PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor...
-
Upload
nguyencong -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor...
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 344/Pdt/2016/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero), berkedudukan di Jalan
Letjend. Suprapto Nomor 2 Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Andi Wibisono, Direktur SDM dan Umum, memberikan kuasa
kepada UMRI FATHA GINTING, S.H., M.Kn., dan kawan-
kawan, para Advokad pada BGN Law Firm, beralamat di Jalan
Sutomo Ujung Nomor 83 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut
Pembanding semula Penggugat.
L a w a n
1. RAMLI KOLI, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut
Terbanding I semula Tergugat I.
2. SAHRUDDIN, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II.
3. ISKANDAR, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III.
4. ARMIN, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan, Kabupaten
Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding IV
semula Tergugat IV.
5. AHLI WARIS ALM. MUHAMMAD YUSUF, beralamat di Desa Banjar Aur,
Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V.
6. NELDI SANDRA, beralamat terakhir di Desa Banjar Aur, Kecamatan
Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
7. KASRI, beralamat d Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan, Kabupaten
Mandailing Natal, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII.
8. KASMUDDIN, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII.
9. KADMUDIN, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX.
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Terbanding IX semula Tergugat IX memberikan kuasa kepada Mardhi Santawijaya, SH. dan
kawan-kawan, para Advokad pada Kantor Hukum MARDHI
SANTAWIJAYA, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Arab
Nomor 15, Kesawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Februari 2016.
10. MASRIL NASUTION, beralamat di Desa Banjar Aur, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Mardhi Santawijaya dan kawan-kawan, Para Advokad
pada Kantor Hukum MARDHI SANTAWIJAYA, SH &
PARTNERS, beralamat di Jalan Arab Nomor 15, Kesawan,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari
2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding X semula
Tergugat X.
11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq. PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL cq. KECAMATAN BATAHAN cq. KEPALA DESA BANJAR AUR, berkedudukan di Desa
Banjar Aur, Kecamatan Bantahan, Kabupaten Mandailing
Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin
Nasution, S.H., Advokad pada Kantor Advokad SISWANTO,
SH, M. SAHRIN NASUTION, SH & REKAN, beralamat di
Jalan Willem Iskander Panyabungan, Kabupaten Mandailing
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret
2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding XI semula
Tergugat XI.
12. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, berkedudukan di Jalan
Williem Iskandar Nomor 243, Panyabungan, untuk selanjutnya
disebut Terbanding XII semula Tergugat XII.
Pengadilan tinggi tersebut .
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/PDT/2016/PT
MDN tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Berkas perkara yang bersangkutan.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mandailing Natal pada tanggal 18 Januari 2016 dalam Register Nomor
1/Pdt.G/2016/PN Mdl dan perubahan gugatan tanggal 14 Maret 2016, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:
Objek Perkara:
Adapun yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah
pembatalan terhadap:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
280/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli Koli ic.
Tergugat I.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Sahruddin ic.
Tergugat II.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Iskandar ic.
Tergugat III.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Armin ic. Tergugat
IV.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Muhammad Yusuf
ic. Tergugat V.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Neldi Sandra ic.
Tergugat VI.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasri ic. Tergugat
VII.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasmuddin ic.
Tergugat VIII.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kadmuddin ic.
Tergugat IX.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor
283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Masril Nasution ic.
Tergugat X.
Untuk selanjutnya disebut juga “objek perkara”, sedangkan terhadap
tanah sebagaimana dimaksud dari objek perkara tersebut disebut juga dengan
“tanah objek perkara”.
Alasan Diajukannya Gugatan:
Adapun yang menjadi dalil-dalil diajukannnya gugatan ini adalah
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang
usaha perkebunan dan kegiatan lainnya sebagaimana disebutkan dalam
Anggaran Dasar.
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas + 15.900
Ha yang terletak di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal,
sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi Nomor: 525.25/151/K/200
tertanggal 28 Maret 2007, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut
dibawah ini:
- Utara : berbatasan dengan Batahan (Desa Batahan, Desa
Simpang IV, Desa Simpang II).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
- Timur : berbatasan dengan Desa Batu Sondat.
- Selatan : berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat. dan
- Barat : berbatasan dengan Batahan d/h. Pasar Batahan (Desa
Batahan, Desa Sari Kenanga Batahan, Desa Kuala
Batahan, Kelurahan Baru Batahan).
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat pada tahun 2006 dengan
melakukan Take Over dari/ terhadap asset PT. Andalas Agro Nusantara di
Kabupaten Mandailing Natal, yaitu sebagaimana dimaksud pada Akta
Pengalihan Lahan Dengan Ganti Rugi Nomor: 33 tanggal 18 September
2006 yang dibuat oleh/ dihadapan Ali Muda Rambe, S.H., Notaris di Medan.
4. Bahwa dalam melaksanakan Take Over tersebut, Penggugat sudah
menerima “bersih” atas areal a quo, dalam pengertian terhadap objek Take
Over sudah terbebas dari sangkut paut terutama dan tidak terbatas pada/
terhadap adanya sengketa dengan masyarakat sekitar, berhubung PT.
Andalas Agro Nusantara telah menyelesaikannya dengan menyerahkan
uang pago-pago kepada masyarakat Kecamatan Batahan, sebagaimana
Berita Acara Penyerahan Uang Pago-pago tertanggal 06 Juli 2006.
5. Bahwa setelah selesainya proses Take Over antara Penggugat dengan PT.
Andalas Agro Nusantara, maka pada tahun 2007 Penggugat telah memulai
membersihkan lahan (land clearing), kemudian pada tahun 2008 Penggugat
melakukan penanaman atas areal a quo dengan tanaman kelapa sawit.
Demikian seterusnya Penggugat menguasai dan mengusahai seluruh areal
a quohingga didaftarkannya gugatan dalam perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, layak dan patut Penggugat
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
serta memutus perkara ini menyatakan Penggugat adalah penerima Take
Over yang beritikad baik dan oleh karenanya sebagai satu-satunya pemilik
yang sah dan berhak serta harus dilindungi secara hukum dalam menguasai
dan mengusahai areal kebun yang mencakup tanah perkara.
