copy.

b. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat

kuasa insidentil dengan melampirkan :

Foto copy KTP penerima kuasa dan

Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN


a. Pemohon/ Termohon/ Kuasanya menyerahkan Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi dan soft copy

kepada petugas Pelayanan.

b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan memberi cap tanda terima yang nantinya

ditandatangani oleh panitera dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas yang selanjutnya ditandatangani

oleh panitera Muda Perdata.

c. Petugas Pelayanan membuat Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi yang nantinya

ditandatangani oleh Pemohon/ Termohon/ Kuasanya dan Panitera.

d. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi kepada Pemohon/

Termohon/ Kuasanya untuk diperiksa dan ditandangani.

e. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi kepada Panitera untuk

ditandatangani.

f. Petugas menyampaikan salinan tanda terima dan salinan Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi yang

telah dicap tanda terima kepada Pemohon/ Termohon/ Kuasanya

Produk Layanan :

g. Pemohon/Termohon/Kuasanya menerima salinan Tanda Terima Memori/Kontra Memori banding/Kasasi.

h. Pemohon/Termohon/Kuasanya menerima salinan Memori/Kontra Memori banding/Kasasi yang telah dicaptanda terima dan ditandatangani oleh Panitera.

Biaya :

Tidak dipungut biaya


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PEMERIKSAAN BERKAS/INZAGE OLEH PARA PIHAKWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit

Persyaratan :

a. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage

b. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat



Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.


a. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage kepada petugas Pelayanan.

b. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada Panitera Muda Perdata.

c. Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata menyiapkan berkas yang akan

diperiksa dan memberikan pendampingan serta pengawasan proses memeriksa berkas tersebut.

d. Petugas Pelayanan membuat akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage danPanitera.

Produk Layanan :

a. Pemohon Inzage memeriksa berkas.

b. Mendapat layanan pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk.

c. Pemohon Inzage mendapatkan salinan akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohonInzage dan Panitera

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit

Persyaratan :

a. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan.

b. Menunjukkan identitas diri.

c. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.

d. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat

kuasa insidentil dengammelampirkan :




a. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan kepada petugas

Pelayanan.

b. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara

dalam salinan Penetapan / Putusan tersebut.

c. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut.

d. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani.

e. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon

salinan

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima salinan.

b. Pemohon mendapat bukti biaya yang dibayarkan untuk salinan tersebut.

Biaya :




Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PENGAMBILAN SISA PANJAR TINGKAT PERTAMAWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit

Persyaratan :

a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar.

b. Menunjukkan identitas diri.

c. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.

d. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat





a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan.

b. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak

menerima sisa panjar.

c. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.

d. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar.

e. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.

f. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk ditanda tangani oleh pemohon.

g. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada pemohon

Produk Layanan :

a. Uang sisa panjar

b. salinan bukti pengambilan sisa panjar

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PENGAMBILAN UANG GANTI RUGI/ KONSINYASIWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit

Persyaratan :

a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi.

b. Identitas diri Pemohon.

c. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari BPN.

d. Surat Pemutusan hubungan yang di keluarkan oleh BPN.

e. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan

surat kuasa insidentil dengan melampirkan :

Foto copy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN


a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi.

b. Petugas Pelayanan meminta persyaratan pengambilan uang Konsinyasi kepada pemohon.

c. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon dilengkapi syarat lain untuk disesuaikan pada berkas

perkara permohonan konsinyasi dengan tujuan memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima

uang konsinyasi.

d. Petugas Pelayanan Menyampaikan permohonan tersebut disertai lampiran persyaratan kepada Panitera

Muda Perdata dilanjutkan kepada Panitera untuk dipelajari dan diteliti.

e. Petugas pelayanan membuat Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi berdasarkan Perintah Panitera /

Panitera Muda Perdata.

f. Kasir membuat kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi.

g. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi dihadapan panitera dengan

disaksikan dua orang saksi.

h. Pemohon menandatangani kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi yang diketahui panitera.

i. Kasir menyerahkan salinan kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi, salinan Berita Acara Serah

terima Uang Konsinyasi serta uang konsinyasi kepada pemohon

Produk Layanan :

a. uang konsinyasi

b. salinan kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi

c. salinan Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi

Biaya :Tidak dipungut biaya


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




PENERIMAAN PERKARA MELALUI E-COURTWaktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit

Persyaratan :

a. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka

Pengguna Terdaftar bila langsung mendaftar perkara.

b. Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat

pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa

Insidentil.

c. Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk

pendaftaran perkara secara online

d. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara E-Court antara lain

Identitas / KTP prinsipal.

Identitas Tergugat / Termohon

Soft copy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan Pdf

Soft copy bukti awal dalam bentuk Pdf


a. Petugas E-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut.

b. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui E-Court dan pendaftaran tersebut telah

selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas E-Court

menginformasikan kepada kasir.

c. Kasir menginput register perkara tersebut melalui SIPP.

d. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut.

e.Meja II menindaklajuti Perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari

sidang

Produk Layanan :

Pendaftar perkara melaui E-Court mendapatkan Nomor Perkara

Biaya :




Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B. PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

1. Penerimaan Perkara Biasa danSingkat

2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu lintas

3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu

4. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

5. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

6. Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali

7. Penerimaan Permohonan Grasi

8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding

9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi

10. Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan

Penyitaan/Penggeledahan

13. Penerimaan Permohonan Diversi

14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim

16. Permohonan Penangguhan Penahanan

17. Permohonan Pembantaran

18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

19. Permohonan Ijin Berobat


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.1.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN SINGKAT

Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Persyaratan :

Penuntut Umummenyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan


a. Penuntut Umummenyerahkan berkas perkara beserta lampirannya

b. Petugas Meja I meneliti surat kelengkapan berkas perkara

c. Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

Produk Layanan :

a. Penuntut Umummenerima tanda terima pelimpahan perkara

b. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP

c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan

Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti

Biaya :

Prodeo/Tidak dipungut biaya


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.2.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERKARA PIDANA CEPAT DAN PELANGGARAN LALU LINTAS



Persyaratan :

Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan


a. Penyidik/PPNS menyerahkan berkas perkara dengan lampirannya

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP

Produk Layanan :

a. Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara


c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan

Jurusita/Jurusita Pengganti

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.3.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERKARA PIDANA PEMILU



Persyaratan :

Penuntut Umummenyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan


a. Penuntut Umummenyerahkan berkas perkara beserta lampirannya

b. Petugas Meja I meneliti cheklist surat kelengkapan berkas perkara

c. Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data dan penomoran perkara ke dalam register dan

sistem SIPP

Produk Layanan :

a. Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara


c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan

Jurusita/Jurusita Pengganti

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.4.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

Waktu Pelayanan : 45 (empat puluh lima) menit

Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana

Persyaratan :

a. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ) mengajukan

pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa

kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota

advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan banding adalah Pemohon tersebut


a. Pemohon banding/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana

b. Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum.

c. Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan

dibacakan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan banding.

d. Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan banding lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender,

petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan banding.

e. Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak

pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak

Produk Layanan :

Pemohon/Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan banding yang sudah diberi nomor

perkara banding.

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.5.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUMKASASI

Waktu Pelayanan : 45(empat puluh lima) menit


Persyaratan :

a. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ) mengajukan

pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa

kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota

advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut


a. Pemohon kasasi/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana

b. Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum.

c. Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender

dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan

kasasi

d. Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan kasasi lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender,

petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan kasasi.

e. Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak

pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak

Produk Layanan :

Pemohon/Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan kasasi yang sudah diberi nomor

perkara kasasi

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.6.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Waktu Pelayanan : 45 (empat puluh lima) menit


Persyaratan :

a. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan

Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana

memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan

kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali

(PK) adalah Terpidana tersebut.

c. Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan

Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana


a. Pemohon upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan kepada petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk

soft copy maupun hardcopy

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Peninjauan Kembali

(PK) kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP.

