4PKN PELAJARAN 1: SISTEM PEMERINTAHAN DESA, KELURAHAN DAN

KECAMATAN

A. SISTEM PEMERINTAHAN DESA

1. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai desa adalah:

2. 3

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk

mengatur dan menguru kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan

Republik Indonesia.

Undang-undang Repubik

Indonesia (RI) No. 32

Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

3.

4. SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa- Desa memiliki pemerintahan sendiri. Terdiri atas:

a. Pemerintah Desa b. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa 2. Perangkat

Desa

a. Sekretaris Desa

b. Kepala Urusan Pemerintahan

c. Kepala Urusan Pembangunan

d. Kepala Urusan Keuangan

e. Kepala Urusan Kesejateraan Sosial Desa

f. Kepala urusan Umum

g. Kepala Dusun

masa jabatan 6 tahun, bisa diperpanjang untuk satu kali masa jabatan

dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa

syarat dan tata cara pemilihan diatur dengan peraturan daerah (Perda), yang berpedoman pada aturan pemerintah.

1. Kepala Desa- orang yang memimpin penyelengaraan

pemerintahan desa berdasarakn kebijakan

bersama BPD

1. memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembina masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

2. memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Tanggung jawab Kepala Desa

Perangkat Desa

orang-orang yang ditunjuk untuk membantu tugas keseharian kepala desa.

a. Sekretaris Desa

pembantu utama kepala desa dalam melaksanakan tugas keseharian.

diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

b. Kaur Pemerintahan

bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan wilayah dan masyarakat.

bertanggung jawab atas tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kaur Pembangunan

tugas merancanakan dan mengawasi pembangunan desa

berkawajiban menggerakkan swadaya masyrakat sehingga pembangunan berjalan sukses.

d. Kaur Keuangan

tugas khusus, yakni, menyusun rencana dan laporan keuangan desa,

merangkap sebagai bendahara desa yang mencatat keluar masuknya kas desa.

e. Kaur Kesejahteraan Sosial Desa

menpunyai tugas yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

melaksanakan pembinaan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga dan kesenian

f. Kaur Umum

bertanggung jawab atas pelaksanaan ketatausahaan, dokumentasi dan arsip, serta memilihara dan menyapkan perlengkapan rumah tangga desa.

g. Kepala Dusun

pembantu kepala desa yang sangat penting

bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa di dusun-dusun.

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa BPD (Baperdes)

penanggung jawab jalannya penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kepala Desa

membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa Sekretaris Desa

melaksanakan pembinaan wilayah dan masyarakat desa Kaur Pemerintahan

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa Kaur Pembangunan

menyusun rencana dan laporan keuangan Kaur Keuangan

tugas mengingkatkan kesehjateraan masyarakat desa. Kaur Kesejahteraan Sosial

Desa

melaksanakan ketatausahaan, dokumentasi dan arsip Kaur Umum

membantu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa Kepala Dusun

b. Badan Permusyawaratan Desa

berfungsi menatapkan peraturan desa bersama kepala desa

berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatada

Anggota BPD

wakil dari penduduk desa

anggota ditetapkan dengan cara musyawarah atau mufakat

jumlah harus ganjil, paling sedikit 5 paling banyak 11 orang

masa jabatan anggota BPD - enam thun dan sesudah bisa dapat dipilih lagi kali untuk satu kali masa jabatan

pemimpin terdiri dari :

ketua

wakil ketua

sekretaris

pemimpin dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

BADAN

PERMUSYAWARATAN

DESA

3. SUMBER PENDAPATAN DESA - sumber pendapatan desa digunakan untuk

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan desa dan kesejeateraan masyarakat. cv

4. PELAYANAN PEMERINTAH DESA

a. pendapatan hasil desa yang berasal dari

kekayaan desa atau hasil usaha desa

b. pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

c. bagian dari dana perimbangan keuangan

pemerintah pusat

d. bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten

/kota

e. hibah dan sumbangan pihak ketiga

Setiap desa harus memberikan pelayanan kepada penduduk yang tinggal di dalamnya

penduduk desa adalah semua warga yang menetap di sutau desa

Penduduk akan menerima kartu keluarga yang berisikan data keluarga

Kartu keluarga dikeluarkan oleh camat

Manfaat dari memiliki kartu keluarga

KK digunakan bagi pelyanan administrasi penduduk

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), surat kelahiran/kematian, surat pindah tempat tinggal

Pelayanan-pelayanan lain:

Pos pelayanan terpadu (POSYANDU)

Raskin (beras untuk rakyat miskin)

GNOTA gerakan nasional orang tua asuh

perpustakaan desa

B. SISTEM PEMERINTAHAN KELURAHAN

KELURAHAN - merupakan unit pemerintahah terkecil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

langsung di bawah kendali pemerintahan kecamatan

setingkat desa meskipun adanya perbedaan.