7. Bahwa setahu bagaimana, pada penghujung tahun 2014 pihak Penggugat
telah menerima panggilan dari Kepolisian Resor Mandailing Natal, yang
penyidikannya masih dan sedang berlangsung hingga diajukannya gugatan
dalam perkara ini, perkara mana berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/99/VIII/2014/SU/RES MD tanggal 19 Agustus 2014, atas nama pelapor
Masril Nasution, dkk ic. Tergugat I s/d Tergugat X yaitu adanya dugaan
pihak Penggugat telah melakukan tindak pidana “Larangan pemakaian
tanah tanpa izin yang berhak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaan Tanah Tanpa Izin
yang Berhak.
8. Bahwa beradasarkan pemeriksaan di Kepolisian Resor Mandailing Natal
tersebut barulah Penggugat mengetahui adalah klaim SECARA BERSAMA-
SAMA oleh Tergugat I s/d Tergugat X terhadap sebaghagian dari areall
yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan berpegang pada
Sertipikat Hak Milik yang mereka miliki, yaitu:
a. Tergugat I mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.945 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
280/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli Koli ic.
Tergugat I.
b. Tergugat II mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.315 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Sahruddin ic.
Tergugat II.
c. Tergugat III mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.465 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Iskandar ic.
Tergugat III.
d. Tergugat IV mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.620 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Armin ic.
Tergugat IV.
e. Tergugat V mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.823 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Muhammad
Yusuf ic. Tergugat V.
f. Tergugat VI mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.866 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli Koli ic.
Tergugat VI.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
g. Tergugat VII mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang
berada di areal kebun milik Penggugat seluas 19.936 M2 berdasarkan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor: 284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasri ic.
Tergugat VII.
h. Tergugat VIII mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang
berada di areal kebun milik Penggugat seluas 19.772 M2 berdasarkan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor: 282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Kasmuddin ic. Tergugat VIII.
i. Tergugat IX mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.440 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kadmuddin ic.
Tergugat IX.
j. Tergugat X mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.318 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Masril Nasution
ic. Tergugat X.
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang mereka miliki (ic. Tergugat I s/d Tergugat
X) penerbitannya dilangsungkan pada tahun 2009, penerbitan sertipikat
mana tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal tahun 2009 tersebut objek
perkara sudah/ sedang dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat,
pastinya sejak tahun 2006 telah dimiliki Penggugat dan secara fisik sejak
tahun 2007 telah dikelola dan atau diusahai Penggugat s/d sekarang.
10. Bahwa secara serentak Surat Ukur dari masing-masing Sertipikat Hak Milik
para Tergugat dibuat pada tanggal 05 Januari 2009, yang berarti pada
waktu tersebut objek perkara sedang dalam penguasaan dan pengusahaan
Penggugat yang dengan terang dapat terlihat secara fisik, berhubung areal
sudah dibersihkan dan terdapat tanaman kelapa sawit Penggugat.
11. Bahwa bukankah sudah merupakan azas hukum yang berlaku tentang
tanah bahwa “seseorang baru diakui mempunyai hak atas tanah apabila
saksi sempadan mengakuinya (contrario de limitasi)”. Dengan demikian,
seadainya pun –quad non- tanah objek perkara bersempadan dengan tanah
Penggugat, maka harus ada pengakuan dari Penggugat perihal kepemilikan
para Tergugat I s/d Tergugat X tersebut. Namun pada faktanya dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
kondisi sekarang ini, Penggugat bahkan tidak mengakui telah diterbitkannya
Sertipikat Hak Milik para Terugat I s/d Tergugat X diatas tanah Penggugat.
12. Bahwa pada dasarnya, untuk mengajukan permohonan hak, Tergugat I s/d
Tergugat X harus terlebih dahulu membuktikan baik secara yuridis maupun
fisik benar-benar menguasai objek yang dimohonkan, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahhun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan, yang berbunyi:
“sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah
yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
13. Bahwa namun pada faktanya tanah objek perkara tidak pernah dikuasai dan
diusahai oleh masing-masing dari Tergugat I s/d Tergugat X sebagai
Pemohon Penerbitan Sertipikat Hak Milik, berhubung tanah dimaksud
merupakan bagian areal kebun milik Penggugat dan sedang dikuasai dan
diusahai Penggugat.
14. Bahwa dengan demikian, diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama
Tergugat I s/d Tergugat X (vide objek perkara ini) telah dilaksanakan
dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat, dimana Para Tergugat I s/d
Tergugat X secara melawan hak telah mengklaim dan mengaku-ngaku
sebagai pemilik hak atas tanah objek perkara milik Penggugat. Tindakan
mana sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad).
15. Bahwa beradasarkan keadaan tersebut Penggugat sangat keberatan dan
menolak atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik para Tergugat I s/d
Tergugat X atas tanah objek perkara, karena sejak melakukan Take Over
dari/ terhadap asset PT. Andalas Agro Nusantara pada tahun 2006 tidak
ada keberatan dan halangan oleh para Tergugat I s/d Tergugat X, bahkan
selama Penggugat menguasai tanah in casu in lities tidak pernah ada
gugatan dari para Tergugat I s/d Tergugat X, tetapi tiba-tiba saja pada
penghujung tahun 2014 pihak Penggugat menerima panggilan dari
Kepolisian Resort Mandailing Natal, yaitu sebagai Tersangka atas
pengaduan Tergugat I s/d Tergugat X yang secara bersama-sama
mengklaim tanah objek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang
mereka miliki, sebagaimana dimaksud pada objek perkara di atas.