Produk Layanan :

a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK).

b. Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mendapatkan nomor register dalam SIPP

c. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.7.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI

Waktu Pelayanan : 45(empat puluh lima) menit


Persyaratan :

a. Pemohon (Terpidana, dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada

petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

b. Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu

putusan pidana mati, putusan pidana penjara seumur hidup dan putusan pidana penjara paling

rendah 2 (dua) tahun

c. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana

memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan

kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Grasi adalah Terpidana tersebut


a. Pemohon upaya hukum Grasi mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan

Pidana lengkap dengan Permohonan Grasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Grasi

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Grasi kepada Paniteradan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP

Produk Layanan :

a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi.

b. Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.8.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAANMEMORI DAN KONTRAMEMORI BANDING

Waktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit

Persyaratan :

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori

banding dan atau kontra memori banding ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.


a. Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa),

menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding, ke petugas PTSP Kepaniteraan

Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD)

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori banding atau

kontra memori banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori

banding atau kontra memori banding kepada Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum,

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori banding atau kontramemori banding ke dalam SIPP

Produk Layanan :

Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)

akan menerima tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding beserta 1

(satu) salinan resmi memori banding atau kontra memori banding yang telah terdaftar

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.9.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAANMEMORI DAN KONTRAMEMORI KASASI


Persyaratan :

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori

kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.


a. Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa),

menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana

sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD)

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra

memori kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori

kasasi atau kontra memori kasasi kepada Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa

dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori kasasi atau kontra

memori kasasi ke dalam SIPP

Produk Layanan :

a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi.

b. Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.10.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN

PENINJAUAN KEMBALI (PK)


Persyaratan :

Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan

pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana


a. Pemohon upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan upaya

hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding,

kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta pencabutan permohonan upaya

hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke Panitera, memasukkan data permohonan

pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima tanda terima permohonan pencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali (PK)

b. Putusan di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap berkas perkara permohonanpencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) yang sudah dikirimkan

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.11.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

Waktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) menit

Persyaratan :

Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan yang dilengkapi dengan

Softcopy (CD) Permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana


a. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan ke petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan Pra Peradilan

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas permohonan Pra

Peradilan dan memasukkan data permohonan Pra Peradilan ke dalam SIPP

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan yang tercetak dalam surat permohonan

Pra Peradilan

b. Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.12.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN

PENYITAAN/PENGGELEDAHAN



Persyaratan :

Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi soft copy


a. Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register

Produk Layanan :

a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan

b. Surat permohonan mendapatkan nomor register penyitaan/penggeledahan

c. Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan/penggeledahan

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.13.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN DIVERSI



Persyaratan :



a. Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya



d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register dan sistem SIPP

Produk Layanan :

a. Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan diversi

b. Penyidik menerima salinan penetapan diversi.

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.14.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Waktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit


Persyaratan :



a. Penyidik atau Penuntut Umummenyerahkan surat permohonan dengan lampirannya



d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan

sistem SIPP

Produk Layanan :

a. Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan perpanjangan penahanan

b. Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.15.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN BEZUK

TAHANAN HAKIM



Persyaratan :

a. Pemohon mengisi formulir permohonan izin besuk tahanan

b. Pemohon menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotocopy KTP


a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir permohonan izin besuk tahanan dan fotocopy KTP

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan izin besuk

tahanan

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meminta tanda tangan surat ijin besuk tahanan tersebut kepada

Panitera Muda Pidana

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim

b. Nama Pemohon tercatat dalam register

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.16.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Waktu Pelayanan : 30 ( tiga puluh) menit


Persyaratan :

a. Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon

b. Surat Kuasa jika ada


a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan penangguhan penahanan oleh

Pemohon


c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada

Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim

d. Penyerahan uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) kepada Panitera dengan berita acara

penerimaan uang jaminan penangguhan penahanan

e. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim

b. Nama Pemohon tercatat dalam register

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.17.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PEMBANTARAN



Persyaratan :

a. Surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah sakit dari Rutan

b. Surat keterangan dari rumah sakit


a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah

sakit dan surat keterangan dari rumah sakit

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat pembantaran

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pembantaran kepada Panitera

Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk dibuatkan penetapan

pembantaran

d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register

Produk Layanan :

a. Pemohon menerima penetapan pembantaran

b. Pembantaran penahanan Terdakwa tercatat dalam register

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.18.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI



Persyaratan :

a. Surat permohonan

b. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa

c. Bukti identitas Pemohon (KTP)


a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari

Pemohon

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan

lampiran-lampirannya dari Pemohon

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti

kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa

dan dipertimbangkan

d. Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan

penetapan oleh Hakim

Produk Layanan :

Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



B.19.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN IZIN BEROBAT



Persyaratan :

a. Surat permohonan

b. Surat keterangan Rutan

c. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa


a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan ijin berobat dari Pemohon

b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan ijin berobat dan lampiran-

lampirannya dari Pemohon

c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada

Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan

dipertimbangkan

d. Permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim

Produk Layanan :

Pemohon menerima penetapan ijin berobat

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C. PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

1. Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

2. Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

3. Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil

5. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

6. Pengaduan/SIWASMA-RI Melalui Meja Pengaduan

7. Permohonan Penelitian/Riset

8. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak

Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

9. Surat Keterangan Bebas Pidana

C.1.


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN FOTOCOPY TURUNAN PUTUSAN PENGADILAN



Persyaratan :

a. Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;

b. Membayar PNBP


a. Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan;

b. Menindak lanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/Berkas di ruang arsip Perkara,

Fotocopy berkas;

c. Memberikan Catatan dan Paraf pada Turunan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera;

d. Petugas menyerahkan formulir biaya Turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;

e. Petugas menyerahkan Turunan putusan kepada Pemohon

Produk Layanan :

Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera

Biaya :

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar

Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b. Leges sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

C.2.


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN LEGALISIR FOTOCOPY TURUNAN

PUTUSAN PENGADILAN

Waktu Pelayanan : 15 (lima belas) menit


Persyaratan :

a. Putusan Asli;

b. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir


a. Petugas Menerima Putusan Asli dan Salinan Putusan yang akan dilegalisir;

b. Meneliti Berkas yang akan dilegalisir;

c. Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tandatangan kepada Panitera;

d. Petugas menyerahkan Putusan Asli dan Turunan putusan kepada Pemohon setelah ditanda tangani

Panitera;

Produk Layanan :

Fotocopy turunan putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.3.

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PENETAPAN IZIN KUASA INSIDENTIL



Persyaratan :

a. Surat Permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil;

b. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;

c. Surat Keterangan dari Kepala Desa;

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa

e. Dokumen Kependudukan lainya (Surat Nikah/Akta kelahiran, bila diperlukan);


a. Petugas menerima Permohonan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan,

dan memberikan ceklist;

b. Membuat Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;

c. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;

d. Mencatat Permohonan Penetapan Kuasa Insidentil kedalam Buku Register Permohonan Penetapan ijin

Kuasa Insidentil;

e. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;

f. Petugas menyerahkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani KPN

Produk Layanan :

Dokumen Penetapan Ijin Kuasa Insidentil

Biaya :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;

Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.4.

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS



Persyaratan :

a. Surat Kuasa Khusus;

b. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat;

c. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat;

d. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)

e. Fotocopy Surat Tugas (Bagi Kuasa dari Instansi)


a. Petugas menerima Surat Kuasa Khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan

ceklist;

b. Petugas meregister Surat Kuasa Khusus dan memberikan Nomor dalam Surat Kuasa;

c. Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera;

d. Petugas menyerahkan formulir biaya pendaGaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk

membayar di Kasir;

e. Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan;

Produk Layanan :

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan

Biaya :




Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.5.