Perbedaan antara pemerintahan desa dan

kelurahan

Kelurahan

kelurahan itdak otonom

kelurahan dibentuk di wilayah keacamatan dengan peraturan daerah (Perda)

Desa

otonom

status bisa berubah menjadi kelurahan

Perangkat Pemerintahan

Kelurahan

para pegawai negeri sipil (PNS)

cara dipilih

ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan

kerja di tingkat kelurahan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Perangkat pemerintahan kelurahan (PNS)

a. Lurah -

pemimpin dan kepala pemerintahan kelurahan

diangkat oleh bupati atau wali kota atas

usul dari camat

bertanggung jwab kepada bupati atau

walikiota lewat seorang camat

memperoleh wewenang dari

bupati atau walikota

Sekretaris Kelurahan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Lurah

melaksanakan dan menyelenggarakn kegiatan

pemerintah di tingkat kelurahan

berkewajiban untuk memberdayakan dan melayani masyarakat yang dipimpinnya

bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban

umum wilayahnya

bertugas usaha pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

di wilayah kelurahan

Sekretaris Kelurahan

kewajiban membantu tugas-tugas lurah

bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi

pemerintahan (surat menyurat dan kearsipan)

membantu lurah dalam pelayanan ketatausahaan

Kelompok Jabatan Funsional

membantu lurah untuk membina masyarakat

Contoh pembinaan masyarakat:

PKK - untuk kesehateraan keluarga

Karang Taruna - untuk pembinaan pemuda

Perangkat pemerintahan kelurahan- diangkat dari golongan pegawai negeri sipil (PNS)

Lurah

pemimpin dan kepala pemerintahan kelurahan diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul dari camat bertanggung jwab kepada bupati atau walikiota lewat seorang camat memperoleh wewenang dari bupati atau walikota Tanggung jawab dan wewenang melaksanakan dan menyelenggarakn kegiatan pemerintah di tingkat

kelurahan berkewajiban untuk memberdayakan dan melayani masyarakat yang

dipimpinnya bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban umum

wilayahnya bertugas usaha pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah

kelurahan

Sekretaris Kelurahan

kewajiban membantu tugas-tugas lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan (surat

menyurat dan kearsipan) membantu lurah dalam pelayanan ketatausahaan

Kelompok Jabatan Fungsional

membantu lurah untuk membina masyarakat Contoh pembinaan masyarakat:

PKK - untuk kesehateraan keluarga Karang Taruna - untuk pembinaan pemuda

SISTEM PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Perbedaan antara pemerintahan desa dan

kelurahan

Kelurahan

kelurahan itdak otonom

kelurahan dibentuk di wilayah keacamatan dengan peraturan daerah (Perda)

Desa

otonom

status bisa berubah menjadi kelurahan

1. Kecamatan adalah suatu daerah yang menjadi bagian dari kabupaten atau

kota.

Sebuah kecamatan membawahi beberapa desa atau kelurahan.

Dibentuk di wilayah kapbupaten atau kota dengan peraturan daerah

(Perda).

2.PERANGKAT PEMERINTAH KECAMATAN:

Camat

yang memimpin suatu kecamatan

diangkat oleh bupati/walikota

pegawai negeri sipil

Tugas

memperoleh sebagian wewenang

bupati atau walikota

tugas pokok adalah menyelenggaarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Tanggung jawab

1. melakasanakan pewnerapan dan penegakan peraturan perundang-undang

2. melakukan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan

3. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

4. membina ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

bertanggung jawab kepada camat

Tugas Sekcam

menyusun program, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan kecamatan

bertugas mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan.

menata berkas dan arsip

Pemerintahan kecamatan

Kecamatan adalah suatu daerah yang menjadi bagian dari kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan membawahi beberapa desa atau kelurahan. Dibentuk di wilayah kapbupaten atau kota dengan peraturan daerah (Perda).