16. Bahwa setelah Penggugat menelusuri proses penerbitan Sertipikat Hak
Milik para Tergugat I s/d Tergugat X tersebut, ternyata diproses oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Tergugat XI, hal inilah yang membuat Penggugat merasa keberatan dan
menurut Penggugat proses penerbitan pemilikan hak Tergugat I s.d
Tergugat X adalah syarat dengan rekayasa. Seharusnya Pemerintah
Kecamatan Batahan c.q. Kepala Desa Banjar Aur ic. Tergugat XI
memberitahukan kepada Penggugat bahwa atas tanah milik Penggugat ada
yang memasukan permohonan penerbitan sertipikat atau setidaknya tidak
memproses penerbitan pemilikan yang dimohonkan para Tergugat I s/d
Tergugat X, tetapi kenyataan antara para Tergugat I s/d Tergugat X dan
Tergugat XI telah melakukan suatu rekayasa pemilikan dan bersekongkol,
kemudian membiarkan para Tergugat I s/d Tergugat X mengklaim tanah
milik Penggugat secara melawan hak.
17. Bahwa selain Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat XI bahwa tanah
milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat oleh Tergugat XII, ternyata
Tergugat XII juga melakukan hal yang sama dengan memproses
permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat X, walaupun
ternyata prosedur penerbitannya telah menyimpang dari ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain penerbitan sertipikat
yang demikian tidak akan terjadi apabila Tergugat XII dalam proses
penerbitan Sertipikat Hak Milik para Tergugat I s/d Tergugat X benar-benar
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa berdasarkan Take Over diatas dan Izin Lokasi yang dimiliki
Penggugat, serta penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas tanah
objek perkara, maka demi hukum hal yang demikian cukup menunjukan
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atas tanah objek Sertipikat
Hak Milik para Tergugat I s/d Tergugat X.
19. Bahwa sebagaimana dalam penetapan batas bidang-bidang tanah
sebagaimana berdasarkan kententuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menentukan bahwa:
“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”.
Namun ternyata para Tergugat sama sekali tidak memperhatikan
keberadaan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses
penetapan batas bidang-bidang tanah Sertipikat Hak Milik para Tergugat I
s/d Tergugat X tersebut.
20. Bahwa seandainya pun benar –quad non- tanah Penggugat dianggap
berbatasan langsung dengan tanah objek perkara, maka dalam proses
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
penetapan batas bidang-bidang tanah Sertipikat Hak Milik para Tergugat I
s/d Tergugat X tersebut juga ternyata tanpa sepengetahuan dan
persetujuan dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang
berbatasan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (4) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menentukan bahwa:
1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak
yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat
ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang yang ada
tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak
atas tanah yang berbatasan.
4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)
dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka
yang memberikan persetujuan.
21. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan
bahwa:
3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik
membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), termasuk mengenai
belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan.
22. Bahwa dengan demikian, Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan tegas menyatakan harus
ada keterlibatan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang
dimohonkan, akan tetapi Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan
tidak pernah diberitahu atas proses penerbitan Sertipikat Hak Milik para
Tergugat I s/d Tergugat X. Apalgi sesuai dengan fakta dilapangan bahwa
lokasi tanah objek perkara dan atau Sertipikat Hak Milik Para Tergugat I s/d
Tergugat X yang dikeluarkan oleh Tergugat XII justru ternyata berada di
dalam areal tanah/ kebun yang dikuasai dan diusahai Penggugat.
23. Bahwa beradasarkan fakta-fakta dan argumentasi yuridis tersebut cukup
menunjukan itikad tidak baik para Tergugat yang dengan penuh rekayasa
penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat X
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
sebagaiman tersebut pada objek perkara diatas dan dengan sengaja tidak
menjalankan proses penerbitannya sebagaiman ketentuan perundang-
undangan dan telah bertentangan dengan paraturan perundang-undangan
yang berlaku. Padahal dengan terang dan nyata di arela objek Sertipikat
dengan adanya tanaman (kebun) sawit milik Penggugat, hal mana sudah
dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige
daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat.
24. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang
dilakukan Para Tergugat dengan diterbitkannya Sertipikat-sertipikat Hak
Milik para Tergugat I s/d Tergugat X tersebut, dengan terang dan nyata
telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain tidak adanya kepastian
hak Penggugat atas tanah objek sengketa, juga ternyata para Tergugat I s/d
Tergugat X telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang
sangat merugikan Penggugat, diantaranya dengan membuat laporan/
pengaduan kepada pihak kepolisian seolah-olah –quad non- Penggugat
telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik para Tergugat I s/d
Tergugat X in casu in lities.
25. Bahwa dari fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas,
Penggugat berkesimpulan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama
para Tergugat I s/d Tergugat X adalah sarat dengan rekayasa yang
dilakukan oleh Para Tergugat dibuat dan diterbitkan secara melawan hukum
sehingga beralasan bila Penggugat menuntut/ memohon agar Yang Mulia
yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menyatakan
tidak sah dan tidak berharga dimata hukum:
a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 280/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli
Koli ic. Tergugat I.
b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Sahruddin ic. Tergugat II.
c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Iskandar
ic. Tergugat III.
d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Armin ic.
Tergugat IV.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Muhammad Yusuf ic. Tergugat V.
f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Neldi
Sandra ic. Tergugat VI.
g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasri ic.
Tergugat VII.
h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Kasmuddin ic. Tergugat VIII.
i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Kadmuddin ic. Tergugat IX.
j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur
Nomor 283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Masril
Nasution ic. Tergugat X.
26. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik dari para Tergugat I s/d Tergugat X
a quo diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum maka adalah wajar
dan beralasan hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menghukum para
Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X dan atau siapa saja yang
mendapatkan hak dari masing-masing mereka untuk tidak melakukan
perbuatan melawan hukum apapun terhadap tanah objek perkara.
Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis
tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadapan Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q. Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
agar sudilah kiranya memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari
persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjadi hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas
sebidang tanah seluas + 15.000 Ha yang terletak di Kecamatan Batahan,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas tanah sebagaimana
tersebut dibawah ini:
- Utara : berbatasan dengan Batahan (Desa Batahan, Desa
Simpang IV, Desa Simpang II).