STANDAR PELAYANAN

PENGADUAN/SIWAS MA-RI MELALUI MEJA PENGADUAN



Persyaratan :

Berkas Pengaduan tertulis/elektronik


a. Petugas menerima Berkas Pengaduan tertulis/elektronik;

b. Petugas mencatat berkas pengaduan pada register Pengaduan;

c. Panitera Muda Hukum meneliti Berkas Pengaduan;

d. Panitera Muda Hukum Melaporkan kepada Ketua Pengadilan;

e. Ketua mengklarifikasikan Pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut Pengaduan;

f. Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan;

g. Petugas menginput Pengaduan kedalam aplikasi SIWAS;

h. Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu;

i. Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan;

Produk Layanan :

Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.6.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENELITIAN/RISET



Persyaratan :

a. Surat Permohonan dari Pemohon;

b. Proposal Penelitian


c. Menerima Surat permohonan dari Sub Bagian Umum;

d. Menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan)

e. Melayani/menyediakan data yang dibutuhkan;

f. Membuatkan Surat keterangan telah selesai melakukan Penelitian/Riset

g. Memintakan tandatangan kepada Panitera;

h. Menyerahkan Surat keterangan Riset kepada Pemohon

Produk Layanan :

Surat Keterangan telah melakukan penelitian/riset

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.7.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT

HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN



Persyaratan :

a. Surat Permohonan;

b. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

c. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;

d. Fotocopy KTP;

e. Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar


a. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;

b. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai

dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;

c. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;

d. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;

e. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilankepada Pemohon

Produk Layanan :

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

Biaya :




Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



C.8.

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PIDANA



Persyaratan :

a. Surat Permohonan;

b. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

c. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;

d. Fotocopy KTP;

e. Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar


a. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;

b. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai

dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;

c. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

d. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;

e. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon;

Produk Layanan :

Surat Keterangan Bebas Pidana

Biaya :




Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



1. Penerimaan Surat Dinas/ Surat Resmi

2. Penerimaan Tamu


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



D.1.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN SURAT DINAS/SURAT RESMI



Persyaratan :

a. Surat yang dialamatkan ke Pejabat Pengadilan Negeri Klaten;

b. Tanda Terima (apabila disertakan)


a. Pengirim surat menyerahkan surat kepada Petugas PTSP bagian Umum/ Kesekretariatan

b. Petugas meneliti kesesuaian alamat tujuan surat

c. Petugas mengisi tanda terima surat yang disertakan pada surat

d. Apabila tidak menyertakan tanda terima, Petugas mengisi blangko tanda terima

e. Petugas menyerahkan tanda terima pada pengirim surat.

Produk Layanan :

Tanda terima pengiriman surat

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



D.2.

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN TAMU

Waktu Pelayanan :10 (sepuluh) menit


Persyaratan :

a. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu

b. Tujuan harus jelas

c. Meninggalkan tanda pengenal

d. Menggunakan ID Card yang diberi oleh petugas PTSP


a. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam)

b. Satpam Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing

bagian sesuai dengan keperluan tamu.

c. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu

d. Petugas menyerahkan tanda pengenal tamu.

e. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluan, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untukmengambil kembali kartu identitas tamu

Produk Layanan :

Layanan terhadap tamu

Biaya :



Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



1) CHECKLIST PIDANA

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-A

JL RAYA KLATEN – SOLO Km. 2 KLATEN

CHEK LIST

PERKARA PERMOHONAN PRA PERADILAN

PERKARA PIDANA PRA PERADILAN NOMER : /Pid.Pra/20 /PN Kln

No Penerimaan BerkasPermohonan Pra Peradilan

Kelengkapan berkas perkaraPermohonan Pra Peradilan Keterangan

1. Berkas Perkara Permohonan PraPeradilan.

a. Surat permohonan dan SoftcopyPermohonan Pra peradilan

Ada / tidak

b. Tanda Terima Suratpermohonan softcopyPermohonan Pra Peradilan

Ada / tidak

c. Surat Kuasa dari Pemohon PraPeradilan

Ada / tidak


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi




JL RAYA KLATEN – SOLO Km 2 KLATEN

CHEK LIST

PERKARA TINDAK PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT

PERKARA PIDANA NOMER : / Pid. / 20...... / PN Kln

No

Penerimaan BerkasPerkara Pidana BiasaBiasa dan BerkasPidana Singkat

Kelengkapan berkas perkara Pidana Biasa Keterangan

1 Berkas Perkara Pidana

a. Tanda terima Surat pelimpahanperkara acara pemeriksaan biasa. Ada / Tidak

b. Tanda Terima penyerahan BarangBukti. Ada / Tidak

c. Surat pengantar Pelimpahan berkas Ada / Tidak

d. Surat Dakwaan dari Jaksa penuntutUmum Ada / Tidak

e. Surat perintah penahanan. Ada / Tidak

f. Berita cara Penerimaan PenelitianTersangka Ada / Tidak

g. Berita Acara Penerimaan danpenelitian barang bukti. Ada / Tidak

h.Surat perintah Penunjukan JaksaPenuntut Umum untuk menyelesaikanperkara pidana

Ada / Tidak

i. Berkas Perkara dari Penyidikkepolisian. Ada / Tidak

j. Input SIPP Sudah / Belum


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi





CHEK LIST

PERKARA TINDAK PIDANA CEPAT

PERKARA PIDANA CEPAT NOMER : / Pid.C / 2018 / PN Kln

No Penerimaan Berkas PerkaraPidana Biasa Cepat

Kelengkapan berkas perkara PidanaCepat Keterangan

1 Berkas Perkara Pidana Cepat

a. Pengiriman berkas perkara Ada / tidak

b. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti. Ada / tidak

c Berkas Perkara Tipiring dariPenyidik kepolisian. Ada / tidak


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi





CHEK LIST

PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU – LINTAS

PADA HARI : Tanggal : Bulan : 20

NoPenerimaan Berkas

Perkara Tindak PidanaPelanggaran Lalu-Lintas

Kelengkapan berkas perkaraPidana Biasa Keterangan

1. Berkas Perkara Tindak PidanaPelanggaran Lalu-Lintas.

a. Surat pengantar Pelimpahanberkas pelimpahan perkaraTindak pidana PelanggaranLalu-Lintas penyidikKepolisian

Ada / tidak

b. Tanda Terima BerkasPerkara Tindak Pidana Lalu-Lintas

Ada / tidak

c. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti.

Ada / tidak


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi





CHEK LIST

PENERIMAAN BARANG BUKTI DARI JAKSA PENUNTUT UMUM

PERKARA PIDANA NOMER : /Pid. /20 /PN Kln

NoPenerimaan Barang Bukti dariJaksa Penuntut Umum dan

Penyidik Kepolisian.

Kelengkapan berkas perkara PidanaBiasa,Ringan dan cepat Keterangan

1. Berkas Perkara Tindak Pidana.

a. Daftar Barang Bukti PerkaraPidana

Ada / tidak

b. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti.

Ada / tidak


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST :

PENYUSUNAN BERKAS PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

( BUNDEL A )

NOMOR :

No. DAFTAR ISI KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Penetapan Hari Sidang

Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri

Surat Dakwaan Penuntut Umum

Putusan Sela

Surat Tuntutan dari Penuntut Umum

Surat-surat bukti yang dimajukan di persidangan

Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri

Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum

Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : , Nomor :

Surat Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Klaten

Berkas Perkara Penyidik

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



BUNDEL BNOMOR :

TERDAKWA :

( Untuk arsip berkas perkara pada Pengadilan Tinggi Semarang )

NO. DAFTAR ISI KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Surat Pengantar pengiriman berkas

- Keterangan Status terdakwa ditahan / diluar tahanan

Akta Permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal : .Jo. Nomor :

Relass Pemberitahuan permintaan Banding Kuasa Hukum Terdakwa kepadaJaksa Penuntut Umum tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 /PN Kln Jo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;

Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtertanggal : . , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo.Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;

Relass Pemberitahuan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umumkepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal : , Nomor : /Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa HukumTerdakwa tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo.Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN KlnJo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln ;

Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara baik Jaksa PenuntutUmum maupun Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal . ,Nomor : /Akta.Pid/20 /PN Kln Jo. Nomor : . /Pid.Sus/20 /PN Kln;

Salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Klaten tanggal : . ,Nomor : /Pid.Sus / 20 / PN Kln.sebanyak 3 (tiga) eksemplar ;

Soft Copy CD Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, , Nomor : / Pid.Sus/ 20 / PN Kln, dan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I - A

JLN RAYA KLATEN - SOLO KM. 2 KLATEN

CHEK LIST

PENERIMAAN PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI

PERKARA PIDANA PELAKU ANAK NOMOR : / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Kln

NOPermohonan Penetapan Diversi Kelengkapan BerkasPermohonan PenetapanDiversi

Keterangan

1. Berkas Perkara TindakPidana Anak Pelaku yangharus di penuhi :

a. Surat Laporan dariPenyidik Kepolisianatau Kejaksaan HasilDiversi

Ada / Tidak

b. Berita Acara Diversi Ada / Tidak

c. Kesepakatan HasilDiversi

Ada / Tidak

d. Softcopy BA danKesepakatan HasilDiversi

Ada / Tidak


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PIDANAPERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KETUA PN

Nomor : ............................................................