Perangkat

Camat

yang memimpin suatu kecamatan diangkat oleh bupati/walikota pegawai negeri sipil

Tugas memperoleh sebagian wewenang bupati atau walikota tugas pokok adalah menyelenggaarakan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan Tanggung jawab

1. melakasanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang

Tugas seksi-seksi-

bertanggung jawab kepada seorang camat

Seksi Pembangunan tugas: menyusun program pembangunan di tingkat

kecamatan

membina lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembangunan Seksi Pemerintahan

melakukan pembinaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat

melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan

Seksi Kemasyarakatan

mengumpulkan dan menganalisa dana untuk pembinaan kesejateraan sosial

melakukan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam

2. melakukan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan 3. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 4. membina ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

bertanggung jawab kepada camat Tugas Sekcam menyusun program, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan

pemerintahan kecamatan bertugas mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan. menata berkas dan arsip

Seksi-seksi Seksi Pembangunan menyusun program pembangunan di tingkat kecamatan membina lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pembangunan Seksi Pemerintahan

melakukan pembinaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat

melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan

Seksi Kemasyarakatan mengumpulkan dan menganalisa dana untuk pembinaan kesejateraan

sosial melakukan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan

penanggulangan bencana alam

Instansi-instansi pemerintah

a. Kepolisian Sektor (Polsek) dipimpin oleh kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) tugas: memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan

b. Komando Rayon Militer (Koramil) dipimpin oleh komandan rayon militer (danramil) tugas: menyelenggaraan pembinaan teritorial, meliputi geografis,

demografis dan kondisi sosial c. Kantor Urusan Agama (KUA)

dipimpin oleh kepala kantor tugas : mengurus masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan

jumlah penduduk contoh: mencatat jumlah penduduk yang menikah, melakukan

penyuluhan bagi yang mau menikah d. Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dipimpim oleh kepala cabang pengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah

mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

dipimpin oleh kepala Puskesmas terdapat beberapa orang dokter dan tenaga medis tugas : memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk

kecamatan f. Kantor Pos Pembantu

melayani pengiriman surat-surat dan uang tanggung jawab : melaksanakan pembayaran uang pensiun para

pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan

dipimpin oleh kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

tugas: memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan

a. Kepolisian Sektor (Polsek)

dipimpin oleh komandan rayon militer (danramil)

tugas: menyelenggaraan pembinaan teritorial, meliputi geografis, demografis dan kondisi sosial

b. Komando Rayon Militer (Koramil)

dipimpin oleh kepala kantor

tugas : mengurus masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan jumlah penduduk

contoh: mencatat jumlah penduduk yang menikah, melakukan penyuluhan bagi yang mau menikah

c. Kantor Urusan Agama (KUA)

dipimpim oleh kepala cabang pengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah

mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan

d. Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dipimpin oleh kepala Puskesmas

terdapat beberapa orang dokter dan tenaga medis

tugas : memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk kecamatan

e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

melayani pengiriman surat-surat dan uang

tanggung jawab : melaksanakan pembayaran uang pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan

f. Kantor Pos Pembantu

INSTANSI yang berada di tingkat kecamatan.

4 PKN PELAJARAN 2 : SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN,KOTA DAN PROVINSI

A. Mengenal Lembaga Pemerintahan Kabupaten dan Kota

pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota = setingkat

memiliki wewenang yang sama

persamaan

kabupaten sebagian wilayahnya adalah pedesaan

kota biasanya terdiri atas wilayah perkotaan

wilayah

a. wilayah kabupaten lebih luas daripada wilayah kota

sebuah kabupaten dibentuk paling sedikit 5 kecamatan, sedangkan kota paling sedikit 4 kecamatan

b. sektor perekonomian kabupaten berasal dari pertanian sedangkan perekonomian kota berasal dari industri

c. jumlah penduduk kota lebih padat daripada kabupaten.

perbedaan

kota desa desa/kota

Peraturan pemerintah yang membahas msalah kepemerintahan pada

tingkat kabupaten dan kota adalah: UUD RI No. 32 Tahun 2004

2. PERANGKAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA

a. KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah

(Pilkada).

Wali kota Kota Bandung : Dada Rosada

Bupati/walikota

Wakil Bupati/Wakil

Walikota

Lembaga Teknis Daerah

Dinas Daerah

Bappeda Sekretaris

Daerah

tugas wakil bupati/walikota membantu bupati dan walikota dalam

menjalakann tugas sehari-haran

syarat calon bupati atau walikota

1. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atau sederajat.

2. berusia minimal 30 tahun

3. sehat jasmani dan rohani

4. tidak pernah dijatuhi tindak pidana

5. tidak dalam status sebagai kepala daerah

tugas dan wewenang bupati dan walikota

memimpin peyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang nditetapkan bersama DPRD

DPRD Perda

Sekwan

Wakil Walikota Bandung : Ayi Vivananda

b. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA membantu pemerintahan

daerah dengan menjalankan tugasnya.

dipimpin oleh Sekretaris Daerah pemimpin wilayah kerja sekretariat

daerah

Tugas pokok: membantu bupati/walikota dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi pada tingkat daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten /Kota

dipimpin oleh Sekretaris DPRD

diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau walikota dengan persetujuan DPRD