- Timur : berbatasan dengan Desa Batu Sondat.
- Selatan : berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat. dan
- Barat : berbatasan dengan Batahan d/h. Pasar Batahan (Desa
Batahan, Desa Sari Kenanga Batahan, Desa Kuala
Batahan, Kelurahan Baru Batahan).
3. Menyatakan segala perbuatan para Tergugat yang menyebabkan terbitnya
Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat I s/d Tergugat X a quo adalah
sarat dengan rekayasa oleh karenanya merupakan perbuatan melawan
hukum (onrecht matigedaad).
4. Menyatakan menurut hukum:
a. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 280/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli
Koli ic. Tergugat I.
b. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Sahruddin ic. Tergugat II.
c. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Iskandar ic. Tergugat III.
d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Armin
ic. Tergugat IV.
e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Muhammad Yusuf ic. Tergugat V.
f. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Neldi
Sandra ic. Tergugat VI.
g. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasri
ic. Tergugat VII.
h. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Kasmuddin ic. Tergugat VIII.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
i. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama
Kadmuddin ic. Tergugat IX.
j. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur dengan Surat
Ukur Nomor 283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Masril
Nasution ic. Tergugat X.
adalah merupakan hasil rekayasa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak
berharga dimata hukum.
5. Menyatakan tindakan para Tergugat I s/d Tergugat X, yaitu:
a. Tergugat I mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada di
areal kebun milik Penggugat seluas 19.945 M2 berdasarkan Sertipikat Hak
Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor: 280/Banjar
Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli Koli ic. Tergugat I.
b. Tergugat II mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.315 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Sahruddin ic.
Tergugat II.
c. Tergugat III mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.465 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Iskandar ic.
Tergugat III.
d. Tergugat IV mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.620 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Armin ic. Tergugat
IV.
e. Tergugat V mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.823 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Muhammad Yusuf
ic. Tergugat V.
f. Tergugat VI mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.866 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Ramli Koli ic.
Tergugat VI.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
g. Tergugat VII mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.936 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasri ic. Tergugat
VII.
h. Tergugat VIII mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.772 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kasmuddin ic.
Tergugat VIII.
i. Tergugat IX mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.440 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Kadmuddin ic.
Tergugat IX.
j. Tergugat X mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah yang berada
di areal kebun milik Penggugat seluas 19.318 M2 berdasarkan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor:
283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-2009, atas nama Masril Nasution ic.
Tergugat X.
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X atau siapa
saja yang mendapatkan hak dari pada masing-masing mereka untuk tidak
melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap tanah objek perkara.
7. Menghukum seluruh para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum seluruh para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan peraturan
yang berlaku.
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X
mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
A. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X menelaah gugatan
Penggugat, maka para Tergugat berpendapat gugatan Penggugat sekarang ini,
adalah gugatan terhadap Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat
(Tergugat I s/d Tergugat X), sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita
gugatan halaman 7 point 16 s/d point 23 halaman 8.
Adapun dalam halaman 7 point 16 tersebut Penggugat menguraikan:
“Bahwa setelah Penggugat menelusuri proses penerbitan Sertipikat Hak Milik
Tergugat I s/d Tergugat X ternyata diproses oleh Tergugat XI hal inilah yang
membuat Penggugat merasa keberatan dan menurut Penggugat proses
penerbitan pemilikan Hak Tergugat I s/d Tergugat X adalah sarat dengan
rekayasa.............dst”.
“Bahwa selain Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat XI bahwa tanah milik
Penggugat akan diterbitkan sertipikat oleh Tergugat XII, ternyata Tergugat XII
juga melakukan hal yang sama dengan memproses permohonan yang diajukan
oleh Para Tergugat I s/d Tergugat X, walaupun ternyata prosedur penerbitannya
telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
kata lain penerbitan sertipikat yang demikian tidak akan terjadi apabila Tergugat
XII dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik para Tergugat I s/d Tergugat X
benar-benar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku”. (Vide posita halaman 7 point 17)
Bahwa selanjutnya posita Penggugat yang menyatakan keberatan atas
proses penerbitan Sertipikat hak Milik Tergugat I s/d Tergugat X dapat dilihat
pada posita gugatan halaman 7 point 18, 19, 20 bersambung ke halaman 8
point 21 s/d point 23.
Bahwa bertitik tolak dari uraian posita gugatan Penggugat tersebut,
maka Para Tergugat I, II, III, IV, VIII,IX dan X berpendapat bahwa gugatan
Penggugat a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Bukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) seperti sekarang ini, dengan
alasan:
Karena materi gugatan Penggugat telah nyata-nyata mempermasalahkan
tentang proses atau procedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat I
s/d X oleh Tergugat XII yang menurut Penggugat penuh rekayasa dan
bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Dan objek gugatan Penggugat sekarang ini, berupa Sertipikat Hak Milik
adalah merupakan produk atau hasil keputusan dari Pejabat Tata Usaha
Negara yang apabila dalam penerbitannnya tidak prosedural dan
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka agar
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
sertipikat tersebut dinyatakan tidak sah harus digugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU
No. 51 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009.
Sedangkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sesuai dengan posita
gugatan Penggugat a quo).
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik. (vide Pasal 53 Ayat (2)).
Dan selanjutnya perkara a quotidak dapat dikategorikan sebagai perkara
sengketa hak atas tanah, karena nyatanya Penggugat belum memiliki alas
hak atas tanah a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 5
Tahun 1960 tentang Jenis Hak-hak Atas Tanah, yaitu: Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,.....dst. Sedangkan
Penggugat atas tanah perkara hanya masih sebatas memegang Surat Izin
Lokasi yang notabene bukanlah alas hak atas tanah.
Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X menilai gugatan
Penggugat a quo yang berwenang mengadili dan memutusnya adalah Peradilan
Tata Usaha Negara, maka sebelum Majelis memeriksa pokok perkara terlebih
dahulu Para Tergugat mohon putusan sela atas eksepsi Kompentensi Absolut
yang Para Tergugat ajukan dimaksud, dengan amar:
M E N G A D I L I Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili
perkara No. 01/Pdt.G/2016/ PN. Mdl tersebut.
Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2016/ PN. Mdl
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
B. Eksepsi Non Kompetensi:
Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Prulium Littis Consortium).
Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini dapat diklasifikasikan sebagai
gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak Tergugatnya, disebabkan:
1. Bahwa oleh karena salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu
Tergugat V (Muhammad Yusuf) diketahui telah meninggal dunia sebelum
gugatan ini diajukan Penggugat, maka Alm. Muhammad Yusuf (Tergugat
V) sesuai hukum acara tidak lagi kredibel untuk dijadikan pihak, dan
untuk menggantikan Almarhum, maka Penggugat harus menggugat ahli
waris dari Alm. Muhammad Yusuf, dan melalui perubahan gugatannya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Penggugat khususnya terhadap Tergugat V semula dengan “Muhammad
Yusuf” menjadi Ahli Waris Alm. Muhammad Yusuf.
Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat khususnya
terhadap Tergugat V, dengan ahli waris Alm. Muhammad Yusuf, adalah
perubahan yang immajiner dan tidak sesuai dengan hukum acara yang
berlaku, karena:
a. Penggugat tidak menggugat siapa saja Ahli Waris Alm. Muhammad
Yusuf yang dimaksud Penggugat tersebut.
b. Jika Alm. Muhammad Yusuf pernah menikah, maka tentu ada isterinya
sebagai Ahli Waris almarhum, lalu siapa nama isteri almarhum
tersebut.
c. Jika Almarhum Muhammad Yusuf pernah menikah, tentu almarhum
memiliki keturunan atau anak-anak, lalu siapa nama anak-anaknya
tersebut.
d. Jika Almarhum Muhammad Yusuf menikah dan tidak punya anak,
tentu almarhum memiliki saudara atau orang tua selaku ahli waris, lalu
siapa nama saudara dan orang tua Almarhum.
Oleh karena Pennggugat tidak menyebut nama dan menguraikan siapa
saja Ahli Waris dari Alm. Muhammad Yusuf tersebut, maka jelas gugatan
Penggugat a quo kurang pihak (plurium littis consortium), dan gugatan
yang demikian patut dinyatak tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menguraikan tentang
perolehan tanah perkara, adalah Take Over antara Penggugat dengan
PT. Andalas Agro Nusantara. Jika demikian agar gugatan ini menjadi
jelas dan tuntas, maka seharusnya Penggugat juga turut menggugat PT.
Andalas Agro Nusantara selaku pihak Tergugat. Namun dengan tidak
turut ditariknya PT. Andalas Agro Nusantara selaku pihak dalam perkara
ini, maka nyatalah gugatan Penggugat kurang pihak.
Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Selaku Penggugat
Dalam Perkara sekarang ini.
Bahwa dalam perkara sekarang ini Penggugat mendalilkan selaku pemilik
sah atas tanah perkara seluar + 15.900 Ha, terletak di Kec. Batahan Kab.
Mandailing Natal, berdasarkan Izin Lokasi No. 525.25/151/K/200 tanggal 28
Maret 2007.
Bahwa oleh karena dasar penguasaan tanah perkara seluas + 15.900 Ha,
adalah Izin Lokasi tertanggal 28 Maret 2007, maka dapat dipastikan secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
hukum Penggugat tidak memiliki Legal Standing selaku Penggugat dalam
perkara ini dengan alasan:
1. Izin Lokasi Penggugat yang diterbitkan tertanggal 28 Maret 2007 tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1c) Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi, dimana Izin Lokasi untuk lahan lebih dari 50 Ha, adalah
selama 3 tahun.
2. Pasal 5 Ayat (2) Perolehan Tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus
diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi (yaitu 3 tahun tersebut).
3. Apabila dalamm jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 Ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat
diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang
sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang ditunjuk
dalam Izin Lokasi.
4. Pasal 5 Ayat (4) : Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagimana
dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat
lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang
tanah yang sudah diperoleh dilakukan sebagai berikut:
a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal
dengan penyesuaian mengenal luas pembangunan, dengan ketentuan
bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah
sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan
bidang.
b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi tersebut,
maka Izin Lokasi Penggugat hanya berlaku hingga 28 Februari 2010. Jika
pun diperpanjang selama 1 tahun, maka telah berakhir per 28 Maret 2011.
Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3), (4) tentang Izin Lokasi
tersebut, maka Izin Lokasi Penggugat atas tanah perkara tidak dapat
diperpajang lagi, dan secara hukum telah berakhir pertanggal 28 Fabruari
2010.
Dengan demikian nyatalah Penggugat tidak memiliki Legal Standing selaku
Pengggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat a quo
dapat dikualifikasi sebagai gugatan cacat hukum, maka patut dinyatakan
tidak dapat diterima.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Dalam Pokok Perkara: 1. Bahwa Tergugat I s/d IV dan Tergugat VIII, IX dan X secara tegas menolak
dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang
diakui kebenaranya dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam bahagian Eksepsi, mutatis
mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini,
sehingga tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa Tergugat I s/d IV, VIII, IX dan X adalah selaku pihak yang sah
memiliki lahan perkebunan masing-masing seluar + 2 Ha yang terletak di
Banjar Aur, Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, sebagaimana dimaksud
dalam Sertipikat Hak Milik masing-masing No. 327/Banjar Aur, No.
328/Banjar Aur, No. 329/Banjar Aur, No. 330/Banjar Aur, No. 334/Banjar Aur,
dan No. 335/Banjar Aur.
4. Bahwa kepemilikan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah perkara
yang diterbitkan an. Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta
diterbit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalil
gugatan Penggugat yang menyatakan sebaliknya adalah keliaru dan tidak
benar, maka patut untuk ditolak.