1. Laporan Polisi

2. Surat Perintah Penyelidikan

3. Surat Perintah Penyidikan

4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

5. Surat Perintah Penahanan

6. Berita Acara Penahanan

7. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan

8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka / Resume


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PIDANAPERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAN / PENGGELEDAHAN

Nomor : ............................................................

9. Laporan Polisi

10. Surat Perintah Penyelidikan

11. Surat Perintah Penyidikan

12. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

13. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan

14. Berita Acara Penyitaan / Penggeledahan

15. Berita Acara Pembungkusan / Penyegelan Barang Bukti

16. Berita Acara Penitipan Barang Bukti

17. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka / Saksi

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-AJalan Raya Klaten-Solo Km. 2, Klaten, Jawa Tengah

Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566Website: www.pn-klaten.go.id, Email: [email protected]

http://www.pn-bandung.go.id


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



2) CHECKLIST PERDATA

CEK LIST PERKARA PERDATA BANDINGTAHAP = PERNYATAAN BANDING

NO: /Pdt. / /PN Kln

NO. PERLENGKAPAN BERKAS PERKARA ADA TIDAK KETERANGAN

1. Bukti Pembayaran

2. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus apabila dikuasakan

3.Fotocopy Relaas PemberitahuanPutusan (Apabila tidak hadir saatPutusan)

4Nomor HP . (Yang Menyatakan)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CHECKLIST PERKARA PERDATA EKSEKUSINO: / Pdt.Eks / 2020 / PN Kln

NO. PERLENGKAPAN PERMOHONANEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT)

ADA TIDAK KETERANGAN

1. Surat Permohonan

2. Softcopy Surat Permohonan Eksekusi

3. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus.

4. Foto Copy Sertifikat (Sertifikat Hak Milik(SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB)

5. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT).

6. Foto Copy Perjanjian Kredit

7. Foto Copy Surat Peringatan KepadaDebitur (Ke I, II, Dan III).

8. Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB)Terbaru jika ada

9. Foto Copy Perincian Hutang TerakhirBerikut Seluruh Kewajiban Debitur.

10. Telaah/Pendapat dari Panmud Perdata,Panitera, Jurusita, dan Ketua PN.

11. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

12. Nomor HP/ Contact Person

13. Lain-lain/ bukti pendukung lainnya


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEKLIST PERKARA PERDATANO: /Pdt. /2020/PN Kln

NO. PERLENGKAPANGUGATAN/PERMOHONAN

ADA TIDAK KETERANGAN

1. Surat Gugatan / Permohonan

2. CD Soft Copy Gugatan / Permohonan

3. Surat Kuasa ( Apabila Memakai Kuasa )

4. Bukti Pembayaran

5. Nomor HP .


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALITAHAP = PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI

Nomor K/Pdt/ (Kasasi). JoNomor /Pdt/ /PT.Smg (Banding).Jo.Nomor / Pdt. / 20 / PN Kln (PN Klaten)


1. Bukti Pembayaran


3.Foto Copy Relaas Pemberitahuan putusanyang berkekuatan hukum tetap (apabilatidak hadir saat putusan)

4. Surat Permohonan Peninjauan Kembaliharus disertai alasan/ Memori PeninjauanKembali

5. CD Soft Copy Surat Permohonan/MemoriPeninjauan Kembali

6.Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agungdan bukti pendukung lainnya

7.Nomor HP . (Yang Menyatakan)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEKLIST PERKARA PERDATA KASASITAHAP = PERNYATAAN KASASI

NO: /Pdt/ /PT. Smg Jo.NO: /Pdt. / /PN Kln


1. Bukti Pembayaran


3. Fotocopy Relaas PemberitahuanPutusan Banding

4Nomor HP . (Yang Menyatakan)


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



3) CHECK LIST HUKUM

CEK LIST SURAT KETERANGANBELUM PERNAH DI HUKUM

NO URAIAN ADA TIDAKADA

1. Surat Permohonan

2. Surat Keterangan Dari Kepala Desa

3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

4. Kartu Keluarga ( KK )

5. SKCK dari Kepolisian

6.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarnaUntuk persyaratan penyumpahan Advokat : 2 lembarUntuk persyaratan pengajuan Pensiun : 2 lembarUntuk Pencalonan Legislatif/ Perangkat Desa : 4 lembar


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PENDAFTARAN SURAT KUASAADVOKAT


1. Surat Kuasa Khusus Asli ber meterai Rp.6.000,-

2. Foto copy Surat Kuasa Khusus minimal rangkap 3 (tiga)

3. Foto copy Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi

4. Foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PENDAFTARAN SURAT KUASAINSTANSI


1. Surat Kuasa Khusus Asli ber meterai Rp.6.000,-

2. Foto copy Surat Kuasa Khusus minimal rangkap 3 (tiga)

3. Surat Tugas dari Instansi

4. Foto copy Surat Tugas dari Instansi


Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020

Revisi



CEK LIST PERMOHONAN LEGALISIRSALINAN PUTUSAN/PENETAPAN


1. Surat Permohonan

2. Fotocopy Salinan Putusan/Penetapan yang diperlukan

3. Menunjukan salinan Putusan/Penetapan

S U R A T K E P U T U S A N B E R S A M A K E T U A P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN

K E T U A P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N K E L A S I B Nomor: W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Nomor: W11-A24/732/HK.05/III/2019

T E N T A N G P E N E T A P A N P A N J A R B I A Y A DAN B I A Y A

P A N G G I L A N / P E M B E R I T A H U A N P E R K A R A P E R D A T A PADA P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN

P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N K E L A S I B

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B , dalam Hal radius pemanggilan dan atau pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang berperkara dan atau saksi-saksi, perlu menetapkan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;

b. bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B tanggal 3 Januari 2018 yang bertujuan untuk keseragaman radius pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B perlu penyesuaian karena dianggap tidak memadai lagi dan perlu ditambahkan gtma keseragaman mengenai panjar biaya proses pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang herada di bawahnya maka dipandang perlu penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama

Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : W12-U9/83/PDT.04.01/1/2019 Nomor : W12-A24/150/HK.05/1/2019 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;

d. bahwa imtuk keseragaman panjar biaya proses dan biaya panggilan/pemberitahuan perkara perdata antara Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B , maka dipandang perlu dibuat Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1 A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten Kelas T A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang herada di bawahnya; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Perdilan yang ada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekrtonik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/I996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/I/

K E T I G A : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini.

K E E M P A T : Besarnya Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I I Surat Keputusan ini.

K E L I M A : Besarnya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I I I Surat Keputusan ini.

K E E N A M : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 28 Maret 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daftar Lampiran I Sural Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor ; W11-A24/732/HK.05AII/2019 Tanggal : 11 Maret 2019

P A N J A R B I A Y A P E R K A R A P A D A P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N D A N P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N 1. PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN.