Tugas

menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan keuangan DPRD

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

misalnya; menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Sekretariat DPRD

c. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Dinas Daerah Kabupaten atau Kota - adalah satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah Tugas:

bertugas sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah

dipimpim oleh Kepala Dinas

diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah

Bermacam dinas:

Dinas Pendapatan Dinas pendidikan dan pengajaran

Dinas kesehatan Dinas pariwisata, seni dan budaya

Dinas Daerah Kabupaten atau Kota

Lembaga teknis Daerah Kabupaten atau Kota

merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah kabupaten atau kota

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota

Tugas

membantu bupati atau walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

contoh lembaga teknis daerah

badan atau kantor yang memberikan pelayan kepada masyarakat

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten atau Kota

DPRD daerah atau kota merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif pada tingkat daerah atau kota

lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintahan yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan

Anggota DPRD merupakan perwakilan dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum

PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA dalam menyelenggarakkan

pemerintahan menggunakan asas otonomi. Asas otonomi membuat

pemerintahan kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerah nya

sendiri.

3. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA

` . KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN

KOTA

5. LEMBAGA LEMBAGA LAIN YANG ADA DI TINGKAT KABUPATEN ATAU KOTA

berfungsi untuk memberikan pelayan kepada masyarakat.

tanggung jawab merancang dan membuat peraturan daerah (Perda) bersama dengan bupati atau walikota.

Tanggung jawab:

membahas dan menjetujui rancangan anggaran pendapatgan dan belanja daerah (RAPBD) yang diajukkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Tugas

a. Kewajiban

Pemerintahan Kabupaten atau Kota mempunyai kewajiban

1. melindungi masyarakat

2. meningkatkan kualitas hidup

3. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

4. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Wewenang

wewenang yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten atau Kota

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan nya

2. mengelola kekayaan daerah

3. memungut pajak daerah dan retribusi daerah

LEMBAGA LEMBAGA LAIN YANG ADA DI TINGKAT KABUPATEN ATAU KOTA berfungsi untuk memberikan pelayan kepada masyarakat. Kepolisian Resort (Polres)

dipimpim oleh kepala kepolisian resort (Kapolres) Tugas

mengayomi masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban

Komando Distrik Militer (Kodim)

dipimpin oleh komandan distrik militer lembaga ini bagian dari komando Angkatan Darat, Tentara

Nasional Indonesia Tugas menjaga keutuhan wilayah kabupaten dari gangguan keamanan

yang datang dari luar wilayah tersebut c. Kejaksaan Negeri

tugas berkaitan dengan hukum menuntut setiap orang atau pihak yang dianggap melakukan

pelanggaran hukum proses penuntutan dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tapi sebelum proses penuntutan dilakukan, pihak yang bersalah

harus diperiksa dahulu

a.Kepolisian resort (Polres)

dipimpim oleh kepala kepolisian resort (Kapolres)

Tugas

mengayomi masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala perbuatan atau tindakan yang merugikan.

b. Komando Distrik

Militer (Kodim)

dipimpin oleh komandan distrik militer

lembaga ini bagian dari komando Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia

Tuga

s menjaga keutuhan wilayah kabupaten dari gangguan keamanan yang datang dari luar wilayah tersebut

Co

nto

h:

c. Kejaksaan Negeri

tugas berkaitan dengan hukum

Tugas

menuntut setiap orang atau pihak yang dianggap melakukan pelanggaran hukum

proses penuntutan dilakukan di hadapan sidang pengadilan,

tapi sebelum proses penuntutan dilakukan, pihak yang bersalah harus diperiksa dahulu oleh pihak kepolisian

d. Pengadilan Negeri

disebut lembaga penegak hukum di kabupaten atau kota

Tugas

mengadili orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum

bila orang yang diadili ternyata benar-benar melakukan hukum perbuatan pelanggaran hukum (bersalah) , maka hakim akan menjatuhkan putusan hukum padanya.

bila tidak terbukti bersalah , maka pengadilan akan membebaskanya.

dinas kesehatan

dinas pendapatan

dinas pendidikan

wewenangwe.we.nang

[

otonomi

n] (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; (2) kekuasaan

membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain; (3) Huk fungsi yg boleh tidak dilaksanakan

oto.no.mi

[n Pol] pemerintahan sendiri

Kewajiban

legislatif

ke.wa.jib.an

[n] (1) (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan: tugas

penelitian sudah merupakan ~ bagi setiap calon sarjana; (2) pekerjaan; tugas: aku

akan melaksanakan tugas ~ ku dng saksama; (3) Huk tugas menurut hokum

le.gis.la.tif

[a] berwenang membuat undang-undang