5. Bahwa selain dari pada itu dalil gugatan Penggugat yang mengklaim selaku
pemilik atas tanah perkara, meskipun tidak memiliki alas hak atas tanah
perkara dimaksud, adalah merupakan dalil yang mengada-ada. Sedangkan
Izin Lokasi bukan alas hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Jenis Hak-hak Atas Tanah, yaitu: Hak Milik,
Hak, Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,....dst,
dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dimana Izin
Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah perkara seluas + 15.900 Ha,
telah berakhir paling tidak per 28 Maret 2011. Akan tetapi hingga saat ini
Penggugat tidak dapat membebaskan lahan seluas + 15.900 Ha tersebut
secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya diterbitkan Sertipikat
Hak Milik atas sebagian lahan perkara sebagaimana dimaksud dalam
Sertipikat Hak Milik masing-masing No. 327/Desa Banjar Aur,No. 328/Desa
Banjar Aur,No. 329/Desa Banjar Aur,No. 330/Desa Banjar Aur,No. 331/Desa
Banjar Aur,No. 332/Desa Banjar Aur,No. 333/Desa Banjar Aur,No. 334/Desa
Banjar Aur,No. 335/Desa Banjar Aur,No. 336/Desa Banjar Aur masing-
masing an. Tergugat I s/d Tergugat X, maka Izin Lokasi Penggugat tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
secara hukum telah kadaluarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut
harus ditolak seluruhnya.
7. Bahwa yang pasti hak milik Para Tergugat (I, II, III, IV, VIII, IX dan X) tersebut
hingga saat ini tidak pernah diganti rugi atau dialihkan atau diperjual belikan
kepada siapapun juga, termasuk kepada Penggugat. Oleh karena itu
perbuatan Penggugat yang telah memakai atau menguasai tanah perkara
tanpa seizin Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan tindak pidana,
sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. LP/99/VIII/2014/SU/RES-
MD tanggal 19 Agustus 2014.
Bahwa berdasarkan argumentasi yang Para Tergugat kemukakan
diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
agar memutus perkara a quo dengan amar:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X beralasan hukum
dan dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard). Atau.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XI
mengajukan Jawaban tanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
I. Dalam Eksepsi.
- Bahwa Tergugat XI dengan tegas membantah dalil-dalil yang diajukan
Penggugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
XI.
- Exeptio Plurium Litis Consortium.
Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihaknya atau yang
ditarik sebagai Pihak Tergugat kurang lengkap, masih ada pihak-pihak/
orang-orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat, baru
sengketa yang dipersengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan
menyeluruh yaitu Pihiak Ahli Waris Muhammad yusuf yang tidak dijelaskan
Penggugat siapa orangnya yang menjadi Ahli Watrs Muhammad yusuf,
pihak PT. Andalas Agro Nusantara selaku pihak diperolehnya obejk
perkara oleh Penggugat, dan Notaris Ali Muda Rambe, S.H., sebagai pihak
yang membuat Akta Pengalihan Lahan dengan ganti rugi No. 33 tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
18 September 2006, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi
MARI No. 2872 K/PDT/1998 yaitu “pihak ketiga yang erat kaitannya degan
gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak
dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut
mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima”.
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, alasan Yuridis Tergugat XI
berpendapat gugatan Penggugat obscuur libels adalah Penggugat tidak
menguraikan dan mengklasifikasikan mengenai Izin Lokasi dan Hak
Kepemilikan.
II. Tentang Pokok Perkara.
Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan
Penggugat pada poin ke-17, yang menyatakan bahwa tergugat XI dikaitkan
Penggugat dalam perkara ini pada poin ke-17 posita gugatan Penggugat,
bahwa kami Tergugat XI selaku Kepala Desa Banjar Aur pakah ada
kewajiban kami untuk memberitahu Penggugat dalam penerbitan Sertipikat
dimaksud, sementara yag memprosesnya adalah Tergugat XII dan mennurut
hemat kami Tergugat XII dalam menerbitkan sertipikat dimaksud telah
melalui proses dan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud.
Bahwa karena menurut hukum dalil-dalil Penggugat bertentangan dengan
hukum pada hakekatnya, maka sudah patut demi hukum gugatan Penggugat
ditolak untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut Tergugat XI memohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Tergugat XI seluruhnya
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk selurunya atau setidak-tidakya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN
Mdl tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI:
Dalam Mediasi: 1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN Mdl telah
gagal mencapai perdamaian.
2. Menyatakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XII tidak
beritikad baik.
3. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XII untuk
membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 500.000,00
(Lima ratus ribu rupiah).
Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili
perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.191.000,00 (Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor
3/Akta.Pdt.Bdg/2016/PN Mdl tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Mandaling Natal yang menerangkan bahwa Penggugat telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 1 Juni 2016 dan telah diberitahukan
kepada kuasa Terbanding I, II, III, IV, VIII, IX dan X semula Tergugat I, II, III, IV,
VIII, IX dan X pada tanggal 8 Agustus 2016, Terbanding V semula Tergugat V
pada tanggal 17 Juni 2016, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding
VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016, Terbanding
XI semula Tergugat XI pada tanggal 13 Juni 2016 dan Terbanding XII semula
Tergugat XII pada tanggal 16 Juni 2016.
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
memori banding tanggal 1 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mandailing Natal tanggal 1 Juli 2016 dan telah diserahkan kepada kuasa
Terbanding I, II, III, IV, VIII, IX dan X semula Terggugat I, II, III, IV, VIII, IX dan
X tanggal 15 Agustus 2016, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 22 Juli
2016, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
dan Terbanding XII semula Tergugat XII masing-masing tanggal 18 Juli 2016,
dan Terbanding XI semula Tergugat XI tanggal 14 Juli 2016.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula
Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan
Kontra Memori Banding.