No Uraian Biaya

No Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)

1. Pendaftaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3. PNBP Relaas

Panggilan Pertama P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4. Panggilan P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 5. Panggilan T 3x 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00 6. Panggilan Mediasi P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 7. Panggilan Mediasi T 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 8. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10. Pemberitahuan Putusan P,T 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 11. PNBP pemberitahuan putusan

P , T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000;t)0

JUMLAH Rp. 936.000,00 Rp. 1.101.000,00 Rp. 1.266.000^0 Keterangan : 1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri. 2. Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio sebesar Rp. 70.000,00 dan mass media sdbesar Rp. 320.000,00 untuk satu kali

panggilan/pemberitahuan serta panggilan/pemberitahuan pemerintah daerah dipungut biaya sebesar Rp. 70.000,00. PNBP Relaas panggilan pertama kepada Tergugat melalui iklan/radio/pengumuman dipungut biaya sebesar Rp.lO 000,-

3. Pemanggilan/'pemberitahuan untuk orang yang tidak diketahui alamatnya tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali (Panggilan Tergugat 3x pemberitahuan putusan l.x) 4. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang herada diluar daerah hukum Pengadilan setempat dipertimbangkan tersendiri. , 5. Besarnya biaya Pemeriksaan Setetnpat diperhitungkan sendiri. 6. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang

tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 7. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan bartis disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar

Rp.20.000,00. 8. Pendaftaran gugatan melalui e-court dikenakan biaya penggandaan gugatan sebesar RplOO.OOO,- dan apabila Tergugat lebih dari satu maka ditambahkan biaya (3!Rp25.0(i0,

PANJAR P E R K A R A P E R M O H O N A N

No Uraian Biaya No Uraian

Radius 1 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendanaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 3. PNBP Relaas

Panggilan Pertama 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4. Panggilan P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 5. Redaksi Penetapan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6. Meterai Penetapan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

J U M L A H Rp. 246.000,00 Rp. 276.000,00 Rp. 306.000,00

Keterangan : 1. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri. 2. Untuk permohonan orang hilang ditambah panggilan kepada Termohon melalui panggilan umum dan media sebanyak 3x sehingga sejumlah : Rp. 390.000,00 X

3 = Rp. 1.170.000,00. PNBP Relaas panggilan pertama kepada Termohon melalui iklan/radio/pengumuman dipungut biaya sebesar Rp.10.000,00. 3. Jika sewaktu-waktu Hakim memandang perlu melaksanakan Pemeriksaan Setempat maka besar biaya ditentukan berdasarkan biaya Pemeriksaan Setempat. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan

dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. idak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka

/ 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti

Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^j

3. PANJAR B I A Y A P E R K A R A G U G A T A N S E D E R H A N A

Nn I Jraian X / 1 U 1 U l 1

Biaya Nn I Jraian

X / 1 U 1 U l 1 Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Relaas

Panggilan Pertama P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4. Panggilan Penggugat Ix 70.000,00 70.000,00 85.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000.00 5. Panggilan Tergugat 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 6. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8. Pemberitahuan Putusan P, T 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 9. PNBP Pemberitahuan

Putusan P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

J U M L A H Rp. 486.000,00 Rp. 561.000,00 Rp. 636.000,00

Keterangan :

1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri.

2. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.

3. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ddak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00Zi

4. PANJAR BIAYA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

No J N W Uraian Biaya No J N W Uraian

t V a U l U S 1 y i v p . j Tn tn l aV i /'Pr» ^ R a d i u s TT / R n "\

ivauius 11 tixp.j Ti imloV i / 'Pr\ ^

juiiiiari i . iMp.j

R a d i u s TIT I R n t

tvaaius 111 t i x p . j juiTiian ^ i v p . j

1 1 .

F C i i u a i U u a l l 7 0 0 0 0 0 0 ^0 0 0 0 0 0 n n n n n 7 0 n n n n n '^n n n n n n

j - z i a y a x XKJJ^J 5 0 0 0 0 0 0 SO 0 0 0 0 0 s n n n n n n s n n n n n n 5 0 n n n n n 7U.UUVJ,UU

s n n n n n n -J P f * r n H * * r i t ? i h i i a n ffTf^mx/JitfifiTi r wixiLiwi 1 l o i i u o i i ) p v i i i y a i o o i i 70.000,00 70.000,00 85,000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00 4. PNBP Relaas

P j l T l O O l l n T l P p f f a T T i n P T" X o i i ^ ^ i a i i X wi L O J i i a f , i

7 0 OOO OO 7n nnn nn 7n nnn nn 7 n nnn nn ZU.UUUjUU

7 n nnn nn ZU.UUU,UU

5. Pemberitahuan Memori rvcut ^ i a i o i i

7 0 0 0 0 0 0 70 000 00 8 5 n n n n n 8^ nnn nn 1 nn nnn nn lUU.UUUjUU

1 nn nnn nn 1UU.UUU,UU

A P^*m^^^M^t'!l^ll^l'n iCr\Txtvci F d i i u d i i o i i u a i i ^ j v u i i u a

Memori Keberatan 70.000,00 70.000,00 85,000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00

7. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 9. Pemberitahuan Isi Putusan

Keberatan 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00

10. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

JUMLAH Rp. 486.000,00 Rp. 561.000,00 Rp. 636.000,00

Keterangan :

1. Panjar biaya untuk I Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri.


3. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0^^ ^

PANJAR BIAYA GUGATAN HAK UJI MATERIIL

No Uraian Biaya No Uraian Kaaius I l,Kp. juinian l^Jtvp.^ P o d i i i c IT fOrt \

Kauius 11 ttvp.j juiiuan vTvp . j ] ? a r i i i i c TTT rT?r> T

Kaaius 111 (Kp.j juinian v t v p . j

I . jrenuanaran 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Pennohonan Gugatan

Hak Uji Dikirim Ke MA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4. Biaya Ongkos Kirim Gugatan Hak Uji Materiil

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

5. Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil (P,T) + PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000;00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp. 1.510.000,00 Rp. 1.540.000,00 Rp. 1.570.000,00

Keterangan ;

1. Gugatan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.

2. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.


4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jumsita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00.yy

6. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL

No] Uraian Biaya No] Uraian Kauius 1 vKp.j junnan vivp.j R a d i u s TT T R r i 3 J U I U l d n ( lN.p.J R a d i u s ITT T R n T K d U l U S 1 1 1 l Kp.J J U I l l l d l l \ ivp. 1 . r c n c i a l l d J a n 200.000j00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000;00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Pemohonan Keberatan

Hak Uji Dikirim Ke MA l.OOO.OOOiOO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4. Biaya Ongkos Kirim Keberatan Hak Uji Materiil

lOO.OOOsOO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

5. Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil (P,T) + PNBP (Rp.lO.000,00)

SO.OOOjOO 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.540.000,00 Rp. 1.570.000,00

Keterangan :

1. Permohonan ini hanya, diajukan di Pengadilan Negeri Klaten,

2. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.

3. Sisaibiaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.

4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jumsita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00/i/

PANJAR BIAYA PERMOHONAN

7.1 KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU (KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA)

No. T T * —

Uraian Bia^ ya

No. T T * —

Uraian Radius I (Rp.) Jumlali (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Paneeilan untuk

Pemohon 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00

4. Biaya Panggilan untuk Termohon 2x

70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00

5. PNBP Relaas Pertama (P danT)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6. Meterai 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7. Redaksi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Biaya iPemberitahuan

Putusan (P,T) + PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp. 566.000,00 Rp. 626.000,00 Rp. 686.000,00

Keterangan :

Permohonan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.

Biaya pemberitahuan untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.

Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^7 /

7.2. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN KIP (KOMISI INFORMASI PUBLIK)

No. Uraian Biaya No. Uraian Kaaius 1 (Kp.; Jumian (Kp.) D n / 4 i i i ^ T T X T ? * , \

Radius IJ (Kp.) Jumian (Kp.) T 7 r . d * , , H T I T / T ^ H , \

Kaoius 111 (Kp.) Jumian (Kp.)

1 1 . r C I l U U I I d l d n 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses !>U.UUU,Uu c n n n n n n c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 - J J. D i a y d X d n g g i i o j i unnxK

Pemohon 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00

4. Biaya Panggilan untuk Termohon 2x

70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00

5. PNBP Relaas 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6. Meterai 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7. Redaksi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Biaya Pelaksanaan

Eksekusi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

JUMLAH Rp. 2.426.000,00 Rp. 2.486.000,00 Rp. 2.546.000,00

Keterangan :

Permohonan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.

Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.

Sisaibiaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.

Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jumsita/Jumsita Pengganti tidak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0(UNr/

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Biaya Proses C A A A A A A

50.000,00 C A A A A A A

50.000,00 C A A A A A A

50.000,00 ^ /\ f\n\/\ n\r\

50.000,00 ^/N n\t\n\ /\n\

50.000,00 50.000,00 '3 J. r l N D r / v K i a rjanuing 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. Pemberitahuan Banding

4 - D " \ 7 R D /PY-> 1 n n n n n n \ T r i N D r ( K p . 1 U . U I / U , U U J

80.000,00 rtn\ r\n\n^ n\f\

80.000,00 n\ ^ /N /N /\ n\ n\

95.000,00 n\ ^ /V n\. n\. n^ /x

95.000,00 110.000,00 110.000,00

5. Pemberitahuan Memori P a n / t i YY YYZ P M P P

tsanuingTr IN i 5 r (Rp. 10.000,00)

r i rx rN z\ rx r\ rx 80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

A o. remoenianuan Konrra Banding+PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

7 mzage z orang tr oan j ) +PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 160.000,00 Q c n n n n n yj.uuUjUU 1 o n n n n n n 1 1 A A A A A A o o n n n n n n

8. Biaya Proses Banding ke Pengadilan Tinggi

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

9. Biaya Pengiriman dan penggandaan berkas

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

10. Pemberitahuan Putusan 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp. 970.000,00 Rp. 1.075.000,00 Rp. 1.180.000,00 1. Biaya tersebut untuk P dan T masing-mfising satu orang dan administrasi di daerah hukum kabupaten Klaten 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri 3 Domisili hukum luar Kabupaten Klaten akan disesuaikan dengan biaya proses Pengadilan dimana mohon bantuan. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuaii perhitimgan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uai^ tak

bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/.rurusita Pengganti tidak bertemu pibak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya

sebesar Rp.20.000,00 (Buku aftuan oleh Jum; II him. 1817 i

I

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Akta Kasasi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. Pemberitahuan Kasasi

+PNBP (Rp. 10.000,00) 80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

5. Pemberitahuan Memori Kasasi+PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

6. Pemberitahuan Kontra Kasasi+PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

7. Inzage 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

8. Biaya Proses Kasasi ke MA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 9. Biaya Pengiriman dan

penggandaan berkas 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp. 1.320.000,00 Rp. 1.425.000,00 Rp. 1.530.000,00

Keterangan : 1. Biaya tersebut untuk P dan T masing-masing satu orang dan administrasi di daerah hukum kabupaten Klaten 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri 3. Domisili hukum luar Kabupaten Klaten akan disesuiakan dengan biaya proses Pengadilan dimana mohon bantuan. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6

bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka

Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20,000,007" J

10. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I I (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Penaatlaran 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Akta PK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. PNBP Penyumpahan

TL T /t 1 J • 1 \ r»T/"

Novum (bukti baru) PK

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK +PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

6. Pembentahuan Jawaban/Kontra Memon PK +PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00

7. Biaya Proses PK Mahkamah Agung

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00


80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

9. Biaya Pengiriman dan penggandaan berkas

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

JUMLAH Rp. 3.240.000,00 Rp. 3.300.000,00 RP. 3.360.000,00

Keterangan : 1 Biaya tersebut berlaku Pemohon PK dan Termohon PK masing-masing sebanyak satu orang 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum. 3. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6

bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ti

Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^ iak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka

/

PANJAR PERKARA BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN

No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)

1. Pendaftaran permohonan ^xly c yxly 11 y 4

eKseKusi

1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 t A A A A A A

10.000,00 2. Pendaftaran Sita Eksekusi A C A A A A A

25.000,00 A C A A A A A

25.000,00 A C A A A A A

25.000,00 A C A A A A A

25.000,00 A C A A A A A

25.000,00 A C A A A A A

25.000,00 -J J. Diaya proses C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A A

5U.UU0,U0 C A A A A A A

5U.00U,0U C A A A A A A

50.000,00 C A A A A A A

50.000,00 A T . riNtJr renetapan Aanmaning/ 1 eguran zx

A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 5. PNBP Berita Acara Teguran

zx A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 A A A A A A A

20.000,00 z o. riNisr reneiapan oita

Eksekusi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

7. PNBP Berita Acara rciaKsanaan oiia CKseKusi

1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 1 A A A A A A

10.000,00 10.000,00 1 y\ /\/\n\ /\n\

10.000,00 o o. Aanmaning r ix, xzx t

PNBP (Rp. 10.000,00) 80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00

9. Meterai 5x 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 10. Redaksi 3x 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 m. Pemberitahuan Pelaksanaan

Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00

12. Pelaksanaan Sita 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ^ t\ f\ y\y\y\ y\/\

1.500.000,00 •1 y"/\/\ y\y\y\ y\y\

1.500.000,00 4 ^y\ y\ yxy\y\ y\y\

1.500.000,00 13. Penyampaian Berita Acara Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00

14. Pencatatan ke BPN 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 15. Cek lokasi Eksekusi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00/

No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II I (Rp.) Jumlah (Rp.)

16. PNBP Penetapan Perintah Eksekusi

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

17. rJNBr Benta Acara bksekusi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

18. Pemberitahuan Rapat It y^y\t*/Ht^xo 04 L 'A I o l y o o n o o Y X

jvooruiiiasi reiaKsanaan \ Eksekusi 6 orang (P, T, Kepala Desa, Muspika 3 Instansi)

nc\ f\(\f\ i\c\ 70.000,00 y i T r t r\c\c\ {\c\ 420.000,00 O C (\C\C\ C\(\

85.000,00 C I A A A A A A

5 iU.UUU,UO 1 (\{\ C\C\(\ C\C\ Z A A A A A A A

1Q #X4 yXT L yxyw*y4 4 44 yx 04 LJ^x 1 yx ly 0 yx4X yx yxxx

Kapai Kooruinasi reiaKsanaan Eksekusi (Konsumsi, Akomodasi)

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

zu. U^X4TX px x4*4Tyx vx 4 4 yx4x U^x 1 yx ly yxyxTX yx yx4x

remoentanuan reiaxsanaan; Eksekusi 6 orang (P, T, Kepala Desa, Muspika 3 Instansi) !

70.000,00 420.000,00 85.000,00 510.000,00 100.000,00 600.000,00

71 Z 1.

Dal yxlyon-rx yxyx*x I ^ l y o a l y i i o x i

reiaKsanaan riKseKusi (Konsiunsi, Akomodasi i Jurusita, Saksi-Saksi)

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

22. Biaya Saksi-Saksi Kepala \ T i a o y x \ 7144 ox-xx ly yx 1*xo4-yx«xo4

uesa, iviuspiKa J instansi @Rp.500.000,00

A A A A A A A A A

2.000.000,00 A A A A A A A A A

2.000.000,00 A A A A A A A A A

2.000.000,00 T A A A A A A A A

2.000.000,00 T A A A A A A A A

2.000.000,00 T A A A A A A A A

2.000.000,00

; ; r Tj fwxw rr-Y4A4w4 a-\ 4 A44 T j y w 4 4-yx A yxyX4*yX

renyampaian oeriia /\cara Pelaksanaan Eksekusi 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00

24. Pengukuran/Pembagian oleh BPN (jika ada) 2 orang @Rp.250.0OO,0O 1

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

JUMLAH; L Rp. 12.175.000,00 Rp. 12.535.000,00 Rp.l2.895.000,0g^

Keteran^n :

1. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum.