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Relaas
Pemberitahuan Membaca Berkas telah memberitahukan kepada kuasa
Pembanding semula Penggugat tanggal 20 September 2016, kuasa Terbanding
I, II, III, IV, VIII, IX dan X semula Terggugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X tanggal 23
Agustus 2016, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 22 Juli 2016,
Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan
Terbanding XII semula Tergugat XII masing-masing tanggal 18 Juli 2016 dan
Terbanding XI semula Tergugat XI tanggal 14 Juli 2016 untuk memeriksa
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding
semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai
berikut :
Pokok Sengketa Dalam Perkara Aquo Adalah Sengketa Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Yang Bersertifikat, Padahal Tanah Tersebut Adalah Milik Orang Lain ic. Penggugat
I. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat
dengan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana
pertimbangan hukumnya yang tidak cermat, tidak teliti dan secara hukum
bertolak belakang dengan maksud gugatan Penggugat/Pembanding, berat
sebelah karena hanya mengambil alasan-alasan yang dikemukakan para
Tergugat.
1. Bahwa pada pada halaman 27 alinea 4 Putusan Yudex Factie
dinyatakan :“bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut pada
khususnya halaman 2 Penggugat secata tegas dan jelas menyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
jika yang menjadi objek gugatan perkara dalam gugatan ini adalah
pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d
Tergugat X dimana hal tersebut sejalan dengan posita 15 halaman 6
gugatan yang menyatakan jika….Penggugat sangat keberatan dan
menolak atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik para Tergugat I s/d
Tergugat X atas tanah objek perkara…..”
2. Bahwa salah dan keliru pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang hanya berpaku pada/secara tekstual dan
mengutip penggalan-penggalan kalimat dari posita gugatan
Penggugat/Pembanding. Padahal sudah terang dan nyata substansi
dari gugatan Penggugat/Pembanding adalah sengketa kepemilikan
atas beberapa bidang tanah yang pada prinsipnya merupakan
kepunyaan dari Penggugat/Pembanding, namun secara melawan
hukum dihaki oleh para Tergugat I s/d X dengan diterbitkannya
Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat/Terbanding I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X.
3. Bahwa padahal didalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak
ada sama sekali dimintakan masalah pembatalan sertifikat dan sudah
sangat jelas yang dimohonkan Penggugat/Pembanding dalam petitum
gugatan adalah menyatakan segala perbuatan para Tergugat yang
menyebabkan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat-I
s/d Tergugat-X aquo adalah sarat dengan rekayasa oleh karenanya
merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
4. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak
mempertimbangkan PETITUM gugatan Penggugat yang memohon
agar menyatakan menurut hukum:
a. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 327/Desa Banjar Aur dengan Surat Ukur Nomor: 280/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Ramli Koli ic. Tergugat-I.
b. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 328/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 278/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Sahruddin ic. Tergugat-II.
c. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 329/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 279/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Iskandar ic. Tergugat-III.
d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Banjar Aur
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
dengan Surat Ukur Nomor: 287/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Armin ic. Tergugat-IV.
e. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 331/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 286/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Muhammad Yusuf ic. Tergugat-V.
f. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 285/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Neldi Sandra ic. Tergugat-VI.
g. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 333/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 284/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Kasri ic. Tergugat-VII.
h. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 334/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 282/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Kasmuddin ic. Tergugat-VIII.
i. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 281/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Kadmudin ic. Tergugat-IX.
j. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 336/Desa Banjar Aur
dengan Surat Ukur Nomor: 283/Banjar Aur/2009 tertanggal 05-01-
2009, atas nama Masril Nasution ic. Tergugat-X.
adalah merupakan hasil rekayasa dan oleh karenanya harus
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dimata hukum.
5. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sudah seharusnya
dipahami secara komprehensip, lengkap dan utuh, bukan
sebahagian-sebahagian sebagaimana kekeliruan pertimbangan
hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Dimana
yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Pembanding adalah
adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang
dilakukan Para Tergugat/Terbanding sehubungan dengan
terbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat/Terbanding-I s/d
Tergugat/Terbanding-X (ic. Objek Perkara) terhadap tanah yang dikuasai
dan diusahai Penggugat. Perbuatan melawan hukum mana dilakukan
secara bersekongkol yang penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat
oleh Para Tergugat/Terbanding, dimana pula Para Tergugat/Terbanding-I
s/d Tergugat/ Terbanding-X secara melawan hak telah mengklaim dan
mengaku-ngaku sebagai pemilik hak atas tanah objek perkara milik
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Penggugat/Pembanding. Sedangkan dikemukakannya pelanggaran yang
dilakukan Para TergugatTerbanding terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 dan
Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
sebagaimana diuraikan pada poin 12, 16 s/d 23 gugatan
Penggugat/Pembanding justru menegaskan adanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap Hukum
Positif.
6. Bahwa lagi pula, didalam Petitum Gutatan Penggugat/Pembanding tidak
ada permohonan untuk “membatalkan” Sertipikat Hak Milik atas nama
Tergugat/Terbanding-I s/d Terggugat/Terbanding-X (ic. Objek Perkara)
yang penerbitannya ‘semata-mata’ hanya karena salah prosedur sebagai
domeinnya Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan
Penggugat/Pembanding memohon agar Sertipikat Hak Milik atas nama
Tergugat/Terbanding-I s/d Terggugat/Terbanding-X (ic. Objek Perkara)
“dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dimata hukum” karena adanya
persekongkolan dalam rekayasa dan tipu muslihat sebagai perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Para
Tergugat/Terbanding, baik itu dan tidak terbatas pada dasar dan proses
penerbitannya maupun tindakan Tergugat I, II, III, IV, VIII, dan IX
bersama-sama dengan Tergugat V, VI, VII, dan X yang mengklaim dan
mengaku-ngaku diantaranya dengan membuat laporan/pengaduan
kepada pihak kepolisian seolah-olah –quad non- Penggugat telah
melakukan penyerobotan terhadap tanah milik para
Tergugat/Terbanding-I s/d Tergugat/Terbanding-X in casu in lities yang
didasarkan pada Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat/Terbanding-I
s/d Terggugat/Terbanding-X (ic. Objek Perkara) tersebut sebagai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
7. Bahwa kemudian, dengan perbuatan melawan hukum (onrecht
matigedaad) yang dilakukan para Tergugat/Terbanding dengan
diterbitkannya Sertipikat-sertipikat Hak Milik para Tergugat/Terbanding-I
s/d Tergugat/Terbanding-X tersebut, dengan terang dan nyata telah
menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain tidak adanya kepastian
hak Penggugat atas tanah objek sengketa, juga ternyata para
Tergugat/Terbanding-I s/d Tergugat/Terbanding-X telah melakukan
perbuatan-perbuatan hukum yang sangat merugikan
Penggugat/Pembanding, diantaranya dengan membuat
laporan/pengaduan kepada pihak kepolisian pada tahun 2014 seolah-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
olah –quad non- Penggugat/Pembanding telah melakukan penyerobotan
terhadap tanah milik para Tergugat/Terbanding-I s/d
Tergugat/Terbanding-X in casu in lities.
II. Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal
bertentangan dengan hukum.
1. Bahwa Putusan Yudex Factie yang menyatakan bahwa Pengadilan
Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa perkara aquo
dengan alasan maksud objek perkara adalah termasuk sengketa Tata
Usaha Negara telah bertentangan dengan Pasal 22 AB jo. Pasal 16 UU
No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahwa pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan
Pengugat/ Pembanding adalah sengketa kepemilikan yang termasuk
kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bukan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan petitum Penggugat
adalah memohon agar penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama
Tergugat/Terbanding-I s/d X adalah merupakan hasil rekayasa dan oleh
karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dimata
hukum, BUKAN pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik
Tergugat/Terbanding I s/d X. dan lagi pula pemeriksaan gugatan
Penggugat tidak bisa lagi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara,
karena telah melewati waktu yang dibenarkan Undang-Undag (90 hari),
sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat/Pembanding,
yaitu menyangkut pemeriksaan di Kepolisian Resor Mandailing Natal
pada tahun 2014 atas adanya Objek Perkara ic. Sertipikat Hak Milik
Tergugat/Terbanding I s/d X.
Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas,
maka mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk
memberikan putusan dalam perkara Banding ini yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi :
1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Menolak Eksepsi para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwengang Mengadili
Perkara ini.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk meneruskan
Pemeriksaan pokok Perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN-Mdl.
Atau:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Mdl
tanggal 1 Juni 2016 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat,
Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar
dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memeriksa dan memutus perkara ini kecuali mengenai pertimbangan hukum
dalam eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak
berwenang untuk mengadili perkara a quo dan biaya mediasi, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa apabila dicermati maka eksepsi yang diajukan oleh
kuasa Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X dan dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai kompetensi absolut bukan
kompetensi relatif. Kompetensi absolut mengenai kewenangan lingkungan
peradilan dan kompetensi relatif mengenai wilayah hukum Pengadilan dalam
satu lingkungan peradilan.
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh kuasa
Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X mengenai kompetensi absolut berarti bukan
mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tetapi mengenai
kewenangan pengadilan negeri.
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya mediasi, berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim (Hakim Pemeriksa Perkara) Nomor 1/Pdt.G/2016/PN
Mdl, Tanggal 20 April 2016 pada pokoknya menyatakan Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VII dan Tergugat XII tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat
V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XII tersebut secara tanggung renteng
untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Menimbang, bahwa penghukuman kepada Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VII dan Tergugat XII untuk membayar biaya mediasi tersebut tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan biaya mediasi
dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum dalam eksepsi dan
dalam pokok perkara mengenai biaya mediasi putusan a quo menjadi sebagai
berikut:
Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang
diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X menurut Majelis Hakim
Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim
Tingkat Banding dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut
tersebut kecuali pertimbangan dalam halaman 31 alinea kedua putusan a quo
diperbaiki dengan menghilangkan kata-kata “Mandailing Natal”, sehingga alinea
tersebut selengkapnya menjadi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X
beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian pengadilan
negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan biaya perkara dalam
halaman 31 alinea ketiga yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena
eksepsi …………………… sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini”
diperbaiki menjadi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII
dan Tergugat XII tidak beritikad baik maka berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim Tanggal 20 April 2016 harus dihukum untuk membayar biaya mediasi
dan oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X dikabulkan, maka
Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan
ini.
Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding semula
Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan hukum dan pokok
sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan, Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak sependapat.
Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar eksepsi Tergugat I, II,
III, IV, VIII, IX dan X, lagi pula dalam surat gugatan Pembanding semula
Penggugat telah nyata disebutkan yang menjadi obyek perkara dalam gugatan
a quo adalah pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Desa Banjar
Aur, 328/Desa Banjar Aur, 329/Desa Banjar Aur, 330/Desa Banjar Aur,
331/Desa Banjar Aur, 332/Desa Banjar Aur, 333/Desa Banjar Aur, 334/Desa
Banjar Aur, 335/Desa Banjar Aur dan 336/Desa Banjar Aur.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Mdl
tanggal 1 Juni 2016 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim
Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini.
Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan
dalam pertimbangan tersebut di atas Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan
Tergugat XII tidak beritikad baik sehingga harus dihukum untuk membayar biaya
mediasi dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,
yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini.
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor
1/Pdt.G/2016/PN Mdl tanggal 1 Juni 2016.
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi - Menerima Eksepsi Terbanding I, II, III, IV, VIII, IX dan X semula
Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX dan X. Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara
tersebut.
2. Menghukum Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula
Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding XII
semula Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar biaya
mediasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pembanding
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2016/PT MDN
semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp 2.191.000,00 (dua
juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding
sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017,
oleh BENAR KARO–KARO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan AGUSTINUS
SILALAHI, S.H., M.H. dan Dr. ALBERTINA HO, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut
didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.
HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS TTD TTD AGUSTINUS SILALAHI, S.H., M.H. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. TTD Dr. ALBERTINA HO, SH., M.H.
PANITERA PENGGANTI
TTD
HERRI, S.H.
Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp 139.000,00 Jumlah …………….... Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).