2. Untuk satu bidang tanah/bangunan dalam satu desa selebihnya diperhitungkan sendiri dengan melihat lokasi/daerah hukum.

3. Apabila ada tanah lain diluar daerah hukum disesuaikan dengan biaya Pengadilan yang dimohon bantuan (delegasi).

4. Biaya Pengamanan dan konsumsi yang melebihi ketentuan yang ada ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.

5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.

6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00 (Buku II him. 1 8 ) / /

12. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI LELANG

No. Uraian Biaya Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)

1. Pendaftaran pennohonan eksekusi

10 000 00 10 000 on 10 000 00 J \ J .\J\J\J y\J\f

10 000 no 1 \ J ,\J\J\J y\J\J

10 000 on 1 \ J ,\J\J\J y\J\J

10 000 00

2. Pendaftaran Sita Eksekusi ?S 000 00 7S 000 00 9S 000 00 Z^hX .\J\J\Jy\J\J

?S 000 00 ^ ^ .\J\J\J y\J\J

?S 000 00 7s 000 no 3. Biava nroses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4. PNBP Penetapan Aanmaning/

Teeuran 2x 70 000 00 zu.ouu,uo 70 000 00 7n nno no 70 000 00 70 000 00 70 000 00

5. PT^RP Rerita Acara Tcpiiran 2x

70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 4.\J.V/\JVy,v/V/

6. PNBP Penetapan Sita Eksekusi

10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 on

7. PNBP Berita Acara .•. i Y * y * i H H & A 4. 4 J •XyV4-4X*

Pelaksanaan Sita Eksekusi

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

8. Aanmaning P Ix, T2x + PNBP (RD 10 000 00) 1- J. 4 X 14. X.L/ • 4. vy • \J Xy Vr ^ \y vy f

80 000 00 740 000 00 OS 000 00 y 7 . U U U , U U

78S 000 00 Z o y .UUU,UU 1 10 000 00 330 000 00

9. Meterai 5x X T 4 Xy X^y4 wy y V

6 000 00 30 000 00 6 000 00 \ J .\J\J\J y\J\J

30 000 00 •y \y. V/ \J\J y V/V/

6 000 00 vy. Vy Vy vy y Vy Vy

30 000 00 10. Redaksi 3x 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 la. Pemberitahuan Pelaksanaan

Sita 3x f P T Kenala Desal UJXXXA »y/V y X J X y X^W|./CUCX L^\/tjXAJ

70 000 00 710 000 00 RS 000 00 7 S S 000 00 Z y y .vuvj.uu 100 000 00 300 000 on y V/VJ. WVy,V/v

12. Pelaksanaan Sita 4 Xy4X4 aXhJX^ m 4X4X14 4 Xy 4 VX4

1 500 000 00 1 500 000 on 1 500 nnn no 1 . hJ\J\J .\J\J\Jy\J\J

1 500 000 00 1 500 000 no 1 .-/V/\y .V/v/Vy, W

1 500 000 00 13. Penvamoaian Berita Acara

4 X^44 T X44 44 4y X44 %4 * • * y XH» 4 4 XXy V4

Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)

80 000 00 Vy vy , \ J \ J V/ J V/ Vy

240 000 00 ^ ~ \ J . Vy \ J Vy y \J\J

95 000 00 Jy i / ,\y V/Vy J \y V

285 000 00 u^ Vy wJ . Vy Vy \ J y Vy Vy

110 000 00 330 000 00 *y w/ vy • vy Vy Vy y\J\J

14. PNBP penetapan lelang 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15. Pencatatan ke BPN 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16. Biaya Pengumiunan Lelang

melalui media 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00

17. PNBP pengiunuman lelang 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 18. Biaya Appraisal 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

19. Akomodasi ke KPKNL 3x 250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 20. Biaya Pendaftaran Lelang ke

KPKNL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,0Qy

21. Pembuatan SKPT | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 22. Pelaksanaan Lelang (Jurusita, |

Saksi-Saksi) i 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

23. PNBP Berita Acara Lelang 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 JUMLAH

Rp. 16.090.000,00 Rp. 16.225.000,00 Rp. 16.360.000,00

Keterangan : 1. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum. 2. Untuk satu bidang tanah/bangunan dalam satu desa selebihnya diperhitungkan sendiri dengan melihat lokasi/daerah hukum. 3. Apabila ada tanah lain diluar daerah hukum disesuaikan dengan biaya Pengadilan yang dimohon bantuan (delegasi). 4. Biaya Pengamaman dan konsumsi yang melebihi ketentuan yang ada ditanggung oleh Pemohon Eksekusi. 5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil.oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6

bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Penggantbtidak bertemu pihak dan harus disanjpaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka

Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0Q3( 1,

13. PANJAR B I A Y A PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI

1 I f O l O ' t X

uraian Biaya

Ty^yii,.^ 1 / ' D - » ^

Radius 1 (Rp.) T « H . 1 y . l . / T > w . \

Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) T T _ J * _ TTT / T J — . \

Radius 111 (Rp.) T . . . , 1 „ 1 , / T J , \

Jumlah (Rp.) 1. Biaya proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ^ n / X ^ J ^ 4 * / X 4 2 x y

Meterai 3x 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00

3. Redaksi 2x 10.000,00 20.000,00 t J\ / \ / \ / \ T \ / X

10.000,00 20.000,00 1 f\ f\n\/\ n\f\

10.000,00 ' J / \ /\/\/\ /v/v 20.000,00 4. PNBP Penetapan Penawaran 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

c J.

rJNBP Benta Acara Penawaran

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

i6. PNBP Berita Acara Konsinyasi

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

7. Pelaksanaan Penawaian, Saksi, Transportasi

600.000,00 600.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 800.000,00

:8. Biaya Panggilan P dan T (Pengesahan Konsinyasi)+ PNBP (Rp. 10.000,00)

80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00

JUMLAH Rp.878.000,00 Rp. 1.008.000,00 Rp. 1.138.000,00

Keterangan :

1 Biaya tersebut berlaku Pemohon dan Termohon masing-masing sebanyak satu orang

2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggahdomisili hukum.

3. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.

4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^

V

14. BIAYA PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

No. Uraian Biaya

No. Uraian Radius I (Rp.)

Radius II (Rp.) Radius III (Rp.)

1. Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional I 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00

JUMLAH Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00

Keterangan :

1. Pendaftaran Putusan Abritase Intemasional dikenakan biaya sebesar RpSO.OOO, .00/1/

15. PEMERIKSAAN SETEMPAT ( PS).

No. Uraian 3iaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 111 (Rp.) Jumlah (Rp.)

1. Pemeriksaan Setempat (Transportasi dan Akomodasi)

800.000,00 800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2. PNBP Pemeiiksaan Setempat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3. Pemberitahuan untuk 3 orang

(Kepala Desa, P dan T) 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00

JUMLAH Rp. 1.020.000,00 Rp. 1.165.000,00 Rp.l.310.000,00 Keterangan : 1. Untuk satu bidang tanah apabila lebih dari satu bidang dalam desa ditambah biaya sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah), Sedangkan tanah yang lain yang berada di desa

lain biaya diperhitungkan tersendiri. 2. Biaya Pemeriksaan Setempat perkara pennohonan di Pengadilan Negeri Klaten dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,00. 3. Pemberitahuan kepada Kepala Desa dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti. 4. Besarnya panjar biaya sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya keamanan dan pengukuran dari BPN (jika ada). 5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan

dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa

mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00.

Daftar Lampiran I I Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1 A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : WI 1-A24/732/HK.05/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019

DAFTAR RADIUS BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN PENGADILAN AGAMA K L A T E N K E L A S I B

NO. K E C A M A T A N RADIUS BIAYA (Rp.)

1. V i o + O M Qolo + <Y4» Kaaius i 70 nnn nn

z. l/lr»+tYH| T'.YTYr.Qh

JS-jdien 1 cngdn Kaaius 1 70 nnn nn

3. Klaten Utara Radius I 70.000,00

4, Bayat (Kecuali Ds. Jarum, Ds. Ngerangan)

Radius I I 85.000,00

5. Cawas (Kecuali Ds. Bendungan, Ds. Burikan, Ds. Bogor, Ds. Karangasem)


6. Ceper Radius I I 85.000,00

7. Delanggu Radius I I 85.000,00

8. Gantiwamo (Kecuali Ds. Gentan, Ds. x J U g u p i <f J ctlif I V i t l d v i i l l ) MJa%

Kerten, Ds. Ngandong)


9. Jatinom (Kecuali Ds. Bandungan, Ds. Kayumas)


10. Jogonalan Radius I I 85.000,00

I I . Juwiring (Kecuali Ds. Gondangsari, Ds. Serenan, Ds. Taji)


12. Kalikotes Radius I I 85.000,00

13. Karanganom Radius I I 85.000,00

14. Karangdowo (Kecuali Ds. Karangjoho, Ds. Tumpukan)


15. Karangnongko (Kecuali Ds. Ngemplak, Ds. Jiwan)


16. Kebonarum Radius I I 85.000,00

17. Kemalang (Kecuali Ds. Balerante, Ds. Tangkil, Ds. Legal Mulyo, Ds. Telogo Watu, Ds. Sidorejo)


18. Manisrenggo (Kecuali Ds. Kepurun) Radius I I 85.000,00^

19. Ngawen Radius I I 85.000,00

20. Pedan Radius I I 85.000,00

21. Polanharjo (Kecuali Ds. Sidoharjo) Radius I I 85.000,00

22. Prambanan (Kecuali Ds. Pereng, Ds. aengon)


23. Trucuk Radius I I 85.000,00

24. Tulung (Kecuali Ds. Malangan, Ds. iTiuuuu, lys. tvcmiri^


25. Wedi (Kecuali Ds.Kaligayam) Radius I I 85.000,00

26. Wonosari (Kecuali Ds. Bener, Ds. Sidowarno)


Khusus Desa: T N T i z n X

- Ds. Jarum, Kec. Bayat r% J ' „ T T T

Radius I I I 1 A A A A A A A

100.000,00 - Ds. Ngerangan, Kec. Bayat T J J ' T T T

Radius I I I 1 r \ r \ A / J A r \ r \

100.000,00 - Ds. Bendungan, Kec. Cawas T J J ' T T T


100.000,00 - Ds. Bunkan, Kec. Cawas T J J * T T T


100.000,00 - Ds. Bogor, Kec. Cawas Radius i l l 1 A A A A A A A 1UU.UUU,UU

- Ds. Karangasem, Kec. Cawas O n ^ ^ , , ^ T T T

Radius i l l 1 A A A A A A A

lUU.UUU,Uu - Ds. Centan, Kec. Cantiwamo T I > . y h ] , ' . . h T T T

Radius 111 1 A A A A A A A

iW.yjWyUu

- Ds. Jogoprayan, Kec. Cantiwamo Ty^AU,^ T T T

Radius 111 1 A A A A A A A 1UU.UUU,UU

- Ds. Katekan, Kec. Cantiwamo T J - . J ' , , - , T T T


100.000,00 - Ds. Kerten, Kec. Cantiwamo T J J ' H, T T T


100.000,00 T—V X T J T Z Z J y '

- Ds. Ngandong, Kec. Cantiwamo T J J " T T T


100.000,00 r X 1~J J T Z T y *

- Ds. Bandungan, Kec. Jatinom T J T T T


100.000,00 - Ds. Kayumas, Kec. Jatinom jy ^AU,r^ T T T

Radius HI 1 A A A A A A A

iOU.UUU,UU T x / ~ i J • T Z T ' '

- Ds. Condangsari, Kec. Juwinng T J J * T T T


100.000,00 - Ds. Serenan, Kec. Juwiring T J 1 • T T T


100.000,00 - Ds. Taji, Kec. Juwiring Radius I I I 100.000,00

- Ds. Karangjoho, Kec. Karangdowo Radius I I I 100.000,00

- Ds. Tumpukan, Kec. Karangdowo Radius I I I 100.000,00

- Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko

Radius I I I 100.000,00

- Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko Radius I I I 100.000,00

- Ds. Balerante, Kec. Kemalang Radius I I I 100.000,00

- Ds. Tangkil, Kec. Kemalang Radius I I I 100.000,0^

- Ds. Tegalmulyo, Kec. Kemalang T J _ J * T T T

Radius i l l 1 A A A A A A A

100.000,00 - Ds. 1 elogo Watu, Kec. Kemalang T J / k / J J , . / . T T T


100.000,00 r j o * J T y T y i

- Ds. Sidorejo, Kec. Kemalang TX J ' T T T


100.000,00 x x T y T Z x r

- Ds. Kepurun, Kec. Manisrenggo TX J ' T T T


100.000,00 - Ds. Sidohaijo, Kec. Polanharjo Radius I I I 4 /~v /A / ~ v / \ n \ T\T\

100.000,00 T X TX T Z TX 1

- Ds. Pereng, Kec. Prambanan TX J * T T T


100.000,00 r x — C . — T Z TX t

- Ds. Sengon, Kec. Prambanan T J - , . J * T T T


100.000,00 T X \ Jl 1 T Z T* 1

- Ds. Malangan, Kec. Tulung TX - J * T T T


100.000,00 T X "k X J T Z r-T-i 1

- Ds. Mundu, Kec. Tulung TX J * T T T


100.000,00 T X T Z T Z T " 1

- Ds. Kemin, Kec. Tulung TX J ' T T T


100.000,00 T X H H T Z ,^ J J 1 ^ ,w —— r y M / ^ J ."

- Ds. Kadilanggon, Kec. Wedi r > — H 1 ; . , - T T T


1UU.UUU,UU - Ds.Kaligayam, Kec. Wedi Radius I I I 100.000,00

- Ds. Bener, Kec. Wonosari Radius I I I 100.000,00

- Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari Radius I I I 100.000,00

Ditetapkan di : Klaten, Pada tanggal : 11 Maret 2019.

Daftar Lampiran III Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.0I/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : W11 -A24/732/HK.05/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019

DAFTAR JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN PENGADILAN AGAMA K L A T E N K E L A S I B

NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

SATUAN T A R I F (Rp.)

A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung

I . Pendaftaran permohonan kasasi Per perkara 50.000,00

2. Pendaftaran permohonan peninjauan kembali

Per perkara 200.000,00

3. Pendaftaran Hak Uji Materiil Per perkara 200.000,00

B Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding

I . Pendaftaran Permohonan Banding Per perkara 50.000,00

C. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama

I . Pendaftaran gugatan, gugatan sederhana, permohonan

Per perkara 30.000,00

D. Hak Kepaniteraan lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama

I . Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

Per surat 10.000,00

2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan

Per lembar 500,00

3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyiunpahan di Luar Putusan Pengadilan

Per berita acara 10.000,00

4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteiaan

Per surat 10.000,00

5. Akta/Siu-at Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara

Per akta/surat 10.000,00

6. Penerbitan dan Penyerahan Akta yang Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama

Per akta I0.000,0(^

7. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

Per surat kuasa/kuasa insidentil

10.000,00

8. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Per putusan/penetapan 10.000,00

Ditetapkan di : Klaten,

+:

PENGADILANNEGERIKLATENKELASIApn-klaten.go.id/main/images/files/standar_pelayanan_pn_klaten.p… ·...

Documents

Transcript of PENGADILANNEGERIKLATENKELASIApn-klaten.go.id/main/images/files/standar_pelayanan_pn_klaten.p… ·...